Ini Manfaat Besar Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai yang Diperoleh Kudus

Sosialisasi Permenkeu Nomor 28/PMK.07/2016 tentang Penggunaan, Pemanfaatan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Perbup Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus.

Sosialisasi Permenkeu Nomor 28/PMK.07/2016 tentang Penggunaan, Pemanfaatan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Perbup Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus.

MuriaNewsCom, Kudus – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus menerima Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dari Pemerintah Pusat setiap tahunnya. Namun, tahukah Anda manfaat besar dari penggunaan dana tersebut.

Video yang satu ini, bisa menjelaskan bagaimana dana cukai digunakan Pemkab Kudus. Baik dari sisi aturannya, maupun dari penggunaannya. Dan penggunaan itu, sudah dilaksanakan Pemkab Kudus sebagaimana semestinya.

Dalam video yang dibuat Bagian Humas Setda Kudus itu, dijelaskan secara rinci apa saja kegunaan dana cukai. Misalnya saja yang terutama adalah bagaimana dana cukai digunakan untuk pengentasan kemiskian.

Dikemas dengan cara yang menarik, yakni dengan teknik animasi, video ini mampu menjelaskan dengan gamblang bagaimana dana cukai digunakan. Salah satunya yang utama adalah digunakan untuk mengentaskan kemiskinan. Sehingga, video ini bisa dijadikan salah satu referensi untuk mengetahui manfaat besar dari dana cukai.

Video ini adalah bagian dari upaya sosialisasi penggunaan dana cukai, yang dibuat Bagian Humas Setda Kudus. Tepatnya melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.07/2016 tentang Penggunaan, Pemanfaatan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, termasuk juga sosialisasi Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus.

Jadi, kalau penasaran dengan manfaat dana cukai, silakan tonton video animasi yang sangat enak untuk dilihat. (HMS/SOS/CUK)

Editor: Merie

 

Produksi Pangan Lokal di Kudus Ditingkatkan

iklan cukai-tyg 20 april 2016-pkl 09.00 wib

Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus

 

MuriaNewsCom, Kudus – Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang diterima Kantor Ketahanan Pangan Kudus, dimanfaatkan untuk meningkatkan produksi pangan lokal di wilayah ini.

Produksi pangan lokal ini, dilakukan dengan mengolah aneka hasil produk dari bahan nonberas. Kantor Ketahanan Pangan ingin supaya lebih banyak lagi warga yang kemudian memproduksi produk pangan jenis ini.

Untuk itu, Kantor Ketahanan Pangan kemudian memaksimalkan pelatihan kepada warga di Kudus. Warga yang mengikuti kegiatan ini, dibagi-bagi menjadi kelompok-kelompok.

Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kudus Edy Supriyanto menjelaskan, target memperbanyak produksi olahan pangan lokal ini, dilakukan dengan melakukan pembinaan dan pelatihan, terhadap sekitar 30 kelompok masyarakat di Kudus.

Menurut Edy, di sekitar wilayah atau lingkungan masyarakat, banyak produk pangan lokal, yang bisa dikembangkan menjadi olahan makanan bergizi tinggi.

”Sebut saja produk singkong, jagung, ubi talas, dan pisang. Semua bisa menjadi produk olahan pangan yang enak-enak. Namun, masyarakat belum banyak yang memahami bagaimana mengolahnya agar bisa menjadi sajian yang menarik, lezat, dan bergizi. Karena itulah, pelatihan kami berikan kepada masyarakat,” katanya.

Kegiatan ini memang diprioritaskan untuk warga di lingkungan Industri Hasil Tembakau (IHT). Namun banyak juga warga lain yang juga turut mengikuti kegiatan ini.

Untuk regulasinya, Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Kudus mengacu pada dua peraturan yang mengatur tentang penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCT). Yakni, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Pasal 7 ayat 1 huruf a Pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja masyarakat di lingkungan Industri Hasil Tembakau (IHT) dan/ daerah penghasil bahan baku Industri Hasil Tembakau (IHT).

Selain itu, juga berpedoman pada Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus. Lampiran III.A.3, Program pembinaan lingkungan sosial, pada kegiatan b.1) d) Peningkatan ketrampilan budidaya dan pengolahan pangan lokal, bantuan alat pengolahan pangan serta pengembangan budidaya tanaman pangan lokal bagi masyarakat di lingkungan IHT.

Namun Edy memahami bahwa salah satu kendala yang dihadapi adalah pandangan masyarakat, yang belum bisa meninggalkan olahan pangan dari bahan beras maupun terigu.

Padahal, kandungan gizi produkproduk pangan lokal seperti singkong dan jagung, tidak kalah dengan beras. ”Rendahnya konsumsi ini, salah satunya disebabkan inovasi teknologi terhadap produk pangan lokal yang kurang maksimal,” jelasnya.

Oleh karena itu Pemkab Kudus menggencarkan program pengembangan dan pengolahan pangan lokal. Apalagi, di era saat ini, permintaan konsumen terhadap produk pangan terus berkembang. Konsumen tidak hanya menuntut produk pangan bermutu, bergizi, aman, dan lezat, namun juga sesuai selera atau bahkan dapat membangkitkan efek gengsi atau berkelas bagi yang mengkonsumsinya. (ADS)

Disbudpar Latih Warga di Desa Wisata Secara Berkesinambungan

kudus-iklan cukai-tyg 13 april 2016-pkl 13.00 wib

Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus.

 

MuriaNewsCom, Kudus – Potensi yang dimiliki Kabupaten Kudus di bidang wisata, memang sudah diakui sejak lama. Inilah yang kemudian terus dikembangkan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kudus, agar semakin bisa menarik minat wisatawan untuk datang.

Didukung adanya anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), Disbudpar Kudus melalukan serangkaian kegiatan, yang tujuannya bagaimana memajukan sebuah wilayah, agar bisa menjadi wilayah yang bisa menjadi tujuan wisata secara berkesinambungan.

Salah satunya dengan memilih desa-desa yang kemudian dijadikan menjadi rintisan Desa Wisata. Selain mengemas lokasi Desa Wisata agar menarik, dinas juga membekali warga dengan berbagai pelatihan, sehingga bisa ikut aktif memajukan desanya.

Ketrampilan yang diberikan kepada masing-masing rintisan Desa Wisata misalnya adalah pelatihan membuat kerajinan, souvenir, sablon kaus, hingga fotografi. Mereka belajar dan berlatih langsung di bawah arahan instruktur yang telah ditunjuk Disbudpar Kudus.

Sehingga, warga yang sudah mendapatkan pelatihan, diharapkan bisa berproduksi sesuai dengan jenis ketrampilan yang diterimanya. Sehingga hasilnya nanti bisa dipromosikan kepada wisatawan yang datang ke lokasi Desa Wisata. Inilah yang kemudian disebut sebagai pelatihan yang berkesinambungan.

Pelatihan keterampilan ini merupakan kegiatan yang dibiayai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Pelaksanaan kegiatan juga mengacu pada dua regulasi yang mengatur tentang penggunaan dana cukai. Yakni, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus.

Data dari Disbudpar Kudus, setidaknya terdapat sebelas desa yang menjadi rintisan wisata. Desa-desa tersebut meliputi Desa Colo dan Kandangmas (Kecamatan Dawe) Rahtawu dan Padurenan (Gebog), Kaliwungu (Kecamatan Kaliwungu), Wonosoco (Kecamatan Undaan), Desa Loram Kulon (Kecamatan Jati), Jepang (Kecamatan Mejobo), Terban (Kecamatan Jekulo), Kaliputu (Kecamatan Kota), dan Desa Kauman (Kecamatan Kota).

Masing-masing desa yang dipilih, dinilai memiliki potensi wisata yang bisa dikembangkan. Misalnya, Desa Rahtawu dan Wonosoco dengan pesona keindahan alamnya, Padurenan dengan sentra industri konveksi pakaian jadi dan bordir, serta Desa Terban yang memiliki wisata Museum Patiayam. Sedangkan di Desa Loram Kulon terdapat tradisi Nganten Mubeng Gapuro dan Ampyang Maulid.

Di Desa Colo, selain terdapat makam Sunan Muria yang selalu ramai dikunjungan peziarah dan wisatawan, juga ada tradisi Parade Sewu Kupat. Sementara untuk Desa Kauman di Kecamatan Kota, merupakan lokasi berdirinya Menara Kudus. (ads)

Inovasi BLK Buka Peluang Warga Tingkatkan Kesejahteraan

kudus-iklan cukai tyg-12 april 2016-pkl 16.00 wib

Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus

 

MuriaNewsCom, Kudus – Demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Balai Latihan Kerja (BLK) memang harus melakukan serangkaian inovasi, untuk bisa membuka ruang bagi warga mengikuti aneka kegiatan yang digelar di sana.

Agar mudah untuk menjangkau masyarakat, selain melakukan program pelatihan keliling, BLK juga membuka pendaftaran melalui sistem online. Dengan demikian, maka makin banyak warga yang kemudian mendaftar untuk mengikuti pelatihan di sana.

Pelatihan di BLK sendiri, pada tahun ini dilaksanakan pada bulan Februari 2016 ini. Bahkan, pesertanya juga sudah banyak sekali. ”Karena kita juga membuka pendaftaran dengan online. Dan ternyata sambutannya juga luar biasa,” jelas Kepala BLK Kudus Sajad.

Dengan menggunakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang diterimanya, ada berbagai macam pelatihan yang digelar di sana. Tetapi yang jelas, pelatihan itu memang dipilih yang memang dibutuhkan masyarakat. ”Terutama yang bisa langsung diaplikasikan seusai mereka selesai pelatihan,” katanya.

Pelatihan kerja di BLK Kudus dibiayai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Pengalokasian dana dan pelatihan mengcu pada dua regulasi. Yakni, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus.

Pada pelatihan tahun ini, sama dengan tahun 2015, dimana BLK tidak memberi alat-alat penunjang usaha. Hal ini, seiring dengan diterbitkannya Peraturan dari Mendagri. Bahwa DBHCHT sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 20/PMK.07/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Pasal 7 ayat 1 huruf a Pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja masyarakat di lingkungan Industri Hasil Tembakau (IHT) dan/daerah penghasil bahan baku Industri Hasil Tembakau (IHT) dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus. Lampiran III.A.3, Program pembinaan lingkungan sosial, pada kegiatan b.1)a) Pengurangan pengangguran di lingkungan IHT melalui pelatihan dan bantuan sarana bagi pencari kerja.

Misalnya saja jenis pelatihan yang baru saja dibuka. Yakni pelatihan kejuruan listrik dan pendingin, yang memang menyesuaikan kebutuhan di lapangan kerja saat ini. Sehingga, para peserta pelatihan keterampilan di BLK Kudus benar-benar mampu terserap di dunia kerja.
”Adanya pelatihan kejuruan listrik dan pendingin ini yang menjadi jurusan baru bisa memenuhi kebutuhan dan menjawan kebutuhan masyarakat. Dapat memenuhi kebutuhan masyarakat kecil untuk bersaing di dunia kerja, melalui keterampilan yang dimiliki yang diasah selama mengikuti pelatihan di UPT BLK Kudus,” terangnya. (ads)

Ratusan Peternak di Lingkungan IHT Kudus Terima Bantuan Bibit Ternak

Bupati Kudus H Musthofa ketika memberikan sambutan di depan para kelompok peternak Kudus. (Foto: Bagian Humas Setda Kudus)

Bupati Kudus H Musthofa ketika memberikan sambutan di depan para kelompok peternak Kudus. (Foto: Bagian Humas Setda Kudus)

 

Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus.

MuriaNewsCom, Kudus – Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang diterima Pemkab Kudus digunakan untuk sektor-sektor sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Salah satu diantarnya dialokasikan dengan peluncuran program bantuan bibit ternak kepada kelompok-kelompok peternak yang berada di lingkungan industri hasil tembakau (IHT).

Pada 2012, Pemkab Kudus menyalurkan 480 ekor kambing betina dan 48 ekor kambing jantan. Bantuan ini diberikan kepada 48 kelompok peternak kambing di Kudus dengan masing-masing mendapat sepuluh ekor kambing betina dan satu kambing jantan.

Sedangkan pada program bantuan serupa di tahun 2013, jumlah bibit ternak kambing yang disalurkan meningkat menjadi 730 ekor betina dan 146 ekor jantan. Bukan hanya jumlah ternaknya bertambah, jumlah kelompok penerima juga meningkat. Dari 48 kelompok di tahun 2012 menjadi 73 kelompok pada tahun 2013. Dinas Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Kudus mengatakan jika kegiatan ini bertujuan untuk penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau (IHT).

Program bantuan hibah ini mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Pasal 7 Ayat 1 huruf a dan huruf f. Huruf a : Pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja masyarakat di lingkungan IHT. Adapun pada huruf f disebutkan penguatan ekonomi masyarakat dilingkungan IHT dalam rangka pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dilaksanakan antara lain melalui bantuan.

Selain itu, juga berpedoman pada Peraturan Bupati Kudus Nomor 22 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 12 Tahun 2009 tentang pedoman pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus tahun 2010, Lampiran IV.A.3 Pembinaan lingkungan sosial, pada kegiatan b. 4) h) Peningkatan perekonomian masyarakat melalui pemberian bantuan bibit ternak, alat mesin peternakan dan sarana produksi peternakan, pembinaan peternak/pelatihan/penyuluhan di lingkungan IHT.

Kegiatan ini juga sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta dalam rangka mengurangi pengangguran. Pada akhirnya, program ini dapat turut serta mengentaskan kemiskinan di Kudus.

Sebelum mendapat bantuan, kelompok-kelompok tersebut terlebih dahulu menjalani proses seleksi. Sejumlah kriteria harus mereka penuhi, mulai dari aktivitas kelompok, kesiapan kandang, kesiapan teknologi, hingga dukungan dari pemerintah desa. Seleksi ini dilakukan agar bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran.

Tidak hanya peternak kambing, kelompok-kelompok peternak sapi juga mendapat perhatian dari Pemkab Kudus. Bentuk perhatian ini bisa dilihat dari program bantuan induk sapi yang sudah diberikan sejak 2012 lalu.

Pada tahun 2012, Pemkab Kudus telah memberikan bantuan sapi betina sebanyak 70 ekor. Jumlah tersebut diberikan kepada tujuh kelompok peternak dari berbagai wilayah di Kudus. Sehingga, masing-masing kelompok mendapatkan bantuan sebanyak 10 ekor sapi betina.

Sebenarnya kelompok yang mengajukan bantuan sangat banyak. Namun, dinas melakukan seleksi terlebih dahulu kepada kelompok-kelompok tersebut. Karena dinas ingin bantuan ini benar-benar tepat sasaran. Sehingga, sapi bantuan yang diberikan bisa dipelihara dan dikembangbiakkan dengan baik.

Peternak penerima bantuan tentu diutamakan kelompok yang berasal dan tinggal di lingkungan industri hasil tembakau (IHT). Selain itu, ada juga anggota kelompok yang sebelumnya merupakan buruh di pabrik rokok. Mereka dibimbing menjadi peternak sapi setelah menjadi korban PHK perusahaan rokok yang gulung tikar.

(ads)

Dengan Dana Cukai, Tugas Perempuan Kudus Bukan Hanya Jadi Ibu Rumah Tangga

iklan cukai-tyg 15 maret 2016 - pkl 17.00 wib

Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Pasal 7 ayat (1) huruf a: Pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja masyarakat di lingkungan IHT dan f: Penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan Industri Hasil Tembakau dalam rangka pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dilaksanakan antara lain melalui bantuan permodalan dan sarana produksi. Serta Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus Lampiran III.A.3. Program Pembinaan lingkungan sosial, pada kegiatan b.5)f) Penguatan ekonomi masyarakat dilingkungan IHT dalam rangka pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan usaha bagi perempuan.

MuriaNewsCom, Kudus – Tugas utama seorang ibu memang mengurus rumah tangga. Namun, bukan berarti kaum perempuan tidak bisa ikut berperan dalam menopang ekonomi keluarga.

Di sela-sela kesibukan mengurus rumah tangga, kaum perempuan masih bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Dengan catatan, mereka memiliki keterampilan yang memadai agar bisa lebih berdaya guna.
Semangat inilah yang diusung Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) Kudus untuk menggelar sejumlah program penguatan ekonomi masyarakat. Di antaranya, dengan menyelenggarakan berbagai pelatihan keterampilan bagi kaum perempuan di Kudus.

Program yang dibiayai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCT) ini meliputi berbagai macam aneka pelatihan. Mulai dari tata boga, daur ulang sampah, kerajinan, hingga pemanfaatan potensi desa.

Sebagai landasan, BPMPKB Kudus berpedoman pada dua regulasi yang mengatur tentang Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCT). Yakni, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

Pada Pasal 7 ayat (1) huruf a di peraturan menteri itu disebutkan, Pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja masyarakat di lingkungan IHT. Sedangkan pada huru f: Penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan Industri Hasil Tembakau dalam rangka pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dilaksanakan antara lain melalui bantuan permodalan dan sarana produksi.

Selain itu, juga mengacu pada Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus Lampiran III.A.3. Program Pembinaan lingkungan sosial, pada kegiatan b.5)f) Penguatan ekonomi masyarakat dilingkungan IHT dalam rangka pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan usaha bagi perempuan.

Sebelum program digelar, BPMPKB melakukan proses pembentukan kelompok perempuan yang masing-masing beranggotakan delapan orang. Pada 2012, terdapat 30 kelompok atau 240 orang yang mengikuti pelatihan.

Tahun berikutnya, yakni 2013, peserta pelatihan meningkat menjadi 312 orang yang tergabung dalam 39 kelompok. Adapun di tahun 2014 ini, pelatihan dilakukan dengan lebih banyak melibatkan peserta, yaitu 720 orang yang tergabung dalam 90 kelompok.

Materi pelatihan yang diberikan tidak selalu sama. Masing-masing kelompok pelatihan menekuni jurusan keterampilan yang berbeda, disesuaikan potensi yang ada di wilayah tersebut. Misalnya, di wilayah Kecamatan Jekulo yang banyak terdapat tanaman tebu dan jagung. Maka materi yang diberikan adalah pelatihan membuat aneka souvenir dari bahan kulit tebu dan jagung.

Untuk wilayah lain, materinya juga beragam. Antara lain membuat produk inovasi daur ulang sampah, aneka olahan umbi, kripik kulit pisang, aneka souvenir plastik, hingga membuat kue kering mocaf atau ketela.

Setiap satu sesi pelatihan, diikuti tiga kelompok atau 24 orang. Untuk pengisi materi atau instrukturnya, BPMPKB Kudus mendatangkan tenaga ahli dan berpengalaman di bidangnya masing-masing.

Dengan program ini, maka kaum perempuan bisa semakin kreatif dalam membantu penguatan ekonomi keluarga. Selain itu, mampu secara maksimal memanfaatkan potensi di lingkungannya menjadi produk yang memiliki daya jual serta berkualitas.

Selain di Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) Kudus, pelatihan keterampilan membuat kerajinan dari kain perca juga digelar di Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Kudus. Seperti halnya di BPMPKB, pelatihan di BLK juga dibiayai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang diterima Kabupaten Kudus. Selain itu, pelatihan ini juga digelar secara gratis. (ads)

Ribuan Warga Terserap Bekerja di Sektor Formal dan Mandiri Usai Mengikuti Pelatihan di BLK

f-iklan cukai blk (e)

Salah satu pelatihan yang dilakukan oleh BLK Kudus (BLK Kudus)

KUDUS – Alokasi program dan kegiatan yang dibiayai dari DBHCHT tersebut penggunaannya harus sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK/07/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan DBHCHT dan Sanksi Atas Penyalaggunaan Alokasi DBHCHT. Berdasarkan aturan tersebut, penggunaan DBHCHT difokuskan hanya untuk lima kegiatan, yaitu peningkatan kwalitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan dibidang cukai dan pemberantasan barang kena cukai ilegal.

Dari lima kegiatan yang dibiayai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) salah satunya dimanfaatkan untuk pemberdayaan masyarakat di lingkungan Industri Hasil Tembakau. Oleh Pemerintah Kabupaten Kudus, aturan pemanfaatan DBHCHT yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 84/PMK.07/2008 ini salah satunya dialokasikan dalam bentuk pelatihan keterampilan kerja di Balai Latihan Kerja (BLK).

Hal ini juga mengacu kepada Peraturan Bupati Kudus Nomor 22 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 12 Tahun 2009 tentang pedoman pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

Menurut Kepala UPT BLK Sajad, sejak tahun pertama pencairan DBHCHT hingga 2015 ini tidak kurang dari 25 ribu masyarakat Kudus telah mengikuti pelatihan keterampilan kerja di BLK. Dari peserta yang mengikuti pelatihan kerja tersebut setidaknya 65 persen telah terserap bekerja di sektor formal maupun mandiri.

”Dari data yang kami miliki, ada 65 persen peserta pelatihan kerja di BLK yang telah bekerja di sektor formal maupun mandiri,” jelas Sajad beberapa waktu lalu.

Bagi peserta pelatihan yang belum terserap, yang diperkirakan mencapai 35 persen, pihaknya berupaya melakukan pendampingan agar segera mendapatkan pekerjaan. Ditanya soal prioritas peserta pelatihan, pihaknya menjawab, buruh di sektor rokok menjadi target pertama perekrutan guna mendapatkan pelatihan kerja.“Pelatihan kerja kami prioritas buruh rokok, terutama yang bekerja di perusahaan rokok yang hampir kolaps atau tutup,” jelasnya.

Lebih lanjut pihaknya berharap, masyarakat Kudus yang ingin mengikuti pelatihan kerja di BLK dapat mendaftarkan diri secara langsung secara gratis. Tempat pelatihan diselenggarakan sesuai bidang ketrampilan yang diambil.

”Pelatihan untuk tata boga, kuliner, salon kecantikan dan lainnya dapat dilaksanakan di luar BLK. Sementara pelatihan yang sarananya tidak memungkinkan dibawa keluar tentu harus dilaksanakan di BLK,” imbuhnya. (Ads)

Alokasi DBHCHT Kudus Harusnya untuk Pembinaan IHT yang Kian Punah

Alokasi DBHCHT (e)

Pembinaan lingkungan sosial untuk lingkungan industri hasil tembakau. (MuriaNewsCom)

KUDUS – Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tidak lepas dari keberadaan Industri Hasil Tembakau. Dari lima peruntukan DBHCHT, anggaran untuk pembinaan lingkungan sosial jauh lebih besar jika dibandingkan dengan pembinaan industri IHT. Sesuai Peraturan Bupati Kudus Nomor 22 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 12 Tahun 2009 tentang pedoman pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus.

Berdasarkan survei yang ditulis dalam buku ”Ironi Cukai Tembakau”, pembinaan lingkungan sosial mendapatkan porsi yang jauh melampaui empat peruntukan DBHCHT. Fakta tersebut terjadi secara umum di daerah yang mendapatkan DBHCHT, bahkan daerah penghasil tembakau juga berlaku demikian.

Disebutkan dalam penelitaan, Kabupaten Kediri sebagai basis industri pengelolaan hasil tembakau terbesar, kegiatan pembinaan industri hanya mendapatkan alokasi 0,35% saja. Angka ini sangat timpang ketika melihat alokasi untuk kegiatan Pembinaan Lingkungan Sosial yaitu 98,59% atau sebesar Rp 53,48 miliar. Hal yang sama terjadi pula di Kudus, di mana alokasi kegiatan Pembinaan Lingkungan Sosial mencapai 93,90%. Ironisnya, Kudus yang dikenal sebagai Kota Kretek justru mengalokasikan DBHCHT paling kecil untuk pembinaan industri yakni kurang dari 0,06%.

Diminta tanggapannya terkait hasil penelitian tersebut, Murwanto, Aktifis Komunitas Masyarakat Mijen Berani (KOMJEN) mengungkapkan harus ada keadilan dalam setiap kegiatan yang dibiayai DBHCHT. Pembinaan industri IHT mestinya diberikan alokasi anggaran yang proporsional dalam rangka memberdayakan pabrikan rokok yang mulai berkurang keberadaannya.

”Setiap kegiatan yang dibiayai DBHCHT mestinya dilakukan secara proporsional. Alokasi DBHCHT untuk pembinaan indutri cukup penting guna melindungi IHT yang kian punah,” tuturnya.

Sebagaimana diketahui, DBHCHT bersifat spesifik grand. Penggunaannya diarahkan untuk mendanai kegiatan sebagaimana diatur Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 20/PMK.07/2009. Diantara kegiatan yang dibiayai DBHCHT meliputi peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan pemberantasan barang kena cukai ilegal. (Adv)