Bupati Jepara Bisa Tunda dan Kurangi ADD, Jika..

Acara pertemuan FKIK Jepara membahas mengenai ADD di ruang rapat 1 Setda Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Acara pertemuan FKIK Jepara membahas mengenai ADD di ruang rapat 1 Setda Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Bupati Jepara Ahmad Marzuqi memiliki wewenang untuk menunda dan mengurangi penyaluran Anggaran Dana Desa (ADD). Hal itu sangat perlu diketahui oleh sejumlah instansi terkait.

Kabid Pemberdayaan Desa pada Bapermades Jepara, Budi Prisulistiyono mengatakan, Bupati dapat menunda dan mengurangi penyaluran ADD jika terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.

”Kalau desa tidak melaksanakan persyaratan administrasi penggunaan ADD. Bupati dapat menunda dan mengurangi penyaluran, itu yang penting dan perlu diketahui bersama,” ujarnya dalam acara pertemuan Forum Komunikasi Informasi Kehumasan (FKIK) Jepara di Ruang Rapat I Setda Jepara, melalui rilis yang diterima MuriaNewsCom, Rabu (25/5/2016).

Menurut dia, hal itu penting diketahui agar semua proses dalam program ADD dapat berjalan baik. Selain itu, untuk mengoptimalkan pengelolaan ADD, juga telah dibentuk Tim Pembina Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

“Pembinaan itu dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan pemerintah Desa dalam pengelolaan ADD. Selanjutnya Pemkab dan Kecamatan melakukan tugas pemantauan dan evaluasi administrasi penyaluran dan penggunaannya. Hasil pemantauan serta evaluasi ini akan menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan ADD,” terangnya.

Dia juga menerangkan, Petinggi atau kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan dan pertanggungjawaban ADD. Dimana dalam pengelolaan keuangan Desa Petinggi menunjuk Pelaksana teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Terdiri dari Carik, Kaur Keuangan dan Perangkat Desa Lainnya dengan SK Petinggi.

Editor: Supriyadi

Belum Ada Satu pun Desa di Jepara Terima ADD, Ini Faktor Penyebabnya

uang-dana-hibah

Ilustrasi

 

MuriaNewsCom, Jepara – Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari pusat, ternyata belum ada satu pun desa di Kabupaten Jepara yang menerima. Alasannya, semua desa yang ada di Bumi Kartini belum memenuhi syarat administrasi, karenamasih ditemukan banyak kesalahan dalam pemenuhan syarat administrasi.

Hal itu diakui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Jepara Deni Hendarko. Menurutnya, belum diterimanya ADD oleh pemerintah desa, lantaran belum lengkapnya syarat administrasi yang disampaikan desa. Itu seperti masih ditemukannya kesalahan dalam penyusunan rencana kerja pemerintah desa.

“Memang belum ada yang menerima. Ada beberapa peraturan baru, sehingga pemerintah desa butuh waktu untuk menyesuaikan,” ujar Deni kepada MuriaNewsCom, Senin (18/4/2016).
Lebih lanjut dia mengemukakan, ADD dari pemerintah pusat dicairkan dalam tiga tahapan. Tahapan pertama dicairkan 60 persen dari total ADD yang akan diterima desa. Pencairan tahap pertama pada Maret. Namun, sampai saat ini belum satu pun desa di Kabupaten Jepara, menerima ADD.

“Dari pemerintah pusat sudah ditransfer ke kas daerah. Tapi dari kas daerah belum ditransfer ke kas desa, karena berkas-berkas persyaratannya belum lengkap. Desa-desa sudah mengajukan, masih diproses berkas-berkasnya,” ungkapnya.

Salah seorang pendamping desa, Dian Ardiansyah mengungkapkan, pemerintah desa banyak menuai kendala dalam penyusunan rencana kerja pemerintah desa. Selain itu, banyak yang belum memahami penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), sehingga ADD belum bisa cair.“Kendalanya memang pada penyusunan berkas administrasi seperti membuat Rencana Anggaran Biaya,” kata Dian.

Sementara itu, Petinggi Desa Langon, Kecamatan Tahunan, Santoso, berharapADD dapat segera dicairkan. Sehingga program pembangunan infrastruktur desa bisa segera dilaksanakan. Jika tidak kunjung cair maka program kerja terancam tersendat atau bahkan berantakan.
“Harapannya dapat segera dicairkan, sehingga bisa memulai kerja. Kalau untuk kami Desa Langon sudah mengajukan dan sedang diproses,” kata Santoso.

Editor : Kholistiono

Ini Penjelasan Soal ADD yang Belum Cair

Bupati Jepara Ahmad Marzuqi memberikan pengarahan pada rakor ADD. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Bupati Jepara Ahmad Marzuqi memberikan pengarahan pada rakor ADD. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

JEPARA – Bupati Jepara Ahmad Marzuqi pada Rakor Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2015 di ruang Rapat I Setda, Senin (30/11/2015) mengemukakan, Camat dan Sekcam dapat memberikan penjelasan dan pengarahan kepada desa agar segera menyelesaikannya, jika masih memungkinkan cair.

”Tetapi manakala tidak memungkinkan, jangan sampai meninggalkan catatan administrasi yang belum terselesaikan. Hal ini penting agar kedepannya tidak terkena persoalan hukum,” Ahmad Marzuqi.

Penekanan juga disampaikan pula oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Jepara Sholih. Menurutnya, pada prinsipnya akhir tahun harus dapat selesai. Pertanyaannya, jika tidak cair hingga akhir tahun maka jawabnya adalah akan hilang atau tidak bisa dilaksanakan.

”Selanjutnya jika dana cair namun pembangunan belum selesai maka berdasarkan Perbup dana tersebut harus dikembalikan. ADD hingga akhir tahun tidak selesai, bisa dimasukkan APBD tahun berikutnya yaitu tahun 2016,” kata Sholih.

Dia juga mengemukakan, hal ini bisa dilakukan pada perubahan atau jadi silva dimasukkan dalam APBDes 2016. Namun hal ini hanya berlaku untuk ADD saja. Sementara untuk Dana Desa yang hingga saat ini baru cair sekitar 20 %, mekanisme aturannya sesuai dengan peraturan dari pusat. (WAHYU KZ/TITIS W)

4 Desa di Jepara Belum Cairkan ADD Tahap I dan II

Sejumlah Camat dan Sekcam se-Kabupaten Jepara mengikuti rakor ADD. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Sejumlah Camat dan Sekcam se-Kabupaten Jepara mengikuti rakor ADD. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

JEPARA – Menjelang akhir tahun 2015, sampai saat ini ternyata masih ada empat desa yang belum mencairkan alokasi dana desa (ADD) tahap I dan II. Keempat desa tersebut adalah Desa Mororejo Kecamatan Mlonggo, Desa Surodadi Kecamatan Kedung, Desa Paren dan Sengon Bugel Kecamatan Mayong.

Tercatat Alokasi Dana Desa tahun 2015 di Kabupaten Jepara sebesar Rp 97.628.386.000. Hingga tanggal 20 November 2015 telah cair 84,37 %. Tepatnya yang telah cair Rp 82.366.322.000. Sementara dana desa total jumlahnya mencapai Rp 55.540.072.000.

”Hingga 20 November 2015 dana desa telah cair Rp 39.775.341.000. Tepatnya 71,62 %,” kata Kepala Bapermades Jepara Deny Hendarko pada Rakor ADD Tahun 2015 yang dihadiri Camat dan pihak terkait di Ruang Rapat I Setda, Senin (30/11 2015).

Menurutnya, dia berharap melalui Rapat Koordinasi ini dapat memberikan dan meningkatkan pemahaman dan pengertian. Sehingga pelaksanaan dan pencairan ADD maupun Dana Desa ini dapat benar-benar berjalan bersih, benar sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

”Mengingat waktu yang hanya tinggal sebulan, kepada Camat dan Sekcam untuk dapat memberikan penjelasan dan pengarahan kepada desa agar segera dapat menyelesaikannya, jika masih memungkinkan,” kata dia. (WAHYU KZ/TITIS W)

Desa Belum Terima ADD Akan Didampingi

Surat pemberitahuan dari Bapermades ke camat agar melakukan kordinasi dengan semua desa di wilayah masing-masing. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Surat pemberitahuan dari Bapermades ke camat agar melakukan kordinasi dengan semua desa di wilayah masing-masing. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

JEPARA – Seiring disebarkannya surat pemberitahuan dari Badan Pemberdayaan Desa (Bapermades) kepada seluruh camat di Kabupaten Jepara. Dalam surat tersebut disampaikan bahwa bagi desa yang telah mencairkan Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Dana desa (DD), diminta untuk mendampingi Desa yang belum mencairkan ADD maupun DD.

Kepala Bapermades Jepara Deni Hendarko menjelaskan, hal itu sesuai dengan surat edaran Bupati jepara nomor 412.4/5484 tertanggal 11 September 2015 lalu. “Maka bagi desa yang telah melunasi pajak tahun 2015 dan telah mencairkan ADD tahun 2015 dengan 100 persen, maka diminta untuk mendampingi desa yang belum menyiapkan persyaratannya,” ujar Deni kepada MuriaNewsCom, Senin (14/9/2015).

Lebih lanjut dia mengemukakan, penyusunan semua persyaratan sesuai dengan aturan yang ada. Terutama aturan dalam Undang-undang tentang Desa maupun PP yang telah dikeluarkan.

Harapannya, semua desa yang ada di Kabupaten Jepara dapat mencairkan dana tersebut.

“Kami berupaya terus menerus agar semua desa dapat mencairkan ADD maupn DD,” imbuhnya. (WAHYU KZ/AKROM HAZAMI)

Mau Diberi Duit Banyak, Kades di Jepara Cuek

Surat pemberitahuan dari Bapermades ke camat agar melakukan kordinasi dengan semua desa di wilayah masing-masing. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Surat pemberitahuan dari Bapermades ke camat agar melakukan kordinasi dengan semua desa di wilayah masing-masing. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

JEPARA – Meski sudah menjelang akhir tahun, sampai saat ini masih banyak desa yang belum mencairkan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD). Untuk itu Pemkab Jepara berupaya agar semua desa dapat segera memenuhi persyaratan agar dana desa yang sudah ada di rekening pemkab dapat dicairkan.

Kepala Badan Pemberdayaan Desa (Bapermades) Jepara, Deni Hendarko, Senin (14/9/2015) mengirimkan pemberitahuan yang bersifat penting kepada Camat se-Kabupaten Jepara. Salah satu poin penting surat tersebut adalah batas akhir penyampaian Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) pada bulan Oktober nanti.

“Kami kirimkan pemberitahuan melalui camat agar desa segera mengirimkan persyaratan-persyaratan untuk pencairan ADD maupun DD,” ujar Deni kepada MuriaNewsCom, Senin (14/9/2015).

Menurutnya, dalam surat pemberitahuan itu, secara jelas dikatakan bahwa camat harus mengkoordinasikan kepada desa, baik yang telah maupun yang belum mencairkan ADD dan DD untuk mensinkronkan RPJMDES, RKPDES, APBDES, DPA dan RPD yang telah atau yang akan diajukan serta realisasi pelaksanaan dan SPJnya. (WAHYU KZ/AKROM HAZAMI)

foto: Surat pemberitahuan dari Bapermades ke camat agar melakukan kordinasi dengan semua desa di wilayah masing-masing. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

 

Kades dan Perangkat Desa Diminta Pro Aktif untuk Konsultasi Soal Pencairan ADD

Dokumen

Dokumen

 

JEPARA – Lebih dari separuh desa yang ada di Kabupaten Jepara hingga kini belum mencairkan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2015. Dengan keterlambatan ini, berpengaruh terhadap proses pembangunan desa.

Untuk itu, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Bapermades) Kabupaten Jepara meminta kepada kepala desa dan perangkatnya untuk aktif berkonsultasi mengenai masalah itu.

Kepala Bapermades Kabupaten Jepara Deni Hendarko mengungkapkan, sampai sejauh ini, pihaknya terus melakukan dukungan berupa pembinaan dan pendampingan bagi desa.

Pihaknya memang belum menggandeng pihak ketiga untuk melakukan pendampingan bagi desa, akan tetapi, pihaknya terbuka bagi desa yang membutuhkan petunjuk dalam menyusun APBDes.

”Sementara ini kita lakukan sendiri, namun ke depan kita akan bekerjasama dengan pihak ketiga untuk melakukan pembinaan dan pendampingan desa,” katanya.

Di Kabupaten Jepara, tahun 2015 ini penerima ADD terbesar yakni Desa Karimunjawa dengan Rp 889 juta, sementara yang terkecil yakni Desa Bulak Baru, Kecamatan Kedung dengan ADD sebesar Rp 400 juta. Sementara total ADD yang digelontorkan oleh pemkab yakni Rp 97,6 miliar. Dari 184 desa yang ada di Jepara, 98 desa belum mencairkan alokasi dana desa. (WAHYU KZ/KHOLISTIONO)

Kades dan Perangkat Desa Diminta Pro Aktif untuk Konsultasi Soal Pencairan ADD

Sejumlah Kepala Desa saat mengikuti pembekalan beberapa waktu lalu. (Dokumen)

Sejumlah Kepala Desa saat mengikuti pembekalan beberapa waktu lalu. (Dokumen)

JEPARA – Lebih dari separuh desa yang ada di Kabupaten Jepara hingga kini belum mencairkan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2015. Dengan keterlambatan ini, berpengaruh terhadap proses pembangunan desa.

Untuk itu, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Bapermades) Kabupaten Jepara meminta kepada kepala desa dan perangkatnya untuk aktif berkonsultasi mengenai masalah itu.

Kepala Bapermades Kabupaten Jepara Deni Hendarko mengungkapkan, sampai sejauh ini, pihaknya terus melakukan dukungan berupa pembinaan dan pendampingan bagi desa.

Pihaknya memang belum menggandeng pihak ketiga untuk melakukan pendampingan bagi desa, akan tetapi, pihaknya terbuka bagi desa yang membutuhkan petunjuk dalam menyusun APBDes.

”Sementara ini kita lakukan sendiri, namun ke depan kita akan bekerjasama dengan pihak ketiga untuk melakukan pembinaan dan pendampingan desa,” katanya.

Di Kabupaten Jepara, tahun 2015 ini penerima ADD terbesar yakni Desa Karimunjawa dengan Rp 889 juta, sementara yang terkecil yakni Desa Bulak Baru, Kecamatan Kedung dengan ADD sebesar Rp 400 juta. Sementara total ADD yang digelontorkan oleh pemkab yakni Rp 97,6 miliar. Dari 184 desa yang ada di Jepara, 98 desa belum mencairkan alokasi dana desa. (WAHYU KZ/KHOLISTIONO)

Belum Lengkapi Persyaratan, 98 Desa di Jepara Tak Bisa Cairkan ADD

Sejumlah Kepala Desa saat mengikuti pembekalan beberapa waktu lalu. (Dokumen)

Sejumlah Kepala Desa saat mengikuti pembekalan beberapa waktu lalu. (Dokumen)

 

JEPARA – Dari 184 Desa yang ada di Kabupaten Jepara, sebanyak 98 desa belum mencairkan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2015 ini. Dengan kondisi ini, dapat memengaruhi proses pembangunan di tingkat desa.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Bapermades) Kabupaten Jepara Deni Hendarko mengatakan, dari 184 Desa, baru 86 Desa yang telah mencairkan ADD. Sedangkan sisanya atau 98 Desa belum mencairkan ADD tersebut.

”Sampai saat ini, masih banyak yang belum mencairkan ADD karena mereka belum melengkapi beberapa persyaratan,” ujar Deni kepada MuriaNewsCom, Selasa (1/9/2015).

Menurutnya, ada beberapa syarat untuk desa agar bisa mencairkan ADD, di antaranya adanya APBDes, LPj ADD tahun sebelumnya, serta LPj kegiatan- kegiatan lainnya. ”Jika dokumen syarat-syarat itu belum bisa dipenuhi oleh desa, tentu tak bisa mencairkan ADD,” katanya.

Akan tetapi, lanjut Deni, sebagian besar desa di Kabupaten Jepara sudah membuat APBDes. Hanya saja masih memerlukan penyesuaian atas adanya revisi PP tentang pemerintahan desa yang didalamnya mengembalikan tanah bengkok menjadi hak kepala desa dan perangkat.

”Kita yakin dalam waktu dekat ini semua desa akan segera mencairkan ADD. Memang hanya perlu perubahan menyesuaikan aturan yang ada,” imbuhnya. (WAHYU KZ/KHOLISTIONO)

Pengelolaan Tanah Bengkok Dikembalikan ke Desa, Kades Diminta Tak Loyo Layani Masyarakat

Pemkab Jepara gelar agenda pembekalan bagi kades dan BPD di Jepara, Senin (10/8/2015) (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Pemkab Jepara gelar agenda pembekalan bagi kades dan BPD di Jepara, Senin (10/8/2015) (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

JEPARA – Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diminta dapat memicu kades dan perangkatnya untuk bisa melayani masyarakat secara optimal.

Dalam aturan yang baru tersebut, dijelaskan bahwa hasil pengelolaan tanah bengkok dapat digunakan untuk tambahan tunjangan kepada desa dan perangkat desa selain penghasilan tetap dan tunjangan kepada desa.

”Jadikan ini sebagai pemacu semangat saudara untuk bekerja dan melayani masyarakat dengan lebih baik,” ujar Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Jepara Ahmad Junaidi saat membuka acara pembekalan bagi kepala desa dan BPD se-Jepara di Pendopo Kabupaten Jepara, Senin (10/8/2015).

Dengan adanya revisi mengenai UU Desa tersebut, dikeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 21 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lainnya yang Sah Bagi Kades dan Perangkat Desa. Hal ini, digunakan sebagai pegangan dalam mengelola keuangan desa, sehingga selaras dengan PP Nomor 47 Tahun 2015. (WAHYU KZ/KHOLISTIONO)

ADD Besar, Kades Diwarning Agar Bisa Kembangkan Potensi Desa

Ratusan kades dan BPD di Jepara mengikuti pembekalan terkait implementasi UU Tentang Desa, Senin (10/8/2015) di Pendapa Kabupaten Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Ratusan kades dan BPD di Jepara mengikuti pembekalan terkait implementasi UU Tentang Desa, Senin (10/8/2015) di Pendapa Kabupaten Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

JEPARA – Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2015 untuk 184 desa di Kabupaten Jepara jumlahnya mencapai Rp 97,6 milyar yang bersumber dari APBD Kabupaten. Kemudian, untuk dana desa yang bersumber dari APBN yang sebelumnya sebesar Rp 25,1 Milyar, kini menjadi Rp 50 Milyar lebih atas perubahan APBN. Sedangkan untuk bagi hasil pajak dan retribusi kabupaten mendapatkan Rp. 5,6 Milyar.

”Dengan anggaran yang sangat besar ini tentunya membawa konsekuensi yang baik dalam memberikan pelayanan bagi saudara kepala desa dan perangkat desa sebagai aparatur pemerintah desa,” ungkap Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Jepara Ahmad Junaidi saat membuka sosialisasi tentang tentang revisi Perbup, penghasilan tetap untuk kades dan perangkat desa, di Pendopo Kabupaten, Senin (10/8/2015)

Dirinya berharap, kades dan BPD bisa bekerjasama untuk memajukan desa dalam meningkatkan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

“Setelah berlakunya UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan PP Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas PP Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014, ada gambaran kewenangan yang sangat luas kepada desa untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan. Untuk itu harus dimanfaatkan dengan baik,” katanya.
Menurutnya, sejalan dengan pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai bagian kesatuan dari Pemerintah Kabupaten, maka diberikan ruang yang luas untuk mengembangkan potensi termasuk pengelolaan keuangan yang bersumber dari APBN maupun APBD. (WAHYU KZ/KHOLISTIONO)

Diduga Selewengkan ADD, Petinggi dan Perangkat Desa Papasan Jalani Proses Hukum

Kepala Seksi Tindak Pindana Khusus pada Kejari Jepara, Sunarno (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Kepala Seksi Tindak Pindana Khusus pada Kejari Jepara, Sunarno (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

JEPARA – Dituduh selewengkan Alokasi Dana Desa (ADD)tahun 2011, Petinggi atau Kepala Desa Papasan, Kecamatan Bangsri, Zaenal Arifin dan perangkatnya, Surahman harus menjalani serangkaian proses hukum.

Kasus yang awalnya ditangani Polres Jepara, kemudian dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Jepara, dan terakhir, Kejari melimpahkan kasus itu ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jawa Tengah.

Hal itu disampaikan Kepala Seksi Tindak Pindana Khusus pada Kejari Jepara, Sunarno. Menurutnya,  berkas dinyatakan P-21 dan dilimpah penyidik Polres Jepara ke Kejari. Pihaknya tidak melakukan penahanan kepada tersangka karena yang bersangkutan kooperatif.

”Proses awalnya di Polres, kemudian di Kejari. Kasus dilimpahkan kejari ke Pengadilan Tipikor Jateng. Hingga kini, sudah tiga kali sidang,” ujar Sunarno, Jumat (31/7/2015).
Dia menjelaskan, kasus tersebut bermula dari anggaran ADD tahun 2011 lalu. Kades pada waktu itu, Zaenal dibantu perangkat membuat laporan pertanggungjawaban fiktif untuk kegiatan perbaikan jalan senilai Rp51 juta (triwulan ketiga).

“Kerugian kasus ini sekitar Rp22 juta. Dari jumlah itu, yang sudah dikembalikan Rp15 Juta,” terangnya.

Dia menceritakan, awalnya kasus tersebut dilaporkan warga ke Polres Jepara tahun 2014 lalu, kemudian Polres melakukan penyelidikan lalu dilimpahkan. Proses yang telah berlangsung yakni pengambilan keterangan saksi-saksi berjumlah sembilan orang.

“Atas dugaan itu, tersangka dikenakan pasal 3 UU Tipikor mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo UU 31 tahun 1999 yang dirubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi,” imbuhnya. (WAHYU KZ/KHOLISTIONO)