Kendeng Disebut Pegunungan Purba yang Menyimpan Kekayaan Situs Bersejarah

 Ribuan warga JMPPK menggelar aksi longmarch dari Ngerang Tambakromo hingga Pendopo Kabupaten Pati berbarengan dengan putusan PTTUN Surabaya yang memenangkan Pemkab Pati dan PT Indocement. (MuriaNewsCom/Lismanto)


Ribuan warga JMPPK menggelar aksi longmarch dari Ngerang Tambakromo hingga Pendopo Kabupaten Pati berbarengan dengan putusan PTTUN Surabaya yang memenangkan Pemkab Pati dan PT Indocement. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

MuriaNewsCom, Pati – Kawasan pegunungan Kendeng disebut sebagai pegunungan purba yang menyimpan kekayaan situs bersejarah bagi generasi bangsa. Karena itu, warga yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Pegunungan Kendeng (JMPPK) menolak rencana eksploitasi yang dilakukan PT Indocement.

“Kami yakin, pegunungan Kendeng semestinya dilindungi kelestariannya. Bukan semata-mata karena telah menghidupi pertanian dan makhluk yang ada di dalamnya. Lebih dari itu, Kendeng merupakan pegunungan purba yang menyimpan berbagai kekayaan situs bersejarah,” kata Ketua JMPPK Gunretno, Kamis (4/8/2016).

Selain itu, Gunretno menyebut, pegunungan Kendeng memiliki fungsi sebagai penjaga keseimbangan ekosistem yang sangat vital. Salah satunya, keberadaan Kendeng yang berada di kawasan bentang alam karst dan cekungan air tanah (CAT). Dengan begitu, pelestarian ekosistem pegunungan Kendeng bisa mencegah ancaman bencana ekologis.

“Seperti pesan leluhur kami, pegunungan Kendeng harus tetap lestari demi kehidupan warganya, demi lestarinya pertanian, demi menjaga keseimbangan lingkungan, demi menjaga lumbung pangan nasional, demi terhindarnya bencana ekologis, dan demi menjaga Indonesia sebagai negara-bangsa yang lebih baik,” tutur Gunretno.

Ia juga yakin bahwa Presiden Joko Widodo belum mengetahui dan mendengar fakta lapangan yang sebenarnya. Hal itu yang membuat Gunretno dan warga Kendeng nekat ingin menemui Presiden untuk menceritakan berbagai pelanggaran dan pengabaian syarat-syarat wajib bagi sebuah program pembangunan yang dibuat secara sistematis demi mulusnya pembangunan pabrik semen di pegunungan Kendeng.

“Segala syukur yang mendalam, karena masih ada harapan dari Pak Jokowi yang bersedia mendengarkan suara kami. Kami berharap agar pertemuan kami dengan Pak Jokowi menjadi tonggak sejarah penting perjuangan kami dan kaum petani melawan pendirian pabrik semen di pegunungan Kendeng. Kami yakin masih ada cahaya keadilan di negeri ini,” pungkasnya.

Editor : Kholistiono

 

Ini Jawaban Presiden Jokowi Soal Rencana Pembangunan Pabrik Semen di Pati

 Presiden Jokowi bersama dengan warga Kendeng saat berada di Istana Negara, Selasa (2/8/2016). (Istimewa)


Presiden Jokowi bersama dengan warga Kendeng saat berada di Istana Negara, Selasa (2/8/2016). (Istimewa)

MuriaNewsCom, Pati – Ketua Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) Gunretno bertandang ke Istana Negara dan bertemu dengan Presiden Joko Widodo, menyusul putusan Majelis Hakim PTTUN Surabaya yang memenangkan upaya banding Pemkab Pati dan PT Indocement Tunggal Prakarsa melalui anak perusahaannya, PT Sahabat Mulia Sakti (SMS).

Dari hasil pertemuan tersebut, Jokowi memberikan sejumlah keputusan. Salah satunya, perlunya sebuah analisa daya dukung dan daya tampung Pegunungan Kendeng melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Rencananya, KLHS akan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Kepresidenan, lantaran persoalan di Pegunungan Kendeng bersifat lintas kementerian dan lintas daerah yang meliputi lima kabupaten, serta satu provinsi. KLHS sendiri membutuhkan waktu selama setahun.

Selama setahun pula, semua izin harus dihentikan. Selain itu, pemerintah sudah menjamin adanya dialog yang sehat dari berbagai pihak selama KLHS berlangsung. “Dalam pertemuan kemarin, Bapak Presiden merasa penting mendorong sebuah kajian KLHS. Karena, KLHS bisa memfasilitasi terintegrasinya isu-isu lingkungan hidup dan prinsip-prinsip keberlanjutan ekologis,” ujar Gunretno, Kamis (4/8/2016).

Dengan keputusan tersebut, Gunretno mengaku bahwa Presiden tidak serta merta membatalkan izin pertambangan dan menghentikan pembangunan pabrik semen. Kendati begitu, dengan adanya KLHS, Gunretno yakin bila Pegunungan Kendeng tidak boleh dirusak atau dibongkar hanya demi pembangunan pabrik semen.

“Kami mengajak kepada semua pihak untuk bersama-sama mendukung dan mengawal proses KLHS di Pegunungan Kendeng nanti. Dengan begitu, apa yang sudah disepakati antara warga dan Bapak Presiden Jokowi bisa terlaksana dengan baik,” harap Gunretno.

Editor : Kholistiono

 

Bakal Calon Bupati Jepara Syamsul Yakin di Jalur Independen

Syamsul Anwar

Syamsul Anwar siap mencalonkan diri sebagai calon bupati Jepara dari jalur independen.

 

MuriaNewsCom, Jepara – Salah satu bakal pasangan calon (Paslon) yang ingin maju lewat jalur independen atau perseorangan adalah Syamsul Anwar – Mayadina.

Sosok Syamsul Anwar bagi sebagian kalangan mungkin masih asing. Sebelum memutuskan bakal maju lewat jalur independen, ternyata Syamsul sempat mendaftarkan diri dalam penjaringan bakal calon bupati di partai Gerindra.

Namun, belum usai proses penjaringan yang dilakukan oleh partai Gerindra. Justru Syamsul mendeklarasikan diri untuk maju melalui jalur independen dengan menggandeng Mayadina.

Bahkan, melalui jalur ini, Syamsul merasa lebih yakin mampu mendulang dukungan besar dari publik Jepara dengan mengusung tagline “Sahabat Saya” untuk mendapatkan dukungan berupa KTP dari masyarakat Jepara.

“Sempat ikut mendaftar di partai Gerindra. Tetapi sampai saat ini saya tidak tahu apakah nama saya masih diproses atau tidak. Saat ini saya fokus dengan yang saya jalani, mengumpulkan dukungan langsung dari masyarakat,” ujar Syamsul, Rabu (3/8/2016).

Dirinya mengaku sampai saat ini telah mendapatkan dukungan sekitar 50 ribu lebih KTP yang sudah terkumpul. Jumlah itu mendekati jumlah minimul yang harus dikumpulkan untuk maju sebagai calon Bupati, yakni 63.119 KTP.

Itu berkat kerja sama dan kerja keras dari para relawan yang tergabung dalam Sahabat Saya. Kondisi ini, semakin memantabkan Syamsul untuk maju lewat jalur independen.

Dia menambahkan, pengurus DPC Gerindra Jepara sempat berencana memasangkan dirinya sebagai Wakil Bupati dengan Subroto yang saat ini menjabat Wakil Bupati Jepara. Namun, dengan tegas Syamsul menolak rencana itu.

“Kalau saya dipasangkan dengan calon lainnya (Subroto), saya mundur karena tidak mendapat restu dari orang tua,” tandas Syamsul.

Sementara itu, Ketua DPC Partai Gerindra Purwanto menyampaikan,sampai saat ini proses pencalonan Syamsul masih diproses di DPP. Selain Syamsul, Wakil Bupati Jepara Subroto juga turut mendaftar sebagai calon bupati melalui Partai Gerindra.

“Rekomendasi dari DPP belum turun. Dalam waktu dekat keduanya akan dipanggil DPP untuk fit and proper test,” katanya.

Menurut Purwanto, diperkirakan rekomendasi akan turun pada akhir bulan Agustus. Saat ini Gerindra hanya memiliki delapan kursi di DPRD Jepara. Sehingga untuk mengusung calon bupati harus berkoalisi dengan partai lain.

“Dengan semua partai Gerindra baik. Belum tahu berkoalisi dengan siapa karena rekomendasi dari DPP belum turun,” ucap Purwanto.

Jika rekomendasi DPP diberikan kepada Wakil Bupati Jepara Subroto, kata dia, Gerindra tentunya akan bergabung dengan koalisi besar. Yaitu Nasdem, PPP, Golkar, PKB, PAN, PKS, Demokrat, dan Hanura.

“Tapi kalau rekomendasi calon bupati itu diberikan kepada Syamsul, wakilnya nanti siapa kami serahkan kepada Syamsul yang menentukan,” imbuhnya.

Editor : Akrom Hazami

Info Penting Buat Calon Bupati Jepara

kpu

KPU Jepara sedang melakukan koordinasi persiapan pilkada. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Informasi penting datang dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jepara. Diumumkan bahwa jadwal pendaftaran bakal pasangan calon (Paslon) Pilkada Jepara 2017 berubah.

Perubahan tersebut seiring dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.  Itu berdampak pada perubahan sejumlah Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

“Saat ini, KPU RI telah menerbitkan tiga peraturan baru yang menjadi dasar pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak di 7 provinsi, 76 kabupaten dan 18 kota di Indonesia. Salah satu perubahan adalah tentang jadwal, seperti yang tertuang dalam PKPU no.4 tahun 2016,” ujar Ketua KPU Jepara M Haidar Fitri, Rabu (3/8/2016).

KPU Jepara juga menempuh langkah menyebarluaskan informasi perubahan regulasi ini kepada masyarakat. KPU Jepara langsung kirim surat kepada sejumlah pimpinan partai politik, dan tokoh yang sebelumnya pernah berkosultasi maju sebagai calon bupati dan wakil bupati. Serta kepada sejumlah pimpinan organisasi dan menyebarluaskan informasi melalui website KPU dan media massa.

“Secara detail, mengacu pada PKPU Nomor 4 Tahun 2016, ada sejumlah perubahan jadwal. Di antaranya jadwal pendaftaran bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati yang semula tanggal 19 sampai 21 September 2016, saat ini menjadi tanggal 21 sampai 23 September 2016, ” terangnya.

Selain itu, kata Haidar, penetapan pasangan calon yang semula tanggal 22 Oktober 2016 menjadi tanggal 24 Oktober 2016. Perubahan jadwal lainnya pengundian nomor urut pasangan calon yang semula tanggal 23 Oktober 2016 menjadi tanggal 25 Oktober 2016.

Lebih lanjut dia mengatakan, terkait perubahan ini pihaknya akan terus mensosialisasikannya. Termasuk kepada masyarakat luas lantaran di Jepara juga ada potensi pencalonan melalui jalur independen.

“Sedangkan untuk penyerahan syarat dukungan calon perseorangan, masih sama yakni dimulai 6 sampai 10 Agustus 2016. Penyerahan dilakukan di kantor KPU Jepara pada jam kerja mulai 08.00 hingga 16.00,” imbuhnya.

Editor : Akrom Hazami

APBD Perubahan Grobogan Akhirnya Disetujui Dewan

DPRD Grobogan Agus Siswanto menandatangani persetujuan APBD perubahan disaksikan Bupati Grobogan Sri Sumarni (MuriaNewsCom/Dani Agus)

DPRD Grobogan Agus Siswanto menandatangani persetujuan APBD perubahan disaksikan Bupati Grobogan Sri Sumarni (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Setelah melalui serangkaian pembahasan, APBD Perubahan tahun 2016 akhirnya disetujui DPRD Grobogan dalam sidang Paripurna yang berlangsung Selasa (2/8/2016) malam.

Dalam sidang yang dipimpin Ketua DPRD Grobogan Agus Siswanto tersebut, semua fraksi memberikan persetujuan terhadap hasil pembahasan APBD perubahan yang dilakukan Pansus III.

Dalam APBD perubahan tersebut ada beberapa poin yang berubah dari APBD penetapan. Misalnya pada sektor pendapatan daerah mengalami kenaikan sebesar Rp 203 juta lebih. Besarnya pendapatan daerah dalam APBD penetapan sebesar Rp 2,203 triliun lebih.

Kemudian, pada sektor belanja daerah mengalami kenaikan Rp 203 juta lebih. Besarnya belanja daerah dalam APBD penetapan lalu sebesar Rp 2,249 triliun lebih. Dalam APBD perubahan ini tidak ada defisit anggaran.

Sementara itu, Bupati Grobogan Sri Sumarni mengatakan bahwa keputusan bersama tentang persetujuan APBD perubahan ini berdampak baik bagi upaya peningkatan pembangunan daerah.

Selanjutnya, kesepakatan bersama antara dewan dan pemkab dalam APBD Perubahan ini akan dimintakan evaluasi pada Gubernur Jawa Tengah. Evaluasi ini perlu dilakukan agar tercapai keserasian antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional.

“Kami sampaikan terima kasih pada anggota dewan atas selesainya pembahasan APBD perubahan tahun 2016 ini. Kami juga meminta kepada dinas-dinas terkait supaya segera melaksanakan pembangunan yang bersifat fisik supaya dapat diselesaikan secepatnya, sehingga tidak molor melewati tahun anggaran 2016,” katanya.

Editor : Kholistiono

Penyerapan Anggaran Pemkab Jepara Masih Rendah

anggaran

Bupati Jepara Ahmad Marzuqi  menyampaikan soal penyerapan anggaran daerahnya. ((MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Penyerapan dana anggaran pendapatan daerah Kabupaten Jepara tahun 2016 sampai akhir triwulan dua ini masih rendah, yakni sekitar Rp 301,9 miliar atau 32 persen saja.

Hal itu terungkap dalam acara rapat kordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) APBD Kabupaten Jepara di pendapa kabupaten setempat, Selasa (2/8/2016).

Bupati Jepara Ahmad Marzuqi mengatakan, rendahnya penyerapan anggaran tersebut harus dipercepat. Sehingga hal ini perlu dipacu karena dalam penyelesaikan pekerjaan laporan pertanggungjawaban nantinya tidak terlalu terburu-buru.

“Pekerjaan ini bisa kita langksanakan dengan prinsip-prinsip tepat cepat maka apa yang terkait dengan hal itu bisa kita laporkan sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan agar kita tidak sampai terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan,” kata Marzuqi.

Untuk para camat, agar menginventarisasi dan melaporkan data penyerapan dan realisasi dana desa dari desa-desa di wilayahnya kepada bupati. Kemudian Kepala Bapermasdes juga untuk bisa menginventarisasi dana realisasi penyerapan dana desa se-Kabupaten Jepara serta mengambil langkah-langkah pembinaan ke desa agar penyerapan dana desa lebih optimal dan penggunaan dana desa sesuai dengan ketentuan.

“Serta untuk Inspektur dapat melaksanakan pengawasan dan review terhadap proses pengadaan barang/jasa di kabupaten Jepara,  dan juga melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana desa serta melakukan koordinasi dengan SKPD terkait untuk mencukupi data dan laporan yang diminta oleh BPKP Jawa Tengah agar dapat tepat waktu dan tepat pelaporan,” terangnya.

Kabag Pembangunan Setda Jepara, Edi Marwoto menyampaikan laporan bahwa untuk tahun 2016 pelaporan POK bisa dilaporkan secara online melalui web. Sampai bulan Juni dan akhir Juli seluruh SKPD sudah melaporkan sampai 99 persen kegiatan POK, dan hanya satu SKPD yang belum sama sekali melaporkan POK, yaitu Kecamatan Kedung.

“Untuk pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Jepara sampai bulan Juni tahun 2016 paket yang sudah selesai dilelangkan melalui ULP dan LPSE Kabupaten Jepara sebanyak 182 paket pekerjaan kontruksi (fisik) dan 24 paket pekerjaan non fisik. Dan pekerjaan yang masih berjalan dan pelelangan pada bulan Juni ada 8 paket pekerjaan,” ungkap Edi.

Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Edi Sujatmiko menyampaikan untuk capaian target fisik maupun realisasi keuangan sampai per 30 Juni 2016 mencapai Rp 884,7 miliar. Jika dibandingkan dengan capain per 30 Juni 2015 hanya mencapai Rp 781,9 miliar, sehingga ada kenaikan mencapai 1,5 persen.

“Untuk realisasi fisik dan keuangan bawah target yaitu di bawah 20 persen ada sekitar 16 SKPD. Dalam pelaksanaan POK ini kita jumpai beberapa hambatan atau tantangan di antaranya rendahnya persentase fisik yang disebabkan proses pelelangan yang baru selesai atau terlambat. Adanya banyaknya waktu libur kerja menjelang Hari Raya dan pasca. Lokasi ada di luar kewenangan pemerinah daerah hal ini terkendala masalah izin,” jelasnya.

Editor : Akrom Hazami

 

Calon Bupati Jepara dari Jalur Independen Ini Super Yakin

independen

Posko dukungan bakal paslon Syamsul Anwar-Mayadina yang bakal maju lewat jalur independen, di Desa Somosari. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Tim sukses bakal pasangan calon (Paslon) Bupati-Wakil Bupati pada Pilkada Jepara 2017 dari jalur lindependen, Syamsul Anwar-Mayadina mengaku optimistis.

Mereka yakin mampu mengumpulkan dukungan dari warga melebihi jumlah minimal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jepara. Mereka menargetkan sebanyak 100 ribu dukungan, dan angka itu jauh melebihi batas minimal yang hanya 63.119 dukungan.

Hal itu seperti yang dikatakan Sekretaris Tim Pengumpulan Dukungan untuk bakal paslon Syamsul Anwar – Mayadina , Lukman Hakim. Menurut Lukman, tim menargetkan minimal sebanyak 80 ribu dukungan yang valid dari hasil verifikasi internal. Sedangkan untuk target umum diharapkan mampu mencapai 100 ribu dukungan.

“Kami dari tim setiap hari bekerja keras turun ke bawah bahkan sampai tingkat RT, dengan mendatangi rumah ke rumah. Kami yakin mampu mencapai target yakni 80 ribu dukungan valid, dan dukungan secara umum kami targetkan 100 ribu,” ujar Lukman, Selasa (2/8/2016).

Tim pengumpulan dukungan yang memiliki tagline “Sahabat Saya” itu juga mengaku sudah mengantisipasi sejumlah kemungkinan. Termasuk banyaknya syarat dukungan yang tak valid, atau banyak berguguran saat verifikasi faktual.

“Untuk itu, kami targetkan dukungan valid dengan dukungan secara umum berbeda. Itu untuk mengantisipasi sejumlah kemungkinan,” terangnya.

Dia menambahkan, sejauh ini pihaknya telah mengumpulkan dukungan lebih dari 40 ribu. Diharapkan, waktu yang semakin mepet ini semakin mendorong dan meningkatkan semangat relawan yang selama ini membantu menggalang dukungan.

Editor : Akrom Hazami

 

 

KPU Jepara Siap-Siap Kedatangan Calon Bupati dari Jalur Independen

kpu

Rapat koordinasi persiapan penerimaan syarat dukungan jalur perseorangan KPU Jepara dengan instansi terkait. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jepara saat ini mulai mempersiapkan penerimaan penyerahan syarat dukungan bakal calon bupati-wakil bupati jalur independen.

Itu dilakukan agar setelah diterima, mereka bisa memverikfikasi administrasi dan faktual secara maksimal.

Ketua KPU Jepara M Haidar Fitri mengatakan pihaknya perlu mempersiapkan diri untuk menerima syarat dukungan dari jalur perseorangan atau independen. Sebab, sejauh ini sinyal adanya bakal calon yang maju lewat jalur perseorangan semakin kuat.

“Kami melakukan rapat koordinasi dengan instansi terkait, seperti Panwaslu Kabupaten Jepara, dan aparat keamanan baik dari TNI maupun polri untuk mempersiapkan penerimaan syarat dukungan dari bakal calon yang maju lewat jalur perseorangan,” ujar Haidar, Selasa (2/8/2016).

Pihaknya mengimbau bakal calon yang akan menyerahkan syarat dukungan, tidak melakukan penyerahan mepet batas akhir. Agar syarat dukungan yang tidak sah bisa segera dilengkapi sebelum benar-benar masuk dalam verifikasi administratif dan faktual.

“Kami juga mengimbau bakal calon perseorangan melakukan verifikasi internal agar syarat dukungan benar-benar valid untuk mengantisipasi banyaknya syarat dukungan yang gugur saat proses verifikasi,” terangnya.

Lebih lanjut dia mengemukakan, waktu penyerahan syarat dukungan tidak ada perubahan. Yakni mulai tanggal 6 hingga 10 Agustus pada pukul 16.00. Diberikannya jangka waktu penyerahan itu, kata Haidar, memberi peluang kepada calon perseorangan untuk menyerahkan syarat dukungan lebih cepat. Sehingga jika ada kekurangan, bisa dilengkapi.

“Langkah verifikasi dan faktual yang akan dilakukan adalah menghitung jumlah dukungan, sebaran dukungan di tiap kecamatan, memastikan surat dukungan sesuai dengan kartu identitas serta masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) pada Pilpres lalu. Selanjutnya akan dilakukan verifikasi faktual oleh PPS selama dua pekan mulai 24 Agustus hingga 6 September dengan cara door to door,”jelasnya.

Dia menambahkan, dalam aturan juga terdapat ketentuan menambah syarat dukungan sebanyak dua kali lipat dari kekurangan. Misalnya, jika nanti hasil verifikasi ternyata calon perseorangan hanya mendapatkan sebanyak 63.100 padahal yang disyaratkan minimal 63.119, maka harus menambah sejumlah 38 dukungan yang valid.

“Jika ada kekurangan, maka syarat dukungan akan dikembalikan pada 12 September untuk dilengkapi. Perbaikan dilakukan pada 29 September hingga 1 Oktober,” imbuhnya.

Editor : Akrom Hazami

 

JMPPK Bakal Ajukan Kasasi ke MA terkait Putusan PTTUN Surabaya Soal Pabrik Semen

 Gunretno (berbaju hitam) bersama Melanie Subono, artis yang gencar menyuarakan penolakan pabrik semen di Indonesia. (MuriaNewsCom/Lismanto)


Gunretno (berbaju hitam) bersama Melanie Subono, artis yang gencar menyuarakan penolakan pabrik semen di Indonesia. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

MuriaNewsCom, Pati – Ketua Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) Gunretno bakal mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) terkait dengan putusan PTTUN Surabaya yang memenangkan upaya banding dari Pemkab Pati dan PT Sahabat Mulia sakti (SMS). Hal itu dikatakan Gunretno, Selasa (2/8/2016). “Ya, warga tetap akan berusaha sampai titik darah penghabisan. Warga akan mengajukan kasasi ke MA,” ujar Gunretno.

Tokoh JMPPK ini menilai, ada kejanggalan dalam putusan Majelis Hakim PTTUN Surabaya. Pasalnya, putusan itu bertentangan dengan keputusan dari PTUN Semarang beberapa bulan yang lalu.

“PTTUN Surabaya memang lucu. Saat warga menggugat di PTUN Semarang, keputusan ditetapkan hakim yang memang bersertifikasi lingkungan. Hasilnya, warga menang. Itu memang hakim dengan sertifikat lingkungan benaran,” ungkap Gunretno.

Namun, hakim di PTTUN Surabaya dinilai punya rekam jejak yang buruk. Gunretno menuding, hakim di PTTUN Surabaya memang punya sertifikat lingkungan, tetapi rekam jejaknya pernah diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Ada yang janggal dari keputusan PTTUN Surabaya. Itu tidak sesuai dengan putusan tingkat pertama, di mana para hakim memang sudah teruji dan memiliki sertifikat lingkungan. Warga akan terus berjuang dengan mengajukan kasasi di MA,” pungkasnya.

Baca juga : BREAKING NEWS: Pemkab Pati Menang di PTTUN Surabaya, Pabrik Semen Akan Berdiri

Editor : Kholistiono

 

Wow, Mewahnya Kantor Petinggi Desa Tegalsambi Jepara

Bupati Jepara Ahmad Marzuqi bersama pejabat terkait dan Petinggi Desa Tegalsambi meninjau isi bangunan kantor petinggi Tegalsambi yang baru. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Bupati Jepara Ahmad Marzuqi bersama pejabat terkait dan Petinggi Desa Tegalsambi meninjau isi bangunan kantor petinggi Tegalsambi yang baru. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Kini sejumlah kantor petinggi di desa yang ada di Kabupaten Jepara nampak mewah.

Salah satunya kantor petinggi Desa Tegalsambi, Kecamatan Tahunan, Jepara. Kantor petinggi dibangun dengan biaya Rp 350 juta yang bersumber dari bondo deso dan partisipasi masyarakat.

Petinggi Desa Tegalsambi, Agus Santosa mengatakan, selama kuran waktu dua tahun, akhirnya pihaknya berhasil menyelesaikan pembangunan kantor petinggi  representatif.

Kantor 2 lantai ini menelan biaya total Rp 350 Juta dan dibangun melalui dana PADes atau Bondo Deso dan partisipasi/swadaya masyarakat mulai akhir tahun 2014.

“Tepatnya tanggal 23 Nopember 2014. Pada tahun pertama dibangun lantai pertama, dipergunakan untuk pelayanan dan perkantoran. Disusul tahun 2015 untuk lantai dua yang peruntukannya sebagai ruangan BPD dan LKMD, yayasan masjid serta musala,” ujar Agus, Selasa (2/8/2016).

Menurutnya, kini bangunan telah selesai proses pembangunannya. Kini, bangunan sudah bisa digunakan secara normal. Berdirinya kantor merupakan kebanggaan, serta menambah torehan prestasi yang diperoleh Desa Tegalsambi.

Sebab, selain kini memiliki kantor petinggi baru yang mewah, juga mampu menunjukkan prestasi yang membanggakan. Di antaranya dalam perpustakaan Desa, pada tahun 2016 ini sebagai juara lomba perpustakaan desa tingkat kabupaten.

“Pada tahun 2015 lalu juga mendapatkan peringkat II lomba Adminstarsi tingkat kecamatan. Keberhasilan desa bukan semata-mata perjuangan petinggi maupun BPD saja. Tetapi keberhasilan ini berkat keguyuban serta semangat persatuan dan kesatuan seluruh warga masyarakat Desa Tegalsambi,” ungkapnya.

Sementara itu, acara peresmian kantor petinggi sendiri digelar pada Senin (1/8/2016). Peresmian dilakukan oleh Bupati Jepara Ahmad Marzuqi. Dalam sambutannya, Marzuqi mengaku bangga dengan keberhasilan Desa Tegalsambi tersebut.

“Kantor petinggi megah ini menambah daftar kantor petinggi megah yang ada di Kabupaten Jepara. Selain di Desa Tegalsambi, juga Desa Tulakan Kecamatan Donorojo. Meski di Desa yang jauh dari perkotaan, Tulakan melalui semangat gotong royongnya mampu membangun Kantor Petinggi yang megah, dilengkapi dengan CCTV maupun peralatan dan kelengkapan elektronik canggih lainnya,” katanya.

Harapannya keberadaan kantor megah ini dapat memberikan semangat baru dalam bekerja. Utamanya semangat baru dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada seluruh masyarakat.

Editor : Akrom Hazami

 

BREAKING NEWS: Pemkab Pati Menang di PTTUN Surabaya, Pabrik Semen Akan Berdiri

 Pabrik semen PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk yang lama berdiri di Citeureup, Bogor. (MuriaNewsCom/Lismanto)


Pabrik semen PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk yang lama berdiri di Citeureup, Bogor. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

MuriaNewsCom, Pati – Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Surabaya akhirnya mengabulkan permohonan banding yang dilakukan Pemkab Pati dan PT Sahabat Mulia Sakti (SMS) terkait dengan rencana pendirian pabrik semen di pegunungan Kendeng.

Hal itu diungkap Kepala Bagian Hukum Setda Pati Siti Subiati, Selasa (2/8/2016) pagi. “Benar, PTTUN Surabaya mengabulkan upaya banding yang kami lakukan terkait dengan pendirian pabrik semen di Pegunungan Kendeng,” kata Siti kepada MuriaNewsCom.

Siti mengatakan, salinan putusan itu diterima Pemkab Pati pada Senin (1/8/2016). Saat ini, salinan putusan itu akan diserahkan kepada Bupati Pati Haryanto untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut. Ditanya soal kemenangan, Siti membenarkannya. “Kalau dibilang kita menang, ya bisa dikatakan begitu karena upaya banding yang kita lakukan dikabulkan,” tuturnya.

Dengan adanya putusan PTTUN Surabaya, pabrik semen PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk melalui anak perusahannya, PT SMS yang selama ini mendapatkan perlawanan dari warga penolak pabrik semen, dimungkinkan akan segera berdiri.

Dari informasi yang dihimpun, Majelis Hakim PTTUN Surabaya mengabulkan upaya banding dari Pemkab Pati dan PT SMS pada 14 Juli 2016 lalu. Surat pemberitahuan putusan banding itu bernomor 70/B/2016/PT.TUN.SBY.

Editor : Kholistiono

 

TPP Kudus Ditarget Bisa Tertinggi Se-Jawa Tengah

upacara -tpp (3)

Sejumlah PNS saat melakukan apel di kantor Pemkab Kudus.  

 

MuriaNewsCom, Kudus – Dengan diberlakukannya Undang-Undang (UU) tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), para pegawai kini dinilai berdasarkan kinerja.

Tentunya, ini bertujuan untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara luas. Baik itu pelayanan secara langsung, atau pelayanan yang tidak langsung bersentuhan dengan masyarakat.

Untuk menunjang tercapainya pelayanan yang semakin baik dan prima (bahkan exellent), Pemkab Kudus telah menggunakan sistem e-performance dalam memberikan tambahan penghasilan pegawai (TPP).

Hasilnya, kinerja aparatur pemerintahan di Pemkab Kudus meningkat. Salah satunya dengan selesainya rancangan perubahan APBD 2016 dan RAPBD 2017 tepat waktu.

Bupati Kudus Musthofa memberikan apresiasi atas kinerja yang baik ini. Dirinya menyampaikannya di hadapan ratusan pegawai yang mengikuti upacara luar biasa yang digelar di halaman Pendapa Kabupaten Kudus, Senin (1/8/2016).

Menurutnya, ini penyusunan anggaran terbaik selama dirinya menjabat Bupati hingga tahun ke delapan ini.

”Saya menyampaikan terima kasih atas penyusunan anggaran yang tepat waktu ini. Termasuk bagi yang minggu-minggu kemarin telah lembur untuk menyelesaikannya,” kata bupati.

Diakuinya, bahwa bupati tidak bisa bekerja dan berjalan seorang diri dalam melayani masyarakat. Melainkan butuh kerja sama semua pegawai yang ada di seluruh SKPD.

Termasuk tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) di bawah kendali sekretaris daerah dalam menyusun anggaran serta dukungan pimpinan bersama anggota DPRD.

”Dan saya punya cita-cita, bahwa TPP pegawai di Kudus ini meningkat menjadi yang tertinggi se-Jawa Tengah. Semoga bisa terealisasi di tahun 2017 mendatang,” harapnya.

Yang disampaikannya diharapkan bisa terelealisasi tahun depan. Karena bupati ingin dengan TPP tertinggi diantara kabupaten/kota lain di Jawa tengah, para pegawainya lebih meningkat kesejahteraannya untuk kinerja yang semakin baik pula.

Yang tujuan akhir tentu hanya untuk kepuasan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan.

Pada upacara yang juga dihadiri seluruh kepala SKPD dan pejabat eselonnya ini, bupati selalu mengingatkan untuk bekerja dan memberikan pengabdian yang terbaik untuk masyarakat.

Adanya banyak prestasi yang telah diraih Pemkab Kudus sudah seharusnya bisa menjadi pemacu bekerja dengan semakin baik.

Editor : Akrom Hazami

 

 

Kades Diminta Bisa Jaga Keharmonisan dengan Perangkat Desa

Puluhan kades, sekdes dan ketua BPD dari empat kecamatan mengikuti rakor pengarahan dari FKPD Grobogan (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Puluhan kades, sekdes dan ketua BPD dari empat kecamatan mengikuti rakor pengarahan dari FKPD Grobogan (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Selain memperhatikan aturan yang berlaku, para kepala desa juga diminta ikut menjaga hubungan baik dalam melakukan pembangunan di desanya.

Demikian disampaikan Bupati Grobogan Sri Sumarni saat membuka Rakor Pengarahan dari FKPD dalam Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Desa tahun 2016 yang dilangsungkan di Gedung Riptaloka, Senin (1/8/2016).

Sri Sumarni menjelaskan, di beberapa desa sering mengalami hambatan dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan sarana dan prasarana. Hal ini bukan masalah terbatasnya dana tetapi karena hubungan yang tidak harmonis antara kepala desa dan perangkat desa. Khususnya, dengan sekretaris desa serta unsur badan perwakilan desa (BPD).

“Hal-hal seperti ini hendaknya diperhatikan karena bisa menghambat kemajuan desa. Untuk itu, saya tekankan pada kades agar rukun dan saling koordinasi dengan semua perangkat dan BPD,” tegasnya.

Sri meminta, para pejabat termasuk kades yang berkaitan dengan pelaksanaan proyek pembangunan diminta tidak perlu takut dalam melaksanakan tugasnya. Jika semua pekerjaan sudah dilaksanakan sesuai prosedur maka para pejabat tersebut bisa dipastikan tidak akan terjerat masalah hukum. Terlebih, saat ini sudah ada Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) dari aparat penegak hukum yang menjadi mitra dalam pelaksanaan proyek pembangunan.

Selain bupati, para pimpinan FKPD Grobogan hadir dalam kesempatan itu. Antara lain, Kapolres Grobogan AKBP Agusman Gurning, Dandim 0717/ Purwodadi Letkol Jan Piter Gurning, Kajari Grobogan Abdullah, Ketua DPRD Grobogan Agus Siswanto, perwakilan dari Pengadilan Negeri Purwodadi dan Pengadilan Agama Purwodadi serta Sekda Grobogan Sugiyanto.

Dalam kesempatan itu, para pimpinan FKPD secara bergantian menyampaikan pengarahan pada peserta rakor. Masing-masing dapat jatah menyampaikan materi sekitar 15 menit.

Rakor tersebut diikuti puluhan kades, sekdes dan ketua BPD. Rencananya, pelaksanaan rakor digelar dalam lima gelombang dengan tempat yang sama. Empat rakor lainnya akan dilangsungkan tanggal 5,8,9 dan 10 Agustus mendatang.

Sementara itu, Kajari Grobogan Abdullah menyatakan, pembentukan TP4D ini salah satu latar belakangnya adalah munculnya ketakutan dan kekhawatiran dari pelaksana atau pengguna anggaran terhadap aparat penegak hukum. Kondisi ini menjadi salah satu penyebab rendahnya penyerapan anggaran di berbagai daerah.

Tugas TP4D ini dinilai cukup berat karena harus membantu pemerintah daerah dan mencegah adanya kerugian negara dari proyek pembangunan yang dilakukan. Namun, dalam menjalankan tugas, TP4D ini tidak mengintervensi masalah teknis

“Tugas TP4D ini memang membantu mengawasi proyek pembangunan mulai dari proses awal. Dengan adanya TP4D ini kami berupaya untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Jadi aparat pemerintahan desa tidak perlu khawatir dalam melaksanakan pembangunan di desanya,” imbuhnya.

 Editor : Kholistiono

Calon Petinggi di Jepara Dibebani Uang Jaminan

pilpet

 

MuriaNewsCom, Jepara – Pemilihan petinggi (Pilpet) serentak akan digelar di Kabupaten Jepara, November 2016. Saat ini prosesnya masih dalam tahap persiapan setelah pembentukan panita di masing-masing desa.

Pencalonan petinggu dilakukan terbuka alias demokratis. Siapa saja boleh mencalonkan diri menjadi calon petinggi. Hanya pencalonan kali ini berbeda dengan pencalonan sebelumnya. Calon petinggi dibebani uang jaminan.

Kepala Bagian (Kabag) Tata Pemerintahan pada Setda Jepara, Arwin Noor Isdiyanto mengatakan, uang jaminan tersebut dibebankan kepada calon petinggi sebagai bentuk keseriusan calon. Sebab biaya Pilpet tidak lagi dibebankan pada calon melainkan ditanggung APBDes dan APBD.

“Beda dengan Pilpet sebelumnya. Biaya Pilpet dibebankan pada calon. Jadi masing-masing calon iuran. Tetapi sekarang tidak, karena biaya Pilpet ditanggung negara,” ujar Arwin, Senin (1/8/2016).

Menurutnya, uang jaminan hanya sebagai bentuk keseriusan. Sehingga tidak boleh sekadar main-main saja. Apalagi tidak ada biaya pelaksanaan Pilpet yang ditanggung oleh calon.

“Uang jaminan akan dikembalikan ketika proses Pilpet selesai. Baik yang jadi petinggi maupun yang kalah. Jika sebelum pelaksanaan Pilpet mengundurkan diri maka uang itu tidak bisa dikembalikan,” terangnya.

Lebih lanjut dia mengemukakan, besaran uang jaminan ditentukan oleh panitia Pilpet di masing-masing desa. Jadi, sifatnya adalah kesepakatan antar panitia yang menentukan besaran uang jaminan tersebut.

“Kami tidak bisa mengira-ngira berapa besaran uang jaminan. Sebab yang berhak menentukan adalah panitia Pilpet di masing-masing desa,” terangnya.

Dia menambahkan, selain uang jaminan hilang ketika mengundurkan diri dari calon petinggi. Peruntukan uang jaminan yang telah diberikan diserahkan kepada pihak desa. Uang itu bisa digunakan untuk perbaikan infrastruktur maupun yang lainnya.

“Ketika mengundurkan diri, selain uang jaminan hilang juga tidak diperbolehkan mencalonkan diri lagi pada periode berikutnya,” imbuhnya.

Editor : Akrom Hazami

 

Pendaftaran Pengawas Pemilu Lapangan Pilkada Jepara Resmi Dibuka

panwaslu jepara (e)

Kesibukan anggota Panwaslu Kabupaten Jepara, yang saat ini tengah mempersiapkan pendaftaran calon PPL untuk masing-masing desa atau kelurahan. (Facebook Panwaslu Jepara)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Pengumuman pendaftaran Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) untuk Pilkada Jepara resmi dibuka mulai Senin (1/8/2016). PPL digadang-gadang menjadi ujung tombak pengawasan dan sekaligus penentu kualitas pilkada, yang dimulai dari tingkat desa atau kelurahan yang ada di Kota Ukir.

Ketua Panwaslu Kabupaten Jepara Arifin mengatakan sebelumnya jumlah PPL di tiap desa atau kelurahan bervariasi tergantung jumlah pemilih atau sebaran tempat pemungutan suara (TPS).

Namun berdasar regulasi terbaru, jumlah PPL hanya satu orang di tiap desa atau kelurahan. Meski begitu, kinerja PPL saat Pilkada Jepara 2017 akan tetap bisa maksimal karena dibantu dengan kehadiran pengawas di tiap-tiap TPS. ”Proses seleksi PPL akan digelar secara transparan dan profesional oleh Panwas Kecamatan,” kata Arifin, Minggu (31/7/2016).

Waktu pengumuman dibukanya pendaftaran seleksi PPL ini mulai Senin-Jumat (1-5/8/2016). Sedang waktu penerimaan berkas pendaftaran mulai Sabtu-Jumat (6-12/8/2016).

Setelah itu akan dilakukan proses penelitian berkas hingga seleksi oleh Panwascam di masing-masing kecamatan yang ada di Jepara, pelantikan PPL dijadwalkan digelar akhir Agustus ini.

Koordinator Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Panwaslu Jepara Muhammad Oliz menambahkan, meski berada di tingkat desa atau kelurahan, namun peran PPL sangat vital.

Agenda terdekat adalah pemutakhiran data pemilih, atau verifikasi faktual syarat dukungan bakal paslon jalur perseorangan yang digelar di tingkat desa atau kelurahan. ”PPL akan melakukan pengawasan intensif, agar proses verifikasi faktual yang dilakukan PPS berjalan sesuai ketentuan,” katanya.

Jika tak sesuai aturan, dikhawatirkan bisa memicu munculnya sengketa pencalonan, yang saat ini penyelesaiannya ditangani Panwaslu Kabupaten Jepara. ”Hal-hal yang berpotensi memicu munculnya pelanggaran atau sengketa pemilu, akan kita tekan sejak dini,” ujarnya.

Sementara itu, Koordinator Divisi SDM dan Organisasi Panwaslu Jepara, Tasykuri mengatakan, formulir berkas administrasi calon anggota PPL dan keterangan lebih lanjut, bisa diperoleh di Kantor Sekretariat Panwascam se Jepara. ”Syarat mendaftar PPL itu beragam. Jadi, silakan datang saja ke kantor Panwascam di masing-masing kecamatan,” jelasnya.

Mulai dari kelengkapan berbagai dokumen seperti pernyataan setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, serta berdomisili di wilayah desa atau kelurahan yang bersangkutan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

”Tak kalah pentingnya, calon PPL juga tidak pernah menjadi anggota parpol sekurang-kurangnya dalam jangka waktu lima tahun, pada saat mendaftar,” katanya.

Selain itu, tidak pernah dipenjara kasus tindak pidana dengan ancaman lima tahun penjara atau lebih. Dan calon PPL juga tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu. ”PPL juga bersedia bekerja penuh waktu. Pengawas pemilu itu ibarat quality control jadi harus serius,” tandasnya. (NEWSADS)

Editor: Merie

Ramainya Warga Kirig Tonton Film Sosialisasi Cukai

kudus-iklan cukai-film-kirig-past-tyg 31 juli 2016 (e)

Warga Desa Kirig, Kecamatan Mejobo, memadati lokasi pemutaran film mengenai aturan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang digelar Sabtu (30/7/2016) malam. (MuriaNewsCom)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Warga Desa Kirig, Kecamatan Mejobo, rupanya tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk menambah pengetahuan mengenai aturan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang diterima Kabupaten Kudus.

Hal itu terlihat dari ramainya warga desa setempat, mendatangi lokasi pemutaran film iklan sosialisasi dana cukai, yang digelar di balai desa setempat, Sabtu (30/7/2016) malam kemarin.

Warga memadati lokasi pemutaran film, sambil menghabiskan waktu akhir pekan. Mereka juga antusias melihat pemutaran film yang diputar di sana. Suasananya memang dibuat layaknya pemutaran film layar tancap. Sehingga membuat warga terhibur.

”Suasanya memang seperti layar tancap. Mengingatkan masa-masa dulu saat menonton layar tancap di lapangan begini. Menyenangkan pokoknya,” jelas Mukhlisin, salah satu warga setempat.

Sambil mengenang nostalgia soal layar tancap, warga juga disuguhi pemutaran film mengenai dana cukai, yang dikemas dengan menarik juga. Tema-tema dalam film itu juga sangat menyenangkan, karena dikemas dengan cara yang menghibur.

”Tadi saya lihat ada film Batmannya juga. Jadi sosialisasi bahwa kita tidak boleh menggunakan rokok atau cukai ilegal. Tapi lucu filmnya. Cukup terhibur juga,” kata Mukhlisin lebih lanjut.

Ya, sosialisasi dana cukai lewat film ini, memang dibuat dengan kemasan yang segar. Sehingga warga akan mudah memahaminya, untuk kemudian mengambil manfaat dari sosialisasi ini.

”Kita kan, memang ingin warga memahami bagaimana dana cukai itu diterima, digunakan, dan diterapkan. Intinya adalah digunakan untuk kepentingan masyarakat. Supaya masyarakat bisa sejahtera,” kata Kepala Bagian (Kabag) Humas Setda Kudus Putut Winarno.

Winarno mengatakan, sebagai salah satu pilar sosialisasi mengenai dana cukai, pihaknya ingin supaya warga bisa memahami bahwa dana cukai itu bisa dimanfaatkan mereka dengan baik. Salah satunya dengan mengikuti berbagai pelatihan yang digelar Pemkab Kudus, yang menggunakan dana cukai ini.

Kegiatan yang digelar ini, dengan berlandaskan Peratuan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK 07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus.

”Jadi dana cukai yang diterima Kudus, itu digunakan untuk apa saja. Bisa disaksikan langsung di kegiatan ini. Yakni bagaimana pemkab menyusun aneka program kegiatan melalui dana cukai, yang bisa dimanfaatkan oleh warga untuk meningkatkan kemampuannya,” tuturnya.

Setelah Desa Kirig, kegiatan pemutaran fil ini akan digelar juga di Desa Gamong (Kaliwungu) pada 31 Juli 2016, Desa Kutuk (Undaan) pada 4 Agustus 2016, Desa Pladen (Jekulo) pada 6 Agustus 2016, Desa Payaman (Mejobo) pada 10 Agustus 2016, Desa Hadipolo (Jekulo) pada 13 Agustus 2016, dan Desa Honggosoco (Jekulo) yang belum ditentukan tanggalnya. (HMS/SOS/CUK)

Editor: Merie

 

Warga Desa Gamong Harus Paham Aturan Cukai dengan Lihat Film Ini

kudus-iklan cukai-film-gamong-pre-tyg 30 juli 2016 (e)

Bagian Humas Setda Kudus menggelar sosialisasi aturan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) di berbagai desa yang ada di wilayah Kudus ini. (MuriaNewsCom)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Warga Desa Gamong, Kecamatan Kaliwungu, harus menyaksikan film yang satu ini, dalam kegiatan yang bakal digelar di lapangan desa setempat, pada Minggu (31/7/2016), mulai pukul 19.00 WIB.

Kegiatan pemutaran film ini, berkaitan dengan sosialisasi mengenai aturan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang diterima Kabupaten Kudus. Sosialisasi ini merupakan kegiatan Bagian Humas Setda Kudus.

”Sosialisasi ini sudah kami gelar di berbagai desa di Kudus. Nah, memang gilirannya nanti adalah di Desa Gamong. Kami harap, warga Desa Gamong bisa menghadiri kegiatan ini,” jelas Kepala Bagian (Kabag) Humas Setda Kudus Putut Winarno.

Kegiatan yang digelar ini, dengan berlandaskan Peratuan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK 07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus.

”Kami memiliki sejumlah film mengenai aturan cukai, yang sudah disiapkan sebelumnya. Ada beberapa judul dengan tema-tema menarik di dalamnya. Namun intinya adalah soal sosialisasi mengenai aturan cukai itu sendiri,” terang Winarno.

Untuk kesuksesan acara sosialisasi, Bagian Humas menggandeng perangkat desa setempat. Bahkan, perangkat desa merasa terbantu dengan kegiatan itu, karena bisa membuat warga desa memiliki satu hiburan tersendiri.

”Bahkan, jadwal-jadwal pemutaran film yang kami miliki, sebagian besar adalah mengikuti permintaan desa-desa yang ada. Mereka sangat senang karena meski acaranya sosialisasi, namun dikemasnya dengan baik. Yakni pemutaran film. Layaknya pertunjukan layar tancap zaman dulu,” tuturnya.

Menurut Putut Winarno, kegiatan ini memberikan kesempatan kepada warga Kirig, untuk menyaksikan film yang bertemakan aturan mengenai penggunaan dana cukai.

”Jadi dana cukai yang diterima Kudus, itu digunakan untuk apa saja. Bisa disaksikan langsung di kegiatan ini. Yakni bagaimana pemkab menyusun aneka program kegiatan melalui dana cukai, yang bisa dimanfaatkan oleh warga untuk meningkatkan kemampuannya,” tuturnya.

Ada banyak cerita dalam film tersebut, yang memperlihatkan bagaimana dana cukai digunakan sepenuhnya kesejahteraan masyarakat. Winarno mengatakan, sosialisasi keliling pemutaran film ini, memang sangat penting. Ditambah lagi, kehadiran warga di setiap lokasi pemutaran film, menjadi salah satu hal penting, karena tujuannya memang agar film bisa ditonton warga.

”Pemerintah bersama-sama dengan warga, saling bahu membahu untuk bisa mewujudkan cita-cita menyejahterakan warga. Itu bagian utama yang perlu dipahami dari pemutaran film ini. arena warga bisa melihat bagaimana dana cukai itu berasal, maupun digunakan,” terangnya.

Setelah Desa Gamong, kegiatan pemutaran film ini akan digelar juga di Desa Kutuk (Undaan) pada 4 Agustus 2016, Desa Pladen (Jekulo) pada 6 Agustus 2016, Desa Payaman (Mejobo) pada 10 Agustus 2016, Desa Hadipolo (Jekulo) pada 13 Agustus 2016, dan Desa Honggosoco (Jekulo) yang belum ditentukan tanggalnya. (HMS/SOS/CUK)

Editor: Merie

 

Pemkab Kudus Berupaya Naikkan PAD

PAD
MuriaNewsCom, Kudus – Pemkab Kudus sedang berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya itu dilakukan dengan berbagai cara dengan melakukan pemantauan dan pendataan.

Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kudus Noor Yasin. Dia mengatakan kalau Pemkab Kudus kini tengah melakukan upaya untuk meningkatkan PAD.

“Selain meninjau kembali regulasi yang sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang, Pemkab juga mengevaluasi dan melakukan monitoring langsung ke obyek pajak daerah dan retribusi daerah,” katanya.

Menurutnya, tentang pelayanan kepada masyarakat juga terus ditingkatkan. Petugas retribusi dan pemungutan pajak juga diberikan pembekalan,dan ditingkatkan.

Selain itu, Pemkab Kudus juga melakukan penyederhanaan sistem pelayanan dan terus melakukan sosialisasi kepada wajib pajak dan retribusi daerah.

“Penegakan perda dan pendataan objek pajak dan retribusi daerah juga terus dilakukan untuk optimalisasi peningkatan pendapatan asli daerah,” ungkapnya.

Editor : Akrom Hazami

Bupati Blora Pamer Goreng Telur saat City Gas Diluncurkan

city gas

Bupati Blora Djoko Nugroho menggoreng telur saat uji City Gas di Kecamatan Kradenan. (Humas Protokol Blora)

 

MuriaNewsCom, Blora – Pemerintah Kabupaten Blora meluncurkan uji coba City Gas yang diprogramkan Kementerian ESDM dan dioperatori PT Perusahaan Gas Negara (PGN) di wilayah desa Sumber, Kecamatan Kradenan, Blora.

Dengan demikian secara bertahap Blora bisa menikmati gas alam yang diproduksi Pertamina Eksplorasi dan Produksi (EP). Uji coba City Gas dipusatkan di Dukuh Jompong, Desa Sumber, Kecamatan Kradenan.

”Alhamdulillah, akhirnya program City Gas bisa dilaksanakan. Masyarakat sudah lama menunggu realisasi progam ini,” kata Bupati Blora Djoko Nugroho dikutip dari www.blorakab.go.id.

Pengelolaan jaringan gas (jargas) yang dibangun Kementerian ESDM mulai 2013 dilakukan oleh PT Pertamina EP melalui wilayah Asset 4 Cepu. Uji coba City Gas dipusatkan di Dukuh Jompong, Desa Sumber, Kecamatan Kradenan, Jumat (29/7).

General Manager (GM) Pertamina EP Asset 4, Wisnu Hindadari mengemukakan, gas untuk jaringan gas kota tersebut berasal dari sumur Pertamina EP di wilayah Jawa Tengah dengan alokasi 0,2 juta kaki kubik per hari (MMSCFD).

Untuk tahap awal, kata dia, fasilitas jargas tersebut akan mengalir ke-720 rumah di wilayah Desa Sumber. “Selanjutnya, pengaliran gas ke rumah warga akan dilakukan secara bertahap hingga mencapai 4.000 sambungan rumah tangga selama dua tahun mendatang,” kata Wisnu.

Blora merupakan kota selanjutnya di Jawa Tengah setelah jargas Kota Semarang yang menikmati fasilitas jargas kota dari sumur-sumur di wilayah Kedungtuban, Kedunglusi dan Randublatung.

Kepala Dinas ESDM Blora, Setyo Edy menuturkan, berbeda dari program City Gas yang sudah dilaksanakan di daerah lain di Indonesia. City Gas di Blora menyasar daerah pedesaan.

Direksi Perusahaan Gas Negara (PGN) Ahmad Rifai menuturkan, uji coba kali ini baru dilakukan di lima rumah warga. Menurutnya, secara bertahap gas akan dialirkan pula ke rumah lain di Desa Sumber.

Jargas dan instalasi pipa sudah terpasang di rumah warga sejak beberapa tahun lalu. “Untuk menggunakan gas City Gas, kompor yang dipakai masyarakat harus dikonversi dulu. Kami sudah menyiapkan petugas yang akan melakukan konversi. Mereka akan datang ke rumah warga yang sudah sepakat menggunakan gas City Gas. Konversi kompor kami gratiskan,” kata Rifai.

Editor : Akrom Hazami

 

 

Ini Empat Orang Anggota Dewan yang Tidak Hadir saat Tes Urine

kudus-tes urine-3 (e)

Ketua DPRD Kudus Masan bersama anggota dewan lainnya, memegang stiker penolakan terhadap narkoba, usai tes urine yang dilaksanakan pada Jumat (29/7/2016) malam. MuriaNewsCom (Faisol Hadi)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Ternyata, tidak semua anggota DPRD Kudus menghadiri tes urine, yang diselenggarakan pada Jumat (29/7/2016) malam. Ada empat orang yang tidak hadir saat itu.

Selain Ketua Komisi C DPRD Kudus Agus Imakudin yang memang berada di panti rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jawa Tengah, ada empat orang anggota dewan yang tidak tes urine.

Keempatnya adalah Hartopo, Ulwan Hakim, Bambang Kasriyono, dan Luwis Junaiti. Alasan yang disampaikannya juga bermacam-macam, namun lebih banyak yang sedang keluar kota.

Misalnya saja Hartopo dan Ulwan Hakim, yang tidak hadir saat tes urine dengan alasan keluar kota. ”Kalau yang saya dengar, keduanya sedang touring memang keluar kota,” kata salah seorang anggota dewan yang menolak disebut namanya.

Sedangkan dua orang lainnya, yakni Bambang Kasriyono tidak hadir saat tes urine, dikarenakan sedang sakit. Sementara Luwis Junaiti memberikan alasan bahwa dirinya sedang ke Kalimantan Timur (Kaltim).

Tes urine sendiri, dilaksanakan DPRD Kudus bekerjasama dengan BNNP Jateng. Ini menindaklanjuti kasus tertangkapnya Agus Imakudin karena dugaan kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu.

Ketua DPRD Kudus Masan menegaskan bagi mereka yang belum mengikuti tes urine, maka harus melakukan tes sendiri, ke kantor BNNP Jateng. ”Ini sudah keputusan, sehingga bagi anggota yang belum tes urine, harus tes sendiri ke sana,” tegasnya.

Masan mengatakan bahwa, tes urine itu wajib dilaksanakan. Nantinya, bagi yang belum tes urine, akan diantarkan sekretaris DPRD Kudus (Sekwan) ke kantor BNNP Jateng.

”Saya sudah perintahkan sekwan untuk mengantarkan ke BNNP Jateng, anggota kita yang belum tes urine. Agar semua juga melaksanakan tes urine,” terangnya kemudian.

Sebagaimana diketahui, hasil akhir dari tes urine yang dilaksanakan itu sendiri adalah semuanya negatif. Tidak ada anggota dewan yang terbukti mengonsumsi narkoba berdasarkan hasil tes tersebut.

Editor: Merie

Mau Tahu Hasil Tes Urine Para Anggota Dewan Kudus?

kudus-tes urine-2 (e)

Anggota DPRD Kudus sedang mengantre untuk mengetahui hasil tes urine yang dilakukan petugas dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jateng, Jumat (29/7/2016) malam. MuriaNewsCom (Faisol Hadi)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Anggota DPRD Kudus telah melaksanakan tes urine, untuk mengetahui apakah mereka mengonsumsi narkoba atau tidak, malam ini. Dan hasilnya bisa dibilang melegakan bagi mereka.

Pasalnya, dari tes urin yang dilakukan kepada anggota tersebut, semuanya dinyatakan negatif. Alias tidak ada yang terbukti mengonsumsi narkoba. Karena itu, wajah-wajah para anggota dewan juga terlihat sumringah karenanya.

Sejak pukul 20.00 WIB, satu persatu anggota dewan yang hadir dalam rangka rapat paripurna pengesahan APBD Perubahan 2016 itu, diambil sampel urinenya. Mereka ditempatkan di lantai bawah gedung DPRD Kudus.

Saat datang, mereka langsung diminta untuk buang air kecil dahulu, kemudian menyerahkannya ke petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jawa Tengah yang bertugas malam itu.

Tes sendiri berlangsung tidak sampai satu jam untuk semua anggota. Dan hasilnya, menurut Kasi Intelejen BNNP Jateng Kompol Meilian Rahmadi, adalah negatif semua.

”Dari pemeriksaan yang kita lakukan, hasilnya sudah langsung bisa diketahui. Dan tadi memang hasilnya semua urine dinyatakan negatif,” katanya kepada sejumlah wartawan yang meliput kegiatan tersebut.

Menurut Meilian, tes urine yang dilakukan itu, juga cukup ampuh untuk mengetahui apakah seseorang mengonsumsi narkoba atau tidak. ”Karena meski dia memakai seminggu lalu, masih bisa terdeteksi. Dan ada lima item yang akan terdeteksi melalui tes urine ini. Jadi, jangan diragukan,” jelasnya.

Ditanya apakah tes urine sudah cukup untuk mengetahui seseorang memakai narkoba atau tidak, Meilian mengatakan jika hal itu sudah cukup. Jadi tidak perlu tes yang lebih spesifik lagi, seperti tes rambut.

”Tes rambut hanya diberlakukan kepada orang-orang khusus, yang kemudian memang terdeteksi menggunakan narkoba. Namun untuk kalangan biasa atau awam, cukup dengan menggunakan tes urine ini saja. Sudah cukup, kok,” paparnya.

Meilian meyakini bahwa kalangan anggota dewan Kudus sudah memahami bahwa narkoba adalah barang yang terlarang. Sehingga akan menjauhinya atau tidak mengonsumsinya. ”Mereka pasti paham bahayanya. Jadi, akan menghindarinya,” imbuhnya.

Editor: Merie

 

Subroto-Nur Yahman Resmi Diusung Golkar Maju di Pilkada Jepara

Subroto - Nur Yahman mendeklarasikan diri sebagai pasangan dalam Pilkada Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Subroto – Nur Yahman mendeklarasikan diri sebagai pasangan dalam Pilkada Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Teka-teki siapa sosok yang bakal mendampingi Subroto dalam Pemilihan Daerah (Pilkada) Jepara 2017 akhirnya terjawab. Subroto akan berpasangan dengan  Nur Yahman, sosok yang telah dua kali menjadi calon Bupati Jepara pada pilkada sebelumnya. Kepastian tersebut muncul dari partai Golkar, yang mendeklarasikan pasangan itu di kantor DPD Golkar Jepara, Jumat (29/7/2016).

Deklarasi itu digelar setelah DPD Golkar Jepara menerima rekomendasi dari DPP Golkar. Deklarasi digelar setelah pengurus partai berlambang pohon beringin ini menggelar Musda IX, membentuk kepengurusan baru.

Bakal pasangan calon bupati-wakil pupati itu juga disetujui oleh beberapa partai lain. Salah satunya adalah partai Nasdem. Meski belum mendeklarasikan bakal pasangan itu, Nasdem dikabarkan telah mendapatkan rekomendasi dari DPP Nasdem untuk mengusung pasangan tersebut.

Partai Nasdem juga hadir dalam deklarasi yang digelar oleh Golkar tersebut. Selain Nasdem, juga ada dua partai lain yang hadir yakni Hanura dan PAN. Masing-masing diwakili oleh pengurus partai tersebut.

Saat prosesi deklarasi, Japar yang terpilih kembali sebagai ketua DPD Partai Golkar Jepara secara aklamasi pada Musda IX itu menegaskan, jajaran pengurus, kader dan simpatisan harus membantu untuk memenangkan calon yang diusung Partai Golkar dan beberapa Parpol lain. Ia juga berpesan agar Golkar kembali dibesarkan.

“Pengurus teras Partai Golkar Jepara tidak bisa menjalankan mesin partai tanpa bantuan semua pihak. Untuk itu semua pihak harus solid,” kata Japar dalam pidato politiknya.

Sementara itu, Nur Yahman mengaku senang bisa kembali berpartisipasi dalam pesta demokrasi di Jepara. Meskipun sebelumnya dua kali mencalonkan diri sebagai Bupati Jepara dan gagal, ia saat ini merasa yakin akan berhasil menang meski diposisikan sebagai wakil bupati.

“Saya sudah tidak asing dengan partai Golkar karena pilkada sebelumnya, juga mengusung saya sebagai calon bupati. Melihat peta politik di Jepara saat ini, saya berharap PDI Perjuangan juga ikut bergabung dalam koalisi. Agar bisa bersama-sama berjuang untuk Jepara,” katanya.

Editor : Akrom Hazami

 

 

KPU Sebut Ada 3 Tokoh yang Bakal Maju pada Pilkada Pati Lewat Jalur Independen

 Sri Susahid (berbaju hijau), seorang tokoh yang mengajukan diri sebagai Calon Bupati Pati lewat jalur independen. (MuriaNewsCom/Lismanto)


Sri Susahid (berbaju hijau), seorang tokoh yang mengajukan diri sebagai Calon Bupati Pati lewat jalur independen. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Komisioner KPU Pati Imbang Setiawan menyebut, ada tiga tokoh yang sudah beberapa kali konsultasi terkait dengan syarat dan pendaftaran Calon Bupati Pati melalui jalur nonparpol. Satu di antaranya, seorang mantri asal Desa Payang, Kecamatan Pati Kota, Sri Susahid.

“Sudah ada tiga tokoh yang datang untuk bertanya terkait dengan syarat dan pendaftaran. Namun, kami tidak bisa menyebutkan namanya karena belum sampai pada tahapan pendaftaran calon bupati dari perseorangan. Pendaftaran dijadwalkan pada 6 sampai 10 Agustus 2016,” ujar Imbang, Jumat (29/7/2016).

Untuk lolos menjadi calon bupati lewat nonparpol, kata Imbang, seorang tokoh mesti lolos verifikasi berkas. Pasalnya, berkas tersebut nantinya akan diteliti secara administratif. Salah satunya, ada kemungkinan dukungan ganda atau tidak.

Tak berhenti di situ, KPU akan melakukan verifikasi faktual yang dilakukan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Seseorang yang menyatakan dukungannya terhadap calon independen benar-benar dicek dari satu rumah ke rumah lainnya.

“Aturan itu sudah sesuai dengan undang-undang. Jadi, tidak ada pendukung bayangan. Semua akan diverifikasi secara faktual. Dari 67.015 dukungan minimal harus tersebar minimal di 11 kecamatan dari 21 kecamatan yang ada di Kabupaten Pati,” imbuhnya.

Editor : Kholistiono

 

Gagal Berkali-kali, Sri Susahid Kembali Unjuk Gigi Dalam Pencalonan Bupati Pati

 Sri Susahid (berbaju hijau), seorang mantri yang akan kembali nyalon bupati pada bursa Pilkada Pati 2017. (MuriaNewsCom/Lismanto)


Sri Susahid (berbaju hijau), seorang mantri yang akan kembali nyalon bupati pada bursa Pilkada Pati 2017. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Entah apa yang ada di benak Sri Susahid, seorang mantri asal Desa Payang, Kecamatan Pati Kota itu kembali mengajukan diri sebagai bakal calon Bupati Pati pada Pilkada 2017. Padahal, ia tercatat gagal sebanyak lima kali pada bursa pilkada dan pileg tahun-tahun sebelumnya.

Nama Sri Susahid sebetulnya tidak asing bagi masyarakat Pati. Sebab, ia selalu terlibat aktif sebagai Calon Bupati Pati sebanyak dua kali, satu di antaranya ikut pilkada  2012 lalu.

Saat ini, Sri Susahid mengklaim sudah berhasil mengumpulkan 72.000 kartu tanda penduduk (KTP). Jumlah itu diakui sudah cukup sebagai syarat untuk melaju sebagai Calon Bupati Pati. Karena, syarat dukungan minimal dari calon perseorangan 67.015 KTP yang tersebar di 11 kecamatan.

“Saya menargetkan bisa mengumpulkan sekitar 80.000 dukungan KTP. Hal itu untuk mengantisipasi bila ada KTP yang dinyatakan gugur KPU saat verifikasi. Saya yakin bisa lolos dalam verifikasi dan bisa kembali mencalon sebagai bupati,” ucap Sri Susahid, Jumat (29/7/2016).

Sri Susahid merupakan tokoh yang sudah lama malang melintang dalam bursa pemilu. Kendati seringkali gagal, tekad Sri Susahid tak pernah patah. Tercatat, dia juga pernah mencoba nyalon sebagai Gubernur Jawa Tengah, anggota legislatif, dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

“Kalau misalnya tidak terpilih lagi ya tidak masalah. Ada banyak jalan untuk mengabdi kepada warga Pati. Namun, saya berharap agar kali ini berhasil. Saya akan terus berjuang untuk mengabdikan diri kepada masyarakat,” ungkap Susahid.

Editor : Kholistiono

 

Wabup Rembang Nyekar di Makam Pangeran Sedo Laut

Wakil Bupati Rembang Bayu Andriyanto saat menabur bunga di Makam Pangeran Sedo Laut Rembang (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

Wakil Bupati Rembang Bayu Andriyanto saat menabur bunga di Makam Pangeran Sedo Laut Rembang (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

 

MuriaNewsCom, Rembang – Dalam rangka Peringatan Hari Jadi ke-275 Kabupaten Rembang, Wakil Bupati Rembang Bayu Andriyanto melakukan ziarah ke Makam Pangeran Sedo Laut yang berada di belakang Masjid Agung Rembang, Jumat (29/7/2016).

Terlihat juga dalam kesempatan itu, Asisten III Setda Rembang Abdullah Zawawi, Kepala DPKAD Mustain, Sekretaris DPRD Rembang  Ahmad Mualif, Sekretaris Bappeda Drupodo, kepala desa setempat, pelajar pramuka dan beberapa kalangan lain.

Sebelum menabur bunga di makam,  rombongan yang dipimpin wakil bupati terlebih dahulu melakukan tahlilan atau doa bersama di makam tersebut.

Wakil Bupati Rembang Bayu Andriyanto mengatakan, ziarah ke Makam Raden Tumenggung Pratiktoningrat atau lebih dikenal dengan julukan Adipati Sedo Laut tersebut, sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa-jasanya. Sebab Pangeran Sedo Laut tersebut merupakan Bupati Rembang yang pertama.

“Mudah-mudahan dengan berdoa di sini, kita juga mendapatkan berkah, dan saya yang saat ini dipercaya untuk mengemban jabatan sebagai wakil bupati juga bisa mengemban amanah tersebut dengan lancar dan sukses,” pungkasnya.

 

Editor : Kholistiono