Kendeng Disebut Pegunungan Purba yang Menyimpan Kekayaan Situs Bersejarah

 Ribuan warga JMPPK menggelar aksi longmarch dari Ngerang Tambakromo hingga Pendopo Kabupaten Pati berbarengan dengan putusan PTTUN Surabaya yang memenangkan Pemkab Pati dan PT Indocement. (MuriaNewsCom/Lismanto)


Ribuan warga JMPPK menggelar aksi longmarch dari Ngerang Tambakromo hingga Pendopo Kabupaten Pati berbarengan dengan putusan PTTUN Surabaya yang memenangkan Pemkab Pati dan PT Indocement. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

MuriaNewsCom, Pati – Kawasan pegunungan Kendeng disebut sebagai pegunungan purba yang menyimpan kekayaan situs bersejarah bagi generasi bangsa. Karena itu, warga yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Pegunungan Kendeng (JMPPK) menolak rencana eksploitasi yang dilakukan PT Indocement.

“Kami yakin, pegunungan Kendeng semestinya dilindungi kelestariannya. Bukan semata-mata karena telah menghidupi pertanian dan makhluk yang ada di dalamnya. Lebih dari itu, Kendeng merupakan pegunungan purba yang menyimpan berbagai kekayaan situs bersejarah,” kata Ketua JMPPK Gunretno, Kamis (4/8/2016).

Selain itu, Gunretno menyebut, pegunungan Kendeng memiliki fungsi sebagai penjaga keseimbangan ekosistem yang sangat vital. Salah satunya, keberadaan Kendeng yang berada di kawasan bentang alam karst dan cekungan air tanah (CAT). Dengan begitu, pelestarian ekosistem pegunungan Kendeng bisa mencegah ancaman bencana ekologis.

“Seperti pesan leluhur kami, pegunungan Kendeng harus tetap lestari demi kehidupan warganya, demi lestarinya pertanian, demi menjaga keseimbangan lingkungan, demi menjaga lumbung pangan nasional, demi terhindarnya bencana ekologis, dan demi menjaga Indonesia sebagai negara-bangsa yang lebih baik,” tutur Gunretno.

Ia juga yakin bahwa Presiden Joko Widodo belum mengetahui dan mendengar fakta lapangan yang sebenarnya. Hal itu yang membuat Gunretno dan warga Kendeng nekat ingin menemui Presiden untuk menceritakan berbagai pelanggaran dan pengabaian syarat-syarat wajib bagi sebuah program pembangunan yang dibuat secara sistematis demi mulusnya pembangunan pabrik semen di pegunungan Kendeng.

“Segala syukur yang mendalam, karena masih ada harapan dari Pak Jokowi yang bersedia mendengarkan suara kami. Kami berharap agar pertemuan kami dengan Pak Jokowi menjadi tonggak sejarah penting perjuangan kami dan kaum petani melawan pendirian pabrik semen di pegunungan Kendeng. Kami yakin masih ada cahaya keadilan di negeri ini,” pungkasnya.

Editor : Kholistiono

 

Ini Jawaban Presiden Jokowi Soal Rencana Pembangunan Pabrik Semen di Pati

 Presiden Jokowi bersama dengan warga Kendeng saat berada di Istana Negara, Selasa (2/8/2016). (Istimewa)


Presiden Jokowi bersama dengan warga Kendeng saat berada di Istana Negara, Selasa (2/8/2016). (Istimewa)

MuriaNewsCom, Pati – Ketua Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) Gunretno bertandang ke Istana Negara dan bertemu dengan Presiden Joko Widodo, menyusul putusan Majelis Hakim PTTUN Surabaya yang memenangkan upaya banding Pemkab Pati dan PT Indocement Tunggal Prakarsa melalui anak perusahaannya, PT Sahabat Mulia Sakti (SMS).

Dari hasil pertemuan tersebut, Jokowi memberikan sejumlah keputusan. Salah satunya, perlunya sebuah analisa daya dukung dan daya tampung Pegunungan Kendeng melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Rencananya, KLHS akan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Kepresidenan, lantaran persoalan di Pegunungan Kendeng bersifat lintas kementerian dan lintas daerah yang meliputi lima kabupaten, serta satu provinsi. KLHS sendiri membutuhkan waktu selama setahun.

Selama setahun pula, semua izin harus dihentikan. Selain itu, pemerintah sudah menjamin adanya dialog yang sehat dari berbagai pihak selama KLHS berlangsung. “Dalam pertemuan kemarin, Bapak Presiden merasa penting mendorong sebuah kajian KLHS. Karena, KLHS bisa memfasilitasi terintegrasinya isu-isu lingkungan hidup dan prinsip-prinsip keberlanjutan ekologis,” ujar Gunretno, Kamis (4/8/2016).

Dengan keputusan tersebut, Gunretno mengaku bahwa Presiden tidak serta merta membatalkan izin pertambangan dan menghentikan pembangunan pabrik semen. Kendati begitu, dengan adanya KLHS, Gunretno yakin bila Pegunungan Kendeng tidak boleh dirusak atau dibongkar hanya demi pembangunan pabrik semen.

“Kami mengajak kepada semua pihak untuk bersama-sama mendukung dan mengawal proses KLHS di Pegunungan Kendeng nanti. Dengan begitu, apa yang sudah disepakati antara warga dan Bapak Presiden Jokowi bisa terlaksana dengan baik,” harap Gunretno.

Editor : Kholistiono

 

Mau Tau Seperti Apa Kondisi PDAM Grobogan ? Begini Keadaan Sebenarnya

Ketua Komisi B DPRD Grobogan Budi Susilo saat melangsungkan rapat dengan pimpinan PDAM  (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Ketua Komisi B DPRD Grobogan Budi Susilo saat melangsungkan rapat dengan pimpinan PDAM (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Jajaran manajemen PDAM Grobogan diminta untuk bekerja sangat serius agar perusahaan milik pemerintah daerah itu bisa tetap eksis. Hal itu disampaikan Ketua Komisi B DPRD Grobogan Budi Susilo saat melangsungkan rapat dengan pimpinan PDAM serta Kabag Perekonomian Anang Armunanto selaku dewan pengawas, Rabu (27/7/2016).

“Selama ini masih banyak keluhan yang disampaikan masyarakat terkait pelayanan PDAM. Seperti, pasokan air tidak bisa lancar secara kontinyu dan belum bagusnya kualitas air,” tegasnya.

Plt Direktur PDAM Grobogan Sudarsono mengungkapkan, penyebab utama belum bisa melakukan pelayanan maksimal adalah terbatasnya kapasitas instalasi pengolahan air (IPA) yang dimiliki. IPA yang ada, belum bisa mencukupi kebutuhan air pada para pelanggan, khususnya di kawasan kota.

Dijelaskan, saat ini pihaknya punya 31.576 pelanggan. Dari jumlah ini, ada 28.454 pelanggan yang aktif dan sebanyak 17.000 berada di kawasan kota. Dengan IPA yang ada hanya bisa memasok air sebesar 150 liter/detik. Pasokan air sebanyak ini dirasakan masih belum mencukupi kebutuhan. Idealnya, pasokan air bisa berkisar 200 liter/detik agar kebutuhan pelanggan bisa terpenuhi.

“Melihat kondisi ini maka upaya yang harus kita lakukan adalah menambah IPA baru. Selama belum ada penamabahan IPA maka untuk sementara permintaan sambungan baru tidak akan kita layani dulu,” cetusnya.

Dalam kesempatan itu, anggota komisi B Sumarli sempat pula menyinggung soal ketidaksanggupan PDAM dalam membayar THR karyawan secara penuh sebelum Lebaran lalu.“Informasi yang saya terima, karyawan PDAM hanya dapat THR sebesar 25 persen saja. Kenapa ini bisa terjadi?,” cetusnya.

Menanggapi pertanyaan ini, Sudarsono menegaskan, hal itu dilakukan berdasarkan kemampuan yang dimiliki perusahaan dan semua karyawan sebelumnya sudah dijelaskan serta bisa menerima kebijakan tersebut.

Menurut Sudarsono, dari pendataan terbaru menggunakan aplikasi, saat ini masih ada tunggakan pembayaran pelanggan yang nilainya mencapai Rp 1,9 miliar. Sebelumnya, pihaknya sudah melakukan upaya untuk menurunkan besarnya tunggakan tersebut. Namun, pada kenyataannya belum semua tunggakan bisa tertagih. “Kami berencana untuk menghapuskan denda pada penunggak ini. Dengan penghapusan denda kita harapkan mereka bersedia membayar tunggakan,” katanya.

Ditambahkan, saat ini, pendapatan yang diterima hampir seimbang dengan beban pengeluaran. Rata-rata pendapatan perbulan Rp 1,8 miliar. “Pengeluaran kita juga berkisar Rp 1,8 miliar per bulan. Yakni, untuk gaji 339 karyawan yang mencapai Rp 950 juta. Kemudian, buat beli bahan kimia, BBM, operasional umum, pemeliharaan dan lainnya,” jelasnya.

Editor : Kholistiono

 

PT Indocement Bantah Tudingan Pendirian Pabrik Semen Habiskan Sumber Mata Air Gunung Kendeng

 Aksi pawai lingkungan tolak pendirian pabrik semen saat melintas di Kayen, Sabtu (16/7/2016). (MuriaNewsCom/Lismanto)


Aksi pawai lingkungan tolak pendirian pabrik semen saat melintas di Kayen, Sabtu (16/7/2016). (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Koordinator aksi pawai lingkungan penolakan pabrik semen, Arif Novianto mengatakan, program CSR yang dilakukan PT Indocement hanya dimanfaatkan sebagai politik pencitraan dan ajang kampanye. Hal itu dilontarkan Arif, mewakili suara Aliansi Rakyat Kendeng Berdaulat, Sabtu (16/7/2016).

“Pawai lingkungan yang mengelilingi wilayah rencana terdampak ekspansi PT Sahabat Mulia Sakti, anak perusahaan PT Indocement ini dilakukan untuk mengobarkan semangat perlawanan. Kami tidak akan tergoyahkan dengan politik pencitraan pabrik semen dan penguasa, seperti melalui CSR. Kami tidak akan mundur selangkah pun untuk menghadapi korporasi perusak lingkungan,” ucap Arif.

Menanggapi tudingan tersebut, Direktur Utama PT Indocement Tunggal Prakarsa Chistian Kartawijaya saat dikonfirmasi MuriaNewsCom mengatakan, CSR yang selama ini digelontorkan di Pati sudah menjadi komitmen perusahaan untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan.

“Program CSR memang sudah menjadi kewajiban perusahaan, sesuai dengan UUPT Nomor 40 Tahun 2007. Dalam UU tersebut, CSR sudah menjadi komitmen perusahaan untuk melakukan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Semuanya untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik perusahaan, komunitas setempat, dan masyarakat luas,” kata Christian.

Baca juga : Ribuan Rakyat Kendeng Lawan Pendirian Pabrik Semen di Pati dengan Pawai Lingkungan

Bahkan, program kelestarian air dan peningkatan akses air untuk masyarakat yang dilakukan PT Indocement berhasil mendapatkan penghargaan platinum pada ajang CSR Awards dari Kementerian Sosial RI dan Corporate Forum for Community Development (CFCD) tak lama ini. Karena itu, Christian membantah bila program CSR yang dilakukan PT Indocement hanya untuk politik pencitraan.

“Dalam pengembangan komunitas, PT Indocement juga sudah membangun infrastruktur jalan dan jembatan, perbaikan sarana dan pembinaan olahraga, renovasi musala dan madrasah, termasuk peningkatan sumber daya air. Misalnya, normalisasi saluran air Tambakromo-Kayen sepanjang 8,7 km, perbaikan pompa air dan pipanisasi dari Stasiun Pompa Tambakromo,” imbuhnya.

Selain itu, PT Indocement menegaskan sudah menyiapkan untuk membangun kualitas tenaga kerja yang siap pakai pada masa konstruksi dan operasi pabrik semen di Pati. Hal itu dilakukan dengan peningkatan keterampilan kompeten melalui kerja sama dengan Balai Latihan Kerja Dinsoskertrans Kabupaten Pati. “Dengan adanya pabrik semen, banyak tenaga kerja dari Pati yang nantinya akan diserap,” tutur Christian.

Ditanya soal tudingan kerusakan lingkungan dan habisnya sumber mata air, pihaknya memastikan pembangunan pabrik semen di Pati tidak akan merusak lingkungan. Justru, PT Indocement akan meningkatkan ketahanan air di area pabrik, tambang, dan sekitarnya.

Pembangunan infrastruktur berupa dam dan embung raksasa dengan daya tampung 2,1 juta meter kubik per tahun justru akan memberikan tambahan air bagi masyarakat sekitar. Dalam operasionalnya, PT Indocement tidak menggunakan air bawah tanah, tetapi menggunakan kolam air areal tambang dan pabrik untuk memenuhi kebutuhan air operasi pabrik dan membantu kebutuhan air masyarakat.

Dihubungi terpisah, Direktur Utama PT Sahabat Mulia Sakti, Budiono Hendranata menegaskan hal yang sama. “Kami bisa menjamin, simpanan air di Pegunungan Kendeng tidak akan berkurang. Kami ikuti kaidah produksi dry process, sehingga volume dan kualitas air dari Gunung Kendeng akan terjaga,” papar Budiono.

Sebagai bagian dari HeidelbergCement Group, pihaknya memastikan setiap usahanya mengacu pada Cement Sustainability Initiative (CSI) dari himpunan industri semen kelas dunia yang masuk dalam World Business Council for Sustainable Development. “Kami menjunjung tinggi penerapan prioritas keberlanjutan usaha dengan memerhatikan aspek lingkungan, menjawab permasalahan sosial dan ekonomi, seperti pengelolaan sumber daya air, pemenuhan pangan, menjaga ekosistem, antisipasi perubahan iklim, sumber daya manusia, dan pola hidup yang sesuai prinsip keberlanjutan,” pungkasnya.

Baca juga : Aksi Tolak Pendirian Pabrik Semen di Pati Dikawal Ketat Pasukan Bersenjata

Editor : Kholistiono

 

Ribuan Rakyat Kendeng Lawan Pendirian Pabrik Semen di Pati dengan Pawai Lingkungan

 Massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Kendeng Berdaulat mengelar aksi pawai lingkungan untuk menolak pendirian pabrik semen. (MuriaNewsCom/Lismanto)


Massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Kendeng Berdaulat mengelar aksi pawai lingkungan untuk menolak pendirian pabrik semen. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Ribuan warga yang mengatasnamakan diri sebagai Aliansi Rakyat Kendeng Berdaulat menyuarakan perlawanan terhadap pendirian pabrik semen di Pati dengan menggelar pawai lingkungan, Sabtu (16/7/2016). Mereka pawai mengelilingi enam desa, mulai dari Dukuh Ngerang, Tambakromo menuju Wukirsari, Maitan, Pakis, Sumbersari, Kayen, dan kembali ke Ngerang.

Koordinator aksi, Arif Novianto mengatakan, pawai lingkungan menjadi cara bagi rakyat Kendeng untuk melakukan perlawanan terhadap upaya pendirian pabrik semen PT Indocement di kawasan Pegunungan Kendeng. Dengan pawai tersebut, ia ingin menyatakan, bahwa rakyat Kendeng masih punya semangat juang mempertahankan kedaulatan warga Kendeng.

“Menang atau tidak di PTUN Surabaya nanti, kita akan tetap melawan. Sebab, pendirian pabrik semen akan merusak lingkungan, sumber mata air habis, dan Gunung Kendeng sudah pasti rusak,” kata Arif.

Ia mengklaim, sedikitnya ada seribu orang yang melakukan aksi pawai lingkungan. Mereka berasal dari tiga kecamatan, yakni Tambakromo, Sukolilo, dan Kayen. “Kami akan melawan sampai titik darah penghabisan,” imbuhnya.

Aksi tersebut dikawal ketat dari pihak kepolisian. Tercatat, sedikitnya 949 personel gabungan dari Polres Pati dan Polda Jawa Tengah melakukan pengamanan di berbagai titik.

Tak tanggung-tanggung, Kasat Brimobda Polda Jateng Kombes Pol Anis Victor L Brugman, Kabag Bin Lat Roops Polda Jateng AKBP M Noor Subchan, dan Kapolres Pati AKBP Ari Wibowo turun di lapangan langsung untuk memantau kondisi aksi pawai lingkungan tersebut. “Kami sudah siagakan pasukan keamanan sejak pukul 07.30 WIB pagi. Kami tidak ingin ada aksi anarkis dan blokade pantura seperti tahun lalu,” ujar Ari Wibowo.

Baca juga : Aksi Tolak Pendirian Pabrik Semen di Pati Dikawal Ketat Pasukan Bersenjata

 

Editor : Kholistiono

 

Aksi Tolak Pendirian Pabrik Semen di Pati Dikawal Ketat Pasukan Bersenjata

 Massa Aliansi Rakyat Kendeng Berdaulat menggelar pawai aksi tolak pabrik semen saat melintas di Desa Tambakromo, Kecamatan Tambakromo, Pati, Sabtu (16/7/2016). (MuriaNewsCom/Lismanto)


Massa Aliansi Rakyat Kendeng Berdaulat menggelar pawai aksi tolak pabrik semen saat melintas di Desa Tambakromo, Kecamatan Tambakromo, Pati, Sabtu (16/7/2016). (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

MuriaNewsCom, Pati – Massa penolak pendirian pabrik semen yang mengatasnamakan diri sebagai Aliansi Rakyat Kendeng Berdaulat menggelar pawai di enam desa di Kecamatan Tambakromo dan Kayen, Sabtu (16/7/2016). Aksi mereka dikawal ketat pasukan bersenjata laras panjang.

Pada bagian depan, sejumlah polisi mengawal menggunakan mobil. Pada bagian belakang, puluhan personel polisi yang dilengkapi senjata laras panjang mengikuti menggunakan sepeda motor.

Pada sejumlah titik tertentu, tampak petugas dari kepolisian dan TNI tengah berjaga-jaga. Tak hanya itu, puluhan personel polisi dan TNI lengkap dengan perlengkapan seperti water canon dan barracuda disiagakan di Alun-alun Pati. Hal itu untuk mengantisipasi agar massa tidak beralih ke Pati Kota.

Koordinator Aksi, Arif mengatakan, ada tiga tuntutan yang diajukan Aliansi Rakyat Kendeng Berdaulat. Pertama, mereka menuntut agar izin lingkungan Nomor 660.1/4767 Tahun 2014 dicabut dan dibatalkan.

Kedua, mereka menuntut agar kawasan Pegunungan Kendeng dikembalikan sebagai kawasan lindung. Terakhir, mereka meminta agar reformasi agraria (land reform) dijalankan sebagaimana amanat UU Nomor 5 Tahun 1960.

 

Editor : Kholistiono

 

Program City Gas Baru Bisa Direalisasikan Setelah Ini Selesai

Meteran jaringan gas (MuriaNewsCom/Rifqi Gozali)

Meteran jaringan gas (MuriaNewsCom/Rifqi Gozali)

    MuriaNewsCom, Blora – Belum direalisasikannya program city gas untuk warga di Ring 1 Program Pengembangan Gas Jawa (PPGJ) Blok Gundih mendapatkan tanggapan dari pihak Pertamina Eksplorasi dan Produksi (PEP) Asset 4 Field Cepu.

Agus Amperianto, Field Manager (FM) PEP Asset 4 Field Cepu mengatakan, pihaknya sampai saat ini baru akan melakukan identifikasi Hazard and Operability Study (HAZOPS), yakni sebuah standar teknik analisis bahaya yang digunakan dalam persiapan penetapan keamanan dalam sistem baru atau modifikasi untuk suatu keberadaan potensi bahaya atau masalah operabilitasnya.

“Kami akan lakukan pada 17 Juni mendatang dengan menggandeng Perusahaan Gas Negara(PGN), Ditjen Migas (Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi) dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi,” ujar Agus Amperianto kepada MuriaNewsCom.

Setelah HAZOPS-nya tuntas, kata Agus, maka prosedur gas itu mengikuti. Hal itu dikarenakan, perintah pengaliran gas dari Ditjen Migas dan SKK Migas sudah ada. “Sehingga semakin mempercepat setelah proses HAZOPS dilaksanakan,” jelas Agus.

PT PGN selaku pengelola city gas memerkirakan program awal city gas tidak bisa tepat waktu. Ada beberapa penyebab, salah satu di antaranya yakni tingginya kandungan H2S (Hidrogen Sulfida) gas dari Central Processing Plan (CPP) Pertamina Eksplorasi dan Produksi (PEP) dan PPGJ menuju 700-800 sambungan di Desa Sumber, Kecamatan Kradenan, Blora.

Program city gas sendiri tidak hanya di Desa Sumber. Tetapi beberapa desa yang lain juga diberlakukan program city gas, yakni Desa Mojorembun, Kecamatan Kradenan, Desa Wado, Desa Kemantren, Desa Pulo dan Desa Tanjung, Kecamatan Kedungtuban, serta Desa Kapuan, Kecamatan Cepu.

Editor : Kholistiono

Ini Tanggapan Pertamina Terkait Persentase Keuntungan yang Diperoleh dari Tambang Sumur Tua

Salah satu sumur tua di Kabupaten Blora  yang dikelola masyarakat (MuriaNewsCom/Rifqi Gozali)

Salah satu sumur tua di Kabupaten Blora yang dikelola masyarakat (MuriaNewsCom/Rifqi Gozali)

MuriaNewsCom, Blora -Ketentuan Indonesian Crude Price (ICP) atau harga minyak mentah Indonesia bukan merupakan wewenang dari Pertamina, melainkan menjadi wewenang pemerintah, dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Hal ini menanggapi terkait adanya keinginan pengelola sumur tua yang menghendaki agar Pertamina tidak terlalu besar mengambil keuntungan dari produksi sumur tua yang dikelola masyarakat.

Agus Amperianto, Field Manager (FM) Pertamina Eksplorasi Produksi (PEP) Asset 4 Field Cepu mengungkapkan, bahwa pihaknya tidak memiliki hak penuh atas ICP tersebut. “Ketentuan ICP itu mejadi wewenang pemerintah. Sepenuhnya bukan menjadi wewenang Pertamina EP,” kata Agus Amperianto kepada MuriaNewsCom (13/6/2016).

Meski penentuan tarif per liter ongkos angkat angkut minyak sumur tua dinilai terlalu besar, namun hal itu merupakan ketentuan yang telah diterapkan pemerintah.“Perubahan atas ketentuan ICP 70 persen dari nilai ICP Cepu adalah formula yang harus kita terapkan terhadap pelaksanaan swakelola model yang dilakukan oleh KUD atau BUMD,” kata Agus.

Agus menambahkan, bahwa ketentuan ICP 70 persen merupakan peraturan yang termaktub dalam Permen ESDM No 1 tahun 2008, di mana pengusahaan sumur-sumur tua yang sudah tidak dikerjakan oleh Pertamina.

Sekedar diketahui, bahwa Pertamina mengambil 30 persen keuntungan dari produksi minyak dari sumur tua yang dikelola oleh masyarakat. Hal itu dinilai terlalu tinggi jika Pertamina sebagai Domestic Market Obligation (DMO).

 

Editor : Kholistiono

 

Pertamina Diminta Perkecil Persentase Keuntungan dari Tambang Sumur Tua yang Dikelola Masyarakat

Salah satu sumur tua yang dikelola oleh masyarakat (muriaNewsCom/Rifqi Gozali)

Salah satu sumur tua yang dikelola oleh masyarakat (muriaNewsCom/Rifqi Gozali)

   MuriaNewsCom, Blora – Anggota Komisi VII DPR RI Seno Margo Utomo meminta, agar pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam hal ini Pertamina Eksplorasi dan Produksi (PEP) , bisa mengurangi atau memperkecil persentase keuntangannya dari pertambangan minyak sumur tua yang dilakukan oleh rakyat, khususnya di Kabupaten Blora.

Menurutnya, keuntungan Pertamina EP dari formula perhitungan dalam penentuan tarif per liter ongkos angkat angkut minyak sumur tua, dianggap terlalu besar. “Padahal mereka tidak mengeluarkan biaya apapun dalam pertambangan yang dikelola oleh masyarakat,” ujarnya.

Perlu diketahui, bahwa dalam penentuan tarif ongkos angkat angkut pemerintah melalui Pertamina EP telah membuat rumusan untuk menentukan tarif ongkos angkat angkut per liter minyak mentah. Yakni,70 persen dikalikan harga Minyak Mentah Indonesia atau Indonesia Crude Price (ICP) Cepu.Kemudian dikalikan kurs tengah rata-rata per bulan BI, baru dibagi 158,987 liter (1 Barel). Menurut Seno, Pertamina mengambil keuntungan 30 persen dari produksi penambang. “Hasilnya masih kecil. Karena ongkos produksi yang dikelauarkan tidak sedikit,” katanya.

Seharusnya, lanjut dia dalam formula perhitungan tersebut hasil yang didapat penambang bisa lebih besar. “Pertamina cukup mengambil 10 persen dari formula itu. Dengan begitu, penambang bisa bergairah lagi dalam melakukan produksi. “Saya akan coba menyampaikan hal ini kepada pusat,” kata Seno.

Sementara itu, Ketua Paguyuban Penambang Sumur Tua, Desa Ledok, Kecamatan Sambong, Blora, Supraptono berharap, ada persentase perhitungan yang lebih tinggi. “Saya juga bertanya pada Pertamina perihal persentase tersebut. Pertamina tidak bisa menjawab, karena itu rumus dari pemerintah,” jelasnya.

Editor : Kholistiono

Pasokan Gas dari Blok Gundih Blora Sempat Terhenti, Pertamina Sebut SPP Arogan

PEP PPGJ Blok Gundih Desa Sumber, Kecamatan Kradenan (MuriaNewsCom/Rifqi Gozali)

PEP PPGJ Blok Gundih Desa Sumber, Kecamatan Kradenan (MuriaNewsCom/Rifqi Gozali)

  MuriaNewsCom, Blora – Pasokan gas dari Blok Gundih menuju Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Tambaklorok Semarang yang sempat terhenti beberapa hari lalu membuat Pertamina Eksplorasi Produksi (PEP) Cepu geram kepada PT Sumber Petrindo Perkasa (SPP) sebagai operator yang menyalurkan gas dari Proyek Pengembangan Gas Jawa (PPGJ) PEP Asset 4 Field Cepu.

Agus Amperianto, Field Manager PEP Asset 4 Field Cepu menyatakan, apa yang telah dilakukan PT SPP bisa membahayakan kaelangsungan objek vital  dan juga bisa merugikan konsumen industri serta masyarakat. “Itu bisa menjadi pembelajaran prinsip bermitra dengan kami secara baik,” kata Agus kepada MuriaNewsCom.

Menurut Agus, apa yang telah dilakukan SPP sebaiknya dievaluasi. Sehingga, pihak PEP yang melakukan kerjasama dengan SPP untuk mengalirkan gas ke setiap rumah tangga melalui program jaringan gas (Jargas) tidak akan terulang lagi. “Kita tidak bisa membiarkan tindakan sewenang-wenang dengan memberhentikan pasokan gas secara sepihak,” kata Agus.

Untuk diketahui, pada  Kamis (9/6/2016), pasokan gas dari Blok Gundih menuju PLTG Tambaklorok Semarang terhenti. Namun, pada Jumat, diketahui pasokan gas telah kembali berjalan normal. “Menurut pihak SPP bahwa gas yang mereka terima saat itu off spec,” kata Agus.

Terkait hal itu, Agus mempertanyakan dengan alat analyzer apa, sehingga pihak SPP bisa menjustifikasi bahwa gas yang diterima off spec. “Harusnya ada beberapa mekanisme dalam bermitra. Selanjutnya dengan alat analyzer apa bisa mengatakan off spec,” kata Agus.

Katanya, pembacaan off spec yang disampaikan SPP adalah tidak benar. Semestinya sampel diambil di titik sales gas CPP bukan suspect point yang diambil pada jalur line SPP dan bukan merupakan spot yang disepakati.“Semestinya sampel gas pengambilannya harus diawasi dan witness kedua belah pihak antara SPP dan Pertamina EP,” kata Agus.

Selanjutnya, Agus menambahkan, SPP mengambil sampel gas pake alat analyzer yang masih belum jelas. Yakni,apakah sudah terkalibrasi dan terakreditasi resmi oleh Migas atau institusi yang ditunjuk.

Agus mengatakan, bahwa semestinya SPP melakukan pemberitahuan resmi terlebih dahulu secara tertulis agar proses ‘bean-down’ dari sumur-sumur gas Pertamina EP tidak dilakukan secara mendadak, sehingga dapat membahayakan life time sumur. “Karena perilaku seperti ini bisa mempercepat pelemahan reservoir gas. Negara akan kehilangan kesempatan pendapatan dari kegiatan industri dan merugikan masyarakat yang menggunakan,” pungkasnya.

Editor : Kholistiono

 

Pemkab Blora Desak Pertamina dan PGN Segera Realisasikan Program City Gas

Central Processing Plant (CPP) Blok Gundih, Desa Sumber, Kecamatan Kradenan, penyuplai gas untuk program city gas di kabupaten Blora. (MuriaNewsCom/Rifqi Gozali)

Central Processing Plant (CPP) Blok Gundih, Desa Sumber, Kecamatan Kradenan, penyuplai gas untuk program city gas di kabupaten Blora. (MuriaNewsCom/Rifqi Gozali)

 

  MuriaNewsCom, Blora – Pemerintah Kabupaten Blora melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meminta agar Pertmanina  Eksplorasi dan Produksi (PEP) Cepu dan Perusahaan Gas Negara (PGN) segera mengoperasikan program city gas bagi masyarakat Ring 1 Proyek Pengembangan Gas Jawa (PPGJ) Blok Gundih, Desa Sumber, Kecamatan Kradenan, Blora.“Harapan kami, program city gas segera dilaksanakan agar masyarakat bisa langsung menikmati,” ujar Setyo Edi, Kepala Dinas ESDM Blora, kepada  MuriaNewsCom, Sabtu (11/6/2016).

Sebelumnya, Bupati Blora Djoko Nugroho juga berharap, agar Ramadan kali ini, program city gas bisa terlaksana, sehingga masyarakat bisa menikmatinya. Itu diungkapkan ketika rapat koordinasi dengan pejabat Kementerian ESDM, beberapa waktu lalu. Kendati demikian, sampai saat ini belum ada tanda-tanda akan dilaksanakan program tersebut.

Menurut Setyo Edi, hingga kini program city gas belum terlaksana, karena antara Pertamina EP Cepu dan PGN masih belum ada kesepakatan  atas pemasangan alat Shut Down Valve (SDV) dan H2S Analyzer. Kedua alat tersebut merupakan alat yang berfungsi menyaring dan menghentikan pasokan gas dari central processing plan (CPP) ke rumah warga. Sebab, kadar H2S (Hidrogen Sulfida) yang dihasilkan CPP cukup tinggi.“Dari informasi yang kami dapatkan, Kementerian ESDM menunjuk siapa yang diserahi tugas menyediakan kedua alat tersebut. Namun, hingga kini juga belum dilaksanakan,” ujar Setyo Edi.

Dalam program city gas tersebut, sebelumnya direncanakan akan dimulai pada Februari 2016. Namun, karena  berbagai alasan, akhirnya mundur. Terakhir, direncanakan pada Juni atau Ramadan kali ini akan dioperasikan, namun, sampai saat ini juga belum ada tanda-tanda.Agus Amperianto, Field Manager EP Asset 4 Field Cepu, berharap, program city gas bisa terlaksana secepatnya. “Saya berharap juga secepatnya. Tapi safety juga kita utamakan,” ujarnya.

Editor : Kholistiono

 

Ngotot Galian C Ditutup, Petani Kepuk Jepara Bakal Ngadu ke Gubernur

Pejabat dari Dinas ESDM Provinsi saat meninjau lokasi galian C di Desa Kepuk (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz Zaman)

Pejabat dari Dinas ESDM Provinsi saat meninjau lokasi galian C di Desa Kepuk (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz Zaman)

 

 

   MuriaNewsCom, Jepara – Pejabat bidang Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Tengah didampingi pejabat di lingkungan Pemkab Jepara telah turun ke Desa Kepuk, Kecamatan Bangsri, Jepara dan melihat secara langsung ke lokasi galian C. Namun hal itu tidak lantas membuat para warga dan petani puas. Mereka tetap menginginkan agar aktifitas galian C di desa setempat ditutup.

Perwakilan petani Desa Kepuk, Purwono mengatakan, pihaknya tidak puas terhadap apa yang disampaikan Kepala Balai ESDM Kendeng Muria yang secara langsung hadir di Balai Desa Kepuk dan ke lokasi galian C. Sebab, keinginan petani agar aktifvitas galian C ditutup belum terwujud.

“Keinginan kami adalah galian C itu ditutup karena telah merugikan petani. Kami berharap agar ESDM Provinsi melalui Balai ESDM Kendeng Muria itu bisa menutup. Tetapi nyatanya belum ditutup,” ujar Purwono kepada MuriaNewsCom, Jumat (10/6/2016).

Menurutnya, awal pekan depan pihaknya berencana mengadu ke Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Hal itu dirasa perlu dilakukan agar persoalan galian C tersebut ada penyelesaian, dan keinginan petani dapat direalisasikan.

Sementara itu, Kepala Balai ESDM Kendeng Muria Imam Nugraha mengatakan, pihaknya tidak bisa secara langsung melakukan penutupan. Rencananya, pihaknya mengundang pemilik galian C tersebut untuk kemudian diminta menutup sendiri.

“Kami masih perlu mengkaji aktivitas penambangan tersebut. Jika memang dampak kerusakan yang terjadi besar, maka akan dilakukan tindak lanjut. Eksekutor masalah ini ada pada pihak kepolisian,” katanya.

 

Editor : Kholistiono

 

 

ESDM Jateng Minta Galian C di Desa Kepuk Jepara Ditutup Sementara

Tim pertambangan dari Provinsi Jateng saat meninjau lokasi pertambangan (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz Zaman)

Tim pertambangan dari Provinsi Jateng saat meninjau lokasi pertambangan (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz Zaman)

MuriaNewsCom, Jepara – Setelah mendengarkan aspirasi dari warga di Desa Kepuk, Kecamatan Bangsri, Jepara, Kepala Balai ESDM Jawa Tengah wilayah Kendeng Muria, Imam Nugraha menyatakan, keluhan yang disampaikan warga terutama petani akan dipelajari. Sebab, pengusaha penambangan yang dikeluhkan petani mengantongi izin eksplorasi hingga Juli 2017.

Terkait dengan tuntutan petani, Imam mengatakan, agar tidak menjadi gejolak di masyarakat. Pihaknya akan meminta pengusaha tambang galian C di Desa Kepuk untuk berhenti sementara. Itu sembari mempersiapkan pengajuan perpanjangan izin dan pengurusan izin lainnya.

“Kami akan minta pada yang bersangkutan untuk berhenti sementara sambil menunggu kepastian layak dilanjutkan atau tidak,” kata Imam kepada MuriaNewsCom, saat meninjau lokasi galian C, Kamis (9/6/2016).

Menurutnya, dalam waktu dekat ini pihaknya akan memanggil pemilik galian C tersebut. Sebab, ada beberapa hal yang perlu diklarifikasi berdasarkan keluhan warga dan pantauan di lokasi. Terlebih, untuk memperoleh izin secara lengkap banyak syarat yang harus dipenuhi pengusaha tambang.

“Seperti harus ada izin lingkungan, tidak menggangu aliran sungai, dan masih ada material yang ditambang. Berdasarkan keluhan warga, perlu kiranya kita klarifikasi ke pihak pemilik secara langsung, karena hari ini dia tidak hadir,” terangnya.

Sukar, petani warga RT 2 RW 1 Desa Kepuk menyampaikan, pihaknya beserta puluhan petani lainnya menghendaki aktivitas penambangan dihentikan. Itu lantaran, aktivitas penambangan dinilai telah merusak lahan pertanian.“Karena telah merusak area sawah, kami berharap depo (galian C) dihentikan,” ujar Sukar di tepi sungai Dukuh Sawahan desa setempat.

Hal senada disampaikan Syaadi, petani warga RT 4 RW 1 desa setempat. Syaadi beserta puluhan petani lainnya mengingkan kondisi tanah pertanian dikembalikan seperti semula. Katanya, sebelum ada aktivitas tambang, petani dalam setahun mampu panen tiga kali. Kemudian saat musim kemarau, petani tak takut kekurangan air.“Kami petani ingin kembali seperti dulu, setahun bisa panen tiga kali, saat kemarau tidak kering,” kata Syaadi.

Saat melakukan peninjauan lokasi galian C, Tim ESDM Jawa Tengah di dampingi EDSM Kabupaten dan Satpol PP Jepara. Selain itu juga ada Muspika Kecamatan Bangsri dan sejumlah warga, baik yang kontra maupun yang pro terhadap keberadaan galian C tersebut.

Editor : Kholistiono

Tim Pertambangan Provinsi Jateng Turun ke Desa Kepuk Jepara Terkait Persoalan Galian C

Tim pertambangan dari Provinsi Jateng melakukan pertemuan di Balai Desa Keduk (MuriaNewsCom/Wahyu KHoiruz Zaman)

Tim pertambangan dari Provinsi Jateng melakukan pertemuan di Balai Desa Kepuk (MuriaNewsCom/Wahyu KHoiruz Zaman)

MuriaNewsCom, Jepara – Menindaklanjuti persoalan galian C di Desa Kepuk, Kecamatan Bangsri, Jepara. tim pertambangan Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini Balai ESDM wilayah Pati dan sejumlah pejabat terkait di tingkat Kabupaten Jepara turun ke Balai Desa Kepuk.

Pihak Balai ESDM wilayah Pati, Imam mengatakan, pihaknya baru pertama kali ke wilayah Desa Kepuk. Kehadirannya dimaksudkan untuk menampung semua aspirasi, baik dari warga yang kontra maupun yang pro terhadap keberadaan galian C.

“Keberadaan tambang harus memberikan manfaat dan tidak boleh merusak lingkungan. Misal, ketika di sungai, tidak boleh merubah arah aliran sungai dan tidak boleh menghambat irigasi,” ujar Imam saat membuka pertemuan tersebut, Kamis (9/6/2016).

Katanya,tahap izin ada banyak, di antaranya memiliki wilayah izin pertambangan dan izin yang lain, termasuk dokumen lingkungan, berupa perjanjian tidak merusak lingkungan. Termasuk di dalam pertambangan maupun di luar lingkungan.”Pertambangan di sini tidak terlalu besar, sehingga izinnya juga menggunakan izin dari bupati. Untuk itu, kami akan memanggil pemilik tambang untuk masalah perizinannya,” terangnya.

Harapannya, harus disadari bahwa potensi yang ada harus dikelola dengan baik dan benar. Termasuk aktivitas penambangan, karena untuk mendukung pembangunan.”Untuk itu, kami ke sini bermaksud mendengarkan aspirasi dari kedua belah pihak, yakni warga maupun pihak pelaku galian C,” terangnya.

Dia menambahkan, sejak Oktober 2015, sektor pertambangan sudah dialihkan ke tingkat provinsi. Meski begitu, diperlukan kepedulian dari tingkat kabupaten.

Sementara itu, Kepala Bidang ESDM pada Dinas Bina Marga Pengairan dan ESDM Jepara Ngadimin mengatakan, pertemuan seperti ini diharapkan dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sebab, menurutnya, persoalan tambang galian C bisa mendapatkan solusi asal dirembug bersama.

“Prinsipnya, warga yakni petani juga memiliki kepentingan dalam rangka masalah pangan. Pihak penambang juga memiliki kepentingan demi percepatan pembangunan. Jadi masing-masing harus ditampung. Jika ada masalah, bisa dibicarakan dengan baik,” imbuhnya.

Editor : Kholistiono

 

Putusan Hakim PTTUN Terkait Pabrik Indocement di Pati Diklaim Pengaruhi Iklim Investasi Nasional

 

kendeng

Ibu-ibu warga JMPPK menggelar doa bersama di PTTUN Surabaya, tak lama ini, menuntut agar majelis hakim menguatkan putusan PTUN Semarang. (Istimewa)

 

MuriaNewsCom, Pati – Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negera (PTTUN) Surabaya terkait dengan pendirian pabrik semen di Pati yang dilakukan PT Sahabat Mulia sakti (SMS), anak perusahaan PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk diklaim akan memengaruhi iklim investasi nasional. Hal itu dikatakan praktisi hukum Abdul Hakim Garuda Nusantara, Kamis (9/6/2016).

“Kami ingatkan agar PTTUN Surabaya bisa memutus kasus terkait investasi industri semen di Pati dengan adil bagi investor dan masyarakat luas. Sebab, keputusan itu akan mempertaruhkan eksistensi tata aturan investasi yang sudah dijalankan dengan baku dan hak rakyat atas kemajuan ekonomi,” ujar Abdul kepada MuriaNewsCom.

Bahkan, aktifis HAM ini juga menyebut, kualitas putusan hakim PTTUN nantinya memberikan peluang bagi keberhasilan atau kegagalan rencana besar pembangunan infrastruktur Indonesia yang saat ini gencar digalakkan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Karena itu, ia berharap putusan parsial hakim PTUN Semarang bisa diperbaiki hakim PTTUN Surabaya.

“Semua warga negara punya hak untuk memperoleh kemajuan ekonomi. Bila aturan hukum investasi diabaikan, itu akan memengaruhi iklim investasi di Pati, bahkan secara nasional,” tuturnya.

Abdul sendiri memastikan bila Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dari PT Indocement sudah disusun sesuai dengan kaidah hukum, keilmuan, dan fakta lapangan. Pemerintah diakui sudah melibatkan banyak ahli multidisipliner untuk menyusun Amdal dari banyak diskusi, riset, sosialisasi, hingga konsultasi publik dengan proses yang cukup panjang.

“Butuh waktu empat tahun bagi pemerintah dan sidang Amdal untuk menghasilkan dokumen Amdal hingga akhirnya izin lingkungan diterbitkan Bupati Pati. Di sana, tidak ada pelanggaran tata ruang. Begitu juga dengan Keterwakilan masyarakat dalam keputusan izin lingkungan pembangunan pabrik semen, serta penambangan batu gamping dan batu lempung di Pati yang dilakukan PT SMS,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK), Gunretno menuding bila proses sidang Amdal sarat dengan rekayasa. Ia yakin, bila dokumen Amdal dibaca oleh hakim yang bersertifikasi lingkungan, maka majelis hakim bakal menguatkan putusan PTTUN Semarang.

“Kami berharap, majelis hakim PTTUN Surabaya bersertifikasi lingkungan dan mengenal kondisi wilayah pegunungan Kendeng Utara yang akan ditambang. Kelestarian alam pegunungan Kendeng mesti dijaga untuk keberlangsungan hidup dan terjaganya ekosistem,” tandasnya.

Editor : Akrom Hazami

 

 

Miliki Potensi Tambang Pasir yang Banyak, Pemkab Blora Diminta Siapkan WPR

semen

MuriaNewsCom, Blora – Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Blora menegaskan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora, perlu menyiapkan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Sebab, Kabupaten Blora, memilki potensi besar tambang pasir khususnya sepanjang aliran Sungai Bengawan Solo. Terutama di wilayah Blora bagian selatan, yakni di Kecamatan Kradenan, Kecamatan Kedungtuban, dan Kecamatan Cepu.

Menurut Teguh Wiyono, Kepala Bidang Pertambangan dan Migas pada Dinas ESDM Blora, pertambangan pasir di Blora sampai saat ini belum pernah ada perizinan. Padahal, seharusnya tambang pasir sepanjang Bengawan Solo menjadi pertambangan rakyat, tapi belum ditentukannya WPR di wilayah Blora.

Pihaknya meyakini, jika sudah ditentukan WPR tersebut maka tidak dipungkiri banyak masyarakat yang megurus perizinan.“Memang nantinya ada konsekuensinya, yakni perihal Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), titik larangan dan reklamasi yang masuk rencana kerja pertambangan,” katanya.

Ia juga menjelaskan, sampai saat ini hanya ada 6 Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang masuk di Dinas ESDM, selain izin eksplorasi bahan semen. “Rinciannya, lima titik berada di Kecamatan Kradenan dan satu titik berada di Kecamatan Todanan. Lima titik di Kradenan bergerak di bidang pasir dan kerikil, sementara yang di Todanan bergerak pada penambangan pasir urug ataupun gamping,” pungkasnya.

Editor : Kholistiono

Harga Minyak Naik, Penambang di Blora Berharap Dapat Rezeki Lebih

Jpeg

Salah satu sumur minyak tua yang ada di Blora. (MuriaNewsCom/Rifqi Gozali)

MuriaNewsCom, Blora – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) menetapkan harga minyak mentah Indonesia (ICP/Indonesian Crude Oil) untuk Cepu US$ 37,04 per barel pada Juni 2016. Itu merupakan peningkatan dibandingkan pada bulan sebelumnya yang hanya mencapai US$ 31,98 per barel.

Hal itu seperti yang tertulis pada data yang telah dikeluarkan oleh Kementerian ESDM atas dasar formula harga yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Dalam data tertanggal 1 Juni 2016 dan telah ditandatangani oleh Susyanto, Plh Dirjen Migas, selaku ketua tim harga minyak mentah.

Yunus, salah satu anggota kelompok penambang sumur minyak tua lapangan Ledok, Blora, mengungkapkan bahwa hal itu berpengaruh pada  angkat dan angkut minyak mentah dari sumur tua.

Menurutnya, tarif bulan ini mencapai Rp 2.153,51 per liter. “Karena dikurangi beberapa komponen, penambang hanya memperoleh Rp 1.657,99 atau 76,99 persen dari tarif yang dibayarkan Pertamina,” katanya.

Atas naiknya harga minyak, penambang pun berharap agar mendapat komisi lebih ketimbang semula yang telah dibayarkan Pertamina. “Supaya penambang lebih bersemangat,” tambahnya.

Agus Amperianto, Field Manager PT Pertamina EP Asset 4 Field Cepu, dalam surat yang dikirimkan kepada KUD/BUMD maupun paguyuban memenerangkan tentang Tarif Imbalan Jasa Angkat dan Angkut Minyak Mentah pada bulan Juni 2016.
Tarif yang diberikan tersebut berdasarkan Kurs tengah US$ bulan Mei 2016 dan harga minyak mentah Indonesia (ICP) bulan Mei 2016 sebesar Rp. 2.153,51 per liter. Menurutnya, tarif imbalan jasa angkat dan angkut minyak mentah setiap bulan berubah berdasarkan Kurs Tengah US$ dan Harga Minyak Mentah Indonesia (ICP) bulan sebelumnya.

Editor : Akrom Hazami

 

Pemkab Jepara Tak Mampu Kabulkan Tuntutan Petani Kepuk Jepara Terkait Galian C

Bendungan sungai yang roboh akibat dampak aktifitas galian C di Desa Kepuk, Bangsri, Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Bendungan sungai yang roboh akibat dampak aktifitas galian C di Desa Kepuk, Bangsri, Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara mendapatkan aduan dari petani yang berada di Desa Kepuk, Kecamatan Bangsri, Jepara soal aktifitas penambangan galian C meresahkan. Meski begitu, Pemkab Jepara tak mampu mengabulkan tuntutan petani yang menginginkan agar aktifitas galian C ditutup.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kebupaten Jepara Trisno Santosa menjelaskan, pihanya sebagai aparat di tingkat Kabupaten Jepara tidak memiliki wewenang terkait penambangan yang ada. Sebab, wewenang sudah diambil alih semua oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov).

”Untuk itu, kami dengan para warga dan petani sepakat masalah ini akan disampaikan ke Pemprov karena wewenang ada disana semua,” ujar Trisno Santosa kepada MuriaNewsCom, Rabu (1/6/2016).

Menurut dia, mengenai keluhan dan tuntutan yang disampaikan oleh petani tersebut telah sampai di pucuk pimpinan Pemkab Jepara yakni Bupati Jepara. Pihaknya juga mengaku diperintahkan untuk mampu menjembadani masalah ini dengan Satpol PP Provinsi Jawa Tengah.

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Bidang ESDM pada Dinas Bina Marga Pengairan ESDM Jepara, Ngadimin yang turut hadir dalam pertemuan tersebut. Menurut Ngadimin, pihaknya akan berkordinasi dengan ESDM Provinsi. Bahkan, rencananya dalam waktu dekat akan dilakukan inspeksi mendadak oleh Pemprov ke sejumlah aktifitas galian C di Jepara.

”Kami sebenarnya sudah mulai berkoordinasi dengan Pemprov. Nantinya akan ditinjau ulang masalah aktifitas penambangan tersebut yang dianggap warga dan petani menganggu itu,” ungkap Ngadimin.

Dia menambahkan, berdasarkan informasi yang dia terima dari ESDM Provinsi Jawa Tengah, galian C yang dikeluhkan oleh petani Desa Kepuk tersebut mengantongi ijin. Hanya saja, ketika menganggu lingkungan, maka akan dilakukan peninjauan kembali.

Editor: Supriyadi

Kian Meresahkan, Petani Desa Kepuk Jepara Ngadu Galian C ke Satpol PP

Satpol PP Jepara saat menerima aduan petani di DesaKepuk, Kecamatan Bangsri, Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Satpol PP Jepara saat menerima aduan petani di DesaKepuk, Kecamatan Bangsri, Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Sejumlah petani yang ada di Desa Kepuk, Kecamatan Bangsri, Jepara mengadu soal keberadaan tambang galian C yang meresahkan ke Pemkab Jepara. Aduan tersebut dilakukan di kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jepara, Rabu (1/6/2016).

Selain ditemui oleh pihak Kepala Satpol PP Jepara Trisno Santosa, mereka juga ditemui oleh Kabid ESDM pada Dinas Bina Marga Pengairan ESDM Jepara, Ngadimin.

Salah seorang perwakilan petani, Purwoko mengatakan, pihaknya bersama beberapa petani Desa Kepok sengaja mengadu ke Pemkab Jepara soal aktifitas galian C. Pihaknya menilai, aktifitas galian C selama ini merugikan petani maupun pemilik lahan persawahan disekitar lokasi penambangan.

”Ada sekitar 80 hektar lebih lahan yang dirugikan. Aktifitas galian C di sungai melebar ke area lahan milik warga,” ujar Purwoko kepada MuriaNewsCom, Rabu (1/6/2016).

Lebih lanjut dia menerangkan, keluhan tersebut sebenarnya sudah disampaikan ke pihak Desa. Namun pihak Desa tidak memberikan tanggapan atas aduan tersebut. Selain itu, pihaknya juga telah mengadu ke pihak Camat. Namun lagi-lagi tidak mendapatkan tanggapan yang memuaskan.

”Pak Camat hanya menyampaikan bahwa pihaknya tidak bisa apa-apa. Semua wewenang soal penambangan ada di pihak Provinsi,” ungkap Purwoko.

Dia menambahkan, pengaduan ke Pemkab Jepara ini dalam rangka ikhtiar mencari keadilan. Dia juga mengaku sengaja ke pihak Satpol PP dengan harapan Satpol PP sebagai aparat penegak hukum Pemkab Jepara mampu memberikan tanggapan yang memuaskan.

”Meskipun wewenang ada di Provinsi, setidaknya Satpol PP bisa memberikan peringatan dan menyalurkan aspirasi kami ke Provinsi,” imbuhnya.

Editor: Supriyadi

Harga BBM di Karimunjawa Jepara Dijanjikan Bisa Normal

Kepala Bidang Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) pada Dinas ESDM Jepara, Ngadimin. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Kepala Bidang Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) pada Dinas ESDM Jepara, Ngadimin. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Persoalan energi di Kepulauan Karimunjawa masih menjadi perbincangan yang hangat, baik listrik maupun Bahan Bakar Minyak (BBM). Selama ini, harga BBM di wilayah terluar Kabupaten Jepara tersebut jauh diatas harga normal di daratan Jepara maupun harga yang telah ditetapkan pemerintah.

Kali ini wilayah yang juga menjadi destinasi wisata Jawa Tengah tersebut dijanjikan oleh pemerintah bahwa nantinya harga BBM disana bisa sama dengan di daratan Jepara maupun di wilayah Indonesia sebagaimana harga yang ditetapkan pemerintah. Hal itu sebagaimana hasil pertemuan yang digelar di Provinsi Jawa Tengah berkait dengan persoalan BBM di Karimunjawa.

Kepala Bidang Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) pada Dinas Bina Marga Pengairan dan ESDM Jepara, Ngadimin menjelaskan, dalam rapat di Provinsi baru-baru ini disekapati bahwa Pertamina bersedia memberikan harga normal. Hanya saja ada beberapa syarat yang harus dipenuhi.

”Salah satunya yang paling penting yang diminta Pertamina adalah disediakannya tempat untuk menyimpan BBM disana. Dalam sekali kirim setidaknya ada 3.000 liter BBM jenis premium dan 6.000 liter BBM jenis solar,” ujar Ngadimin kepada MuriaNewsCom, Kamis (26/5/2016).

Lebih lanjut dia menerangkan, jumlah tiap kali pengiriman tersebut didapatkan berdasarkan kebutuhan BBM di Karimunjawa selama satu sampai dua hari. Sehingga dalam jangka waktu dua hari bisa selalu dilakukan pengiriman BBM kesana menggunakan kapal yang nantinya akan disediakan secara khusus meski hanya kapal modifikasi.

”Selama ini harga BBM disana sangat mahal, jauh diatas harga normal. Dengan kebijakan kapal modifikasi diharapkan pendistribusian BBM kesana lancar dan untuk upaya penyetaraan harga BBM juga dapat meringankan beban masyarakat disana,” ungkapnya.

Editor: Supriyadi

Antar BBM ke Karimunjawa, Pemprov Jateng Siapkan Kapal Modifikasi

Kepala Bidang Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) pada Dinas ESDM Jepara, Ngadimin. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Kepala Bidang Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) pada Dinas ESDM Jepara, Ngadimin. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Persoalan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Kepulauan Karimunjawa mulai menemukan angin segar. Setelah ada pelarangan distribusi menggunakan kapal kayu serta surat Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, kini pemerintah bakal membuatkan kapal modifikasi untuk mengangkut BBM ke wilayah terluar Kabupaten Jepara itu.

Hal itu seperti yang disampaikan Kepala Bidang Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) pada Dinas Bina Marga Pengairan dan ESDM Jepara, Ngadimin. Menurut dia, baru-baru ini pihaknya mengikuti rapat di provinsi membahas mengenai masalah pasokan BBM ke Karimunjawa.

”Dalam rapat itu, semua pihak hadir termasuk dari Pertamina. Hasilnya, sisa waktu yang diberikan pak Gubernur ini nanti akan dibuatkan kapal modifikasi yang sesuai syarat minimal kapal boleh mengangkut BBM,” ujar Ngadimin kepada MuriaNewsCom, Kamis (26/5/2016).

Lebih lanjut dia menjelaskan, sampai saat ini waktu tersisa sekitar lima bulan dari enam bulan waktu yang diberikan oleh Gubernur Ganjar Pranowo untuk mengatur pendistribusian BBM ke Karimunjawa agar sesuai dengan aturan. Waktu enam bulan tersebut masih diperbolehkan distribusi menggunakan kapal kayu karena dianggap kondisi darurat.

”Kalau untuk membuat kapal khusus untuk mengangkut BBM sebagaimana di wilayah lain, tidak memungkinkan. Selain dana juga waktu yang diperlukan lama. Jadi solusinya kapal kayu bisa dimodifikasi agar memenuhi batas minimal syarat untuk diperbolehkan mengangkut BBM,” terangnya.

Sedangkan untuk pengangkutan gas elpiji, dianggap tidak memerlukan kapal khusus seperti untuk pengangkutan BBM. Sebab, tabung gas elpigi sudah didesain sedemikian rupa agar tidak bocor dan meledak jika dalam kondisi terkena guncangan maupun gesekan.

”Kalau tabung kan masih sama seperti didarat. Bisa dibawa kemana saja, menggunakan kendaraan apa saja bisa. Untuk gas elpigi sampai saat ini tidak ada masalah,” imbuhnya.

Editor: Supriyadi

Indocement Raih Penghargaan Indonesia Green Awards 2016

semen e

Aditya Purnawarman, CSR Department Head Indocement mewakili Indocement menerima penghargaan “Indonesia Green Awards” (IGA) 2016. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Produsen semen merek Tiga Roda, PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk yang saat ini berencana akan mendirikan pabrik semen di Pati mendapatkan penghargaan di bidang corporate social responsibility (CSR) pada ajang Indonesian Green Awards 2016. Hal itu disampaikan CSR and Security Division Manager Indocement, Sahat Panggabean, Rabu (25/5/2016).

“Indocement meraih empat penghargaan untuk bidang penyelamatan sumber daya air, pengembangan pengolahan bank sampah, pelestarian keanekaragaman hayati, dan pelopor pencegahan polusi. Penghargaan itu diberikan La Tofi sebagai chairman La Tofi School of CSR, bertempat di Taman Tebet, Jakarta Selatan, Sabtu (21/5/2016) kemarin,” tutur Sahat.

Keempat program yang meraih penghargaan tersebut dikatakan tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Program penyelamatan sumber daya air dilaksanakan di Bantarjati, Klapanunggal, Bogor yang berdekatan dengan kompleks pabrik Indocement Citeureup.

Di kompleks pabrik Palimanan, Cirebon, Indocement memelopori penggunaan bag filter yang dapat mereduksi emisi debu menjadi 10 miligram per normal meter kubik, jauh di bawah nilai ambang batas yang ditentukan pemerintah sebesar 80 miligran per normal meter kubik.

“Indocement merupakan perusahaan yang sudah berdiri selama 40 tahun. Kami serius merealisasikan pelestarian lingkungan hidup. Hal yang sama akan kami terapkan di Pati nanti bila nanti jadi berdiri dan beroperasi,” imbuh Sahat.

Dalam melakukan penambangan, kata dia, Indocement bukan hanya melakukan reklamasi untuk menghijaukan kawasan tambang, tetapi juga mengadakan program lingkungan dan pemberdayaan melalui CSR. Keempat penghargaan Indonesia Green Awards 2016 diakui menjadi bukti nyata komitmen Indocement untuk melestarikan alam dan lingkungan.

“Kami berharap agar masyarakat mengerti soal itu. Di Indocement, kami ketat dalam menjalankan aturan pertambangan. Kami juga menjalankan progam 5 pilar CSR di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya dan keamanan, serta pengembangan masyarakat secara berkelanjutan. Kami tidak seperti yang diwacanakan oleh penolak Indocement,” pungkasnya.

Editor : Akrom Hazami

 

Indocement Janji Bangun Pabrik Semen di Pati Sesuai Dokumen Amdal

Kondisi pabrik PT Indocement di Citeureup Bogor dengan areal persawahan hijau yang juga akan dibangun di Pati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Kondisi pabrik PT Indocement di Citeureup Bogor dengan areal persawahan hijau yang juga akan dibangun di Pati. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Pati – PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk yang akan membangun pabrik semen di Kabupaten Pati berjanji akan melakukan penambangan sesuai dengan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). Hal itu diakui untuk mematuhi peraturan pemerintah, sekaligus mendukung program kelestarian lingkungan yang dicanangkan Corporate Social Responsibility (CSR) Indocement.

“Pada rencana pembangunan pabrik semen di Pati, Indocement telah melaksanakan berbagai program filantropik dan pemberdayaan masyarakat, sejak sebelum pabrik didirikan. Sesuai dengan dokumen Amdal, Indocement akan membangun bendungan tadah hujan di area tambang dan embung di area pabrik,” ujar CSR and Security Division Manager Indocement, Sahat Panggabean, Rabu (25/5/2016).

Ia mengatakan, kapasitas keseluruhan air yang ditampung bendungan dan embung mencapai 2,1 juta meter kubik. Bendungan tadah hujan memiliki kapasitas 900 ribu meter kubik, sedangkan empat embung punya kapasitas masing-masing 300 ribu meter kubik.

Keberadaan bendungan dan embung dinilai bermanfaat untuk mengelola banjir pada musim hujan dan kekeringan pada musim kemarau. Air bendungan dan embung tersebut dicadangkan untuk operasional pabrik dan penggunaan oleh masyarakat masing-masing sebanyak 700 ribu meter kubik.

“Semua kekhawatiran warga soal dampak penambangan sudah diakomodasi dalam dokumen Amdal. Kami sendiri berjanji akan mendirikan pabrik semen dan beroperasional sesuai dengan dokumen Amdal. Lebih dari itu, kami akan manfaatkan CSR untuk agenda lingkungan, kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan pemberdayaan agar masyarakat bisa mandiri,” pungkasnya.

Editor : Akrom Hazami

 

Pulau Parang, Nyamuk dan Genting Karimunjawa Akan Dapat PLTS

plts e

Koordinasi PLTS di Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Permasalahan kebutuhan energi listrik di kepulauan Karimunjawa terus ditangani.  Jika selama ini masyarakat hanya dapat menikmati listrik PLTD selama 6 hingga 8 jam per harinya, maka dalam waktu dekat khusus di Pulau Karimunjawa dan Kemujan akan dapat menikmati listrik 24 jam penuh setiap harinya.

Sementara ketiga pulau lainnya yang berpenduduk, yaitu Pulau Parang, Genting dan Nyamuk juga sudah mulai dirintis dan akan mendapat Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Kepastian rencana PLTS di tiga Pulau tersebut tercermin pada hasil pertemuan antara Pemkab Jepara, Bappeda Provinsi Jateng dan ESP3 (Environmental Suport Programme) di Setda Jepara, Rabu (25/5/2016)

Pihak Bappeda Jateng, S. Ismail Yuningsih menyatakan bahwa pembangunan PLTS di tiga pulau di Karimunjawa ini berbentuk hibah. Namun demikian pihak Pemkab Jepara berkewajiban dalam menyiapkan segala bentuk perizinan dan amdal.

“Jika bersedia maka pihak pemkab segera melengkapi persyaratan yang ditentukan kepada Bappeda Provinsi Jawa Tengah,” ujar Ismail.

Ditambahkan oleh Heru Sugiharto dari ESDM Provinsi Jateng, dalam pengurusan izin PLTS di Karimunjawa ini sangat simpel. Hal ini dikarenakan  program ini tidak masuk terkoneksi ke jaringan PLN. Tercatat saat ini PLTS dengan sistem baterai dan diesel genset sebagai candangan yang berada di Pulau Parang sebesar 135 KWp, sudah ada 75 KWp dan dibutuhkan tambahan 60 KWp. Nyamuk 111KWp, Sudah ada 25 KWp, dibutuhkan tambahan 86 KWp.

“Sementara di Genting  36 KWp, sistem lama yang sudah ada 10 KW namun sudah rusak, sehingga dibutuhkan sistem baru,” katanya.

Editor : Akrom Hazami

 

 

Kesiapan dan Komitmen Pemkab Jepara Soal Listrik Karimunjawa Ditantang

Kegiatan pembahasan PLTS di Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Kegiatan pembahasan PLTS di Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Pertemuan antara Pemkab Jepara, Bappeda Jateng dan ESP3 (Environmental Suport Programme) di Setda Jepara, Rabu (25/5/2016) mendapatkan sejumlah hasil. Salah satunya adalah mengenai rencana pemberian PLTS untuk tiga pulau di Karimunjawa yakni Pulau Parang, Nyamuk dan Genting.

Ian Rowland dari Danida ESP3 meminta kesiapan dan komitmen pihak pemkab Jepara. Utamanya untuk menyediakan biaya operasional, pemeliharaan dan pembelian baterai. Dijelaskannya bahwa keberadaan  baterai mampu bertahan hingga 5 tahun.

“Sehingga pada tahun ke-5 pihak Pemkab harus menyediakan biaya pengganti baterai Rp 1,4 M. Selanjutnya pada tahun ke-9 dengan biaya Rp 4,3 M dan tahun ke -14 sebesar Rp. 1,4 M,” ujarnya.

Selanjutnya, untuk kelancaran operasionalisasi, pemkab juga diminta membentuk kelembagaan untuk mengelola, mengoperasionalkan dan mendistribusikan listrik. Kesiapan Pemkab Jepara ini ditunggu hingga sebelum 1 Juli 2016.

Sementara itu, Bupati Jepara Ahmad Marzuqi menyambut baik pembangkit listrik dari energi terbarukan. Utamanya yang akan dilaksanakan di Pulau Parang, Nyamuk dan Genting. Diakuinya hingga saat ini baru dapat menikmati listrik 6 jam setiap harinya. Itu saja bila tidak ada gangguan maupun keterlambatan supali bahan bakar.

“Secara prinsip Pemkab menerima dengan tangan terbuka dan akan berupaya memenuhi persyaratan dan ketentuan yang diperlukan,” kata Marzuqi.

Namun, lanjut dia, melihat besaran anggaran yang harus disediakan, Asisten II sekda beserta Kepala Dinas ESDM mengusulkan untuk dapat meminimalisir biaya baterai. Sehingga tidak terlalu memberatkan APBD Kabupaten Jepara.

Di samping itu meminta penyerahan hibah dapat langsung ke Pemkab Jepara. Sehingga biaya pembelian baterai dapat dibahas bersama Dewan dan masuk dalam APBD. Dengan demikian pelaksanaan penganggaran baterai dari tahun ketahun berjalan lancar.

Editor : Akrom Hazami