Duh, Pengajuan Peserta Diklat Pengukuran Kapal dari Dishubkominfo Jepara Tak Direspons Kementerian

Sejumlah kapal bersandar di Dermaga Kartini, Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Sejumlah kapal bersandar di Dermaga Kartini, Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Jepara ternyata sudah beberapa kali mengajukan staf atau petugasnya untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan (Diklat) pengukuran kapal. Namun, hingga saat ini belum ada respon dari pihak Kementerian Perhubungan.

Kasi Teknik Sarana dan Prasarana Bidang Perhubungan Laut pada Dishubkominfo Jepara Suroto mengatakan, petugas pengukur kapal harus yang memiliki sertifikat keahlian, dan telah mengikuti Diklat.

”Penertiban pas kapal untuk ukuran kappa dibawah 7 GT menjadi ranah kami di Dishub. Tapi kami belum memiliki petugas ahli yang bersertifikat untuk pengukuran kapal. Sehingga, untuk pengukuran kapal saat ini masih dilakukan oleh Syahbandar yang memiliki petugas ahli,” terangnya kepada MuriaNewsCom.

Menurut dia, di Jepara, petugas ukur kapal di bawah 7 groston hanya ada satu, itu pun dari Syahbandar. Padahal seharusnya, Dishubkominfo juga bisa melakukan pengukuran kapal karena kapal dibawah 7 GT menjadi ranah Dishubkominfo.

”Kami sudah beberapa kali mengajukan staf untuk mengikuti Diklat ke Kemneterian. Tetapi sampai saat ini belum ada panggilan. Tahun ini juga kami mengajukannya lagi,” ungkapnya.

Suroto mengatakan, tanpa mengikuti diklat tersebut, tidak tidak punya kewenangan untuk mengkur kapal. Di sisi lain, dikatakan Suroto, pihak nelayan meminta agar pengukuran dilakukan tukang. Namun, pihak Dishubkominfo tidak bisa mengabulkannya. Itu karena tidak sesuai dengan surat di kementrian.

Dia menambahkan, sejauh ini proses mendapat surat legalitas kapal di bawah 7 groston sangat mudah dan tidak ada biaya. Berbeda dengan kapal di atas 7 groston yang membutuhkan dana dan persiapan sejumlah dokumen.

Editor: Supriyadi

Urus Dokumen Pengukuran Kapal, Nelayan Jepara Disarankan Kolektif

Sejumlah kapal nelayan di Jepara tengah berada di salah satu muara sungai di Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Sejumlah kapal nelayan di Jepara tengah berada di salah satu muara sungai di Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Sejak diberlakukannya pengukuran kapal untuk melengkapi dokumen kepemilikan kapal. Nelayan di Kabupaten Jepara diminta tidak perlu risau dan khawatir. Selain prosesnya mudah dan gratis, pihak UPP Syahbandar juga menyarankan agar pengurusan dilakukan secara kolektif.

”Kalau bisa kolektif lah, agar tidak begitu kerepotan. Nelayan bisa menunjuk tokohnya untuk mengurusnya mulai dari awal sampai akhir. Sebab, yang dibutuhkan adalah legalitasnya termasuk beberapa tanda tangan dari pihak Desa maupun Kecamatan,” ujar Kepala UPP Syahbandar, Suripto kepada MuriaNewsCom, Kamis (12/5/2016).

Menurut dia, ketika kolektif tentu saja pengurusan lebih cepat dan tidak terlalu repot ketika meminta tanda tangan. Selain itu, petugas dari Syahbandar juga bisa sekali datang untuk melakukan pengukuran terhadap beberapa kapal.

”Petugas pengukurnya kan memang hanya ada satu. Kalau kolektif tentu saja lebih cepat. Selain memudahkan kami juga memudahkan para pemilik kapal,” terangnya.

Menurut dia, langkah-langkah yang harus ditempuh apabila surat ukur bisa diterbitkan diantaranya adalah adanya surat permohonan kapal, suray keterangan hak milik, surat keterangan tukang, dan surat telah dilakukan pengukuran.

”Personel yang mengukur dari kami memang hanya ada satu. Tetapi itu tidak masalah, karena dia juga bisa datang kemana saja apabila memang aka nada kapal yang diukur,” ungkapnya.

Lebih lanjut dia mengemukakan, di Kabupaten Jepara memang ada ribuan kapal. Meski begitu sebagian dipastikan sudah memiliki surat ukur. Dia juga mengatakan, untuk kapal yang dibawah 7 GT yang mengeluarkan surat pengukuran adalah Dishubkominfo, sedangkan Syahbandar hanya membantu.

”Jika dari Dishubkominfo memiliki petugas yang telah tersertifikasi melakukan pengukuran, tidak apa-apa. Kami sifatnya membantu untuk kapal dibawah 7 GT. Sedangkan untuk kapal yang ukurannya diatas 7 GT, Syahbandar yang mengeluarkan surat pengukuran,” terangnya.

Editor: Supriyadi

Catat, Syahbandar Jepara Pastikan Pengukuran Kapal Nelayan Gratis

Sejumlah kapal nelayan di Jepara tengah berada di salah satu muara sungai di Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Sejumlah kapal nelayan di Jepara tengah berada di salah satu muara sungai di Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Sejak diterbitkannya surat perihal penenganan kapal ukuran dibawah 7 Gross Tonage (GT), pihak UPP Syahbandar Jepara melakukan pengukuran kapal yang ada di wilayah Kabupaten Jepara. Sehingga para pemilik kapal diwajibkan memiliki surat keterangan telah diukur untuk melengkapi surat kepemilikan kapal.

Kepala UPP Syahbandar Jepara, Suripto memastikan bahwa pengukuran kapal yang dilakukan petugasnya tidak ditarik biaya apapun. Sehingga, para nelayan yang memiliki kapal tak perlu khawatir. Termasuk mengenai pengurusannya juga dijamin sangat mudah.

”Pengurusan dokumen kapal itu sangat mudah. Semua form telah disiapkan, tinggal diisi. Termasuk untuk pengukuran kapal, petugas kami siap datang melakukan pengukuran sebagaimana mestinya. Sebab, pengukuran kapal memang harus dilakukan oleh petugas yang telah tersertifikasi,” ujar Suripto kepada MuriaNewsCom, Kamis (12/5/2016).

Menurut dia, langkah-langkah yang harus ditempuh apabila surat ukur bisa diterbitkan diantaranya adalah adanya surat permohonan kapal, suray keterangan hak milik, surat keterangan tukang, dan surat telah dilakukan pengukuran.

”Personel yang mengukur dari kami memang hanya ada satu. Tetapi itu tidak masalah, karena dia juga bisa datang kemana saja apabila memang aka nada kapal yang diukur,” ungkapnya.

Lebih lanjut dia mengemukakan, di Kabupaten Jepara memang ada ribuan kapal. Meski begitu sebagian dipastikan sudah memiliki surat ukur. Dia juga mengatakan, untuk kapal yang dibawah 7 GT yang mengeluarkan surat pengukuran adalah Dishubkominfo, sedangkan Syahbandar hanya membantu.

”Jika dari Dishubkominfo memiliki petugas yang telah tersertifikasi melakukan pengukuran, tidak apa-apa. Kami sifatnya membantu untuk kapal dibawah 7 GT. Sedangkan untuk kapal yang ukurannya diatas 7 GT, Syahbandar yang mengeluarkan surat pengukuran,” terangnya.

Dia menambahkan, untuk memiliki sertifikasi keahlian pengukuran kapal dibutuhkan pendidikan dan pelatihan, dengan waktu sekitar tiga bulan. Dishubkominfo Jepara bisa saja mengirimkan petugasnya untuk mengikuti diklat sehingga nantinya memiliki tenaga sendiri untuk mengukur kapal.

“Ngurus pengukuran kapal sebenarnya sangat mudah. Cuma memang membutuhkan waktu untuk meminta tanda tangan dari pihak Desa hingga Kecamatan masing-masing,” imbuhnya.

Editor: Supriyadi

Nelayan Jepara Keluhkan Minimnya Bantuan Ketika Ada Musibah

Sejumlah nelayan menangkap ikan dengan peralatan seadanya. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Sejumlah nelayan menangkap ikan dengan peralatan seadanya. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Nelayan di Kabupaten Jepara yang tergabung dalam forum nelayan (fornel) Jepara utara mengeluhkan minimnya bantuan dari pemerintah. Khususnya bagi nelayan yang terkena musibah seperti kecelakaan laut.

Salah satu anggota Fornel Jepara Utara, Sholihul Huda mengatakan, nelayan di Jepara dalam beberapa waktu terakhir ini merasakan Dinas tidak responsive dalam memberikan bantuan kepada nelayan yang terkena musibah. Justru bantuan datang dari pihak lain.

”Kondisi ini berbeda dengan lima tahun lalu. Dulu meski anggaran sedikit, nelayan bisa menerima bantuan saat mengalami musibah,” ujar Sholikul kepada MuriaNewsCom, Selasa (10/5/2016).

Menurutnya, bantuan sangat dibutuhkan para nelayan ketika mengalami musibah. Misalnya ketika terjadi kecelakaan laut, kapal rusak dan lainnya. Tentu saja nelayan sangat membutuhkan bantuan karena nelayan kebanyakan hanya mengandalkan hasil laut.

Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Dislutkan Jepara Achid Setiawan mengemukakan, saat ini memang tidak ada anggaran untuk memberikan bantuan terhadap nelayan yang mengalami kecelakaan laut. Akibatnya, pihaknya tidak bisa memberikan bantuan kepada nelayan.
“Kami tidak ada anggaran untuk memberikan bantuan kebencanaan. Jika kami maksa, maka regulasinya sangat banyak yang harus dilalui,” kata Achid.

Selama ini, lanjut Achid, bantuan dari pusat maupun provinsi untuk kelautan maupun perikanan, lebih banyak ke infrastruktur. Itu pun ditangani instansi lain. Adapun bantuan yang langsung turun ke dinasnya, lebih banyak berupa barang.

”Bantuan ini pun kerap tak sesuai kebutuhan nelayan. Untuk bantuan korban laka laut, memang tidak ada. Kita ambil dari mana,” katanya.

Editor: Supriyadi

Ini Tanggapan Dinas Terkait Tudingan Alat Berat Dikuasai Satu Tambak Saja

Alat berat di tambak yang ada di Desa Tanggul Tlare, Kecamatan Kedung, Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Alat berat di tambak yang ada di Desa Tanggul Tlare, Kecamatan Kedung, Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Menanggapi tudingan alat berat milik Dinas Kelautan dan Perikanan yang dikuasai satu tambak saja. Kepala Dinas, Achid Setiawan mengatakan, bahwa sejauh ini memang baru satu tambak yang memanfaatkan alat berat tersebut. Sebab, kelompok tambak lain dinilai belum siap untuk memanfaatkannya.

“Sebetulnya masalah ini sudah lama ditanyakan, tetapi bagaimana lagi. Pemanfaatan alat berat itu membutuhkan biaya yang besar, khususnya biaya operasional,” ujar Achid kepada MuriaNewsCom, Senin (9/5/2016).

Menurut dia, alat berat tersebut saat ini masih ada dan bisa dimanfaatkan oleh siapapun. Hanya saja, penggunaannya memang tak efektif. Sebab biaya operasional ditanggung peminjam. Mulai dari pengangkutan ke lokasi, sewa operator, hingga terjadi kerusakan semuanya ditanggung peminjam.

“Kami pun sudah memberikan penjelasan kepada yang bertanya mengenai itu. Memang mahal untuk bisa memanfaatkan alat berat itu,” kata Achid.

Dia menambahkan, jika memang ada kelompok tambak lain yang ingin sekali meminjam alat berat, bisa mengajukan permohonan secara resmi. Terutama berkait dengan persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan.

Seperti diberitakan, Pemanfaatan alat berat seperti back hoe (eskavator) bagi nelayan yang dimiliki oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Jepara diduga dukuasai oleh satu tambak saja. Tambak yang dituding menguasai itu adalah tambak yang berada di Desa Tanggul Tlare, Kecamatan  Kedung, Jepara.

Hal itu seperti yang dikatakan anggota Forum Nelayan (Fornel) Jepara Utara, Rofik Sunarto. Menurutnya, dia mengetahui jika Dinas Kelautan dan perikanan memiliki alat berat yang seharusnya bisa dimanfaatkan oleh nelayan. Namun, sampai saat ini pihaknya mengaku belum pernah melihat wujud alat berat tersebut.

Editor: Supriyadi

BACA JUGA : Duh, Pemanfaatan Alat Berat Nelayan di Jepara Diduga Dikuasai Satu Tambak 

Duh, Pemanfaatan Alat Berat Nelayan di Jepara Diduga Dikuasai Satu Tambak

Alat berat berada di tambak yang ada di Desa Tanggul Tlare, Kecamatan Kedung, Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Alat berat berada di tambak yang ada di Desa Tanggul Tlare, Kecamatan Kedung, Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Pemanfaatan alat berat seperti back hoe (eskavator) bagi nelayan yang dimiliki oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Jepara diduga dukuasai oleh satu tambak saja. Tambak yang dituding menguasai itu adalah tambak yang berada di Desa Tanggul Tlare, Kecamatan Kedung, Jepara.

Hal itu seperti yang dikatakan anggota Forum Nelayan (Fornel) Jepara Utara, Rofik Sunarto. Menurutnya, dia mengetahui jika Dinas Kelautan dan perikanan memiliki alat berat yang seharusnya bisa dimanfaatkan oleh nelayan. Namun, sampai saat ini pihaknya mengaku belum pernah melihat wujud alat berat tersebut.

”Ketika kami ingin meminjak, dinas selalu bilang kalau alat tersebut sedang dipakai pihak lain. Peruntukannya menjadi tidak jelas,” kata Rofik.

Menurut dia,  ketidakjelasan peruntukkan alat berat tersebut juga dibumbuhi informasi jika peruntukkannya hanya untuk satu tambak saja. Kabar yang muncul, kata Rofik, alat berat tersebut hanya untuk tambak di Desa Tanggul Tlare. Saat ini posisi alat berat berupa back hoe (eskavator) kecil tersebut pun berada di area tambak tersebut.

”Tentu saja hal itu membuat tidak nyaman bagi nelayan dan pemilik tambak yang lain. Padahal alat berat itu seharusnya bisa dimanfaatkan oleh siapa saja, asalnya memenuhi prosedur,” katanya.

Dia menambahkan, pihaknya berharap agar alat berat yang dimiliki pemerintah melalui dinas terkait dapat digunakan dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Ketika diperuntukkan bagi semua nelayan maupun tambak, ya seharusnya hal itu dilaksanakan, tidak boleh dikuasai oleh orang-orang tertentu saja.

Editor: Supriyadi

Harga Ikan Bandeng Anjlok, Petani Pati Merugi

Petani di Pati memanen bandeng di tambak. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Petani di Pati memanen bandeng di tambak. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

MuriaNewsCom, Pati – Harga ikan bandeng di Pati saat ini anjlok dari Rp 20 ribu hingga Rp 25 ribu per kilogram menjadi Rp 13 ribu hingga Rp 15 ribu per kg. Akibatnya, petani bandeng di Juwana merugi.

Tamzis Al Annas, petani bandeng asal Desa Langenharjo RT 7 RW 3, Juwana kepada MuriaNewsCom, Sabtu (7/5/2016) mengaku, panen raya menjadi salah satu penyebab harga bandeng anjlok. Bersamaan dengan itu, pasar lokal dalam beberapa waktu terakhir kurang meminati bandeng.

”Saat ini, pasar lokal tidak meminati bandeng. Stok bandeng juga melebihi kuota permintaan, karena panen raya sehingga harga anjlok tajam. Petani akhirnya merugi,” ujar Tamzis.

Pada saat yang sama, pakan untuk bandeng harganya cenderung naik dan tidak pernah turun. Begitu juga sewa lahan untuk tambak bandeng diakui semakin mahal. Belum lagi, petani setiap hari harus ke tambak untuk melakukan perawatan.

Karena itu, pendapatan dari penjualan bandeng saat ini diakui belum bisa menutupi modal yang dibutuhkan untuk budidaya bandeng. “Kalau fifty fifty mungkin masih bisa. Tapi, petani setiap hari ke tambak itu kan harus dihitung juga sebagai modal,” ucapnya.

Karena itu, ia berharap agar pemerintah daerah bisa membuka peluang untuk petani bandeng supaya diberikan akses untuk bisa masuk ke semua lini pemasaran, baik pasar tradisional maupun modern. Ia juga berharap, pengolah makanan dari ikan bandeng di Pati semakin banyak sehingga stok bandeng bisa diserap saat panen raya.

Editor: Supriyadi

Ini Lho Segitiga Bermudanya Perairan Jepara

Petugas di Radio Pantai Jepara menunjukkan letak segitiga bermudanya Jepara (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz Zaman)

Petugas di Radio Pantai Jepara menunjukkan letak segitiga bermudanya Jepara (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz Zaman)

MuriaNewsCom, Jepara – Tak hanya di wilayah Samudera Atlantik yang terdapat titik atau area berbentuk segitiga yang berbahaya dan dikenal sebagai segitiga bermuda. Ternyata di wilayah perairan Jepara juga terdapat area yang cukup berbahaya seperti layaknya segitiga bermuda.

Wilayah segitiga bermudanya Jepara tersebut terletak di segitiga antara daratan Jepara, Pulau Karimunjawa dan Pulau Mandalika. Di sana diyakini terdapat Tanjung Goro-goro, namun secara administratif tidak terlihat di dalam peta.

Kepala Bidang (Kabid) Perhubungan Laut pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Jepara Sutana menjelaskan, di wilayah tersebut sering terjadi kecelakaan laut. Sehingga bagi kapal maupun perahu yang mendekati area tersebut harus ekstra hati-hati. Sebab, di area tersebut dipercaya terdapat pusaran besar yang membahayakan.

“Apalagi ketika musim baratan terjadi, karena arah angin berasal dari arah Barat. Tepatnya, dari arah antara Pulau Kalimantan, Semenanjung Malaya dan Pulau Sumatera. Angin yang begitu kencang kerap menghasilkan badai dan menciptakan pusaran besar. Akibatnya, gelombang di perairan Utara Jawa Tengah dan Karimunjawa juga tinggi,” terang Sutana kepada MuriaNewsCom, Rabu (27/4/2016).

Menurut Sutana, tak hanya kapal dan perahu nelayan yang ekstra hati-hati ketika mendekati area segitiga tersebut. Tetapi juga kapal penumpang yang melayani rute Jepara-Karimunjawa. Semua kapal biasanya berhati-hati saat mendekati area tersebut, dan ketika sudah melewatinya, nahkoda kapal pun lega.

Hal senada juga dikatakan Kepala Radio Pantai Jepara Edi Pitono. Menurutnya, wilayah perairan paling bahaya bagi nelayan dan pelayaran Jepara terdapat di Tanjung Goro-goro, tepatnya di Takak Seruni. Wilayah tersebut terletak di segitiga antara daratan Jepara, Pulau Karimunjawa dan Pulau Mandalika.

“Kecelakaan laut sering terjadi di sana. Maka, nelayan sendiri yang menamainya Tanjung Goro-goro. Secara administratif, nama Tanjung Goro-goro tak ada dalam peta,” ungkapnya.

Sedikit mengingatkan, sekitar tahun 2006 lalu, terjadi kecelakaan laut menimpa Kapal Laut Senopati Nusantara yang mengangkut ratusan penumpang,dan diduga tenggelam dan menghilang di jarak beberapa mil dari Pulau Mandalika, Perairan Karimunjawa, Jepara.

Tak hanya itu, beberapa peristiwa kecelakaan laut juga terjadi di sana. Sehingga banyak yang menyebut area di perairan Jepara-Karimunjawa-Mandalika merupakan segitiga bermudanya Jepara.

Editor : Kholistiono

 

Nelayan Jamin Tak Ada Jaring Cantrang di Laut Jepara

Beberapa perahu nelayan sedang bersandar (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz Zaman)

Beberapa perahu nelayan sedang bersandar (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz Zaman)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Nelayan yang tergabung dalam Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Jepara menjamin tak ada pemakaian jaring cantrang di perairan utara Jawa Tengah, Jepara. Sebab, mereka sadar, bahwa penggunaan jaring cantrang dapat merusak ekosistem laut.

Tentu saja, hal itu menjadi respon positif terhadp aturan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI Susi Pudjiastuti yang melarang penggunaan alat tangkap tersebut. Itu yang disampaikan oleh salah seorang nelayan di Jepara bernama Rahmad saat berbicara langsung kepada Menteri Susi via handphone yang disambungkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, pada Sabtu (16/4/2016) lalu.

Ketua HNSI Jepara Sudiyatno mengatakan, sejak aturan pelarangan cantrang mulai diterapkan oleh pemerintah, nelayan Jepara nyaris sudah tak ada yang menggunakannya. Selain memang kesadaran nelayan jika jaring tersebut merusak ekosistem laut, juga didukung dengan kemampuan kapal dan kebiasaan melaut nelayan Jepara.

“Hampir tak mungkin memakai jaring cantrang, karena mayoritas kapal nelayan Jepara berukuran kecil. Selain itu, nelayan Jepara melaut dalam waktu singkat, maksimal melaut selama 24 jam saja. Tidak sampai berpekan-pekan atau berbulan-bulan,” ujar Sudiyatno, Selasa (19/4/2016).

Menurutnya, pemakaian jaring cantrang di perairan Jepara justru banyak dilakukan oleh nelayan luar daerah. Tapi saat ini, sudah banyak berkurang lantaran nelayan Jepara sendiri aktif memberikan peringatan kepada nelayan pemakai cantrang tersebut.

“Jika bersaing dengan nelayan pemakai cantrang, nelayan kami jelas kalah. Hasil yang didapatkan akan sangat sedikit. Hanya kami beriperingatan. Tak ada tindakan berlebihan. Itu demi keadilan bagi nelayan,” ungkapnya.

Editor : Kholistiono

Petani Ikan di Kudus Masih Dihantui Mahalnya Harga Pakan

Ikan lele. Saat ini pembudidaya ikan di Kudus masih dihantui mahalnya harga pakan ikan (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Ikan lele. Saat ini pembudidaya ikan di Kudus masih dihantui mahalnya harga pakan ikan (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Pembudidaya ikan di Kudus masih dihadapkan dengan persoalan harga pakan ikan yang tinggi. Tingginya harga pakan ikan tersebut menjadi kendala bagi pembudidaya ikan, karena terkadang biaya operasional terkadang bisa lebih tinggi dibandingkan dengan hasil panen.

Hal itu disampaikan Kabid Perikanan pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kudus Fajar Nugroho. Menurutnya, harga pakan ikan per kiLo di angka Rp 10 ribu lebih. Padahal, konsumsi ikan per hari harus diberikan makan kisaran dua hingga tiga kali.

“Seperti saja lele, satu kilo dihargai Rp 16 ribu, padahal, untuk membesarkan satu kilo lele selama tiga bulan, jelas lebih dari lima kilo,” katanya kepada MuriaNewsCom.

Dengan hal ini, pembudidaya lele dan ikan lainnya menjadi resah karena pakan yang mahal. Mahalnya harga pakan, disebabkan belum adanya pengolahan pakan ikan yang diproduksi di Kudus. Sehingga harus didatangkan luar Kudus.

Dia menambahkan, para pengusaha ikan kerap mengeluhkan pakan kepada dinas. Kondisi tersebut sudah terjadi sejak beberapa tahun yang lalu dan menjadi masalah rutin.

Keluhan yang diterima, tidak hanya untuk pengusaha mandiri atau tingkat kecil saja. Di dalam kelompok binaan dari dinas juga mengalami hal yang sama. Banyak yang mengeluhkan tentang harga pakan yang mahal, sehingga seringkali pembudidaya mengalami kerugian.

“Kadang kalau panen harga bisa anjlok, hal tersebut dapat merugikan para peternak ikan, dan seringkali membuat jera, karena harga hasil panen yang murah,namun harga pakan tinggi,” ungkapnya.

Editor : Kholistiono

Udang Vaname di Rembang Lesu, Lahan Diistirahatkan

Mahmud Yahya, salah satu petani Udang Vaname di Tireman Rembang. (MuriaNewsCom/Ahmad Wakid)

Mahmud Yahya, salah satu petani Udang Vaname di Tireman Rembang. (MuriaNewsCom/Ahmad Wakid)

 

MuriaNewsCom, Rembang – Sebagian besar petani Udang Vaname di Rembang mulai mengistirahatkan lahan tambaknya. Sebab, cuaca saat ini dinilai kurang mendukung untuk melanjutkan budidaya Udang Vaname.

Salah satu petani Udang Vaname, Mahmud Yahya warga Tireman mengaku mengistirahatkan lahannya karena takut gagal panen. ”Lahan diistirahatkan, kebanyakan pada gagal panen. Saat ini, cuaca dan suhu tidak mendukung untuk budidaya Udang Vaname,” ungkapnya kepada MuriaNewsCom, Kamis (24/3/2016).

Selain itu, juga dikhawatirkan adanya penyakit dan virus yang tidak diinginkan. Sehingga mengganggu pertumbuhan Udang. Oleh karena, dengan diistirahatkan sekaligus dilakukan pembersihan agar lahan kembali steril dan sehat.

”Lahan sudah jenuh dan mulai pembusukan. Dengan diistirahatkan harapannya menjadi sehat dan bisa untuk membudidyakan lagi, khususnya bisa membersihkan virus dan penyakit yang tidak diinginkan,” imbuhnya.

Pengistirahatan lahan, kata Yahya, mulai banyak dilakukan dalam satu sampai dua bulan yang lalu. ”Kalau saya sendiri, baru satu bulan yang lalu. Kalau yang bagus ya sampai tiga bulan untuk mengistirahatkan lahan,” ujarnya.

Dijelaskan olehnya, sekitar 60 sampai 70 persen lahan untuk budidaya Udang Vaname, saat ini sedang diistirahatkan. Meski begitu, masih ada yang memilih untuk tidak mengistirahatkan lahannya dan sudah akan panen.

”Kalau kita lihat teman-teman yang masih terus budidaya sudah ada perkembangan. Pertumbuhannya sepertinya mulai membaik. Kalau dilihat, sepertinya hasil panennya bagus dibandingkan dengan panen yang sebelumnya,” terang Yahya.

Pada panen yang terakhir dilakukan olehnya, Yahya mengaku mengalami kerugian mencapai Rp 2,5 miliar dari total tiga petak tambak yang dimilikinya. Karena, hasil pertumbuhan Udang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Sehingga, dana yang digelontorkan untuk modal dan perawatan tidak bisa tertutup oleh hasil panen.

Editor : Titis Ayu Winarni

Harga Ikan Bandeng Anjlok, Petani di Pati Merugi

Tamam tengah memanen ikan bandeng di tambaknya di Desa Sambilawang, Trangkil, Pati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Tamam tengah memanen ikan bandeng di tambaknya di Desa Sambilawang, Trangkil, Pati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

MuriaNewsCom, Pati – Harga ikan bandeng anjlok dalam beberapa waktu terakhir dari harga stabil Rp 17 ribu per kilogram menjadi Rp 14 ribu per kilogram. Harga di tingkat petani itu diakui membuat petani bandeng merugi, mengingat biaya produksi bandeng cukup tinggi.

Badrul Tamam, petani bandeng yang memiliki tambak di Desa Sambilawang, Trangkil, Pati mengaku rugi dengan anjloknya harga bandeng. ”Harga bandeng saat ini berkisar di angka Rp 13 ribu hingga Rp 14 ribu per kilo. Kalau dihitung-hitung, kami rugi,” keluhnya saat berbincang dengan MuriaNewsCom.

Ia mengatakan, pakan ikan bandeng harganya tidak pernah turun. Bahkan, harganya cenderung naik. Dengan biaya produksi yang tetap dan cenderung naik membuat petani kelimpungan ketika harga jual bandeng anjlok setiap kali panen.

”Setiap panen, saya menghabiskan pakan ikan senilai Rp 2 juta dengan kapasitas panen 600 kilogram bandeng senilai Rp 8 juta. Belum lagi biaya operasional lain-lain, termasuk sewa lahan yang mencapai Rp 4 juta setiap tahun,” curhat Tamam.

Kendati tenaga tidak sebanding dengan keuntungan yang diraup setiap panen, tetapi Tamam mengaku tidak ada pilihan lain. Ia mengaku sudah bekerja bertahun-tahun sebagai petani bandeng.

”Ini memang mata pencarian kami. Suka duka jadi petani tambak memang selalu ada. Kami berharap pemerintah bisa memperhatikan petani kecil seperti kami,” harapnya.

Editor : Titis Ayu Winarni

Ini Strategi Pemkab Kudus Dalam Mendompleng Produksi Ikan Air Tawar

Ilustrasi

Ilustrasi

 

MuriaNewsCom, Kudus – Untuk menaikkan kembali target produksi ikan air tawar, Pemkab Kudus memiliki cara tersendiri dalam mengejarnya. Hal itu dimulai dari pembibitan dan pembelian benih yang terjangkau dan berkualitas, hingga pembentukan paguyuban.

Hal itu diutarakan kabid Perikanan Dinas Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Kudus Fajar Nugroho, menurutnya, dalam rangka mendorong pertumbuhan produksi perikanan air tawar di Kudus, Dinas Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Kudus membentuk paguyuban pembudi daya ikan.

”Dengan adanya sebuah paguyuban, maka memudahkan dalam memberikan pembinaan dan pelaksanaan program kerja, terutama dalam mendongkrak produksi ikan di Kudus,” katanya Kepada MuriaNewsCom.

Menurutnya, budi daya ikan sangat menguntungkan dalam pembinaan. Bahkan, anggota juga melakukan pertemuan secara rutin dan mengeluarkan unek-unek dan keluhannya. Dengan demikian, maka akan dipecahkan solusi dari permasalahan pembudi daya.

Pertemuan biasanya dilakukan beberapa pekan sekali. Anggota bebas datang dan pembudi daya lain juga diperbolehkan bergabung dalam pertemuan itu.

”Para anggota juga dapat keuntungan, dengan memiliki hak membeli benih di pusat pembenahan di Jekulo. Sebab di sana benih ikan sudah teridentifikasi dengan kualitas yang bagus,” ujarnya.

Hal itu, kata dia juga menjadi keuntungan pembesaran, sebab mendapatkan bibit yang berkualitas dan harga yang terjangkau.

Editor : Titis Ayu

2015, Produksi Ikan Air Tawar di Kudus Anjlok

Ilustrasi

Ilustrasi

 

MuriaNewsCom, Kudus – Selama 2015, tingkat produksi ikan air tawar di Kudus sejumlah 2.067,46 ton. Jumlah itu jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan jumlah produksi ikan air tawar pada 2014 lalu, yang mencapai 3.309,2 ton ikan.

Hal itu diutarakan Kabid Perikanan Dinas Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Kudus Fajar Nugroho menurutnya, selama 2015 produksi ikan di Kudus mengalami penurunan. Meski demikian, jumlah yang dihasilkan selama 2015 lalu dianggap cukup tinggi.

”Meski mengalami penurunan, namun dari ribuan ton ikan yang dihasilkan, nilai produksinya ditaksir mencapai Rp 36,86 miliar. Jumlah itu termasuk besar untuk Kudus,” katanya kepada MuriaNewsCom.

Menurutnya, dari sekian hanyak produksi ikan yang ada, tersebar beberapa jenis ikan. Di antaranya produksi ikan lele, nila, gurame dan lain sebagainya. Namun dari sekian banyak jenis ikan tawar, yang paling banyak adalah ikan jenis lele.

Produksi ikan lele, kata dia, di Kudus pada 2015 mencapai 1.168,94 ton. Jumlah tersebut lebih dari separuh dari total produksi yang ada, atau 56,54 persen dari total produksi.

Lele selalu menjadi peringkat pertama dalam populasi. Bahkan dari tahun ke tahun, tingkat produksi ikan lele selalu naik. Hanya pada 2013 lalu sempat turun menjadi 342,5 ton karena suatu hal.

”Di Kudus penghasil lele hampir tersebar di tiap daerah, jumlahnya mencapai ribuan. Hanya, untuk yang besar terdapat di beberapa titik saja, yakni dari Desa Gondosari, Desa Jurang, Kecamatan Gebog dan Jekulo,” ungkapnya.

Adapun nilai transaksinya, kata dia, untuk produksi ikan lele saja mencapai Rp 19,87 miliar. Jumlah itu cenderung stabil lantaran harga lele yang juga stabil.

Sementara produksi ikan nila, kata dia, selama 2015 sebanyak 243,31 ton, disusul ikan bandeng sebanyak 229,48 ton dan ikan mas sebanyak 200,2 ton.

Editor : Titis Ayu Winarni

Dilarang Ambil Ikan di Sungai Surodadi Jepara dengan Apotas

Ikan Mati

 

MuriaNewsCom, Jepara – Ribuan bibit ikan nila disebar di sungai yang mengalir di Dukuh Surodadi, Desa Mulyoharjo, Kecamatan Kota Jepara, pada Rabu (3/2/2016). Usai disebar, ikan tersebut dilarang diberi apotas atau diberi obat lainnya agar tetap hidup dan nantinya dapat dimanfaatkan oleh warga ketika sudah berukuran besar.

Kepala Desa Mulyohar, Rosyid mengatakan, ketika bibit ikan sudah ditebar, dilarang diberi obat. Sebab, cara mencari ikan seperti itu dapat merusak lingkungan.

“Diharapkan ke depan ikan bisa lebih besar dan dapat dimanfaatkan dengan cara dipancing,” kata Rosyid, Rabu (3/2/2016).

Hal senada juga dikatakan Wakil Bupati Jepara Subroto. Dia mengimbau masyarakat sekitar untuk menjaga dan merawat bibit nila yang ditebar dengan baik. Sebab merekalah yang nantinya akan mendapat keuntungan.

“Ikan nila yang sudah besar dapat ditangkap dan bisa meningkatkan pendapatan dan nilai konsumsi gizi para masyarakat. Karenanya, jaga dan rawat lingkungan agar ikan dapat berkembang biak dengan baik,” imbaunya.

Menurutnya, masyarakat harus memiliki kepedulian tinggi untuk menjaga mutu lingkungan penebaran. Jika lingkungan penebaran berkembang baik, masyarakat bisa memanfaatkan hasil perikanan maupun sumber daya sekitar lainnya untuk kesejahteraan. Termasuk membantu menjaga dari penangkapan yang berdampak merusak ekosistem.

Editor : Akrom Hazami

5 Ribu Bibit Ikan Nila Disebar di Sungai Jepara

Bibit ikan nila disebar di sungai yang berada di Dukuh Surodadi, Desa Mulyoharjo, Jepara (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz Zaman)

Bibit ikan nila disebar di sungai yang berada di Dukuh Surodadi, Desa Mulyoharjo, Jepara (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz Zaman)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Sebanyak 5.000 bibit ikan jenis nila disebar di sungai yang beradadi Dukuh Surodadi, Desa Mulyoharjo, Kecamatan Kota Jepara, Rabu (3/2/2016). Bibit ikan tersebut disebar oleh warga bersama pejabat di tingkat desa, kecamatan hingga Wakil Bupati Jepara Subroto.

Sungai tersebut merupakan salah satu sungai yang melintas di kawasan Kecamatan Kota Jepara. Sebelumnya, warga sekitar melakukan kerja bakti dengan melakukan bersih sungai dari sampah yang menumpuk. Bibit ikan yang disebar merupakan program dari Pemkab Jepara melalui dinas terkait sebagai bentuk pelestarian lingkungan.

“Dulu ketika kita masih kecil sering pergi ke sungai dan mencari ikan. Ikan mudah didapatkan hanya dengan memancing. Tapi saat ini, kita sudah sulit mencari ikan di sungai karena ekosistemnya sudah mulai punah. Untuk itu, kita perlu kembali melestarikan lingkungan sungai, salah satunya dengan menebar bibit ikan,” ujar Wakil Bupati Jepara Subroto kepada MuriaNewsCom, Rabu (3/2/2016).

Menurutnya, dengan menebar bibit ikan, diharapkan nantinya ikan bisa tumbuh besar dan dapat dimanfaatkan warga sekitar. Selain itu, diharapkan sungai-sungai di yang ada di Jepara termasuk sungai yang berada di Dukuh Surodadi tersebut menjadi tempat wisata alternatif.

Sementara itu, salah seorang warga sekitar sungai, Sutarto mengatakan, pihaknya merasa senang dengan penebaran bibit ikan nila tersebut. Sebab, dengan penebaran ikan, maka sungai di sekitar kediamannya dapat lebih hidup dan mampu dimanfaatkan oleh masyarakat.“Dapat dimanfaatkan seperti dengan cara memancing. Selain itu juga bisa dijadikan tempat wisata alternatif,” katanya.

Editor : Kholistiono

Pati Mulai Kembangkan Budi Daya Kelinci

Seorang anggota TNI tengah menunjukkan kelinci yang sekarang mulai dikembangkan di Pati, terutama di Tlogowungu Farm Rabbit. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Seorang anggota TNI tengah menunjukkan kelinci yang sekarang mulai dikembangkan di Pati, terutama di Tlogowungu Farm Rabbit. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

MuriaNewsCom, Blora – Kabupaten Pati selama ini dikenal dengan potensi perikanan dari Juwana dan wilayah Pati utara. Namun, saat ini Pemkab Pati mulai mengembangkan sektor peternakan di bidang ternak kelinci.

Hal itu diharapkan agar kelinci bisa menjadi salah satu pendongkrak potensi peternakan di Pati, sekaligus sumber pangan alternatif yang prospektif selain daging ayam, kambing dan sapi.

Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan (Dispertanak) Pati Mochtar Efendi kepada MuriaNewsCom mengatakan, budi daya kelinci saat ini mulai dilirik banyak pihak sebagai salah satu sumber pangan alternatif yang potensial.

“Ada banyak sekali pertimbangan kenapa budi daya kelinci itu sangat potensial. Pertama, ternaknya sangat mudah dan murah. Kedua, kelinci berkembang biak cukup cepat dengan jumlah yang besar,” tuturnya, Kamis (28/1/2016).

Untuk merealisasikan program tersebut, pihaknya mengaku sudah memberikan pelatihan dan pembinaan kepada sejumlah kalangan. Salah satunya, memberikan pembinaan kepada Perkumpulan Petani Muda Indonesia terkait dengan pengembangan budi daya kelinci.

Editor : Kholistiono

Musim Baratan Mundur Disebut Untungkan Nelayan

Ratusan perahu nelayan di Jepara saat berlabuh (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz Zaman)

Ratusan perahu nelayan di Jepara saat berlabuh (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz Zaman)

 

JEPARA – Puncak musim hujan dan juga musim baratan dipastikan mundur dari prediksi sebelumnya. Faktanya, sampai saat ini intensitas hujan masih belum tinggi. Kondisi ini disatu sisi mengkhawatirkan karena cuaca tak menentu, namun disisi lain justru menguntungkan bagi para nelayan.

Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Jepara Sudiyatno menjelaskan, belum adanya gelombang tinggi tersebut diakuinya mengutungkan nelayan Jepara. Sebab, sejak akhir tahun hingga pertengahan Januari ini nelayan masih bisa melaut. Stok ikan di tempat pelelangan ikan (TPI) Ujungbatu pun masih aman. Bongkar muat hasil laut pun masih berjalan tiap hari.“Alhamdulillah, hasil tangkapan nelayan Jepara melimpah,” ucapnya.

Selain itu, masih lancarnya proses melaut menyebabkan bantuan beras bagi nelayan yang biasanya tak bisa melaut akibat musim baratan juga belum dibagikan. Untuk beras bantuan ini, HNSI sendiri meminta beras sebanyak 56,5 ton yang akan dibagikan kepada 11.800 nelayan di Jepara.

“Kami harap nelayan jangan lengah. Sebaiknya tetap pantau kondisi cuaca berdasarkan arahan dari Syahbandar maupun BMKG, dan stasiun radio yang ada,” imbuhnya.

Editor : Kholistiono 

Cuaca Tak Menentu, Nelayan di Jepara Diminta Waspada Gelombang Tinggi

Puluhan perahu nelayan saat berlabuh (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz Zaman)

Puluhan perahu nelayan saat berlabuh. (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz Zaman)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Cuaca di wilayah Kabupaten Jepara dan sekitarnya baik daratan maupun perairan, sampai saat ini masih tak menentu. Untuk itu, nelayan di Jepara diimbau lebih waspada terhadap gelombang tinggi dan angin kencang, meski saat ini belum memasuki punjak musim hujan maupun baratan.

Hal itu diungkapkan Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Jepara Sudiyatno. Menurutnya, dengan anomali cuaca yang cenderung tak menentu, justru akan membahayakan nelayan. Sehingga nelayan harus lebih waspada.

“Musim baratan yang belum juga tiba hingga pertengahan Januari ini justru perlu diwaspadai. Sebab, gelombang air laut dan kecepatan angin sulit diprediksi kapan akan tiba,” ujar Sudiyatno kepada MuriaNewsCom.

Lebih lanjut dia mengemukakan, berdasarkan pengalaman sebelumnya, musim baratan yang membawa gelombang tinggi di Perairan Utara Jawa Tengah dan Karimunjawa seharusnya mulai terjadi sejak awal Januari. Gelombang tinggi justru beberapa kali terjadi pada Desember tahun lalu.

“Kami mengimbau kepada nelayan agar tidak lengah. Salah satunya dengan mengurangi waktu melaut hingga tidak berlayar terlalu jauh. Sehingga, saat tiba-tiba terjadi gelombang tinggi, bisa segera menuju daratan,” katanya.

Dia menambahkan, prakiraan cuaca dari Badan Metereologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) tidak sepenuhnya bisa dijadikan patokan tetap, meski bisa dijadikan sumber informasi. Yang perlu diwaspadai ketika di tengah laut, ketika sudah menunjukkan tanda-tanda cuaca buruk harus lebih berhati-hati.

Editor : Kholistiono

Desa Talun Pati Berubah Fungsi, Seperti Apa Jadinya Sekarang?

Panen ikan air tawar di Desa Talun, Kayen, Pati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Panen ikan air tawar di Desa Talun, Kayen, Pati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

PATI – Ada gejala unik yang terjadi di Desa Talun, Kecamatan Kayen, Pati. Jika dulu sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai petani dengan menggarap lahan sawahnya, kini beralih ke budidaya air tawar.

Peralihan fungsi lahan sawah tersebut ternyata mampu mengubah Desa Talun jadi kawasan wisata pemancingan. Saat ini, dari 500 hektare sawah di Desa Talun, 300 hektare di antaranya sudah berubah menjadi kolam ikan.

Umam (45), warga setempat yang memiliki kolam pemancingan mengaku ada pergeseran budaya di desa tersebut, yakni dari pertanian ke budidaya air tawar. “Banyak warga dari berbagai daerah yang berkunjung ke sini untuk wisata,” ujarnya kepada MuriaNewsCom, Kamis (5/11/2015).

Ia berharap, pemerintah bisa ikut membantu mengembangkan potensi budidaya ikan air tawar di Desa Talun. “Di sini, banyak sekali pengembangan wisata dengan desain melihat kolam, sekaligus menikmati beragam jenis ikan tawar. Ya, wisata pemancingan berkembang pesat di sini,” tukasnya. (LISMANTO/KHOLISTIONO)

Waduk Gembong Berubah Jadi Sawah

Tanaman padi di dalam Waduk Gembong tampak dari bagian atas. (MuriaNewsCom

Tanaman padi di dalam Waduk Gembong tampak dari bagian atas. (MuriaNewsCom

 

PATI – Lahan kosong di Waduk Gembong yang mengering dimanfaatkan warga setempat untuk menanam padi. Hal itu diharapkan agar waduk bisa produktif dan tidak menganggur sia-sia.

Susanto, penjaga Waduk Gembong kepada MuriaNewsCom, Selasa (27/10/2015) mengatakan, padi tersebut baru saja ditanam sekitar seminggu yang lalu. “Ini baru ditanam lagi. Awal September kemarin, warga sempat panen padi yang ditanam di areal waduk,” ujarnya.

Ia menambahkan, warga sekitar waduk sebagian menggantungkan hidupnya dari aktivitas mencari ikan di waduk. Kekeringan panjang yang menyebabkan waduk mengering, membuat warga kehilangan mata pencaharian untuk mencari ikan.

Karena itu, sejumlah warga punya inisiatif untuk menanami waduk yang nganggur dengan padi. “Warga memanfaatkan sisa air yang ada di waduk untuk pengairan tanaman padi,” katanya. (LISMANTO/KHOLISTIONO)

Jelang Berlakunya MEA, Pembudidaya Ikan di Grobogan Diminta Mampu Bersaing

Salah seorang pembudidaya ikan di Grobogan sedang meninjau kolamnya (MuriaNewsCom/Dai Agus)

Salah seorang pembudidaya ikan di Grobogan sedang meninjau kolamnya (MuriaNewsCom/Dai Agus)

 

GROBOGAN – Selain melakukan penilaian, tim penilai dari Kementerian Kelautan dan Perikanan juga menyampaikan peringatan buat para pembudidaya ikan di Grobogan. Yakni, terkait dengan bakal diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada akhir tahun 2015 ini.

Dengan adanya MEA tersebut, maka tidak tertutup kemungkinan di wilayah Grobogan akan kedatangan beragam jenis ikan dari negara lain. Misalnya, gurami dari Thailand, Vietnam maupun jenis ikan lainnya. Sebab, produksi ikan di luar Indonesia juga cukup tinggi.

“Dengan MEA memang memungkinkan berbagai produk dari luar masuk ke Indonesia dengan mudah dan demikian pula sebaliknya. Nah, hal ini harus diantisipasi dengan baik,” kata Ketua Tim Penilai Sugiyarto.

Untuk menyikapi hal tersebut, maka pembudidaya ikan harus mampu meningkatkan daya saingnya. Salah satunya dengan meningkatkan produksi dan kualitas ikan yang dibudidayakan. Sebab, selain harga, faktor yang jadi daya tarik orang adalah soal mutu.

Salah satu cara untuk meningkatkan mutu dan produksi adalah penggunaan teknologi. Oleh sebab itu, pembudidaya diminta agar terus menambah pengetahuan soal teknologi dengan bertanya dan belajar pada petugas Disnakkan atau melalui UPP.

Lebih lanjut ia katakan, lebih dari satu dekade lalu, para pemimpin ASEAN sepakat membentuk sebuah pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara pada akhir 2015 mendatang. Ini dilakukan agar daya saing negara ASEAN bisa makin meningkat.

Pembentukan pasar tunggal yang diistilahkan dengan MEA ini nantinya memungkinkan satu negara menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara lain di seluruh Asia Tenggara sehingga kompetisi akan semakin ketat. (DANI AGUS/KHOLISTIONO)

Hampir 4 Ribu Warga Grobogan Geluti Budidaya Ikan

Sekda Grobogan saat memberikan sambutan di Kantor Dinas Peternakan dan Perikanan Grobogan (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Sekda Grobogan saat memberikan sambutan di Kantor Dinas Peternakan dan Perikanan Grobogan (MuriaNewsCom/Dani Agus)

 

GROBOGAN – Sekda Grobogan Sugiyanto berharap kinerja Unit Pelayanan dan Pengembangan (UPP) Mitra Usaha Mina yang akan dinilai oleh tim penilai dari Kementerian Kelautan dan Perikanan bisa mendapat hasil memuaskan.

Menurutnya, UPP tersebut terbentuk tahun 2006 yang pada awalnya merupakan organisasi yang mewadahi kelompok pembudidaya ikan di Grobogan. Seiring perkembangan, UPP berkembang menjadi organisasi yang mewadahi kelompok pembudidaya, penangkap ikan, pengolah dan pemasaran ikan.

Ia menjelaskan, di wilayah Grobogan, ada lahan seluas 30 hektare yang dimanfaatkan untuk perikanan budidaya. Kemudian ada juga perairan umum, seperti waduk, embung, bending seluas 769 hektar yang digunakan pula untuk budidaya ikan.

“Data tahun 2014, produksi ikan di Grobogan ada 2.425 ton. Terdiri dari produksi budidaya 1.537 ton dan hasil tangkapan sebanyak 888 ton. Untuk jumlah pembudidaya ikan tercatat sudah ada 3.841 orang,” katanya.

Untuk jenis ikan yang dibudidayakan ada beberapa jenis. Antara lain, gurami, nila dan lele. Jenis gurami banyak dibudidayakan di Kecamatan Toroh dan Purwodadi. Kemudian, jenis Nila terdapat di Kecamatan Brati dan Klambu. Sementara jenis lele budidayanya tersebar di 19 kecamatan. (DANI AGUS/KHOLISTIONO)

Tim Penilai Perikanan Disambut Sekda Grobogan dengan Tembang Jawa

Sekda Grobogan saat memberikan sambutan di Kantor Dinas Peternakan dan Perikanan Grobogan (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Sekda Grobogan saat memberikan sambutan di Kantor Dinas Peternakan dan Perikanan Grobogan (MuriaNewsCom/Dani Agus)

 

GROBOGAN – Sebuah tembang berbahasa Jawa dilantunkan Sekretaris Daerah Grobogan Sugiyanto saat menyambut kedatangan tim penilai kinerja kelompok dan kelembagaan perikanan budidaya tahun 2005 siang tadi di Kantor Dinas Peternakan dan Perikanan setempat.

Tembang yang menceritakan tentang kondisi Kabupaten Grobogan yang diciptakan sendiri oleh Sugiyanto itu dibawakan dengan cukup merdu. Tak ayal, begitu selesai melantunkan tembang, Sugiyanto mendapat aplaus dari tim penilai dari Kementerian Kelautan dan Perikanan serta tamu yang datang dalam acara tersebut.

“Tembang ini belum saya kasih judul. Liriknya saya bikin sendiri sebisanya,” ujar Sugiyanto.

Dalam kesempatan itu, Sugiyanto berharap agar kinerja Unit Pelayanan dan Pengembangan (UPP) Mitra Usaha Mina yang akan dinilai bisa mendapat hasil memuaskan. Sebab, sebelumnya UPP Disnakkan Grobogan itu sudah meraih juara I tingkat Jawa Tengah. (DANI AGUS/KHOLISTIONO)

Maksimalkan Sektor Perikanan, Pemkab Giatkan Latihan untuk Para Petani

Selain mengolah ikan, para peserta pelatihan juga dilatih membuat pakan ikan sendiri. Sehingga bisa menghemat biaya produksi (DISTANKANHUT KUDUS)

Selain mengolah ikan, para peserta pelatihan juga dilatih membuat pakan ikan sendiri. Sehingga bisa menghemat biaya produksi (DISTANKANHUT KUDUS)

 

KUDUS – Pemkab Kudus memanfaatkan alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dengan berorientasi pada kesejahteraan warganya, terutama bagi mereka yang tinggal di lingkungan Industri Hasil Tembakau (IHT). Salah satunya, yang dilakukan Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

Meskipun wilayah geografis Kabupaten Kudus kurang mendukung untuk menggarap sektor perikanan, bukan berarti tidak ada cara untuk memaksimalkannya. Upaya yang sudah dilakukan, yakni dengan menggelar pelatihan bagi 80 petani ikan dari sembilan kecamatan di Kudus. Peserta pelatihan yang digelar Bidang Perikanan ini terdiri dari para petani dan buruh-buruh rokok yang berhenti bekerja karena perusahaannya gulung tikar.

Kegiatan ini mengacu pada dua regulasi yang mengatur tentang penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Yakni, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus.

Di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 disebutkan pada Pasal 7 ayat (1) huruf f: Penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan Industri Hasil Tembakau dalam rangka pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dilaksanakan antara lain melalui bantuan permodalan dan sarana produksi.

Sedangkan pada Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2013 disebutkan pada Lampiran III A.3: Program Pembinaan Sosial, pada kegiatan b.5) k) Penguatan ekonomi masyarakat melalui pelatihan budidaya dan pengolahan ikan, pemberian bantuan sarana produksi bagi petani pembudidaya dan pengolah ikan di lingkungan Industri Hasil Tembakau.

Berbagai materi diberikan dalam pelatihan ini. Di samping itu, pelatihan budidaya dan pengolahan ikan dan pemberian bantuan sarana produksi bagi petani ini juga dilaksanakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di masyarakat.

”Kami mengajak para petani ikan untuk berinovasi dalam membudidayakan ikan. Karena di Kudus wilayah dengan ketersediaan air terbatas, maka kami membuat kolam ikan dengan sekali isi, sudah tidak perlu mengganti air sampai masa panen tiba,” kata Budi Santoso, Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kudus.

Usai pelatihan, para peserta akan segera diarahkan untuk melakukan praktik budidaya ikan. Sebab, Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kudus sudah menyiapkan bantuan dan fasilitas yang memadai. Bantuan yang akan diberikan berupa pembuatan kolam terpal, bantuan bibit, dan pakan ikan.

Bantuan hubah ini sifatnya memberikan stimulan. Sehingga, petani diharapkan mampu mengembangkannya agar bisa dijadikan salah satu sumber penghasilan keluarga. Selain menggelar pelatihan, seluruh peserta juga kami ajak melakukan sekolah lapangan di Tulungagung dan Trenggalek di Jawa Timur. (ADS)