Bin Subiyanto M Anggota Dewan Pengupahan  dan pegiat Buruh  Kudus

Bung Karno “hidup kembali” tatkala  Pancasila  dipersoalkan siapa  yang melahirkan. Maka sebaiknya bukan mendiskusikan siapa yang melahirkan Pancasila. Tetapi cukuplah melihat dengan kejujuran bahwa Bung Karno adalah proklamator  yang justru melahirkan Republik Indonesia. Dan oleh karena itu setiap tanggal 21 Juni sejumlah jemaah dan termasuk para kader marhaenis selalu menyelenggarakan khaul memeringati  wafatnya Bung Karno.  Sebagai wujud kesinambungan batin yang tak terputuskan.

Setiap  warga  NKRI semestinya   mengingat sejarah Indonesia. Sekaligus   tidak  melupakan sejarah perjuangan dan peran Bung Karno pada masa prakemerdekaan, kemerdekaaan dan awal menggerakkan roda NKRI. Dengan demikian kita akan memahami Bung Karno dan nilai  yang diperjuangkan. Adapun  filosofi perjuangan Bung Karno tidak lepas dari nilai-nilai.

Pertama: Kebangsaan. Terbukti Bung Karno dengan serta merta mengumandangkan proklamasi  Kemerdekaan Republik Indonesia, setelah  mendengar dan didorong situasi dan  pendapat kawan seperjuangan  juga merasakan kejamnya penjajahan. Kemudian menghadapi kelas pertama 1947 dan kelas kedua 1949. Juga menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika  (KAA). Masihkah  kurang nasionalismenya, jiwa kebangsaannya?.

Bung Karno memahami ke Indonesiaan, yang sekaligus kemajemukannya. Sehingga dengan segala pemikirannya Bung Karno mencanangkan NASAKOM sebagai gambaran bahwa  di Indonesia telah ada berbagai macam pemikiran, agama serta kepercayaan yang sebetulnya bisa dipersatukan. Menurut saya inilah kejujuran dan sikap obyektif Bung Karno dalam melihat pluralism Indonesia.

Nilai kedua yang diperjuangkan Bung Karno adalah  “kerakyatan”, sikap yang komitmen pada nasib rakyat. Khususnya kaum tani dan buruh.  Wong Cilik memang berada di lapisan buruh dan petani , dari dahulu hingga sekarang. Karenanya Bung Karno melahirkan Marhaenisme, aliran pemikiran kerakyatan khas Indonesia.

Sedangkan dalam sikap komitmennya pada  kaum buruh  Saya ingin mengingatkan lagi  pesan Bung Karno agar  para juragan dan pengusaha tidak menelantarkan kaum buruh dengan menyebut ”lima pesannya” yaitu:  Wareg, Waras, Wasis, Wutuh dan Wisma.

WAREG : Pengertianya adalah cukup pangan. WARAS : Maksudnya terjamin kesehatanya. WASIS  : Berarti mendapat  pendidikan dan pelatihan. WUTUH : Cukup sandang dan pakaian. WISMA : Artinya rumah atau tempat tinggal.  Lima pesan Bung Karno tersebut secara implisit juga mengandung maksud agar pengusaha ketika memberi upah pada pekerja jangan hanya berpikir untuk kebutuhan makan, pengetahuan, sehat dan tempat tinggal. Namun juga memikirkan keluarganya : anak dan istrinya.

Nilai ketiga yang diperjuangkan Bung Karno adalah ”Kemandirian”, yang pada hakikatnya adalah Indonesia jangan  bergantung pada asing. Terlebih kepada Amerika (saat itu). Maka relevan ketika Bung Karno menggagas  konsep BERDIKARI (Berdiri di atas Kaki Sendiri).

Sikap jujur dan berani demikian patut diwarisi dan diaktualisasikan  tata kelola  pemerintah. Seperti akhir-akhir ini terbukti oleh bidang perikanan dan kelautan yang pekan lalu tanggal 6 Juni 2017 mendapat apresiasi dari Majelis PBB di New York AS, di dalam Forum “ Transnational Organized Crimes In Fisheries“.

Oleh banyak pembicara dikatakan bahwa Menteri Susi Pudjiastuti terbaik, terutama kemampuan dan keberaniannya memberantas penjahat kapal penangkap ikan asing yang sering mencuri di wilayah perariran Indonesia.

Demikian,nilai-nilai perjuangan Bung Karno yaitu :  Kebangsaan, Kerakyatan dan Kemandirian  yang  telah mulai kembali menjadi dasar penyemangat  Kabinet Jokowi-JK. Dan seyogyanya nilai-nilai perjuangan Bung Karno diajarkan pada generasi muda  yang cinta NKRI. (*)

(Bin Subiyanto M adalah  mantan aktifis Fakultas Biologi Unsoed dan Fakultas Filsafat UGM, kini anggota Dewan Pengupahan dan pegiat buruh Kudus)

Muchamad Iqbal Najib,  Mahasiswa UIN Walisongo dan Aktivis Koperasi

TANGGAL 12 Juli telah diperingati sebagai Hari Koperasi Nasional. Seluruh aktivis koperasi dan rakyat Indonesia merayakan dirgahayu Koperasi ke-70 tahun. Di usia yang tidak muda lagi, koperasi berusaha menjawab tantangan zaman yang kian beragam. Tidak hanya tantangan, problematika yang menyelimuti koperasi di Indonesia pun tak kalah beragam.

Salah satu problematika di sini adalah minimnya pengaruh bahkan apresiasi terhadap koperasi. Padahal, koperasi merupakan soko guru perekonomian bangsa yang mementingkan kepentingan bersama. Bukan untuk kepentingan individu atau suatu golongan saja. Di dalam UUD 1945 pasal 33 juga telah tersirat bahwa koperasi berasas kekeluargaan.

Semakin modernnya Indonesia, keberadaan koperasi semakin memprihatinkan. Bukannya tambah menggeliat, melainkan semakin tidak terlihat peranannya. Berdasarkan data yang dihimpun dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah koperasi aktif di Indonesia mulai rentang tahun 2005-2016 semakin bertambah kuantitasnya. Pada tahun 2005 mencapai 94.944, sedangkan pada tahun 2016 mencapai 150.223.

Angka yang sangat signifikan, akan tetapi masih kalah dengan jumlah pemodal baik dari dalam maupun luar negeri. Koperasi seolah-olah terkena racun yang secara perlahan menggerogoti tubuhnya hingga tidak bisa berkembang dengan baik. Sebaliknya, jumlah perusahaan yang berbasis kapitalis mulai menjamur di Indonesia. Bahkan pemiliknya bukan pribumi, melainkan WNA (warga negara asing) yang menanamkan modal di Indonesia.

Berdasarkan data operasional Bursa Efek Indonesia (BEI) dan data Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) mencatat, jumlah investor baru pasar modal sampai dengan akhir Desember 2016 naik menjadi menjadi 535.994 SID dari sebelumnya 434.107 SID. Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan pertumbuhan investor baru di tahun sebelumnya naik 18,83% atau 68.804 SID dari posisi Desember 2014 sebanyak 365.303 SID.

Kenaikan jumlah investor ini dikhawatirkan akan memberikan dampak buruk bagi dunia perkoperasian. Pasalnya, masih banyak koperasi yang belum mampu bersaing terhadap produk dan pelayanan dari investor. Stagnanisasi tanpa inovasi yang menjadi penyebab terbesar dari kemerosotan koperasi saat ini. Sehingga banyak orang yang memilih menggunakan pelayanan dari investor dari pada koperasi.

Di sisi lain, faktor kemunduran koperasi karena minimnya pengetahuan terhadap seluk beluk koperasi itu sendiri. Pihak kementerian dan dinas telah memfasilitasi adanya pendidikan perkoperasian. Yang diikuti dari berbagai macam golongan, seperti mahasiswa, wiraswasta, bahkan pengusaha sekalipun. Tentornya pun bukan sembarang orang, melainkan aktivis bahkan pakar di dunia perkoperasian Indonesia.

Yang seringkali terjadi kesalahan adalah porsi materi perkoperasiannya kalah dengan porsi kewirausahaannya. Seolah-olah bukannya dididik untuk menjadi ahli dalam perkoperasian, tetapi malah dididik menjadi wirausahawan (entrepreneur). Setelah pelatihan juga harus selalu di follow up secara berkala untuk memonitoring output dari pelatihan tersebut. Porsi keduanya haruslah seimbang (balance). Karena keduanya juga saling keterkaitan satu sama lain.

Minimnya pengetahuan tentang koperasi ini secara otomatis sangat berdampak buruk pada kualitas koperasi. Koperasi menjadi kurang berkembang dengan maksimal. Oleh karena itu, kuantitas saja tidaklah cukup ketika kualitasnya buruk. Bahkan bisa menghilangkan fungsi dan tujuan koperasi, yaitu untuk menyejahterakan anggota. Karena koperasinya dilanda pailit akibat kurang berkembang dengan baik.

Sangat memprihatinkan ketika sang soko perekonomian bangsa Indonesia dilanda krisis pengetahuan perkoperasian. Koperasi yang seharusnya turut memajukan perekonomian bangsa Indonesia secara perlahan lenyap oleh keberadaan produk investor yang berdatangan. Kapitalisasi di Indonesia kian yang menjamur menjadi momok menakutkan bagi koperasi.

Pemerintah pusat maupun daerah seolah tidak ada daya membendung investor yang akan menanamkan investasinya di Indonesia. Bisa dijumpai saat ini banyak ritel dan pusat perbelanjaan yang sahamnya didominasi oleh asing. Hal ini menjadikan masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang konsumtif dan hedonis. Izin untuk mendirikan ritel dan pusat perbelanjaan ini juga sangat mudah. Dengan jarak beberapa meter saja bisa ditemui ritel dan pusat perbelanjaan.

Ketika sering berbelanja di ritel atau pusat perbelanjaan tersebut, yang mendapat keuntungan hanya pemiliknya saja. Lain halnya dengan koperasi, ketika sering bertransaksi maka keuntungan yang diperoleh juga akan kembali ke konsumennya melalui Sisa Hasil Usaha (SHU). Karena diawal menjadi anggota koperasi, diwajibkan untuk menyetorkan Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib (SP-SW) yang gunanya untuk menghidupi koperasi. Dengan usaha berjamaah ini tidak ada yang dirugikan, justru menguntungkan untuk anggotanya.

Perlu adanya upaya untuk menggeliatkan kembali gairah koperasi Indonesia. Seiring dengan bertambah majunya IPTEK, perlu adanya reformasi dalam gerakan perkoperasian. Diharapkan bisa lepas dari masa kejumudannya. Dengan memanfaatkan teknologi komunikasi, koperasi harus bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Misalnya koperasi online, dan lain sebagainya. Kemajuan berpikir masyarakat Indonesia bisa dimanfaatkan untuk memajukan koperasi Indonesia.

Dengan kemasan yang menarik dan didukung dengan kemajuan teknologi ini koperasi Indonesia saatnya bangkit kembali mengambil alih stabilisasi perekonomian bangsa Indonesia dari cengkraman kapitalisasi. Sudah saatnya koperasi Indonesia kembali berjaya menjadi soko guru perekonomian Indonesia. Pemerintah juga harus turut mendukung semua gerakan Perkoperasian sebagai upaya memajukan koperasi Indonesia. Salam Koperasi. (*)

Farid Jaelani
Mahasiswa STAIN Kudus, Jurusan Tarbiyah, Prodi Bahasa Arab

TAHUN pelajaran baru 2017-2018 setingkat sekolah dasar dan  menengah  sudah mulai berjalan beberapa hari yang lalu. Hal ini menandakan mata pelajaran yang akan disampaikan kepada  peserta didik  sudah mulai dipersoalkan dan dibahas sesuai dengan kurikulum yang dipakai oleh sekolah tersebut.

Tak hanya segi kurikulum yang dibahas tapi soal metode-metode pengajarannya hingga infrastrukturnya  pun juga ikut dibahas dalam rapat tahunan guru. Beberapa waktu lalu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prof Dr Muhadjir Effendy menggagas dan meluncurkan program full day school (FDS) atau sekolah sehari penuh. Program tersebut digadang-gadang dapat menciptakan karakter seorang siswa yang baru-baru ini dianggap mulai luntur.

Program tersebut memang baik jika diimplementasikan dengan benar dan tepat pada sasarannya. Tapi malah sebaliknya, program tersebut masih menuai pro kontra dari semua lapisan. Pasalnnya program tersebut dirasa terlalu cepat untuk diluncurkan dan diterapkan ke berbagai sekolah atau madrasah.              

FDS yang diluncurkan oleh mendikbud memang secara harfiah pembentukan karakterlah yang diutamakan. Namun , program tersebut cendurung seperti program pengawasan anak dalam sehari. Hal ini menandakan seolah-olah orang tua tidak percaya tentang tanggung jawab yang dimiliki oleh buah hatinya. Di kota misalnya, berbagai masalah yang sering  orang tua lakukan adalah lengahnya pengawasan.

Akibatnya timbul kegiatan negatif, seperti pelecehan seksual, penculikan dan lain-lain. Problem tersebutlah yang menjadi titik permasalahan terbitnya sekolah 5 hari oleh mendikbud. Belajar terus-menerus  memang dibolehkan dan dianjurkan , dan tentunya itu jauh lebih baik  dari pada sepulang sekolah peserta didik tidak punya kegiatan. Parahnya lagi mereka lepas pengawasan dari orang tua.

 Penawaran  FDS memang jauh lebih baik dari pada peserta didik lepas pengawasan dari  orang tuanya. Namun dalam penyelenggaraka program tersebut dalam sekolah atau madrasah tentunya ada penawaran harga yang lebih dibanding dengan penyelenggaraan pembelajaran reguler. Hal itu menandakan hanya siswa beruanglah  yang mampu mengakses program tersebut. Otomotis siswa yang kurang mampu tentunya tetap istiqomah dalam pembelajaran regulernya.

Keadaan Pendidikan di Indonesia                                                                                                           

Pendidikan di Indonesia dirasa masih ketinggalan jauh sama negara tetangga lainnya. Faktor yang mempengaruhi di antaranya adalah kurikulum pembelajaran serta sarana dan prasarana yang masih minim yang dianggarkan pemerintah. Apalagi yang sekarang digadang – gadang akan meluncurkan sekolah 5 hari yang notabenenya membutuhkan sarana dan prasarana yang lengkap dan memadai.

Berdasarkan data pada Raker Komisi X DPR RI dengan Mendikbud 21 Juli 2016, dari 1.833.323 ruang kelas, hanya  466.180 yang dalam kondisi  baik, sisanya              1.367.143 ruang kelas rusak dengan rincian 930.501 atau 51% rusak ringan, 283.232 atau 15% rusak sedang, 78.974 atau 4 % rusak berat dan 74.436 atau 4 % rusak total.                                                                                                                       

Tak hanya itu, kesiapan dalam menjalankan sekolah  sehari penuh juga harus menggunakan sarana dan prasarana yang layak. Jika disurvei  dari 217.781 sekolah, terdapat 104.081 yang belum memiliki peralatan pendidikan. Dijenjang SD dari 151.586 sekolah, baru 86.058 yang sudah memiliki alat pendidikan, sisanya 65.528 sekolah belum memilikinya. Di SMP dari total 39.787 sekolah, baru 25.559 yang sudah , baru 25.559 yang sudah memilikinya, akan tetapi 14.228 belum memiliki alat pendidikan. Padahal fasilitas adalah alat penunjang keberhasilan dalam kegiatan belajar mengajar.

Sudah sepatutnya pemerintah tidak terburu-buru dalam merubah mekanisme pendidika. Memang benar           pemerintah sigap dalam mengambil keputusan dalam memperbaiki pendidikan negeri ini. Akan tetapi , dilihat dari kesiapan dalam berbagai sekolah masih relatif lemah. Tak hanya fasilitas yang sering dibahas yang notabenya masih kurang lengkap.      

Guru, kata yang sering muncul dalam dunia pendidikan . Jika memang benar  full day school ini akan diterapkan serentak di Indonesia, maka  guru swasta yang kemungkinan  akan terkuras habis tenaga, waktu dan pemikirannya.

Bahkan waktu untuk bekerja sampingan pun akan tersita hanya untuk program FDS ini. Semua orang tahu  bahwa gaji guru swasta itu tidak seberapa, jika dibandingkan dengan guru PNS. Bahkan guru swasta yang mengajar madrasah ibtidaiyyah kadang masih ada yang menerima gaji  Rp 300.000 per bulan. Dan untuk  menambah penghasilan lain, mereka bekerja sampingan setelah mengajar

Menurut  Khofifah Indah Parawansa, menteri sosial, wacana sekolah sehari penuh belum bisa diterapkan di seluruh sekolah atau madrasah di Indonesia. Mengingat, persoalan  di daerah dan metode pembelajaran yang efektif sangat bergantung dengan situasi di daerah masing-masing. Sekolah sehari penuh ini sekiranya mungkin cocok diterapkan di daerah perkotaan yang rata-rata orang  tua mereka sibuk dengan pekerjaannya. Juga sangat cocok,  jika diterapkan di penitipan anak, yang kegiatannya super padat. Dan itupun,  harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang lengkap dan memadai.

Madrasah  Diniyah Terancam                                                                                                    

Madrasah diniyyah merupakan  suatu lembaga pendidikan yang berbasis pada keagamaan yang ranahnya pada jalur luar sekolah dengan meneruskan pendidikan agama Islam. Adapun cara pembelajaraanya memakai sistem klasikal. Lembaga pendidikan tersebut juga mempunyai beberapa tingkatan layaknya seperti sekolah umum lainnya, di antaranya tingkatan awaliyah, wustho , dan ulya.

Sejarah adanya lembaga agama ini memang sudah ada sejak jaman  penjajahan  dulu. Hal ini dibuktikan dengan umur rata-rata madrasah diniyah di Indonesia yang sudah mencapai puluhan tahun, bahkan ada yang mencapai 1 abad. Lembaga inilah yang memberi kontribusi terhadap nilai karakter dengan pendidikan agama  yang dapat melahirkan generasi penerus bangsa yang berbudi luhur.        

Namun sejak diluncurkannya program sekolah sehari penuh, seolah –olah mengagetkan beberapa pengurus madrasah ini. Hal ini dirasa kurang etis, karena madrasah ini biasanya mulai pembelajarannya pukul 14.00 sampai 16.00 WIB. Secara otomatis madrasah ini akan gulung tikar jika peserta didiknya masih berada di sekolah mengikuti sekolah sehari penuh  ini.                                                                

Lembaga  ini seharusnya diperhatikan karena sudah ikut andil dalam mencerdasakan anak bangsa. Perlu diketahui. Jika memang sekolah sehari penuh memang diterapkan, otomatis pendidikan di Indonesia ini mengkhususkan atau mendominasi mata pelajaran umum saja . Padahal mata pelajaran agamalah yang sering digunakan dalam bersosialisasi tertutama dalam akhlak karimahnya.

Apa jadinya nanti ketika Indonesia lepas tanpa adanya akhlak karimah. Sudah barang tentu kejadian kriminal berpeluang lebih terbuka lebar dilakukan anak-anak. Tawuran mudah terjadi, dan kriminal lainnya.

Tercatat pada tahun 2008, bahwa jumlah madrasah diniyah seluruh Indonesia adalah 37.102 unit. Mereka mendidik santri sebanyak 3.557.713 orang, dengan jumlah guru 270.151 orang. Angka tersebut bukanlah angka sedikit.  Tentunya jumlah guru yang begitu banyak yang ikhlas dalam mengajar, bahkan mereka tidak dapat tunjangan sertifikasi, namun mereka rela demi membentuk karakter seorang anak didik.

Oleh karena itu, sekolah sehari penuh atau full day school ini sebaiknya jangan terburu – buru diluncurkan supaya tidak menimbulkan persoalan –persoalan baru nantinya. Sebab program tersebut tidak hanya membutuhkan waktu belajar, tetapi fasilitas dan tenaga guru yang ekstra pun juga harus dibutuhkan. 

Dalam istilah kaidah ushul fiqih “ dar’ul mafasid muqoddamun ‘ala  jalibil  mashalih”  yang maksudnya menghindari atau mencegah kerusakan hendaknya didahulukan dibanding melakukan inovasi yang tak teruji.  Wallahu a’lam bishshowwab.

(Farid Jaelani, Warga Undaan, Kabupaten Kudus. Artikel ini dimuat MuriaNewsCom, Rabu 26 Juli 2017)

Muhammad Itsbatun Najih,
Warga Kudus

KEBERSAMAAN anak dengan kedua orang tua, terutama kepada Ibu, mulai berkurang. Kini, Ibu tidak sedikit yang bekerja hingga menjelang sore. Sementara Ayah, berkewajiban mencari nafkah. Anak, lantas diakrabkan kepada kerabat-tetangga atau nenek untuk asyik bermain bersama. Model pengasuhan ini menggantikan pengasuhan tempo dulu kala Ibu masih mempunyai waktu berlebih menceritakan aneka pengetahuan kepada si anak. Seiring laju modernitas, celah ini lantas ditangkap dengan pertanda menjamurnya penitipan anak. Di tempat yang sudah menjamah pedesaan ini, anak-anak bermain, makan, dan bersenang-senang bersama teman sebaya, sampai nanti orang tua menjemputnya.

 Lepas itu, anak di hadapkan dalam bingkai ajang persekolahan, sekadar main-main untuk lekas belajar agak serius. Membanjirlah tempat dengan sebutan kelompok bermain (KB) dan sekolah PAUD (pendidikan anak usia dini). Di taman kanak-kanak (TK), si anak diharap sudah bisa membaca, menulis, dan berhitung. Berdasar hal ini, kebersamaan orang tua dan peranan terutama si ibu sebagai elan vital dan subjek pertama mendidik anak, mulai tertanggalkan.

Gerak modernitas juga menghilirkan banyak lembaga formal pendidikan, seperti PAUD dan TK. Mereka berlomba menarik hati para orang tua. Semisal di TK ini, ditambahkan pengajaran bahasa asing. Dan di TK sebelah, tersedia lengkap fasilitas belajar dan sarana bermain. Dari sini, kiranya sudah dimunculkan benih-benih pemacuan agar si anak menjadi anak hebat dan jagoan; lancar berhitung, membaca, menulis, bernyanyi, berenang, bermusik, dan lainnya. Ada hasrat anak dijadikan orang tua sebagai manifestasi ukuran agar mampu menjawab tantangan zaman dewasa nanti.

Hal ini berlanjut kala mulai sekolah dasar (SD) terpatri sistem pemeringkatan (rangking). Si anak cerdas adalah yang memperoleh nilai/angka paling tinggi di hampir semua mata pelajaran, untuk kemudian menduduki rangking satu. Sebaliknya, anak-anak yang berkecenderungan biasa saja tidak ubahnya kebanyakan orang. Ironisnya, tak sedikit anak yang hanya unggul di satu mata pelajaran/keahlian, akan terpental dari apresiasi karena tak kebagian peringkat kelas. Dari sini, anak lantas dileskan agar ia menjadi andal berhitung. Dengan artian, sekadar agar nilai/angka matematika membaik; padahal ia unggul di ranah kesenian, atau misal pandai menggambar.

Fenomena ini lantas terus berlanjut hingga jenjang sekolah lanjut atas (SMA) dan kemudian si anak masuk ke perguruan tinggi (PT). Basis/pondasi yang kadung dibangun kurang tepat itu disebabkan si anak dan terutama orangtua abai dan alpa memetakan keistimewaan si anak sedari usia dini. Kita sudah sering mendengar bahwa setiap anak mempunyai keunikan dan spesialisasi masing-masing.

Menurut Idad Suhada (2016) dalam Psikologi Perkembangan Anak Usia Dini, harusnya, pemetaan dan pembacaan orang tua terhadap potensi otentik/bakat si anak sudah bisa ditemukan sejak usia balita. Kini, imbasnya kita pun akhirnya maklum dengan fenomena banyak mahasiswa merasa salah masuk jurusan/bekerja tidak sesuai “bakat”, lantaran sedari kecil tidak terlatih menemukan potensi otentik dalam dirinya.

Peran orang tua dalam memperkuat basis pendidikan si anak terlebih dahulu ditekankan perihal pentingnya kesadaran kepada orang tua agar mereka tidak menjadikan si anak sebagai ukuran pembanding terhadap anak lain. Si anak yang lebih berorientasi kepada dunia kesenian, akan tidak optimal manakala orang tua menghendaki untuk kuliah di jurusan arsitektur.  Fenomena jamak terjadi itu sedikit-banyak didasari oleh sekadar urusan sejauh mana keterjaminan finansial si anak di kemudian hari.

Unsur lain, adalah persaingan, menciptakan pemeringakatan di kelas. Anak diperlombakan agar unggul di semua mata pelajaran. Dan di sisi lain, menanggalkan optimalisasi potensi diri/bakat mereka. Manusia adalah makhluk unik yang berdimensi menjadi keberbedaan. Orang tua tidak perlu membandingkan anaknya yang lemah di bidang eksakta namun jago di ilmu sosial dengan anak tetangga yang juara olimpiade Fisika. Menurut kajian Psikologi Anak, kutip Idad Suhada (2016), bakat/potensi otentik diri adalah fitrah.

Seperti halnya ikan tidak akan pernah bisa  memanjat pohon sebagaimana kera tidak bisa berenang. Begitupun tingginya pohon kelapa, tidak bisa dibanding-bandingkan dengan tingginya pohon jambu. Semua anak mempunyai keistimewaan dan keunikan masing-masing. Yang mana satu dengan yang lainnya tercipta untuk saling melengkapi sebagai basis harmoni dan keselarasan kehidupan.

Dalam konteks sekarang, orang tua yang sibuk, bisa menyisipkan waktu belajar bersama si anak saat malam hari dan di akhir pekan. Dibutuhkan sinergitas dengan stakeholder pendidikan, guru sekolah PAUD, tentang potensi diri si anak untuk kemudian bisa dikembangkan dan dioptimalkan. Sinergitas bisa terlihat kala orang tua mengantarkan ke sekolah si anak untuk kemudian berbincang sesaat –namun kontinu tiap hari- kepada guru. Gelaran pertemuan berkala antara orang tua dan pihak sekolah juga penting. Terutama lagi, pemberian porsi pengajaran terkait moralitas dan tatakrama juga mendesak diberikan, sebagai pendidikan pengembangan mental si anak.

Boleh jadi si anak bakal stres bila tidak disesuaikan dengan minat dan bakatnya. Sudah saatnya meninggalkan anggapan bahwa sukses anak merupakan bukti kesuksesan orang tua. Sayangnya, model pemaksaan orang tua itu kini terwartakan ramai terjadi di Amerika Serikat.

Banyak orang tua sudah mendaftarkan calon anak mereka di sekolah-sekolah bergengsi begitu mereka hamil. Anak bak sudah diprogram dan setelah itu mereka diandaikan bakal lebih mudah masuk ke universitas top Amerika dan bekerja di perusahaan besar. Pun, memaksa si anak untuk lekas berlatih berenang agar cepat-cepat dapat mengikuti Olimpiade (Intisari, Mei 2017).

Kita tentu tidak menginginkan hal itu terjadi di sini; orangtua yang memaksa dan telah memprogram sebegitu rupa kepada si anak. Potensi diri otentik/bakat adalah sesuatu yang unik dan biasanya muncul secara alami. Tugas orang tua sekadar menganalisis bakat si anak dan mengembangkan potensinya di tengah kesibukan mereka yang bekerja dari pagi hingga jelang sore.    (*)

 (Muhammad Itsbatun Najih, Alumnus UIN Yogyakarta. Artikel dimuat MuriaNewsCom, pada Selasa/18/7/2017)

Bin Subiyanto M
Pegiat Ekologi  Pulau Panjang 1990 – Jepara Jateng

TERUMBU karang sebagai habitat adalah “Rumah Tinggal “yang nyaman bagi berbagai spesies organisme di laut. Ekosistem laut terumbu karang banyak yang  berada  di pantai. Tetapi ada beberapa tipe terumbu karang  yang hidup jauh di kedalaman  laut. 

Kehidupan terumbu karang dan upaya merawat kelestariannya telah lama menjadi perhatian khusus lembaga konservasi dunia. Terbukti, Conservation International (CI) meluncurkan film Virtual  reality berjudul “Valens Reef“. Film mengangkat cerita perjalanan ilmuwan  Ronald  Mambrasar dalam menjaga segitiga  terumbu karang di bentang laut  kepala burung, di barat laut Papua.

Pada pertemuan media bertajuk “Konservasi Laut di Raja Ampat dan Kaimana”  di Jakarta, Selasa 26 Juli 2016, ilmuwan senior  Conservation  International  M Sanjayan mengatakan,  Valens Reef  mengajak kita ke bawah laut Raja Ampat, melihat lebih 600 jenis terumbu karang  dan 1765 spesies ikan  yang hidup  di sana.

“Lokasi ini adalah  salah satu program konservasi laut  berbasis komunitas  yang paling  sukses  yaitu inisiatif bentang laut kepala burung,” katanya eyakinkan bahwa metode konservasi berbasis komunitas memang signifikan untuk membuat perubahan. Sekaligus menguatkan rasa cinta untuk laut Indonesia.

Namun apa hendak dikata, ketika  pada 4 maret 2017 yang lalu  kapal pesiar  MV Caledonia  kandas di perairan  Raja Ampat.  Kapal yang kandas bisa  diangkat  tetapi  merusak  1.600 meter persegi  terumbu karang aset dunia di Raja Ampat itu. Padahal telah ratusan tahun ekosistem  di barat laut Papua tersebut   menjadi habitat  ribuan spesies ikan.

Sementara itu nampaknya Kementerian Kelautan dan Perikanan RI  masih amat fokus pada pengawasan terhadap Illegal-Fishing. Menenggelamkan, menyikat dan menangkap Kapal Ikan Asing (KIA) pelaku pencurian ikan di wilayah kelautan  Indonesia.

Terkait KIA  Dirjen  PSDKP(Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan )  Kementerian Kelautan dan Perikanan, DR.Ir.Eko Djalmo MH, menyatakan bahwa pada 7 Maret 2017( tiga hari setelah peristiwa kandasnya Kapal MC Caledonia di Raja Ampat),  pihaknya telah menangkap  KIA  asal Vietnam dengan 44 awak kapal  di pulau Tiga Kumbik- Natuna.  Menyusul kemudian penangkapan empat KIA asal Pilipina, yang sedang penuh muatan ikan Cangkalang di wilayah laut Sulawesi pada 16 maret 2017.  Jadi total sampai bulan April sejak Januari 2017  KKP telah berhasil menangkap 106 KIA. 

Di tengah perhatian publik pada sigapnya PSDKP menangkap KIA. Ternyata ada fakta lain yang terabaikan.  Hal yang serupa di Raja Ampat Papua juga terjadi di kawasan Balai Taman Nasional di Kepulauan Karimunjawa, Kecamatan Karimunjawa, Kabupaten Jepara Jawa Tengah.  Proses kerusakan terumbu karang  di wilayah itu justru telah tercatat sejak awal tahun 2017  yang disebabkan benturan dasar kapal. Akibat kapal-kapal tongkang  yang  kandas lalu menabrak terumbu Karang. Ditambah efek lintasan kapal pengangkut  batubara dari Kalimatan ke Jawa.

Kerusakan terumbu karang yang semula 200 meter persegi di bulan Januari, menyusul laporan di bulan Maret telah bertambah  menjadi 1.660 meter persegi sebagaimana terungkap pada Rapat Dengar Pendapat  Komisi B DPRD Jawa Tengah, di Semarang, 21 Maret 2017. Tercatat kerusakan meliputi wilayah Pulau Gosong, Pulau Cilik  dan Pulau Tengah.

Tahun lalu sebagian wilayah pulau tersebut, merupakan area wisata snorkeling favorit untuk menikmati keindahan bawah laut berpadu dengan   gugusan bakau atau mangrove  yang memesona dan menghiasi di pesisir puluhan pulau-pulau kecil lainnya  di Karimunjawa.

Belajar dari  kerusakan terumbu karang di Raja Ampat Papua dan Karimunjawa serta memetik inspirasi film Virtual Reality  Valens Reef . Maka  harus terus diingat, bahwa terumbu karang yang hanya menghuni 0,2 persen permukaan bumi. Namun kehebatannya, terumbu karang berfungsi sebagai habitat  lebih dari 30 persen ikan di laut  dan menghasilkan nilai ekonomi sekitar  375 miliar US dollar / per tahun  untuk pangan, perlindungan kawasan pesisir serta pariwisata.

Urgensi perlindungan terumbu karang perlu menjadi perhatian ulang  Kementerian Kelautan dan Perikanan  RI. Selain berdasarkan pada   prinsip  pengelolaaan laut yang terintegrasi, produktif dan berkelanjutan serta berkeadilan. Juga  seharusnya berdasarkan pada sangat pentingnya  penegakan hukum  yang berkaitan dengan sangsi  terhadap pelaku perusakan terumbu karang. Tepatnya perlu ditinjau kembali UU No 5 tahun 1990, seperti juga yang diusulkan  seorang  anggota DPRD Jateng, yang menyebutkan bahwa perusak terumbu karang hanya dikenakan pidana 1 tahun  dan denda 50 juta.

 Jika demikian perundangan yang diberlakukan  maka  memang betul-betul ironis dan sungguh tidak berkeadilan. Karena hukuman dan denda tersebut sangat  ringan dibandingkan dengan akibat -kerusakan  yang berdampak pada nilai ekonomi bernilai miliar US dolar dan penyelamatan kembali sistem ekologi kelautan  yang memerlukan ratusan tahun.

Memahami bahwa perlindungan terumbu karang tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan penangkapan KIA yang merambah di wilayah  RI. Maka sudah mendesak keadaan sekarang ini agar Kementerian Kelautan dan Perikanan mengintensifkan pengawasan di wilayah kawasan Konservasi  Nasional  dan perairan- perairan lain habitat terumbu karang. 

Jangan hanya memandang bunga di taman yang jauh. Lihatlah bunga di balik jendela kamarmu. Jangan hanya menilai besarnya ancaman KIA pencuri ikan, tapi, lihatlah terumbu karang, yang sejatinya ia tidak hanya menghidupi ikan di laut, tetapi juga untuk kehidupan manusia.

(Bin Subiyanto M, Direktur PADERI (Pusat Analisis Demokrasi Ekonomi keRakyatanIndonesia). Tinggal di Kudus. Artikel dimuat MuriaNewsCom, pada Senin/19/6/2017)

Muhammad Yusril Muna
Alumni MA NU TBS Kudus

RAMADAN merupakan bulan yang sangat dirindukan seluruh umat Islam, karena sangat istimewa dibandingkan bulan lainnya. Di mana terdapat banyak keutamaan pada bulan suci Ramadan. Satu-satunya bulan yang tidak akan didapati pada bulan lain yaitu puasa Ramadan.

Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh magfiroh atau ampunan, dan juga bulan yang dijauhkan dari api neraka. Sebagaimana sabda Rasulullah :  “Apabila datang bulan Ramadan maka dibukakan pintu-pintu surga, ditutupkan pintu-pintu neraka dan setan-setan dibelenggu”.

Maka atas dasar itu umat Islam di bulan Ramadan berduyun-duyun untuk beribadah semaksimal mungkin dan lebih menyibukan diri berlomba-lomba melakukan kebaikan. Karena Allah sudah menjanjikan akan melipatgandakan pahala kepada siapapun orang yang melakukan kebajikan dan kebaikan di bulan suci Ramadan.

Di Indonesia mempunyai berbagai kegiatan mengisi bulan Ramadan. Salah satunya ngaji bandongan. Dalam  metode ini,  santri menggali ajaran Islam melalui kitab kuning atau kitab turats.  Istilah bandongan sendiri berasal dari bahasa Sund, Ngabandungan, yang berarti memperhatikan secara seksama atau menyimak.

Dengan metode ini seorang murid akan belajar menyimak secara kolektif, namun dalam bahasa Jawa, bandongan disebutkan juga berasal dari bandong yang artinya pergi berbondong-bondong. Hal ini karena bandongan dilangsungkan dengan peserta dalam jumlah yang relatif besar. Tradisi ini menjadi daya tarik tersendiri bagi umat Islam yaitu menghadiri majelis ilmu di bulan suci Ramadan,  dengan kegiatan ngaji metode bandongan untuk mendapatkan ilmu.

Dalam mempraktikan metode ini, seorang kiai akan membacakan, menerjemah, dan menerangkan  kitab kuning dengan penerjemahan bahasa Jawa zaman dahulu. Pada kenyataanya ngaji bandongan ini sudah menjadi andalan di setiap pesantren, bahkan di surau, di masjid ataupun dilembaga formal atau dalam lembaga formal biasa disebut dengan “ngaji kilatan”. Kitab yang digunakan kiai adalah kitab kuning klasik yang dikarang oleh ulama terdahulu. Kitab itu seakan menjadi literatur wajib sebagai sumber referensi untuk memahami ilmu agama seperti ilmu Fiqih, ilmu Tauhid, ilmu Tasawuf dan lain sebagainya.

Masyarakat sangat senang dan bersemangat untuk datang menghadiri majlis ilmu, hanya untuk mengikuti ngaji bandongan tersebut. Karena hanya ada pada bulan Ramadan saja dan tidak ada pada bulan lainnya, dengan maksud untuk mengisi amaliyah-amaliyah Sunah di bulan suci Ramadan.

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW.

مَنْ حَضَرَ فِيْ مَجْلِسِ العِلم فِيْ رَمَضَانِ كَتَبَ اللهُ تَعَاليَ بِكُل قَدَم سَنَة.

“Barang siapa yang menghadiri majlis ilmi pada bulan Ramadan, maka Allah akan menulis setiap (langkah) telapak kakinya dengan ibadah selama satu tahun.”

Seperti dikatakan di awal, bulan Ramadan merupakan bulan yang dianugerahkan oleh Allah SWT kepada seluruh umat Nabi Muhammad, yang didalamnya terkucurkan rahmat dan keutamaan yang diberikan seorang hamba yang ikhlas dalam menjalankan ibadah puasa dan ibadah-ibadah atau amaliyah-amaliyah lainnya.

Maka pada bulan Ramadan, seharusnya umat Islam untuk terus meningkatkan amal ibadahnya dan kebersihan hatinya untuk tidak melakukan hal-hal negatif atau maksiat dengan melakukan amaliyah-amaliyah Sunah yang ada. Agar di bulan suci Ramadan seorang hamba bisa beribadah dengan baik dan semaksimal mungkin.

(Muhammad Yusril Muna, alumni Pondok Pesantren Raudlatul Muta’allimin Kudus. Mahasiswa Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir UIN Walisongo Semarang. Artikel dimuat MuriaNewsCom pada Senin, 12 Juni 2017)

Wahyu Dwi Pranata
CEO Kudus Smart City Open Labs

PERMASALAHAN keakuratan data untuk mengambil keputusan merupakan pijakan awal sebagai parameter adil atau tidaknya sebuah kebijakan, karena data yang akurat akan mempengaruhi ketepatan dari keputusan yang diambil. Dengan tepatnya keputusan tersebut, menjadikan tidak ada pihak yang dirugikan. Lalu pertanyaannya ialah bagaimana menyajikan data yang akurat untuk pengambilan keputusan ? jawabannya adalah harus tersedia sebuah data center yang terintegrasi dari berbagai sektor di E-Government pemerintahan, data tertentu seharusnya dipublikasikan kepada khalayak. Data center tersebut yang bisa dijadikan bahan pemimpin dalam “ber-ijtihad” untuk kemaslahatan umat. Dalam hal ini mengambil keputusan yang lebih baik bagi pemerintah.

Tentunya dalam membangun pusat data (Data Center) membutuhkan sebuah perumusan yang matang. Harus ada pakar teknologi serta pakar di masing-masing sektor pemerintahan. Lalu apa untungnya data center ? sebagai contohnya seperti ini : Facebook terbentuk dari jutaan manusia yang telah terdaftar, sedikitnya 1,4 Miliar orang pada kuartal I 2015 meningkat 13% dibanding tahun sebelumnya. Sedangkan jumlah penduduk Indonesia hanya 256 juta jiwa. Ini berarti perusahaan Facebook mengelola lebih banyak data kependudukan dari pada Indonesia. Banyaknya data yang terkumpul itulah yang kemudian dikelola dan menjadi bahan pengembangan perusahaan.

Jika kita tahu, di Facebook kita bisa mengambil keputusan berdasarkan data yang mereka miliki. Misalnya kita ingin memperkenalkan suatu produk untuk kawasan tertentu (misal : Indonesia) maka Facebook akan menampilkan iklan tersebut hanya pada akun yang bermukim atau berasal dari wilayah yang dimaksud. Jika ada perusahaan ingin mengiklankan pembalut maka Facebook bisa menyediakan layanan bagi perusahaan tersebut untuk menampilkan iklan hanya untuk perempuan dengan rentang umur 16-46 tahun (perkiraan masa menstruasi pada perempuan).

Data yang dimiliki Facebook juga tidak terbatas untuk kepentingan bisnis semata. Dalam bidang budaya Facebook bisa membaca pola komunikasi suatu wilayah melalui status, foto atau video yang dibagikan. Facebook bisa mengatakan bahwa masyarakat generasi muda Indonesia gemar melakukan pembicaraan secara aktif dimedia sosial. Dan kini Facebook telah memanfaatkan datanya untuk membuat sebuah peta (3 W) kepadatan penduduk untuk mengetahui seseorang sedang di mana dan melakukan apa dengan kerahasiaan data pribadi tetap terjaga.

Menurut Keera Morrish yang bekerja di Facebook sebagai Digital Humanitarian, data tersebut pernah digunakan untuk membantu gempa Ekuador. Dan tentunya data yang mereka miliki digunakan pula untuk mengambil keputusan guna mengembangkan Perusahaan Facebook.

Masih kurang jelas gambaran manfaat data center ? pada intinya dengan kepemilikan sebuah data center, Kita bisa membuat keputusan lebih akurat serta efisien dan efektif. Karena data center memiliki ciri khas sebagai data yang terpusat dan terintegrasi. Data tersebut menjadi data handal karena minim duplikasi.

Konsep Data Center

Untuk membangun sebuah data center dengan kapasitas data yang besar, seseorang harus memperhatikan bagaimana topologi (struktur) perancangan hardware yang akan dibangun. Topologi tersebut akan berpengaruh pada keamanan dan kecepatan akses terhadap data. Ada banyak topologi yang bisa digunakan, tentunya disesuaikan dengan struktur data center yang akan dibangun.

Data center yang dibangun oleh sebuah kawasan (daerah) bisa bisa dimanfaatkan untuk kepentingan sosial, politik, ekonomi, pengembangan wisata, atau perihal lainnya. Data center tersebut bisa terdiri dari data kependudukan, data geografis (peta), data iklim, data kebencanaan, data perdagangan dan masih banyak data lain yang dapat disinkronisasikan.

Namun, dalam pemerintahan, data yang paling sering digunakaan adalah data kependudukan. Data ini yang menjadi penting untuk disatukan dengan yang lain agar tidak ada ketimpangan data (redudancy). Sebagai contohnya untuk menghitung jumlah pemilih (DPT) dalam Pemilihan Umum, kita sering kali mempertanyakan keakuratan data yang disajikan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Banyak orang-orang teriak bahwa datanya tidak sesuai dengan data yang dimiliki Badan Pusat Statistik (BPS). Data warga miskin yang digunakan untuk penyaluran kartu sakti, bantuan sosial, program kesehatan dan lain sebagainya. Berlatar pada pentingnya keakuratan data kependudukan semacam itulah yang menjadikan alasan bahwa hadirnya data center bisa menjadi solusi.

Data Center, Kota Cerdas (Smart City) dan Internet of Things (IoT)

Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk mempercepat pembangunan daerah merupakan salah satu ciri sebuah kota bisa dikatakan cerdas. Kota cerdas (Smart City) memiliki beberapa komponen yang di antaranya : smart people, smart environment, smart mobility, smart economy, smart goverment dan smart living. Teknologi menjadi penopang (back bone) utama dalam akselerasi pembangunan. Teknologi masuk dalam ranah pendidikan sebagai sarana memperluas ruang belajar, menawarkan konsep pendidikan tanpa batas ruang dan waktu yang digemari, juga melalui inovasi media pembelajaran berbasis digital.

Teknologi masuk di ruang ekonomi menjadikan berbelanja hanya dengan jari. Teknologi kawin dengan kebudayan seperti Jepang yang maju, namun tetap menghargai nilai-nilai luhur nenek moyangnya. Teknologi hadir di ruang keluarga seperti perangkat google home yang bisa menyalakan musik, dan mematikan lampu dengan perintah suara. Open data oleh pemerintah melalui Application Programming Interface (API) yang bisa dimanfaatkan oleh pihak lain.

Sekarang bisa kita tengok sebuah negara tropis dengan luas wilayah yang tak seberapa, Singapura berhasil mengembangkan desain kota, salah satun lokasinya Garden by the Bay yang menyejukkan mata serta hati.

Namun apa daya, panggang jauh dari api, selama ini konsep yang telah ada tentang Smart City belum bisa diwujudkan secara utuh, terkhusus pada integrated system for all purpose pada sebuah daerah. Karena menurut pengamatan penulis selama ini masing-masing Satuan Kerja Peragkat Daerah (SKPD), dan dinas masih belum maksimal dalam hal koordinasi untuk membentuk satu kesepahaman pembangunan. seharusnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ( Bapedda) berupaya lebih keras agar berhasil menjembatani pihak-pihak tersebut.

Contohnya untuk sistem peringatan dini bencana banjir, Pemerintah Kudus bisa membuat sistem terintegrasi dari alat detektor banjir yang ada di sekitar sungai dan terkoneksi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), rumah sakit, kepolisian, dan alarm yang ada bagi masyarakat setempat. Sistem tersebut bisa menyajikan data berupa ketinggian air secara akurat, luasan lokasi yang terdampak banjir dan jumlah korban banjir  secara berkala. sistem ini dimaksudkan agar kejadian bencana bisa dicegah atau ditanggulangi secara cepat melibatkan pihak-pihak yang terkoneksi.

Desain Sistem

Pembuatan sistem terintegrasi dalam skala besar untuk pemerintahan alangkah baiknya menggunakan desain Top to Bottom atau Top-Down (desain dari tingkatan atas ke bawah), di mana analisa kebutuhan secara makro dilakukan terlebih dahulu, kemudian dibreak down menjadi analisa kecil dimasing-masing divisi. desain sistem dengan cara ini menjadi lebih efektif dan efisien untuk proyek pembangunan infrastruktur teknologi dalam skala besar. namun sebaliknya, proses desain Bottom to Top(Bottom-Up) akan menghabiskan sumber daya jauh lebih banyak karena dalam kenyataanya untuk mengurus perubahan topologi dan sinkronisasi data dari masing-masing divisi membutuhkan waktu yang lebih panjang. Ini yang membuat desain dan implementasi sistem Bottom-Up menjadi tidak cocok untuk projek skala besar atau lebih baik kita menggabungkan keduanya.

Mendorong Peningkatan Peran serta Masyarakat

Nanti seiring munculnya beragam aplikasi (terintegrasi) untuk mendukung Smart City dalam suatu pemerintahan. Pemerintah harus mulai memikirkan juga bagaimana masyarakat bisa terlibat aktif dalam proses pembangunan. Dalam mensukseskan pembangunan berbasis Smart City, pemerintah perlu mengajak masyarakat untuk berperan aktif. Dalam hal ini masyarakat memiliki peran penting terkait smart people, yang merupakan salah satu dari ke enam element Smart City.

Peran serta masyarakat ini bisa dibentuk melalui karakter peduli, keepo (memiliki rasa ingin tahu), dan tidak gagap teknologi. Pembentukan karakter tersebut alangkah baiknya dimulai secepat mungkin, yang pertama tentu saja melalui keluarga. Keluarga adalah tempat karakter bisa terbentuk. Pemerintah bisa memperluas dan memperbanyak access point bersama sampai ke desa-desa atau wilayah terpencil (internet masuk desa). Karena selama ini penulis amati letak dari access point bersama (sebut saja wifi id) malah diletakkan di tempat strategis perkotaan. Cara memperluas jaringan ini seharusnya diinisiasi oleh pemerintah, misalnya pemerintah bekerja sama dengan provider tertentu dan mempersiapkan anggaran.

Alangkah baiknya kini paradigma pembangunan kita harus melihat bahwa desa merupakan masa depan dari kehidupan manusia. Menurut sebuah studi menyatakan 82,37% manusia akan hidup di kota pada tahun 2045. Teori tersebut tidak menyebutkan bahwa ramalan itu bukan efek dari urbanisasi (perpindahan orang dari desa ke kota), melainkan dari pertumbuhan jumlah penduduk serta akibat dari pembangunan desa menjadi kota.

Jika kita bisa mengantisipasi data statistik di atas maka desa bisa menjadi lebih siap dalam menghadapi globalisasi. Dengan adanya access point bersama ditingkatan masyarakat desa, ini bisa membentuk keluarga cerdas memanfatkan internet maka ke depannya akan terbentuk Smart Community pada tataran desa.

Contohnya desa-desa di Kudus penghasil tebu, jahe merah, ketela, sayuran, jeruk pamelo, dan hasil pertanian lainnya bisa dengan mudah mencari informasi melalui internet tentang pemeliharaan, cara memanen, dan harga jual dari komoditi tersebut. Ini juga bisa menghilangkan adanya tengkulak-tengkulak nakal di bidang komoditi pertanian.

Selain itu pemerintah juga bisa menyampaikan informasi secara cepat ke desa-desa melalui sambungan internet. Misalnya, pemerintah bisa menyajikan harga kebutuhan pokok di setiap pasar yang ada di Kudus, ini bermanfaat sekali bagi petani di desa yang akan menjual hasil pertaniannya ke pasar. Mereka bisa memilih tempat untuk menjual dagangannya berdasarkan informasi harga jual tertinggi di pasar.

Kata-kata penutup : pada mulanya ekplorasi teknologi dilakukan untuk kebaikan umat manusia, tetapi entah kenapa kejahatan bisa merusaknya.

(Wahyu Dwi Pranata, Tinggal di Kudus. Artikel ini dimuat di MuriaNewsCom pada Senin (5/6/2017)

Farid Jaelani, Alumni Madrasah Assalam, Kabupaten Kudus

PENDIDIKAN merupakan alat ampuh untuk pemutus kebodohan. Tak hanya itu pendidikan juga sangat penting bagi sebuah bangsa. Sebab, maju atau tidaknya sebuah bangsa itu tergantung pada tingkat pendidikan serta kualitas sumber daya manusianya. Selain itu juga pendidikan merupakan senjata penanggulangan kemiskinan baik jangka panjang maupun menengah.

Menurut Prof H Mahmud Yunus, pendidikan adalah usaha-usaha yang sengaja dipilih untuk mempengaruhi dan membantu anak dengan tujuan peningkatan, keilmuan, jasmani dan akhlak. Sehingga secara bertahap dapat mengantarkan si anak kepada tujuannya yang paling tinggi.                                                

Berbicara tentang pendidikan, memang benar pendidikan seharusnya sudah tidak asing di telinga anak Indonesia. Namun pada kenyataan anak di Indonesia masih ada yang belum mendapatkan pendidikan sama sekali terutama di daerah  pelosok desa. Padahal anak merupakan generasi emas bagi tonggak kejayaan Indonesia.

Selain  itu anak merupakan masa depan bangsa dan negara. Dengan demikian pemerintah sebaiknya benar-benar memperhatikan kualitas pendidikan bahkan harus merata tidak ada kesenjangan baik di desa maupu di kota.

Dengan merealisasikan program tersebut maka  dibutuhkan kerja sama antara orang tua, guru ataupun pemerintah. Di ASEAN, Indonesia termasuk negara yang penggaran pendidikannya lebih tinggi dari pada negara lain. Namun pada kenyaatan Indonesia masih ada warganya yang kekurangan dalam hal pendidikan.

Tingginya biaya pendidikan di Indonesia membuat kalangan menengah ke bawah tidak dapat menjangkaunya. Melihat kondisi anak pedesaan yang hidup di perkotaan harus rela banting tulang untuk mencari biaya tambahan hanya untuk mempertahan hidupnya.  Selain itu, bagi anak pedesaan yang tak mampu mengejar kerasnya hidup di perkotaan, maka akan tereleminasi bahkan ia rela harus menyisihkan uang jajannya.

Apakah ini yang dinamakan pendidikan merata?Pendidikan memang hak setiap warga negara. Lantas bagaimana nasib anak desa yang ingin sekolah atau melanjutakan studinya? pendidikan di negeri surga ini seolah- olah hanya dimiliki oleh orang elite saja.

Bermodalkan kemampuan ekonomi yang lebih ditambah dengan kecerdasan berpikir tinggi. Merupakan  hal pendukung pendidikan yang lebih cerah. Orang tua mereka yang berpenghasilan lebih, dapat menyekolahkan anaknya  terutama sekolah yang favorit dengan sarana dan prasarana yang lengkap, ditambah lagi guru yang lulusan luar negeri yang dijamin keprofesionalnya.

Lain halnya, dengan anak biasa yang hidup pas-pas. Mereka mati-matian bersekolah hanya saja terbengkalai dengan biaya.                                                     

Tentang Anak Desa                                                                      

Anak desa merupakan anak yang tinggal di hamparan desa atau tinggal jauh dari perkotaan. Berbicara tentang anak desa tentu perlu yang disoroti adalah pendidikanya. Anak desa tentunya perlu sekali pembinaan pendidikan. Melihat aktivitasnya tentunya sangat berbeda dengan aktivitas anak kota. Aktivitas anak desa, biasanya pergi ke ladang setelah pulang sekolah. Kadang-kadang, seharian penuh berada di ladang. Artinya bahwa, waktu untuk belajar mereka tidak lagi punya. Bahkan mereka kadang tidak sempat sekolah hanya untuk menyisihkan waktunya untuk di ladang.

Melihat aktivitas anak desa tentunya miris, tentang waktu pembagiannya untuk belajar. Hal ini memang sikap dari kedua orang tuanya yang kurang perhatian terhadap pendidikan anaknya. Kadang jika anak tersebut tidak membantu kedua orang tua, ia tidak akan diberi makan oleh orang tuanya.  Hal tersebut tidak menafikan bahwa orang tuanya tidak memperhatikan waktu belajarnya. Artinya, anak tak bisa sekolah jika mereka tidak mau ke ladang atau ke sawah.

Alhasil, alih-alih membuka mata pelajaran sekolah yang lalu atau mengerjakan PR pada hari semalam, justru anak langsung bergegas tidur karena kelelahan. Betapa perihnya anak yang serba kekurangan terutama di desa. Mereka bisa sekolah, kalau dia harus pergi ke ladang. Berbeda dengan anak perkotaan, mereka tak lagi menopang beban hidup atau perkonomian keluarga. Mereka disuguhi hanya belajar dan bermain. Jika mereka kurang puas dengan pelajaran di sekolah, mereka bisa ikut bimbingan belajar.                  

Dengan demikian para orang tua harus benar-benar memperhatikan anaknya. Generasi emas Indonesia itu datang dari berbagai lapisan, tak hanya dari anak perkotaan. Tapi anak desa pun bisa berprestasi bahkan bisa mengalahkan anak perkotaan.                       

Pendidikan Mahal

Mahalnya pendidikan di Indonesia merupakan kabar yang tidak asing lagi. Berbagai keluhan masyarakat tentang mahalnya menyekolahkan anaknya ke jenjang lebih tinggi, kadang masih melekat erat di desa. Tak hanya itu kadang ada kabar tak mengenakan tentang rusaknya bangunan sekolah, bahkan ada sekolah yang kekurangan ruang belajar dan minim tentang sarana dan prasarana.

Padahal jika dilihat APBN, pemerintah selalu menganggarkan dana untuk pendidikan 20%. Anggaran tersebut justru paling besar dari pada anggaran-anggaran lainnya. Entah apa yang menyebabakan mahalnya pendidikan di Indonesia, sehingga masih ada rakyat Indonesia yang buta huruf dan tidak melanjutkan pendidikan kejenjang lebih tinggi.  Padahal pendidikan gratis  telah diamati oleh masyarakat jasa sektor pendidikan sebagai hak sosial, ekonomi dan budaya yang seharusnya difasilitasi oleh pemerintah.           

Pembayaran pajak oleh rakyat kepada pemerintah seharusnya mampu memberikan suplai dana keringan pendidikan. Tapi pada kenyataannya, pajak yang setiap tahunnya dibayarkan kini tak ada hasil untuk keringanan pendidikan. Seharusnya masyarakat yang membayar pajak dapat subsidi oleh pemerintah, ketika mereka menyekolahkan ke sekolah negeri.            

Menurut deret ukur, bahwasanya pendidikan saat ini semakin mahal, tapi tidak ada jaminan kualitas tersendiri. Begitu sebaliknya jikalau itupun murah pasti kualitas tidak menjadi jaminan. Hal ini dirasa tidak sebanding dengan apa yang sudah ada di masyarakat mengeluarkan pajak setiap tahunnya tapi pendidikan masih tak menjadi jaminan.

Kecurangan-kecurangan  birokrasi dalam pengelolaan dana anggarannya masih misteri .Diduga, itu akibat praktik korupsi. Pihak sekolah pun kadang masih haus dengan uang yang seharusnya ia berikan pada anak didiknya. Tapi pada kenyataannya masih ada pihak sekolah yang membebani biaya sekolah, padahal biaya itupun sudah ditanggung oleh pemerintah.

Alhasil, keterbukaan dalam peran pengelolaan dana  pendidikan perlu dipertanggung jawabkan. Sebab, masih banyak anak- anak pinggiran yang mempunyai cita- cita setinggi langit. Jangan sampai mimipi itu hilang begitu saja hanya karena terbengkalai dana. Sebab maju atau tidaknya negeri ini  ada di tangan generasi penerusnya.

Beasiswa Yang tak Tepat sasaran

Mendapat beasiswa merupakan dambaan semua orang . Tapi lain ceritanya dengan besiswa yang khusus untuk kaum miskin. Beasiswa miskin selalu menjadi perdebatan di kalangan masyarakat. Tentunya dengan beasiswa tersebut yang layak menerima adalah kaum miskin. tapi pada kenyataannya yang menerima adalah kaum beruang.      

Hal ini pernah diungkapkan oleh Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi M Nashir bahwasanya ia pernah tertipu oleh mahasiswanya, saat ia masih menjabat menjadi  Rektor Universitas Diponegoro Semarang. Mahasiswanya ikut program Bidikmisi dengan mengajukan foto rumah miskin tapi setelah diteliti, mahasiswanya mempunyai rumah lain yang mewah dan mempunyai mobil pajero.                                      

Kasus tersebut merupakan ketidakadilan dalam penerimaan beasiswa. Hal demikian pemerintah harus peka dalam memberikan dana miskin tersebut. Masih banyak orang miskin yang ingin anaknya sekolah tapi jatah mereka diambil oleh orang yang tak bertanggung jawab. Padahal pemerintah selalu memberikan bantuan miskin per siswa per tahunnya ditingkatkan yaitu SD / MI menjadi  Rp 450 rib,  SMP / MTs menjadi Rp 750 ribu dan SMA/ SMK/ MA menjadi Rp 1 juta, selain itu terdapat tambahan manfat untuk mengurangi beban biaya hidup sebesar Rp 200 ribu bagi siswa dari keluarga pemegang kartu perlindungan sosial.                    

Dengan bantuan sebanyak itu mungkin pemerintah khususnya lagi birokrasi sekolah atau madrasah sebaiknya harus benar-benar mengelola dengan baik dan tepat sasaran. Jangan sampai siswa yang mendapatkan bantuan miskin adalah siswa yang kaya raya.   Oleh karena itu, pemerintah sebaiknya harus benar-benar memperhatikan warganya terutama dalam hal pendidikan. Masih banyak orang-orang pinggiran yang putus sekolah hanya gara-gara biaya yang melambung tinggi. Mereka juga ingin sekolah, layaknya orang yang mampu.

Permasalahan – permasalahan dalam dunia penddikan merupakan tanggung jawab semua pihak. Semoga ke depan dunia pendidkan semakin maju dan mampu bersaing dengan negara maju. Wallahu a’lam bishowab. (*)

 (Farid Jaelani, Anggota Klub Bahasa Arab UIN Walisongo Semarang, warga Desa Wates, Undaan, Kudus. Artikel ini dimuat MuriaNewsCom, Selasa 30 Mei  2017).                                                                                  

Intan Puteri Yokebeth, Bioteknologi Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta

SIAPA yang tidak mengenal penyakit demam berdarah dengue (DBD)? Penyakit yang telah lama menghantui masyarakat karena dapat mengancam jiwa. Penyakit demam berdarah disebabkan oleh virus dengue yang dibawa oleh nyamuk Aedes Aegepty. Virus tersebut disalurkan melalui aliran darah manusia setelah nyamuk yang terinfeksi virus demam berdarah dengue menggigit manusia.

Penyakit DBD biasanya ditandai dengan demam, lemah, gelisah, nyeri pada ulu hati disertai tanda perdarahan dikulit berupa bintik perdarahan, lebam, kadang-kadang mimisan, berak darah, muntah darah, kesadaran menurun atau shock,nyeri pada pergerakan bola mata dan beberapa gejala lainnya

Wabah DBD juga menghantui masyarakat Kabupaten Kudus terutama ketika memasuki musim peralihan atau yang biasa dikenal dengan pancaroba. Cuaca yang panas menjadi hujan, datang bergantian dengan selang waktu yang cepat.

Kondisi itu berpotensi menimbulkan banyaknya genangan air tempat nyamuk bersarang. Selain faktor cuaca tingginya temuan kasus DBD di Kabupaten Kudus salah satunya, diduga karena banyaknya industri yang menjadi tempat berkumpulnya banyak orang.

Ketika salah satu orang terserang DBD, biasanya mudah menular ke warga lainnya.  Faktor minimnya pengetahuan masyarakat Kabupaten Kudus tentang demam berdarah dengue juga menjadi salah satu penyebab tingginya temuan kasus.

Adapun upaya pencegahan demam berdarah yang dapat dilakukan untuk menghindari wabah demam berdarah yaitu :

1. Pemerintah memberikan edukasi kepada masyarakat tentang demam berdarah dari cara penularannya, gejala dari demam berdarah, dan penanganannya.
2. Melakukan penyemprotan atau pengasapan (fogging) secara bersama dalam di satu wilayah (serempak).
3. Masyarakat melakukan proteksi diri terhadap demam berdarah dengan cara menggunakan obat nyamuk, kelambu, lotion anti nyamuk agar tidak tergigit oleh nyamuk Aedes Aegepty dan menghilangkan kebiasaan menggantung pakaian di kamar

Namun sebenarnya untuk menghindari wabah demam berdarah di Kabupaten Kudus sangatlah mudah, kunci utamanya adalah masyarakat Kabupaten Kudus tidak membiarkan adanya air tergenang yang banyak terjadi saat musim hujan, baik d idalam rumah maupun di luar rumah sehingga nyamuk Aides aegepty  tidak dapat bersarang dan berkembangbiaknya di air tegenang tersebut.

Selain itu masyarakat Kabupaten Kudus juga harus menjaga kebersihan lingkungan sekitar dan melakukan 3 M  yaitu

1. Menguras

Membersihkan (menguras) tempat penyimpanan air seperti tempayan, bak kamar mandi/WC, ember, gentong dll. Paling tidak seminggu sekali dilakukan pengurasan secara rutin.

2. Menutup

Menutup rapat-rapat tempat penampungan air seperti tempayan, drum, ember, gentong dan lain sebagainya, agar nyamuk tidak bisa masuk dan berkembang biak di tempat-tempat tersebut.

3. Mengubur

Kubur atau timbunlah barang-barang bekas, seperti kaleng bekas, ban bekas, botol-botol pecah dan lain-lain yang dapat menampung air hujan, agar tidak menjadi tempat berkembang biak nyamuk.

Ternyata mencegah terjadinya wabah DBD sangatlah mudah. Banyak cara yang sangat mudah dijalankan terutama bagi masyarakat Kabupaten Kudus jadi mulailah menjaga lingkungan sekitar dan tetap rutin melakukan kegiatan 3 M di Kabupaten Kudus untuk mewujudkan kota bebas demam berdarah.

(Intan Puteri Yokebeth, warga Kudus, Jawa Tengah. Artikel ini dimuat di MuriaNewsCom, Rabu 24 Mei 2017)

Bin Subiyanto M. Pendamping  Transportasi Wisata dan UMKM  kawasan Menara Kudus

SEPULUH tahun  terakhir  jumlah rombongan peziarah ke makam Sunan Kudus di bilangan Kudus Kulon  meningkat sangat luar biasa. Angkanya sepuluh  kali lipat dari  tahun sebelumnya. Rata- rata setiap hari  7.954  peziarah. Data itu merupakan hasil penelitian penulis 100 hari  dalam tahun 2016, kecuali pada Ramadan.

Planologi Islam         

Setiap hari, ruas jalan di depan kompleks masjid Menara Kudus,  berjajar mobil parkir. Saking padatnya, kendaraan meluber ke jalan  di luar kawasan. Oleh karenanya,  pemkab  akan menata lokasi wisata religi tersebut agar bisa mewadahi membeludaknya peziarah.

Tercatat  terdapat 500 becak wisata  dan 800 ojek  yang bersiklus mengantar peziarah dari dan ke terminal induk wisata.

Setelah turun di kawasan Menara  semua rombongan ziarah yang berasal dari segala penjuru kota segera bersimpuh mendekat dan membaca doa,tahlil untuk Kanjeng Sunan Kudus. Selesai doa, peziarah beralih meninggalkan makam, berseloroh dahulu di serambi sebelah kanan dan kiri  Maqsjid Al Aqsa. Hampir sebagian besar berfoto selfie dengan latar Menara Kudus.

Sebelum pulang, peziarah biasanya menunaikan salat wajib dan sunnah lebih dulu. Kemudian rombongan berjalan  meninggalkan masjid, makam dan menara Kudus. Mereka lantas naik becak wisata dan ojek yang parkir di Taman Menara.

Bangunan Taman Menara  merupakan wajah baru  yang  semula  adalah peninggalan “Kota Awal”  di masa Wali Kanjeng Sunan Kudus. Ada pohon beringin yang sekarang masih  kokoh.  Yang  pada masa wali, pohon untuk mengikatkan tali sapi. Saat itu,  Sunan Kudus kerap memberi  penjelasan tentang sikap toleransi  sosial keagamaan. Termasuk kepada pemeluk agama hindu.

Konon, dari tahun ke tahun, pohon beringin membesar  dan bersamaan itu pula lokasi tersebut berkembang menjadi pusat kota awal Kota Kudus. Ada pasar, transportasi berupa dokar krangkeng, dokar putri, dan dokar  manten. Semuanya ditarik oleh satu kuda sejenis andong.

Di masa Awal Kota Kudus berdiri,  di sekitar beringin Menara  tidak pernah ada bencana, panas terik ataupun banjir. Kedamaian perdagangan  tercipta karena suasana santri yang mengutamakan bersih diri dan bersih hati, termasuk mereka kalangan pedagang.       

Setiap hari, pada masa Sunan Kudus atau Syekh Jakfar Sodiq ,pada  Abad XV, sesudah salat subuh, biasanya jemaah berjalan-jalan, semacam kegiatan ‘Car Free Day’. Di sana ada  keindahan suasana pagi saat para pedagang menggelar  berbagai dagangan.

Biasanya, pedagang menggelar dagangan dengan meja seadanya, tikar buatan sendiri, dan kursi dingklik duwur.

Dokar andong putri berlalu –lalang. Dari arah barat dan utara terkadang parkir di dekat Menara. Dari dokumen  jurnalis Belanda, menemukan  potret, ada dua andong dan sejumlah sais/kusir sedang bergaya di depan Menara.

Pasar Beringin Menara, peninggalan Sunan Kudus , dalam analisa Planologi  sesudah abad  XV,  diperkirakan merupakan bagian penting  embrio kota. Dengan Alun-alun di tengah, berupa lapangan, dan sebelah  barat  adalah masjid (Menara).

Sedangkan   sebelah utara rumah para pemuka ulama, wali, dan sunan. Dengan sebutan daerah  ndalem, lalu sekarang  dinamakan  Kelurahan Langgar Dalem. Penataan tersebut mengalami pergeseran selama  lebih dari 200 tahun.

Oleh sistem pemerintahan kolonial, semua tatanan  kota awal tersebut berubah dengan model  kadipaten.  Hanya Pasar Menara  yang masih dipertahankan oleh rakyat Kudus,  hingga lahirnya para  usaha jenang,  serta para pedagang kecil dan usaha lain yang terkait di akhir abad XIX – awal abad XX.

Di pasar inilah para pedagang kecil, dengan wadah tampah  berjualan  jadah pasar, jajanan  tradisional seperti  jenang lunak  atau bubur jenang, gethuk, cethot, orog-orog kelapa, pecel, klepon Jowo dan lain-lain. Ada juga alat rumah tangga, pisau, gunting, dan jarum benang.

Pada akhir abad XIX  seringkali  para kiai pun singgah  ke bakul-bakul  jajan di pasar.  Demikian dekat ulama dengan rakyatnya. Para kiai ingin mendengar suara hati  rakyat,  terlebih karena para beliau saat itu sedang merencanakan pembangunan  serambi besar bagian depan Masjid Menara yang sekarang melindungi  Lawang Kembar depan.

Dengan potret kehidupan pedagang, santri dan etika  yang berlaku di seputar  masjid Menara  maka tergambar  nuansa Kudus. Yakni Kudus dalam identitas bagus artinya santun, beradab,jujur,  dan rajin mengaji, serta pintar dagang  disingkat gusjigang.

Nasionalisme         

Dalam catatan sejarah terungkap bahwa  di lingkaran  beringin Menara, jauh sepeninggal Sunan Kudus ,tradisi wali itu  dilanjutkan oleh  para kiai, pengusaha muslim dan pemuda sekolahan Belanda,  serta  Jemaat Klentheng (Warga Cina )  yang letaknya di sebelah timur Menara.

Mereka  sering melakukan “Njagong” atau diskusi ringan  untuk menata kehidupan Kota Kudus sebelum menjadi bentuk kabupaten.

Sedemikian kebersamaan  etnis  serta  kerukunan antar dan  inter umat beragama  terjalin sejak dahulu. Masyarakat  Kudus berkarakter sosial kritis . Tidak mudah dipengaruhi, kokoh dalam prinsip, dan tidak bisa ditawar. Tidak heran jika  integritas  masyarakat Kudus tetap utuh  hingga kini.

Dalam perspektif  psikologi agama, pemeluk Islam di Kudus sangat  fanatik    terhadap akidah keimanan  serta prinsip syariahnya. Tetapi tidak ada sikap- membenci  agama lain. Pengamalan Islam diterjemahkan dalam sikap damai dalam sozial dan saling menjaga kenyamanan bermasyarakat. 

Namun bisa pula  bereaksi ekstrim  manakala  terganggu ibadahnya  dan dihina simbol  serta tokoh panutannya. Hal ini pernah  terjadi  saat konflik etnis pada 10 oktober 1918. Tetapi itu  dengan cepat  segera reda. Saat itu berkat  tokoh berpengaruh  yang  bisa melerai, yaitu  H Oemar Said Tjokroaminoto ( HOS Tjokroaminoto- Guru Keislamannya Bung Karno). 

Jadi  kesimpulannya   ada beberapa butir ajaran wali dalam sozial keIslaman. Bahwa selain ada toleransi   terhadap  umat beragama lain, juga rasa kebersamaan. Tidak mempersoalkan  perbedaan etnis dan  warga lain ketika  membangun kota atau Negara. Itulah dasar-dasar nasionalisme Sunan Kudus  yang hendak diturunkan  pada umat Islam.

Sehingga  bisa dikatakan  bahwa Sunan Kudus  memiliki konsep Etika Politik  membangun kota (Negara) dalam kemajemukan. Dan prinsip menjunjung  pluralitas atau kemajemukan itulah yang kemudian di abad XXI ini menjadi salah satu  unsur  cikal bakal  yang melahirkan  Islam Nusantara. 

Oleh karena itu sebagai pengikut Kanjeng Sunan Kudus  tidak elok lagi dalam kancah politik apa saja meluruhkan  kesadaran kemajemukan dalam Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

(Bin Subiyanto M, Direktur PADERI (Pusat Analisis Demokrasi keRakyatan Indonesia),   Pendamping  Transportasi Wisata dan UMKM  kawasan Menara Kudus. Artikel ini dimuat di MuriaNewsCom, Selasa 9 Mei 2017)

M Agus Yusrun Nafi’, S. Ag, M. Si adalah Ketua Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam (FKPAI) Kankemenag Kabupaten Kudus

ISRA Miraj di kalangan santri dan pesantren merupakan hal yang wajar, dan bersifat rutin diadakan pada 27 Rajab. Yang di dalam kajian peringatan, biasanya dibahas  tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW melaksanaan Isra dan Miraj untuk menghadap Allah SWT, disertai dengan pengalaman Rasulullah melakukan perjalanan tersebut. Hingga akhirnya mendapatkan amanat untuk diri dan umatnya berupa kewajiban pelaksanaan salat lima waktu tiap hari.

Namun di sisi lain, ternyata perjalanan Isra Miraj Rasulullah mempunyai makna yang luas. Di samping makna normatif yang terbiasa terbaca dan terdengar oleh masyarakat, yakni makna psikologis. Karena itu perlu diketahui supaya masyarakat sangat detail dan holistik dalam memahami makna perjalanan Isra Miraj Rasulullah.

Ini berarti Isra Miraj merupakan perjalanan psikologis yang perlu diketahui umat Islam sebagai bentuk pemahaman perjalanan. Supaya dapat dielaborasikan dengan makna yang lain dan mendapatkan pemahaman yang luas, dan bisa direalisasikan di kalangan masyarakat Islam Indonesia.

Menghayati Makna Isra Miraj

Salah satu problem pemahaman peringatan Isra Miraj yang kita hadapi selama ini adalah, bagaimana peringatan tersebut dilaksanakan dengan baik sehingga masyarakat yang mengikuti peringatan tersebut ada perubahan yang signifikan dan positif dalam kehidupan kesehariannya setelah mendengarkan pemaparan kajian.

Perjalanan Isra Miraj kalau dikaji mengandung beberapa dimensi penghayatan makna di dalamnya. Pertama, Tes Keimanan. Fenomena tes merupakan hal yang bersifat hukum alam (sunatullah). Misalkan orang yang akan masuk di perguruan tinggi seperti saat ini harus mengikuti tes seleksi masuk di perguruan tersebut. Hal tersebut terjadi pada keyakinan umat Islam dalam meyakini perjalan Isra Miraj. Di mana Nabi Muhammad setelah melakukan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsha, kemudian melakukan Miraj ke langit ke tujuh dan sampai ke Sidratul Muntaha.

Peristiwa tersebut memberikan ujian keimanan atau tes dengan sesuatu yang bersifat gaib, sehingga akal hanya sarana untuk memahami sesuatu. Tidak sampai dengan mendewasakan akal. Dan yang paling tepat untuk memahaminya dengan pendekatan iman dan ciri orang bertaqwa adalah salah satunya iman kepada yang gaib.

Kedua, transportasi perjalanan. Ketika Rasulullah SAW sedang tidur di Kakbah kemudian didatangi dan dibangunkan oleh malaikat Jibril serta memberikan kendaraanya yang disebut buraq dan diillustrasikan dengan bentuk lebih besar daripada keledai tetapi lebih kecil dari bagal, dan kecepatannya seperti kecepatan perjalanan cahaya bahkan mungkin bisa lebih.

Secara psikologis, dapat diartikan kalau seseorang ingin melakukan sesuatu harus ada sarana yang akan yang dipergunakan untuk perjalanan tersebut. Salat merupakan sarana orang yang beriman dalam perjalanan menghadapi hidup ini dan senantiasa harus konsisten, jejek, istikamah mulai awal sampai akhir.

Ketiga, guide (penunjuk jalan). Dalam setiap hal dibutuhkan suatu petunjuk, misalnya ketika ingin berpergian membutuhkan sarana, peta, kompas untuk menunjukan ke mana arah kita pergi. Hal tersebut bisa dilihat dalam perjalanan Isra Miraj Rasulullah yang disediakan guide yang istimewa oleh Allah SWT berupa malaikat Jibril yang senantiasa mendampingi dan memberi instruksi dalam melaksanakan perjalanan tersebut menuju Sang Pencipta Alam.

Keempat, perlu bekal dan kesiapan. Di samping membutuhkan sarana dan petunjuk jalan, seseorang yang akan melakukan perjalanan memang harus siap atau dipersiapkan. Hal ini digambarkan dalam perjalanan Isra Miraj, sebelum berangkat, Nabi disiapkan dengan jalan dibedah oleh malaikat Jibril sebagai lambang insyiroh (lapang dada), kemudian dicuci dan dibersihkan hatinya dengan iman, islam dan ilmu serta hikmah sebagai bekal hidup dalam penghambaan ke Allah.

Kemudian disediakan dua minuman, yakni satu gelas berisi arak dan satu gelas berisi susu segar, kemudian Nabi memilih susu segar. Hal tersebut menggambarkan, Nabi memilih Islam sebagai agama fitrah, tauhid dan murni. Sedangkan minuman yang berisi arak dan tidak dipilih oleh Nabi merupakan permasalahan yang dijauhinya, bahkan sampai sekarang ini menjadi permasalahan yang sangat serius melanda semua negara termasuk Indonesia seperti penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Kelima, berhenti pada tempat tertentu. Dalam setiap perjalanan tentunya kita akan melewati suatu daerah dan berhenti pada suatu daerah tertentu yang dikenal dengan istilah pos atau bila menggunakan kendaraan bermotor akan berhenti terminal. Demikian pula Nabi oleh malaikat Jibril diminta untuk berhenti pada tempat tertentu misalnya thoibah, madyan, thursinai, baitul lahin, baitul maqdis.

Di samping itu, Nabi menjumpai para nabi pada setiap langitnya dan juga mengimami para nabi dan rasul. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kehidupan umat manusia ini ada suatu kesinambungan antara satu dengan yang lain, dan memang diakui bahwa para nabi dan rasul membawa risalah yang sama, yaitu agama tauhid dan juga simbol globalisasi.

Keenam, wisata (religius). Saat ini diakui oleh para ahli psikologi bahwa wisata merupakan kebutuhan jiwa. Di samping itu rekreasi juga merupakan terapi kejiwaan, hal ini dialami oleh Nabi yang menurut kacamata manusia biasa mengalami kesedihan pada saat cobaan dari Allah datang bertubu-tubi. Cobaan dari para kaum kafir quraisy yang menyiksa bahkan membunuh umat Islam, ditinggal mati oleh dua orang yang terkasih yaitu Siti Khadijah dan Abu Thalib.

Sehingga pada saat tidur di kakbah, datanglah malaikat Jibril dengan membawa buraq untuk mengajak Nabi SAW berwisata religius, seolah-olah Allah akan menghibur sekaligus menunjukkan ayat-ayat kekuasaan Allah. Dan sekarang ini mulai dikembangkan dengan wisata religius di dunia pariwisata.

Ketujuh, oleh-oleh dari sebuah perjalanan. Sebagai manusia biasa, seseorang akan terikat oleh hukum alam, salah satunya adalah orang akan menanyakan buah tangan dari sebuah perjalanan aktivitas. Demikian juga Nabi Muhammad setelah melakukan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsha, kemudian melakukan Miraj ke langit ketujuh dan sampai ke Sidratul Muntaha.

Peristiwa tersebut, menandai bahwa Rasulullah SAW telah mencapai derajat yang tidak dapat disanggupi oleh malaikat Jibril dan membuktikan bahwa manusia memang diciptakan pada posisi yang paling terhormat, paling baik dan paling mulia.

Dan hasil akhir perjalanan Isra Miraj adalah memperoleh perintah secara langsung dari Allah SWT yaitu perintah salat sebagai alat penghubung langsung antara bumi dan langit, dan merupakan kontak antara makhluk dengan khaliq.

Demikian gambaran perjalanan Isra Miraj yang mempunyai makna yang mendalam dan bisa direalisasikan oleh umat Islam Indonesia dalam menata diri sendiri, masyarakat dan bangsa Indonesia, semoga bermanfaat, amiin. (*)

(M Agus Yusrun Nafi’, S. Ag, M. Si juga Pengasuh Pondok Pesantren Putra Putri Sirajul Hanan Jekulo Kudus. Artikel ini dimuat MuriaNewsCom, Senin 24 April 2017).

Arie Hendrawan, Guru SMAI Al Azhar 14

TAHUN 2017 adalah tahun yang krusial bagi pendidikan menengah, sebab mulai tanggal 1 Januari 2017 otoritas pengelolaan pendidikan menengah akan dilimpahkan dari pemerintah kabupaten atau kota (Pemkab/Pemkot) kepada pemerintah provinsi (Pemprov). Pengalihan kewenangan pengelolaan tersebut disahkan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Di satu sisi, alih kelola pendidikan menengah ke provinsi memang memiliki sejumlah dampak positif. Pertama, regulasi tersebut membuat distribusi pengelolaan pendidikan nasional lebih fokus dan efisien dengan rincian pendidikan tinggi (Dikti) dikelola pemerintah pusat, pendidikan menengah (Dikmen) dikelola pemprov, dan pendidikan dasar (Dikdas) dikelola pemkab/pemkot.

Kedua, menciptakan pemerataan mutu pendidikan. Selama ini, dalam satu provinsi umumnya hanya terdapat beberapa kabupaten atau kota yang mempunyai mutu dan prestasi di bidang pendidikan yang baik. Dengan pelimpahan otoritas tersebut, pemprov berhak merotasi dan memutasi guru serta kepala sekolah berprestasi di seluruh wilayah dalam rangka ekuivalensi.

Akan tetapi, di sisi lain alih kelola tersebut juga menimbulkan ekses negatif. Salah satu yang memicu kontroversi adalah terancamnya nasib pendidikan menengah gratis. Sebelumnya, banyak kabupaten atau kota yang telah menerapkan kebijakan itu, seperti contoh di Surabaya, Jember, dan Karanganyar. Namun, saat ini anggaran pada tingkat provinsi sudah tidak mungkin lagi mengkaver semuanya.

Mencari Formula Terbaik

Mencermati problematika yang ada, pemerintah daerah harus segera mencari formula terbaik untuk memperjuangkan pendidikan menengah gratis. Dalam konteks ini, jika tidak bisa diimplementasikan pada setiap anak, setidaknya “beleid” tersebut dapat diarahkan bagi mereka yang benar-benar membutuhkan. Tentu akan menjadi sebuah kemunduran bila program kontributif itu justru dieliminasi.

 Di sini pemerintah daerah bisa mengambil beberapa kebijakan. Pertama, lebih mengoptimalkan Bantuan Khusus Siswa Miskin (BKSM). Terkait teknisnya, pemprov perlu meminta data siswa miskin dari seluruh pemkab/pemkot agar dapat dilakukan verifikasi. Di samping itu, pemkab/pemkot juga bisa ikut berpartisipasi dengan mekanisme penyaluran kartu subsidi pendidikan bagi warganya.

Kedua, pemkab/pemkot yang sudah menjalankan pendidikan menengah gratis dapat berkomunikasi dengan Pemprov dan pemerintah pusat untuk menyalurkan dana hibah kepada warganya melalui pemprov. Secara umum, hal tersebut sebenarnya telah diatur dalam pasal 47 ayat 1 Permendagri No. 13 Tahun 2006 yang membuka peluang distribusi bantuan keuangan antar pemerintah daerah.

 Ketiga, pemprov dan pemkab/pemkot dapat menggali potensi komite sekolah sebagai sumber keuangan alternatif. Hal itu juga sekaligus meningkatkan peran serta masyarakat (community empowerment). Dalam Permendikbud No. 75 Tahun 2016 telah disebutkan, bahwa menggali potensi komite sekolah bukan berarti menarik dana dari wali murid, tetapi mencari dana luar seperti CSR, alumni, dan sebagainya.

Political Will Pemerintah

Dalam konstitusi, pemerintah menjamin hak untuk memperoleh pendidikan bagi setiap warga negara. Hal tersebut berusaha dilakukan dengan kewajiban alokasi anggaran pendidikan yang mencapai minimal 20 persen pada APBN maupun APBD. Meskipun demikian, realitasnya masih banyak masyarakat yang belum terjamah pendidikan sampai di tingkat menengah.

Oleh sebab itu, sejumlah pemkab/pemkot berinisiatif menyelenggarakan wajib belajar 12 tahun dengan cara memprodeokan pendidikan menengah. Diharapkan, akses masyarakat terhadap pendidikan menengah akan naik, terutama untuk mereka yang memiliki kemampuan finansial rendah. Kebijakan tersebut adalah sebuah langkah maju dan sudah selayaknya dipertahankan.

Pada esensinya, pendidikan menengah gratis masih mempunyai kans untuk dipertahankan selama ada politcal will dari pemprov dan pemkab/pemkot. Keduanya harus duduk satu meja dalam mencari kebijakan serta payung hukum yang tepat tanpa melanggar regulasi yang telah lebih dulu ada. Jangan sampai, visi pemerataan mutu pendidikan justru mengorbankan aksesibilitas masyarakat.

Para penganut teori “human capital”  berpendapat, pendidikan adalah investasi profitabel yang memberikan manfaat moneter dan non moneter (Geske dan McMahon, 1982). Di samping itu, nilai balik (rate of reterun) dari investasi pendidikan juga lebih tinggi jika dibandingkan investasi fisik di bidang lain. Jadi, masih ada alasan untuk tidak mengikhtiarkan pendidikan menengah gratis?

(Arie Hendrawan, Kelahiran Kudus, Guru SMAI Al Azhar 14; Anggota Diskursus Kebijakan Publik. Artikel ini dimuat MuriaNewsCom, Senin17 April 2017).

Iswatun Ulia, Mahasiswa UIN Semarang

In politics if you want anything said, ask a man, If you want anything done, ask a women.

(The Iron Woman, Margareth Hilda Thatcher)

PERAN perempuan tidak bisa dilepaskan dari setiap lini kehidupan. Dalam keluarga misalnya, perempuan memiliki tugas dan kodrat menyelesaikan segala keperluan rumah tangga, yang dalam bahasa Jawa dikenal sebagai 3M, macak (berhias), masak (memasak), manak (mempunyai anak). Namun dalam ranah sosial, eksistensi  perempuan sempat mengalami kemunduran, terutama saat berlakunya patriarki, yang mana menganggap bahwa laki-laki memliki kedudukan lebih tinggi dibanding perempuan. Istilah domestikasi, marginalisasi dan pengibu rumah tanggaan menjadi platform tanpa memandang kelas sosial perempuan berasal.

Pengusungan kesetaraan gender saat ini, nampaknya telah sedikit membuahkan hasil, hal ini terlihat pada partisipasi perempuan dalam pentas panggung politik.

Sebelum Indonesia menjadi Negara demokrasi, potret partisipasi perempuan dapat kita tilik pada era kolonialisme Belanda.  Dalam konstruksi sosial masyarakat yang menganggap bahwa perempuan sebagai inferior laki-laki, terlihat bahwa R.A Kartini mampu  memperjuangkan hak asasi perempuan dalam memperoleh pendidikan. Lain halnya dengan Supeni, yang dikenal sebagai politikus perempuan yang menduduki jabatan penting di parlemen.

Pada zaman Orde Baru pula, partisipasi perempuan dalam kancah politik sangat dibatasi. Perempuan memiliki hak memilih dan dipilih setiap lima tahun sekali, namun perempuan hanya diperkenankan untuk menggunakan hak memilihnya. Hal ini berarti dalam pemilu, suara perempuan digunakan untuk memperbesar suara perolehan dari sebuah partai.

Dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 2003 tentang pemilu telah dijelaskan bahwa keterwakilan perempuan dalam politik memiliki persentase sebanyak 30%. Hal ini semestinya dijadikan angin segar bagi perempuan untuk menjadikan dirinya sebagai wakil masyarakat di pemerintahan. Sekaligus dapat mendorong aktivis perempuan untuk selalu bergerak  masif memajukan diri dan menyuarakan persoalan kemiskinan, kekerasan seksual kesehatan, dan segala permasalahan perempuan.

Indonesia pada kepemimpinan era Presiden Jokowi, setidaknya telah menyingkirkan sejenak sistem patriahi yang telah lama menjajah eksistensi perempuan, terutama di kancah politik.

Pada Minggu, 26  Oktober 2014 Presiden  Jokowi telah resmi mengumumkan susunan kabinet kerja yang berjumlah 34 menteri, di mana delapan di antaranya adalah perempuan. Dalam penyusunan kabinet ini, keterlibatan perempuan dalam panggung politik lebih banyak dibanding dengan kabinet kepemimpinan pada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa sepak terjang perempuan mengalami peningkatan.

Partisipasi aktif perempuan tersebut dalam kancah politik maupun bidang lainnya tentu bukanlah berasal dari  perempuan biasa, melainkan perempuan yang memiliki kesadaran, cara pandang, dan memiliki keberpihakan untuk memajukan diri dan kaumnya yang tertinggal. Sekaligus, dapat serta memberikan sumbangan yang berarti bagi masyarakat dan negara.

Sebagaimana kita ketahui, pengaruh Hindhuisme dari India telah memberikan pengaruh dalam khazanah budaya Indonesia yang multikultur dan mengenalkan tokoh Dewi Saraswati. Dewi Saraswati merupakan sosok yang ideal bagi perempuan karena digambarkan memiliki empat tangan yang memegang lontar, bunga,  tasbih dan sitar serta berdiri di atas bunga teratai.

Analogi tersebut menyiratkan bahwa perempuan harus memiliki pengetahuan, kecantikan batin, iman yang kuat serta harmoni dalam berkomunikasi serta mampu berdiri kuat dalam berbagai kondisi.

Dalam bahasa sansekerta dikenal pula istilah Rupasampat Wahyabyantara, yang berarti kecantikan perempuan yang utuh dan bersinar merupakan harmoni antara kecantikan lahiriah (outer beauty) dan batiniah (inner beauty). Dewi Saraswati merupakan gambaran yang ideal dan tak lekang oleh zaman, hingga di era globalisasi ini, penggambaran perempuan yang sesuai kodratnya adalah sosok yang multi dimensi harus bersikap dan berperan dalam masyarakat.

Adanya hal tersebut semestinya menjadikan kita dapat menghindari pandangan negatif bahwa perempuan tidak  lebih rendah dari pada laki-laki. Melalui derasnya arus informasi dan kecanggihan teknologi, perempuan dapat meningkatkan kualitas diri melalui pencarian pengetahuan, baik melalui jalur instansi pendidikan tinggi maupun peningkatan kemampuan diri (skill). Hingga pada akhirnya, keterlibatan perempuan dalam dunia politik tidak diragukan lagi. Waalhua’lam bisshowab. (*)

 (Iswatun Ulia, Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang. Artikel ini dimuat MuriaNewsCom, Kamis 13 April 2017).