PT Indocement Kaji Perintah Presiden Jokowi Soal KLHS Pegunungan Kendeng

Direktur Utama PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk Christian Kartawijaya (kanan) memberikan keterangan kepada awak media, sebelum putusan PTTUN Surabaya. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Direktur Utama PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk Christian Kartawijaya (kanan) memberikan keterangan kepada awak media, sebelum putusan PTTUN Surabaya. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

MuriaNewsCom, Pati – PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk sampai saat ini masih belum memberikan statemen resmi terkait dengan perintah Presiden Joko Widodo soal Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk Pegunungan Kendeng.

KLHS sendiri merupakan sebuah studi analisis daya dukung dan daya tampung yang komprehensif untuk mempelajari Pegunungan Kendeng. Kajian di Pegunungan Kendeng tersebut melalui perintah Jokowi akan dikoordinir secara langsung oleh Kantor Staff Kepresidenan. “Perintah Pak Presiden lewat Pak Teten Masduki sedang dipelajari. Belum ada pernyataan resmi dari kami terkait dengan hal itu,” ujar Adam Rinaldi, perwakilan PT Indocement, Kamis (4/8/2016).

Di sisi lain, Ketua Jaringan Masyarakat Pegunungan Kendeng (JMPPK) Gunretno mengaku tengah menyiapkan upaya hukum sampai tingkat kasasi di Mahkamah Agung (MA). Upaya itu dilakukan, setelah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Surabaya mengabulkan upaya banding yang dilakukan Pemkab Pati dan PT Indocement.

“Kami tengah menyiapkan kasasi. Sebab, ada kejanggalan dalam putusan Majelis Hakim PTTUN Surabaya. Salah satu hakimnya punya rekam jejak yang buruk, karena pernah diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” tegas Gunretno.

Editor : Kholistiono

 

Hanya Raih Adipura Kirana, Ini Kekurangan Pemkab Jepara

adipura

Bupati Jepara Ahmad Marzuqi saat menerima piala Adipura Kirana usai diarak keliling Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Pemerintah Kabupaten Jepara tahun ini mendapatkan penghargaan berupa piala Adipura Kirana. Piala tersebut se-level dengan piala adipura-adipura sebelumnya yang didapatkan oleh Kota Ukir.

Pemkab Jepara belum mampu meraih penghargaan Adipura tertinggi yakni Adipura Paripurna.

Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Jepara Fathurrahman membeberkan kekurangan Kabupaten Jepara dalam perlombaan bidang kebersihan tersebut. Salah satunya adalah tidak memiliki kreasi yang luar biasa dalam memanfaatkan limbah atau sampah yang ada di Kabupaten Jepara.

“Memang masih kurang, kita belum bisa menemukan kegiatan yang benar-benar luar biasa. Misalnya penggunaan limbah mebel diolah menjadi energi atau yang lainnya. Sebab, selama ini Jepara sudah terkenal dengan mebelnya,” ujar Fathurrahman kepada MuriaNewsCom, Selasa (2/8/2016).

Menurutnya, sejauh ini pihaknya bersama tim dan instansi terkiat lainnya baru meraba-raba dan mencari sesuatu yang luar biasa tersebut. Pandangan ke arah pemanfaatan limbah mebel memang sudah ada. Hanya, pihaknya belum memiliki konsep yang matang.

“Kami nanti akan coba menggandeng desa-desa yang memang sudah menjadi sentra mebel. Seperti Demangan, dan Petekeyan. Di sana sudah ada embrio dari program PNPM mengenai pemanfaatan limbah mebel. Kalau bisa disigergikan malah bagus,” terangnya.

Lebih lanjut dia mengemukakan, ketika dua desa tersebut bisa disinergikan untuk pemanfaatan limbah agar memiliki produk luar biasa yang diunggulkan. Maka bukan menjadi hal yang mustahil Kabupaten Jepara tahun depan bisa meraih piala Adipura tertinggi.

“Kalau untuk masalah kebersihan secara umum sudah bagus dan cukup. Tempat Pembuangan akhir sampah juga sudah cukup standar meskipun memang perlu dikembangkan lagi. Harapannya tahun depan bisa meraih piala yang lebih tinggi lagi levelnya,” imbuhnya.

Editor : Akrom Hazami

 

80 Kepala Keluarga Jepara Ditargetkan Gunakan Gas Metan

TPA BANDENGAN 2

Pipa penyalur gas metan nampak terlihat di atas tumpukan sampah di TPA Bandengan. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Sejak tahun 2015 lalu sedikitnya 30 hingga 40 kepala keluarga (KK) telah memanfaatkan gas metan untuk keperluan memasak. Tahun ini ditargetkan, pemanfaat gas metan mampu bertambah dibanding dari tahun lalu yakni sekitar 80 KK.

Hal itu disampaikan Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Jepara Fathurrahman. Menurutnya, gas metan tersebut berasal dari pengelolaan sampah di tempat pembuangan akhir (TPA) Bandengan. Setalah sempat dimanfaatkan untuk internal TPA pada tahun 2014 lalu, gas metan mulai disalurkan ke warga sekitar TPA pada 20165 kemarin.

“Tahun ini targetnya bertambah dua kali lipat, sekitar 80 KK yang bisa memanfaatkan gas metan untuk kebutuhan sehari-hari,” ujar Fathurrahman kepada MuriaNewsCom, Senin (1/8/2016).

Dia mengemukakan, pengelolaan gas metan itu dilakukan di TPA Bandengan, kemudian disalurkan ke rumah-rumah warga melalui pipa. Sejauh ini tidak ada penarikan biaya untuk pemasangan pemanfaatan gas metan.

“Tahun lalu bahkan warga juga diberi kompor. Mereka tidak dipungut biaya, kecuali untuk perawatan kalau ada yang rusak harus diperbaiki,” terangnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, beberapa kajian telah dilakukan. Terutama terkait jangkauan dan banyaknya warga yang disaluri gas metan. Dia mengaku pengembangan terus dilakukan termasuk bagaimana memanfaatkan sampah agar bermanfaat.

“Pendanaan dari pemerintah, sehingga warga tidak perlu khawatir untuk masalah biaya. Sedangkan dari segi bahaya atau tidaknya gas metan, kami pastikan aman karena kami sudah melakukan kajian, dan memang aman bagi kesehatan saat digunakan untuk masak,” imbuhnya.

Editor : Akrom Hazami

 

Kampungmu Kurang Asri? Bacalah Trik Hebat Ala Dusun di Kudus Ini

Warga membuat biopori di Kampung Iklim di Dusun Kauman, Ngembalrejo, Bae, Kudus. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Warga membuat biopori di Kampung Iklim di Dusun Kauman, Ngembalrejo, Bae, Kudus. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 
MuriaNewsCom, Kudus – Kampung Iklim di Kudus yang bertempat di Dusun Kauman Desa Ngembalrejo Bae Kudus, merupakan satu-satunya di wilayah itu.

Ada alasan khusus kenapa bisa disebut Kampung Iklim. Kampung Iklim merupakan kampung yang mampu beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Khususnya terhadap pencegahan bencana dan mampu mengikuti perubahan iklim.

Kepala Dusun Kauman Umar Khattab mengatakan kalau di kampungnya terdapat di RW 4 Desa Ngembalrejo. Masyarakat sangat kompak untuk mewujudkan wilayah agar semakin nyaman dan tanggap bencana.

“Semenjak banjir besar dulu, kami berkumpul untuk mencari solusi. Kami ini korban. Harus ada solusi untuk menanganinya,” katanya kepada MuriaNewsCom.

Pihaknya menempuh berbagai upaya. Seperti memperbanyak pepohonan. Baik yang besar maupun yang jenis bunga atau sayuran. Bahkan, tiap rumah sudah sadar dengan banyak menanam tumbuhan.

Warga juga memilah sampah. Mulai dari sampah organik, nonorganik, plastik kaca, botol plastik, dan lain sebagainya.

Sampah yang terkumpul, diolah dan dimanfaatkan. Warga mengupayakan pengolahan sendiri untuk dimanfaatkan lagi. Sehingga tidak ada sampah yang keluar.

“Kami juga membuat program ribuan biopori. Hingga kini sudah ada 1600 biopori. Kami menargetkan akan semakin menambah biopori untuk resapan air,” imbuhnya

Dia berharap daerah lain mampu meniru. Hal itu untuk membuat daerah yang lebih sejuk, serta daerah yang aman .

Editor : Akrom Hazami

 

 

Ada Kampung Iklim di Kudus yang Bikin Bangga

Warga berada di Kampung Iklim di Dusun Kauman, Bae, Kudus. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Warga berada di Kampung Iklim di Dusun Kauman, Bae, Kudus. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 
MuriaNewsCom, Kudus – Kudus ikut berpartisipasi dalam ajang perlombaan tingkat nasional yang bertajuk Kampung Iklim. Meski tidak ada persiapan khusus yang dilakukan, namun ada perwakilan dari Kudus yang mampu lolos di tingkat Nasional.

Kepala Kantor Lingkungan Hidup Heru Subiyantoko mengatakan, perlombaan tersebut merupakan perlombaan di 2016. Sedangkan kampung yang dipilih adalah Dusun Kauman, Desa Ngembal Rejo, Kecamatan Bae.

“Kami memilih dusun tersebut karena sudah siap. Dibandingkan daerah lain, belum ada yang siap. Terbukti, dusun itu mampu lolos ke tingkat nasional, dalam perlombaan ini,” katanya kepada MuriaNewsCom, Jumat (29/7/2016).

Menurutnya, sebelum Dusun Kauman, lokasi lain yang sedang menjadi sasaran adalah Desa Wonosoco, Undaan dan Desa Tumpang Krasak. Namun kedua desa tersebut dianggap belum siap.

Kampung Iklim, merupakan kampung yang minimal satu RW atau satu dusun yang kompak dalam perubahan iklim. Kesadaran masyarakat sangat dibutuhkan dalam menyikapi iklim yang semakin berubah ini.

“Jadi adaptasi masyarakat sangat penting, terlebih lagi untuk wilayah yang rawan bencana, bagaimana bisa menghadapinya dan mempersiapkan,” imbuhnya

Menurutnya, pihak pemkab terus mendorong terbentuknya Kampung Iklim. Tidak hanya satu desa saja, melainkan desa lainnya juga didorong ke sana.

Editor : Akrom Hazami

 

LMDH juga Diajak Pantau Hutan Selama Musim Kemarau

f-kebakaran

MuriaNewsCom, Rembang – Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan Dinas Pertanian dan Kehutanan (Dintanhut) Rembang bakal memantau secara intens kawasan hutan yang ada di wilayah setempat. Dalam hal ini, mereka juga mengajak Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) untuk ikut serta berpartisipasi dalam memantau hutan.

Kepala Bidang Kehutanan pada Dintanhut Rembang Prasetyo mengatakan, setidaknya ada 84 desa di Rembang geografisnya berada di dekat kawasan hutan. “Dari 84 desa ini tergabung dalam LMDH. Diantaranya untuk KPH Mantingan ada sebanyak 40 desa dan KPH Kebunharjo ada sekitar 44 desa,” katanya.

Dalam hal ini, LMDH akan dilibatkan untuk ikut menjaga dan mengantisipasi adanya kebakaran hutan. Untuk itu, pihaknya bakal melakukan koordinasi. “Dengan kerjasama dari semua pihak, kita harapkan ada informasi yang cepat terkait pengawasan hutan ini,” ungkapnya.

Pihaknya juga mengimbau kepada warga untuk lebih berhati-hati dalam menyalakan api atau membuang puntung rokok, di sembarang tempat, apalagi pada saat kemarau. Karena, dikhawatirkan bisa menimbulkan kebakaran.

Editor : Kholistiono

Antisipasi Kebakaran Hutan, Dintanhut Rembang Gandeng MPA

 Kabid Kehutanan pada Dintanhut Rembang Prasetyo (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)


Kabid Kehutanan pada Dintanhut Rembang Prasetyo (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom, Rembang – Untuk mengantisipasi adanya kebakaran kawasan hutan, kini Dinas Pertanian dan Kehutanan (Dintanhut) Rembang menggandeng masyarakat peduli api (MPA). MPA ini sendiri merupakan bentukan Dinas Kehutanan Provinsi Jwa Tengah.

Kepala Bidang Kehutanan pada Dintanhut Rembang Prasetyo mengatakan, forum masyarakat peduli api yang dibentuk oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jateng pada 2015 itu, diharapkan bisa membantu untuk mencegah adanya kebakaran hutan. “Yang tergabung dalam MPA itu terdiri dari masyarakat yang ada di kawasan hutan, unsur pemerintahan dan beberapa organisasi lain yang peduli lingkungan,” ujarnya.

Ia katakan, meskipun Kabupaten Rembang sebagian besar merupakan kawasan pesisir, namun, di wilayah ini juga terdapat sekitar 23 ribu hektare wilayah hutan. “Untuk kaawasan hutan yang ada di Rembang itu seluas sekitar 23 ribu hektare. Kawasan itu berada di bagian selatan Rembang. Di antaranya ialah Kecamatan Sumber dan Kecamatan Sale,” ungkapnya.

Dia menambahkan,  meskipum saat ini tidak ada laporan kebakaran hutan, namun pihaknya akan selalu memantau kawasan hutan. “Pantuan ini, kami juga bekerja sama dengan pihak Perhutani. Dalam hal ini, kita selalu koordinasi,”pungkasnya.

Editor : Kholistiono

 

Pengolahan Sampahnya Oke,  Kelurahan Panggang Jepara jadi Desa Percontohan di Jateng

wagub 1

Wagub Jateng Heru Sudjatmoko saat melakukan kunjungan di Kelurahan Panggang, Kecamatan Kota, Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Salah satu kelurahan yang ada di Kabupaten Jepara terjadi mendapatkan apresiasi dari Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Tengah, Heru Sudjatmoko.

Kelurahan itu adalah Panggang. Tepatnya di Kecamatan Jepara. Wagub juga datang bersama rombongan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI).

Ketua DPD PPNI  Jawa Tengah Edi Wuryanto mengatakan, Kelurahan Panggang ini merupakan Role Model atau percontohan yang sangat bagus. Karena adanya pengelolaan sampah yang sudah baik, dan sudah dilakukan masyarakat sendiri.

Dampaknya, kesehatan masyarakat bisa terjaga usai sampah dikelola secara baik. Selain itu juga berdampak pada hidupnya sektor yang lain.

“Kelurahan Panggang ini masyarakatnya bisa menjaga kesehatannya dengan baik. Sehingga demam berdarah, diare sangat minim dikarenakan dalam penanganan kesehatanya bagus,” katanya, Minggu (24/7/2016)

Menurutnya, dengan adanya Kelurahan Panggang sebagai Desa Sehat Mandiri nantinya dapat sebagai percontohan bagi desa-desa di Jawa Tengah.  Itu juga didukung upaya ddari Dinas Kesehatan bersama para perawat di Kabupaten Jepara, dalam menjaga kesehatan warga.

Seperti mulai pengasapan, DBD, dan pemantauan jentik.  Kesemua ini merupakan basis pelayanan kesehatan yang ada di keluarga dan di komunitas.

Sementara itu Wagub Heru dalam dialognya dengan warga Kelurahan Panggang mengaku senang dan bangga atas apa yang dilakuk masyarakat. Menurutnya, yang paling penting seluruh warga berupaya bersama agar tidak sampai jatuh sakit dan paling tidak, tidak mudah jatuh sakit dengan cara menjaga kesehatan.

Perilaku yang sehat antara lain menjaga kebersihan lingkungan, makanannya dan seterusnya. Sekarang ada gerakan cuci tangan dengan sabun sebelum makan hal ini bertujuan agar tidak adanya penularan penyakit, terutama untuk penyakit-penyakit menular. “Dan ini harus terus diupayakan, digerakan, disuluhkan,” kata Heru.

Wakil Gubernur Jawa Tengah hadir di Jepara dalam rangkaian acara yang digelar oleh PPNI mulai 22 hingga 24 Juli 2016. Acara tersebut adalah seminar sekaligus raker PPNI Jawa Tengah. Dalam beberapa kesempatan, Wagub mengunjugi beberapa tempat, salah satunya Kelurahan Panggang, Kota, Jepara.

Dia melihat secara langsung tempat pengelolahan sampah, baik organik dan nonorganik. Selain itu melihat hasil kerajinan tangan yang terbuat dari limbah sampah yang bisa dibuat menjadi suvenir.

Editor : Akrom Hazami

 

 

Fakta Penghargaaan Adipura Buana untuk Pati yang Tidak Kamu Ketahui

 Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah di Sukoharjo, Margorejo yang menggunakan sistem sanitary landfield. (MuriaNewsCom/Lismanto)


Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah di Sukoharjo, Margorejo yang menggunakan sistem sanitary landfield. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

MuriaNewsCom, Pati – Publik mungkin bertanya-tanya, apa alasan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) RI memberikan sebuah anugerah berupa Adipura Buana? Padahal, tidak semua kota kecil di Indonesia bisa meraihnya.

Adipura Buana merupakan penghargaan untuk daerah atau kota yang pemerintahannya dinilai berhasil menggabungkan unsur lingkungan dan sosial dalam membentuk kota laik huni. Dengan menerjunkan tim penilai secara sembunyi-sembunyi, Pati akhirnya ditetapkan laik menerima Adipura Buana.

Fakta yang belum banyak diketahui publik, antara lain soal Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah di Desa Sukoharjo, Kecamatan Margorejo yang saat ini dikembangkan sebagai destinasi wisata baru. Tempat yang acapkali dijadikan studi banding kota-kota dari berbagai daerah itu menyumbang poin besar hingga mengantarkan Pati meraih Adipura berkali-kali.

Kendati TPA, tetapi di sana dilengkapi dengan kebun binatang mini. Ada beragam hewan yang menarik di sana, seperti kera, kijang, burung, dan lain sebagainya. Pohon yang rindang dan sistem pengolahan sampah mutakhir “sanitary landfield” adalah beberapa poin plus yang membuat Pati mendapatkan Adipura.

“Secara spesifik, TPA di Sukoharjo yang mewakili Pati dianggap bisa menggabungkan unsur lingkungan dan sosial yang membentuk kota laik huni. Tak hanya TPA, berbagai tempat di wilayah Pati Kota juga sudah disurvei tim penilai dan hasilnya cukup memuaskan,” ungkap Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Pati Purwadi, Senin (25/7/2016).

Hebatnya, TPA di Sukoharjo berhasil memanfaatkan sampah busuk menjadi gas metan yang bisa digunakan untuk kompor gas dan energi listrik. Saat ini, sedikitnya ada 40 sambungan gas metan dari TPA Sukoharjo yang disambungkan ke rumah-rumah warga.

Sistem TPA yang mutakhir itulah yang selama ini menyumbang poin besar bagi Pati untuk mendapatkan penghargaan Adipura. Bahkan, penghargaan Adipura Kencana pernah diraihnya beberapa tahun yang lalu.

Editor : Kholistiono

 

Piala Adipura Buana untuk Pati Bakal Dikirab Awal Agustus

Bupati Pati Haryanto (kiri) bersama Kepala Disperindag Pati Riyoso memperlihatkan piala Adipura Buana yang rencananya akan dikirab pada awal Agustus. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Bupati Pati Haryanto (kiri) bersama Kepala Disperindag Pati Riyoso memperlihatkan piala Adipura Buana yang rencananya akan dikirab pada awal Agustus. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Penghargaan bergengsi di bidang lingkungan Piala Adipura Buana yang diterima Kota Pati dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) RI rencananya bakal dikirab pada awal Agustus 2016. Acara itu digelar bersamaan dengan Hari Ulang Tahun (HUT) Pati.

“Itu sudah menjadi tradisi di Pati. Setiap mendapatkan penghargaan Adipura, kita langsung kirab. Rencananya, Piala Adipura akan dikirab bersama dengan Piala Wahana Tata Nugraha. Keduanya diarak bersamaan dengan peringatan Hari Jadi Pati,” ujar Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Pati Purwadi, Senin (25/7/2016) pagi.

Purwadi menuturkan, salah satu poin tertinggi yang membuat Pati meraih penghargaan Adipura Kencana adalah optimalisasi tempat pembuangan akhir (TPA) sampah yang berada di Desa Sukoharjo, Kecamatan Margorejo. TPA itu menjadi percontohan TPA se-Indonesia, karena sudah menggunakan sistem sanitary landfield.

Sementara itu, sebagian besar TPA di Indonesia masih menggunakan sistem control landfield. Padahal, sistem sanitary landfield yang dipakai di TPA Pati membuat lahan TPA menjadi efisien.

Tak hanya itu, TPA Sukoharjo sudah memanfaatkan gas metan yang dihasilkan dari pembusukan sampah. Gas tersebut kemudian dimanfaatkan untuk kompor gas dan energi listrik rumah tangga.

Hal itu yang membuat Kota Pati mendapatkan poin tertinggi hingga berulang kali meraih penghargaan Adipura. Rencananya, kirab Adipura akan dimulai di Alun-alun Pati menuju Jalan Wahid Hasyim, Jalan Supriyadi, Jalan Jiwonolo, Jalan P Sudirman, Jalan Kol Sunandar, Jalan Ahmad Yani, Jalan Sunan Kalijaga, Jalan Dr Susanto, Jalan Dr Wahidin dan kembali ke Alun-alun Pati.

Warga yang ingin menyaksikan serunya kirab Adipura bisa melihat di sejumlah jalan yang menjadi jalur kirab Adipura. “Kami berharap kirab Adipura Buana bisa memberikan semangat warga supaya ke depan bisa meraih Adipura lagi,” harapnya.

Editor : Kholistiono

 

Ini Penyebab Kegagalan Pemkab Grobogan Gagal Raih Adipura Tahun 2016

TPA yang masih dikelola dengan model open dumping menjadi penyebab utama gagal diraihnya Piala Adipura (MuriaNewsCom/Dani Agus)

TPA yang masih dikelola dengan model open dumping menjadi penyebab utama gagal diraihnya Piala Adipura (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Penghargaan bidang kersihan berupa Piala Adipura kembali gagal diraih Pemkab Grobogan dalam penilaian tahun 2016. Pada penilaian yang dilakukan, Grobogan hanya menempati urutan papan tengah dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. ”Tahun ini, kita belum berhasil dapat Piala Adipura lagi. Skor kita berada di tengah-tengah,” ungkap Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Grobogan Ahmadi Widodo.

Menurutnya, selama ini pihaknya sudah pernah menyabet Piala Adipura sebanyak empat kali. Masing-masing, pada tahun 2009, 2010, 2012 dan 2013. Namun, setelah ada beberapa perubahan dalam metode penilaian, Piala Adipura belum berhasil didapatkan lagi.

Diakui, kans untuk meraih Adipura tahun ini memang kecil. Salah satu kendalanya adalah soal Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah di Desa Ngembak, Kecamatan Purwodadi.

Pengelolaan sampah di TPA, selama ini masih memakai model open dumping yang dinilai belum ramah lingkungan. Padahal, soal TPA ini skor nilainya paling tinggi dalam penilaian Adipura tersebut.

”Selama TPA masih dikelola dengan model open dumping yang dinilai belum ramah lingkungan, maka kesempatan meraih Adipura cukup berat. Soalnya, masalah TPA sekarang ini jadi salah satu perhatian utama, tidak seperti penilaian beberapa tahun lalu,” jelasnya.

Selain TPA, masih banyak indikator penilaian Adipurna tersebut. Seperti, keberadaan bank sampah dan ruang terbuka hijau. Kemudian masalah kebersihan di tempat umum, kantor pemerintahan, dan perkampungan serta partisipasi masyarakat juga jadi bagian dari penilaian.

Sementara itu, masih dikelolanya TPA sampah dengan model open dumping yang dinilai belum ramah lingkungan memang diakui Kepala Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan (DCKTK) Grobogan M Chanif. Sejauh ini, pengelolaan sampah di situ belum bisa dilakukan lebih maksimal karena terkendala dana.

Meski demikian, pada tahun 2016 ini mulai ada penataan di kawasan TPA. Cara penanganan sampah akan memakai model controlled landfill. “Memang kita akui, salah satu poin yang belum maksimal dalam Penilaian Adipura  adalah keberadaan TPA. Tahun ini, akan ada kegiatan penataan TPA yang dananya dibantu dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Alokasi dana penataan TPA dari kementerian PUPR ini sekitar Rp 20 miliar. Setelah pekerjaan ini selesai maka tahun depan kesempatan dapat Adipura pasti lebih besar,” kata Chanif.

Editor : Kholistiono

 

Akhirnya, Kudus Raih Adipura Kirana, Selamat

Adipura Kirana yang diraih Kudus. (Dok Pemkab Kudus)

Adipura Kirana yang diraih Kudus. (Dok Pemkab Kudus)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Kudus tahun ini kembali mendapatkan Adipura. Pada tahun ini, Kudus menyandang sebagai daerah yang mampu mendapatkan Adipura Kirana

Hal itu disampaikan Kabag Humas Pemkab Kudus Putut Winarno. Menurutnya, Adipura tahun ini sangatlah bagus, lantaran Kudus mendapatkan jenis Kirana.

“Jadi tiap tahun meningkat, dan kali ini mendapatkan Adipura Kirana,” katanya.

Menurutnya, Adipura terbagi dalam empat katagori. Yakni Adipura Buana, Adipura Kirana, Adipura Paripurna dan Adipura Kencana. Dan Kudus berada dalam urutan ketiga dalam penghargaan Adipura.

Dia menjelaskan, Adipura diraih lantaran kebersihan lingkungan yang bagus. Tidak hanya untuk perkotaan saja. Melainkan juga untuk daerah pedesaan juga demikian.

Pihaknya juga berterima kasih kepada masyarakat. Yang mana sangat berperan dalam menciptakan kebersihan. Sebab, jika hanya mengandalkan pemkab saja, dipastikan tidak akan mendapatkan penghargaan tersebut.

Piala Adipura sekarang sedang dibawa pulang ke Kudus. Berbeda dengan sebelumnya, pada Adipura tahun ini tidak ada kirab. Melainkan semua kegiatan di terpusat di Simpang Tujuh.

“Perayaan akan dilakukan Senin nanti, tepatnya sore hari. Acara dilakukan dengan tanpa kirab,” ucapnya.

Dalam perayaan itu, juga ada hiburan musik yang dimulai pukul 14.00 WIB. Hal itu dilakukan agar masyarakat tidak bosan saat menyaksikan acara itu.

Editor : Akrom Hazami

 

Raih Adipura Buana, Pati Masuk Jajaran Kota Kecil Terbersih di Indonesia

Bupati Pati Haryanto (kiri) dan Kepala BLH Pati Purwadi menunjukkan penghargaan Adipura Buana yang diterima dari Wapres RI Jusuf Kalla, Jumat (23/7/2016). (Dok. Pemkab Pati)

Bupati Pati Haryanto (kiri) dan Kepala BLH Pati Purwadi menunjukkan penghargaan Adipura Buana yang diterima dari Wapres RI Jusuf Kalla, Jumat (23/7/2016). (Dok. Pemkab Pati)

MuriaNewsCom, Pati – Kabupaten Pati tercatat menjadi daerah yang selalu berlangganan mendapatkan penghargaan Adipura dari Kementerian Lingkungan Hidup RI. Setelah pernah menyabet Adipura Kencana dalam beberapa tahun terakhir, kini Pati berhasil meraih Adipura Buana.

Penghargaan yang diserahkan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla itu diterima Bupati Pati Haryanto di Istana Sri Indrapura, Siak, Riau, Jumat (22/7/2016). Dengan diterimanya penghargaan itu, Pati masuk dalam jajaran kota kecil terbersih di Indonesia bersama dengan 26 kota kecil lainnya.

Di Jawa Tengah, hanya ada dua kota kecil yang berhasil meraih Adipura Buana, yakni Pati dan Sragen. Padahal, Pati awalnya sempat masuk nominasi untuk meraih penghargaan Adipura paling bergengsi Adipura Paripurna. Namun, Adipura Paripurana akhirnya hanya didapatkan daerah dengan kategori kota sedang, besar dan metropolitan.

“Kabupaten Pati sempat masuk empat besar calon peraih Adipura Paripurna, sebuah penghargaan Adipura paling bergenggi dengan grade tertinggi. Namun, tim penilai memutuskan, tidak ada satupun nominator kota kecil yang meraih Adipura Paripurna. Artinya, kota kecil di seluruh Indonesia tidak ada yang meraih Adipura Paripurna,” ujar Bupati Pati Haryanto, Sabtu (23/7/2016).

Kendati begitu, bupati mengaku Adipura Buana yang diterimanya sudah menjadi anugerah bagi warga Pati seluruhnya. Hal itu menjadi bukti bahwa Kabupaten Pati masih diakui sebagai kota kecil terbersih di seluruh Indonesia.

Bupati Pati Haryanto foto bersama pejabat di lingkup Pemkab Pati (Dok. Pemkab Pati)

Bupati Pati Haryanto foto bersama pejabat di lingkup Pemkab Pati (Dok. Pemkab Pati)

“Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak, termasuk masyarakat yang sudah berperan aktif dalam mewujudkan Pati sebagai kota yang bersih hingga selalu meraih penghargaan bergengsi di bidang lingkungan, Adipura. Ini sebuah prestasi yang membanggakan, karena sudah masuk jajaran empat besar nasional sampai akhirnya mendapatkan Adipura Buana,” ucap Bupati Pati.

Dia sadar, tanpa ada peran dari seluruh warga Pati yang ikut bergotong-royong menjaga kebersihan lingkungan, mustahil prestasi tersebut bisa diraih tahun ini. Karena itu, ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), pengusaha, Perbankan, Paguyuban pedagang kaki lima (PKL), hingga “pasukan kuning” yang menjadi tenaga kebersihan di Kota Pati.

Ke depan, bupati berharap supaya seluruh elemen masyarakat bisa lebih termotivasi untuk membudayakan lingkungan yang bersih. Dengan demikian, Pati selalu dikenal sebagai kota yang bersih, indah, asri, dan teduh.

Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Pati, Purwadi menambahkan, awalnya ada 12 kabupaten/kota dari empat kategori yang masuk jajaran nominator penerima Adipura Paripurna. Dari 12 kabupaten/kota tersebut, Pati masuk empat besar nominator sebagai kota kecil yang akan menerima Adipura Paripurna.

Namun, Purwadi mengaku bila inovasi-inovasi yang disyaratkan untuk mencapai penghargaan Adipura Paripurna cukup berat. Karenanya, empat kota kecil yang masuk nominator penghargaan Adipura Paripurna belum ada yang bisa memenuhi inovasi tersebut. Ke depan, Purwadi berencana menyiapkan sejumlah strategi baru untuk memenuhi semua inovasi-inovasi yang disyaratkan untuk meraih Adipura Paripurna.

Editor : Kholistiono

 

Dintanhut Rembang Janji Bakal Bina Peternak Nakal

 Kepala Bidang Peternakan pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Rembang, Agus Iwan (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)


Kepala Bidang Peternakan pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Rembang, Agus Iwan (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom, Rembang – Menanggapi aduan warga Desa Tegal Mulyo RT 5 RW1, Kecamatan Kragan, terkait dengan keberadaan peternakan ayam yang menimbulkan bau busuk di wilayah setempat, Dinas Pertanian dan Kehutanan (Dintanhut) Rembang berjanji bakal melakukan pembinaan terhadap usaha peternakan tersebut.

Kepala Bidang Peternakan pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Rembang Agus Iwan mengatakan, pihaknya akan segera menindaklanjuti aduan warga tersebut. “Minggu depan, kita akan turun ke lapangan guna meninjau letak kandang ternak ayam milik yang diadukan warga ini,” katanya.

Dirinya mengatakan, dalam hal ini, pihaknya hanya akan melakukan pembinaan, bukan melakukan tindakan berupa sanksi. Sebab, untuk menjatuhkan sanksi terhadap usaha peternakan, katanya, bukan wewenang dari pihaknya.

Menurutnya, nantinya, pembinaan yang bakal dilakukan terkait dengan cara meminimalisasi dampak yang ditimbulkan dari adanya usaha peternakan ayam tersebut, apalagi di tengah pemukiman warga. “Kami nantinya juga akan memfasilitasi, agar warga dan pemilik usaha ternak bisa berembug mengenai hal ini, sehingga nantinya tak ada gejolak berkepanjangan di masyarakat,” ungkapnya.

Editor : Kholistiono

 

Warga Tegal Mulyo Wadul ke Dintanhut Rembang, Soal Bau Busuk Peternakan Ayam

Salah satu warga Tegal Mulyo, Kecamatan Kragan menunjukan surat audiensi yang dilakukan tokoh masyarakat dan Dintanhut Rembang (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

Salah satu warga Tegal Mulyo, Kecamatan Kragan menunjukan surat audiensi yang dilakukan tokoh masyarakat dan Dintanhut Rembang (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom, Rembang – Sejumlah warga dari Desa Tegal Mulyo RT 5 RW 1, Kecamatan Kragan, Rembang mendatangi Dinas Pertanian dan Kehutaanan (Dintanhut) Rembang yang berada di Jalan Pemuda, pada Jumat (22/7/2016).

Kedatangan mereka untuk mengadukan keberadaan peternakan ayam milik UD Mulya Usaha Ternak yang berada di wilayah setempat. Peternakan ayam ini dinilai sangat mengganggu warga, karena bau busuk yang ditimbulkan dari peternakan itu.

Perwakikan warga dari Yayasan Bangkit Lestari Alam Sentosa Maimun Abdul Hanan mengatakan, jika warga Tegal Mulyo RT 5 RW 1 sudah gerah dengan usaha peternakan ayam tersebut. “Bau yang ditimbulkan dari kandang ini membuat tidak nyaman warga,” katanya.

Menurutnya, usaha peternakan ayam ini pernah ditolak warga setempat dengan cara melayangkan surat penolakan tertanggal 12 April 2016 silam. “Warga sudah melayangkan surat penolakan, dan tim teknis Izin Ganggungan (HO) dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Rembang sudah mengecek ke lapangan pada 27 April 2016. Hasilnya, pada 11 Mei 2016, KPPT mengeluarkan surat dengan Nomor 524.43/280/2016 yang isinya mengenai penolakan usaha peternakan ayam tersebut,” ungkapnya.

Ia katakan, keberadaan kandang ayam tersebut terhitung baru, yakni sekitar 5 bulan berdiri dan lokasinya di tengah pemukiman warga. Sampai saat ini, katanya, pihak pengusaha sudah akan memanen untuk yang ketiga kalinya.

Editor : Kholistiono

 

Tenyata, Ulat Bulu Sudah Sepekan Serang Warga di Kudus

ulat 2

Ulat bulu di salah satu pohon di Jalan A Yani Kudus. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Wabah ulat bulu yang menyerang kawasan Jalan A Yani Kudus diperkirakan sudah hampir sepekan.

Hal itu disampaikan Plt Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kudus Edi Suprayitno. Menurutnya, lantaran waktu yang lama itulah, pihaknya menyemprot hama ulat bulu secepatnya.

“Makanya disemprotkan pestisida segera mungkin. Soalnya wabah ulat bulu sudah menyerang sepekan lamanya,” katanya.

Pihaknya sangat berterima kasih atas laporan warga. Sebab dari laporan itulah, pihaknya menindaklanjuti.

Laporan dapat dilakukan dengan cara mengirim pesan pendek (SMS) kepada petugas, atau bisa langsung datang ke kantor dinas, di kompleks perkantoran Mejobo.

“Sudah beberapa kali ada laporan ulat bulu. Berdasarkan laporan, maka kami langsung tindak lanjut dengan membasminya. Sebab itu dapat membahayakan masyarakat,” ujarnya.

Editor : Akrom Hazami

 

Ribuan Ulat Bulu Serang Permukiman dan Pengendara di Jalan A Yani Kudus

Petugas menyemprotkan  pestisida ke salah satu pohon di Jalan A Yani Kudus. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Petugas menyemprotkan  pestisida ke salah satu pohon di Jalan A Yani Kudus. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Wabah ulat bulu melanda wilayah Kudus. Terutama di Jalan A Yani, Kudus Kota. Hampir lebih dari ribuan ekor ulat bulu berada di peponan hingga permukiman.

Ulat tersebut menganggu masyarakat. Khususnya pengguna jalan dan warga sekitar. Karenanya, bagi Anda yang sedang di lokasi itu, hendaklah berhati-hati.

Hal itu disampaikan Plt Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Edi Suprayitno.  Dia mengungkapkan kalau sepanjang Jalan A Yani dipenuhi dengan ulat bulu. Ulat itu mengakibatkan tubuh gatal-gatal.

“Laporan dari masyarakat kami terima kemarin, Rabu (20/7/2016). Setelah itu, kami dari dinas cek lokasi dan benar saja beberapa pohon banyak ulat bulu gatal,” katanya, Kamis (21/7/2016).

Keberadaan ulat bulu, sempat membuat petugas kebersihan gatal-gatal. Menurut dia, Kamis pagi sejumlah pohon disemprot pestisida. Tujuannya sebagai bentuk pemusnahan ulat bulu. Sedikitnya empat pohon sudah disemprot, untuk mematikan sel ulat yang banyak menempel pada daun dan jugadi ranting pepohonan.

Selain di Jalan A Yani, ruas pusat kota juga tak luput dari pengecekan petugas. Sebab, dikhawatirkan wabah ulat bulu juga sudah menyebar di sepanjang jalan sekitar.

“Kami mewaspadai adanya hal serupa di kawasan lain. Makanya kami melakukan pengecekan di lokasi lainnya,” ungkapnya.

Editor : Akrom Hazami

 

PT Indocement Bantah Tudingan Pendirian Pabrik Semen Habiskan Sumber Mata Air Gunung Kendeng

 Aksi pawai lingkungan tolak pendirian pabrik semen saat melintas di Kayen, Sabtu (16/7/2016). (MuriaNewsCom/Lismanto)


Aksi pawai lingkungan tolak pendirian pabrik semen saat melintas di Kayen, Sabtu (16/7/2016). (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Koordinator aksi pawai lingkungan penolakan pabrik semen, Arif Novianto mengatakan, program CSR yang dilakukan PT Indocement hanya dimanfaatkan sebagai politik pencitraan dan ajang kampanye. Hal itu dilontarkan Arif, mewakili suara Aliansi Rakyat Kendeng Berdaulat, Sabtu (16/7/2016).

“Pawai lingkungan yang mengelilingi wilayah rencana terdampak ekspansi PT Sahabat Mulia Sakti, anak perusahaan PT Indocement ini dilakukan untuk mengobarkan semangat perlawanan. Kami tidak akan tergoyahkan dengan politik pencitraan pabrik semen dan penguasa, seperti melalui CSR. Kami tidak akan mundur selangkah pun untuk menghadapi korporasi perusak lingkungan,” ucap Arif.

Menanggapi tudingan tersebut, Direktur Utama PT Indocement Tunggal Prakarsa Chistian Kartawijaya saat dikonfirmasi MuriaNewsCom mengatakan, CSR yang selama ini digelontorkan di Pati sudah menjadi komitmen perusahaan untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan.

“Program CSR memang sudah menjadi kewajiban perusahaan, sesuai dengan UUPT Nomor 40 Tahun 2007. Dalam UU tersebut, CSR sudah menjadi komitmen perusahaan untuk melakukan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Semuanya untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik perusahaan, komunitas setempat, dan masyarakat luas,” kata Christian.

Baca juga : Ribuan Rakyat Kendeng Lawan Pendirian Pabrik Semen di Pati dengan Pawai Lingkungan

Bahkan, program kelestarian air dan peningkatan akses air untuk masyarakat yang dilakukan PT Indocement berhasil mendapatkan penghargaan platinum pada ajang CSR Awards dari Kementerian Sosial RI dan Corporate Forum for Community Development (CFCD) tak lama ini. Karena itu, Christian membantah bila program CSR yang dilakukan PT Indocement hanya untuk politik pencitraan.

“Dalam pengembangan komunitas, PT Indocement juga sudah membangun infrastruktur jalan dan jembatan, perbaikan sarana dan pembinaan olahraga, renovasi musala dan madrasah, termasuk peningkatan sumber daya air. Misalnya, normalisasi saluran air Tambakromo-Kayen sepanjang 8,7 km, perbaikan pompa air dan pipanisasi dari Stasiun Pompa Tambakromo,” imbuhnya.

Selain itu, PT Indocement menegaskan sudah menyiapkan untuk membangun kualitas tenaga kerja yang siap pakai pada masa konstruksi dan operasi pabrik semen di Pati. Hal itu dilakukan dengan peningkatan keterampilan kompeten melalui kerja sama dengan Balai Latihan Kerja Dinsoskertrans Kabupaten Pati. “Dengan adanya pabrik semen, banyak tenaga kerja dari Pati yang nantinya akan diserap,” tutur Christian.

Ditanya soal tudingan kerusakan lingkungan dan habisnya sumber mata air, pihaknya memastikan pembangunan pabrik semen di Pati tidak akan merusak lingkungan. Justru, PT Indocement akan meningkatkan ketahanan air di area pabrik, tambang, dan sekitarnya.

Pembangunan infrastruktur berupa dam dan embung raksasa dengan daya tampung 2,1 juta meter kubik per tahun justru akan memberikan tambahan air bagi masyarakat sekitar. Dalam operasionalnya, PT Indocement tidak menggunakan air bawah tanah, tetapi menggunakan kolam air areal tambang dan pabrik untuk memenuhi kebutuhan air operasi pabrik dan membantu kebutuhan air masyarakat.

Dihubungi terpisah, Direktur Utama PT Sahabat Mulia Sakti, Budiono Hendranata menegaskan hal yang sama. “Kami bisa menjamin, simpanan air di Pegunungan Kendeng tidak akan berkurang. Kami ikuti kaidah produksi dry process, sehingga volume dan kualitas air dari Gunung Kendeng akan terjaga,” papar Budiono.

Sebagai bagian dari HeidelbergCement Group, pihaknya memastikan setiap usahanya mengacu pada Cement Sustainability Initiative (CSI) dari himpunan industri semen kelas dunia yang masuk dalam World Business Council for Sustainable Development. “Kami menjunjung tinggi penerapan prioritas keberlanjutan usaha dengan memerhatikan aspek lingkungan, menjawab permasalahan sosial dan ekonomi, seperti pengelolaan sumber daya air, pemenuhan pangan, menjaga ekosistem, antisipasi perubahan iklim, sumber daya manusia, dan pola hidup yang sesuai prinsip keberlanjutan,” pungkasnya.

Baca juga : Aksi Tolak Pendirian Pabrik Semen di Pati Dikawal Ketat Pasukan Bersenjata

Editor : Kholistiono

 

Ribuan Rakyat Kendeng Lawan Pendirian Pabrik Semen di Pati dengan Pawai Lingkungan

 Massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Kendeng Berdaulat mengelar aksi pawai lingkungan untuk menolak pendirian pabrik semen. (MuriaNewsCom/Lismanto)


Massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Kendeng Berdaulat mengelar aksi pawai lingkungan untuk menolak pendirian pabrik semen. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Ribuan warga yang mengatasnamakan diri sebagai Aliansi Rakyat Kendeng Berdaulat menyuarakan perlawanan terhadap pendirian pabrik semen di Pati dengan menggelar pawai lingkungan, Sabtu (16/7/2016). Mereka pawai mengelilingi enam desa, mulai dari Dukuh Ngerang, Tambakromo menuju Wukirsari, Maitan, Pakis, Sumbersari, Kayen, dan kembali ke Ngerang.

Koordinator aksi, Arif Novianto mengatakan, pawai lingkungan menjadi cara bagi rakyat Kendeng untuk melakukan perlawanan terhadap upaya pendirian pabrik semen PT Indocement di kawasan Pegunungan Kendeng. Dengan pawai tersebut, ia ingin menyatakan, bahwa rakyat Kendeng masih punya semangat juang mempertahankan kedaulatan warga Kendeng.

“Menang atau tidak di PTUN Surabaya nanti, kita akan tetap melawan. Sebab, pendirian pabrik semen akan merusak lingkungan, sumber mata air habis, dan Gunung Kendeng sudah pasti rusak,” kata Arif.

Ia mengklaim, sedikitnya ada seribu orang yang melakukan aksi pawai lingkungan. Mereka berasal dari tiga kecamatan, yakni Tambakromo, Sukolilo, dan Kayen. “Kami akan melawan sampai titik darah penghabisan,” imbuhnya.

Aksi tersebut dikawal ketat dari pihak kepolisian. Tercatat, sedikitnya 949 personel gabungan dari Polres Pati dan Polda Jawa Tengah melakukan pengamanan di berbagai titik.

Tak tanggung-tanggung, Kasat Brimobda Polda Jateng Kombes Pol Anis Victor L Brugman, Kabag Bin Lat Roops Polda Jateng AKBP M Noor Subchan, dan Kapolres Pati AKBP Ari Wibowo turun di lapangan langsung untuk memantau kondisi aksi pawai lingkungan tersebut. “Kami sudah siagakan pasukan keamanan sejak pukul 07.30 WIB pagi. Kami tidak ingin ada aksi anarkis dan blokade pantura seperti tahun lalu,” ujar Ari Wibowo.

Baca juga : Aksi Tolak Pendirian Pabrik Semen di Pati Dikawal Ketat Pasukan Bersenjata

 

Editor : Kholistiono

 

Anggota Satpol PP Grobogan ‘Ngantor’ di Trotoar

Anggota Satpol PP Grobogan bersiaga di ruas trotoar untuk mencegah adanya PKL yang berjualan pada pagi hari (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Anggota Satpol PP Grobogan bersiaga di ruas trotoar untuk mencegah adanya PKL yang berjualan pada pagi hari (MuriaNewsCom/Dani Agus)

 

MuriaNewsCom, Grobogan – Ada pemandangan tak biasa di trotoar di Jl R Suprapto Purwodadi, Sabtu (16/7/2016). Ini terkait adanya sejumlah anggota Satpol PP yang stand by di trotoar yang ada di sebelah barat Rutan Purwodadi. Beberapa anggota Satpol PP ada yang duduk di sebuah kursi kayu panjang. Beberapa orang lainnya, ada di atas kendaraan operasional.

Kepala  Satpol PP Grobogan Hadi Widoyoko ketika dikonfirmasi menyatakan, hal itu dilakukan untuk mencegah para PKL berjualan di luar waktu yang ditentukan. Dalam hal ini, pihaknya memang sengaja menempatkan anggotanya di situ. Tujuannya, untuk memastikan tidak ada lagi PKL yang berjualan pada pagi hari.

Menurutnya, sejumlah anggota Satpol PP ditempatkan di situ dari pagi hingga pukul 12.30 WIB. Dalam seminggu, dijadwalkan siaga selama tiga hari. ”Tindakan ini merupakan rangkaian dari razia terhadap PKL yang kita lakukan beberapa hari lalu. Anggota kita siagakan selama tiga hari dalam seminggu, dari pagi sampai tengah hari. Jadi pengawasan ini tidak hanya sehari saja tetapi berkelanjutan. Tujuannya, agar para PKL tertib dan mematuhi aturan,” tegasnya.

Hadi menegaskan, keberadaan para PKL di pagi hari dinilai cukup mengganggu kenyamanan. Sebab, mereka berdagang di depan toko, trotoar dan badan jalan yang mengganggu pengguna jalan dan mengurangi areal parkir kendaraan. “Para PKL ini masih kita beri kesempatan untuk jualan. Hanya saja, jualannya mulai pukul 16.00 WIB. Kami minta para PKL mematuhi aturan ini,” tegasnya.

Ditambahkan, para PKL yang terkena razia itu sudah dikasih pembinaan dan diminta untuk membuat surat pernyataan. Selanjutnya, para PKL juga diminta membuat paguyuban supaya bisa saling koordinasi dan mengingatkan.

Editor : Kholistiono

Aksi Tolak Pendirian Pabrik Semen di Pati Dikawal Ketat Pasukan Bersenjata

 Massa Aliansi Rakyat Kendeng Berdaulat menggelar pawai aksi tolak pabrik semen saat melintas di Desa Tambakromo, Kecamatan Tambakromo, Pati, Sabtu (16/7/2016). (MuriaNewsCom/Lismanto)


Massa Aliansi Rakyat Kendeng Berdaulat menggelar pawai aksi tolak pabrik semen saat melintas di Desa Tambakromo, Kecamatan Tambakromo, Pati, Sabtu (16/7/2016). (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

MuriaNewsCom, Pati – Massa penolak pendirian pabrik semen yang mengatasnamakan diri sebagai Aliansi Rakyat Kendeng Berdaulat menggelar pawai di enam desa di Kecamatan Tambakromo dan Kayen, Sabtu (16/7/2016). Aksi mereka dikawal ketat pasukan bersenjata laras panjang.

Pada bagian depan, sejumlah polisi mengawal menggunakan mobil. Pada bagian belakang, puluhan personel polisi yang dilengkapi senjata laras panjang mengikuti menggunakan sepeda motor.

Pada sejumlah titik tertentu, tampak petugas dari kepolisian dan TNI tengah berjaga-jaga. Tak hanya itu, puluhan personel polisi dan TNI lengkap dengan perlengkapan seperti water canon dan barracuda disiagakan di Alun-alun Pati. Hal itu untuk mengantisipasi agar massa tidak beralih ke Pati Kota.

Koordinator Aksi, Arif mengatakan, ada tiga tuntutan yang diajukan Aliansi Rakyat Kendeng Berdaulat. Pertama, mereka menuntut agar izin lingkungan Nomor 660.1/4767 Tahun 2014 dicabut dan dibatalkan.

Kedua, mereka menuntut agar kawasan Pegunungan Kendeng dikembalikan sebagai kawasan lindung. Terakhir, mereka meminta agar reformasi agraria (land reform) dijalankan sebagaimana amanat UU Nomor 5 Tahun 1960.

 

Editor : Kholistiono

 

Ini Sikap APKLI Grobogan Pascarazia yang Dilakukan Satpol PP Terhadap PKL

 

Suasana salah satu ruas trotoar di Jalan R Suprapto Purwodadi terlihat lengang di pagi hari karena tidak ada PKL yang jualan (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Suasana salah satu ruas trotoar di Jalan R Suprapto Purwodadi terlihat lengang di pagi hari karena tidak ada PKL yang jualan (MuriaNewsCom/Dani Agus)

 

MuriaNewsCom, Grobogan – Setelah adanya razia yang dilakukan Satpol PP, Selasa (12/7/2016), kawasan di sepanjang Jl R Suprapto Purwodadi sudah terlihat lebih rapi. Pagi hari tadi tidak terlihat lagi adanya PKL yang berjualan di trotoar atau memakan bahu jalan. Sebelum adanya razia, di kawasan tersebut terdapat belasan PKL yang berjualan sejak pagi, mulai sekitar pukul 09.30 WIB.

Terkait dengan adanya razia tersebut, Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Grobogan Adi Sucipto, menyatakan tidak mempermasalahkan tindakan tegas yang dilakukan Satpol PP. Sebab, kesalahan dinilai memang dilakukan oleh sejumlah PKL yang melanggar waktu berjualan yang sudah ditentukan di lokasi tersebut.Yakni, sesuai aturan, para PKL baru diperbolehkan berjualan di situ mulai pukul 16.00 WIB.“Sebelumnya, kita sudah sering mensosialisasikan aturan ini. Namun, karena kemarin momennya pas Lebaran, maka ada rekan kita yang berjualan sejak pagi,” katanya.

Terkait dengan kejadian tersebut, dalam waktu dekat pihaknya akan menggelar pertemuan serta koordinasi dengan para pengurus dan para payuguban PKL yang ada di kawasan Kota Purwodadi. Diharapkan, kejadian tersebut nantinya tidak akan terulang lagi. Ia juga berharap agar semua PKL bisa mematuhi aturan yang sudah ada.

Sementara itu, Kepala Satpol PP Grobogan Hadi Widoyoko menegaskan, keberadaan para PKL di pagi hari dinilai cukup mengganggu kenyamanan. Sebab, mereka berdagang di depan toko, trotoar dan badan jalan yang mengganggu pengguna jalan dan mengurangi areal parkir kendaraan.“Para PKL ini masih kita beri kesempatan untuk jualan di sini. Hanya saja, jualannya mulai pukul 16.00 WIB. Kami minta para PKL mematuhi aturan ini,” tegasnya.

Hadi menambahkan, para PKL yang terkena razia itu sudah dikasih pembinaan dan diminta untuk membuat surat pernyataan. Selanjutnya, para PKL juga diminta membuat paguyuban, supaya bisa saling koordinasi dan mengingatkan.

 

Editor : Kholistiono

Polwan Cantik Ini Rela Punguti Sampah di Objek Wisata Karang Jahe Rembang

Polwan sedang memunguti sampah yang berserakan di objek wisata Karang Jahe Rembang (Dok. Humas Polres Rembang)

Polwan sedang memunguti sampah yang berserakan di objek wisata Karang Jahe Rembang (Dok. Humas Polres Rembang)

MuriaNewsCom, Rembang – Beberapa personel polisi wanita (polwan) terlihat memunguti sampah yang berserakan di kawasan wisata Karang Jahe Rembang. Mereka rela berpanas-panasan dan tak peduli tangan kotor.

Kapolres Rembang AKBP Suigarto menyampaikan, hal tersebut merupakan salah satu bentuk revolusi mental. Apalagi, Polri sebagai pelopor tertib sosial di ruang publik , harus bisa memberi contoh kepada masyarakat.

“Dalam rangka merevolusi mental anggota, salah satunya dengan menerapkan program gerakan pungut sampah (GPS). Gerakan ini harus tertanam di jiwa para anggota Polres Rembang . Apabila anggota melihat , menemukan sampah, baik berupa apapun seperti, plastik, puntung rokok ataupun dedaunan yang kering diharuskan memungutnya dan kemudian memasukannya ke ke ranjang sampah,” ujar Kapolres.

Apalagi menurutnya, objek wisata pantai di Rembang saat libur panjang Lebaran tahunh ini , terdapat puluhan ribu pengunjung yang datang. Hal ini, katanya, berdampak terhadap adanya sampah yang berserakan di mana – mana .

“Untuk itu, kita berikan contoh kepada masyarakat untuk gerakan pungut sampah ini.  Program GPS ini, diharapkan akan membawa perubahan-perubahan pada diri anggota, yaitu untuk lebih tertib, bersih dan disiplin. Anggota yang semula acuh pada keadaan sekitar, perlahan akan menjadi peduli akan kondisi di sekitarnya,” ungkapnya.

Pihaknya selalu menekankan kepada anggota untuk peduli terhadap lingkungan sekitarnya. “Sesama anggota harus bisa saling mengingatkan. Melalui gerakan pungut sampah ini, akan menumbuhkan sikap disiplin anggota dan kepekaannya terhadap apa yang ada di sekitar,” pungkasnya.

Editor : Kholistiono

Sampah Berserakan Kotori Objek Wisata Pantai di Jepara

sampah e

Wisatawan tampak mengunjungi salah satu objek wisata pantai di Jepara yang penuh sampah. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Selama libur Lebaran, beberapa tempat wisata pantai di Kabupaten Jepara dipenuhi pengunjung. Akibat wisatawan banyak yang membawa makanan dan minuman, kebersihan di kawasan tempat wisata tak mampu dikontrol. Sampah banyak berserakan di sejumlah sudut.

Menanggapi hal itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara menjamin kondisi bersih akan terjadi mulai pekan depan. Sebab, sampai saat ini dan diprediksi sampai akhir pekan ini pengunjung terus membanjiri tempat wisata.

“Banyak pengunjung yang membuang sampah sembarangan. Objek wisata pantai dimungkinkan kembali bersih setelah pekan ini selesai, ya mulai pekan depan,” ujar Kepala Bidang Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara Zamroni, Kamis (14/7/2016).

Dia menjelaskan, objek wisata pantai akan kembali bersih seperti semula pada Senin pekan depan. Pedagang musiman masih diberi kesempatan berjualan di area objek wisata di sisa hari pekan ini.

“Termasuk kebersihan sampah sudah kami koordinasikan dengan Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan. Petugas kebersihan juga kami tambah,” terangnya.

Dalam laporan yang diterima Pemkab Jepara jumlah wisatawan yang berkunjung menurun dibanding tahun lalu. Penurunan kunjungan wisatawan terjadi di objek wisata Pantai Kartini, Pantai Bandengan, dan Pantai Benteng Portugis. Paling nampak penurunannya di obejk wisata Pantai Bandengan.

Pada perayaan Pekan Syawalan biasanya terjadi lonjakan pengunjung di setiap objek wisata. Dalam sehari, mampu menarik 3.000 wisatawan. Tak pelak, momentum ini kerap dijadikan andalan untuk menarik Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata.

 Editor : Akrom Hazami

 

 

 

Antisipasi Kebakaran Hutan, PMPH Kudus Dirikan Posko Pemantau

Kebakaran di kawasan Gunung Muria yang terjadi 2015 lalu (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

Kebakaran di kawasan Gunung Muria yang terjadi 2015 lalu (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom, Kudus – Untuk mengantisipasi adanya kebakaran hutan yang terjadi di kawasan Gunung Muria, Paguyuban Masyarakat Pelindung Hutan (PMPH) Kudus mendirikan posko pemantau sebanyak dua unit.

Kepala Desa Colo Joni Awang Ristihadi mengatakan, dua posko pemantau itu ditempatkan di pintu masuk wisata Air Terjun Montel dan pintu masuk Air Tiga Rasa.”Selain itu, posko tersebut akan digunakan untuk memantau para pengunjung tempat wisata. Hal ini untuk memantau, jika ada wisatawan yang membawa peralatan yang membahayakan bagi kawasan wisata,” ujarnya.

Menurutnya, untuk petugas yang ditempatkan di posko tersebut terdiri dari tokoh masyarakat, Perhutani, kelompok sadar wisata dan beberapa unsur lainnya. Untuk penjagaannya, nantinya dilakukan secara bergilir, yang juga akan berpatroli di wilayah hutan maupun tempat wisata.

“Ini semata-mata untuk melindungi kawasan hutan. Dalam hal ini, kami juga bakal memberikan sosialisasi terhadap pengunjung tempat wisata atau masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian hutan,” ungkapnya.

Dia menambahkan, posko yang didirikan PMPH Kudus itu diprakarsai dua desa yang ada di kawasan Muria, yakni Desa Colo dan Japan. “Selain itu, kami juga bekerjasama dengan Perhutani maupun Taman Seni Nasional yang ada di Colo,” pungkasnya.

Editor : Kholistiono