Ketua RT harus “Kepo” dengan Warga Baru

Warga Kelurahan Kalisegoro, Gunungpati, Semarang mengikuti sosialisasi tentang Kamtibnas yang dilaksanakan Kodim 0733 Semarang. (Kodim 0733 Semarang)

SEMARANG – Penyuluhan/Sosialisasi tentang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas), Selasa (25/7) dilaksanakan Kodim 0733 Kota Semarang di Kelurahan Kalisegoro Kecamatan Gunungpati. Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ini diikuti 50 warga setempat.

Dalam pemaparannya, Kapolsek Gunungpati Kompol Bagiyo Prayi menyebutkan setiap warga harus saling memiliki sikap peduli terutama terkait kamtibmas. Hal ini sebagai langkah antisipasi merebaknya faham radikal dikalangan masyarakat.

Peran Ketua RT dinilai memiliki peranan penting karena menjadi ujung tombak dalam mengantisipasi merebaknya penyebaran faham radikal dan terorisme. 

“Warga harus saling cari tau atau Kepo ketika ada warga baru tinggal dipemukiman. Ini sangat penting buat diantisipasi,”ujarnya.

Tidak hanya itu, Kapolsek juga meminta warga untuk tetap melaksanakan sistem keamanan lingkungan atau siskampling pada malam hari. 

Selain menjaga keamanan lingkungan, dengan berkumpulnya warga juga dapat menambah keguyuban dari masing-masing warga.

“Kan kalau pagi sampai sore kerja, nah pas malam bisa kumpul sebentar dengan tetangga melalui siskampling. Pokok intinya yakni sesama warga saling memiliki rasa tanggung jawab,”imbuhnya.

Sementara itu, Kaur Komsos Kapten Infantri Bahrudin menambahkan jika mendapati adanya tindakan yang mengancam kamtibmas, masyarakat diminta segera melapor ke pihak berwajib, baik ke polsek maupun ke Bintara pembina desa atau babinsa.

“Ingat, jangan melakukan aksi main hakim sendiri, laporkan saja ke Kami. jika menangkap maling atau sesuatu yang mencurigakan lainnya. kita negara hukum jadi biar hukum yang berproses,”ujar Bahrudin. (NAP)

 

Mau Tahu Hasil Tes Urinenya Ulwan dan Hartopo?

Dua anggota DPRD Kudus yakni Hartopo (dua dari kanan, red) dan Ulwan Hakim (tiga dari kanan), melaksanakan tes urine di kantor BNN Provinsi Jateng, Senin (1/8/2016). Mereka tes sendiri, karena tidak ikut pada tes yang dilaksanakan Jumat (29/7/2016) malam lalu. (Istimewa)

Dua anggota DPRD Kudus yakni Hartopo (dua dari kanan, red) dan Ulwan Hakim (tiga dari kanan), melaksanakan tes urine di kantor BNN Provinsi Jateng, Senin (1/8/2016). Mereka tes sendiri, karena tidak ikut pada tes yang dilaksanakan Jumat (29/7/2016) malam lalu. (Istimewa)

MuriaNewsCom, Kudus – Dua orang anggota DPRD Kudus yang tidak mengikuti tes urine pada Jumat (29/7/2016) lalu, sudah menjalankannya pada Senin (1/8/2016) siang, di kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jawa Tengah.

Kedua anggota dewan yang melakukan tes itu adalah Ulwan Hakim dari Fraksi Persatuan Bintang Pembangunan (FPBP) dan Hartopo dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP). Dan bagaimana hasilnya?

Ulwan yang dihubungi mengatakan, dia bersyukur dengan hasil tes yang dilakukannya tersebut. Yakni hasil tes keduanya, sama-sama negatif. Bahkan Ulwan sempat bercanda soal hasil tes ini. ”Saya bersyukur karena hasil tesnya positif. Alias positif tidak menggunakan narkoba,” katanya.

 Baik Ulwan maupun Hartopo, memang sama-sama dinyatakan negatif dalam tes urine itu. Artinya keduanya bersih tidak menggunakan narkoba. ”Makanya, saya sama Pak Hartopo masih bisa pulang sekarang. Soalnya kami memang benar-benar bersih,” tegasnya.

Ulwan dan Hartopo memang harus menjalankan tes di kantor BNNP Jateng. Pasalnya, keduanya tidak mengikuti tes serentak yang dilakukan di kantor dewan, pada Jumat (29/7/2016) kemarin.

”Kami memang tahu ada agenda rapat paripurna. Tapi kami tidak tahu kalau ada tes urine juga. Makanya, kami tidak bisa mengikuti tes itu. Sehingga kami harus tes sendiri ke kantor BNNP Jateng ini,” paparnya.

Ulwan dan Hartopo sendiri saat menjalani tes, diantarkan oleh Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kudus Setya Budi Wibowo dan anggotanya Sujarwo. Mereka juga didampingi sejumlah staf DPRD Kudus.

Ketua DPRD Kudus Masan sendiri memang mengatakan jika ada anggota dewan yang belum melakukan tes urine, maka mereka wajib untuk tes sendiri di kantor BNNP Jateng.

”Semua anggota dewan harus tes ulang. Tidak boleh ada yang tidak. Kalau belum tes di dewan bersama dengan rekan-rekan lainnya, maka harus tes sendiri ke BNN Jateng sana. Itu wajib hukumnya,” tegasnya kalau itu.

Baca juga : Ulwan dan Hartopo Sudah Jalani Tes Urine

Editor: Merie

Ulwan dan Hartopo Sudah Jalani Tes Urine

Dua anggota DPRD Kudus yakni Hartopo (dua dari kanan, red) dan Ulwan Hakim (tiga dari kanan), melaksanakan tes urine di kantor BNN Provinsi Jateng, Senin (1/8/2016). Mereka tes sendiri, karena tidak ikut pada tes yang dilaksanakan Jumat (29/7/2016) malam lalu. (Istimewa)

Dua anggota DPRD Kudus yakni Hartopo (dua dari kanan, red) dan Ulwan Hakim (tiga dari kanan), melaksanakan tes urine di kantor BNN Provinsi Jateng, Senin (1/8/2016). Mereka tes sendiri, karena tidak ikut pada tes yang dilaksanakan Jumat (29/7/2016) malam lalu. (Istimewa)

MuriaNewsCom, Kudus – Dua orang anggota DPRD Kudus yang belum menjalankan tes urine saat pelaksanaan tes pada Jumat (29/7/2016) malam lalu, akhirnya menjalani tes tersebut, Senin (1/8/2016).

Tes dilakukan di kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jawa Tengah, sekitar pukul 13.00 WIB. Kedua anggota dewan itu adalah Ulwan Hakim dari Fraksi Persatuan Bintang Pembangunan (FPBP) dan Hartopo dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP).

Keduanya melakukan tes pada hari ini, karena mereka belum mengikuti tes serupa yang digelar akhir Juli lalu. Menurut Ulwan, ketidakikutsertaan mereka pada tes lalu, dikarenakan tes sendiri dilakukan secara mendadak.

”Kalau rapat paripurnanya memang ada. Tetapi tes urine-nya itu memang belum diagendakan sebelumnya. Mendadak. Makanya kami tidak ikut di tes yang digelar menjelang rapat paripurna dulu,” katanya kepada MuriaNewsCom.

Saat tes lalu, memang ada empat orang anggota dewan yang tidak mengikutinya. Keempatnya adalah Hartopo, Ulwan Hakim, Bambang Kasriyono, dan Luwis Junaiti.

Diketahui kemudian jika Bambang Kasriyono dan Luwis Junaiti, akhirnya datang malam itu, walau terlambat dari rekan-rekan lainnya. Sedangkan Hartopo dan Ulwan, menurut informasi sedang melaksanakan kegiatan touring ke luar kota.

”Bukan masalah touring atau tidak. Pasalnya kalau kemudian tes urine itu disampaikan agendanya terlebih dahulu kepada kami, tentunya kami akan mengikutinya,” tegasnya.

 Karena itu, Ulwan mengatakan jika dirinya bersama Hartopo lantas berinisiatif mengikuti tes urine sendiri ke kantor BNNP Jawa Tengah. Didampingi oleh Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kudus Setya Budi Wibowo dan anggotanya Sujarwo, keduanya dites di lembaga tersebut.

”Kami tetap melaksanakan kewajiban kami, yakni dites urine sebagaimana rekan-rekan yang lain. Sehingga tidak timbul hal-hal yang tidak diinginkan ke depannya,” imbuhnya.

Editor: Merie

 

Nasib Agus Imakudin di DPRD Kudus Masih Tunggu Surat Resmi dari BNN Jateng

Masan, Ketua DPRD Kudus (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Masan, Ketua DPRD Kudus (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)


MuriaNewsCom, Kudus
– Meski Ketua Komisi C DPRD Kudus Agus Imakudin dinyatakan positif menggunakan narkoba oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jateng, namun, hinga kini belum ada sikap resmi dari pimpinan DPRD Kudus terkait nasib Udin sebagai anggota dewan.

Ketua DPRD Kudus Masan, hingga kini masih belum mengambil langkah terkait kasus Agus Imakudin. Politisi PDI Perjuangan yang juga satu partai dengan Agus Imakudin itu, masih menunggu surat resmi dari BNN Provinsi Jateng.

“Sebagai lembaga resmi, kami masih menunggu surat resmi dari pihak berwenang yaitu BNN Provinsi Jateng terkait kasus penggunaan sabu yang menyangkut anggota kami. Hal ini untuk menjadi acuan kami dalam mengambil sikap,” ujarnya kepada MuriaNewsCom.

Jika nanti pihaknya sudah mendapatkan surat resmi, maka, akan dilakukan pembahasan di internal DPRD mengenai langkah yang diambil.  “Saya ini ketua bukan kepala. Jadi harus melakukan pembahasan terlebih dahulu kepada angggota sebelum memutuskan tindakan,” imbuhnya.

Sebelumnya, Ketua Mahkamah Kehormatan DPRD Kudus Setya Budi Wibowo juga menyampaikan, jika pihaknya akan melakukan komunikasi dengan BNN Provinsi Jateng terkait kasus ini.  “Soal tindakan, dalam waktu dekat ini akan kami rapatkan,” ungkapnya.

Editor : Kholistiono

Ketua DPRD Kudus Dorong Ada Tes Urin Bagi Anggota Dewan

Ketua DPRD Kudus Masan (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Ketua DPRD Kudus Masan (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Tertangkapnya Ketua Komisi C DPRD Kudus Agus Imakudin karena kasus narkoba menjadi tamparan tersendiri bagi lembaga legislatif. Terkait penangkapan itu, hingga kini Ketua DPRD Kudus Masan masih enggan untuk berkomentar terkait sikap resmi lembaganya. “Saya no comment dulu lah, nanti saja kalau sudah jelas,” ujarnya.

Meski demikian, dirinya mendorong dan setuju jika ada tes urin bagi anggota dewan secara keseluruhan. Hal itu, untuk melihat secara jelas apakah ada anggota dewan yang memang menggunakan sabu atau tidak. Sehingga, nantinya tidak ada persepsi macam-macam dari masyarakat.

Baca juga : BNNP Masih Gencar Interogasi Agus Imakudin

Namun, untuk melakukan tes urin tersebut, katanya, membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan harus melalui proses pengusulan anggaran terlebih dahulu. Sebab, tidak mungkin tes urin tersebut harus menggunakan biaya pribadi.

“Saya tidak bisa langsung memerintahkan anggota untuk lakukan tes urin. Saya di sini itu sebagai ketua bukan kepala. Untuk menentukan kebijakan, tentunya harus melakukan musyawarah terlebih dahulu,” ungkapnya.

Baca juga : Ketua Komisi C Ditangkap BNNP, Ketua DPRD Kudus : Kemarin Masih Ikut Paripurna

Editor : Kholistiono

 

Ketua Komisi C Ditangkap BNNP, Ketua DPRD Kudus : Kemarin Masih Ikut Paripurna

Agus Imakudin, Ketua Komisi C DPRD Kudus (MuriaNewsCom)

Agus Imakudin, Ketua Komisi C DPRD Kudus (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Kudus –  Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jateng menangkap Ketua Komisi C DPRD Kudus, Agus Imakudin di Kawasan Puri Anjasmoro Senin (25/7/2016) sore.

Penangkapan politisi PDI Perjuangan oleh BNNP itu, karena diduga terlibat penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Menurut informasi, saat penangkapan Agus sedang bersama wanita dekatnya, yakni VR.

Penangkapan Agus Imakudin dikuatkan dengan beredarnya informasi di media sosial path yang diunggah oleh seseorang yang bernama Kunarto : yang isinya “Masih Anget. Barusan kita tangkap Ketua Komisi C DPRD Kudus Agus Imakhudin di Puri Anjasmoro Semarang dengan BB narkotika jenis sabu. Selamat rekan2.

Terkait dengan penangkapan Ketua Komisi C DPRD Kudus tersebut, Ketua DPRD Kudus Mas’an menyampaikan jika dirinya sebagai pimpinan dewan, untuk sampai saat ini belum mengambil sikap. “Saya no comment dulu lah. Nanti kalau sudah jelas, saya kabari,” ujarnya kepada MuriaNewsCom.

Namun demikian, dirinya menyatakan, jika yang bersangkutan, yakni Agus Imakudin pada Senin siang kemarin masih mengikuti sidang paripurna. “Ya kemarin masih ikut paripurna dia,” imbuhnya.

Seperti diketahui, Agus Imakudin sebelumnya sempat dikabarkan digerebek Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah, pada Sabtu (4/6/2016) di Perumahan Tamansari Majapahit, Pedurungan Semarang, Blok B2 nomor 11, Kota Semarang. Saat itu, Agus digerebek bersama seorang perempuan berinisial VR tersebut.

Namun ketika itu, saat dikonfirmasi MuriaNewsCom, Kepala Subdirektorat II Dit Resnarkoba Polda Jawa Tengah, AKBP Carto Nuryanto mengatakan jika tidak ada apa-apa.“Gak ada masalah apa-apa. Kok ini malah jadi polemik. Saya masih di Dir (Dir Res Narkoba),” katanya singkat.

Editor : Kholistiono

 

Ramai-ramai Datangi Gedung DPRD Grobogan, Warga Kompak Pakai Baju Batik

Puluhan perajin batik di Grobogan mengikuti acara public hearing dengan Badan Legislasi Daerah DPRD Grobogan (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Puluhan perajin batik di Grobogan mengikuti acara public hearing dengan Badan Legislasi Daerah DPRD Grobogan (MuriaNewsCom/Dani Agus)

 

MuriaNewsCom, Grobogan – Puluhan warga, mendatangi gedung DPRD Grobogan,Sabtu (23/7/2016). Uniknya, hampir semua warga ini mengenakan baju batik khas Grobogan.

Kedatangan puluhan warga ini bukan dalam rangka unjuk rasa. Tetapi, mereka datang untuk menghadiri acara public hearing atau dengar pendapat dengan Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD Grobogan berkaitan dengan penyusunan draf Raperda tentang Perlindungan Batik.Warga yang datang ini sebagian besar adalah para perajin batik tulis. Selain itu, ada pula perwakilan dari tokoh agama, tokoh masyarakat serta dinas terkait lainnya.

Hadir pula dalam kesempatan itu, perwakilan dari Kantor Kanwil Kemenkumham Provinsi Jawa Tengah. Acara public hearing yang dilangsungkan di ruang rapat paripurna itu dibuka Ketua DPRD Grobogan Agus Siwanto.

Ketua Balegda DPRD Grobogan HM Misbah menegaskan, pembuatan Perda perlindungan batik itu merupakan usulan dari anggota lesgislatif. Tujuannya, untuk melindungi keberadaan usaha batik di Grobogan yang saat ini dinilai makin banyak dan punya prospek bagus.

“Meski keberadaan usaha batik di sini belum lama, namun perkembangannya sangat menggembirakan. Makanya, kita berinisiatif untuk membuat sebuah Perda yang mengatur tentang batik, supaya usaha batik bisa dapat perlindungan hukum,” jelasnya.

Terkait dengan masalah tersebut, lanjut Misbah, pihaknya perlu mendapatkan masukan sebanyak mungkin dari berbagai stake holder terkait. Diharapkan, masukan ini akan makin menyempurnakan draf raperda yang sudah disiapkan.

Meski demikian, semua masukan itu, katatnya, nantinya belum tentu bisa tertampung. Sebab, dalam pembuatan sebuah produk hukum (Perda) tidak boleh bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang ada di atasnya.

Editor : Kholistiono 

 

Caleg Partai Golkar Gugat KPU Blora Rp 6 Miliar

golkar (e)

 

MuriaNewsCom, Blora – Sunoto, yang merupakan caleg Partai Golkar dalam Pemilu Legislatif (Pileg) 2014  menggugat KPU Blora ke Pengadilan Negeri (PN) Blora atas keputusan KPU Blora yang menjelaskan PAW anggota DPRD Maulana Kusnanto adalah Rajiman Santarko. Padahal, dalam Pileg 2014 perolehan suara yang diraih Sunoto (2.736 suara) lebih banyak dibanding Rajiman Santarko (2.376 suara).

Keputusan KPU itu, dianggap merugikan dirinya, karena memiliki suara lebih unggul. Namun, justru keputusan KPU menunjuk Rajiman Santarko sebagai PAW-nya Maulana Kusnanto. Dijadwalkan, Kamis (23/6/2016) agenda sidang perdana dilakukan atas gugatan tersebut.“Saya menggugat Rp 6 miliar. Karena kami menganggap KPU telah melakukan perbuatan melawan hukum,” kata Sunoto (22/6/2016).

Menurut Politisi Golkar itu, gugatan yang dilakukan cukup realistis. Dikarenakan ada kerugian immaterial dan kerugian material yang dialaminya. Ia merinci, kerugian immaterial senilai Rp 4 miliar, sedangkan kerugian material senilai Rp 2 miliar. “Kerugian material terkait proses kampanye dan lain sebagainya,” jelas Sunoto.

Sebelumnya, Sunoto telah melakukan gugatan ke PTUN Semarang atas keputusan KPU Blora yang tidak merekomendasikan dirinya dalam PAW tersebut. Dalam gugatan tersebut, kubu Sunoto dinyatakan menang dan KPU Blora diminta untuk mencabut surat keputusan KPU Blora Nomor 294/KPU-Kab/012329267/XI/2015 tanggal 27 November 2015 perihal Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Blora. “Tapi KPU masih banding atas putuasn PTUN itu,” jelas Sunoto.

Sunoto berharap, gugatannya di PN bisa membuahkan hasil dan mendapatkan keadilan atas apa yang dilakukan KPU terhadap dirinya.

M Hamdun, Divisi Kampanye dan Hukum KPU Blora menanggapi gugatan yang dilakukan oleh Sunoto dengan tenang. Ia mengaku, bahwa pihaknya akan mengikuti proses hukum yang ada. Ia juga telah menyiapkan pengacara atas gugatan Sunoto di PN Blora.

Menurutnya, apa yang dilakukan oleh KPU sudah tepat. Karena, sebelum memutuskan penunjukan PAW, lanjut Hamdun, pihaknya telah mengkonsultasikan hal tersebut dengan pihak KPU RI dan KPU Provinsi. “Sebelumnya kami sudah melakukan konsultasi,” katanya.

Dalam konsultasi, lanjut Hamdun, bahwa persoalan hukum yang pernah menjerat Sunoto sebagai alasan kuat KPU Blora tidak merekomendasikan Sunoto sebagai PAW dari Maulana Kusnanto.

 

Editor : Kholistiono

 

Ketua DPRD Kudus : Tes Urin Itu Butuh Biaya yang Tak Sedikit

Mas'an, Ketua DPRD Kudus (MuriaNewsCom)

Mas’an, Ketua DPRD Kudus (MuriaNewsCom)

 
  MuriaNewsCom, Kudus – Wacana mengenai tes urin terhadap anggota dewan yang dilontarkan Badan Kehormatan (BK) DPRD Kudus, nampaknya membutuhkan proses yang cepat. Sebab, hal ini terganjal dengan adanya anggaran.

Ketua DPR Kudus Mas’an mengatakan, tes urin untuk anggota DPRD bisa saja dilaksanakan, namun hal itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. “Tes urin itu membutuhkan anggaran, dan kami tidak memilikinya. Jadi untuk dalam waktu dekat ini belum bisa dilaksanakan,” katanya kepada MuriaNewsCom.

Wacana adanya tes urin terhadap anggota dewan ini, tak lepas dari adanya kabar, bahwa ada salah satu anggota dewan yang digerebek polisi, yang ketika itu diduga sedang pesta sabu. Kabar ini, juga menjadi perbincangan, baik di dewan sendiri maupun masyarakat umum.

Bahkan, Ketua DPRD sempat mengancam, jika ada anggotanya yang terbukti menyalahgunakan narkoba, maka akan dilakukan pemecetan. Hal itu sudah menjadi aturan, sehingga patut untuk ditegakkan,” ujar Mas’an.

Editor : Kholistiono

BK Desak Anggota DPRD Kudus Dites Urin

f-tes urin

MuriaNewsCom, Kudus – Beredarnya kabar adanya oknum anggota dewan yang digerebek saat pesta sabu, membuat Badan Kehormatan (BK) DPRD Kudus angkat bicara. Mereka mendesak agar semua anggota dewan dilakukan tes urin.

Ketua BK DPRD Kudus Setia Budi Wibowo mengatakan, tes urin perlu dilakukan agar tidak terjadi simpang siur di masyarakat terkait adanya isu narkoba di kalangan dewan. “Kita sudah siap untuk dilakukan tes urin, dan ini memang perlu dilakukan, agar benar-benar clear, apakah ada anggota dewan yang mengonsumsi narkoba atau tidak,” ujarnya.

Dirinya juga mengatakan, dari pengalamannya dari studi banding di DPRD Banjarnegara beberapa waktu lalu, di sana anggota dewan sudah dites urin oleh BNN. Bukan hanya sekali, namun sudah anggota dewan sudah dites urin dua kali.

Namun, untuk dapat mendatangkan BNN melakukan tes urin, katanya, harus dilakukan penjadwalan terlebih dahulu. Sebab, biaya proses tes urin yang dilakukan BNN sesuai pesanan.”Untuk biaya pelaksanaan tes urin ini, BK mengharapkan agar dapat dimasukan anggaran Setwan. Bisa dimasukkan di perubahan tahun ini atau juga bisa di 2017 mendatang,” ungkapnya.

 

Editor : Kholistiono

Ketua DPRD Kudus Ancam Pecat Anggotanya yang Pakai Narkoba

Mas'an, Ketua DPRD Kudus (MuriaNewsCom)

Mas’an, Ketua DPRD Kudus (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Kudus – Ketua DPRD Kudus Mas’an mengancam akan memecat anggotanya yang terbukti memakai narkoba. Pemecatan dapat dilakukan, jika yang bersangkutan terbukti mengkonsumsi atau mengedarkan narkoba jenis apapun.

“Aturannya sudah jelas, yakni jika terbukti menggunakan narkoba, dan hal itu nantinya dapat dilakukan pemecatan. Ini sudah menjadi aturan, sehingga harus dijalankan,” katanya kepada MuriaNewsCom.

Aturan tersebut, kata Mas’an berlaku kepada semua anggota dewan. Sehingga, jika sampai ada anggota dewan yang berani mengkonsumsi barang haram tersebut dan terbukti, maka dipastikan akan diproses lebih lanjut.

Untuk diketahui, saat ini sedang ramai menjadi perbincangan jika ada salah seorang anggota dewan Kudus yang dikabarkan digerebek Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng di Perumahan Tamansari Majapahit, Pedurungan, Kota Semarang, Sabtu (4/6/2016). Oknum dewan berinisial AI tersebut diduga melakukan pesta sabu bersama seorang perempuan inisial VA.

Menyikapi hal tersebut, Mas’an mengaku belum mendapatkan  mendapatkan laporan terkait hal tersebut. Namun jika memang terbukti, akan dilakukan penindakan.”Saat ini anggota dewan sedang kunker di Jakarta. Mereka para anggota pergi sejak kemarin dan hingga kini masih berada di sana,” ungkapnya.

Editor : Kholistiono

 

 

Ketua DRD Jepara: Penelitian Bidang Sosial Kurang Diminati

Ketua DRD Jepara, Nur Kukuh. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Ketua DRD Jepara, Nur Kukuh. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Gairah penelitian yang ada pada pelajar di Kabupaten Jepara mulai meningkat. Hal ini terlihat dari antusiasme para pelajar peserta pelatihan penyusunan proposal penelitian yang digelar oleh Dewan Riset Daerah (DRD) Jepara selama dua hari, pada Selasa dan Rabu (3 – 4/5/2016) kemarin.

Kepala DRD Jepara Nur Kukuh mengatakan, antusiasme peserta cukup tinggi. Hanya saja, yang cukup meresahkan, adalah tema penelitian lebih banyak didominasi bidang ilmu pengetahuan alam (IPA) dan teknologi.

”Penelitian sosial kurang diminati. Perbandingannya penelitian IPA dan teknoligi sebanyak 60 persen. Itu terlihat dari jumlah peserta pelatihan, selain yang datang didominasi pelajar di jurusan IPA juga dari tema yang bakal diteliti oleh mereka,” kata Nur Kukuh kepada MuriaNewsCom, Kamis (5/5/2016)

Selain itu, rendahnya minat meneliti bidang social juga terlihat saat Lomba Karya Tulis Ilmiah (LKTI) yang sudah berjalan selama tujuh tahun terakhir. Menurutnya, itu disebabkan pemahaman jika penelitian adalah meneliti sebuah benda dan harus menciptakan sebuah benda.

”Padahal, masalah sosial di Jepara sebenarnya lebih dibutuhkan karena menawarkan solusi sehingga bisa dijadikan acuan untuk penentuan kebijakan tertentu,” ungkapnya.

Lebih lanjut dia mengemukakan, salah satu contoh penelitian sosial yang bisa dijadikan penentuan kebijakan yakni penelitian mengenai banyaknya angka kematian ibu dan bayi. Dari hasil penelitian, salah satu penyebabnya karena minimnya pengetahuan mengenai kesehatan reporduksi. Sehingga saat ini ada aturan jika akan menikah, maka perlu ada pemeriksaan organ reproduksi.

”Ada tema yang cukup menarik sebetulnya, seperti tingginya angka perceraian di Kabupaten Jepara. Ini masalah social yang perlu diteliti dan dicarikan solusi. Sebab, yang menarik juga justru yang tinggi cerai gugat, bukan cerai talak,” terangnya.

Dia menambahkan, jika saat ini gairah penelitian di Jepara sudah meningkat. Sejumlah sekolah yang menjadi langganan peserta LKTI juga kian meningkat kualitas penelitiannya. Sedangkan yang tergolong baru, bisa belajar dari sekolah yang sudah cukup baik penelitiannya.

Editor: Supriyadi

Perda Disahkan, Pengusaha Karaoke Meradang

Karaoke_04KUDUS – Pengusaha karaoke di Kudus meradang mendengar Ranperda pelarangan Karaoke disahkan DPRD Kudus, Senin (27/7/2015). Mereka akan melakukan perlawanan dengan menggugat perda yang disahkan ke Mahkamah Konstitusi.

”Jika perda tersebut benar-benar diberlakukan, kami siap melakukan gugatan judicial review ke MK,” kata perwakilan pengusaha karaoke, Arie Setyawan, Selasa (28/7).

Dia menyatakan telah menyiapkan sejumlah tim hukum untuk melakukan melakukan gugatan. Gugatan bisa dilakukan secara perorangan atau secara bersama-sama dalam paguyuban pengusaha karaoke.

Menurutnya, ada banyak kelemahan dalam perda pelarangan karaoke. Dia menyebutkan, isi dari Perda tersebut jelas bertentangan dengan Undang-Undang Pariwisata yang berada di atasnya.

“Dalam undang-undang, karaoke bukan merupakan jenis usaha yang dilarang. Kearifan lokal hanya berwenang mengatur dan menata usaha seperti pengelolaan maupun pengaturan lokasi,” terangnya. (SUWOKO)

Berikut Saran dan Masukan Dewan ke Bupati Jepara

Bupati Jepara Ahmad Marzuqi menandatangi berkas dalam rapat paripurna pengambilan keputusan atas Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan APBD Jepara tahun 2014 , yang digelar Senin (26/7/2015) di gedung DPRD Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Bupati Jepara Ahmad Marzuqi menandatangi berkas dalam rapat paripurna pengambilan keputusan atas Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan APBD Jepara tahun 2014 , yang digelar Senin (26/7/2015) di gedung DPRD Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

JEPARA – Dalam rapat paripurna pengambilan keputusan atas Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan APBD Jepara tahun , yang digelar Senin (26/7) di gedung DPRD Jepara, anggota DPRD Jepara memberikan banyak masukan dan saran kepada Bupati Jepara. Berikut di antara masukan dan saran mereka.

Komisi A misalnya memberikan saran agar pemkab jepara mulai merintis pengisian jabatan struktural diadakan secara terbuka atau lelang serta meminta pemkab memaksimalkan peran Satpol PP dalam penegakan perda dengan melakukan penambahan jumlah personel.

“Pemkab juga harus lebih cermat dalam melakukan perencanaan anggaran di semua SKPD untuk mengoptimalkan penyerapan anggaran,” ujar Moh Siroj, salah satu anggota komisi A DPRD Jepara.

Komisi B, melalui perwakilannya, Fitriawaty Aisyah memberikan masukan, penegakan aturan tentang pencanangan ornament ukir pada bangunan pemerintah menjadi salah satu saran yang diberikan oleh Komisi B. pasalnya, sejak aturan mengenai keharusan bangunan pemeirntah mencantumkan ornament ukir hingga kini masih banyak bangunan yang tidak melengkapinya.

“Pemkab juga perlu meninjau ulang kegiatan operaisonal resi gudang serta perlu melakukan penambahan wahana rekreasi di beberap obyek wisata yang ada, “ kata Fitriawaty Aisyah.

Sedangkan komisi C melalui Ketuanya, Sunarto melarang adanya pungutan di skeolah negeri dan meminta agar dinas terkait menarik guru negeri yang diperbantukan di sekolah swasta untuk ditempatkan di sekolah negeri. “Hal ini lantaran jumlah guru negeri saja masih kekurangan, sehingga biarkan saja sekolah swatsa lebih mandiri,” kata Sunarto.

Sementara Komisi D yang membidangi masalah infrastruktur meminta agar Pemkab Jepara meningkatkan anggarana pada dinas bina marga khususnya unutk pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan, karena hal tersebut merupakan urusan wajib dan pelayanan dasar pemerintah daerah. (WAHYU KZ/SUWOKO)
Foto sama

Aturan Disahkan, Karaoke Kudus Wajib Tutup

Karaoke_04KUDUS – Pimpinan DPRD Kudus telah mengesahkan Ranperda tentang Usaha Hiburan Diskotik, Kelab Malam, Pub, dan Penataan Hiburan Karaoke, dalam sidang paripurna, Senin (27/7/2015). Dengan begitu, jika hasil evaluasi Gubernur Jateng dan Kemendagri tak menolaknya, tempat hiburan karaoke di Kudus wajib tutup.

Kepala Satpol PP Kudus Abdul Halil menyatakan kesiapannya untuk menjalankan amanat perda yang telah disahkan tersebut. Namun, sebelum itu pihaknya tetap masih menunggu ranperda tersebut resmi diundangkan serta turunnya petunjuk teknisnya.

”Kami masih harus menunggu hasil evaluasi Gubernur Jateng dan Kemendagri, serta perbup yang akan mengatur teknis pelaksanaan di lapangan,” ujar Halil.

Bupati Kudus Musthofa yang hadir dalam sidang paripurna dewan, menyampaikan apresiasinya terhadap anggota dewan yang berhasil mengesahkan Ranperda Karaoke. (SUWOKO)

LPJ APBD 2014 Kabupaten Jepara Disetujui Dewan

Bupati Jepara Ahmad Marzuqi menandatangi berkas dalam rapat paripurna pengambilan keputusan atas Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan APBD Jepara tahun 2014 , yang digelar Senin (26/7/2015) di gedung DPRD Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Bupati Jepara Ahmad Marzuqi menandatangi berkas dalam rapat paripurna pengambilan keputusan atas Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan APBD Jepara tahun 2014 , yang digelar Senin (26/7/2015) di gedung DPRD Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

JEPARA – Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jepara tahun 2014 Pemkab Jepara disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jepara. Persetujuan itu disampaikan dalam rapat paripurna pengambilan keputusan atas Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan APBD Jepara tahun 2014 , yang digelar Senin (26/7/2015) di gedung DPRD Jepara.

Rapat paripurna yang dijadwalkan pagi hari, namun baru dimulai siang hari itu, dipimpin oleh Ketua DPRD Jepara Dian Kristiandi didampingi wakil Ketua DPRD Jepara. Selain menyetujui LPJ pelaksanaan APBD Jepara, DPRD Kabupaten Jepara juga memberikan beberapa masukan dan saran kepada Pemkab Jepara. Bahkan, hampir semua komisi di DPRD Jepara memberikan masukan kepada Bupati Jepara terkait pelaksanaan program kerja Pemkab Jepara.

Bupati Jepara Ahmad Marzuqi berterimakasih atas saran dan masukn yang diberikan oleh dewan. “Saran dan masukan ini akan kita tidak lanjuti sebagai bahan evaluasi bagi semua SKPD yang ada,” ujarnya. (WAHYU KZ/SUWOKO)

Lama Alot, Ranperda Karaoke Akhirnya Disahkan

Karaoke_04KUDUS – Ranperda tentang Usaha Hiburan Diskotik, Kelab Malam, Pub, dan Penataan Hiburan Karaoke, akhirnya disahkan oleh DPRD Kudus dalam paripurna yang digelar Senin (27/7).

Pengesahan ranperda itu berlangsung cukup cepat, tidak seperti pada sidang sebelumnya. Dari 45 anggota dewan, hanya lima yang tak hadir dalam paripuran. Semua anggota dewan yang hadir menyatakan setuju pengesahan ranperda tersebut.

Tak seperti paripurna sebelumnya yang berlangsung alot, kali ini pengesahan ranperda karaoke tersebut berlangsung mulus. Dari 45 anggota DPRD Kudus, 40 diantaranya hadir dan menyatakan persetujuannya untuk mengesahkan ranperda tersebut.

Ranperda tersebut disahkan, setelah anggota DPRD Kudus alot melakukan pembahasan. Sebelumnya, alotnya pembahasan tersebut terjadi pada public hearing yang diselenggarakan pansus, dan aksi warga yang menuntut pengesahan ranperda tersebut.

Ketua DPRD Kudus Masan mengatakan, raperda karaoke yang disahkan hari ini sama persis seperti draf yang disodorkan Pansus III. Pansus telah menyerahkan hasil pembahasan pada rapat paripurna 5 Juni 2015.

”Jadi, ranperda yang disahkan ini sama persis dengan hasil pembahasan Pansus beberapa waktu lalu,” ujar Masan. (SUWOKO)

Ketua DPRD Kudus Malu Sidang Paripurna Molor Berjam-jam

Pimpinan DPRD Kudus dan Bupati Kudus hadir dalam sidang paripurna, Selasa (23/6/2015). Sidang tersebut mengagendakan agenda laporan komisi atas LPJ Bupati yang dilanjutkan pengesahan ranperda LPJ Bupati atas APBD 2014. (MURIA NEW/FAISOL HADI)

Pimpinan DPRD Kudus dan Bupati Kudus hadir dalam sidang paripurna, Selasa (23/6/2015). Sidang tersebut mengagendakan agenda laporan komisi atas LPJ Bupati yang dilanjutkan pengesahan ranperda LPJ Bupati atas APBD 2014. (MURIA NEW/FAISOL HADI)

KUDUS – Ketua DPRD Masan nampak tak bisa menyembunyikan kemarahannya. Bersama sejumlah anggota FPDI Perjuangan lainnya, Masan mengaku sangat malu karena sidang paripuran, Selasa (23/6/2015) molor hingga berjam-jam. Lanjutkan membaca

Bupati Kudus Galau, Anggota DPRD Boikot Paripurna

Pimpinan DPRD Kudus dan Bupati Kudus hadir dalam sidang paripurna, Selasa (23/6/2015). Sidang tersebut mengagendakan agenda laporan komisi atas LPJ Bupati yang dilanjutkan pengesahan ranperda LPJ Bupati atas APBD 2014. (MURIA NEW/FAISOL HADI)

Pimpinan DPRD Kudus dan Bupati Kudus hadir dalam sidang paripurna, Selasa (23/6/2015). Sidang tersebut mengagendakan agenda laporan komisi atas LPJ Bupati yang dilanjutkan pengesahan ranperda LPJ Bupati atas APBD 2014. (MURIA NEW/FAISOL HADI)

KUDUS – Sejumlah anggota DPRD Kudus melakukan aksi boikot dalam rapat Paripurna DPRD dengan agenda laporan komisi atas LPJ Bupati yang dilanjutkan pengesahan ranperda LPJ Bupati atas APBD 2014. Lanjutkan membaca