Ini Saran Agar Masyarakat Terhindar Dari Kartu BPJS Palsu

 

Kepala Cabang Utama BPJS Kudus Agus Purwono didampingi Kabag Humas Ayong Muhtarom menggelar jumpa pers dengan wartawan. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Kepala Cabang Utama BPJS Kudus Agus Purwono didampingi Kabag Humas Ayong Muhtarom menggelar jumpa pers dengan wartawan. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Adanya kartu BPJS palsu di Jawa Barat yang ramai diberitakan beberapa waktu lalu mendapat perhatian serius dari Kepala Cabang Utama BPJS Kudus Agus Purwono. Hal itu terungkap saat Agus menggelar jumpa pers dengan wartawan yang ada di Grobogan, Selasa (2/8/2016).

Menurut Agus, agar terhindar memiliki kartu BPJS palsu maka ada satu cara yang mesti dilakukan. Yakni, mendaftarkan diri melalui kantor BPJS atau layanan online yang sudah disediakan.“Kalau daftarnya lewat jalur resmi dari BPJS maka tidak akan terhindar dari permasalahan. Jadi, jangan ngurus BPJS secara sembarangan,” katanya.

Agus menyatakan, selama ini memang ada beberapa kendala yang menyebabkan masih banyak masyarakat yang meminta bantuan pihak lain untuk mengurus kartu BPJS. Salah satunya, adalah jauhnya akses dari rumah warga ke kantor BPJS. Khususnya, warga yang tinggal di pelosok.

Menyikapi masalah ini, pihaknya dalam waktu dekat akan melakukan upaya terobosan. Khususnya di Grobogan. Yakni, membuka pelayanan secara periodik di eks kawedanan yang ada di wilayah tersebut. Dengan langkah ini akan mendekatkan jarak tempuh buat warga yang ingin mendapatkan pelayanan BPJS.

“Jadi, kita akan bikin layanan seperti Samsat atau SIM keliling. Untuk sementara kita tempatkan di eks kawedanan dulu mengingat personel juga terbatas,” imbuh Agus didampingi Kabag Humas Pemkab Grobogan Ayong Muhtarom.

Agus menambahkan, sejauh ini, jumlah warga Grobogan yang sudah tercakup BPJS sebanyak 806.207 orang atau baru 56 persen. Sedangkan 625.328 orang atau 44 persen belum jadi peserta. Diharapkan dengan adanya layanan baru akan meningkatkan jumlah peserta BPJS.

Editor : Kholistiono

 

Baru Ada 3 PKL yang Jualan di Tempat Relokasi

 

Suasana tempat relokasi masih terlihat sepi karena belum banyak PKL yang berjualan (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Suasana tempat relokasi masih terlihat sepi karena belum banyak PKL yang berjualan (MuriaNewsCom/Dani Agus)

 

MuriaNewsCom, Grobogan – Tempat relokasi PKL kawasan Alun-alun Purwodadi ternyata belum sepenuhnya digunakan untuk berjualan. Indikasinya, pada hari pertama, Senin (2/8/2016) tempat relokasi di jalan depan Pegadaian hingga SDN 4 Purwodadi masih terlihat lengang, dari sore hingga malam.

Dari pantauan di lapangan, baru ada tiga PKL yang jualan di tempat relokasi sementara itu. Dua PKL jualan di depan SDN 4 dan satunya lagi di depan Rumah Dinas Ketua DPRD Grobogan.”Hari pertama belum banyak yang buka. Mungkin dua atau tiga hari lagi mulai ramai yang jualan,” kata Rini, salah satu PKL yang sudah buka di tempat relokasi.

Sementara itu, Ketua Paguyuban PKL Nur Wakhid menyatakan,  ada beberapa kendala yang dihadapi ketika harus berjualan di lokasi baru. Yakni, kaveling yang relatif sempit, karena ukurannya hanya 3,5 x 4 meter. Dengan kondisi ini, sebagian PKL harus membuat tenda baru yang disesuaikan dengan lokasi.”Tempat jualan lama di alun-alun, ukurannya lebih luas. Makanya, kami perlu menyiapkan tenda dulu yang ukurannya disesuaikan dengan lokasi sekarang,” jelasnya.

Selain itu, pihaknya juga masih mencari solusi guna mendapatkan suplai listrik ke tenda PKL. Sebelumnya, masalah listrik tidak jadi kendala ketika masih jualan di tempat lama.

Editor : Kholistiono

 

Gudang Garam Bangun Pusat Distribusi dan Marketing di Pati untuk Area se-Karesidenan

 Bupati Pati Haryanto memotong pita, sebelum melakukan peletakan batu pertama gedung perkantoran dan distribusi Gudang Garam di Jalan Pati-Kudus Km 6, Margorejo. (MuriaNewsCom/Lismanto)


Bupati Pati Haryanto memotong pita, sebelum melakukan peletakan batu pertama gedung perkantoran dan distribusi Gudang Garam di Jalan Pati-Kudus Km 6, Margorejo. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

MuriaNewsCom, Pati – Perkembangan produk Gudang Garam di Pati yang melaju pesat, membuat perusahaan rokok asal Kediri ini membangun pusat distribusi dan marketing di Pati. Bertempat di Jalan Pati-Kudus Km 6, gedung itu rencananya yang menyetok pasokan produk Gudang Garam di Pati, Kudus, Jepara, Rembang, Grobogan, Blora, dan Cepu.

Manajer PT Surya Madistrindo area Pati-Semarang, Waheri Triyanta kepada MuriaNewsCom mengatakan, pembangunan tempat distributor Gudang Garam di Pati bukan tanpa alasan. Ada banyak pertimbangan, sebelum akhirnya pusat distribusi Gudang Garam itu di bangun di Pati.

“Awalnya, kita punya kantor distributor di Jalan P Sudirman sejak 2010. Dari tahun ke tahun, ternyata mengalami perkembangan yang pesat, sehingga kantor di Jalan P Sudirman tidak memenuhi lagi. Setelah ada evaluasi setiap tahun, kita akhirnya memutuskan membuat kantor baru yang difasilitasi perusahaan pusat di Kediri,” ujar Waheri, Senin (1/8/2016)

Secara struktural, distribusi produk Gudang Garam yang ada di Pati dipasok dari area Semarang. Dalam operasionalnya, distribusi diserahkan PT Surya Madistrindo sebagai distributor utama produk Gudang Garam.

“Pati ini lokasinya sangat strategis. Selain dilalui jalur pantura, Pati juga berada di tengah-tengah karesidenan Pati, sehingga sangat mudah untuk melakukan distribusi produk di kabupaten sekitar,” ucap Waheri.

Baca juga :Belasan Perusahaan Tanamkan Investasi di Pati Selama 2016

Editor : Kholistiono

 

Muhlisudin Pasrah Tunggu Hingga 21 Tahun untuk Bisa Tunaikan Ibadah Haji

 Muhlisudin (39) Warga Karas, Sedan, Rembang saat mendaftar haji di Kemenag Rembang, Senin (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)


Muhlisudin (39) Warga Karas, Sedan, Rembang saat mendaftar haji di Kemenag Rembang, Senin (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom, Rembang – Calon jemaah haji (calhaj) harus rela untuk menunggu waktu yang cukup lama untuk bisa menunaikan ibadah haji. Jika tahun ini mendaftar, calhaj baru bisa berangkat haji pada tahun 2037 mendatang. Artinya, calhaj harus bersabar hingga 21 tahun.

Salah seorang calon jemaah haji Muhlisudin (39) warga Desa Karas, Kecamatan Sedan, Rembang, mengatakan, mengingat lama antrian atau daftar tunggu haji hingga lebih 20 tahun, dirinya hanya bisa pasrah. Sebab, hal tersebut sudah ketentuan dari pemerintah.

“Saya mendaftar haji tahun ini bersama istri saya, dan jadwalnya, baru bisa berangkat 2037 nanti. Misalkan saja usia saya ini 39 tahun, maka bila berangkat haji tahun 2037, maka saat itu usia saya sudah sekitar 61 tahun. Mudah-mudahan terlaksana,” katanya.

Sementara itu, saat disinggung mengenai biaya haji, dirinya saat ini sudah membayar di salah satu bank yang ada di Rembang. “Saya tadi sudah membayar sebanyak Rp 51 juta untuk dua orang di salah satu bank di Rembang. Dengan waktu tunggu yang cukup lama itu, kita juga sembari mengumpulkan rezeki dan kebutuhan yang lainnya,” ujarnya.

Sementara itu, Endang (47) istri dari Muhlisudin mengatakan, meski masih lama, dirinya sudah mempersiapkan sejak kini, terutama dengan mengutamakan hidup sehat.”Yang penting bagi saya, daftar saja dulu. Masalah waktu itu biar Allah yang mengatur. Dan kita harus berihtiar dengan cara jaga kesehatan, makan secara teratur dan sebagainya,” ungakapnya.

Editor : Kholistiono

 

Belasan Perusahaan Tanamkan Investasi di Pati Selama 2016

 Bupati Pati Haryanto meletakkan batu pertama pembangunan gedung perkantoran dan distributor Gudang Garam di Jalan Pati-Kudus Km 6, Margorejo, Senin (1/8/2016). (MuriaNewsCom/Lismanto)


Bupati Pati Haryanto meletakkan batu pertama pembangunan gedung perkantoran dan distributor Gudang Garam di Jalan Pati-Kudus Km 6, Margorejo, Senin (1/8/2016). (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

 

MuriaNewsCom, Pati – Belasan perusahaan dari berbagai bidang menanamkan investasinya di Kabupaten Pati selama 2016. Hal itu diungkap Bupati Pati Haryanto, usai melakukan peletakan batu pertama pembangunan gedung perkantoran dan distribusi Gudang Garam di Jalan Pati-Kudus Km 6, Margorejo, Senin (1/8/2016).

“Pati akhir-akhir ini memang banyak diincar para investor, mulai dari Gudang Garam, Diler Honda, Nasmoco, pabrik sambal, pengalengan ikan, pabrik pengeringan jagung, dan masih banyak lagi lainnya. Kami sendiri sudah memberikan izin belasan perusahaan yang menanamkan investasi di Pati selama 2016,” kata Haryanto.

Perusahaan yang berinvestasi di Pati tersebut tersebar di berbagai wilayah, mulai dari Pati bagian barat, selatan, utara, tengah dan timur. Keberadaan pabrik di Pati yang berkembang pesar diharapkan bisa membuka peluang kerja selebar-lebarnya bagi warga Pati.

“Di wilayah timur sudah sangat banyak dan berkembang pesat. Di bagian selatan, ada pabrik jagung. Bagian utara masih seputar peternakan. Kami sudah memberikan peringatan kepada investor untuk mengutamakan warga Pati ketika mengambil karyawan,” tuturnya.

Selama ini, Pemkab mendukung iklim investasi di Pati. Bahkan, beberapa investor yang menemui kendala akan difasilitasi. Semua izin yang diberikan kepada investor diakui sudah sesuai dengan prosedur yang diharapkan dapat menambah peluang kerja bagi warga Pati.

Haryanto menyebut, ada sejumlah alasan investor tertarik dengan Pati. Salah satunya, upah minimum kabupaten (UMK) masih rendah, kondisi Pati relatif kondusif, dan infrastruktur mendukung. Terlebih, Pati masuk dalam kawasan jalur pantura sehingga sangat strategis untuk mengembangkan usaha.

 Editor : Kholistiono

 

Daftar Sekarang, Berangkat Haji Baru Tahun 2037

Beberapa warga sedang mendaftar haji di Kemenag Rembang (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

Beberapa warga sedang mendaftar haji di Kemenag Rembang (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom, Rembang – Menjadwalkan ibadah haji memang membutuhkan waktu lama untuk menunggu. Seperti yang dialami warga Kabupaten Rembang yang mendaftar untuk ibadah haji tahun 2016 ini. Sebab, mereka dijadwalkan baru bisa berangkat pada 2037 dengan perkiraan waktu tunggu 21 tahun.

Slamet Lestari, Staf Kasi Haji Kementrian Agama Rembang mengatakan, untuk tahun 2016 ini, sudah ada 500 orang yang mendaftar haji. Hal itu terhitung sejak 1 Januari hingga 1 Agustus 2016.

“Untuk masa tunggu keberangkatan, calon jemaah haji yang mendaftar di tahun 2016 sekitar 21-22 tahun ke depan. Dan itupun tidak semua pendaftar calon haji pada tahun ini akan berangkat pada 2037 mendatang. Namun, kita juga melihat kuotanya wilayah Jawa Tengah juga. Semisal kuota keberangkatan di tahun 2037 habis, maka pendaftar calon haji ditahun 2016 juga bisa berangkat tahun 2038 maupun seterusnya,” paparnya.

Selain itu, dirinya juga mengimbau supaya para calon haji yang akan berangkat pada tahun 2037, supaya bisa mempersiapkan segala sesuatunya. “Yang penting selalu berusaha menjaga kesehatan, sehingga bisa selalu bugar dan bisa berangkat haji dengan baik,” imbuhnya.

Editor : Kholistiono

Maskapai Nasional di Asia Tenggara

f-iklan maskapai

 

 

MuriaNewsCom, Kudus – Setiap negara memiliki maskapai nasionalnya masing-masing. Di Asia Tenggara sendiri tiap negara memiliki maskpainya masing-masing, seperti Thailand dengan Thai Airwaysnya hingga Indonesia dengan Garuda Indonesia.

Berbagai maskapai tersebut pastinya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, namun untuk masalah pemesanan tiket mereka telah beralih ke cara yang moderen untuk melakukan reservasi.

Seperti di Asia Tenggara, Traveloka adalah salah satu partner resmi dari berbagai maskapai di Asia Tenggara. Selain memesan melalui layanan seperti Traveloka, traveller juga bisa memesan menggunakan web resmi maskapai.

Nah berikut ini ulasan beberapa maskapai nasional negara-negara di Asia Tenggara.

  1. Brunei

Maskapai nasional milik Brunei adalah Royal Brunei Airlines. Royal Brunei Airlines berdiri tahun 1974 dan mulai beroperasi tahun 1975. Hingga kini, maskapai ini memiliki total 10 pesawat yang terdiri dari 2 unit Airbus A319-100 (berbadan sempit), 4 unit Airbus A320-200 (berbadan sempit), dan 4 unit Boeing 787-8 (berbadan lebar). Royal Brunei Airlines melayani hingga 16 destinasi dengan pusat penerbangan berada di Brunei International Airport.

  1. Kamboja

Maskapai nasional milik Kamboja adalah Cambodia Angkor Air. Maskapai ini mayoritas sahamnya dimiliki pemerintah. Cambodia Angkor Air berdiri tahun 2009 dengan pusat penerbangan berada di Phnom Penh International Airport dan Siem Reap International Airport. Maskapai ini mengusung slogan berupa ‘Proudly the national flag carrier’ dan ‘Discover Cambodia with the Kingdom Airlines’. Hingga kini, maskapai ini memiliki total 6 pesawat yang terdiri dari 4 unit Airbus A321-200 (berbadan sempit) dan 2 ATR 72-500 (pesawat regional). Selain melayani penerbangan dalam negeri, maskapai ini juga melayani destinasi ke China, Singapura, Thailand, dan Vietnam.

  1. Indonesia

Maskapai nasional milik Indonesia adalah Garuda Indonesia dimana mayoritas sahamnya dimiliki BUMN. Garuda Indonesia berdiri tahun 1947 dan mulai beroperasi tahun 1949. Hingga kini maskapai ini memiliki total 133 pesawat dan melayani hingga 102 destinasi (54 domestik dan 48 internasional). Slogan dari Garuda Indonesia adalah ‘The Airline of Indonesia’. Pusat penerbangan Garuda Indonesia berada di Soekarno-Hatta International Airport, Ngurah Rai International Airport, dan Sultan Hasanuddin International Airport. Pesawat yang digunakan terdiri dari 9 unit ATR 72-600, 11 unit Airbus A330-200, 11 unit Airbus A330-300, 80 unit Boeing 737-800, 7 unit Boeing 777-300ER, dan 15 unit Bombardier CRJ 1000 NextGen.

  1. Laos

Maskapai nasional milik Laos adalah Lao Airlines yang didirikan tahun 1976 dengan pusat penerbangan berada di Wattay International Airport. Maskapai ini memiliki total 15 pesawat yang digunakan untuk melayani 20 destinasi termasuk ke Kamboja, China, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Korea Selatan. Pesawat-pesawat ini terdiri dari 4 unit Airbus A320-200, 4 unit ATR 72-500, 3 unit ATR 72-600, dan 4 unit Xian MA60.

  1. Malaysia

Maskapai nasional milik Malaysia adalah Malaysia Airlines yang mulai beroperasi tahun 1972 dengan pusat penerbangan berada di Kuala Lumpur International Airport dan Kota Kinabalu International Airport. Malaysia Airlines memiliki total 98 pesawat yang terdiri dari Airbus A330-300, Airbus A380, Boeing 737-800, dan Boeing 777-200ER. Pesawat-pesawat ini digunakan untuk melayani sebanyak 60 destinasi.

  1. Myanmar

Maskapai nasional milik Myanmar adalah Myanmar National Airways yang mulai beroperasi tahun 1948 dengan pusat penerbangan berada di Yangon International Airport dan Mandalay International Airport. Myanmar National Airways memiliki total 13 pesawat yang terdiri dari  1 unit ATR 42-320, 2 unit ATR 72-212. 3 unit ATR 72-500, 2 unit Beechcraft 1900, 1 unit Boeing 737-800, 2 unit Cessna 208 Caravan, dan 2 unit Embraer E-190. Pesawat-pesawat ini digunakan untuk melayani hingga 32 destinasi.

  1. Filipina

Maskapai nasional milik Filipina adalah Phillippine Airlines yang mulai beroperasi tahun 1941 dengan pusat penerbangan berada di Ninoy Aquino International Airport. Maskapai ini memiliki total 56 maskapai yang terdiri dari 10 unit Airbus A320-200, 19 unit Airbus A-321-200, 15 unit Airbus A330-300, 6 unit Airbus A-340-300, dan 6 unit Boeing 777-300ER. Pesawat-pesawat ini digunakan untuk melayani hingga 45 destinasi.

  1. Singapura

Maskapai nasional milik Singapura adalah Singapore Airlines yang mulai beroperasi tahun 1947 dengan pusat penerbangan berada di Changi Airport. Maskapai ini memiliki total 108 pesawat yang terdiri dari 30 unit Airbus A330-300, 19 unit Airbus A380-800, 12 unit Boeing 777-200, 15 unit Boeing 777-200ER, 7 unit Boeing 777-300, dan 25 unit Boeing 777-300ER. Pesawat-pesawat ini digunakan untuk melayani hingga 64 destinasi.

  1. Thailand

Maskapai nasional milik Thailand adalah Thai Airways International yang mulai beroperasi tahun 1988 dengan pusat penerbangan berada di Suvarnabhumi Airport. Maskapai ini memiliki total 81 pesawat yang digunakan untuk melayani hingga 78 destinasi. Pesawat Thai Airways terdiri dari 5 unit Airbus A320-200, 19 unit Airbus A330-300, 6 unit Airbus A380-800, 2 unit Boeing 737-400, 12 unit Boeing 747-400, 8 unit Boeing 777-200, 6 unit Boeing 777-200ER, 6 unit Boeing 777-300, 13 unit Boeing 777-300 ER, dan 5 unit Boeing 787-8.

  1. Vietnam

Maskapai nasional milik Vietnam adalah Vietnam Airlines yang mulai beroperasi tahun 1956 dengan pusat penerbangan berada di Noi Bai International Airport (Hanoi) dan Tan Son Nhat International Airport (Ho Chi Minh City). Vietnam Airlines memiliki total 89 pesawat dan melayani hingga 52 destinasi (21 domestik, 28 Internasional, dan 3 charter/musiman). Pesawat-pesawat ini terdiri dari 55 unit Airbus A321-200, 10 unit Airbus A330-200, 16 unit ATR 72-500, dan 8 unit Boeing 777-200ER. (Advetorial)

Editor : Kholistiono

Ratusan Warga Jagalan Purwodadi Demo Tolak Pendirian Hotel Ampera

 

Ratusan warga Kampung Jagalan Utara, Kelurahan Purwodadi menyampaikan aspirasi menolak keberadaan Hotel Ampera (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Ratusan warga Kampung Jagalan Utara, Kelurahan Purwodadi menyampaikan aspirasi menolak keberadaan Hotel Ampera (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Ratusan warga Kampung Jagalan Utara, Kelurahan Purwodadi, menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Kelurahan Purwodadi, Sabtu (30/7/2016). Seperti keputusan sebelumnya, dalam aksi itu, warga kembali menegaskan penolakan terhadap pendirian Hotel Ampera di kampung padat penduduk tersebut.

“Kami atas nama warga tetap menolak jika di hotel ini nantinya disediakan karaoke atau hiburan lainnya yang menjurus maksiat. Sebab, keberadaan hiburan seperti ini akan mengganggu lingkungan dan membawa dampak negatif,” cetus koordinator aksi M Sirajuddin.

Menurutnya, digelarnya aksi demo itu dipicu langkah Kepala Kelurahan Purwodadi Ustadzi yang dinilai tidak tepat. Yakni, mengundang beberapa warga untuk diajak mediasi di Hotel Ampera pada Rabu (27/7/2016) lalu. Namun, pihak kelurahan sama sekali tidak melibatkan pengurus RT maupun RW setempat.

“Kami tidak mengerti langkah yang dilakukan Lurah Purwodadi ini. Sebab, kami ini tidak perlu mediasi lagi. Karena sikap kami sudah tegas menolak keberadaan hotel tersebut,” sambungnya.

Camat Purwodadi Mat Suberi didampingi jajaran muspika menerima kedatangan warga Jagalan Utara di Pendapa Kelurahan. Sementara Lurah Purwodadi Ustadzi tidak terlihat saat itu.

“Saat ada rencana pertemuan di Hotel Ampera beberapa hari lalu, kebetulan saya datang meski tidak diundang. Karena tidak ada pengurus RT dan RW yang hadir maka saya meminta agar pertemuan ditutup. Hal ini saya lakukan supaya suasana di wilayah Purwodadi kondusif,” tegasnya.

Usai menggelar aksi di situ, ratusan warga dengan mengendarai sepeda motor selanjutnya menuju Kantor Badan Perizinan dan Pelayanan Terpadu (BPPT) Grobogan. Aksi yang dilakukan di BPPT ini tidak berlangsung lama karena pimpinan instansi tersebut tidak ada ditempat.

Dari BPPT, ratusan warga dengan dikawal aparat Polres Grobogan kemudian menuju ke Kantor Pemkab Grobogan untuk menyampaikan asiprasinya pada Bupati Sri Sumarni. Namun, karena bupati sedang tugas keluar kota mereka akhirnya diterima sejumlah pejabat. Antara lain, Staf Ahli Bambang Panji, Kepala Kesbanglinmas Yudhi Sudarmunanto, dan Kepala Kantor Satpol PP Hadi Widoyoko.

 Editor : Kholistiono

Ini Kendala PKL Ketika Direlokasi di Depan Pegadaian Purwodadi

Lahan relokasi PKL di depan Kantor Pegadaian Purwodadi sudah dikapling dan dikasih nomor urut (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Lahan relokasi PKL di depan Kantor Pegadaian Purwodadi sudah dikaveling dan dikasih nomor urut (MuriaNewsCom/Dani Agus)

 

MuriaNewsCom, Grobogan – Meski sudah setuju untuk direlokasi sementara ke lokasi jualan baru, namun ada beberapa kendala yang dihadapi para PKL kawasan Alun-alun Purwodadi. Hal itu terlihat setelah mereka melakukan pengecekan lokasi relokasi sementara di pinggir jalan depan Pegadaian hingga depan SDN 4 Purwodadi.

Ketua Paguyuban PKL Alun-alun Purwodadi Nur Wakhid menyatakan, salah satu kendala yang perlu dipikirkan adalah soal pasokan listrik. Sejauh ini, pihaknya masih belum menemukan solusi untuk mengambil aliran listrik buat penerangan tempat jualan para PKL.

Selama ini, soal listrik tidak jadi kendala ketika mereka berjualan dikawasan alun-alun. Sebab, untuk mengambil aliran listrik sudah disediakan melalui instalasi dibawah lampu kota yang ada di situ.

“Listrik ini cukup vital soalnya. Jadi, kami dan teman-teman masih mencari solusi guna mendapatkan pasokan listrik. Rencananya, kami akan berkoordinasi dengan pihak PLN,” katanya.

Kendala lain yang dialami para PKL adalah soal ukuran tenda yang harus menyesuaikan lokasi baru. Dengan jatah kaveling berukuran 3,5 x 4 meter maka sebagian besar PKL nantinya terpaksa harus membuat tenda baru. Pasalnya, tenda yang dimiliki saat ini ukurannya melebihi jatah kapling tersebut. “Tenda jualan saya ukurannya lebih besar dari luas kaveling. Nanti, saya terpaksa harus bikin tenda baru,” Heru Santoso, salah seorang PKL yang biasa jualan sate kelinci.

Sementara itu, dari pantauan di lapangan, ruas jalan yang akan dijadikan relokasi sudah mulai dikaveling. Hal ini bisa dilihat dengan adanya nomor urut dan tanda batas kaveling yang dibuat dengan cat semprot. Nomor urutnya sampai angka 54 yang disesuaikan dengan jumlah PKL.

“Lokasi relokasi PKL sudah kita kapling dan kasih nomor. Untuk teknis pembagian kaveling itu kita serahkan pada paguyuban PKL. Nanti, pembagiannya akan dilotre,” Kabid Cipta Karya Joni Sarjono.

 Editor : Kholistiono

Disdukcapil Pati Akan Layani Pembuatan E-KTP di Desa Terpencil dengan Perekam Data Mobile

 Petugas Disdukcapil Pati tengah mengolah data E-KTP. (MuriaNewsCom/Lismanto)


Petugas Disdukcapil Pati tengah mengolah data E-KTP. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Pati rencananya akan melayani pembuatan E-KTP di desa-desa terpencil dengan menggunakan dua alat perekam data mobile. Pasalnya, warga yang belum terekam e-KTP sebagian besar dari desa terpencil.

“Warga yang belum terekam E-KTP sebagian besar berasal dari desa terpencil. Karena itu, saya akan jemput bola ke sejumlah pelosok desa dengan menggunakan dua alat perekam data mobile,” ujar Kepala Disdukcapil Pati Dadik Sumarji, kepada MuriaNewsCom.

Bila mereka sudah terekam E-KTP, maka kartu identitas itu akan berlaku seumur hidup. Warga tidak akan lagi dibebani untuk mengurus perpanjangan KTP seperti periode sebelumnya.

“Sekarang ini, urus sekali saja sudah berlaku seumur hidup. Kalau KTP masih tercantum masa berlaku yang sudah habis, hal itu tidak menjadi masalah jika sudah terekam E-KTP. Aturan itu sudah tercantum dalam surat edaran Kementerian Dalam Negeri,” imbuh Dadik.

Hanya saja, bila ada KTP sudah mengalami kerusakan, pihaknya menyediakan layanan untuk membuat KTP baru. Selain itu, pembuatan KTP baru berlaku untuk warga ketika ada perubahan status, alamat, pekerjaan atau perubahan lainnya.

“Khusus untuk warga yang kehilangan KTP, pengajuan pembuatan KTP baru harus dilampiri surat kehilangan dari kepolisian. Sekali lagi, warga Pati yang belum terekam E-KTP segera datang ke kantor kecamatan masing-masing,” tandasnya.

 Editor : Kholistiono

 

Belasan Sopir Bus di Terminal Induk Purwodadi Mendadak Dikumpulkan, Ada Apa?

 

Para sopir bus mendapat pembinaan yang dilakukan Satlantas Polres Grobogan (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Para sopir bus mendapat pembinaan yang dilakukan Satlantas Polres Grobogan (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriNewsCom, Grobogan – Belasan sopir bus mendadak dikumpulkan di ruang tunggu depan Kantor UPTD Terminal Induk Purwodadi, Kamis (28/07/2016). Di tempat ini, mereka ternyata diminta menghadiri acara pembinaan dan penyuluhan yang dilakukan Satlantas Polres Grobogan.

“Terima kasih atas kesediaannya menghadiri acara ini. Dalam acara ini kami ingin bersilaturahmi sekaligus mengingatkan kepada para sopir bus agar selalu tertib berlalu lintas,” Kata Kasat Lantas AKP Nur Cahyo.

Dalam kesempatan tersebut, Cahyo juga mengarahkan kepada supir angkutan umum untuk tetap berhati-hati pada saat membawa penumpang. Mereka diminta tidak memaksakan diri bekerja ketika kondisi fisik dan kesehatannya tidak fit.

Hal itu perlu diperhatikan untuk mengindari risiko kecelakaan di jalan raya. Sebab, seringkali faktor kecelakaan disebabkan kondisi sopir yang tidak sehat, tetapi memaksakan untuk bekerja. “Jadi kita juga arahkan kepada mereka jangan sampai dipaksakan mengemudi kalau lagi tidak enak badan. Dan sebelum melakukan perjalanan supaya mengecek kondisi kendaraan dan surat-suratnya terlebih dahulu,” ucap Kasat Lantas.

Cahyo juga mengimbau kepada sopir angkutan umun, untuk tidak mengkonsumsi obat atau pun minuman keras sebelum mengemudikan kendaraannya. Karena hal itu sangat berbahaya bagi keselamatan diri. Bukan hanya bahaya bagi sopir itu sendiri, tapi juga bahaya bagi para penumpang angkutan umum.

Menurut Cahyo, dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas, pihaknya lebih mengedepankan upaya pencegahan. Caranya, dengan melakukan pembinaan dan penyuluhan secara langsung pada berbagai elemen masyarakat. “Kita sudah rencanakan, kedepan akan blusukan ke desa-desa, menemui kelompok-kelompok masyarakat, para pelajar dan seluruh lapisan masyarakat,” imbuhnya.

Editor : Kholistiono

 

Tak Perlu Kemana-mana, di Kudus Sudah Bisa Sejahtera

Suasana pemutaran film mengenai aturan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang diterima Kabupaten Kudus, di lapangan Desa Besito, Kecamatan Gebog, pada Rabu (27/7/2016). (MuriaNewsCom)

Suasana pemutaran film mengenai aturan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang diterima Kabupaten Kudus, di lapangan Desa Besito, Kecamatan Gebog, pada Rabu (27/7/2016). (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Kudus – Tujuan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus saat ini adalah bagaimana membuat warganya semakin sejahtera. Sehingga semua program dan kebijakan yang dibuat, disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri.

Itulah yang ingin disampaikan Pemkab Kudus dengan menggelar sosialisasi aturan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), yang dilakukan dengan pemutaran film, di lapangan Desa Besito, Kecamatan Gebog, Kudus, pada Rabu (27/7/2016) malam.

Film iklan cukai yang diputar di sana, memang memperlihatkan bagaimana dana cukai yang diterima Kudus, digunakan sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat. Salah satunya melalui pelatihan yang digelar di Balai Latihan Kerja (BLK) Kudus.

Dalam film digambarkan bagaimana seorang suami yang asal Kudus, harus bersusah payah merantau ke luar kota. Namun karena tidak juga berhasil, maka dia kembali ke Kudus. Oleh sang istri, disarankan untuk mengikuti pelatihan di BLK Kudus saja, demi menambah kesejahteraan.

”Karena memang di BLK disediakan berbagai macam jenis ketrampilan yang bisa dimanfaatkan oleh warga. Dari sana, warga diharapkan bisa mengembangkannya menjadi salah satu skill untuk meningkatkan kesejahteraan,” terang Kepala Bagian (Kabag) Humas Setda Kudus Putut Winarno.

Bagian Humas Setda Kudus memang menjadi salah satu pilar untuk melakukan sosialisasi mengenai pemakaian dana cukai ini. Sehingga warga Kudus bisa mengetahui jika dana cukai digunakan untuk kesejahteraan mereka.

Kegiatan yang digelar ini, berlandaskan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK 07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus.

”Kami memiliki sejumlah film mengenai aturan cukai, yang sudah disiapkan sebelumnya. Ada beberapa judul dengan tema-tema menarik di dalamnya. Namun intinya adalah soal sosialisasi mengenai aturan cukai itu sendiri,” kata Winarno.

Selain untuk melatih ketrampilan warga, Winarno juga mengatakan jika dana cukai digunakan untuk perbaikan infrastruktur yang ada di Kudus. Misalnya saja jalan dan jembatan.

”Yang tentunya akan membuat aktivitas atau kegiatan warga menjadi lancar. Jika infrastruktur sudah mendukung, maka aktivitas perekonomian juga akan meningkat. Dan akan mengangkat kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

Dikatakan Winarno, melalui film itu disampaikan pula pesan bahwa jika ingin sejahtera, tidak usah pergi ke mana-mana. Cukup mengangkat potensi yang ada di Kudus, melalui serangkaian kegiatan yang diprogramkan pemkab. ”Dan yang terpenting adalah bagaimana memahamkan kepada warga, bahwa dana cukai itu digunakan untuk kesejahteraan mereka,” tegasnya.

Setelah Desa Besito, kegiatan serupa juga akan digelar Desa Kirig (Mejobo) pada 30 Juli 2016, Desa Gamong (Kaliwungu) pada 31 Juli 2016, Desa Payaman (Mejobo) pada 5 Agustus 2016, Desa Pladen (Jekulo) pada 6 Agustus 2016, Desa Hadipolo (Jekulo) 7 Agustus 2016, dan Desa Honggosoco (Jekulo) yang belum ditentukan tanggalnya. (HMS/SOS/CUK)

Editor: Merie

 

Ini yang Jadi Penghalang Kudus Raih WTN

musthofa

Bupati Kudus Musthofa saat memaparkan soal kondisi lalu lintas saat kunjungan Tim Wahana Tata Nugraha (WTN). (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Penilaian Wahana Tata Nugraha (WTN) yang berlangsung sejak 27 Juli lalu, memberikan koreksi pada angkutan jalan di Kudus. Baik angkutan kota maupun angkutan desa.

Tim penilai tidak menemukan tulisan besaran tarif naik angkutan. Hal itu dipaparkan Kepala Subbidang Manajemen Keselamatan Direktorat Pembinaan Keselamatan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Mulyahadi. Dia mengatakan saat pemaparan, pihaknya tidak menemukan tulisan tarif dalam tiap angkutan. Padahal, itu memperngaruhi penilaian.

“Mungkin hilang atau dilepas penumpang. Namun, yang jelas itu dibutuhkan di dalam angkutan,” katanya di Pendapa Pemkab Kudus.

Sedangkan untuk kategori lainnya, dinilai sudah cukup bagus. Bahkan, rambu dan marka juga dianggap bagus. Seperti halnya di jalan A Yani, sudah dipisahkan antara jalur satu arah untuk kendaraan roda dua, becak dan roda empat.

Untuk jalan dianggap sudah cukup. Bahkan terkesan mulus dengan tidak ada yang berlubang. Hal itu diungkapkan lantaran dia sendiri telah melakukan pengecekan langsung.

Dia memberikan apresiasi kepada Bupati Kudus Musthofa yang meberikan pemaparan secara langsung. Hal itu akan menambah nilai, sebab bupati lansung yang memaparkan.

“Mudah mudahan dapat piala WTN, yang mencakup lalu lintas dan angkutan jalan,” tutupnya.

Dalam pemaparannya, Bupati Kudus Musthofa membebaskan tim untuk mencari jalan yang berlubang. Sebab, dipastikan olehnya jalan tidak ada yang berlubang.

“Penambahan rambu juga bagus,” kata Mushofa.

Editor : Akrom Hazami

 

41.507 Warga Pati Belum Miliki E-KTP

 Seorang siswa yang magang di Kantor Disdukcapil Pati memberikan E-KTP yang sudah jadi kepada warga. (MuriaNewsCom/Lismanto)


Seorang siswa yang magang di Kantor Disdukcapil Pati memberikan E-KTP yang sudah jadi kepada warga. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Sebanyak 41.507 warga Pati ternyata belum memiliki kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP). Padahal, perekaman E-KTP secara nasional ditargetkan pada September 2016 harus selesai.

“Saya belum tahu, apakah masyarakat belum tahu atau memang kesadaran membuat e-KTP masih minim. Sebagian besar berminat segera membuat e-KTP ketika butuh saja. Kalau sudah mendesak, baru buat E-KTP,” ujar Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Pati Dadik Sumarji, Kamis (28/7/2016).

Dari 961.037 warga yang wajib memiliki E-KTP, 919.530 warga di antaranya sudah punya e-KTP. Dengan demikian, masih ada 41.507 warga yang belum memiliki E-KTP. Karena itu, ia meminta kepada warga yang belum punya E-KTP segera mengurusnya. Bila sampai September 2016 nanti masih belum selesai, pihaknya akan melakukan perpanjangan perekaman E-KTP.

“Kami juga meminta kepada lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan, lembaga pelayanan publik, termasuk para camat untuk melakukan sosialiasi pemberlakukan E-KTP yang berlaku seumur hidup. Kadang, mereka tidak tahu adanya kewajiban untuk membuat E-KTP sehingga butuh sosialisasi,” tandasnya.

Editor : Kholistiono

 

Antisipasi Kebakaran Hutan, Dintanhut Rembang Gandeng MPA

 Kabid Kehutanan pada Dintanhut Rembang Prasetyo (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)


Kabid Kehutanan pada Dintanhut Rembang Prasetyo (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom, Rembang – Untuk mengantisipasi adanya kebakaran kawasan hutan, kini Dinas Pertanian dan Kehutanan (Dintanhut) Rembang menggandeng masyarakat peduli api (MPA). MPA ini sendiri merupakan bentukan Dinas Kehutanan Provinsi Jwa Tengah.

Kepala Bidang Kehutanan pada Dintanhut Rembang Prasetyo mengatakan, forum masyarakat peduli api yang dibentuk oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jateng pada 2015 itu, diharapkan bisa membantu untuk mencegah adanya kebakaran hutan. “Yang tergabung dalam MPA itu terdiri dari masyarakat yang ada di kawasan hutan, unsur pemerintahan dan beberapa organisasi lain yang peduli lingkungan,” ujarnya.

Ia katakan, meskipun Kabupaten Rembang sebagian besar merupakan kawasan pesisir, namun, di wilayah ini juga terdapat sekitar 23 ribu hektare wilayah hutan. “Untuk kaawasan hutan yang ada di Rembang itu seluas sekitar 23 ribu hektare. Kawasan itu berada di bagian selatan Rembang. Di antaranya ialah Kecamatan Sumber dan Kecamatan Sale,” ungkapnya.

Dia menambahkan,  meskipum saat ini tidak ada laporan kebakaran hutan, namun pihaknya akan selalu memantau kawasan hutan. “Pantuan ini, kami juga bekerja sama dengan pihak Perhutani. Dalam hal ini, kita selalu koordinasi,”pungkasnya.

Editor : Kholistiono

 

Sstt… Lobi Kantor Setda Grobogan Sekarang Dilengkapi Ruang Pameran

Dua orang PNS sedang melihat produk UMKM yang dipajang di lobi Setda Grobogan (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Dua orang PNS sedang melihat produk UMKM yang dipajang di lobi Setda Grobogan (MuriaNewsCom/Dani Agus)

 

MuriaNewsCom, Grobogan – Pemandangan di lobi Kantor Setda Grobogan sejak Rabu (27/7/2016) berbeda dari biasanya. Banyak aneka barang yang dipajang dalam etalase khusus yang diletakkan di sudut ruangan.

Sepintas, seperti ada ruang pameran khusus di situ. Pasalnya, banyak sekali barang yang dipajang dalam etalase tersebut. Ada sepatu, sandal, tas, baju, kerajinan kayu, produk tenun dan kain batik.

“Etalase dan barang di dalamnya itu kita yang menyediakan. Hari ini baru kita coba pasang beberapa sampel saja. Nanti barang yang kita pajang akan tambah lagi,” kata Kabag Perekonomian Anang Armunanto.

Menurut Anang, barang yang dipajang itu semuanya merupakan produk UMKM yang ada diberbagai kecamatan. Seperti produk batik khas Grobogan dari Kecamatan Gabus, Purwodadi. Kemudian, produk sepatu dan sandal dari Kecamatan Tawangharjo, kain tenun dari Kecamatan Penawangan serta kerajinan kayu dari Kecamatan Godong.

Penempatan etalase ini merupakan salah satu upaya untuk membantu mempromosikan produk asli Grobogan. Sengaja dipilih lobi setda karena tempat itu setiap harinya banyak dikunjungi orang. Baik, pegawai ataupun dari luar.“Di ruangan dekat lobi biasanya sering dipakai rapat. Nah, sambil menunggu rapat atau setelah selesai, bisa melihat-lihat hasil produk UMKM,” kata Anang.

Barang yang dipajang di situ, nantinya tidak untuk diperjual belikan. Jika ada yang berminat, diminta untuk langsung menghubungi produsennya. Untuk memudahkan, produsen barang nantinya juga akan dicantumkan identitasnya di situ.

Editor : Kholistiono

 

Konsentrasi Asuh Anak Kurang Mampu, Ini yang Dilakukan Balai Pelayanan Sosial Anak Asuh Harapan Bangsa

 Plt Kepala Balai Pelayanan Sosial Anak Asuh Harapan Bangsa Rembang Sukiman (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)


Plt Kepala Balai Pelayanan Sosial Anak Asuh Harapan Bangsa Rembang Sukiman (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom, Rembang – Balai Pelayanan Sosial Anak Asuh “Harapan Bangsa” Rembang memiliki konsentrasi untuk mengasuk anak-anak kurang mampu. Setidaknya, saat ini balai tersebut memiliki anak asuh sebanyak 70 orang.

“Dari 70 orang tersebut, di antaranya sebanyak 2 orang menempuh pendidikan SD, tingkatan SMP/MTs ada 15 orang, dan tingkatan SLTA ada 53 orang. Semua anak tersebut, kini bersekolah semua,” ungkap Plt Kepala Balai Pelayanan Sosial Anak Asuh Harapan Bangsa Rembang Sukiman.

Ia katakan, untuk penerimaan anak-anak di Balai Pelayanan Sosial Anak Asuh Harapan Bangsa, melalui tahap seleksi agar programnya benar-benar tepat sasaran bagi yang membutuhkan. Menjelang tahun ajaran baru, biasanya pihaknya mengadakan penyuluhan dan sosialisasi untuk memberi informasi kepada masyarakat tentang program-programnya.

Dalam hal ini, pihaknya juga menggandeng Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Rembang, untuk memudahkan pendataan anak miskin yang mau diasuh oleh balai ini. “Hal ini memang perlu dilakukan untuk melakukan pendataan secara detail mengenai latar belakang keluarga anak yang bakal diasuh tersebut,” katanya.

Menurutnya, dari anak asuhnya tersebut, beberapa anak yang sudah lulus sekolah, yakni tingkat SMA, sebagian sudah bekerja  sebagai wiraswasta, perbengkelan ataupun instansi pemerintahan.

Editor : Kholistiono

Ada Batman yang Bakal Memberantas Rokok Ilegal, Lho

 Sosialisasi aturan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang dilakukan Bagian Humas Setda Kudus dilaksanakan dengan menyasar warga di desa-desa yang ada di wilayah Kudus. (MuriaNewsCom)


Sosialisasi aturan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang dilakukan Bagian Humas Setda Kudus dilaksanakan dengan menyasar warga di desa-desa yang ada di wilayah Kudus. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Kudus – Masih banyaknya rokok-rokok ilegal yang beredar di kawasan Kabupaten Kudus ini, memang memprihatinkan. Pasalnya, hal itu jelas melanggar aturan dan harus ditindak tegas.

Gambaran mengenai penegakan aturan cukai yang benar itu, tergambar dalam film iklan sosialisasi penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang diterima Kabupaten Kudus.

Dalam film tersebut digambarkan seorang superhero seperti Batman, memberantas peredaran rokok ilegal yang ada. Batman dalam film tersebut, memberikan sosialisasi kepada warga bahwa rokok ilegal adalah melanggar aturan.

Ingin menyaksikan film Batman yang memberantas peredaran rokok ilegal tersebut, silakan saja datang ke Desa Besito, Kecamatan Gebog, pada Rabu (27/7/2016) malam, mulai pukul 19.00 WIB.

”Tujuan dari pemutaran film ini adalah mengingatkan warga untuk tidak menggunakan cukai ilegal. Karena itu melanggar aturan. Sudah ada ketentuannya bagaimana cukai itu diatur. Dan termasuk apa konsekuensinya kalau misalnya menggunakan cukai ilegal,” terang Kepala Bagian (Kabag) Humas Setda Kudus Putut Winarno.

Bagian Humas Setda Kudus memang menjadi salah satu pilar untuk melakukan sosialisasi mengenai aturan pemakaian dana cukai ini. Dan yang terbaru adalah sosialisasi dengan menggunakan metode pemutaran film soal cukai, yang digelar di desa-desa.

Kegiatan yang digelar ini, dengan berlandaskan Peratuan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK 07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus.

”Kami memiliki sejumlah film mengenai aturan cukai, yang sudah disiapkan sebelumnya. Ada beberapa judul dengan tema-tema menarik di dalamnya. Namun intinya adalah soal sosialisasi mengenai aturan cukai itu sendiri,” terang Kepala Bagian (Kabag) Humas Setda Kudus Putut Winarno.

Dengan sosialisasi melalui film ini, Winarno mengatakan, pihaknya ingin mengajak masyarakat luas, supaya bisa memahami aturan soal cukai ini. Termasuk bahwa dana cukai itu digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan warga, melalui berbagai kegiatan.

Winarno mengatakan, melalui film itu, disampaikan pula pesan bahwa jika ingin sejahtera, tidak usaha pergi ke mana-mana. Cukup mengangkat potensi yang ada di Kudus, melalui serangkaian kegiatan yang diprogramkan pemkab. ”Dan yang terpenting adalah bagaimana memahamkan kepada warga, bahwa dana cukai itu digunakan untuk kesejahteraan mereka,” tegasnya.

Setelah Desa Besito, kegiatan serupa juga akan digelar di Desa Kirig (Mejobo) pada 30 Juli 2016, Desa Gamong (Kaliwungu) pada 31 Juli 2016, Desa Kutuk (Undaan) pada 4 Agustus 2016, Desa Pladen (Jekulo) pada 6 Agustus 2016, Desa Payaman (Mejobo) pada 10 Agustus 2016, dan Desa Hadipolo (Jekulo) pada 13 Agustus 2016). (HMS/SOS/CUK)

Editor: Merie

Kades Diminta Pro Aktif Gerakkan Perangkat untuk Pungut PBB

Kepala DPPKAD Grobogan Moh Sumarsono didampingi Kabid Pendapatan Cheno Malang Judo saat menggelar acara intensifikasi PBB-P2 (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Kepala DPPKAD Grobogan Moh Sumarsono didampingi Kabid Pendapatan Cheno Malang Judo saat menggelar acara intensifikasi PBB-P2 (MuriaNewsCom/Dani Agus)

 

 

MuriaNewsCom, Grobogan – Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) di Grobogan tahun 2016 ini boleh dibilang cukup menggembirakan. Indikasinya, hingga pertengahan Juli ini sudah ada 45 desa yang lunasi kewajiban pajaknya. Sementara 235 desa/kelurahan lainya, tingkat pembayaran pajak sudah berkisar 32 persen.

Kepala DPPKAD Grobogan Moh Sumarsono mengungkapkan, masa jatuh tempo pembayaran PBB-P2 berakhir pada 30 September 2016. Meski demikian, sudah banyak desa yang melunasi PBB-P2 tersebut.

“Kepada para camat dan kades yang wilayahnya sudah lunas PBB-P2 tahun 2016 saya ucapkan terima kasih atas kerja kerasnya selama ini. Semoga keberhasilan ini bisa memacu semangat desa lainnya,” kata Sumarsono didampingi Kabid Pendapatan Cheno Malang Judo, usai menggelar acara intensifikasi PBB-P2 di ruang rapat DPPKAD, Sabtu (23/7/2016).

Meski sudah banyak desa yang lunas, namun pencapaian pendapatan PBB-P2 hingga Juli baru sekitar Rp 7,7 miliar atau 32 persen. Besarnya potensi PBB-P2 tahun ini sebanyak Rp 23 miliar lebih.

Terkait dengan kondisi tersebut, para kepala desa diminta untuk lebih pro aktif menggerakkan perangkatnya untuk memungut pajak tersebut. Para kades atau perangkat pemungut juga diminta segera menyetorkan pajak yang sudah diterima ke rekening bank. Langkah ini guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Sumarnono menambahkan, PBB-P2 merupakan salah satu pajak yang punya potensi besar di Grobogan. Pada tahun 2013 potensinya mencapai Rp 19,7 miliar lebih. Kemudian, tahun 2014 naik jadi Rp 19,9 miliar lebih dan tahun 2015 naik lagi hingga Rp 22,6 miliar lebih. Sementara tahun ini, potensinya mendekati angka Rp 23 miliar.

“Dari potensi ini, saya menganggap penting dan strategis terhadap segala upaya yang dilakukan dalam rangka penanganan PBBP2 tersebut. Saya berharap agar potensi ini bisa direalisasikan semaksimal mungkin menjadi penerimaan riil dan selanjutnya bisa dimanfaatkan untuk pembiayaan pelaksanaan pembangunan,” jelasnya.

Editor : Kholistiono

 

Duh…Ribuan Istri di Pati Pilih Menjanda

 Seorang wanita berdiri di depan petugas Pengadilan Agama Pati untuk mengajukan perkara gugat cerai. (MuriaNewsCom/Lismanto)


Seorang wanita berdiri di depan petugas Pengadilan Agama Pati untuk mengajukan perkara gugat cerai. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

 

MuriaNewsCom, Pati – Tingkat perceraian di Kabupaten Pati terbilang cukup tinggi. Dalam waktu tujuh bulan selama 2016 saja, sedikitnya ada 1.052 perkara cerai gugat yang diajukan pihak istri.

Hal itu diungkap Panitera Pengadilan Agama Pati, Heryantabudi Utama. “Sampai saat ini, terhitung sejak awal 2016, Pengadilan Agama Pati mengeluarkan akta cerai sebanyak 1369 dengan total perkara 1.569. Dari jumlah tersebut, 1.052  perkara cerai gugat diajukan oleh pihak istri,” kata Heryantabudi, Sabtu (23/7/2016).

Dibanding tahun lalu, pengajuan cerai dari pihak istri meningkat cukup signifikan. Pasalnya, baru bulan ketujuh sudah ada 1.052 istri yang mengajukan cerai. Sementara itu, tahun kemarin pengajuan cerai dari istri sebanyak 1.742 dalam kurun waktu setahun.

“Kemungkinan akan mengalami peningkatan pada akhir tahun. Namun, kami tidak berharap demikian. Sebab, saat ini ada proses mediasi, di mana keduanya disarankan untuk mempertahankan keluarga ketimbang cerai,” imbuhnya.

Dikatakan, Pengadilan Agama Pati dalam sehari melaksanakan sidang perceraian sebanyak 30 sampai 50 kali. Selebihnya, sidang di luar perceraian seperti waris, gono gini, isbat nikah, dan sebagainya.

“Kalau ada masalah, sebaiknya diselesaikan dulu secara kekeluargaan. Pengadilan mestinya menjadi jalan terakhir, jangan serta-merta langsung mengajukan gugatan ketika ada masalah. Musyawarah dan saling memahami diperlukan supaya angka perceraian bisa ditekan,” imbaunya.

Editor : Kholistiono

 

 

Kondisi Membaik, Sebagian Korban Kecelakaan di Alas Roban Sudah Tinggalkan RSUD Purwodadi

Para korban kecelakaan mendapat perawatan di IGD RSUD Purwodadi ketika tiba dari RSI Kendal beberapa waktu lalu (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Para korban kecelakaan mendapat perawatan di IGD RSUD Purwodadi ketika tiba dari RSI Kendal beberapa waktu lalu (MuriaNewsCom/Dani Agus)

 

MuriaNewsCom, Grobogan – Sebagian korban kecelakaan kecelakaan antara Bus Kramat Djati vs truk tangki di Alas Roban saat arus balik Lebaran sudah meninggalkan tempat mereka dirawat di RSUD dr R Soedjati Purwodadi. Para korban ini sudah diperbolehkan pulang, lantaran kondisinya sudah membaik.

Kepala Bidang Pelayanan Medik RSUD dr R Soedjati Purwodadi Edi Mulyanto ketika dikonfirmasi membenarkan jika sebagian korban kecelakaan itu sudah ada yang pulang. Menurutnya, total ada 12 orang korban kecelakaan yang menjalani perawatan di ruang Mawar kelas II.

Korban kecelakaan itu tiba di RSUD Senin (18/7/2016) malam. Sebelumnya, mereka ini dirawat di RSI Kendal. Pemindahan perawatan korban kecelakaan difasilitasi Pemkab Grobogan. Rata-rata, korban ini mengalami patah tulang dan beberapa luka di bagian tubuh akibat pecahan kaca.

Menurut Edi, sehari setelah dirawat di RSUD, sudah ada lima orang yang diperbolehkan pulang karena kondisinya membaik. Kemudian, hari kedua dan ketiga ada beberapa lagi yang menyusul pulang.

“Saat ini, masih ada beberapa korban kecelakaan yang dirawat. Hanya saja, jumlah pastinya yang sudah pulang dan masih dirawat belum saya cek lagi. Bagi mereka yang sudah pulang nanti kita minta untuk kontrol lagi ke sini,” jelasnya.

Sementara itu, Bupati Grobogan Sri Sumarni meminta para korban dan keluarganya agar tidak khawatir memikirkan biaya perawatan. Sebab, untuk kasus kecelakaan sudah ada jaminan dari Jasa Raharja. Selain itu, ada pula BPJS dan Jamkesda.

“Tidak perlu khawatir masalah biaya. Nanti, pemerintah daerah akan membantu masalah ini. Oleh sebab itu, jangan pulang dulu sebelum dipastikan sembuh oleh dokter,” katanya pada wartawan, usai mengunjungi para korban kecelakaan di rumah sakit pemerintah itu.

 Editor : Kholistiono

Lowongan Kerja pada Job Fair Dinsosnakertrans Grobogan Minim Peminat

Para pengunjung memadati job fair Dinsosnakertrans Grobogan yang digelar di Gedung Wisuda Budaya Purwodadi (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Para pengunjung memadati job fair Dinsosnakertrans Grobogan yang digelar di Gedung Wisuda Budaya Purwodadi (MuriaNewsCom/Dani Agus)

 

MuriaNewsCom, Grobogan – Ribuan lowongan kerja di berbagai posisi yang terdapat dalam bursa kerja atau job fair Dinsosnakertrans Grobogan ternyata belum dimanfaatkan dengan baik oleh pencari kerja. Indikasinya, jumlah pelamar kerja dalam acara yang berlangsung 20-21 Juli di Gedung Wisuda Budaya Purwodadi itu hanya ada 1.005 lamaran.

Kondisi ini menurun dibandingkan pelaksanaan serupa tahun lalu. Dalam job fair tahun 2015, ada pelamar sebanyak 1.720 orang. Dari jumlah ini, ada 549 yang lolos seleksi dan diterima kerja.

“Terus terang saya juga heran, kenapa jumlah pelamarnya malah turun dibandingkan job fair tahun lalu. Padahal, jumlah lowongan dan perusahaan yang ikut job fair kali ini lebih banyak,” ungkap Kepala Dinsosnakertrans Grobogan Andung Sutiyoso melalui Kepala Bidang Penempatan Perluasan dan Produktivitas Kerja (Penluker) Sugeng Mulyanto.

Menurutnya, pada bursa kerja pertama tahun 2015 hanya tersedia 3.651 lowongan kerja. Sedangkan, pesertanya ada 20 perusahaan saja. Sementara kali ini, ada 5.961 lowongan yang tersedia dan pesertanya 34 perusahaan.

Sugeng mengaku belum tahu persis penyebab turunnya jumlah pelamar dalam job fair tersebut. Padahal, secara keseluruhan, jumlah pengunjungnya cukup banyak. Diperkirakan, ada 2.000 orang yang datang dalam acara tersebut.

“Terkarang saya juga bingung dengan keinginan para pencari kerja. Sebab, seringkali kita dapat keluhan dari para pencari kerja terkait sulitnya mendapatkan pekerjaan. Tetapi, ketika disediakan banyak lowongan kerja, mereka seakan malah kurang berminat,” pungkasnya.

Editor : Kholistiono

 

Lihat Sekali Lagi, Ada yang Aneh Dalam Foto Ini

 

Beberapa papan nama jalan dengan tulisan huruf Jawa yang ditengarai ada kesalahan penulisan (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Beberapa papan nama jalan dengan tulisan huruf Jawa yang ditengarai ada kesalahan penulisan (MuriaNewsCom/Dani Agus)

 

MuriaNewsCom, Grobogan – Coba perhatikan dengan baik-baik dengan foto-foto di atas. Jika Anda mengetahuinya, pasti tak bakal menyetujui papan nama jalan tersebut tetap terpasang.

Ya, tulisan yang terdapat pada sejumlah papan nama jalan yang ada Kota Purwodadi mendapat sorotan dari beberapa pihak. Khususnya, tulisan yang menggunakan akasara atau huruf Jawa.

f-jalan 1 (e)

Sebab, penulisan huruf Jawa itu dinilai banyak kesalahan. Yakni, jika dibaca, tidak sama dengan tulisan nama jalan yang memakai huruf latin. “Penulisan huruf Jawa pada papan nama jalan itu memang banyak yang salah. Beberapa waktu lalu, saya bahkan sudah sempat mendiskusikan masalah ini dengan pemerhati budaya,” kata Paminto, pemerhati budaya yang juga guru bahasa Jawa SMA.

Menurutnya, penulisan huruf Jawa itu dilakukan tidak sesuai pakem atau aturan yang sudah ada. Sehingga, penulisan huruf Jawa di beberapa papan nama itu justru sulit dibaca.

f-jalan 2 (e)

“Sebenarnya, penulisan papan nama menggunakan huruf Jawa ini patut dapat apresiasi. Karena ini salah satu bentuk pelestarian warisan leluhur. Sayang sekali, penulisannya banyak kesalahan,” katanya.

Dari pantauan di lapangan, di beberapa ruas jalan di kawasan kota memang ada papan nama yang ditulis dalam dua tulisan. Di bagian atas nama jalan ditulis dengan huruf latin dan dibawahnya memakai huruf Jawa. Papan nama yang ada tulisan huruf Jawa ini kabarnya sudah terpasang cukup lama.

f-jalan 3 (e)

Sementara itu, Kabid Kebudayaan Disporabudpar Grobogan Marwoto ketika dimintai tanggapannya membenarkan, jika banyak kesalahan dalam penulisan nama jalan menggunakan huruf Jawa tersebut. “Saya juga sudah sempat lihat di beberapa lokasi. Memang banyak kesalahan penulisan,” kata pejabat yang juga dikenal sebagai seorang dalang itu. Hanya saja, Marwoto mengaku tidak bisa berbuat banyak terkait kondisi tersebut. Sebab, kewenangannya ada pada Dinhubkominfo.

 Editor : Kholistiono

Dikira Salah Sebut, Ternyata Nama Kejaksaan Negeri Purwodadi Sekarang Berubah

 

Kepala Kantor Kejaksaan Negeri Grobogan Abdullah saat menyampaikan sambutan sebelum acara pemusnahan barang bukti (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Kepala Kantor Kejaksaan Negeri Grobogan Abdullah saat menyampaikan sambutan sebelum acara pemusnahan barang bukti (MuriaNewsCom/Dani Agus)

 

MuriaNewsCom, Grobogan – Acara pemusnahan barang bukti yang dilangsungkan dihalaman kantor kejaksaan Kamis (21/7/2016) sempat mengundang tanda tanya dari beberapa orang yang hadir disitu. Hal ini terkait adanya penyebutan Kantor Kejaksaan Negeri Grobogan oleh pembawa acara.

Selama ini, instansi korps baju cokelat dikenal dengan nama Kantor Kejaksaan Negeri Purwodadi. Makanya, tidak heran jika pembawa acara itu sempat dikira salah sebut nama institusi.

Ternyata, pembawa acara sudah benar lantaran nama institusi itu mengalami perubahan. Yakni, Kantor Kejaksaan Negeri Purwodadi berubah jadi Kantor Kejaksaan Negeri Grobogan.

“Memang namanya ganti per 1 Juli lalu. Yakni, nama kejaksaan negeri harus disesuaikan dengan nama kabupatennya,” terang Kepala Kantor Kejaksaan Negeri Grobogan Abdullah.

Dijelaskan, perubahan nama itu berdasarkan pada Keputusan Jaksa Agung Nomor : KEP-349/A/JA/05/2016 tanggal 13 Mei 2016 tentang Perubahan Nama Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri. Terkait keputusan ini ada beberapa nama Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri diseluruh Indonesia mengalami perubahan nama. Termasuk diwilayah Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.“Di Jawa Tengah ada juga yang berubah nama. Kalau tidak salah, ada empat yang berubah namanya termasuk di sini,” imbuh Abdullah.

Dengan adanya perubahan nama, maka akan ada penyesuaian yang harus dilakukan. Khususnya dalam masalah admnistrasi serta sarana dan prasarana. Seperti, penyesuaian kop surat, stempel dinas dan papan nama kantor.

 Editor : Kholistiono

Pemkab Kudus Gandeng Pihak Ketiga Biar Target Parkir Terpenuhi

parkir 2

Sejumlah kendaraan terparkir di salah satu sudut di Kudus. (MuriaNewsCom)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Guna mengejar target yang dibebankan, Dishubkominfo Kudus merencanakan berbagai hal. Seperti adanya pihak ketiga dalam mengelola parkir umum atau tepi jalan.

“Jadi, ini baru rencana. Kami akan melakukan lelang untuk pihak tiga pengelolaan parkir umum. Sehingga, juru parkir akan dilimpahkan kepada pihak ketiga,” kata  Kepala Dishubkominfo Kudus Didik Sugiharto.

Menurutnya, cara tersebut ampuh untuk mengatasi naiknya target tiap tahun. Padahal, lahan parkir yang ada hanya bertambah sekitar 20 persen. Jumlahnya hampir 120 lokasi.

Terobosan untuk parkir khusus juga dipertimbangkan. Rendahnya, untuk parkir pasar akan dilakukan penambahan portal dan mesin cek karcis parkir. Layaknya di mal, maka tiap kali masuk akan kena parkir. Cara semacam itu akan pas untuk mendapatkan peningkatan parkir.

“Kami akan usulkan untuk pengadaan alat itu. Jadi, dengan demikan maka dapat membantu peningkatan parkir sektor khusus,” imbuhnya.

Sebenarnya, lanjutnnya, ada solusi lain untuk mencapainya. Yakni dengan menaikkan tarif parkir. Hanya cara itu harus dilakukan dengan mengubah Perda tentang Parkir.

Editor : Akrom Hazami