Kurban Sapi Seberat 2,7 Ton, Gubernur Ganjar Menginap di Rumah Warga

Sapi yang dari Gubernur Jateng Ganjar Pranowo yang diserahkan untuk kurban. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Semarang – Gubernur Jateng Ganjar Pranowo akan menjalankan salat Idul Adha di Masjid Al Mukharom, Desa Mulyorejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, Jumat (1/9/2017) lusa. Di masjid ini Ganjar akan berkurban sapi seberat 1 ton.

Sapi jenis simental ini akan diserahkan Ganjar langsung usai salat Idul Adha. Ganjar juga juga menyerahkan dua ekor sapi ke panitia kurban DPD PDIP Jateng. Yakni sapi jenis Brahman dengan berat 900 kg dan  sapi jenis Angus dengan berat 860 kg.

Sehingga total berat sapi yang diserahkan Ganjar Pranowo untuk kurban mencapai 2,7 ton.

“Untuk kurban di Pekalongan akan diserahkan Pak Gubernur sendiri karena beliau juga akan salat di sana bersama warga setempat,” kata Kepala Bagian Humas Setda Provinsi Jateng Lilik Henry, Rabu (30/8/2017).

Sebelum mengikuti salat Hari Raya Kurban, malam harinya (Kamis 31/8/2017) Ganjar akan menginap di rumah salah satu warga.

Kegiatan Ganjar ini masuk dalam kunjungan kerja selama tiga hari mulai Rabu hari ini hingga Jumat mendatang. Kunjungan diawali di Batang dengan di antaranya ikut merayakan panen raya, mengajar di SMA 1 Batang.

Ganjar juga melakukan sidak gudag Bulog Kandeman, meninjau pusat galangan kapal Batang, dan ngopi bareng bersama warga Desa Tenggulangharjo Kecamatan Subah, Batang.

“Pak Gubernur malam ini sekalian menginap di rumah warga di Desa Tenggulangharjo,” ujar Lilik.

Sedangkan Kamis besok Ganjar akan berkeliling di Kabupaten Tegal dan Kota Tegal. Di Kota Tegal, Ganjar akan mengumpulkan pejabat dan aparatur sipil negara pemerintah kota Tegal. Seperti diketahui, Walikota Tegal Siti Masitha terjerat operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

“Kamis malam juga menginap di rumah warga kemudian setelah salat ied pulang ke Semarang,” pungkasnya.

Editor : Ali Muntoha

Masih Ada Sejuta Warga Jateng yang Terancam Tak Bisa Nyoblos

Warga melakukan pencoblosan pada salah satu pesta demokrasi. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Semarang – Tingkat partisipasi pemilih dalam pelaksanaan Pilgub Jateng 2018 mendatang dikhawatirkan tak maksimal. Pasalnya, hingga kini masih ada sekitar satu juta warga Jateng yang belum memiliki KTP elektronik (E-KTP).

Padahal E-KTP digunakan sebagai dasar untuk menentukan daftar pemilih dalam pilgub. KPU Jateng memperkirakan jumlah pemilih pada Pilgub Jateng mendatang sebanyak 27.439.361.

Dari jumlah itu baru ada 26 juta calon pemilih yang sudah memiliki E-KTP. Selebihnya, warga sudah merekam namun belum mencetak E-KTP, dan sisanya merupakan warga yang merantau, atau belum memiliki E-KTP.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan, dan Capil Provinsi Jawa Tengah, Sudaryanto, menyebut 1 juta warga yang belum memiliki E-KTP ini merupakan warga yang memiliki hak pilih dalam Pilgub Jateng 2018.

Untuk masalah E-KTP yang belum tercetak, dalam September tahun ini aka nada pendistriobusian blanko E-KTP untuk masyarakat Jateng.

“Informasi yang saya dapatkan dari Pusat, September nanti lelang E-KTP selesai. Setidaknya ada 18,9 juta keping blanko bisa dibagikan ke seluruh Indonesia,” katanya pada wartawan.

Menurutnya, warga yang sudah melakukan perekaman dan belum mendapatkan E-KTP bisa menggunakan surat keterangan yang diberikan Dinas Kependudukan di daerahnya.

Sementara yang belum melakukan perekaman akan kembali dilakukan sosialisasi. Karena E-KTP menjadi syarat wajib masuk dalam DPS.

Hal tersebut tertuang dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 2016, serta Peraturan KPU Nomor 4 tahun 2015 yang terakhir diubah menjadi Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2016 tentang pemutakhiran data dan daftar pemilih.

“Kami sudah memerintahkan kepada Disduk Capil di kabupaten/kota untuk melakukan jemput bola dalam melakukan perekaman. Kita akan kejar agar semua warga yang sudah wajib memiliki KTP, untuk melakukan perekaman, sehingga hak pilihnya bisa digunakan. Sementara kami terus mendata, supaya dilaporkan kepada Mendagri untuk bisa diteliti dan dijadikan DP4,” tegas Sudaryanto.

Komisioner KPU Provinsi Jateng Bidang Pemutakhiran Data Pemilih, Muslim Aisha mengatakan, data pemilih di Jateng sebanyak 27.439.361 jiwa merupakan data pemilu terakhir yang dihimpun pihaknya.

Namun, jumlah pastinya masih dalam proses pendataan yang akan digelar pada 19 Desember 2017, dan akan disandingkan dan dicocokkan dengan DP4 dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

KPU Provinsi Jateng sendiri menjadwalkan melakukan tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) daftar pemilih sementara (DPS) pada 19 Desember 2017.

Editor : Ali Muntoha

Wali Kota Tegal Kena OTT KPK, Begini Reaksi Gubernur Ganjar

Wali Kota Tegal, Siti Masitha, bersama Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, dalam halal bihalal di Semarang, Juli 2017. (jatengprov.go.id).

MuriaNewsCom, Semarang – Penangkapan Wali Kota Tegal, Siti Masitha Soeparno, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat banyak pihak terkejut. Tak terkecuali Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. Orang nomor satu itu bahkan menyebut, kasus ini sebagai tamparan bagi warga Jateng.

“Bagi saya, Jateng tertampar lagi karena bukan tanpa peringatan, kita sudah beberapa kali (terjadi OTT di Provinsi Jateng),” katanya, Rabu (30/8/2017).

Ia mengaku geram dan marah, karena telah berkali-kali mengingatkan kepada seluruh jajaran kepala daerah untuk menyadari mereka diawasi. Ia mengatakan, tidak ada zona yang tidak ada radar dari pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Saya akan jalan ke sana (Kota Tegal) dan mampir untuk menyampaikan. Saya sudah ingatkan semua zona (ada) ini radar, semua masyarakat memberikan laporan banyak dan diakses. Kita sedih dan gondok Jateng jadi ada OTT,” ujarnya.

Dalam waktu dekat, Ganjar berencana mengumpulkan seluruh kepala daerah di Provinsi Jateng sebagai upaya pencegahan terjadinya berbagai tindak pidana korupsi di kalangan penyelenggara negara.

“Besok kita konsolidasikan lagi, apa sebenarnya yang membikin kita masih melakukan hal demikian. Saya sudah peringatkan seluruh bupati/wali kota (termasuk Wali Kota Tegal Siti Masitha, red.),” terangnya.

Baca : Kapok, Golkar Tak Bakal Usung Wali Kota Tegal yang Kena OTT KPK

Politikus PDI Perjuangan itu menegaskan bahwa saat ini merupakan era transparansi dan era akuntabel bagi semua pihak. “Sudah gak musimlah kayak gitu (kasus suap dan korupsi, red.) karena risiko besar yang akan dihadapi,” katanya.

 Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah menyebut, OTT terhadap pejabat Pemerintah Kota Tegal, terkait dengan sektor kesehatan.

“Indikasinya diduga terkait sektor kesehatan, sejumlah orang kami bawa ke Jakarta,” katanya di Jakarta, Selasa (29/8) malam.

Editor : Ali Muntoha

Ganjar Diminta Fokus Turunkan Kemiskinan

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Semarang – Kalangan DPRD Jawa Tengah mendesak Gubernur Jateng Ganjar Pranowo fokus pada penutunan kemiskinan di tahun terakhir kepemimpinanya. Pasalnya, angka kemiskinan di provinsi ini masih cukup tinggi, bahkan melebihi angka nasional.

Ketua DPRD Jateng Rukma Setyabudi mengatakan, pemprov harus membuat program yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat kecil. Namun menurutnya, fokus ini tak menjadikan kepentingan pembangunan lain menjadi dikesampingkan.

“Selama ini pembangunan infrastruktur memang diharapkan membantu meningkatkan kesejahteraan dan memutar roda perekonomian. Namun faktanya angka kemiskinan masih tetap tinggi,” ujar politisi PDIP ini.

Per Maret 2017 angka kemiskinan di Jateng masih 13,01 persen (4.450.072.000 jiwa), masih di atas target sebesar 10,40 perse.

Rukma berharap angka kemiskinan bisa ditekan menjadi single digit. Rukma mencontohkan, pemprov bisa membantu memberi stimulant bagi para pelaku UMKM. Sebab selama ini para pedagang kecil belum bisa lepas dari rentenir. Mereka merasa terbantu rentenir meski menerapkan bunga yang tinggi.

“Mengapa pedagang lebih suka dengan bank plecit, karena lebuh mudah, petugas banknya mau turun nemuin masyarakat kecil.s ektor ini bisa dimasuki perbankan maupun Jamkrida, bila masyarakat mengajukan kredit, harus dipermudah,” katanya kepada wartawan, Selasa (29/8/2017).

Dia menambahkan, para pedagang kecil yang mengajukan kredit hendaknya dipermudah prosesnya. Jangan sampai mereka takut masuk bank.

Sementara itu, Ganjar Pranowo juga mengaku belum puas dengan penurunan angka kemiskinan di Jateng. Meski penurunanya tergolong signifikan dibanding provinsi lain, namun menurutnya masih bisa dimaksimalkan lagi.

Kuncinya adalah menurut dia, adanya ”keroyokan” dalam menanganinya dan dilakukan secara serius.

“Sebenarnya kalau kita ‘keroyok’ benar-benar bisa lebih tinggi lagi lho. Kayaknya begitu. Maka kemudian menurut saya, lho kok anjloke sithik-sithik. Padahal saya butuh anjloke rada banyak,” kata Ganjar.

Editor : Ali Muntoha

Soal Agama Masih Sensitif, Tapi Tak Bakal Laku Dijual di Pilgub Jateng

Foto : Merdeka.com

MuriaNewsCom, Semarang – Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Jateng 2018 dinilai tak akan seperti Pilkada DKI Jakarta beberapa waktu lalu. Isu suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) yang begitu kuat berhembus dalam Pilkada DKI Jakarta, dinilai tak akan laku dijual di pesta demokrasi warga Jateng.

Pengamat politik dari Undip yang juga Direktur Lembaga Pengkajian dan Survei Indonesia (LPSI) Semarang, M Yulianto menyebut, meski persoalan agama dan keyakinan masih cukup sensitif, namun isu SARA tak bakal begitu mencuat.

Hal ini menurutnya, berdasar dari nama-nama yang muncul dalam kontestasi pilgub. Di mana sebagian besar figur yang muncul ke publik adalah tokoh-tokoh yang mempunyai keyakinan agama yang sama.

“Isu SARA sulit diangkat, terlebih jika melihat nama-nama figur yang kini muncul ke publik, baik untuk bakal calon gubernur maupun wakil gubernur karena memiliki keyakinan yang sama,” katanya.

Dari hasil survei yang dilakukan LPSI mengenai pemetaan perilaku pemilih, 46,6 persen menganggap agama dan keyakinan sebagai landasan memilih calon pemimpin.

Menurut dia, hal tersebut bisa jadi karena efek perilaku politik Pilkada DKI Jakarta beberapa waktu lalu. “Pilkada DKI kemarin itu membunuh moral demokrasi sebab mengesampingkan integritas, kompetensi, seseorang dengan kepercayaan,” ujarnya.

Ia berharap, jika memang para kandidat nantinya tak membawa isu tentang SARA. Semisal, persoalan lingkungan, infrastruktur publik, dan kemiskinan. “Jangan soal keyakinan,” pintanya.

Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Jateng Sriyanto Saputro juga mengharapkan hal serupa. Ia meminta semua parpol ikut mendorong agar pesta demokrasi lima tahunan bisa berjalan dengan baik, tanpa ada isu SARA.

“Sebaiknya kita bertarung secara sehat dan `fair` karena pilkada adalah sarana pesta demokrasi. Saya kira gak perlu membawa isu SARA, apalagi masyarakat Jateng juga sudah cerdas, gak bisa dikompor-kompori,” harapnya.

Ganjar Pranowo yang berencana maju kembali sebagai petahana berharap Pilgub Jateng mendatang tidak diwarnai isu SARA.

“Mudah-mudahan sih tidak ada isu SARA, terutama mereka yang trauma dengan di Pilkada Jakarta,” ujar politikus PDI Perjuangan itu.

Editor : Ali Muntoha

Pesta Rakyat Jateng 2017 Mampu Sedot 40 ribu Pengunjung

Pertunjukan dari salah satu kontingen parade seni budaya dalam Pesta Rakyat Jawa Tengah 2017. (MuriaNewsCom/Padhang Pranoto)

MuriaNewsCom, Semarang – Rangkaian Pesta Rakyat yang dipusatkan di Kabupaten Jepara, dalam rangka HUT ke-67 Provinsi Jateng, berlangsung sukses. Perhelatan yang dilangsungkan selama tiga hari sejak Jumat (25/8/2017) hingga Minggu (27/8/2017) itu mampu menyedot sekitar 40 ribu pengunjung.

”Pesta Rakyat Jateng dalam rangka mangayubagya ulang tahun ke-67 Provinsi Jateng, animo dan antusias masyarakat Jepara begitu tinggi. Sehingga diperkirakan total partisipasi masyarakat dan pengunjung kurang lebih 40 ribu orang,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Tengah Sri Puryono.

Penyelenggaraan Pesta Rakyat di Jepara,imbuhnya, menorehkan beberapa catatan istimewa. Antara lain adanya keguyuban dan saling kerja sama di antara masyarakat selama event berlangsung, dan tingginya geliat kewirausahaan yang akan berpengaruh pada peningkatan ekonomi masyarakat.

“Saya berharap penyelenggaraan pesta rakyat dari tahun ke tahun semakin semarak dan lebih utama dapat bermanfaat sebagai ajang promosi potensi wilayah sekaligus ajang sinergitas antarkabupaten/ kota,” ujarnya.

Dalam pesta rakyat itu akan digelar Pameran Produk Kriya Dekranasda, UMKM Food Festival dan Kuliner, Pameran Peningkatan Produk Industri Agro, Pojok Konsultasi Bisnis, Parade Band, Lomba Nyanyi, Lomba Fotografi, Pameran Digital Kreatif Media, Festival Olahraga Rekreasi Daerah.

Pada 25 Agustus malam, juga ada Pertunjukan Seni Budaya Jawa Tengah yang diikuti seluruh kabupaten/ kota.

Ada juga Pesta Obor, Dekranasda Carnival, Gowes Jelajah Jepara, Festival Kupat/ Lepet/ Jajanan Pesisir, Ketoprak Kontemporer, Bumi Kartini Night Run, Penjualan Sembako Murah, Lomba Menggambar dan Mewarnai untuk Disabilitas.

Ada pula band dengan dimeriahkan artis nasional Kunto Aji and Friend. Kemudian festival, job fair, orkes melayu dan lainnya juga bakal menyemarakkan. Serta penampilan dari Shaggydog.

Editor : Ali Muntoha

Pilgub Jateng : Sudirman Said Berebut Rekom dengan 2 Pentolan Gerindra

Mantan Menteri ESDM Sudirman Said saat bertemu kepala desa se-Kabupaten Batang beberapa waktu lalu. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Semarang – Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said berpeluang diusung Partai Gerindra sebagai calon gubernur dalam Pilgub Jateng 2018 mendatang.

Namun Sudirman harus bersaing dengan dua pentolan Partai Gerindra Jateng, untuk mendapatkan rekomendasi. Pasalnya, Ketua DPD Partai Gerindra Jateng, Abdul Wachid dan Wakil Ketua Gerindra Jateng, Ferry Juliantono juga punya ambisi yang sama.

Ketua Desk Pilkada DPD Partai Gerindra Jateng Sriyanto Saputra juga menyebut kandidat yang berpeluang untuk diusung dalam pilgub mengerucut tiga nama tadi.

“Sekarang mengerucut tiga nama. Dua dari internal Abdul Wachid dan eksternal Sudirman Said,” kata anggota DPRD Jateng itu, Senin (28/8/2017).

Sebelumnya menurut dia, ada lima nama yang dijaring Partai Gerindra untuk diusung. Dua nama lain yakni Kukrit Wicaksono (CEO Suara Merdeka) dan Rahayu Saraswati (model yang juga keponakan Prabowo). Namun dua nama tersebut menyatakan tidak tertarik untuk maju pilgub.

”Kami hormati dan menghargai langkah politik itu. Namun kami tak hanya berfokus saja pad atiga nama tadi, tapi juga berkomunikasi dengan parpol lain tentang figur yang akan diusung. Karena Gerindra harus berkoalisi,” terangnya.

Sebelumnya saat Sudirman Said bertandang ke Kantor Gerindra Jateng, Achmad Wahid memperkenalkan mantan menteri itu kepada para kader sebagai calon gubernur.

Menurutnya pertemuan Sudirman Said dengan kader Gerindra Jateng tersebut sudah melalui persetujuan Ketua DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto.

“Ini adalah kesempatan, karena kader sudah banyak yang mendesak dan bertanya siapa yang akan diusung pada Pilgub Jateng. Nanti bisa juga Pak Sudirman bawa baliho atau gambar sehingga lebih mudah memperkenalkan,” katanya, Sabtu (12/8/2017) lalu.

Editor : Ali Muntoha

Pertama Kalinya DPS Pilgub Bakal Diuji Publik, Ini yang Ingin Diraih KPU

Ilustrasi

MuriaNewsCom, Semarang – Pelaksanaan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jateng 2018 mendatang terdapat sejumlah hal yang baru. Salah satunya mengenai daftar pemilih sementara (DPS).

DPS ini nantinya tak hanya akan ditempel di tempat-tempat umum, melainkan juga dilakukan uji publik. Tujuannya, daftar pemilih tetap (DPT) pilgub nantinya benar-benar valid. Sehingga tingkat partisipasi dalam pilgub bisa maksimal.

Ketua KPU Jateng, Joko Purnomo mengatakan, dalam uji publik pemutakhiran DPS itu nantinya, warga akan dilibatkan. Seluruh kepala keluarga (KK) di Jateng akan dilibatkan untuk memeriksa DPS pada awal Desember 2017 mendatang.

“Paling tidak, kalau tidak 100 persen ya bisa 90 persen terlibat. Sehingga data lebih valid ketimbang data yang selama ini sering tertukar, karena aplikasi olah data di sistem,” katanya kepada wartawan.

Joko menyatakan, uji DPS ini bukan sekadar online atau dipasang nama pemilih, namun KK itu diundang dalam forum dan tanda tangah hadir sebagai bukti bertanggung jawab bersama atas uji publik DPS.

Selain itu menurut dia, pada Oktober hingga November akan dilaksanakan seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Dalam bulan November juga akan dilakukan penerimaan bukti dukungan warga bagi peserta yang maju melalui jalur idependen. Dalam pemetaan Pilgub secara keseluruhan, Joko mendata terdapat 64.171 tempat pemungutan suara (TPS), 573 PPK, dan 8.559 PPS.

“Soal TPS di rumah sakit, kami tidak hadirkan TPS khusus. Namun biaya operasional untuk TPS terdekat rumah sakit akan dilaukan, karena di RS tidak ada data dasar, namun akan diusahakan terenuhi semua hak suara masyarakat. Dulu 10 TPS terdekat di RSUP Kariadi dikerahkan,” terangnya.

Editor : Ali Muntoha

Jika Tak Diberi Rekomendasi dari PDIP, Ini yang Bakal Dilakukan Bupati Musthofa

Bupati Kudus Musthofa foto selfie bersama para PKL se-Jateng di tengah kegiatan Gebyar PKL 2017 di kota setempat, beberapa waktu lalu. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Semarang – Bupati Kudus Musthofa merasa yakin akan mendapatkan rekomendasi dari PDI Perjuangan sebagai calon gubernur dalam Pilgub Jateng 2018. Meski demikian, Musthofa menyebut dia tak bakal jadi “kutu loncat” jika rekomendasi tak diberikan kepadanya.

Bupati Kudus dua periode ini memastikan, dia tak akan mengikuti jejak politisi lain yang pindah ke partai lain, karena tak mendapat rekomendasi.

Musthofa memastikan akan tetap berada di partai banteng, karena menurutnya ia adalah petugas partai yang siap menjalankan apapun tugas yang diberikan. “Tidak akan lari ke sana ke mari. Saya patuh pada yang diperintahkan partai,” katanya di Semarang, Kamis (24/8/2017).

Pada Pilgub Jateng 2013 lalu, mantan Bupati Sumedang Don Murdono menyeberang karena tak mendapat rekomendasi. Ia kemudian berpasangan dengan Hadi Prabowo dan diusung sejumlah partai, meski tak berhasil memenangi pilgub.

Jejak ini tak akan diikuti Musthofa. Ia menceritakan, selama ini sudah tiga kali mendapatkan rekomendasi dari PDI Perjuangan, yakni pertama pada pemilihan kepala daerah (pilkada) di Kudus pada 2003 meski tidak menjadi pemenang.

Namun, ia tetap setia dengan PDI Perjuangan hingga mendapatkan rekomendasi kedua pada Pilkada Kudus 2008 yang berhasil dimenanginya, dan ketiga pada pilkada 2013 yang membuatnya menjadi Bupati Kudus sampai sekarang.

“Kalau nanti (di Pilgub Jateng 2018) tidak mendapatkan rekomendasi, ya tidak apa-apa. Politik itu bagi saya adalah amanah. Sudah 10 tahun ini jadi Bupati Kudus,” katanya.

Ketua DPC PDIP Kudus itu mengakui, meski pasrah pada keputusan pimpinan partai tentang siapa yang akan diusung dalam Pilgub Jateng mendatang, ia tetap berikhtiar supadaya mendapat rekomendasi.

“Saya siap melaksanakan perintah. Ya, saya tetap ikhtiar bagaimana supaya dapat rekomendasi, namun kalau tidak dapat rekomendasi, ya, enggak apa-apa. Secara struktural ikuti aturan partai,” pungkasnya.

Musthofa menjadi salah satu kepala daerah dari PDIP yang mengikuti penjaringan calon gubernur yang dibuka DPD PDIP Jateng beberapa waktu lalu.

Editor : Ali Muntoha

Setengah Tahun Terakhir 43 Ribu Warga Jateng Tak Lagi Miskin

Warga miskin di Kabupaten Blora. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Semarang – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jateng Sri Puryono menyebut, dalam waktu enam bulan jumlah warga miskin di Jawa Tengah berkurang sebanyak 43,03 ribu jiwa.

Data tersebut berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah. Jika dibandingkan  dengan  jumlah  penduduk  miskin  pada September 2016, selama enam bulan tersebut  terjadi penurunan jumlah  penduduk miskin sebesar 43,03 ribu orang.

“Sementara apabila dibandingkan dengan Maret 2016 jumlah penduduk miskin mengalami penurunan sebanyak 56,17 ribu orang dari total 4,50 juta orang (13,27 persen),” ujarnya.

Saat ini Pemprov Jateng tengah menggenjot perbaikan infrastruktur untuk mempercepat upaya penurunan angka kemiskinan. Sri Puryono menyebut, dengan infrastruktur yang baik, akses perekonomian, pendidikan, kesehatan, dan lainnya juga semakin baik.

“Dengan begitu diharapkan dapat menjadi salah satu bagian memutus mata rantai kemiskinan,” katanya.

Pemerintah juga terus mendorong kerja sama dengan industri, khususnya industri padat karya dengan mempermudah perizinan. Bahkan, beberapa waktu lalu, di stand PRPP, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah melayani perizinan pabrik gula baru dengan nilai investasi Rp 1,3 triliun dalam waktu tidak lebih dari tiga jam.

”Kerja sama dengan industri juga didorong di SMK-SMK, baik negeri maupun swasta, sehingga dapat menekan angka pengangguran setelah lulus,” terangnya.

Data BPS jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah pada Maret 2017 sebesar 4,45 juta orang (13,01 persen).

Editor : Ali Muntoha

Gubernur Ganjar Akui Cukup Sulit Wujudkan Provinsi Layak Anak

Keceriaan anak-anak saat foto bersama di Banjarejo. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Semarang – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengakui cukup sulit untuk mewujudkan provinsi layak anak. Penyebabnya, tingkat kekerasan terhadap perempuan maupun anak masih cukup tinggi.

Oleh karenanya, Ganjar menyebut harus melakukan berbagai persiapan strategis, termasuk masalah penganggaran untuk mewujudkan hal ini. Apalagi menurut dia, tahun depan Jateng ditunjuk sebagai pilot project provinsi layak anak.

“Sehingga kita mesti menyiapkan anggaran, program, dan sistemnya agar kemudian minimum layak anak itu bisa tercapai,” kata Ganjar Pranowo, baru-baru ini.

Data dari Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) kabupaten/kota di Provinsi Jateng pada 2011-2015, kekerasan terhadap perempuan dan anak menunjukkan tren yang fluktuatif.

Pada 2015 tercatat sebanyak 2.466 orang korban kekerasan, dan 1.385 orang di antaranya anak-anak.

Melihat kondisi tersebut, Ganjar mengatakan bahwa prioritas investasi perlindungan anak ditekankan pada pencegahan kekerasan terhadap anak. “Tentunya, perwujudan provinsi layak anak tidak dapat tercapai tanpa dukungan masyarakat, termasuk para aktivis anak,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah kabupaten/kota juga diminta mendukung terwujudnya Jawa Tengah sebagai provinsi layak anak. Salah satunya, bupati wali kota mendorong investasi perlindungan anak agar pencegahan dan penanganan kasus kekerasan anak dapat berjalan optimal.

Ganjar menjelaskan, pembekalan anak mengenai budi pekerti dan tepa selira yang merupakan nilai-nilai kebhinekaan Indonesia, mesti dilakukan baik di keluarga, sekolah maupun lingkungan masyarakat.

“Dengan begitu, diharapkan dapat mengurangi kejadian kekerasan terhadap anak karena anak sudah dilatih menghormati kepada yang tua, yang muda dan sebaya mereka. Sebaliknya, orang tua pun akan menghargai dan mencintai anak,” pungkasnya.

Editor : Ali Muntoha

Penghasilan Warga Miskin di Jateng Rata-rata Rp 333 Ribu Per Bulan

Seorang pemulung sedang memilah sampah di TPA Desa Bandengan. Hingga Maret 2017 jumlah warga miskin di Jateng tercatat sebanyak 4,4 juta jiwa. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Semarang – Jumlah warga miskin di Provinsi Jawa Tengah hingga tahun 2017 ini masih sangat banyak. Hingga Maret 2017, jumlah warga miskin di provinsi ini tercatat sebanyak 4.450.072 jiwa, atau 13,01 persen dari total warga Jateng.

Meski demikian, Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah menyebut, penurunan angka kemiskinan jauh lebih signifikan ketimbang daerah-daerah lain di Indonesia.

Kepala BPS Jawa Tengah, Margo Yuwono mengatakan, inflasi periode September 2016 hingga Maret 2017 yang hanya 2,63 persen mampu menjaga garis kemiskinan sebesar 3,25 persen.

Dengan kondisi ini maka pendapatan per kapita warga miskin pun mengalami kenaikan dari Rp 322.748 per bulan pada September 2016, menjadi Rp 333.224 per kapita per bulan pada Maret 2017.

“Inflasi kita di September kecil. Cuma 2,63. Itu berpengaruh pada turunnya kemiskinan Jateng paling tinggi se-Indonesia. Turunnya 43 ribu. Bahkan di Aceh naiknya 31 ribu,” katanya dikutip dari website resmi Pemprov Jateng, Kamis (24/8/2017).

Oleh karena itu menurut dia, menjaga inflasi menjadi sangat penting untuk menekan angka kemiskinan. Dalam menjaga laju inflasi, tambah Margo, penting untuk memperhatikan terjaganya harga komoditas, terutama komoditas pangan.

Sebab komoditas pangan menjadi penyumbang terbesar garis kemiskinan, yakni sebesar 73,41 persen. Untuk komoditas nonpangan, antara lain perumahan, bensin, dan listrik, hanya menyumbang 26,59 persen.

“Bagaimana kita menjaga garis merah (kemiskinan) agar tidak naik tajam, supaya kemiskinan bisa kita kurangi. Kata kuncinya adalah menjaga laju inflasi. Kalau inflasi kita jaga, garis merahnya tidak bergerak, tinggal bagaimana kita menaikkan pendapatan,” jelas dia.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Tengah Drs H Heru Sudjatmoko MSi yang juga selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Provinsi Jateng menyebut, untuk menekan angka kemiskinan di Jateng, organisasi perangkat daerah (OPD) perlu mempertajam program-program yang berorientasi pada kemiskinan.

“Kalau lebih dipertajam, tentu orientasi kewilayahannya menuju kepada 15 daerah (di zona merah). Tentu kita tidak bicara hanya 15 kabupaten/ kota. Tapi kita bicara prioritas. Sebanyak 15 kabupaten yang miskin, barangkali potensi dan kondisi kemiskinannya tidak sama persis,” tuturnya.

Editor : Ali Muntoha

Anggaran Pilgub Jateng 2018 Nyaris Rp 1 Triliun

Ilustrasi

MuriaNewsCom, Semarang – Dana yang akan dikeluarkan Pemprov Jateng untuk menggelar Pemilihan Gubernur (Pilgub) pada 2018 nyaris menembus angka Rp 1 triliun.

Dalam naskah perjanjian hibah daerah (NPHD), dana yang diberikan Pemprov Jateng ke KPU untuk pelaksanaan pilgub sebesar Rp 992 miliar lebih.

Dana tersebut 30 persen lebih besar dari dana yang pelaksanaan Pilgub Jateng 2013 lalu. Peningkatan dana tersebut, karena adanya perubahan aturan, salah satunya tentang kampanye calon gubernur dan wakil gubernur yang menjadi tanggungjawab KPU.

“Jelas naik, ada perubahan undang-undang untuk mengamanatkan alat peraga kampanye dibiayai negara,” kata Diana Ariyanti, Komisioner KPU Jateng Divisi Sosialisasi, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia.

Meski demikian menurut dia, dari dana sebesar itu paling banyak nantinya tersedot untuk pembiayaan di tempat pemungutan suara. Persentasenya mencapai 70 persen, dan 20 persen untuk panitia pemungutan suara (PPS).

Pada Pilgub Jateng 2018 mendatang, jumlah TPS nantinya sebanyak 64.171 TPS yang tersebar di 35 kabupaten/kota, 573 kecamatan, dan 8.559 desa/kelurahan.

Ia menyatakan, KPU akan segera menyosialisasikan tahapan-tahapan Pilgub Jateng dan pilkada serentak di tujuh kabupaten/kota. Sosialisasi akan dimulai dengan peluncuran maskot dan jingle Pilgub Jateng 2018, yang akan dilaksanakan Selasa (29/8/2017) di Lawang Sewu Semarang.

KPU Jateng juga akan segera melakukan pembentukan badan penyelenggara, yakni panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS) di tingkat desa/kelurahan. Rekrutmen petugas badan penyelenggara dilaksanakan 12 Oktober 2017 hingga 11 November 2017.

Setelah pembentukan badan penyelenggara selesai, KPU Jateng akan memulai tahapan pemutakhiran data pemilih pada 11 Desember 2017 hingga Februari 2018. “Proses pemutakhiran data pemilih itu tahapannya dari data pemilih sementara (DPS) dan DPS hasil perbaikan,” ujarnya.

Diperkirakan jumlah data pemilih tetap (DPT) Pilgub Jateng 2018 sekitar 27 juta orang lebih berdasarkan data dari kabupaten/kota dan pencocokan serta penelitian DPS.

Editor : Ali Muntoha

Begini Cerita di Balik Tokoh Semar yang jadi Maskot Pilgub Jateng 2018

Foto : Merdeka.com

MuriaNewsCom, Semarang – Jika pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jateng 2013 lalu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggunakan tokok Werkudara sebagai maskot, pada Pilgub 2018 mendatang, kembali tokoh pewayangan yang dipilih. Punakawam paling utama, yakni Semar menjadi maskot dalam pilgub kali ini.

Dalam maskot ini, sosok Semar digambarkan memiliki ciri-ciri yang kharismatik, tersenyum, mata berkaca-kaca, rambut kuncung, tubuh gemuk (gendut), memakai sinjang atau jarik lurik Parangkusumaraja, kaki memakai ‘selop’, dan satu tangan menengadah ke atas.

KPU Jateng tak sembarangan memilih tokoh ini sebagai maskot. Ada makna dan filosofi tersendiri sebelum akhirnya dipilih sosok tersebut.

Ketua KPU Jateng Joko Purnomo mengatakan, dengan dipilihnya tokoh Semar atau yang juga disebut ‘Ki Lurah Badranaya’ dengan segala karakternya, diharapkan penyelenggaraan Pilgub Jateng dapat memberikan inspirasi bagi masyarakat Jawa Tengah.

Kata ’badranaya’ berasal dari kata ‘bebadra’ yang artinya membangun sarana dari dasar dan ‘naya’ artinya nayaka yang berarti utusan.

“Maksudnya, mengemban sifat membangun melaksanakan perintah Tuhan demi kesejahteraan manusia. Semar juga berarti ‘Sang Penunjuk Makna Kehidupan,” katanya.

Secara fisik, tokoh semar tidak laki-laki dan tidak pula perempuan. Ia berkelamin laki-laki tapi juga memiliki payudara seperti perempuan. Ini adalah simbol dari laki-laki dan perempuan. Semar berambut kuncung dan berwarna abu-abu seperti anak muda yang memiliki semangat serta pribadi pelayan.

“Itulah kenapa salah satu tangan Semar menengadah ke atas, menggambarkan pelayanan senantiasa melayani umat tanpa pamrih untuk melaksanakan ibadah sesuai perintah Tuhan,” ujarnya.

Dalam pilgub kali ini KPU memilih tagline ‘Becik Tur Nyenengke’ atau yang berarti baik dan menyenangkan. Harapanya, Pilgub dan Pilkada serentak 2018 menjadi saat yang menggembirakan bagi seluruh masyarakat Jawa Tengah.

“Karena masyarakat telah diberikan wewenang sebagai hakim untuk secara merdeka memilih dan memutuskan Pimpinan Jawa Tengah untuk lima tahun yang akan datang,” jelasnya.

Dia mengatakan pemilihan dan penetapan maskot Pilgub Jateng 2018 itu berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Jateng Nomor 3/PP.02.3-Kpt/Prov/VII/2017.

“Dalam penyelenggaraan Pilgub Jateng diperlukan sebuah maskot sebagai media guna mempromosikan, menyemarakkan, dan memberi semangat bagi pelaksanaannya,” pungkasnya.

Editor : Ali Muntoha

PKS Jateng Bidik Pemilih Pemula untuk Menang di Pilgub

Fris Dwi Yulianto, Ketua Gema Keadilan Jateng. (Istimewa)

MuriaNewsCom, Semarang – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan menggeber mesin politiknya untuk memenangkan calon yang bakal diusung dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jateng 2018. Terlebih pilkada serentak pada tahun itu juga akan menjadi pemanasan dalam menghadapi pemilihan umum 2019 mendatang.

Salah satu strategi yang digunakan yakni membidik para pemilih pemula dan pemuda, yang jumlahnya cukup banyak.  

Partai ini menyiapkan ruang sebagai rumah bagi para pemuda beraktualisasi dan berkarya. Hal ini ditegaskan Fris Dwi Yulianto, Ketua Gema Keadilan Jateng.

Sebagai organisasi sayap PKS, ia mengaku siap memberikan fasilitas- asilitas sebagai bentuk dorongan kepada pemuda di Jateng untuk berkarya dan mengabdi bagi Indonesia. Beberapa pelatihan penunjang dunia kreativitas, kemandirian dan jiwa sosial pemuda akan diselenggarakan Gema Keadilan Jateng.

“Selain pelatihan, kalau ada teman-teman komunitas yang hendak mengadakan agenda dan butuh ruangan. Silahkan bisa mengadakan di Rumah Khidmat, Insya Allah akan difasilitasi,” katanya dalam siaran pers yang diterima MuriaNewsCom.

Ia menyatakan, Gema Keadilan siap kawal dan amankan calon gubernur dan wakil gubernur yang diusung PKS. Ia meyakini proses penentuan cagub yang dilakukan Dewan Pengurus Wilayah PKS Jateng telah sesuai dengan arahan PKS Pusat.

Serta telah memalui mekanisme demokrasi didalam dengan menyelenggarakan Pemira dan musyawarah.

Selain itu, Ketua Bidang Kepemudaan DPW PKS Jateng Ali Umar Dhani menerangkan bahwa saat ini proses penentuan cagub dan cawagub dari PKS masih dalam komunikasi serta musyawarah.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Gema Keadilan yang telah berkomitmen untuk membantu PKS, siapapun yang maju. Proses (penentuan cagub) masih berlanjut, mohon doanya,” terangnya.

Beberapa waktu yang lalu DPW PKS Jateng telah menyelenggarakan pemilihan internal Raya (Pemira) oleh kader-kader PKS di seluruh Jateng. Saat ini, telah masuk pada tahapan musyawarah dan komunikasi dengan beberapa tokoh serta DPP untuk nantinya dimajukan sebagai cagub dan cawagub dari PKS.

Editor : Ali Muntoha

Mutasi Kendaraan di Jateng Bakal Dipermudah

Pemohon balik nama kendaraan sedang antre cek fisik di kantor Samsat. MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Semarang – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan akan mempermudah proses mutasi untuk balik nama kepemilikan kendaraan bermotor dari provinsi lain ke Jawa Tengah. Sistem dan regulasi dalam proses mutasi akan dipangkas dan disederhanakan dengan sistem digital.

Hal ini dilakukan lantaran selama ini banyak keluhan dari masyarakat tentang sulirnya pengurusan mutasi dari provinsi lain ke Provinsi Jateng.

Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Provinsi Jateng Ihwan Sudrajat mengatakan, pihaknya berharap sistem tersebut akan sudah mulai bisa dioperasikan pada bulan ini.

“Kami sedang mempersiapkan sistem agar regulasi bisa disederhanakan dan sekarang sedang diproses pembuatan e-samsat secara nasional. Mudah-mudahan dalam bulan ini bisa launching, sehingga cabut berkas cukup dengan sistem digital saja,” kata Ihwan dikutip dari Antaranews.com, Selasa (22/8/2017).

Dipermudahnya regulasi mutasi kendaraan ini, diharapkan akan memacu warga untuk melakukan balik nama kendaraan. Sehingga pendapatan daerah akan meningkat, dan bisa dipergunakan untuk pembangunan berbagai infrastruktur di Provinsi Jateng.

Ia mengakui jika saat ini mutasi dari luar provinsi belum bisa dilakukan secara online. Namun untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor sudah bisa dilakukan secara online melalui aplikasi Sistem Administrasi Kendaraan Pajak Online atau yang disingkat “Sakpole”.

Selama ini, masyarakat mengeluh lantaran harus melakukan cabut berkas di provinsi asal kendaraan bermotor yang akan dimutasi ke Provinsi Jateng.

Masyarakat berharap proses cabut berkas bisa dilakukan daring (online) secara nasional, karena selama ini cek fisik bisa dilakukan di kantor samsat terdekat, tanpa harus ke provinsi kendaraan bermotor itu berasal.

Baca juga : Kabar Gembira, Sanksi Pajak Bermotor dan Balik Nama Gratis Hingga Desember

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang ditemui para kesempatan terpisah, mengharapkan ada kesepakatan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dalam pengurusan mutasi kendaraan bermotor.

“Jika ada kerja sama antara pemerintah daerah asal dan pemerintah daerah tujuan serta pemerintah pusat, akan mempermudah layanan ke masyarakat,” ujarnya.

Ganjar mendorong jajarannya guna menyederhanakan regulasi pengurusan mutasi kendaraan bermotor sebagai bentuk pelayanan yang mudah, murah, dan cepat.

Editor : Ali Muntoha

Pengen Nyalon Gubernur Tanpa Melalui Parpol? Begini Caranya

Ilustrasi

MuriaNewsCom, Semarang – Persiapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2018 sudah ramai dilakukan. Partai-partai politik sudah melakukan penjaringan untuk mencari sosok yang akan dijagokan.

Selama ini partai politik memang jadi kendaraan yang dianggap paling efektif untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Namun selain melalui partai politik, ada juga jalur yangbisa digunakan, yakni melalui jalur independen.

Ketua KPU Jateng Joko Purnomo mengatakan, pendaftaran untuk calon independen akan dimulai pada Januari 2018 mendatang. Menurutnya, sudah ada kelompok masyarakat yang datang ke KPU untuk berkonsultasi mengenai masalah ini.

“Ada kelompok dari Jepara, Tikus Pithi datang cari info dan mau daftar dari calon independen. Jadi sejauh ini yang tanya secara lugas baru satu,” kata Joko kepada wartawan.

Menurutnya, untuk bisa mendaftar sebagai calon independen, calon harus memenuhi persyaratan dukungan sebanyak 1,7 juta KTP. Dukungan ini minimal harus berasal dari 18 kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Bukti dukungan ini harus diserahkan sebelum masa pendaftaran dimulai, yakni pada Desember 2017.

Setelah mendaftar dan mengumpulkan bukti dukungan, KPU akan melakukan verifikasi sebelum dinyatakan lolos atau tidak untuk ikut bertarung dalam Pilgub Jateng 2018.

Masa kampanye sendiri akan berlangsung dari 15 Februari hingga 23 Juni 2018. Pencoblosan dilaksanakan Rabu Pon 27 Juni 2018.

Joko menyebut, masa kampanye Pilkada serentak 2018 akan melewati bulan Ramadan dan libur Lebaran. Namun apakah nantinya apakah libur Lebaran nasional akan dilarang berkampanye, pihaknya masih menunggu keputusan dari KPU Pusat. “Kalau saat Lebaran dilarang, ya tidak boleh kampanye,” terangnya.

Saat Ramadan menurutnya, para calon nantinya tetap boleh berkampanya. Hanya saja pihaknya tetap akan membatasi tema kampanye. Dalam waktu dekat pihaknya akan meluncurkan tahapan Pilkada pada 29 Agustus. Termasuk, peluncuran jingle Pilkada dan maskot Pilkada 2018.

Editor : Ali Muntoha

Mantan Menteri ESDM Diberi Mandat untuk Perjuangkan Jateng

Mantan Menteri ESDM Sudirman Said saat berpidato dalam acara Silaturahmi Warga Jateng di Balaiurang Universitas PGRI Semarang, Minggu (20/8/2017). (Istimewa)

MuriaNewsCom, Semarang – Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menerima mandat dari ribuan warga Jawa Tengah untuk memperjuangkan kemajuan provinsi ini menjadi daerah yang bermartabat.

Mereka berharap jika Sudirman Said maju dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jateng 2018 mendatang dan terpilih, Jawa Tengah bakal bisa maju dan mengentaskan kemiskinan. Ini terjadi dalam acara Silaturahmi Warga Jateng di Balaiurang Universitas PGRI Semarang, Minggu (20/8/2017).

Dalam pandangan Sudirman Said, Jawa Tengah punya alasan penting untuk diperjuangkan. Menurutnya, Jawa Tengah adalah provinsi yang penting. “Tanpa Jawa Tengah Indonesia tidak akan ada,” katanya.

Ia menyatakan, segala kekurangan yang dimiliki Jateng adalah ruang yang besar untuk perbaikan dan pertumbuhan. Itulah salah satu alasan mengapa dirinya mau menerima mandat dari warga Jateng.

Alasan lainnya yakni, dia merasa memiliki utang kepada negara yang harus dibayar. Beasiswa pendidikan yang diterimanya berasal dari negara, sehingga membuatnya dientaskan dari jurang kemiskinan dianggapnya sebagai utang yang harus dibayar.

“Kalau tidak dientaskan negara, saya tidak akan sampai pada titik ini, dan bisa menempati beragam posisi yang strategis di negeri ini,” terang dia.

Alasan berikutnya adalah keinginannya mengembalikan politik seperti pada masa perjuangan dulu. Di mana politisi umumnya adalah orang-orang yang berintegritas, jujur, dan berjuang semata untuk kemajuan bangsa. “Tiga alasan itu yang membuat saya mau menerima amanat ini,” kata Pak Dirman.

Ia menyebut, politik hari ini diisi oleh tokoh politik yang korup. Ini berbeda dengan dahulu yang menurutnya banyak tokoh politik yang jujur.

Dalam acara itu, Sudirman Said juga menegaskan bahwa Jawa Tengah harus dipimpin oleh orang yang baik. “Jika ada yang lebih baik untuk Jawa tengah kita dukung,” pungkasnya.

Editor : Ali Muntoha

Ganjar Beri Kejutan Ulang Tahun Pasien Kanker di RSUP Kariadi

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menjenguk Suroso, pasien kanker usus yang tengah dirawat di RSUP dr Kariadi Semarang, Jumat (18/8/2017). (Istimewa)

MuriaNewsCom, Semarang – Gubernur Jateng Ganjar Ganjar Pranowo memberi kejutan kepada Suroso (21), pemuda asal Desa Gumayun, Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal, yang tengah dirawat di RSUP dr Kariadi Semarang, Jumat (18/8/2017).

Sejak 2016 lalu Suroso, didiagnosa mengidap kanker usus. Dan hari ini Ganjar memberi kejutan, karena bertepatan dengan ulang tahun pasien itu yang ke 21 tahun.

Orang nomor satu di Jateng itu, mengajak Suroso bernyanyi bersama, sehingga melupakan penyakit yang dideritanya.

Mendapat kunjungan dari Ganjar, semangat untuk sembuh kembali terpancar dari raut wajah Suroso yang sebelumnya sering menangis meratapi penyakitnya.

“Aku ketemu Pak Gubernur, Pak Ganjar. Saya nanti akan dikemo (kemoterapi) yang ke-12 kali, semoga ada hasil bagi saya. Harapan di ulang tahun saya ini, saya bisa sembuh kembali,” ujar Suroso dengan wajah tersenyum.

Di hadapan Ganjar, pemuda omo lantas menyanyikan sebuah lagu berjudul Jangan Menyerah dari D’Masiv yang langsung disambut tepuk tangan oleh Ganjar.

Anak dari pasangan Sutaswi dan Suhadi tersebut, saat ini menjalani pengobatan di RSUP dr Kariadi dengan bantuan sejumlah pihak. Mereka terketuk hatinya untuk membantu pengobatan Suroso, setelah kabar tentang penyakit yang ia derita tersebar melalui grup Facebook MIK Semar.

Hadir dalam kesempatan pagi itu Dalang MIK Semar Rahmulyo Adiwibowo dan sejumlah punggawa. Sejumlah orang juga secara bergantian menjaga Suroso selama dirawat di RSUP Dr Kariadi. “Saya ingin menemani masa tua ibu saya, saya sangat sayang mereka,” ucap Suroso.

Sementara itu, Ganjar Pranowo menjelaskan, saat ini Suroso tengah mendapat perawatan dari rumah sakit untuk proses penyembuhan penyakit yang menggerogoti tubuhnya.

“Dokter berusaha, kamu harus bersemangat dan berdoa, dengan doa Allah akan memudahkan. Supaya lekas nikah,” kata Ganjar memberi semangat.

Menurutnya, pihak rumah sakit cukup responsif menangani kasus ini, sehingga pasien kembali semangat dan cepat sembuh. Ia juga mengapresiasi warga yang berinisiatif menggalang donasi melalui media sosial.

“Gotong-royong seperti sangat baik, dan bisa ditularkan kepada komunitas yang lain,” pungkasnya.

Editor : Ali Muntoha

Kabar Gembira, Sanksi Pajak Bermotor dan Balik Nama Gratis Hingga Desember

Warga keluar dari kantor Samsat Grobogan. Pemprov Jateng menggelar program pembebasan sanksi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama hingga Desember 2017. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Semarang – Kabar gembira bagi Anda pemilik kendaraan bermotor di Jateng. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng kembali menggelar program pembebasan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama (BBN).

Apalagi program ini digelar cukup lama, hingga beberapa bulan. Yakni mulai 21 Agustus 2017 hingga 30 Desember 2017.

Kepala Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah Jateng, Ihwan Sudrajat mengatakan, program ini merupakan upaya dari pemerintah untuk meringankan beban wajib pajak. Oleh karenanya, para penunggak pajak diharapkan memanfaatkan program ini.

“Pemilik kendaraan yang enggan membayar pajak karena terlanjur terlambat, diharapkan bisa segera melunasinya,” katanya, Jumat (18/8/2017).

Menurutnya, jumlah penunggak pajak kendaraan bermotor di Jateng cukup banyak. Dari program ini, ditargetkan 10 persen dari penunggak pajak bisa melunasi.

Selain itu, program pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBN II ini juga meningkatkan tanggung jawab sosial pengguna kendaraan untuk segera melakukan balik nama kendaraannya. Dengan demikian, kata dia, beban pajak progresif pemilik kendaraan awal bisa dibebaskan.

“Masyarakat yang kendaraannya masih menggunakan nopol luar Jateng untuk mengganti dengan nopol Jateng supaya pajaknya dibayarkan untuk digunakan bagi pembangunan di Jateng,” terangnya.

Editor : Ali Muntoha

6 Daerah di Jateng Darurat Kekeringan, Pemprov Siapkan 3 Ribu Tangki Air

Warga di Kabupaten Grobogan ngangsu air dari tengah hutan, karena sudah mulai dilanda kekeringan. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Semarang – Setidaknya enam daerah di Jawa Tengah telah mengeluarkan status darurat kekeringan, dan belasan lainnya krisis air bersih. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah menyiapkan 3.000 tangki air jika sewaktu-waktu dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih.

Keenam daerah di Jateng yang menyatakan siaga darurat kekeringan itu, antara lain Boyolali, Temanggung, Kebumen, Banjarnegara, dan Cilacap.

Kepala Pelaksana Harian (Kalahar) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jateng, Sarwa Pramana mengatakan, enam kepala daerah itu telah mengeluarkan SK tentang siaga darurat kekeringan. SK tersebut menurutnya juga telah diperkuat dengan SK Gubernur Jateng.

Sarwa mengatakan enam pemerintah kabupaten/kota tersebut telah mengajukan bantuan ke Pemprov Jateng.

“Provinsi masih memiliki 3000 tanki air dan kita juga akan meminta bantuan kepada BNPB. Biasanya ada sih tiap tahun rata-rata Rp 800 miliar hingga Rp 900 miliar,” katanya.

Saat ini menurut dia, ada 12 daerah yang sudah dipasok air bersih. Terdiri dari 22 kecematan dengan 46 desa/kelurahan dengan total 158 tanki air yang sudah dipasok.

Bahkan menurut dia, daerah yang sebelumnya tak pernah dipasok air, tahun ini juga meminta bantuan, yakni Banjarnegara. Dalam melakukan penyaluran air 3000 tanki milik pemprov, terdapat mekanisme yang harus dilalui yakni melalui Pemkab, dan diteruskan ke pihaknya.

“Kita bekerjasama dengan PDAM, dan menggunakan mekanisme harga korporate. Kalau ada permintaan saya langsung transfer dana ke PDAM,” terangnya.

Meski belum ada kejadian gawat darurat bencana, namun sudah ada peristiwa kebakaran yang terjadi di Kabupaten Wonogiri. Di Wonogiri terjadi kebakaran lahan dengan sedkit kebakaran di Gunung Gandul. Kebakaran tersebut diakui Sarwa sudah diatasi secara manual. 

“Yang menjadi sulit ketika kita menangananinya di daerah kebakaran hutan dengan minim air di dalamnya. Kecuali ada aliran sungai atau waduk yang dekat dengan lokasi kebakaran. Gak mungkinlah pakai pesawat,” pungkasnya.

Editor : Ali Muntoha

Kades di Batang Anggap Sudirman Said Berani Lawan Koruptor

Mantan menteri ESDM Sudirman Said saat bertemu para kepala desa se-Kabupaten Batang, Selasa (15/8/2017). (Foto : Humas Sudirman Said)

MuriaNewsCom, Semarang – Bakal calon gubernur Jawa Tengah Sudirman Said tak memungkiri jika ia bukanlah satu-satunya sosok terbaik yang patut memimpin Jawa Tengah lima tahun ke depan. Ia pun menyatakan tak segan untuk mendukung dan tokoh terbaik tersebut.

Hal ini ditegaskan mantan Menteri ESDM tersebut saat bertemu kepala desa de-Kabupaten Batang, Monggo Moro, Gringsing, Batang, Selasa (15/8/2017).

“Jika ada yang lebih baik dari saya, mari kita junjung bersama untuk Jawa tengah yang lebih baik,” ujarnya.

Karena menurut dia, untuk membangun Jawa Tengah adalah tugas bersama. Seluruh rakyat mesti turut serta berbuat demi kebaikan provinsi ini.  Sudirman Said mengaku, orang-orang yang baik ini patut untuk diajak kerja bersama.

“Membangun Jawa tengah itu bukan hanya kerja perorangan, tapi kerja bersama untuk rakyat yang lebih baik”, ucapnya Sudirman Said sewaktu berkumpul bersama seluruh kepala desa se Kabupaten Batang, di Monggo Moro, Gringsing, Selasa 15 Agustus 2017.

Dalam kunjungan ini, secara bergantian kepala desa seluruh Kabupaten Batang memberikan sambutan atas kehadiran Sudirman Said. Mereka menyambutnya sebagai seorang yang berani.

Ahmad Rojikin, Ketua Paguyuban Kepala Desa se-Kabupaten Batang mengatakan Sudirman Said sebagai tamu penting dan istimewa.

Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu terbaik Jateng. Seorang pemberani yang terus meluangkan waktunya untuk berkarya untuk Jateng,” ujarnya.

Lebih lanjut dia menyebut bahwa tidak banyak orang yangg berani melawan koruptor kecuali Sudirman Said. Keberanian ini adalah hal yang baik bagi Jawa Tengah ke depan. “Kita harus bersama dukung Sudirman Sa’id karena terbukti, pungkasnya.

Editor : Ali Muntoha

Ganjar Ajak Keroyok Kemiskinan di Jateng

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menandatangani deklarasi antiradikalisme dan terorisme usai upacara HUT ke-67 Provinsi Jateng, Selasa (15/8/2017). (Humas Pemprov Jateng)

MuriaNewsCom, Semarang – Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, mengajak semua pihak terutama pemerintah kabupaten/kota di Jateng untuk lebih serius menurunkan angka kemiskinan. Pasalnya, jumlah warga miskin di provinsi ini masih sangat banyak, dan angkanya jauh lebih tinggi dari angka nasional.

“Saya sampaikan di pidato saya tadi, kemiskinan masih tinggi, mesti dikeroyok bersama-sama,” kata Ganjar usai menjadi inspektur upacara Peringatan Hari Jadi ke-67 Provinsi Jawa Tengah, di Lapangan Pancasila (Simpang Lima) Semarang, Selasa (15/8/2017).

Angka kemiskinan di Jawa Tengah saat ini masih berada pada angka 13,19 persen atau lebih tinggi dibandingkan angka nasional sebesar 10,70 persen. Ganjar mengaku, kondisi ini menjadi perhatian serius.

Karena, meski tiap tahunnya angka kemiskinan selalu mengalami penurunan namun angkanya masih belum terlalu signifikan.

Menurutnya, peran serta dan partisipasi kabupaten/ kota sangat penting untuk mengoptimalkan penurunan kemiskinan. Karena data yang ada selama ini selalu berubah dan berbeda-beda.

”Sehingga perlu keberanian melakukan introspeksi diri untuk memperbaiki kekurangan yang ada di birokrasi, khususnya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah,” ujarnya.

Selain kemiskinan, masih ada beberapa hal yang harus terus didorong dan dioptimalkan. Di antaranya pemberantasan pungli, peningkatan integritas, dan antikorupsi.

Karenanya, pemerintah harus mau berhijrah menjadi pemerintah yang responsif dan cepat merespon persoalan yang ada di masyarakat. “Inilah perbaikan yang sebenarnya kita harapkan dan masyarakat menunggu itu,” terangnya.

Editor : Ali Muntoha

Pemprov Klaim Pabrik di Pati Bisa Kendalikan Harga Garam

Seorang petani garam sedang mengumpulkan garam dari lahan yang ada di Desa Kedung Malang, Kecamatan Kedung-Jepara. Pemprov Jateng bakal membangun pabrik garam besar di Pati. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Semarang- Pemprov Jateng akan mulai membangun pabrik garam berkapasitas 40 ribu ton di Desa Raci, Kecamatan Batangan, Pati, Oktober 2017 mendatang. Pabrik ini nantinya akan menghasilkan garam dengan kualitas unggul, serta mampu mengendalikan harga garam, sehingga tak merugikan petani.

Kepala Biro Infrastruktur dan Sumberdaya Alam Setda Pemprov Jateng, Peni Rahayu, mengatakan, pabrik garam ini nantinya akan menghasilkan garam kualitas baik untuk kebutuhan konsumsi industri. Setidaknya kadar yodium garam atau Natrium Chlorida (NaCl) mencapai angka 96.

“Saat ini garam rakyat yang ada rata-rata NaCl-nya baru 86. Maka nanti menggunakan teknologi tertentu agar NaCl bisa lebih tinggi,” katanya.

Teknologi yang dibuat BPPT, saat ini masih diperhitungkan biayanya. Karena untuk mengalirkan air laut butuh lahan sangat luas.

Meskipun semakin luas area lahan untuk perlintasan air lautnya, maka kualitas garam makin bersih dan kadar NaCl makin tinggi. “Jadi nanti garamnya benar-benar putih,” ujarnya.

Pada dasarnya, imbuh Peni, adanya pabrik garam ini adalah untuk mengendalikan harga ketika ada panen raya agar harga tidak anjlok karena dipermainkan tengkulak. Nantinya, petani garam menjual produksinya ke pabrik milik pemerintah dengan harga yang ditetapkan.

“Ke depan harapan kita ada penetapan harga garam misalnya harga pembelian pemerintah (HPP) seperti pada beras,” jelasnya.

Baca juga : Pati Akan Dibangun Pabrik Garam Besar, Ganjar Minta Oktober Mulai Digenjot

Sebelumnya Gubernur Jateng Ganjar Pranowo meminta agar pabrik garam di Pati ini digenjot pembangunannya.

Ia menyebut, studi kelayakan atau feasibility study (FS) dan Detail Engineering Design (DED) rencana pembangunan pabrik garam kapasitas besar di Jateng telah tuntas. Pemprov menargetkan, Oktober tahun ini harus sudah mulai dibangun.

“Saya sudah meminta Oktober tahun ini diground breaking (peletakan batu pertama) agar lebih cepat, kalau itu bisa dilaksanakan maka intervensi Pemprov Jateng akan segera dimulai,” katanya.

Editor : Ali Muntoha

Jangan Lewat Simpanglima Semarang Besok, karena Ada Upacara Hari Jadi Jateng

Warga beraktivitas di Simpanglima Semarang. (Istimewa)

MuriaNewsCom, Semarang – Dalam rangka pelaksanaan upacara Hari Jadi ke-67 Provinsi Jawa Tengah, pada Selasa (15/8/2017) kawasan Simpanglima (Lapangan Pancasila) Semarang ditutup untuk jalur transportasi, mulai pukul 06.30 WIB. Terkait hal tersebut, masyarakat diharap mencari jalur alternatif lain di sekitar Simpanglima.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Dadang Somantri menyampaikan, penutupan jalan dilakukan mengingat pada hari tersebut dilaksanakan upacara bendera peringatan Hari Jadi ke-67 Provinsi Jawa Tengah. Berkaitan dengan hal itu, arus lalu lintas dialihkan melalui Jalan Sriwijaya, Jalan Veteran, kawasan Kampung Kali, Jalan Erlangga, Jalan Pandanaran II, dan sekitarnya.

“Kami mohon maaf kepada masyarakat karena kawasan Simpanglima ditutup sebentar untuk upacara bendera Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah. Kami mohon pengguna jalan mencari jalur alternatif lain di sekitar Simpanglima. Penutupan kawasan Simpanglima juga akan dilakukan pada Upacara HUT ke-72 Kemerdekaan RI, Kamis 17 Agustus,” katanya.

Ditambahkan, pada Upacara Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah tersebut, seluruh peserta kembali mengenakan pakaian adat, seperti yang biasa digunakan di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah setiap tanggal 15. Namun, pakaian yang digunakan kaum pria pada upacara kali itu adalah beskap Jawi Jangkep, lengkap dengan blangkon, keris, dan selop. Pakaian tersebut merupakan pakaian khas Jawa Tengah yang berasal dari kaum bangsawan dan keluarga keraton Surakarta.

“Untuk wanita juga menggunakan pakaian kebaya khas Jawa Tengah dengan kain jarik dan selop,” beber Dadang.

Ditambahkan, pesta rakyat sebagai pucak peringatan Hari Jadi ke-67 Provinsi Jawa Tengah kembali akan diselenggarakan di luar ibukota provinsi ini, yakni di Kabupaten Jepara, mulai 25-27 Agustus mendatang. Beragam acara digelar di Alun-alun Jepara, mulai dari Pameran Produk Kriya Dekranasda, UMKM Food Festival dan Kuliner, Pameran Peningkatan Produk Industri Agro, Pojok Konsultasi Bisnis, Parade Band, Lomba Nyanyi, Lomba Fotografi, Pameran Digital Kreatif Media, Festival Olahraga Rekreasi Daerah.

“Pada 25 Agustus malam, juga akan ada Pertunjukan Seni Budaya Jawa Tengah yang diikuti seluruh kabupaten/ kota. Silakan datang ke Alun-alun, dan nikmati ragam seni dan budaya yang ada di provinsi ini,” jelas Dadang.

Pada 26 Agustus akan dilangsungkan Pesta Obor, Dekranasda Carnival, Gowes Jelajah Jepara, Festival Kupat/ Lepet/ Jajanan Pesisir, Ketoprak Kontemporer, Bumi Kartini Night Run, Penjualan Sembako Murah, Lomba Menggambar dan Mewarnai untuk Disabilitas. Ada pula band dengan dimeriahkan artis nasional Kunto Aji and Friend. Para pemuda yang hendak mencari lowongan kerja, bisa memanfaatkan job fair yang diselenggarakan pada 25-26 Agustus. Ada pula Pameran UMKM Binaan BNP2TKI.

Kemeriahan Hari Jadi Jawa Tengah masih berlanjut pada 27 Agustus dengan Festival Thongtek Jepara, Senam Pagi, Jalan Sehat, Lomba Menggambar dan Mewarnai, Orkes Melayu Ersa Musik, serta Penutupan Pesta Rakyat dengan menghadirkan grup band kondang Shaggydog. Sebelumnya, pada 24 Agustus juga diselenggarakan Jateng Bersalawat di Lapangan Mrican Mulyo Harjo Jepara.

“Selama 25-27 Agustus itu juga, disediakan makan gratis di dapur umum yang berada di sekitar alun-alun. Sama seperti namanya, pesta rakyat, kegiatan ini diselenggarakan untuk masyarakat Jawa Tengah, termasuk warga Jepara. Ayo catat tanggalnya, dan ikuti kegiatannya untuk bersama memeriahkan Hari Jadi Jawa Tengah,” tandasnya.

Editor : Akrom Hazamii