Ruang Publik di Jepara Masih Minim

Seorang warga melewati Taman Revolusi Bumi Kartini yang ada di kompleks Stadion Utama Gelora Bumi Kartini, Jumat (28/7/2017). (MuriaNewsCom/Padhang Pranoto)

MuriaNewsCom, Jepara – Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Jepara masih didominasi oleh sektor privat atau milik pribadi, sebanyak 20 persen dari luas wilayah kabupaten. Sementara fasilitas RTH publik milik pemerintah baru mencapai 10 persen. 

“Regulasi mengatakan, RTH itu 30 persen dari luasan wilayah kabupaten. Semestinya penyediaan oleh pemerintah lebih banyak daripada kepunyaan privat. Namun kenyataannya tidak begitu, RTH  publik yang disediakan oleh pemerintah baru 10 persen, sedangkan 20 persen kepunyaan pribadi,” tutur Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jepara Fatkhurrahman, Jumat (28/7/2017). 

Saat ini ruang terbuka hijau yang dikelola oleh pemerintah  sebesar 91.550,5 meter persegi. Guna meningkatkan penyediaan RTH oleh Pemkab Jepara, ke depan pihaknya akan memacu pembangunan fasilitas publik di tingkat kecamatan.

Pihaknya mewacanakan untuk membangun fasilitas taman pada dua bekas lokasi pasar. Namun demikian berkait urusan pemindahan pasar bergantung pula pada instansi lain.

“Nantinya kan ada rencana pemindahan Pasar Pecangaan dan Bangsri, nah di lokasi bekas pasar tersebut kita akan bangun taman. Namun terkait kapan pemindahan fasilitas itu, kami tak mengerti karena hal itu bergantung pada dinas yang menangani masalah tersebut,” ujar dia. 

Dalam waktu dekat, DLH merencanakan pembuatan taman baru di bekas asrama Polres di Jl Asrama Polres Jepara. Hal itu rencananya akan direalisasi pada tahun 2018. 

“Akan tetapi rencana tersebut bergantung apakah disetujui atau tidak. Yang pasti sekarang dalam tahap pembersihan,” tambah Fatkhurrahman. 

Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan DLH Isnan Haryoko menyebut, pada tahun ini pihaknya sedang fokus dalam penyempurnaan taman-taman yang telah ada. Ada lima taman yang saat ini dalam pembenahan, yakni Taman Sport Center, Taman Kanal, penambahan Gedung Gardu Pandang, Taman Kembang dan Taman di Welahan.

“Penyempurnaan itu meliputi penambahan pohon dan berbagai fasilitas lain. Adapun nilainya saya tidak hafal betul, namun untuk taman kategori besar ada empat yakni Taman Welahan nilainya sekitar Rp 2,8 miliar, Benteng Portugis Rp 480 juta, Taman Kembang sekitar Rp 400 juta, dan juga Taman Kanal sekitar Rp 400 juta. Untuk keempat taman yang besar itu sudah kami lelang dalam e-procurement,” jelas Isnan. 

Editor : Kholistiono

Kakek Tewas Gantung Diri di Rumah Kosong Karangasem Grobogan

Tim medis Puskesmas Wirosari dan inafis Polres Grobogan melakukan pemeriksaan pada pelaku gantung diri. (MuriaNewsCom/Dani Agus)iri

MuriaNewsCom, Grobogan – Peristiwa orang gantung diri terjadi di Dusun Sarip, Desa Karangasem, Kecamatan Wirosari, Grobogan, Jumat (28/7/2017). Seorang kakek berusia 72 bernama Ngadimin ditemukan gantung diri di rumah kosong milik anaknya usai Jumatan.

Informasi yang didapat menyebutkan, peristiwa gantung diri kali pertama diketahui oleh anak korban bernama Wagimin (43). Selepas salat Jumat, Wagimin tidak mendapati ayahnya di rumah. Namun, orang yang dicari tidak ditemukan.

Selanjutnya, ia mencoba mencari ke rumah adiknya yang sudah lama kosong. Saat mencari ke dalam salah satu kamar, Wagimin mendapati tubuh ayahnya tergantung di bawah belandar rumah dengan leher terjerat tali plastik.

Melihat kenyataan itu, Wagimin sontak kaget dan selanjutnya berteriak minta pertolongan warga. Mendengar teriakan tersebut, warga langsung berdatangan ke lokasi kejadian.

Saat diperiksa, masih terdapat denyut nadi pada tubuh korban. Selanjutnya, warga berupaya melarikan korban menuju puskesmas. Namun, ketika hendak dibawa untuk mendapatkan pertolongan, korban sudah menghembuskan nafas terakhirnya. Selanjutnya, warga melaporkan kejadian itu pada perangkat desa dan diteruskan pada pihak kepolisian.

Plh Kapolsek Wirosari Iptu Eko Bambang menyatakan, saat petugas tiba di lokasi, posisi korban sudah diturunkan dan ditempatkan di meja ruang tamu. Setelah dilakukan pemeriksaan dari tim medis Puskesmas Wirosari dan inafis Polres Grobogan, tidak ditemukan tanda penganiayaan pada tubuh korban.

“Korban murni bunuh diri dan tidak ada bekas kekerasan yang ditemukan pada tubuh korban. Pihak keluarga sudah menerima dan jenazahnya sudah kita serahkan untuk dimakamkan,” jelasnya.

Editor : Akrom Hazami

 

Pemkab Jepara Seriusi Bidang Pariwisata untuk Genjot PAD

Diskusi santai terkait pengembangan pariwisata seni antara Pemkab Jepara dan pelaku wisata  serta seni di Bumi Kartini. (MuriaNewsCom/Padhang Pranoto)

MuriaNewsCom, Jepara – Sektor pariwisata akan serius digarap oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara sebagai penggenjot pendapatan daerah. Tahun depan, pemkab berencana menggelontorkan anggaran besar-besaran di bidang tersebut. 

Hal itu disebutkan oleh Wakil Bupati Jepara Dian Kristiandi, Kamis (2/7/2017). Menurutnya, sektor pariwisata merupakan salah satu bidang andalan bagi masyarakat pesisir utara laut Jawa itu. 

“Ketika sektor pariwisata digarap dengan serius, otomatis akan meningkatkan pendapatan dari pajak. Dengan sendirinya, akan meningkatkan pendapatan daerah. Tahun 2019 nanti, pemkab juga akan membebaskan bea retribusi ke objek pariwisata,” ucap dia. 

Untuk mewujudkan hal itu, berbagai langkah ditempuh. Selain memperbaiki infrastruktur menuju objek wisata, pihaknya juga meminta pemerintah desa untuk turut berperan serta. 

Hal itu bisa dilakukan dengan menyisihkan Dana Desa (DD) untuk ikut memperbaiki sarana jalan menuju tempat wisata. Hal itu tentu saja hanya berlaku bagi desa yang memiliki destinasi pariwisata. 

Di samping itu Pemkab Jepara juga terus berupaya membuka ruang terbuka hijau. Hal itu disampaikan oleh Zamroni Lestiaza Kabid Pariwisata Disparbud Jepara. Ia mengatakan, saat ini pihaknya tengah dalam usaha menata kembali ruang publik. 

“Hal itu sesuai dengan nawacita presiden, yakni mengembalikan budaya masyarakat yang guyub,” kata dia.

Editor : Kholistiono 

BKD Jepara Pastikan Tak Ada PNS Berpaham Radikal 

Ilustrasi

MuriaNewsCom, Jepara  – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jepara pastikan tak ada pegawainya yang terindikasi berpaham radikal. Hal itu disampaikan oleh Kepala badan tersebut Abdul Syukur saat dimintai konfirmasi terkait pengawasan terhadap ormas terlarang layaknya HTI atau Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

“Di Jepara tidak ada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat paham radikal,” ujarnya Kamis (27/7/2017).

Sejauh ini, lanjut Syukur, dirinya belum menerima adanya laporan tentang anak buahnya yang terafiliasi dengan ormas terlarang. 

Adapun, perintah pengawasan abdi negara yang beraliran paham radikal berasal dari perintah Mendagri dan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara.

Kedua institusi tak segan memberikan peringatan dan sanksi bagi pegawai negeri yang terlibat organisasi terlarang tersebut. 

Editor : Kholistiono

Setiap Kamis, Pamong di Desa Jambu Jepara Berlurik dan Berbahasa Jawa Dalam Melayani Warga 

Layani warga, pamong Desa Jambu, Kecamatan Mlonggo, Jepara menggunakan baju lurik dan berbahasa Jawa setiap hari Kamis.(MuriaNewsCom/Padhang Pranoto)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Setiap hari Kamis, suasana di Kantor Petinggi (Kepala Desa) Jambu, Kecamatan Mlonggo, Jepara, selalu berbeda. Khusus hari tersebut, seluruh pamong (petugas) yang bekerja mengenakan busana lurik dan berbahasa Jawa saat melayani warga. 

Ahmad Zaenudin, Staf Tata Usaha (TU) Desa Jambu mengatakan, hal tersebut mengacu pada Surat Edaran Bupati Jepara No. 430/6807 tertanggal 20 Oktober 2014, tentang Penggunaan Bahasa Jawa di Lingkungan Pemkab Jepara. Selain itu, penggunaan bahasa Jawa juga didasarkan atas Perda Provinsi Jateng No 9/2012 tentang Bahasa dan Aksara Jawa.

Wonten edaran saking gubernur Jawa Tengah dinten kamis pelayanan kapurih migunakaken Basa Jawa (Ada edaran dari Gubernur Jawa Tengah supaya hari Kamis pelayanan diimbau menggunakan bahasa Jawa),” tuturnya, Kamis (27/7/2017). 

Dirinya mengatakan, pengaplikasian peraturan tersebut baru dilakukan pada tanggal 8 Juni 2017. Hal itu menurutnya, karena pihaknya memerlukan banyak persiapan. 

Persiapan menika ngatur kebiasaan saking pamong piyambak. Biasanipun kan melayani ngagem Basa Indonesia, sakmenika kedah ngagem Basa Jawa  (Persiapan berasal dari kebiasaan pamong sendiri, biasanya pelayanan kan memakai bahasa Indonesia, kini harus memakai bahasa Jawa),” tambahnya. 

Dirinya mengucapkan, motivasi penerapan bahasa Jawa di lingkungan Pemdes Jambu adalah untuk turut melestarikan budaya. Zaenudin berkata, kalangan anak muda mulai kehilangan antusiasme berbahasa ibu Jawa. Hal itu menurutnya karena sejak di lingkungan keluarga, generasi mereka tidak dibiasakan menggunakan bahasa Jawa. 

Sementara itu, terkait pakaian lurik, semuanya berasal dari inisiatif Pemdes Jambu. Dikatakannya, busana khas Jawa dibeli dari kantong pribadi petinggi desa itu Muhammad Arif. Adapun selama menerapkan peraturan berbahasa Jawa, dirinya mengalami kendala karena tak serta merta dapat menggunakannya untuk semua warga.

Sampun antawis kalih wulan ngagem Basa Jawa saben dinten Kamis, nanging tasih wonten kendala, terkadang basane taksih campur-campur lan ugi mboten sedaya warga saged basa Jawa. Yen pun mekaten nggih ngagem Basa Indonesia. Menawi nglayani tiyang enem ingkang mboten ngertos krama inggil nggih ngagem ngoko (Sudah dua bulan memakai bahasa Jawa setiap hari Kamis tetapi masih ada kendala. Terkadang bahasanya masih campur-campur dan juga tidak semua warga bisa berbahasa Jawa. Kalau sudah begitu ya terpaksa memakai bahasa Indonesia, tidak bisa dipaksakan. Kalau melayani orang muda yang tak bisa berbahasa Jawa halus, ya memakai bahasa ngoko),” terang Zaenudin. 

Seorang warga Wuryanti (40) mengatakan apresasinya terhadap langkah Pemdes Jambu. Namun ia mengaku kaget mengetahui jajaran pamong yang memakai pakaian lurik dan menggunakan bahasa Jawa.

Ya baru tahu juga tentang peraturan ini, biasanya kan tidak pakai pakaian seperti ini,” ujar warga Jambu Barat itu sambil tersenyum.  

Editor : Kholistiono

Garam Mahal, Usaha Ikan Asin di Rembang Lesu

Salah satu usaha ikan asin yang berada di Kecamatan Kaliori, Rembang. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom,Rembang – Mahal dan langkanya garam di Rembang berimbas terhadap produksi ikan asin. Dengan melonjaknya harga garam, membuat biaya produksi ikan asin membengkak hingga empat kali lipat, bahkan lebih.

Suyono, salah satu pengusaha ikan asin asal Kecamatan Kaliori mengatakan, produksi ikan asin kini harus mengeluarkan biaya yang mahal. Sebab, jika sebelumnya hanya berkisar Rp 500 guna alokasi garam per satu kilogram ikan asin, namun saat ini harus merogoh kocek sekitar Rp 2 ribu untuk per kilogram ikan asin.

Dengan kondisi tersebut, harga harga ikan asin kini juga terpaksa harus mengalami kenaikan. Misalnya, harga ikan asin jenis layang dari harga semula hanya berkisar Rp 20 ribu, kini naik menjadi Rp 25 – Rp 27 ribu per kilogram.

“Ketimbang garamnya dikurangi, maka nantinya akan bisa membuat kualitas ikan asin turun. Jalan satu satunya ya harga kita naikkan. Terlebih saat ini juga semua orang sudah pada tahu, bahwa garam juga naik,” ungkapnya.

Dia menambahkan, selain menaikan harga, produksi jumlah ikan asin juga dikurangi.”Kalau sebelumnya bisa memproduksi sehari sekitar 2 kuintal. Namun saat ini hanya mengandalkan pesanan sajalah. Kita juga tak mau risiko,” imbuhnya.

Editor : Kholistiono

ASN Rembang Santuni Ribuan Anak Yatim

Bupati dan Wakil Bupati Rembang menggendong anak seusai memberikan santuanan kepada anak yatim di Alun-alun Rembang, Kamis (27/7/2017). (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom,Rembang – Sebanyak 2.080 anak yatim mendapatkan santunan yang berasal dari penggalangan dana dari Aparatur Sipil Negara (ASN) Rembang. Santunan tersebut diberikan di Alun-alun Rembang, Kamis (27/7/2017).

Dalam acara santuanan tersebut, Bupati Rembang Abdul Hafidz didampingi Wakil Bupati Rembang Bayu Andriyanto menyerahkan secara simbolis kepada 14 anak yatim.

Bupati dalam kesempatan itu mengungkapkan, bahwa santunan tersebut berasal dari ASN di lingkungan Pemkab Rembang. Dengan santunan tersebut, bupati mendoakan agar berkah bagi Kabupaten Rembang.

“Ini semua dari pegawai negeri , semoga semuanya menjadi berkah dan Rembang menjadi wilayah Baldatun Toyyibatun Wa Robbun Ghofur atau negeri yang subur dan makmur, adil dan aman,” ungkapnya.

Total jumlah dana yang terkumpul sebanyak Rp 416 juta. Tiap anak mendapatkan Rp 200 ribu.

Muhammad Sidik, Kepala TPQ  At – Taqwa Desa Jukung, Kecamatan Bulu, sangat mengapresiasi, karena ASN telah peduli dengan anak- anak yatim. Harapannya, setiap tahun kegiatan semacam itu bisa terus ada.

“Saya secara pribadi dan mewakili TPQ mengucapkan terima kasih kepada PNS yang telah mempedulikan anak- anak yatim piatu. Harapannya bisa rutin,” tandasnya. 

Editor : Kholistiono

Pengurus SMSI Jateng Siapkan Langkah Strategis untuk Media Online

Pengurus SMSI Jawa Tengah berfoto bersama dengan Ketua PWI Jateng Amir Machmud di Kompleks Gedung Pers Semarang. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Semarang – Pengurus Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Jawa Tengah menyiapkan langkah strategis untuk membangun industri media online yang sehat. Hal itu disebabkan derasnya arus informasi yang tidak terfilter di dunia maya.

Ketua SMSI Jateng Setiawan Hendra Kelana mengatakan, informasi yang mengalir deras di dunia siber tanpa filter membuat keberadaan organisasi media online sangat dibutuhkan. Organisasi punya peran dan kontribusi untuk menyehatkan media online, sekaligus mengedukasi masyarakat tentang bahaya berita hoax.

“Dunia informasi sudah mulai bergeser ke platform gadget. Itu sebabnya, keberadaan SMSI sangat penting untuk ikut membangun industri media online yang sehat, sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat tentang keberadaan media siber,” kata Hendra, Kamis (27/7/2017).

Hendra menegaskan, SMSI Jateng juga akan konsen membenahi kepengurusan internal agar selaras dengan misi SMSI Pusat untuk menjadi konstituen Dewan Pers. Karena itu, pihaknya berupaya untuk melengkapi administrasi pengurus dan anggota untuk didaftarkan ke Dewan Pers.

Editor : Kholistiono

Ratusan Kapal Cantrang di Rembang Kini Mulai Melaut

Ratusan kapal yang beberapa waktu lalu bersandar di pelabuhan Rembang. Kini ratusan kapal cantrang sudah mulai melaut. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom,Rembang – Sebanyak 171 kapal motor pencari ikan berjaring cantrang di Rembang kembali melaut. Hal itu dilakukan seiring perpanjangan lagi relaksasi larangan cantrang menjadi hingga akhir 2017.

Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tasikagung Kabupaten Rembang Sukoco mengatakan, di wilayah Rembang saat ini suasana nelayan sudah kembali kondusif setelah larangan penggunaan cantrang diulur masa berlaku efektifnya selama enam bulan lagi hingga akhir 2017 mendatang.

“Kini sudah banyak nelayan cantrang kembali melakukan aktivitas melaut. Sementara itu, pemeritah juga sudah memperbolehkan nelayan menggunakan alat tangkap jenis cantrang, namun hanya sampai pada akhir 2017,” ujarnya.

Kemudian ia juga memastikan, 171 kapal yang kembali melaut itu sudah mengantongi surat izin penangkapan ikan atau SIPI.

“Kami juga sudah verifikasi jumlah kapal cantrang di Rembang, yang jumlahnya kini 280 kapal. Secara riil, dari 280 kapal cantrang itu, bobot matinya berkisar antara 10-80 gross ton,” katanya.

Kepala TPI “Cantrang” Tasikagung Tukimin mengatakan, pihaknya terakhir kali melelang ikan pada 1 Juli 2017. Sejak saat itu, tidak pernah ada aktivitas pelelangan ikan di TPI cantrang, sehingga raman nol rupiah.

“Kalau raman, sejak Januari sampai Juni 2017 hanya Rp 20,6 miliar. Terakhir ada lelang, tanggal 1 Juli 2017. Kalau ini nelayan cantrang sudah melaut lagi, kami jadi bisa berharap mencatat lagi raman pada bulan Agustus nanti,” ujarnya.

Editor : Kholistiono

Hindari Perilaku Bullying, Orang Tua Harus Perhatikan Pola Pengasuhan Anak

Ribuan anak anak mengikuti jalan sehat di Alun-alun Rembang. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom,Rembang – Ribuan anak mengikuti kegiatan peringatan Hari Keluarga Nasional dan Hari Anak Nasional tingkat Kabupaten Rembang di alun- alun, Jumat (28/7/2017). Setelah apel dengan amanat Bupati Rembang Abdul Hafidz, kegiatan dilanjutkan dengan jalan sehat.

Kedua peringatan tersebut mengambil tema “Dengan Hari Keluarga Nasional dan Hari Anak Nasional Kita Bangun Karakter Bangsa Melalui Keluarga yang Berketahanan”.

Harapannya, yakni supaya dapat membuka nurani keluarga dan masyarakat Indonesia untuk lebih memberikan perhatian terhadap peran dan fungsi masing- masing anggota keluarga, baik sebagai ayah, ibu ataupun sebagai anak dalam suasana komunikasi dan interaksi yang harmonis sehingga akan membuat ketahanan keluarga yang lebih baik.

Bupati mengatakan, untuk mewujudkan semua itu diperlukan budaya komunikasi yang baik. Komuniasi tersebut bisa antara keluarga ataupun di lingkungan masyarakat.

“Perlu budaya komunikasi yang lebih terbuka namun tetap santun dan beretika di antara anggota keluarga itu sendiri maupun antarkeluarga dengan masyarakat. Saya percaya, apabila keluarga – keluarga Indonesia tangguh, maka otomatis menjadi bangsa Indonesia menjadi bangsa yang tangguh,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, bupati menyampaikan terima kasih kepada semua pihak atas dua penghargaan yang diraih Kabupaten Rembang, yakni penghargaan daerah menuju Kabupaten Layak Anak tingkat Madya dan penghargaan upaya pencegahan perkawinan anak. Penghargaan tersebut membuatnya bangga dan semakin termotivasi untuk melindungi hak – hak anak di wilayah yang dipimpinnya.

Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebutkan, sedikitnya ada 23 ribu lebih kasus yang berkaitan dengan anak. Angka tersebut didominasi anak berhadapan dengan kasus hukum, termasuk kasus bullying.

“Berkaitan dengan bullying orang tua harus lebih memperhatikan pola pengasuhan anak. Anak harus didik dengan penuh kasih sayang, etika moral dan ditanamkan nilai- nilai agama sehingga tidak mudah terpengaruh dengan lingkungan sekitar,” pungkasnya.

Editor : Kholistiono

Warga Gemulung Jepara Minta Pabrik Tekstil Penuhi Hak Desa

Warga saat mendatangi pabrik PT Hwa Seung Indonesia guna menuntut komitmen dari manajemen, Jumat (28/7/2017). (MuriaNewsCom/Padhang Pranoto)

MuriaNewsCom, Jepara – Warga Desa Gemulung, Kecamatan Pecangaan, Jepara, menuntut manajemen PT Hwa Seung Indonesia memenuhi hak desa untuk mendapatkan saluran irigasi, gapura pembatas desa dan melanjutkan pembangunan akses jalan usaha tani. Hal itu karena, hingga saat ini manajemen belum merealisasikannya secara maksimal. 

Ahmad Arifin, Pamong Desa Gemulung menyebut, sebelum menjadi milik PT Hwa Seung lahan tersebut dimiliki oleh PT Sengdam Jaya. 

“Lahan milik PT Sengdam Jaya dijual ke PT Hwa Seung Indonesia setahun lalu, namun proses pergantian kepemilikan perusahaan tanpa sepengetahuan pemerintah desa. Dulu sewaktu lahan masih menjadi milik Sengdam, pemerintah desa dan perusahaan membentuk Peraturan Desa No 1/2015. Intinya bila dibangun pabrik, mereka harus memberikan saluran irigasi, batas desa dan pembenahan jalan usaha tani. Namun hingga kini tak terlaksana secara maksimal,” kata dia yang juga Aktifis LSM Masyarakat Peduli Lingkungan, Jumat (28/7/2017). 

Ia menambahkan, luasan pabrik yang kini menduduki wilayah desa memang tak luas. Akan tetapi, bangunan yang berbatasan dengan Desa Banyuputih itu, memerlukan batas desa. Selain itu, saluran irigasi yang belum sempurna menyebabkan air sering menggenangi sawah warga. 

Hal itu diamini oleh Petinggi Gemulung Ahmad Santoso. Ia menyatakan, tak menuntut apapun dari perusahaan milik asing itu. “Namun kami hanya ingin mengembalikan batas desa, karena itu geografis kita, yang saluran irigasi biar saluran, jalan tetap jalan. Tidak tuntut apa-apa. Sesuai perdes itu jalan dan saluran irigasi memang dialihkan namun hingga sekarang tidak maksimal,” terangnya, lewat sambungan telepon. 

Ia menambahkan, untuk mendesak pihak pabrik, pada Jumat pagi belasan warga bersama Pemerintah Desa Gemulung menyambangi pabrik. Hal itu dilakukan guna mengingatkan kembali komitmen yang termaktub dalam Perdes No 1/2015 tentang Pengalihan Fungsi Usaha Tani.

Terpisah, seorang jajaran manajemen PT Hwa Seung Indonesia Anton enggan berkomentar lebih lanjut. Melalui sambungan telepon, dirinya mengatakan, tak memiliki kewenangan untuk berkomentar terkait hal itu. “Saya tak bisa memberikan keterangan lebih lanjut terkait hal itu,” ucapnya singkat.

Editor : Kholistiono

DPRD Kudus Dorong Pemkab Wujudkan Kota Layak Anak

.

MuriaNewsCom, Kudus – Wakil Ketua Komisi D DPRD Kudus Agus Imakuddin mendorong Pemkab untuk menjadikan Kudus sebagai kota layak anak. Penghargaan kota layak anak yang diterima dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak baru-baru ini, harus menjadi pelecut untuk memberikan ruang untuk anak berkembang.

Udin, panggilan Agus Imakudin mengatakan, anak sebagai potensi bangsa harus dijamin kehidupannya. Anak-anak wajib mendapatkan rasa aman dan nyaman. “Perlu dirumuskan apa saja yang bisa mendukung perkembangan anak secara baik untuk dituangkan dalam regulasi seperti peraturan daerah,” katanya, Jumat (28/7/2017).

Udin mengatakan, Kudus kini terus tumbuh menjadi kota yang semakin padat. Tingkat populasi atau pertumbuhan anak juga beriringan. Mengacu pada Kepres Nomor 39 Tahun 1990 yang diadopsi dari PBB Tahun 1989 menyebutkan bahwa ada 4 hak anak yang menjadi prioritas adalah hak hidup lebih layak, hak tumbuh berkembang dan hak perlindungan serta hak partisipasi.

“Dengan memenuhi hak tersebut, maka akan memunculkan generasi muda yang lebih maju baik dalam kerangka berpikir maupun mentalitas anak. Ini semua bisa terwujud, jika kita mempunyai kota yang layak terhadap anak,” tandasnya.

Melihat kondisi itu, Kudus perlu untuk memiliki regulasi sebagai payung hukum untuk merealisasikan kota yang ramah dan layak anak. “Melalui perda, fasilitasi dan arah kebijakan pemkab harus diarahkan untuk mendukung program kota layak anak,” katanya.

Dengan adanya payung hukum, lanjut Udin, anak-anak di Kudus nanti terlindungi dari perlakuan diskriminasi dan kekerasan. Di sisilain, anak-anak pun mampu mengembangkan diri melalui kebijakan yang berpihak pada kepentingan mereka.

Disebutkan, Kudus sudah memiliki banyak fasilitas publik berupa taman atau fasilitas terbuka lainnya. Namun, hal tersebut belum diimbangi dengan fasilitas untuk mendukung tumbuh kembang anak seperti arena bermain maupun fasilitas lainnya.

“Perlu peran swasta untuk ikut berkomitmen dan memerhatikan kepentingan, kebutuhan, dan hak-hak anak dalam membangun serta mengelola kota. Dukungan ini perlu lantaran mayoritas masyarakat Kudus bekerja di sektor industri,” katanya. (NAP)

 

Editor : Supriyadi

Pompa Rusak, Pelanggan PDAM di Penawangan Grobogan Ngangsu Air

Instalasi pengolahan air PDAM unit Penawangan tidak bisa mengalirkan air ke rumah pelanggan karena pompa rusak. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Para pelanggan air PDAM di wilayah Kecamatan Penawangan, Grobogan, dibikin kacau dalam beberapa hari terakhir. Gara-garanya, pasokan air ke rumah pelanggan terhenti total.

Padahal pelanggan di wilayah Penawangan ini jumlahnya mencapai ribuan dan tersebar di beberapa desa. Antara lain Desa Wolo, Penawangan, dan Ngeluk.

Akibat macetnya pasokan air itu, aktivitas para pelanggan sehari-hari jadi terganggu. Terlebih bagi pelanggan yang mengandalkan pasokan air untuk keperluan usaha. Seperti warung makan dan industri rumah tangga.

“Saya minta pihak PDAM segera menangani masalah terhentinya pasokan air ini Sebagai pelanggan, saya protes dengan macetnya air selama berhari-hari ini,” kata Yulianto, salah seorang pelanggan PDAM.

Terhentinya aliran PDAM, membuat Yulianto terpaksa ngangsu (ambil) air ke sumur tetangga. Kebetulan sumber air di sumur milik tetangga dekatnya cukup besar sehingga bisa dipakai oleh beberapa keluarga. Meski demikian, ada juga warga yang terpaksa beli air karena kebutuhannya cukup banyak tiap hari.

Terkait dengan terhentinya pasokan air itu, ia sempat mendatangi kantor pusat PDAM  di Purwodadi untuk melayangkan komplain serta minta penjelasan penyebab macetnya pasokan air tersebut. Dari petugas di situ dijelaskan jika terhentinya pasokan air disebabkan adanya kerusakan pompa di instalasi pengolahan air unit Penawangan.

Sementara itu, Direktur PDAM Grobogan Bambang Pulunggono ketika dikonfirmasi wartawan membenarkan jika pasokan air ke rumah pelanggan di wilayah Penawangan terhenti sejak beberapa hari lalu. Hal itu disebabkan pompa di instalasi pengolahan air mengalami kerusakan.

“Untuk PDAM unit Penawangan ada kerusakan pompa. Saat ini, proses perbaikan masih kita lakukan dan hari ini kita targetkan sudah bisa selesai,” jelasnya.

Bambang menyatakan, terkait dengan kondisi itu, pihaknya sudah melakukan upaya darurat untuk bisa mengalirkan air ke rumah pelanggan. Yakni, dengan menginjeksi air dari mobil tangki ke saluran distribusi. Namun, mengingat kapasitas terbatas maka tidak semua rumah pelanggan bisa mendapatkan pasokan air yang diinjeksi tersebut. “Mudah-mudahan, sore atau malam ini pasokan air sudah normal,” imbuhnya. 

 

Editor : Akrom Hazami

 

 

Lokalisasi Mawar Indah di Batursari Pati Akhirnya Ditutup

Suasana penutupan lokalisasi Mawar Indah di Batursari, Batangan, Pati, Rabu (28/7/2017). (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Lokalisasi “Mawar Indah” yang terletak di kawasan Desa Batursari, Kecamatan Batangan, Pati akhirnya ditutup, Rabu (28/7/2017) pukul 14.00 WIB.

Penutupan tempat esek-esek tersebut melibatkan pihak kepolisian, TNI, Satpol PP, pemerintah desa dan penduduk setempat. “Penutupan dilakukan setelah melalui mekanisme rapat, karena adanya desakan dari warga,” ujar Kabag Ops Polres Pati Kompol Sundoyo.

Selain itu, penutupan lokalisasi di Desa Batursari dilaksanakan untuk menegakkan Perda Kabupaten Pati. Pemda sudah melayangkan surat peringatan sebanyak tiga kali kepada pengelola lokalisasi.

Surat peringatan pertama dilayangkan pada 13 Juni 2017, kedua pada 5 Juli 2017, dan terakhir pada 19 Juli 2017. Lantaran membandel, kawasan tersebut akhirnya ditutup paksa.

Ratusan warga sempat menggelar aksi membentangkan spanduk saat penutupan berlangsung. “Tempat Prostitusi Mawar Indah Desa Batursari ditutup dan dilarang untuk beroperasi kembali, mengganggu ketertiban masyarakat,” begitu bunyi spanduk yang dibentangkan warga.

“Sekitar 500 orang berjalan ke lokalisasi, membentangkan spanduk dan menempeli rumah-rumah mesum dengan stiker larangan beroperasi kembali. Penutupan berlangsung aman, tidak ada konflik,” kata Kompol Sundoyo.

Penutupan lokalisasi diharapkan dapat meredam amukan masyarakat, sehingga situasi bisa terjaga dengan baik. Pasalnya, penduduk sekitar selama ini merasa resah dengan adanya lokalisasi di desanya.

Editor : Kholistiono

Pembangunan Jembatan Penghubung 2 Desa di Kecamatan Kedungjati Bisa Diwujudkan, Begini Caranya

Warga Desa Kentengsari dan Desa Ngombak, Kecamatan Kedungjati, membutuhkan pembangunan jembatan untuk memudahkan aktivitas. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Keinginan warga Desa Kentengsari dan Desa Ngombak, Kecamatan Kedungjati, Grobogan dibangunkan jembatan gantung masih ada peluang kendati pihak desa belum memiliki anggaran.

Caranya, dengan pihak desa diminta mengajukan permohonan bantuan keuangan khusus ke pemkab atau provinsi untuk pembangunan jembatan. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Grobogan Subiyono menanggapi harapan warga dua desa tersebut untuk dibangunkan jembatan di atas sungai Tuntang.

“Beberapa waktu lalu, Desa Karangsari, Kecamatan Brati berhasil mendapat bantuan pembangunan jembatan gantung. Caranya dengan mengajukan bantuan ke provinsi,” katanya.

Menurutnya, dari hasil pemetaan yang dilakukan akses jalan di Desa Ngombak menjadi aset desa. Kondisi ini menyebabkan pihaknya tidak bisa menganggarkan karena jadi kewenangan desa.

Subiyono menyatakan, kebutuhan pembangunan jembatan besar maupun gantung memang cukup tinggi. Sebab, wilayah Grobogan terdapat sekitar 200 aliran sungai. Beberapa di antaranya merupakan aliran sungai besar, seperti Lusi, Serang, dan Tuntang.

Terkait kondisi itu, sudah banyak alokasi dana yang disalurkan untuk pembangunan jembatan. Sebelum dibangun jembatan, terlebih dahulu harus dilakukan kajian teknis. Yakni, untuk melihat lokasi, potensi, jumlah penduduk dan biaya. “Kalau hasil kajian teknis dinyatakan layak maka pembangunan jembatan di lokasi tersebut akan diprioritaskan,” jelasnya.

Ditambahkan, saat ini, pihaknya sedang mengkaji dan mendata jumlah kebutuhan jembatan tersebut untuk dimintakan bantuan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pada tahun ini, pihak kementrian memberikan bantuan jembatan gantung di Kecamatan Pulokulon dan Kradenan.

Kepala Desa Ngombak Kartini mengatakan, setiap hari terdapat ratusan orang yang memanfaatkan jalur sungai untuk beraktivitas. Baik anak sekolah, petani dan pedagang. Terkait dengan kondisi itu, memang sempat muncul usulan untuk membangun sebuah jembatan gantung.

Menurut Kartini, pihaknya akan tetap berupaya mencari jalan keluar agar jembatan tersebut bisa terwujud. Sebab, keberadaan jembatan dibutuhkan warga desanya dan desa tetangga. “Untuk saat ini pihak desa belum memungkinkan untuk membuat jembatan. Kami butuh dukungan dari pemkab, provinsi atau pusat untuk merealisasikan usulan warga,” jelasnya.

Editor : Akrom Hazami

 

 

Dalang Kondang ini Diminta Bantu Turunkan Angka Pernikahan Usia Anak di Grobogan

Pagelaran wayang kulit dengan lakon ‘Pandawa Kumpul’ itu menghadirkan dalang kondang Ki Bayu Aji Pamungkas dari Surakarta. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Berbagai komponen masyarakat dilibatkan dalam upaya menurunkan angka pernikahan usia anak di Grobogan. Salah satunya pada dalang wayang kulit ketika melangsungkan pentas.

“Untuk menurunkan angka pernikahan usia anak tidak bisa dilakukan pemerintah saja. Tetapi juga butuh dukungan dari banyak pihak. Termasuk dalang dan krunya,” ungkap Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Tengah Wagino saat menghadiri pagelaran wayang kulit di pelataran GOR Simpanglima Purwodadi, Kamis (27/7/2017) malam.

Menurut Wagino, upaya untuk menurunkan angka pernikahan usia anak memang perlu dilakukan serius. Terutama di wilayah Grobogan.

Sebab, angka pernikahan usia anak di Grobogan menempati urutan tertinggi di Jateng. Data tahun 2015, angka pernikahan usia anak di Jateng sebanyak 3.870 kasus. Khusus di Grobogan ada 263 kasus pernikahan usia anak.

“Kasus pernikahan usia anak di Grobogan menempati rangking tertinggi di Jateng. Kondisi ini tentunya cukup memperihatinkan dan butuh perhatian kita bersama. Oleh sebab itu, saya minta pada pak dalang agar menyelipkan imbauan pada masyarakat supaya tidak menikahkan anaknya pada usia dini,” jelas pejabat kelahiran Gungung Kidul itu.

Pernikahan usia anak di sisi lain juga memberikan dampak tersendiri. Seperti rentan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), terputusnya akses pendidikan Rata-rata mereka yang melakukan pernikahan dalam usia anak tidak melanjutkan sekolah setelah menikah.

Pentingnya menekan perkawinan dini ini juga perlu dilakukan guna menekan angka kematian ibu dan bayi saat persalinan. “Angka kematian bayi dan ibu melahirkan di Grobogan juga cukup tinggi. Kalau tidak salah menempati urutan kedua di Jawa Tengah. Jadi dari sini, ada korelasi antara menikah usia anak dengan tingginya angka kematian bayi dan ibu melahirkan,” imbuh Wagino.

Pagelaran kesenian tradisional wayang kulit itu dilangsungkan dalam rangka peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-24. Pagelaran wayang kulit dengan lakon ‘Pandawa Kumpul’ itu menghadirkan dalang kondang Ki Bayu Aji Pamungkas dari Surakarta. Pagelaran wayang kulit semalam suntuk yang dibuka Sekda Grobogan Moh Sumarsono itu dibanjiri ribuan penonton hingga usai.

Editor : Akrom Hazami

Pati Disebut Penyelenggara Jumbara Paling Sukses Sepanjang Sejarah

Pengurus PMI Pati Tresya Oktavera Wedyastantri menunjukkan piala bersama Bupati Pati Haryanto dan anggota PMR Pati, Kamis (27/7/2017). (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Kabupaten Pati disebut sebagai tuan rumah penyelenggaraan Jumbara dan Temu Karya Sukarelawan PMI Tingkat Jawa Tengah terbaik sepanjang sejarah. Hal itu disampaikan Pengurus Bidang Penanggulangan Bencana PMI Jawa Tengah Sarwa Pramana dalam laporannya, Kamis (27/7/2017).

“Penyelenggaraan Jumbara dan Temu Karya Sukarelawan PMI ini paling sukses sepanjang sejarah,” kata Sarwa. Ada beberapa faktor yang membuat kegiatan tersebut diakui paling sukses sepanjang sejarah.

Salah satunya, lokasi Bumi Perkemahan Regaloh yang memiliki tanah datar, dekat kota dan banyak penginapan yang dimanfaatkan orang tua peserta untuk mengantar atau menjemput putra-putrinya. Selain itu, acara berlangsung sangat kondusif.

“Acaranya juga berlangsung aman dan kondusif sampai selesai. Bahkan, sama sekali tidak ada laporan kehilangan barang dari peserta. Belum lagi, sambutan yang begitu ramah dari warga setempat,” ucap Sarwa.

Tak hanya itu, Pati juga sukses meraih juara pertama untuk kategori Sukarelawan PMI dengan nilai 78,45. Sementara kategori Palang Merah Remaja (PMR), Pati menyabet peringkat dua dengan nilai 67,45.

Adapun peringkat jumbara dan temu karya, Pati juga menduduki peringkat kedua. “Saya sangat bangga dengan perolehan itu. Selain berhasil dalam prestasi, kita juga sukses dalam menyelenggarakan kegiatan,” tukas Bupati Pati Haryanto.

Editor : Kholistiono

Ratusan Anak Nikah di Grobogan Setiap Tahun

Berbagai komponen masyarakat mengikuti acara Advokasi Pencegahan Pernikahan Usia Anak yang dilangsungkan di pendapa kabupaten, Kamis (27/7/2017). (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Masih banyaknya kasus pernikahan usia anak di wilayahnya membuat prihatin Bupati Grobogan Sri Sumarni. Hal itu diungkapkan saat membuka acara Advokasi Pencegahan Pernikahan Usia Anak yang dilangsungkan di pendapa kabupaten, Kamis (27/7/2017).

“Tiap tahun, masih ada ratusan pernikahan dalam usia anak. Hal ini cukup memperihatinkan dan harus kita atasi bersama-sama,” tegasnya.

Sejumlah pihak ikut diundang dalam acara yang diselenggarakan BP3AKB Grobogan tersebut. Seperti dari tokoh masyarakat, ormas, pelajar SMP dan SMA, dan forum anak.

Menurut Sri Sumarni, orang tua mempunyai peran penting dalam mencegah terjadinya pernikahan usia anak. Sebab, pengawasan dan pola asuh merupakan tanggung jawab dari orang tua. Di samping itu, pemahaman norma agama yang lebih juga perlu diberikan pada anak.

”Banyak orang tua yang beranggapan anak segera dinikahkan agar meringankan beban perekonomian keluarga. Bahkan, banyak yang terpengaruh budaya menghindari stigma anaknya menjadi perawan tua. Pemikiran ini harus diubah,” katanya.

Pernikahan usia anak di sisi lain juga memberikan dampak tersendiri. Seperti rentan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), terputusnya akses pendidikan Rata-rata mereka yang melakukan pernikahan dalam usia anak tidak melanjutkan sekolah setelah menikah.

Pentingnya menekan perkawinan dini ini karena rentan terhadap kematian ibu dan bayi saat persalinan. Selain itu, pernikahan usia anak bisa memicu perkembangan dan psikologi anaknya ketika dewasa. 

 

Editor : Akrom Hazami

 

 

Kantor KPU Grobogan Dilengkapi Rumah Pintar Pemilu, Ini Tujuannya

Bupati Grobogan Sri Sumarni didampingi komisioner KPU Jati Purnomo melihat keberadaan RPP. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Sebuah rumah pintar pemilu (RPP) tersedia di kantor KPU Grobogan. Keberadaan RPP ini diresmikan Bupati Grobogan Sri Sumarni, Kamis (27/7/2017).

Selain bupati, acara peresmian RPP juga dihadiri Ketua KPU Jateng Joko Purnomo dan komisioner KPU Grobogan. Hadir pula, komisioner KPU dari beberapa kabupaten tetangga, pejabat terkait, ormas, parpol dan pelajar.

RPP yang diberi label ‘Serambi Pemilu’ ini menempati ruangan yang sebelumnya dipakai untuk aula. RPP yang boleh diakses masyarakat luas ini berfungsi seperti sebuah perpustakaan.

Di dalam RPP berisikan berbagai informasi mengenai perjalanan Pemilu di Indonesia. Tidak hanya itu, sejumlah aturan perundang-undangan, hasil pemilu dan kliping pemberitaan juga tersedia dalam bentuk buku maupun digital.

“Tujuan RPP memberikan informasi tentang kegiatan-kegiatan Pemilu yang lalau maupun yang akan dilaksanakan mendatang. Di sini juga tersedia berbagai macam informasi dan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilu sampai kepada tata cara Pemilu.  Termasuk menganai Pemilukada dan pilpres,” kata Ketua KPU Grobogan Afrosin Arif.

Dalam RPP juga dilengkapi tayangan video pelaksanaan perjalanan Pemilu yang ada di Indonesia dan Kabupaten Grobogan. Untuk menyimak video ini disediakan satu ruangan tersendiri di bagian belakang kantor KPU.

“RPP ini merupakan program KPU Pusat untuk media sosialisasi dan edukasi bagi seluruh masyarakat. RPP ini terbuka untuk umum. Siapa saja boleh datang kesini,” cetusnya.

Selain memberikan informasi, tujuan lain RPP adalah untuk mencerdaskan pengunjung agar tidak canggung ketika mengikuti tahapan Pemilu. Terutama kepada para pemilih pemula. Diharapkan, dengan adanya RPP ini akan berdampak dengan naiknya partisipasi masyarakat dalam memberikan hak politiknya.

 

Editor : Akrom Hazami

 

Puluhan Polisi Grobogan Dilatih Kiat Menangkal Pemberitaan Negatif

Puluhan anggota Polres Grobogan yang tergabung dalam brigadir pengelola informasi dokumentasi (PID) mengikuti pelatihan, Kamis (27/7/2017). (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Puluhan personel Polres Grobogan mengikuti Pelatihan Counter Opini Pemberitaan Negatif, Kamis (27/7/2017). Pelatihan yang dilangsungkan di aula Jananuraga ini dipimpin Wakapolres Grobogan Kompol Wahyudi. Hadir pula Kabag Ops Kompol Parno, kabag, kasat, kapolsek dan brigadir pengelola informasi dokumentasi (PID) yang sudah terbentuk beberapa waktu lalu.

Wahyudi menjelaskan, kegiatan penegakan hukum dan pembinaan masyarakat tidak akan cukup dilaksanakan berdasarkan tindakan polisi semata. Tetapi juga dibutuhkan opini positif yang berpihak kepada polri. Utamanya, untuk mendukung program polri yaitu, polisi yang profesional modern dan terpercaya.

“Pembentukan Brigadir  PID ini secara umum adalah untuk membantu kinerja Humas Polres Grobogan. Peran humas ini sangat penting untuk menyuarakan berita ataupun informasi kepada masyarakat melalui media sosial,” jelasnya. 

Pelatihan yang dilaksanakan tersebut  untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang akan dapat mengembangkan tugas kehumasan, serta untuk membentuk kemampuan polri. Khususnya, dalam mengelola informasi dan meluruskan informasi negatif menjadi opini positif.

Paur Humas Polres Grobogan Aiptu Teddy Hernomo selaku narasumber dalam pelatihan itu menyatakan, hadirnya media sosial di satu sisi memang banyak sekali manfaatnya. Seperti menambah teman, memperluas jaringan, dan mencari berbagai informasi.

Namun, di sisi lain, banyak pula hal-hal negatif yang ada dibalik medsos tersebut. Misalnya, banyak berita tidak benar atau hoax yang sering muncul dalam medsos.

“Keberadaan medsos memang seperti dua mata pisau. Banyak manfaat dan juga ada dampak negatifnya. Hal inilah yang harus jadi perhatian kita bersama,” jelasnya.

Untuk menekan dampak negatif, salah satu hal yang perlu dilakukan adalah memberikan pemahaman tentang keberadaan media sosial tersebut. Termasuk peraturan perundangan yang mengatur masalah tersebut.

Editor : Akrom Hazami

 

DPRD Kudus Minta Eksploitasi Air Muria Ditertibkan

Demo penolakan eksploitasi air gunung Muria. (Istimewa)

MuriaNewsCom, Kudus – Komisi B DPRD Kudus mendesak eksekutor segera menertibkan eksploitasi air permukaan di wilayah pegunungan Muria. Sekretaris Komisi B Aris Suliyono mengatakan, pengambilan air yang tak terkendali selama bertahun-tahun sudah memicu banyak keluhan masyarakat.

Pemkab perlu tegas menerbitkan regulasi serta melakukan penindakan atas semakin maraknya eksploitasi air permukaan di wilayah pegunungan Muria. “Jangan sampai kondisi ini dibiarkan berlarut-larut. Urusan penyediaan air minum sudah diurusi oleh PDAM,” katanya.

Di sisi lain, Pemkab Kudus akan membentuk tim terpadu untuk melakukan penertiban eksploitasi air pegunungan Muria yang saat ini sangat marak terjadi di wilayah Kudus. Tim Penertiban  tersebut akan melibatkan BBWS Pemali Juana, Satpol PP Kudus dan Provinsi Jateng, Perum Perhutani, Dishub Kudus dan Polres Kudus. 

Pembentukan tim terpadu itu disepakati dalam rapat koordinasi penanggulangan eksploitasi air pegunungan Muria yang digelar Pemkab Kudus bersama stakeholder terkait, di gedung setda Kudus.

Rekomendasi

Asisten III Setda Kudus Masud, mengakui kalau saat ini semua usaha eksploitasi air Muria tidak dilengkapi izin. “Sebelumnya terdapat tiga pengusaha air pegunungan yang memiliki izin, namun tidak diperpanjang setelah masa berlakunya habis,” katanya.

Jika ada pengusaha yang memperpanjang izin, maka harus mengurusnya ke Kementerian PUPR. Karena itu jika ada pengusaha yang melanggar, pihak Kementerian PUPR lah yang paling berwenang melakukan penertiban.

Mereka yang mengajukan izin pun harus mengantongi rekomendasi dari BBWS Pemali Juana. Untuk lokasi yang berada di kawasan hutan harus mendapatkan rekomendasi dari Perum Perhutani KPH Pati.

“Karena BBWS Pemali Juana merupakan kepanjangan tangan dari Kementerian PU, maka penertibannya akan melibatkan instansi tersebut karena kebetulan terdapat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS),” katanya.

Perwakilan BBWS Mujari membenarkan jika hanya ada tiga pengusaha air Pegunungan Muria yang berizin. Namun izinnya kini tak diperpanjang. Sementara itu, sebanyak 15 pengusaha lainnya sama sekali tidak memiliki izin alias ilegal. (NAP)

Editor : Supriyadi

DAU Dipangkas, DPRD Minta Pemkab Lakukan Perencanaan Matang Proyek Infrastruktur

Proyek Infrastruktur. (Istimewa)

MuriaNewsCom, Kudus – Pemangkasan anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) oleh Pemerintah Kudus bakal berimbas pada kegiatan infrastruktur di daerah. Wakil Ketua DPRD Kudus Ilwani mengatakan, pemangkasan DAU untuk Kabupaten Kudus, dari hasil konsultasi ke Kementerian Keuangan baru-baru ini, diprediksi sekitar 0,8 persen hingga 1,5 persen.

Dari persentase tersebut, Kabupaten Kudus diperkirakan kehilangan DAU antara Rp 5 miliar hingga Rp 15 miliar. “Imbasnya sejumlah kegiatan yang rencananya akan masuk di APBD Perubahan 2017 batal direalisasikan,” katanya saat menerima kunjungan anggota DPRD Madiun dan Brebes di gedung DPRD Kudus, Kamis (27/7/2017).

Ilwani mengatakan, pemangkasan sebesar itu dinilai tidak terlalu signifikan. Pasalnya kegiatan fisik atau infrastruktur di perubahan anggaran biasanya memang tidak terlalu besar. Wakil Rakyat asal Partai kebangkitan Bangsa (PKB) itu menambahkan, pemkab perlu melakukan perencanaan matang atas seluruh proyek infrastruktur yang akan dikerjakan.

Asas manfaat dan keawetan hasil proyek harus menjadi prioritas pertimbangan. Ia mencontohkan, kebijakan Pemkab Kudus dengan proyek betonisasi jalan dinilai langkah tepat, karena umur jalan beton bisa mencapai 15 tahun.

Ilwani menambahkan, pemerintah daerah harus memikirkan strategi khusus untuk mengantisipasi kemungkinan pemangkasan anggaran dari Pemerintah Pusat di waktu mendatang. Salah satunya dengan menggenjot potensi pendapatan asli daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun ini ditarget sebesar Rp 288,227 miliar. Ilwani yakin target itu bisa terealisasi jika eksekutif bekerja sungguh-sungguh. Terutama dalam mencari terobosan baru dan menekan kemungkinan kebocoran pendapatan.

Terpisah, Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Eko Djumartono mengatakan, Pemkab Kudus belum menerima surat resmi dari Pemerintah Pusat terkait angka pasti pemangkasan DAU.

Pada APBD 2017, Pemkab Kudus telah memperkirakan adanya penurunan DAU sebesar Rp 37,997 miliar. Penurunan itu antara lain dipengaruhi adanya mutasi pegawai (SMA/SMK) dari Pemkab Kudus ke Pemprov Jateng. “Informasinya memang ada pemotongan DAU antara tiga hingga empat persen. Namun kami masih menunggu angka pastinya dari Pemerintah Pusat,” katanya. (NAP)

Editor : Supriyadi

Petani Bawang Merah Grobogan Dibikin Melek Metode Soil Block

Petani bawang merah dari Desa Kandangrejo, Kecamatan Klambu mendapat pembelajaran cara membuat persemaian biji menggunakan soil block, Kamis (27/7/2017). (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Inovasi untuk mempermudah pembuatan benih bawang merah melalui sistem true seed shallot (TSS) atau tanam biji dikenalkan pada petani di Desa Kandangrejo, Kecamatan Klambu, Grobogan, Kamis (27/7/2017). Yakni, melalui metode persemaian biji menggunakan soil block.

Pengenalan metode melalui kegiatan temu lapang ini diberikan tim ahli dari Badan Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Jawa Tengah yang dipimpin Profesor Agus Hermawan. Hadir pula dalam kesempatan itu, Sekretaris Dinas Pertanian Grobogan Ahmad Zulfa Kamal dan sejumlah pegawai di bidang hortikultura.

TSS merupakan cara penanaman dengan menggunakan biji bawang merah. Selama ini, penanaman yang lazim dilakukan petani adalah menggunakan umbi bawang merah.

Pada penanaman bawang merah sistem TSS, biji disemai di lahan dan butuh areal cukup luas. Dengan metode soil block, biji bawang merah cukup ditempatkan pada media tertentu yang dipadatkan dan membentuk media padat.

Saat proses pembuatan soil block, di tengah media sudah otomatis terdapat lubang untuk menaruh biji bawang merah yang akan disemai. Melalui metode ini, memungkinkan petani untuk menghasilkan bibit bawang merah dengan perakaran yang bagus dan bisa tumbuh dengan baik ketika nantinya dipindah tanam ke lahan.

Dengan metode ini, petani tidak perlu butuh lahan luas untuk membuat bibit lewat TSS. Tetapi, bisa memanfaatkan lahan kosong atau pekarangan rumah dengan diberi peneduh.

Selain dikenalkan, tim ahli juga mengajari langsung para petani cara membuat soil block. Kemudian, pihak BPTP Jateng juga memberikan peralatan untuk membuat soil block bagi petani. Diharapkan, nantinya petani dari Desa Kandangrejo bisa menjadi penangkar benih TSS lewat metode soil block tersebut.

Profesor Agus Hermawan menyatakan, tujuan temu lapang tersebut di antaranya adalah untuk menyebarluaskan inovasi pengembangan produksi umbi benih bawang merah asal biji (TSS). Yakni, melalui metode tanam benih langsung (tabela) dan pindah tanam dari media soil block pada petani.

“Melalui kegiatan ini juga bertujuan untuk mempercepat alih inovasi pengembangan produksi umbi benih bawang merah asal biji (TSS). Pada tahun 2017 ini, BPTP Jateng bekerjasama dengan Dinas Pertanian Grobogan serta petani kooperatif  membuat demplot percontohan di Kandangrejo,” jelasnya.

Kepala Dinas Pertanian Grobogan Edhie Sudaryanto menambahkan, sejauh ini, penamanan bawang merah dengan TSS sudah cukup familiar dengan petani. Setidaknya, petani di tiga kecamatan sudah berhasil membudidayakan bawang merah dengan TSS. Yakni, Kecamatan Klambu, Tanggungharjo, dan Penawangan

 

Editor : Akrom Hazami

 

Puluhan Penyandang Disabilitas di Grobogan dapat Bantuan Kursi Roda

Bupati Sri Sumarni secara simbolis menyerahkan bantuan kursi roda pada penyandang disabilitas. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Sebanyak 32 penyandang disabilitas dari berbagai kecamatan mendapat bantuan kursi roda, Kamis (27/7/2017).

Bantuan kursi roda ini, 12 unit di antaranya berasal dari Pemkab Grobogan. Sedangkan 20 unit lainnya sumbangan dari Yayasan Anne Avantie Foundation yang didukung perantau yang tergabung dalam Paguyuban Rantau Grobogan (PRG).

Penyerahan bantuan secara simbolis dilakukan Bupati Grobogan Sri Sumarni di ruang rapat setda. Hadir pula Kepala Dinsos Grobogan Andung Sutiyoso, perwakilan dari Yayasan Anne Avantie Foundation dan PRG.

Sri Sumarni meminta agar dinas terkait membuat pendataan jumlah penyandang disabilitas yang ada di wilayahnya. Hal itu diperlukan agar pemkab bisa membuatkan program, khususnya bantuan peralatan pada penyandang disabilitas tersebut.

“Kami berharap dinas terkait dibantu camat dan kades bisa membuat database penyandang disabilitas se-kabupaten. Kalau punya data yang lengkap akan memudahkan dan membantu ketika membikin program untuk mereka,” tegas Sri usai menyerahkan bantuan kursi roda.

Selain melakukan pendaataan, dinas terkait juga diminta lebih aktif menjalin komunikasi dan koordinasi dengan yayasan sosial di berbagai daerah. Sebab, seringkali yayasan tersebut punya berbagai program, khususnya bantuan yang disalurkan pada penyandang disabilitas.

“Sebagian bantuan yang kita serahkan ini didapatkan berkat kerjasama dengan yayasan sosial. Inilah salah satu manfaat menjalin komunikasi dan koordinasi dengan yayasan sosial tersebut,” jelasnya.

 

Editor : Akrom Hazami

 

Kota Purwodadi Siap Dipenuhi Bendera Merah Putih

Lurah Purwodadi Hendro Sutopo mengumpulkan berbagai komponen masyarakat yang berada di jalan protokol kawasan kota di Grobogan. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Rasa nasionalisme sebagian warga dinilai menurun saat ini. Salah satu indikasinya adalah banyaknya warga yang tidak memasang bendera merah putih di depan rumah saat momen HUT RI.

Bagi sebagian orang khususnya mereka yang mengalami masa penjajahan, kondisi ini dirasa cukup memprihatinkan.

“Dari pengamatan sejauh ini, memang pemasangan bendera merah putih saat Agustusan sudah kurang semarak. Terutama, di kawasan kota Purwodadi,” kata Lurah Purwodadi Hendro Sutopo, ditemui di Grobogan, Rabu (26/7/2017).

Terkait dengan kondisi itu, Hendro akan membuat gebrakan dalam momen HUT ke-72 Kemerdekaan RI. Yakni, akan menyemarakkan kawasan kota dengan pemasangan umbul-umbul serta bendera merah putih. Utamanya, di sepanjang ruas jalan protokol kawasan kota.

Dalam rangka pemasangan atribut merah putih tersebut, pihaknya sudah mengumpulkan berbagai komponen yang berada di jalan protokol. Mulai dari warga, pengusaha, pimpinan BUMD / BUMN, kepala kantor pemerintahan dan swasta serta para ketua RW dan ketua RT se-Kelurahan Purwodadi. Pertemuan tersebut juga melibatkan jajaran Muspika Purwodadi.

Dari pertemuan itu, muncul tanggapan positif dan dukungan dari berbagai komponen masyarakat tersebut. Bahkan, mereka juga siap menyumbangkan bendera maupun umbul-umbul untuk menyemarakkan Hari Kemerdekaan.

“Sekitar 2.000 bendera maupun umbul-umbul nanti yang akan kita siapkan. Kita juga sudah siapkan petugas yang akan memasang. Rencananya, per 1 Agustus akan kita pasang. Para ketua RW dan ketua RT juga minta memberitahukan warganya untuk memasang bendera,” jelasnya.

Editor : Akrom Hazami