MAJT Siapkan Akses Jalan Khusus untuk Jemaah Salat Idul Adha

Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT) membuka akses jalan sementara untuk mempermudah jemaah salat Idul Adha. (dokumen)

MuriaNewsCom, Semarang – Pengurus Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT) bakal menyiapkan akses jalan khusus, untuk memberi kenyamanan jemaah salat Idul Adha, Jumat (1/9/2017) besok. Akses masuk dari Jalan Jolotundo Semarang, akan dibuka sementara untuk menghindari penumpukan kendaraan.

Wakil Sekretaris II Dewan Pengurus Pengelola (DPP) MAJT H Istajib AS mengatakan, akses khusus ini dibuka untuk jemaah dari arah Jalan Kartini, atau sebelah selatan MAJT. Jalan masuk sementara ini hanya dibuka untuk kendaraan kecil seperti motor dan mobil ukuran kecil.

”Jemaah yang datang dari arah Jalan Arteri Soekarno–Hatta bisa masuk melalui pintu sebelah utara atau pintu masuk relokasi Pasar Johar.Sementara kendaraan besar seperti bus tetap harus lewat gerbang utama dari Jalan Gajah,” katanya, Kamis (31/8/2017).

Ia menyatakan, salat Idul Adha di MAJT akan diimami KH Zaenuri Ahmad AH dan mengundang Rektor Universitas Diponegoro Prof Dr Yos Johan Utama SH Mhum sebagai khotib. Wakil Gubernur Jateng Heru Sudjatmoko juga dijadwalkan salat di masjid ini.

”Kami telah melakukan banyak perbaikan dan persiapan mulai dari pembangunan jalan baru jolotundo, pengecatan ulang masjid dan perbaikan payung elektrik,” ujarnya.

Menurutnya, setelah salat id tidak langsung dilakukan pemotongan dan pembagian daging kurban. Pemotongan dan pembagian daging baru akan dilakukan keesokan harinya yakni pada Sabtu (2/9/2017).

Ketua Panitia Idul Adha MAJT, KH Darodji menyatakan, pihaknya telah menerima hewan kurban enam ekor sapi yang berasal dari Keluarga Presiden RI, Wakil Gubernur Jawa Tengah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah, Universitas Dian Nuswantoro, LAZ Masjid Al Azhar Jakarta, dan pengusaha dari Jepara.

Juga ada delapan ekor dari Pangdam IV/ Diponegoro Mayjen TNI Tatang Sulaiman, PT Mega Cipta Sentra Persada, Anggrek Katering, BPBD Provinsi Jawa Tengah, Rektor Unnes  Prof Fathur Rokhman, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jawa Tengah serta beberapa perorangan,” terangnya.

Editor : Ali Muntoha

Wow…Ternyata Bibit Waluyo Masih Diharapkan jadi Gubernur Jateng

Mantan Gubernur Jateng Bibit Waluyo menunjukkan piala penghargaan saat masih menjabat sebagai gubernur. (dokumen)

MuriaNewsCom, Semarang – Data cukup mengejutkan muncul dari survei yang digelar PDI Perjuangan terkait Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Jateng 2018.

Nama mantan Gubernur Jateng Bibit Waluyo masuk dalam hasil survei dan mendapatkan hasil tertinggi kedua setelah gubernur petahana Ganjar Pranowo.

Meskipun selisih elektabilitas antara Ganjar dengan Bibit Waluyo cukup lebar. Namun ini membuktikan jika ada warga Jateng yang masih menginginkan Bibit Waluyo kembali memimpin provinsi ini sebagai gubernur.

Tingkat elektabilitas tertinggi berdasar survei PDIP yakni Ganjar Pranowo sebesar 46,1 persen. Urutan kedua yakni Bibit Waluyo dengan angka hanya 7 persen.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Jateng, Bambang Wuryanto menyebut, meski petahana masih menduduki posisi elektabilitas paling tinggi, tidak menutup kemungkinan calon lain bisa menyalip. Semua tergantung pergerakan mereka di lapangan untuk mengejar elektabilitas.

“Dulu Bibit Waluyo (pada Pilgub Jateng 2013) elektabilitasnya 62 persen saat Ganjar hanya satu digit. Semua bisa dilompati tergantung pergerakan di lapangan,” katanya.

Ia pun mempersilahkan seluruh bakal calon yang mendaftar di PDIP untuk berlomba-lomba meningkatkan elektabilitas. Terlebih masih ada cukup waktu untuk mengenalkan diri kepada masyarakat Jateng.

“Silakan meningkatkan elektabilitasnya. Semuanya masih satu digit (di bawah 10%). Tertinggi ke-dua Bibit Waluyo, itu pun cuma 7 persen,” ujarnya.

Lelaki yang akrab disapa Bambang Pacul tersebut mengaku masih membuka kran komunikasi dengan partai lain untuk berkoalisi.

Baca : Hanya 5 Orang Nyalon Gubernur Lewat PDIP, Takut Sama Ganjar?

Hanya saja, jika parpol lain meminta posisi calon wakil, maka komunikasi harus dialamatkan ke DPP PDIP. Karena menurutnya, seluruh keputusan soal pilgub menjadi kewenangan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri.

”Kalau hanya dengan DPD tidak akan membuahkan hasil. Terlebih, rekomendasi yang biasa turun dari PDIP sepaket gubernur serta wakilnya,” terangnya.

Survei tentang elektabilitas ini nantinya yang akan menjadi salah satu dasar DPP PDIP untuk menentukan siapa pasangan yang bakal diusung.

Sementara itu, meski masuk dalam survei PDIP, namun hingga kini belum ada kabar kepastian Bibit Waluyo akan kembali mencalonkan diri.

Pada Pilgub Jateng 2013 lalu, Bibit Waluyo yang berpasangan dengan Sudijono Sastroatmodjo (mantan rektor Unnes) kalah telak oleh pasngan Ganjar-Heru Sudjatmoko dengan perolehan 48,82 persen.

Editor : Ali Muntoha

PKB Bakal Duetkan Dua Mantan Menteri untuk Lawan Ganjar di Pilgub Jateng

Mantan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Marwan Ja’far dan mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Sudirman Said.

MuriaNewsCom, Semarang – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memastikan serius untuk memasangkan dua mantan menteri, sebagai jago dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Jateng 2018 mendatang. Langkah ini diambil untuk menandingi popularitas gubernur petahana Ganjar Pranowo.

Dua sosok itu yakni mantan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Marwan Ja’far dan mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Sudirman Said. Marwan Ja’far merupakan salah satu kader terbaik PKB, sementara Sudirman Said juga telah rajin mendekati parpol-parpol agar mau mengusungnya dalam pilgub.

Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar memastikan, pihaknya serius untuk memasangkan dua tokoh tersebut. Keinginan ini dikatakannya usai menjadi pembicara kunci pada seminar nasional dengan tema “Penanaman Nilai Ideologi Pancasila” di kampus Universitas Diponegoro Semarang, Rabu (30/8/2017).

“Sementara yang menonjol Marwan dan Pak Sudirman, digabung saja,” kata Cak Imin, panggilan akrab Muhaimin Iskandar.

Menurutnya, PKB sudah berkomunikasi dengan parpol-parpol lain yang akan akan diajak untuk koalisi, tentang kemungkinan duet Marwan Ja’far dan Sudirman Said.

Ia mengakui, popularitas Ganjar Pranowo masih sangat tinggi. Oleh karenanya, PKB ingin menandingi dengan menduetkan dua mantan menteri yang namanya sudah dikenal secara luas tersebut.

Sementara itu, Hartono, Koordinator Tim Pemenangan Sudirman Said menyebut, belum ada kepastian mengenai rencana duet ini. Meski demikian menurut dia, kemungkinan itu bisa saja terjadi.

“Selama semuanya bisa jaga niat baik bersama dan ada kesamaan visi membangun Jateng menjadi lebih baik, kita terbuka dengan setiap kemungkinan,” katanya dikutip dari Antarajateng.com.

Editor : Ali Muntoha

Kurban Sapi Seberat 2,7 Ton, Gubernur Ganjar Menginap di Rumah Warga

Sapi yang dari Gubernur Jateng Ganjar Pranowo yang diserahkan untuk kurban. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Semarang – Gubernur Jateng Ganjar Pranowo akan menjalankan salat Idul Adha di Masjid Al Mukharom, Desa Mulyorejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, Jumat (1/9/2017) lusa. Di masjid ini Ganjar akan berkurban sapi seberat 1 ton.

Sapi jenis simental ini akan diserahkan Ganjar langsung usai salat Idul Adha. Ganjar juga juga menyerahkan dua ekor sapi ke panitia kurban DPD PDIP Jateng. Yakni sapi jenis Brahman dengan berat 900 kg dan  sapi jenis Angus dengan berat 860 kg.

Sehingga total berat sapi yang diserahkan Ganjar Pranowo untuk kurban mencapai 2,7 ton.

“Untuk kurban di Pekalongan akan diserahkan Pak Gubernur sendiri karena beliau juga akan salat di sana bersama warga setempat,” kata Kepala Bagian Humas Setda Provinsi Jateng Lilik Henry, Rabu (30/8/2017).

Sebelum mengikuti salat Hari Raya Kurban, malam harinya (Kamis 31/8/2017) Ganjar akan menginap di rumah salah satu warga.

Kegiatan Ganjar ini masuk dalam kunjungan kerja selama tiga hari mulai Rabu hari ini hingga Jumat mendatang. Kunjungan diawali di Batang dengan di antaranya ikut merayakan panen raya, mengajar di SMA 1 Batang.

Ganjar juga melakukan sidak gudag Bulog Kandeman, meninjau pusat galangan kapal Batang, dan ngopi bareng bersama warga Desa Tenggulangharjo Kecamatan Subah, Batang.

“Pak Gubernur malam ini sekalian menginap di rumah warga di Desa Tenggulangharjo,” ujar Lilik.

Sedangkan Kamis besok Ganjar akan berkeliling di Kabupaten Tegal dan Kota Tegal. Di Kota Tegal, Ganjar akan mengumpulkan pejabat dan aparatur sipil negara pemerintah kota Tegal. Seperti diketahui, Walikota Tegal Siti Masitha terjerat operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

“Kamis malam juga menginap di rumah warga kemudian setelah salat ied pulang ke Semarang,” pungkasnya.

Editor : Ali Muntoha

Masih Ada Sejuta Warga Jateng yang Terancam Tak Bisa Nyoblos

Warga melakukan pencoblosan pada salah satu pesta demokrasi. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Semarang – Tingkat partisipasi pemilih dalam pelaksanaan Pilgub Jateng 2018 mendatang dikhawatirkan tak maksimal. Pasalnya, hingga kini masih ada sekitar satu juta warga Jateng yang belum memiliki KTP elektronik (E-KTP).

Padahal E-KTP digunakan sebagai dasar untuk menentukan daftar pemilih dalam pilgub. KPU Jateng memperkirakan jumlah pemilih pada Pilgub Jateng mendatang sebanyak 27.439.361.

Dari jumlah itu baru ada 26 juta calon pemilih yang sudah memiliki E-KTP. Selebihnya, warga sudah merekam namun belum mencetak E-KTP, dan sisanya merupakan warga yang merantau, atau belum memiliki E-KTP.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan, dan Capil Provinsi Jawa Tengah, Sudaryanto, menyebut 1 juta warga yang belum memiliki E-KTP ini merupakan warga yang memiliki hak pilih dalam Pilgub Jateng 2018.

Untuk masalah E-KTP yang belum tercetak, dalam September tahun ini aka nada pendistriobusian blanko E-KTP untuk masyarakat Jateng.

“Informasi yang saya dapatkan dari Pusat, September nanti lelang E-KTP selesai. Setidaknya ada 18,9 juta keping blanko bisa dibagikan ke seluruh Indonesia,” katanya pada wartawan.

Menurutnya, warga yang sudah melakukan perekaman dan belum mendapatkan E-KTP bisa menggunakan surat keterangan yang diberikan Dinas Kependudukan di daerahnya.

Sementara yang belum melakukan perekaman akan kembali dilakukan sosialisasi. Karena E-KTP menjadi syarat wajib masuk dalam DPS.

Hal tersebut tertuang dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 2016, serta Peraturan KPU Nomor 4 tahun 2015 yang terakhir diubah menjadi Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2016 tentang pemutakhiran data dan daftar pemilih.

“Kami sudah memerintahkan kepada Disduk Capil di kabupaten/kota untuk melakukan jemput bola dalam melakukan perekaman. Kita akan kejar agar semua warga yang sudah wajib memiliki KTP, untuk melakukan perekaman, sehingga hak pilihnya bisa digunakan. Sementara kami terus mendata, supaya dilaporkan kepada Mendagri untuk bisa diteliti dan dijadikan DP4,” tegas Sudaryanto.

Komisioner KPU Provinsi Jateng Bidang Pemutakhiran Data Pemilih, Muslim Aisha mengatakan, data pemilih di Jateng sebanyak 27.439.361 jiwa merupakan data pemilu terakhir yang dihimpun pihaknya.

Namun, jumlah pastinya masih dalam proses pendataan yang akan digelar pada 19 Desember 2017, dan akan disandingkan dan dicocokkan dengan DP4 dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

KPU Provinsi Jateng sendiri menjadwalkan melakukan tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) daftar pemilih sementara (DPS) pada 19 Desember 2017.

Editor : Ali Muntoha

Wali Kota Tegal Kena OTT KPK, Begini Reaksi Gubernur Ganjar

Wali Kota Tegal, Siti Masitha, bersama Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, dalam halal bihalal di Semarang, Juli 2017. (jatengprov.go.id).

MuriaNewsCom, Semarang – Penangkapan Wali Kota Tegal, Siti Masitha Soeparno, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat banyak pihak terkejut. Tak terkecuali Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. Orang nomor satu itu bahkan menyebut, kasus ini sebagai tamparan bagi warga Jateng.

“Bagi saya, Jateng tertampar lagi karena bukan tanpa peringatan, kita sudah beberapa kali (terjadi OTT di Provinsi Jateng),” katanya, Rabu (30/8/2017).

Ia mengaku geram dan marah, karena telah berkali-kali mengingatkan kepada seluruh jajaran kepala daerah untuk menyadari mereka diawasi. Ia mengatakan, tidak ada zona yang tidak ada radar dari pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Saya akan jalan ke sana (Kota Tegal) dan mampir untuk menyampaikan. Saya sudah ingatkan semua zona (ada) ini radar, semua masyarakat memberikan laporan banyak dan diakses. Kita sedih dan gondok Jateng jadi ada OTT,” ujarnya.

Dalam waktu dekat, Ganjar berencana mengumpulkan seluruh kepala daerah di Provinsi Jateng sebagai upaya pencegahan terjadinya berbagai tindak pidana korupsi di kalangan penyelenggara negara.

“Besok kita konsolidasikan lagi, apa sebenarnya yang membikin kita masih melakukan hal demikian. Saya sudah peringatkan seluruh bupati/wali kota (termasuk Wali Kota Tegal Siti Masitha, red.),” terangnya.

Baca : Kapok, Golkar Tak Bakal Usung Wali Kota Tegal yang Kena OTT KPK

Politikus PDI Perjuangan itu menegaskan bahwa saat ini merupakan era transparansi dan era akuntabel bagi semua pihak. “Sudah gak musimlah kayak gitu (kasus suap dan korupsi, red.) karena risiko besar yang akan dihadapi,” katanya.

 Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah menyebut, OTT terhadap pejabat Pemerintah Kota Tegal, terkait dengan sektor kesehatan.

“Indikasinya diduga terkait sektor kesehatan, sejumlah orang kami bawa ke Jakarta,” katanya di Jakarta, Selasa (29/8) malam.

Editor : Ali Muntoha

Kapok, Golkar Tak Bakal Usung Wali Kota Tegal yang Kena OTT KPK

Wali Kota Tegal Siti Masitha saat membuka sebuah acara beberapa waktu lalu. (Foto : tegalkota.go.id)

MuriaNewsCom, Semarang – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Wali Kota Tegal Siti Masitha Soeparno, terkait dugaan suap dana kesehatan pembangunan fisik ICU di ICU RSUD Kardinah, Selasa (29/8/2017). Penangkapan ini membuat banyak pihak kecewa dan prihatin.

Kekecewaan juga muncul dari Partai Golkar sebagai partai yang mengusungnya dalam pilkada lalu. Ketua Pelaksana Harian DPD I Partai Golkar Jateng, Iqbal Wibisono bahkan memastikan, tak akan mengusung lagi Siti Masitha dalam pilkada mendatang.

Meskipun Siti Mashita sebelumnya sudah mendaftar sebagai calon Walikota Tegal bersama Amir Mirza, yang digadang yang akan menjadi wakilnya. Mashita meninggalkan Nursholeh alias Kang Nur yang notabennya satu partai.

“Kalau ini menjadi perkara hukum, pasti Partai Golkar tidak akan mengusung lagi. Tidak mungkin,” katanya pada wartawan.

Ia menyatakan, Golkar akan mencari calon yang baik, bersih, dan calon yang bisa memajukan Kota Tegal. Dan pasti mencalonkan orang yang tidak bermasalah.

Iqbal mengaku sangat prihatin terhadap kasus yang menimpa Mashita. Ia mengaku menyesalkan operasi tangkap tangan (OTT) yang terjadi jika benar Mashita melakukan tindakan yang tidak sesuai hukum. “Kita akan menghormati proses hukum yang ada,” tandasnya.

Perkara apakah Mashita akan diberikan bantuan hukum atau tidak dari partai yang menaunginya, Iqbal akan melihat dahulu duduk perkara tersebut. “Yang pasti harus mengedepankan praduga tak bersalah,” timpalnya.

Baca : Wali Kota Tegal Ditangkap KPK Terkait Suap Proyek Pembangunan ICU Rumah Sakit

Sebelumnya diberitakan, penangkapan Wali Kota Tegal Siti Masitha Soeparno dilakukan oleh lima petugas KPK di rumah dinas wali kota Kompleks Balai Kota Jalan Ki Gede Sebayu, Kelurahan Mangkukusuman, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, pada Selasa (29/8) pukul 18.00 WIB.

Petugas KPK kemudian membawa Wali Kota Tegal Siti Masitha Soeparno ke Jakarta guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut terkait dengan kasus dugaan pembangunan fisik ruang ICU RSUD Kardinah. KPK juga telah menyegel ruang kerja Wali Kota Tegal Siti Masitha Soeparno.

Editor : Ali Muntoha

Ganjar Diminta Fokus Turunkan Kemiskinan

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Semarang – Kalangan DPRD Jawa Tengah mendesak Gubernur Jateng Ganjar Pranowo fokus pada penutunan kemiskinan di tahun terakhir kepemimpinanya. Pasalnya, angka kemiskinan di provinsi ini masih cukup tinggi, bahkan melebihi angka nasional.

Ketua DPRD Jateng Rukma Setyabudi mengatakan, pemprov harus membuat program yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat kecil. Namun menurutnya, fokus ini tak menjadikan kepentingan pembangunan lain menjadi dikesampingkan.

“Selama ini pembangunan infrastruktur memang diharapkan membantu meningkatkan kesejahteraan dan memutar roda perekonomian. Namun faktanya angka kemiskinan masih tetap tinggi,” ujar politisi PDIP ini.

Per Maret 2017 angka kemiskinan di Jateng masih 13,01 persen (4.450.072.000 jiwa), masih di atas target sebesar 10,40 perse.

Rukma berharap angka kemiskinan bisa ditekan menjadi single digit. Rukma mencontohkan, pemprov bisa membantu memberi stimulant bagi para pelaku UMKM. Sebab selama ini para pedagang kecil belum bisa lepas dari rentenir. Mereka merasa terbantu rentenir meski menerapkan bunga yang tinggi.

“Mengapa pedagang lebih suka dengan bank plecit, karena lebuh mudah, petugas banknya mau turun nemuin masyarakat kecil.s ektor ini bisa dimasuki perbankan maupun Jamkrida, bila masyarakat mengajukan kredit, harus dipermudah,” katanya kepada wartawan, Selasa (29/8/2017).

Dia menambahkan, para pedagang kecil yang mengajukan kredit hendaknya dipermudah prosesnya. Jangan sampai mereka takut masuk bank.

Sementara itu, Ganjar Pranowo juga mengaku belum puas dengan penurunan angka kemiskinan di Jateng. Meski penurunanya tergolong signifikan dibanding provinsi lain, namun menurutnya masih bisa dimaksimalkan lagi.

Kuncinya adalah menurut dia, adanya ”keroyokan” dalam menanganinya dan dilakukan secara serius.

“Sebenarnya kalau kita ‘keroyok’ benar-benar bisa lebih tinggi lagi lho. Kayaknya begitu. Maka kemudian menurut saya, lho kok anjloke sithik-sithik. Padahal saya butuh anjloke rada banyak,” kata Ganjar.

Editor : Ali Muntoha

PRPP dan Maerokoco Hanya ‘Begitu-begitu’ Saja, Begini Reaksi Dewan

Wahana bianglala menjadi ikon PRPP, yang beroperasi saat pagelaran Jateng Fair berlangsung. (dokumen)

MuriaNewsCom, Semarang – Kompleks Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan (PRPP) Jawa Tengah yang di dalamnya juga mencakup Maerokoco, dinilai mempunyai potensi besar sebagai tempat wisata unggulan. Hanya saja, perkembangan PRPP dinilai hanya jalan di tempat, sehingga menjadikan kawasan tersebut tak menarik.

Padahal jika digarap dengan serius, PRPP bisa menjadi sumber pendapatan yang cukup besar bagi Pemprov Jateng. Ketua Komisi C DPRD Jateng Asfirla Harisanto mengatakan, pihaknya telah mendesak Pemprov Jateng dan manajamen PRPP untuk mengoptimalkan kawasan itu.

Yakni dengan mempercantik dan menambah wahana yang ada. Politisi PDI Perjuangan ini menyebut, kondisi PRPP saat ini yang kurang menarik, menjadikan potensi besar PAD menjadi tak maksimal.

“Kurang variatifnya wahana yang ada, menjadikan sepi pengunjung. Padahal lokasinya strategis dan luas. Ini harus ada pembenahan dan inovasi, sehingga bisa menarik pengunjung dan menjadi ikon pariwisata Jateng,” katanya.

Ia juga menyoroti keberadaan Maerokoco yang berisi miniatur rumah adat di Jawa Tengah. Karena, pemerintah kabupaten/kota juga tidak bisa mewawat, sehingga keberadaan rumah adat tersebut terabaikan.

Bahkan, banyak rumah adat yang kondisinya rusak parah dan justru bisa merusak keindahan PRPP. “Kalau kami inginya bisa diubah menjadi resort area, bisa tetap menggunakan rumah adat. Manfaatnya akan jauh lebih banyak dan bisa menambah pemasukan,” ujarnya.

Bogi-begitu sapaan akrabnya-meminta agar Pemprov terus melakukan inovasi untuk mempercantik kawasan PRPP. Misalnya dengan menambah wahana baru dan membangun bisnis rumah makan.  Jelas itu sangat bagus, karena lokasinya yang sangat luas dan berada di dekat perlintasan jalanan yang melintas di Jateng.

“Jika digarap dengan bagus bisa menjadi ikon baru di Jateng dan bisa meningkatkan pendapatan yang potensial,” tegasnya.

Sebenarnya, kawasan PRPP sudah mulai berbenah. Bahkan, dalam kunjungan sudah mulai meningkat. Dari laporan yang diterima, setiap weekend setidaknya sekitar 3000-4000 pengunjung yang datang ke kawasan tersebut. Meski begitu, dari segi pendapatan masih belum banyak memberikan kontribusi.

“Dari laporan yang kami terima sebenarnya sudah ada keuntungan misalnya di tahun 2016 ada sebesar Rp 800 juta, tetapi memang masih digunakan untuk menambal kebutuhan kerugian di tahun sebelumnya,” tambahnya.

Editor : Ali Muntoha

Soal Agama Masih Sensitif, Tapi Tak Bakal Laku Dijual di Pilgub Jateng

Foto : Merdeka.com

MuriaNewsCom, Semarang – Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Jateng 2018 dinilai tak akan seperti Pilkada DKI Jakarta beberapa waktu lalu. Isu suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) yang begitu kuat berhembus dalam Pilkada DKI Jakarta, dinilai tak akan laku dijual di pesta demokrasi warga Jateng.

Pengamat politik dari Undip yang juga Direktur Lembaga Pengkajian dan Survei Indonesia (LPSI) Semarang, M Yulianto menyebut, meski persoalan agama dan keyakinan masih cukup sensitif, namun isu SARA tak bakal begitu mencuat.

Hal ini menurutnya, berdasar dari nama-nama yang muncul dalam kontestasi pilgub. Di mana sebagian besar figur yang muncul ke publik adalah tokoh-tokoh yang mempunyai keyakinan agama yang sama.

“Isu SARA sulit diangkat, terlebih jika melihat nama-nama figur yang kini muncul ke publik, baik untuk bakal calon gubernur maupun wakil gubernur karena memiliki keyakinan yang sama,” katanya.

Dari hasil survei yang dilakukan LPSI mengenai pemetaan perilaku pemilih, 46,6 persen menganggap agama dan keyakinan sebagai landasan memilih calon pemimpin.

Menurut dia, hal tersebut bisa jadi karena efek perilaku politik Pilkada DKI Jakarta beberapa waktu lalu. “Pilkada DKI kemarin itu membunuh moral demokrasi sebab mengesampingkan integritas, kompetensi, seseorang dengan kepercayaan,” ujarnya.

Ia berharap, jika memang para kandidat nantinya tak membawa isu tentang SARA. Semisal, persoalan lingkungan, infrastruktur publik, dan kemiskinan. “Jangan soal keyakinan,” pintanya.

Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Jateng Sriyanto Saputro juga mengharapkan hal serupa. Ia meminta semua parpol ikut mendorong agar pesta demokrasi lima tahunan bisa berjalan dengan baik, tanpa ada isu SARA.

“Sebaiknya kita bertarung secara sehat dan `fair` karena pilkada adalah sarana pesta demokrasi. Saya kira gak perlu membawa isu SARA, apalagi masyarakat Jateng juga sudah cerdas, gak bisa dikompor-kompori,” harapnya.

Ganjar Pranowo yang berencana maju kembali sebagai petahana berharap Pilgub Jateng mendatang tidak diwarnai isu SARA.

“Mudah-mudahan sih tidak ada isu SARA, terutama mereka yang trauma dengan di Pilkada Jakarta,” ujar politikus PDI Perjuangan itu.

Editor : Ali Muntoha

Pesta Rakyat Jateng 2017 Mampu Sedot 40 ribu Pengunjung

Pertunjukan dari salah satu kontingen parade seni budaya dalam Pesta Rakyat Jawa Tengah 2017. (MuriaNewsCom/Padhang Pranoto)

MuriaNewsCom, Semarang – Rangkaian Pesta Rakyat yang dipusatkan di Kabupaten Jepara, dalam rangka HUT ke-67 Provinsi Jateng, berlangsung sukses. Perhelatan yang dilangsungkan selama tiga hari sejak Jumat (25/8/2017) hingga Minggu (27/8/2017) itu mampu menyedot sekitar 40 ribu pengunjung.

”Pesta Rakyat Jateng dalam rangka mangayubagya ulang tahun ke-67 Provinsi Jateng, animo dan antusias masyarakat Jepara begitu tinggi. Sehingga diperkirakan total partisipasi masyarakat dan pengunjung kurang lebih 40 ribu orang,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Tengah Sri Puryono.

Penyelenggaraan Pesta Rakyat di Jepara,imbuhnya, menorehkan beberapa catatan istimewa. Antara lain adanya keguyuban dan saling kerja sama di antara masyarakat selama event berlangsung, dan tingginya geliat kewirausahaan yang akan berpengaruh pada peningkatan ekonomi masyarakat.

“Saya berharap penyelenggaraan pesta rakyat dari tahun ke tahun semakin semarak dan lebih utama dapat bermanfaat sebagai ajang promosi potensi wilayah sekaligus ajang sinergitas antarkabupaten/ kota,” ujarnya.

Dalam pesta rakyat itu akan digelar Pameran Produk Kriya Dekranasda, UMKM Food Festival dan Kuliner, Pameran Peningkatan Produk Industri Agro, Pojok Konsultasi Bisnis, Parade Band, Lomba Nyanyi, Lomba Fotografi, Pameran Digital Kreatif Media, Festival Olahraga Rekreasi Daerah.

Pada 25 Agustus malam, juga ada Pertunjukan Seni Budaya Jawa Tengah yang diikuti seluruh kabupaten/ kota.

Ada juga Pesta Obor, Dekranasda Carnival, Gowes Jelajah Jepara, Festival Kupat/ Lepet/ Jajanan Pesisir, Ketoprak Kontemporer, Bumi Kartini Night Run, Penjualan Sembako Murah, Lomba Menggambar dan Mewarnai untuk Disabilitas.

Ada pula band dengan dimeriahkan artis nasional Kunto Aji and Friend. Kemudian festival, job fair, orkes melayu dan lainnya juga bakal menyemarakkan. Serta penampilan dari Shaggydog.

Editor : Ali Muntoha

Pilgub Jateng : Sudirman Said Berebut Rekom dengan 2 Pentolan Gerindra

Mantan Menteri ESDM Sudirman Said saat bertemu kepala desa se-Kabupaten Batang beberapa waktu lalu. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Semarang – Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said berpeluang diusung Partai Gerindra sebagai calon gubernur dalam Pilgub Jateng 2018 mendatang.

Namun Sudirman harus bersaing dengan dua pentolan Partai Gerindra Jateng, untuk mendapatkan rekomendasi. Pasalnya, Ketua DPD Partai Gerindra Jateng, Abdul Wachid dan Wakil Ketua Gerindra Jateng, Ferry Juliantono juga punya ambisi yang sama.

Ketua Desk Pilkada DPD Partai Gerindra Jateng Sriyanto Saputra juga menyebut kandidat yang berpeluang untuk diusung dalam pilgub mengerucut tiga nama tadi.

“Sekarang mengerucut tiga nama. Dua dari internal Abdul Wachid dan eksternal Sudirman Said,” kata anggota DPRD Jateng itu, Senin (28/8/2017).

Sebelumnya menurut dia, ada lima nama yang dijaring Partai Gerindra untuk diusung. Dua nama lain yakni Kukrit Wicaksono (CEO Suara Merdeka) dan Rahayu Saraswati (model yang juga keponakan Prabowo). Namun dua nama tersebut menyatakan tidak tertarik untuk maju pilgub.

”Kami hormati dan menghargai langkah politik itu. Namun kami tak hanya berfokus saja pad atiga nama tadi, tapi juga berkomunikasi dengan parpol lain tentang figur yang akan diusung. Karena Gerindra harus berkoalisi,” terangnya.

Sebelumnya saat Sudirman Said bertandang ke Kantor Gerindra Jateng, Achmad Wahid memperkenalkan mantan menteri itu kepada para kader sebagai calon gubernur.

Menurutnya pertemuan Sudirman Said dengan kader Gerindra Jateng tersebut sudah melalui persetujuan Ketua DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto.

“Ini adalah kesempatan, karena kader sudah banyak yang mendesak dan bertanya siapa yang akan diusung pada Pilgub Jateng. Nanti bisa juga Pak Sudirman bawa baliho atau gambar sehingga lebih mudah memperkenalkan,” katanya, Sabtu (12/8/2017) lalu.

Editor : Ali Muntoha

Sapi Pemakan Sampah Bisa Dikonsumsi, Tapi Penuhi Dulu Syarat Ini

Puluhan ekor sapi sedang makan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah di Desa Ngembak, Kecamatan Purwodadi. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Semarang – Masyarakat diimbau unutk berhati-hati dalam memilih sapi yang akan digunakan untuk hewan kurban. Terutama jika sapi tersebut digembalakan di tempat pembuangan akhir (TPA) sampah, seperti di TPA Jatibarang Semarang, ataupun TPA Desa Ngembak, Purwodadi, Grobogan.

Sapi-sapi pemakan sampah itu dianggap membahayakan jika dagingnya dikonsumsi manusia. Ini disebabkan banyaknya kandungan kimia maupun bakteri yang masuk ke dalam daging sapi.

Di dalam tubuh sapi pemakan sampah terdapat unsure bahan kimia seperti timbal. Selain itu juga terdapat bakteri e-coli dan cacing di dalam organ dalam sapi tersebut.

Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang memastikan sudah melarang peternak di TPA Jatibarang menjual sapi-sapinya untuk keperluan kurban.

Kepala UPTD TPA Jati Barang, Kota Semarang, Wahyu Heriawan juga menjamin jika ribuan sapi yang setiap harinya memakan sampah tersebut tidak diperjualbelikan sebagai hewan kurban.  Pihaknya telah melakukan edukasi kepada warga pemilik sapi, dan akan melakukan pengawasan secara ketat.

 “Untuk hewan kurban sapi di TPA Jati Barang tidak keluar untuk kurban.Saya jamin sapi tidak untuk keluar (dijual untuk kurban),” katanya.

Menurut dia, sapi-sapi yang mencari makan di TPA bisa dikonsumsi. Hanya saja diperlukan penanganan yang cukup lama. Di antaranya sapi tersebut harus dikarantina terlebih dulu selama tiga bulan, dengan memberikannya dedaunan dan vitamin.

Karantina dilakukan untuk menetralisir partikel-partikel kimia yang ada di dalam tubuh sapi, sehingga aman untuk dikonsumsi.

Ia menyatakan, ke depan pemerintah juga menyiapkan langkah supaya sapi-sapi tersebut layak dikonsumsi.

“Ke depan programnya Pak Walikota melalui Dinas Kebersihan Pertamanan, untuk sapi di TPA Jati barang akan diisolasi dan nanti makannya tidak campur. Namun murni sampah dari pasar karena sampah dari pasar banyak sayur dan buah,” tambahnya.

Editor : Ali Muntoha

Nelayan Jateng Diserang di Mimika, DPRD : Jangan Melaut Dulu

Ilustrasi kapal nelayan Jateng. DPRD Jateng meminta agar nelayan Jateng sementara tak melaut di Perairan Mimika, Papua. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Semarang – Bentrok antara nelayan asal Jawa Tengah dan nelayan lokal di Mimika, Papua, 9 Agustus 2017 lalu membuat para nelayan masih mengalami trauma. Sebanyak 126 nelayan dari provinsi ini harus dipulangkan menggunakan pesawat Hercules milik TNI, pascakejadian tersebut.

Kalangan DPRD Jawa Tengah mengaku sangat prihatin. Anggota Komisi B DPRD Jateng Mifta Riza, yang sempat datang ke Mimika untuk memediasi kasus tersebut, meminta nelayan dari Jateng untuk sementara tidak menangkap ikan di perairan sekitar Mimika, Papua, untuk menghindari memanasnya suasana.

“Saya minta mereka tidak kembali lagi ke Mimika untuk sementara waktu sampai situasinya benar benar kondusif,” katanya kepada wartawan, kemarin.

Nelayan Jawa Tengah yang bekerja di Mimika jumlahnya sekitar 400 orang. Mereka berasal dari Kendal, Brebes, Tegal, Pemalang, Demak, maupun Kota Semarang.

Mereka kebanyakan bekerja sebagai ABK kepada pengusaha kapal setempat. Selain itu ada juga nelayan yang membawa kapal sendiri dan menangkap ikan di Mimika.

“Ada satu faktor yang juga menjadi penyebab terjadinya konflik, yaitu masalah kecemburuan sosial. Nelayan asal Jateng rajin-rajin, sehingga ikan hasil tangkapannya banyak dan besar-besar. Sementara nelayan setempat hasilnya tidak sebanyak nelayan kita,” ujarnya.

Hal ini bisa terjadi, lanjut Politisi Gerindra ini, karena etos kerja Nelayan Jateng sangat bagus, mau kerja keras dan juga didukung dengan alat tangkap yang lebih baik dibanding Nelayan setempat.

“Kecemburuan tersebut diperparah dengan adanya provokasi dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Sehingga terjadi perusakan tempat tinggal nelayan Jateng dan perampasan terhadap harta benda mereka,” jelasnya.

Mifta Reza yang pada waktu itu melakukan mediasi bersama Anggota Komisi B Riyono di Mimika menambahkan, dari mediasi yang dilakukan, nelayan Mimika akhirnya sepakat minta dilakukan transfer teknologi dan pembelajaran cara penangkapan ikan kepada nelayan Jateng.

“Saya minta Dinas Kelautan dan Perikanan Jateng memfasilitasi transfer teknologi ini dan mengkondisikan agar situasi disana benar benar kondusif dan nelayan yang dipulangkan bisa kembali melaut di Mimika,” terangnya.

Senada dengan Reza, Bupati Kendal Mirna Annisa mengatakan, sebelum kembali ke Mimika lagi, komunikasi dengan pemerintah daerah setempat akan dilakukan guna memastikan situasinya kondusif dan peristiwa serupa tidak terulang lagi. Dari 126 nelayan yang dipulangkan dari Mimika, 87 di antaranya merupakan warga Kendal.

“Komunikasi dengan pemerintah daerah setempat menjadi kewenangan Pemprov Jateng dengan Papua. Saya akan dorong komunikasi tersebut,” katanya dikutip dari Beritajateng.net.

Editor : Ali Muntoha

Pertama Kalinya DPS Pilgub Bakal Diuji Publik, Ini yang Ingin Diraih KPU

Ilustrasi

MuriaNewsCom, Semarang – Pelaksanaan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jateng 2018 mendatang terdapat sejumlah hal yang baru. Salah satunya mengenai daftar pemilih sementara (DPS).

DPS ini nantinya tak hanya akan ditempel di tempat-tempat umum, melainkan juga dilakukan uji publik. Tujuannya, daftar pemilih tetap (DPT) pilgub nantinya benar-benar valid. Sehingga tingkat partisipasi dalam pilgub bisa maksimal.

Ketua KPU Jateng, Joko Purnomo mengatakan, dalam uji publik pemutakhiran DPS itu nantinya, warga akan dilibatkan. Seluruh kepala keluarga (KK) di Jateng akan dilibatkan untuk memeriksa DPS pada awal Desember 2017 mendatang.

“Paling tidak, kalau tidak 100 persen ya bisa 90 persen terlibat. Sehingga data lebih valid ketimbang data yang selama ini sering tertukar, karena aplikasi olah data di sistem,” katanya kepada wartawan.

Joko menyatakan, uji DPS ini bukan sekadar online atau dipasang nama pemilih, namun KK itu diundang dalam forum dan tanda tangah hadir sebagai bukti bertanggung jawab bersama atas uji publik DPS.

Selain itu menurut dia, pada Oktober hingga November akan dilaksanakan seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Dalam bulan November juga akan dilakukan penerimaan bukti dukungan warga bagi peserta yang maju melalui jalur idependen. Dalam pemetaan Pilgub secara keseluruhan, Joko mendata terdapat 64.171 tempat pemungutan suara (TPS), 573 PPK, dan 8.559 PPS.

“Soal TPS di rumah sakit, kami tidak hadirkan TPS khusus. Namun biaya operasional untuk TPS terdekat rumah sakit akan dilaukan, karena di RS tidak ada data dasar, namun akan diusahakan terenuhi semua hak suara masyarakat. Dulu 10 TPS terdekat di RSUP Kariadi dikerahkan,” terangnya.

Editor : Ali Muntoha

Jika Tak Diberi Rekomendasi dari PDIP, Ini yang Bakal Dilakukan Bupati Musthofa

Bupati Kudus Musthofa foto selfie bersama para PKL se-Jateng di tengah kegiatan Gebyar PKL 2017 di kota setempat, beberapa waktu lalu. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Semarang – Bupati Kudus Musthofa merasa yakin akan mendapatkan rekomendasi dari PDI Perjuangan sebagai calon gubernur dalam Pilgub Jateng 2018. Meski demikian, Musthofa menyebut dia tak bakal jadi “kutu loncat” jika rekomendasi tak diberikan kepadanya.

Bupati Kudus dua periode ini memastikan, dia tak akan mengikuti jejak politisi lain yang pindah ke partai lain, karena tak mendapat rekomendasi.

Musthofa memastikan akan tetap berada di partai banteng, karena menurutnya ia adalah petugas partai yang siap menjalankan apapun tugas yang diberikan. “Tidak akan lari ke sana ke mari. Saya patuh pada yang diperintahkan partai,” katanya di Semarang, Kamis (24/8/2017).

Pada Pilgub Jateng 2013 lalu, mantan Bupati Sumedang Don Murdono menyeberang karena tak mendapat rekomendasi. Ia kemudian berpasangan dengan Hadi Prabowo dan diusung sejumlah partai, meski tak berhasil memenangi pilgub.

Jejak ini tak akan diikuti Musthofa. Ia menceritakan, selama ini sudah tiga kali mendapatkan rekomendasi dari PDI Perjuangan, yakni pertama pada pemilihan kepala daerah (pilkada) di Kudus pada 2003 meski tidak menjadi pemenang.

Namun, ia tetap setia dengan PDI Perjuangan hingga mendapatkan rekomendasi kedua pada Pilkada Kudus 2008 yang berhasil dimenanginya, dan ketiga pada pilkada 2013 yang membuatnya menjadi Bupati Kudus sampai sekarang.

“Kalau nanti (di Pilgub Jateng 2018) tidak mendapatkan rekomendasi, ya tidak apa-apa. Politik itu bagi saya adalah amanah. Sudah 10 tahun ini jadi Bupati Kudus,” katanya.

Ketua DPC PDIP Kudus itu mengakui, meski pasrah pada keputusan pimpinan partai tentang siapa yang akan diusung dalam Pilgub Jateng mendatang, ia tetap berikhtiar supadaya mendapat rekomendasi.

“Saya siap melaksanakan perintah. Ya, saya tetap ikhtiar bagaimana supaya dapat rekomendasi, namun kalau tidak dapat rekomendasi, ya, enggak apa-apa. Secara struktural ikuti aturan partai,” pungkasnya.

Musthofa menjadi salah satu kepala daerah dari PDIP yang mengikuti penjaringan calon gubernur yang dibuka DPD PDIP Jateng beberapa waktu lalu.

Editor : Ali Muntoha

Setengah Tahun Terakhir 43 Ribu Warga Jateng Tak Lagi Miskin

Warga miskin di Kabupaten Blora. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Semarang – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jateng Sri Puryono menyebut, dalam waktu enam bulan jumlah warga miskin di Jawa Tengah berkurang sebanyak 43,03 ribu jiwa.

Data tersebut berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah. Jika dibandingkan  dengan  jumlah  penduduk  miskin  pada September 2016, selama enam bulan tersebut  terjadi penurunan jumlah  penduduk miskin sebesar 43,03 ribu orang.

“Sementara apabila dibandingkan dengan Maret 2016 jumlah penduduk miskin mengalami penurunan sebanyak 56,17 ribu orang dari total 4,50 juta orang (13,27 persen),” ujarnya.

Saat ini Pemprov Jateng tengah menggenjot perbaikan infrastruktur untuk mempercepat upaya penurunan angka kemiskinan. Sri Puryono menyebut, dengan infrastruktur yang baik, akses perekonomian, pendidikan, kesehatan, dan lainnya juga semakin baik.

“Dengan begitu diharapkan dapat menjadi salah satu bagian memutus mata rantai kemiskinan,” katanya.

Pemerintah juga terus mendorong kerja sama dengan industri, khususnya industri padat karya dengan mempermudah perizinan. Bahkan, beberapa waktu lalu, di stand PRPP, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah melayani perizinan pabrik gula baru dengan nilai investasi Rp 1,3 triliun dalam waktu tidak lebih dari tiga jam.

”Kerja sama dengan industri juga didorong di SMK-SMK, baik negeri maupun swasta, sehingga dapat menekan angka pengangguran setelah lulus,” terangnya.

Data BPS jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah pada Maret 2017 sebesar 4,45 juta orang (13,01 persen).

Editor : Ali Muntoha

Gubernur Ganjar Akui Cukup Sulit Wujudkan Provinsi Layak Anak

Keceriaan anak-anak saat foto bersama di Banjarejo. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Semarang – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengakui cukup sulit untuk mewujudkan provinsi layak anak. Penyebabnya, tingkat kekerasan terhadap perempuan maupun anak masih cukup tinggi.

Oleh karenanya, Ganjar menyebut harus melakukan berbagai persiapan strategis, termasuk masalah penganggaran untuk mewujudkan hal ini. Apalagi menurut dia, tahun depan Jateng ditunjuk sebagai pilot project provinsi layak anak.

“Sehingga kita mesti menyiapkan anggaran, program, dan sistemnya agar kemudian minimum layak anak itu bisa tercapai,” kata Ganjar Pranowo, baru-baru ini.

Data dari Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) kabupaten/kota di Provinsi Jateng pada 2011-2015, kekerasan terhadap perempuan dan anak menunjukkan tren yang fluktuatif.

Pada 2015 tercatat sebanyak 2.466 orang korban kekerasan, dan 1.385 orang di antaranya anak-anak.

Melihat kondisi tersebut, Ganjar mengatakan bahwa prioritas investasi perlindungan anak ditekankan pada pencegahan kekerasan terhadap anak. “Tentunya, perwujudan provinsi layak anak tidak dapat tercapai tanpa dukungan masyarakat, termasuk para aktivis anak,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah kabupaten/kota juga diminta mendukung terwujudnya Jawa Tengah sebagai provinsi layak anak. Salah satunya, bupati wali kota mendorong investasi perlindungan anak agar pencegahan dan penanganan kasus kekerasan anak dapat berjalan optimal.

Ganjar menjelaskan, pembekalan anak mengenai budi pekerti dan tepa selira yang merupakan nilai-nilai kebhinekaan Indonesia, mesti dilakukan baik di keluarga, sekolah maupun lingkungan masyarakat.

“Dengan begitu, diharapkan dapat mengurangi kejadian kekerasan terhadap anak karena anak sudah dilatih menghormati kepada yang tua, yang muda dan sebaya mereka. Sebaliknya, orang tua pun akan menghargai dan mencintai anak,” pungkasnya.

Editor : Ali Muntoha

Penghasilan Warga Miskin di Jateng Rata-rata Rp 333 Ribu Per Bulan

Seorang pemulung sedang memilah sampah di TPA Desa Bandengan. Hingga Maret 2017 jumlah warga miskin di Jateng tercatat sebanyak 4,4 juta jiwa. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Semarang – Jumlah warga miskin di Provinsi Jawa Tengah hingga tahun 2017 ini masih sangat banyak. Hingga Maret 2017, jumlah warga miskin di provinsi ini tercatat sebanyak 4.450.072 jiwa, atau 13,01 persen dari total warga Jateng.

Meski demikian, Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah menyebut, penurunan angka kemiskinan jauh lebih signifikan ketimbang daerah-daerah lain di Indonesia.

Kepala BPS Jawa Tengah, Margo Yuwono mengatakan, inflasi periode September 2016 hingga Maret 2017 yang hanya 2,63 persen mampu menjaga garis kemiskinan sebesar 3,25 persen.

Dengan kondisi ini maka pendapatan per kapita warga miskin pun mengalami kenaikan dari Rp 322.748 per bulan pada September 2016, menjadi Rp 333.224 per kapita per bulan pada Maret 2017.

“Inflasi kita di September kecil. Cuma 2,63. Itu berpengaruh pada turunnya kemiskinan Jateng paling tinggi se-Indonesia. Turunnya 43 ribu. Bahkan di Aceh naiknya 31 ribu,” katanya dikutip dari website resmi Pemprov Jateng, Kamis (24/8/2017).

Oleh karena itu menurut dia, menjaga inflasi menjadi sangat penting untuk menekan angka kemiskinan. Dalam menjaga laju inflasi, tambah Margo, penting untuk memperhatikan terjaganya harga komoditas, terutama komoditas pangan.

Sebab komoditas pangan menjadi penyumbang terbesar garis kemiskinan, yakni sebesar 73,41 persen. Untuk komoditas nonpangan, antara lain perumahan, bensin, dan listrik, hanya menyumbang 26,59 persen.

“Bagaimana kita menjaga garis merah (kemiskinan) agar tidak naik tajam, supaya kemiskinan bisa kita kurangi. Kata kuncinya adalah menjaga laju inflasi. Kalau inflasi kita jaga, garis merahnya tidak bergerak, tinggal bagaimana kita menaikkan pendapatan,” jelas dia.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Tengah Drs H Heru Sudjatmoko MSi yang juga selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Provinsi Jateng menyebut, untuk menekan angka kemiskinan di Jateng, organisasi perangkat daerah (OPD) perlu mempertajam program-program yang berorientasi pada kemiskinan.

“Kalau lebih dipertajam, tentu orientasi kewilayahannya menuju kepada 15 daerah (di zona merah). Tentu kita tidak bicara hanya 15 kabupaten/ kota. Tapi kita bicara prioritas. Sebanyak 15 kabupaten yang miskin, barangkali potensi dan kondisi kemiskinannya tidak sama persis,” tuturnya.

Editor : Ali Muntoha

Anggaran Pilgub Jateng 2018 Nyaris Rp 1 Triliun

Ilustrasi

MuriaNewsCom, Semarang – Dana yang akan dikeluarkan Pemprov Jateng untuk menggelar Pemilihan Gubernur (Pilgub) pada 2018 nyaris menembus angka Rp 1 triliun.

Dalam naskah perjanjian hibah daerah (NPHD), dana yang diberikan Pemprov Jateng ke KPU untuk pelaksanaan pilgub sebesar Rp 992 miliar lebih.

Dana tersebut 30 persen lebih besar dari dana yang pelaksanaan Pilgub Jateng 2013 lalu. Peningkatan dana tersebut, karena adanya perubahan aturan, salah satunya tentang kampanye calon gubernur dan wakil gubernur yang menjadi tanggungjawab KPU.

“Jelas naik, ada perubahan undang-undang untuk mengamanatkan alat peraga kampanye dibiayai negara,” kata Diana Ariyanti, Komisioner KPU Jateng Divisi Sosialisasi, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia.

Meski demikian menurut dia, dari dana sebesar itu paling banyak nantinya tersedot untuk pembiayaan di tempat pemungutan suara. Persentasenya mencapai 70 persen, dan 20 persen untuk panitia pemungutan suara (PPS).

Pada Pilgub Jateng 2018 mendatang, jumlah TPS nantinya sebanyak 64.171 TPS yang tersebar di 35 kabupaten/kota, 573 kecamatan, dan 8.559 desa/kelurahan.

Ia menyatakan, KPU akan segera menyosialisasikan tahapan-tahapan Pilgub Jateng dan pilkada serentak di tujuh kabupaten/kota. Sosialisasi akan dimulai dengan peluncuran maskot dan jingle Pilgub Jateng 2018, yang akan dilaksanakan Selasa (29/8/2017) di Lawang Sewu Semarang.

KPU Jateng juga akan segera melakukan pembentukan badan penyelenggara, yakni panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS) di tingkat desa/kelurahan. Rekrutmen petugas badan penyelenggara dilaksanakan 12 Oktober 2017 hingga 11 November 2017.

Setelah pembentukan badan penyelenggara selesai, KPU Jateng akan memulai tahapan pemutakhiran data pemilih pada 11 Desember 2017 hingga Februari 2018. “Proses pemutakhiran data pemilih itu tahapannya dari data pemilih sementara (DPS) dan DPS hasil perbaikan,” ujarnya.

Diperkirakan jumlah data pemilih tetap (DPT) Pilgub Jateng 2018 sekitar 27 juta orang lebih berdasarkan data dari kabupaten/kota dan pencocokan serta penelitian DPS.

Editor : Ali Muntoha

Warga Troso Jepara Dibekuk BNN karena Jadi Kurir Sabu Jaringan Aceh

Ilustrasi

MuriaNewsCom, Semarang – Yayan Adrian (30), warga Desa Troso, Kecamatan Pecangakan, Kabupaten Jepara, dibekuk tim Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jawa Tengah. Warga Jepara ini diketahui sebagai kurir sabu jaringan Aceh.

Dari tangan Yayan petugas berhasil mengamankan barang bukti 100 gram sabu. Pengakuan tersangka, sabu itu diperoleh dari Aceh yang dikirim melalui jalur laut. Rencananya, sabu itu akan dikirim untuk diedarkan ke wilayah Jepara.

Kepala BNN Provinsi Jateng Brigjen Pol Tri Agus Heru mengatakan, tersangka tertangkap tangan saat mengambil paket sabu, Sabtu 12 Agustus 2017 lalu. Sabu tersebut diambil di bawah sebuah pohon palem, sekitar pukul 17.30 WIB.

”Ditangkap saat mengambil dua paket sabu. Setelah itu kami perdalam, dan diketahui sabu itu diperoleh dari penyelundupan via jalur laut,” katanya pada wartawan di markas BNNP Jateng, Jalan Madukoro, Semarang, Rabu (23/8/2017).

Tersangka juga digelangdang untuk menunjukkan persembunyian barang haram lain. Hasilnya, petugas berhasil kembali mengamankan satu paket bungkusan besar dan enam paket kecil dari rumah tersangka. Total barang bukti yang diamankan sebanyak 100 gram sabu.

Pelaku mengaku sudah sekitar dua bulan menjadi pengedar barang haram tersebut. Dari pengakuan pelaku, barang haram itu diperoleh dari Aceh, dan dikirim melalui jalur laut.

Tersangka juga mengakui jika narkoba itu diedarkan kepada teman-temannya yang sudah ia kenali. Meski demikian, BNN terus mencoba mengembangkan kasus ini, untuk mencari bandar besarnya.

Atas kasus ini, tersangka dijerat dengan pasal 114 subsider Pasal 112 Tahun 2009 tentang Penyalahgunaan Narkotika. Ancaman hukumannya minimal lima tahun dan maksimal hukuman mati.

Editor : Ali Muntoha

Anjing K9 Milik Satpol PP Buyarkan Pedagang Pasar Kanjengan yang Hadang Eksekusi

Ilustrasi anjing K9 milik Satpol PP Kota Semarang. (Istimewa)

MuriaNewsCom, Semarang – Proses eksekusi pedagang Pasar Kanjengan Kota Semarang, Rabu (23/8/2017) hari ini sempat alot. Ratusan pedagang menolak upaya eksekusi dengan menghadang petugas gabungan dari polisi dan Satpol PP.

Ratusan pedagang tersebut membuat barisan. Petugas yang membawa tameng dan tongkat terus merangsek sempat kewalahan menghadapi warga.

Dikutip dari Tribunjateng.com, pegadang yang melakukan blokade itu akhirnya buyar setelah petugas menerjunkan dua ekor anjing K9 milik Satpol PP Kota Semarang.  Pedagang mulai menyingkir seiring dengan gonggongan anjing tersebut.

Setelah penghadangan berhasil dibuka, eksekutor dari Pengadilan Negeri Semarang, Ali Nuryahya membacakan perintah eksekusi. Pihak PT Pagar Gunung Kencana pun tidak melakukan penolakan usai pembacaan eksekusi.

Selama proses eksekusi sempat terjadi ketegangan antara pedagang dengan petugas dari Dinas Perdagangan. Namun kericuhan tak meluas dan, pedagang pasrah kiosnya dibongkar.

Eksekusi itu dilakukan di Blok C dan D Pasar Kanjengan. Blok lain lain belum dilakukan eksekusi karena proses hukumnya belum selesai. Pemkot Semarang rencana bakal membangun Pasar Kanjengan setelah tahun lalu terbakar.

Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang Fajar Purwoto memastikan, para pedagang yang kiosnya dieksekusi akan direlokasi ke Lapak Sementara Pasar Johar Blok F, di lahan Masjid Agung Jawa Tengah.

Pasar Kanjengan merupakan satu kesatuan dengan kompleks Pasar Johar yang akan direvitalisasi, selain Pasar Johar Tengah, Pasar Johar Utara, Pasar Johar Selatan, Pasar Yaik Permai, dan Pasar Yaik Baru.

Editor : Ali Muntoha

Sering Hadiri Kawinan, Ketua DPRD Jateng Anggap Wajar Tunjangannya Naik

Rukma Setyabudi, Ketua DPRD Jateng. (DPRD Jateng)

MuriaNewsCom, Semarang – Dikeluarkannya Peraturan Presiden (PP) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Hak Administratif Anggota DPRD membuat seluruh anggota dewan di Indonesia tersenyum gembira. Pasalnya, dengan dikeluarkanya aturan itu, tunjangan para wakil rakyat itu menjadi bertambah.

Meski selama ini kinerja anggota dewan masing sering menjadi sorotan, namun menurut Ketua DPRD Jawa Tengah Rukma Setyabudi, peningkatan tunjangan untuk anggota dewan ini merupakan hal yang wajar.

Ini dikarenakan kebutuhan yang dikeluarkan anggota dewan juga cukup besar. Ia mencontohkan, tiap anggota dewan kerap mendapat undangan resepsi penikahan, penawaran pasang iklan di media massa, pengajuan proposoal bantuan hingga hingga keluhan dari masyarakat.

Sehingga gaji dan tunjangan banyak yang digunakan untuk memenuhi hal-hal tersebut. Hal ini menurutnya beda dengan pegawai negeri yang gajinya bisa utuh.

“PNS dengan gaji Rp 10 juta pulang rumah masih utuh. Tapi, buat kami yang duduk di kursi legislator enggak bisa kayak gitu dong. Kita mungkin Rp 50 juta. Karena kan dalam sebulan kira-kira diundang 20 resepsi nikah, khitanan, lahiran dan sejenisnya,” katanya dikutip dari Metrojateng.com, Rabu (23/8/2017).

Politisi PDIP ini merinci,  rata-rata setiap datang ke undangan masyarakat, ia harus nyumbang Rp 500 Ribu. “Kalau sudah kenal paling tidak Rp 1 Juta. Tinggal kalikan saja dengan 20 undangan. Maka wajar kalau kita dapat kenaikan tunjangan. Mungkin idealnya tunjangannya naik lebih dari Rp 10 Juta,” akunya

Sehingga menurut dia, sudah cukup wajar jika tunjangan dewan dinaikkan. Ia menyebut bahwa realisasi kenaikan tunjangan bakal berlaku efektif sejak APBD Perubahan disahkan pada Septemper 2017.

“Ini suatu sangat positif. Saya senang sekali. Dengan tunjangan bagus, gaji lebih mantap, kita merasa lebih cukup,” terangnya.

Sementara itu, Dirjen Otda Kemendagri Sumarsono mengatakan dengan ditekennya PP tersebut jenis dan nominal tunjangan bagi anggota DPRD bertambah. Menurutnya, penambahan itu akan membuat anggota DPRD lebih nyaman.

“Yang paling ada perubahan adalah tunjangan alat kelengkapan. Ini juga ada perubahan. Ada juga sistem penanggungjawaban biaya operasional Dewan itu dulu kan at cost, sekarang 20% at cost. Jadi sekarang lebih nyaman,” terangnya dikutip dari Detik.com.

Fasilitas bagi anggota DPRD juga ditambah, dari rumah jabatan, rumah dinas, hingga kendaraan dinas. Bahkan bila pimpinan DPRD tidak memakai kendaraan dinas, mereka akan mendapat uang transportasi.

Anggota DPRD juga mendapat tunjangan komunikasi yang dibagi menjadi 3 kategori. Kategori tinggi mendapat tunjangan komunikasi 7 kali uang representasi, kategori sedang mendapat 6 kali uang representasi, dan kategori rendah mendapat 5 kali uang representasi.

Editor : Ali Muntoha

Begini Cerita di Balik Tokoh Semar yang jadi Maskot Pilgub Jateng 2018

Foto : Merdeka.com

MuriaNewsCom, Semarang – Jika pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jateng 2013 lalu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggunakan tokok Werkudara sebagai maskot, pada Pilgub 2018 mendatang, kembali tokoh pewayangan yang dipilih. Punakawam paling utama, yakni Semar menjadi maskot dalam pilgub kali ini.

Dalam maskot ini, sosok Semar digambarkan memiliki ciri-ciri yang kharismatik, tersenyum, mata berkaca-kaca, rambut kuncung, tubuh gemuk (gendut), memakai sinjang atau jarik lurik Parangkusumaraja, kaki memakai ‘selop’, dan satu tangan menengadah ke atas.

KPU Jateng tak sembarangan memilih tokoh ini sebagai maskot. Ada makna dan filosofi tersendiri sebelum akhirnya dipilih sosok tersebut.

Ketua KPU Jateng Joko Purnomo mengatakan, dengan dipilihnya tokoh Semar atau yang juga disebut ‘Ki Lurah Badranaya’ dengan segala karakternya, diharapkan penyelenggaraan Pilgub Jateng dapat memberikan inspirasi bagi masyarakat Jawa Tengah.

Kata ’badranaya’ berasal dari kata ‘bebadra’ yang artinya membangun sarana dari dasar dan ‘naya’ artinya nayaka yang berarti utusan.

“Maksudnya, mengemban sifat membangun melaksanakan perintah Tuhan demi kesejahteraan manusia. Semar juga berarti ‘Sang Penunjuk Makna Kehidupan,” katanya.

Secara fisik, tokoh semar tidak laki-laki dan tidak pula perempuan. Ia berkelamin laki-laki tapi juga memiliki payudara seperti perempuan. Ini adalah simbol dari laki-laki dan perempuan. Semar berambut kuncung dan berwarna abu-abu seperti anak muda yang memiliki semangat serta pribadi pelayan.

“Itulah kenapa salah satu tangan Semar menengadah ke atas, menggambarkan pelayanan senantiasa melayani umat tanpa pamrih untuk melaksanakan ibadah sesuai perintah Tuhan,” ujarnya.

Dalam pilgub kali ini KPU memilih tagline ‘Becik Tur Nyenengke’ atau yang berarti baik dan menyenangkan. Harapanya, Pilgub dan Pilkada serentak 2018 menjadi saat yang menggembirakan bagi seluruh masyarakat Jawa Tengah.

“Karena masyarakat telah diberikan wewenang sebagai hakim untuk secara merdeka memilih dan memutuskan Pimpinan Jawa Tengah untuk lima tahun yang akan datang,” jelasnya.

Dia mengatakan pemilihan dan penetapan maskot Pilgub Jateng 2018 itu berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Jateng Nomor 3/PP.02.3-Kpt/Prov/VII/2017.

“Dalam penyelenggaraan Pilgub Jateng diperlukan sebuah maskot sebagai media guna mempromosikan, menyemarakkan, dan memberi semangat bagi pelaksanaannya,” pungkasnya.

Editor : Ali Muntoha

600 Ton Beras di Gudang Bulog Randugarut Dikorupsi, Kejati : Pemerintah Rugi Rp 6 Miliar

Sejumlah pekerja tengah beraktivitas di Gudang Bulog. Kejati Jateng tengah menyelidiki dugaan korupsi beras di gudang Bulog Subdivre I Randugarut. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Semarang – Dugaan kasus korupsi pengadaan beras di gudang Bulog Subdivre I Cabang Randugarut, Mangkang, Kota Semarang, tengah diselidiki Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah. Tak tanggung-tanggung. sekitar enam ton beras di gudang Bulog raib diduga dikorupsi oleh oknum pegawai.

Kerugian negara yang ditimbulkan akibat kasus ini pun ditaksir mencapai Rp 6 miliar. Asisten Intelijen Kejati Jateng Jacob Hendrik Pattipeilohy mengatakan, saat ini pihaknya tengah memperdalam penyelidikan di gudang Bulog tersebut.

“Diprediksi kerugian Rp 6 Miliar lebih dan sedang diselidiki oleh tim penyidik kami di lapangan,” katanya dikutip Metrojateng.com, Selasa (22/8/2017).

Sementara menurut Kasipenkum Kejati Jateng Sugeng Riyadi, pihaknya memperkirakan ada 600 ton beras yang raib dari gudang. Oknum pegawai Bulog ditengarai melakukan korupsi itu dengan memproses pemindahan beras dari dalam ke luar gudang.

Saat ini, Kejati Jateng telah memeriksan lima saksi. Keterangan para saksi sangat dibutuhkan karena dianggap mengetahui persoalan yang terjadi.

“Keterangan para saksi masih dikaji dan penyidik masih mencari titik terang siapa yang bertanggungjawab atas dugaan penyimpangan tersebut,” ujarnya.

Penyelidikan dugaan kasus korupsi beras tersebut menurut dia, merupakan tindaklanjut dari laporan masyarakat. Informasi yang diterima menyebut jika praktik korupsi beras itu terjadi sejak Juni 2016 hingga 2017.

”Artinya sudah terjadi setahun terakhir. Dugaannya bekerja sama dengan pihak luar, mengambil beras yang ada di stapel. Di gudang itu kan ada pekerja dari luar yang bantu bongkar dan menata beras di stapel,” terangnya.

Modusnya yakni membuat gorong-gorong di staple, sehingga terkesan tumpukan beras penuh. “Kalau dilihat sepertinya tumpukannya tinggi, padahal itu dalamnya kosong,” pungkasnya.

Editor : Ali Muntoha