MAJT Siapkan Akses Jalan Khusus untuk Jemaah Salat Idul Adha

Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT) membuka akses jalan sementara untuk mempermudah jemaah salat Idul Adha. (dokumen)

MuriaNewsCom, Semarang – Pengurus Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT) bakal menyiapkan akses jalan khusus, untuk memberi kenyamanan jemaah salat Idul Adha, Jumat (1/9/2017) besok. Akses masuk dari Jalan Jolotundo Semarang, akan dibuka sementara untuk menghindari penumpukan kendaraan.

Wakil Sekretaris II Dewan Pengurus Pengelola (DPP) MAJT H Istajib AS mengatakan, akses khusus ini dibuka untuk jemaah dari arah Jalan Kartini, atau sebelah selatan MAJT. Jalan masuk sementara ini hanya dibuka untuk kendaraan kecil seperti motor dan mobil ukuran kecil.

”Jemaah yang datang dari arah Jalan Arteri Soekarno–Hatta bisa masuk melalui pintu sebelah utara atau pintu masuk relokasi Pasar Johar.Sementara kendaraan besar seperti bus tetap harus lewat gerbang utama dari Jalan Gajah,” katanya, Kamis (31/8/2017).

Ia menyatakan, salat Idul Adha di MAJT akan diimami KH Zaenuri Ahmad AH dan mengundang Rektor Universitas Diponegoro Prof Dr Yos Johan Utama SH Mhum sebagai khotib. Wakil Gubernur Jateng Heru Sudjatmoko juga dijadwalkan salat di masjid ini.

”Kami telah melakukan banyak perbaikan dan persiapan mulai dari pembangunan jalan baru jolotundo, pengecatan ulang masjid dan perbaikan payung elektrik,” ujarnya.

Menurutnya, setelah salat id tidak langsung dilakukan pemotongan dan pembagian daging kurban. Pemotongan dan pembagian daging baru akan dilakukan keesokan harinya yakni pada Sabtu (2/9/2017).

Ketua Panitia Idul Adha MAJT, KH Darodji menyatakan, pihaknya telah menerima hewan kurban enam ekor sapi yang berasal dari Keluarga Presiden RI, Wakil Gubernur Jawa Tengah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah, Universitas Dian Nuswantoro, LAZ Masjid Al Azhar Jakarta, dan pengusaha dari Jepara.

Juga ada delapan ekor dari Pangdam IV/ Diponegoro Mayjen TNI Tatang Sulaiman, PT Mega Cipta Sentra Persada, Anggrek Katering, BPBD Provinsi Jawa Tengah, Rektor Unnes  Prof Fathur Rokhman, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jawa Tengah serta beberapa perorangan,” terangnya.

Editor : Ali Muntoha

Wow…Ternyata Bibit Waluyo Masih Diharapkan jadi Gubernur Jateng

Mantan Gubernur Jateng Bibit Waluyo menunjukkan piala penghargaan saat masih menjabat sebagai gubernur. (dokumen)

MuriaNewsCom, Semarang – Data cukup mengejutkan muncul dari survei yang digelar PDI Perjuangan terkait Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Jateng 2018.

Nama mantan Gubernur Jateng Bibit Waluyo masuk dalam hasil survei dan mendapatkan hasil tertinggi kedua setelah gubernur petahana Ganjar Pranowo.

Meskipun selisih elektabilitas antara Ganjar dengan Bibit Waluyo cukup lebar. Namun ini membuktikan jika ada warga Jateng yang masih menginginkan Bibit Waluyo kembali memimpin provinsi ini sebagai gubernur.

Tingkat elektabilitas tertinggi berdasar survei PDIP yakni Ganjar Pranowo sebesar 46,1 persen. Urutan kedua yakni Bibit Waluyo dengan angka hanya 7 persen.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Jateng, Bambang Wuryanto menyebut, meski petahana masih menduduki posisi elektabilitas paling tinggi, tidak menutup kemungkinan calon lain bisa menyalip. Semua tergantung pergerakan mereka di lapangan untuk mengejar elektabilitas.

“Dulu Bibit Waluyo (pada Pilgub Jateng 2013) elektabilitasnya 62 persen saat Ganjar hanya satu digit. Semua bisa dilompati tergantung pergerakan di lapangan,” katanya.

Ia pun mempersilahkan seluruh bakal calon yang mendaftar di PDIP untuk berlomba-lomba meningkatkan elektabilitas. Terlebih masih ada cukup waktu untuk mengenalkan diri kepada masyarakat Jateng.

“Silakan meningkatkan elektabilitasnya. Semuanya masih satu digit (di bawah 10%). Tertinggi ke-dua Bibit Waluyo, itu pun cuma 7 persen,” ujarnya.

Lelaki yang akrab disapa Bambang Pacul tersebut mengaku masih membuka kran komunikasi dengan partai lain untuk berkoalisi.

Baca : Hanya 5 Orang Nyalon Gubernur Lewat PDIP, Takut Sama Ganjar?

Hanya saja, jika parpol lain meminta posisi calon wakil, maka komunikasi harus dialamatkan ke DPP PDIP. Karena menurutnya, seluruh keputusan soal pilgub menjadi kewenangan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri.

”Kalau hanya dengan DPD tidak akan membuahkan hasil. Terlebih, rekomendasi yang biasa turun dari PDIP sepaket gubernur serta wakilnya,” terangnya.

Survei tentang elektabilitas ini nantinya yang akan menjadi salah satu dasar DPP PDIP untuk menentukan siapa pasangan yang bakal diusung.

Sementara itu, meski masuk dalam survei PDIP, namun hingga kini belum ada kabar kepastian Bibit Waluyo akan kembali mencalonkan diri.

Pada Pilgub Jateng 2013 lalu, Bibit Waluyo yang berpasangan dengan Sudijono Sastroatmodjo (mantan rektor Unnes) kalah telak oleh pasngan Ganjar-Heru Sudjatmoko dengan perolehan 48,82 persen.

Editor : Ali Muntoha

Kapok, Golkar Tak Bakal Usung Wali Kota Tegal yang Kena OTT KPK

Wali Kota Tegal Siti Masitha saat membuka sebuah acara beberapa waktu lalu. (Foto : tegalkota.go.id)

MuriaNewsCom, Semarang – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Wali Kota Tegal Siti Masitha Soeparno, terkait dugaan suap dana kesehatan pembangunan fisik ICU di ICU RSUD Kardinah, Selasa (29/8/2017). Penangkapan ini membuat banyak pihak kecewa dan prihatin.

Kekecewaan juga muncul dari Partai Golkar sebagai partai yang mengusungnya dalam pilkada lalu. Ketua Pelaksana Harian DPD I Partai Golkar Jateng, Iqbal Wibisono bahkan memastikan, tak akan mengusung lagi Siti Masitha dalam pilkada mendatang.

Meskipun Siti Mashita sebelumnya sudah mendaftar sebagai calon Walikota Tegal bersama Amir Mirza, yang digadang yang akan menjadi wakilnya. Mashita meninggalkan Nursholeh alias Kang Nur yang notabennya satu partai.

“Kalau ini menjadi perkara hukum, pasti Partai Golkar tidak akan mengusung lagi. Tidak mungkin,” katanya pada wartawan.

Ia menyatakan, Golkar akan mencari calon yang baik, bersih, dan calon yang bisa memajukan Kota Tegal. Dan pasti mencalonkan orang yang tidak bermasalah.

Iqbal mengaku sangat prihatin terhadap kasus yang menimpa Mashita. Ia mengaku menyesalkan operasi tangkap tangan (OTT) yang terjadi jika benar Mashita melakukan tindakan yang tidak sesuai hukum. “Kita akan menghormati proses hukum yang ada,” tandasnya.

Perkara apakah Mashita akan diberikan bantuan hukum atau tidak dari partai yang menaunginya, Iqbal akan melihat dahulu duduk perkara tersebut. “Yang pasti harus mengedepankan praduga tak bersalah,” timpalnya.

Baca : Wali Kota Tegal Ditangkap KPK Terkait Suap Proyek Pembangunan ICU Rumah Sakit

Sebelumnya diberitakan, penangkapan Wali Kota Tegal Siti Masitha Soeparno dilakukan oleh lima petugas KPK di rumah dinas wali kota Kompleks Balai Kota Jalan Ki Gede Sebayu, Kelurahan Mangkukusuman, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, pada Selasa (29/8) pukul 18.00 WIB.

Petugas KPK kemudian membawa Wali Kota Tegal Siti Masitha Soeparno ke Jakarta guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut terkait dengan kasus dugaan pembangunan fisik ruang ICU RSUD Kardinah. KPK juga telah menyegel ruang kerja Wali Kota Tegal Siti Masitha Soeparno.

Editor : Ali Muntoha

Sapi Pemakan Sampah Bisa Dikonsumsi, Tapi Penuhi Dulu Syarat Ini

Puluhan ekor sapi sedang makan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah di Desa Ngembak, Kecamatan Purwodadi. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Semarang – Masyarakat diimbau unutk berhati-hati dalam memilih sapi yang akan digunakan untuk hewan kurban. Terutama jika sapi tersebut digembalakan di tempat pembuangan akhir (TPA) sampah, seperti di TPA Jatibarang Semarang, ataupun TPA Desa Ngembak, Purwodadi, Grobogan.

Sapi-sapi pemakan sampah itu dianggap membahayakan jika dagingnya dikonsumsi manusia. Ini disebabkan banyaknya kandungan kimia maupun bakteri yang masuk ke dalam daging sapi.

Di dalam tubuh sapi pemakan sampah terdapat unsure bahan kimia seperti timbal. Selain itu juga terdapat bakteri e-coli dan cacing di dalam organ dalam sapi tersebut.

Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang memastikan sudah melarang peternak di TPA Jatibarang menjual sapi-sapinya untuk keperluan kurban.

Kepala UPTD TPA Jati Barang, Kota Semarang, Wahyu Heriawan juga menjamin jika ribuan sapi yang setiap harinya memakan sampah tersebut tidak diperjualbelikan sebagai hewan kurban.  Pihaknya telah melakukan edukasi kepada warga pemilik sapi, dan akan melakukan pengawasan secara ketat.

 “Untuk hewan kurban sapi di TPA Jati Barang tidak keluar untuk kurban.Saya jamin sapi tidak untuk keluar (dijual untuk kurban),” katanya.

Menurut dia, sapi-sapi yang mencari makan di TPA bisa dikonsumsi. Hanya saja diperlukan penanganan yang cukup lama. Di antaranya sapi tersebut harus dikarantina terlebih dulu selama tiga bulan, dengan memberikannya dedaunan dan vitamin.

Karantina dilakukan untuk menetralisir partikel-partikel kimia yang ada di dalam tubuh sapi, sehingga aman untuk dikonsumsi.

Ia menyatakan, ke depan pemerintah juga menyiapkan langkah supaya sapi-sapi tersebut layak dikonsumsi.

“Ke depan programnya Pak Walikota melalui Dinas Kebersihan Pertamanan, untuk sapi di TPA Jati barang akan diisolasi dan nanti makannya tidak campur. Namun murni sampah dari pasar karena sampah dari pasar banyak sayur dan buah,” tambahnya.

Editor : Ali Muntoha

Kecelakan KA Tewaskan Sekeluarga di Kendal, Pemerintah Harus Ikut Tanggung Jawab

Kondisi bangkai mobil yang ditabrak KA Kaligung di Desa Gebang, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal. (tribratanews)

MuriaNewsCom, Semarang – Kasus kecelakaan kereta api (KA) di Kabupaten Kendal, hingga menewaskan sekeluarga berisi lima orang, mendapat sorotan banyak pihak. Terlebih kasus ini menambah insiden yang terjadi di perlintasan sebidang yang ada di Jawa Tengah.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Jateng Hadi Santoso mengatakan, pemerintah harus bertanggungjawab atas insiden-insiden seperti ini. Menurutnya, pemerintah bertanggung jawab untuk mencari jalan keluar mengenai perlintasan sebidang ini.

“Banyak kasus tabrakan, tahun ini saja, pada 13 Juni lalu mengakibatkan 2 orang meninggal. Kemudian di Grobogan 20 Mei lalu 4 meninggal, terbaru di Kendal kemarin 5 meninggal dunia. Bahkan tepat setahun yang lalu Kepala Ombusmen perwakilan Jateng menjadi korban, harusnya ini jadi perhatian pemerintah,” kata Hadi, Senin (21/8/2017).

Menurutnya, pemerintah harus mengambil langkah tegas mengenai perlintasan sebidang. Jika mampu, perlu dibangun fly over atau underpass di perlintasan sebidang. Namun jika tidak mampu dengan alasan pendanaan, maka perlintasan sebidang, terlebih yang liar tanpa palang pintu harus ditutup.

“Atau minimal batasi agar tidak bisa dilewati kendaraaan roda empat. PT KAI harusnya lebih pro aktif untuk mematok jalan-jalan ilegal,”ujarnya.

Lebih lanjut, Hadi menuturkan bahwa banyak perlintasan sebidang di Jateng yang memiliki tingkat kerawanan cukup tinggi. Data dari Dinas Perhubungan Jateng, ada 1.303 perlintasan sebidang.

Selain itu, di Jateng juga ada 1.091 perlintasan KA yang tidak dijaga dam 991 perlintasan tak berpalang pintu.

Ia menuding, pemerintah terkesan melempar tanggung jawab atas banyaknya kasus kecelakaan di perlintasan sebidang ini.

Sebab, dengan UU Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian dianggap oleh pemda kewajiban pengamanan kereta pun menjadi tanggung jawab PT KAI dengan segala keistimewaan hak bagi kereta.

“Namun PT KAI juga menganggap pengamanan perlintasan sebidang menjadi kewajiban pemda. Ini karena UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda, menyesuaikan halan yang melewati perlintasan sebidang. Jika jalan nasional kewajiban pemerintah pusat, jika Jalan provinsi kewajiban pemprov. Saling lempar ini menyebabkan semakin menjamurnya perlintasan sebidang ilegal,” terangnya.

Yang menjadi masalah, kata Hadi, kecelakaan sebagian terjadi di non palang, artinya di perlintasan ilegal sehingga rakyat yang Jadi korban.

“Solusi tegas, pemda harus dikasih tenggat waktu sampai kapan perlintasan legal itu boleh beroperasi. Yang ilegal harus ditutup atau dibatasi yang sudah permanen jalannya, jadi kewajiban pemkab/kota yang belum permanen kewajiban PT KAI,”pungkasnya.

Baca juga : Polisi masih Periksa Kasus Kecelakaan KA di Kendal yang Tewaskan 5 Orang

Diberitakan, kecelakaan maut terjadi di Gemuh, Kabupaten Kendal, Minggu (20/8/2017). Kecelakaan melibatkan sebuah mobil berwarna hitam Avanza B 998 RS dan Kereta Api (KA) Kaligung di perlintasan tanpa palang pintu km 32+4/5, di Jalan Gebang Selatan, Kecamatan Gemuh.

Seketika, lima orang penumpang mobil meninggal dunia di tempat kejadian.  Seluruth korban dilarikan ke RSI Muhammadiyah Kendal.

Para korban adalah Muhammad Thamrin (63), Lina Retnowati (32), Nabila Jaquin (13), Muhammad Paris Ramadhan (2 ) dan Renan (8 bulan). Mereka satu keluarga. Sekeluarga itu baru pindah ke Kendal pada awal Ramadan 2017. Semula keluarga tersebut tinggal di Kalideres Jakarta Barat.

Editor : Ali Muntoha

Siswi SMP 4 Demak yang Lumpuh Setelah Imunisasi Sudah Bisa Gerakkan Kaki

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menjenguk Niken Angelia, siswi SMP yang lumpuh setelah menjalani imunisasi campak rubella. (Istimewa)

MuriaNewsCom, Semarang – Setelah tiga hari mendapat perawatan di RSUP dr Kariadi Semarang, Niken Angelia, siswi SMP di Demak, yang lumpuh setelah imunisasi campak rubella, Jumat (18/8/2017) dijenguk Gubernur Jateng Ganjar Pranowo.

Saat mengetahui orang nomor satu di Jateng masuk ke ruang bangsal untuk menjenguknya, Niken terlihat langsung tersenyum. Ganjar dan Niken tampak berbincang-bincang.

Ibu Niken, Yuli Suryaningsih mengatakan, kondisi niken mulai membaik. Walaupun hingga saat ini pinggulnya belum kuat menopang, sehingga belum bisa duduk.

“Belum bisa duduk, masih sakit. Alhamdulillah sudah ada perkembangan. Makan sudah banyak,” kata Yuli kepada Ganjar.

Kemajuan kondisi Niken ditunjukkan gadis itu sendiri dengan mulai menggerakkan dan menggoyangkan kakinya. “Oh sudah bisa gerak, Alhamdulillah,” kata Ganjar saat melihat kaki Niken bisa digerakkan.

Mantan Anggota DPR RI ini mengapresiasi pihak rumah sakit yang melakukan penanganan dengan intensif terhadap Niken. Ia berharap masyarakat tidak langsung menghakimi musibah yang dialami Niken berhubungan dengan imunisasi yang dilakukannya.

“Dokter mendalami intens sampai tungkai sudah bisa digerakkan. Ini ditangani baik. Jangan sampai kemudian orang buat judgment itu karena imunisasi. Tidak ada, (kelumpuhan Niken) itu bawaan sebelumnya, maka kita rawat,” ujarnya.

Konsultan Spesialis Anak RSUP dr Kariadi Semarang, dr Wistiani juga mengatakan kejadian yang menimpa Niken bukan disebabkan karena vaksin, melainkan sakit bawaan. Pihak rumah sakit sudah melakukan penelusuran termasuk menerjunkan tim ke tempat Niken imunisasi di Kabupaten Demak.

“Ketika dilakukan penelusuran, ternyata terbukti tidak ada hubungan kelemahan tungkai dengan imunisasi. Anak ini memang ada kelemahan kedua tungkai sejak kecil,” terang Wistiani.

Wistiani meminta untuk pasien yang memiliki penyakit bawaan atau sedang sakit, sebaiknya disampaikan kepada dokter sebelum imunisasi.

“Kalau mau diimunisai, anak kondisi sehat tidak demam. Kalau ada hal-hal yang membuat ibu cemas, tanyakan ke dokter. Misal punya penyakit kronis, bisa diberitahukan ke petugas atau konsultasi dulu,” terang Wistiani.

Sebelumnya diberitakan, badan bagian bahwah Niken lemas tidak bisa digerakkan setelah imunisasi MR di sekolahannya. Niken sempat ditangani rumah sakit di dekat tempat tinggalnya hingga akhirnya dirujuk ke Semarang.

Editor : Ali Muntoha