Ganjar Diminta Fokus Turunkan Kemiskinan

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Semarang – Kalangan DPRD Jawa Tengah mendesak Gubernur Jateng Ganjar Pranowo fokus pada penutunan kemiskinan di tahun terakhir kepemimpinanya. Pasalnya, angka kemiskinan di provinsi ini masih cukup tinggi, bahkan melebihi angka nasional.

Ketua DPRD Jateng Rukma Setyabudi mengatakan, pemprov harus membuat program yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat kecil. Namun menurutnya, fokus ini tak menjadikan kepentingan pembangunan lain menjadi dikesampingkan.

“Selama ini pembangunan infrastruktur memang diharapkan membantu meningkatkan kesejahteraan dan memutar roda perekonomian. Namun faktanya angka kemiskinan masih tetap tinggi,” ujar politisi PDIP ini.

Per Maret 2017 angka kemiskinan di Jateng masih 13,01 persen (4.450.072.000 jiwa), masih di atas target sebesar 10,40 perse.

Rukma berharap angka kemiskinan bisa ditekan menjadi single digit. Rukma mencontohkan, pemprov bisa membantu memberi stimulant bagi para pelaku UMKM. Sebab selama ini para pedagang kecil belum bisa lepas dari rentenir. Mereka merasa terbantu rentenir meski menerapkan bunga yang tinggi.

“Mengapa pedagang lebih suka dengan bank plecit, karena lebuh mudah, petugas banknya mau turun nemuin masyarakat kecil.s ektor ini bisa dimasuki perbankan maupun Jamkrida, bila masyarakat mengajukan kredit, harus dipermudah,” katanya kepada wartawan, Selasa (29/8/2017).

Dia menambahkan, para pedagang kecil yang mengajukan kredit hendaknya dipermudah prosesnya. Jangan sampai mereka takut masuk bank.

Sementara itu, Ganjar Pranowo juga mengaku belum puas dengan penurunan angka kemiskinan di Jateng. Meski penurunanya tergolong signifikan dibanding provinsi lain, namun menurutnya masih bisa dimaksimalkan lagi.

Kuncinya adalah menurut dia, adanya ”keroyokan” dalam menanganinya dan dilakukan secara serius.

“Sebenarnya kalau kita ‘keroyok’ benar-benar bisa lebih tinggi lagi lho. Kayaknya begitu. Maka kemudian menurut saya, lho kok anjloke sithik-sithik. Padahal saya butuh anjloke rada banyak,” kata Ganjar.

Editor : Ali Muntoha

PRPP dan Maerokoco Hanya ‘Begitu-begitu’ Saja, Begini Reaksi Dewan

Wahana bianglala menjadi ikon PRPP, yang beroperasi saat pagelaran Jateng Fair berlangsung. (dokumen)

MuriaNewsCom, Semarang – Kompleks Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan (PRPP) Jawa Tengah yang di dalamnya juga mencakup Maerokoco, dinilai mempunyai potensi besar sebagai tempat wisata unggulan. Hanya saja, perkembangan PRPP dinilai hanya jalan di tempat, sehingga menjadikan kawasan tersebut tak menarik.

Padahal jika digarap dengan serius, PRPP bisa menjadi sumber pendapatan yang cukup besar bagi Pemprov Jateng. Ketua Komisi C DPRD Jateng Asfirla Harisanto mengatakan, pihaknya telah mendesak Pemprov Jateng dan manajamen PRPP untuk mengoptimalkan kawasan itu.

Yakni dengan mempercantik dan menambah wahana yang ada. Politisi PDI Perjuangan ini menyebut, kondisi PRPP saat ini yang kurang menarik, menjadikan potensi besar PAD menjadi tak maksimal.

“Kurang variatifnya wahana yang ada, menjadikan sepi pengunjung. Padahal lokasinya strategis dan luas. Ini harus ada pembenahan dan inovasi, sehingga bisa menarik pengunjung dan menjadi ikon pariwisata Jateng,” katanya.

Ia juga menyoroti keberadaan Maerokoco yang berisi miniatur rumah adat di Jawa Tengah. Karena, pemerintah kabupaten/kota juga tidak bisa mewawat, sehingga keberadaan rumah adat tersebut terabaikan.

Bahkan, banyak rumah adat yang kondisinya rusak parah dan justru bisa merusak keindahan PRPP. “Kalau kami inginya bisa diubah menjadi resort area, bisa tetap menggunakan rumah adat. Manfaatnya akan jauh lebih banyak dan bisa menambah pemasukan,” ujarnya.

Bogi-begitu sapaan akrabnya-meminta agar Pemprov terus melakukan inovasi untuk mempercantik kawasan PRPP. Misalnya dengan menambah wahana baru dan membangun bisnis rumah makan.  Jelas itu sangat bagus, karena lokasinya yang sangat luas dan berada di dekat perlintasan jalanan yang melintas di Jateng.

“Jika digarap dengan bagus bisa menjadi ikon baru di Jateng dan bisa meningkatkan pendapatan yang potensial,” tegasnya.

Sebenarnya, kawasan PRPP sudah mulai berbenah. Bahkan, dalam kunjungan sudah mulai meningkat. Dari laporan yang diterima, setiap weekend setidaknya sekitar 3000-4000 pengunjung yang datang ke kawasan tersebut. Meski begitu, dari segi pendapatan masih belum banyak memberikan kontribusi.

“Dari laporan yang kami terima sebenarnya sudah ada keuntungan misalnya di tahun 2016 ada sebesar Rp 800 juta, tetapi memang masih digunakan untuk menambal kebutuhan kerugian di tahun sebelumnya,” tambahnya.

Editor : Ali Muntoha

Nelayan Jateng Diserang di Mimika, DPRD : Jangan Melaut Dulu

Ilustrasi kapal nelayan Jateng. DPRD Jateng meminta agar nelayan Jateng sementara tak melaut di Perairan Mimika, Papua. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Semarang – Bentrok antara nelayan asal Jawa Tengah dan nelayan lokal di Mimika, Papua, 9 Agustus 2017 lalu membuat para nelayan masih mengalami trauma. Sebanyak 126 nelayan dari provinsi ini harus dipulangkan menggunakan pesawat Hercules milik TNI, pascakejadian tersebut.

Kalangan DPRD Jawa Tengah mengaku sangat prihatin. Anggota Komisi B DPRD Jateng Mifta Riza, yang sempat datang ke Mimika untuk memediasi kasus tersebut, meminta nelayan dari Jateng untuk sementara tidak menangkap ikan di perairan sekitar Mimika, Papua, untuk menghindari memanasnya suasana.

“Saya minta mereka tidak kembali lagi ke Mimika untuk sementara waktu sampai situasinya benar benar kondusif,” katanya kepada wartawan, kemarin.

Nelayan Jawa Tengah yang bekerja di Mimika jumlahnya sekitar 400 orang. Mereka berasal dari Kendal, Brebes, Tegal, Pemalang, Demak, maupun Kota Semarang.

Mereka kebanyakan bekerja sebagai ABK kepada pengusaha kapal setempat. Selain itu ada juga nelayan yang membawa kapal sendiri dan menangkap ikan di Mimika.

“Ada satu faktor yang juga menjadi penyebab terjadinya konflik, yaitu masalah kecemburuan sosial. Nelayan asal Jateng rajin-rajin, sehingga ikan hasil tangkapannya banyak dan besar-besar. Sementara nelayan setempat hasilnya tidak sebanyak nelayan kita,” ujarnya.

Hal ini bisa terjadi, lanjut Politisi Gerindra ini, karena etos kerja Nelayan Jateng sangat bagus, mau kerja keras dan juga didukung dengan alat tangkap yang lebih baik dibanding Nelayan setempat.

“Kecemburuan tersebut diperparah dengan adanya provokasi dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Sehingga terjadi perusakan tempat tinggal nelayan Jateng dan perampasan terhadap harta benda mereka,” jelasnya.

Mifta Reza yang pada waktu itu melakukan mediasi bersama Anggota Komisi B Riyono di Mimika menambahkan, dari mediasi yang dilakukan, nelayan Mimika akhirnya sepakat minta dilakukan transfer teknologi dan pembelajaran cara penangkapan ikan kepada nelayan Jateng.

“Saya minta Dinas Kelautan dan Perikanan Jateng memfasilitasi transfer teknologi ini dan mengkondisikan agar situasi disana benar benar kondusif dan nelayan yang dipulangkan bisa kembali melaut di Mimika,” terangnya.

Senada dengan Reza, Bupati Kendal Mirna Annisa mengatakan, sebelum kembali ke Mimika lagi, komunikasi dengan pemerintah daerah setempat akan dilakukan guna memastikan situasinya kondusif dan peristiwa serupa tidak terulang lagi. Dari 126 nelayan yang dipulangkan dari Mimika, 87 di antaranya merupakan warga Kendal.

“Komunikasi dengan pemerintah daerah setempat menjadi kewenangan Pemprov Jateng dengan Papua. Saya akan dorong komunikasi tersebut,” katanya dikutip dari Beritajateng.net.

Editor : Ali Muntoha

Sering Hadiri Kawinan, Ketua DPRD Jateng Anggap Wajar Tunjangannya Naik

Rukma Setyabudi, Ketua DPRD Jateng. (DPRD Jateng)

MuriaNewsCom, Semarang – Dikeluarkannya Peraturan Presiden (PP) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Hak Administratif Anggota DPRD membuat seluruh anggota dewan di Indonesia tersenyum gembira. Pasalnya, dengan dikeluarkanya aturan itu, tunjangan para wakil rakyat itu menjadi bertambah.

Meski selama ini kinerja anggota dewan masing sering menjadi sorotan, namun menurut Ketua DPRD Jawa Tengah Rukma Setyabudi, peningkatan tunjangan untuk anggota dewan ini merupakan hal yang wajar.

Ini dikarenakan kebutuhan yang dikeluarkan anggota dewan juga cukup besar. Ia mencontohkan, tiap anggota dewan kerap mendapat undangan resepsi penikahan, penawaran pasang iklan di media massa, pengajuan proposoal bantuan hingga hingga keluhan dari masyarakat.

Sehingga gaji dan tunjangan banyak yang digunakan untuk memenuhi hal-hal tersebut. Hal ini menurutnya beda dengan pegawai negeri yang gajinya bisa utuh.

“PNS dengan gaji Rp 10 juta pulang rumah masih utuh. Tapi, buat kami yang duduk di kursi legislator enggak bisa kayak gitu dong. Kita mungkin Rp 50 juta. Karena kan dalam sebulan kira-kira diundang 20 resepsi nikah, khitanan, lahiran dan sejenisnya,” katanya dikutip dari Metrojateng.com, Rabu (23/8/2017).

Politisi PDIP ini merinci,  rata-rata setiap datang ke undangan masyarakat, ia harus nyumbang Rp 500 Ribu. “Kalau sudah kenal paling tidak Rp 1 Juta. Tinggal kalikan saja dengan 20 undangan. Maka wajar kalau kita dapat kenaikan tunjangan. Mungkin idealnya tunjangannya naik lebih dari Rp 10 Juta,” akunya

Sehingga menurut dia, sudah cukup wajar jika tunjangan dewan dinaikkan. Ia menyebut bahwa realisasi kenaikan tunjangan bakal berlaku efektif sejak APBD Perubahan disahkan pada Septemper 2017.

“Ini suatu sangat positif. Saya senang sekali. Dengan tunjangan bagus, gaji lebih mantap, kita merasa lebih cukup,” terangnya.

Sementara itu, Dirjen Otda Kemendagri Sumarsono mengatakan dengan ditekennya PP tersebut jenis dan nominal tunjangan bagi anggota DPRD bertambah. Menurutnya, penambahan itu akan membuat anggota DPRD lebih nyaman.

“Yang paling ada perubahan adalah tunjangan alat kelengkapan. Ini juga ada perubahan. Ada juga sistem penanggungjawaban biaya operasional Dewan itu dulu kan at cost, sekarang 20% at cost. Jadi sekarang lebih nyaman,” terangnya dikutip dari Detik.com.

Fasilitas bagi anggota DPRD juga ditambah, dari rumah jabatan, rumah dinas, hingga kendaraan dinas. Bahkan bila pimpinan DPRD tidak memakai kendaraan dinas, mereka akan mendapat uang transportasi.

Anggota DPRD juga mendapat tunjangan komunikasi yang dibagi menjadi 3 kategori. Kategori tinggi mendapat tunjangan komunikasi 7 kali uang representasi, kategori sedang mendapat 6 kali uang representasi, dan kategori rendah mendapat 5 kali uang representasi.

Editor : Ali Muntoha