Pemkab Blora Jangan Tolak Sektor Migas

 

BAGI-HASIL-MIGAS

 

 

MuriaNewsCom, Blora –Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Blora Samgautama Karnajaya menyampaikan beberapa waktu lalu, bahwa Blora sudah saatnya bangkit dan tidak mengandalkan sektor migas. Pasalnya, sampai saat ini sektor tersebut masih belum bisa jadi primadona bagi daerah.

Di sisi lain, tenaga ahli Komisi VII DPR RI Seno Margo Utomo mengatakan, apa yang disampaikan kepala Bappeda itu tidak sejalan dengan tujuan Pemkab Blora itu sendiri.

”Yang mana sampai saat ini masih mengupayakan pendapatan dari sektor minyak dan gas bumi (migas). Namun, saya melihat bahwa upaya pemkab sendiri juga masih belum bisa dikatakan optimal,” jelasnya, Sabtu (30/4/2016).

Seno mengatakan, jika pemkab sampai ada yang melupakan sektor migas, itu adalah hal yang keliru. Karena upaya pemkab sendiri untuk mencukupi kebutuhannya, juga belum bisa dikatakan maksimal.

Menurut mantan anggota DPRD Blora itu, Blora jangan sampai putus semangat dalam mengupayakan dana bagi hasil (DBH) migas. ”Dalam hal ini harus diperjuangkan bersama-sama dengan daerah lain, yang sama-sama tergabung dalam ADPM (Asosiasi Daerah Penghasil Minyak),” ujarnya.

Karena itulah, Seno menganggap bahwa sektor migas masihlah sektor yang bisa diperhitungkan. Sehingga pemkab tidak semestinya kemudian melepaskan pendapatan dari sektor ini begitu saja.

Editor: Merie

 

Ini Lho, Wilayah di Jepara yang Belum Teraliri Listrik

listrik maneh (e)

Petugas PLN sedang memperbaiki jaringan listrik mereka. Sejauh ini masih banyak warga di Jepara yang belum teraliri listrik. MuriaNesCom (Wahyu KZ)

 

 

MuriaNewsCom, Jepara – Keberadaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tanjung Jati B di Jepara, tak menjamin semua wilayah di Kabupaten Jepara dapat teraliri listrik secara maksimal. Selain listrik sering byarpet, juga masih ada puluhan rumah atau kepala keluarga (KK) yang belum teraliri listrik.

Kepala Dinas Bina Marga Pengairan dan ESDM Jepara Budiarto melalui Kabid ESDM Ngadimin menjelaskan, wilayah yang warganya belum mendapatkan aliran, semuanya tersebar di wilayah Jepara.

Selain di wilayah terpencil, juga di wilayah yang cenderung dekat dengan jaringan transmisi. Ini berlaku bagi wilayah pemukiman yang baru dibangun. ”Ada banyak. Selain Karimunjawa, di daratan Jepara masih ada yang belum teraliri listrik,” kata Ngadimin, Sabtu (30/4/2016).

Menurutnya, belum teralirinya listrik di sejumlah wilayah di Jepara memang menjadi salah satu masalah klasik dan belum mendapatkan solusi karena membutuhkan anggaran besar.

Pada tahun sebelumnya, sejumlah pedukuhan yang belum bisa terjangkau PLN. Di antaranya Dukuh Celong sebanyak 24 kepala keluarga (KK) dan Dukuh Njabung sebanyak 42 KK.

Warga dua pedukuhan yang ada di Desa Tanjung, Kecamatan Pakis Aji, Kabupaten Jepara, ini bisa menikmati listrik dengan menyambung kabel dari dukuh terdekat, yang jaraknya sekitar 1 kilometer.

Sementara di Desa Plajan, Kecamatan Pakis Aji, masih terdapat empat dukuh yang belum teraliri jaringan listrik. Yakni Dukuh Johan (23 KK), Dukuh Kenanom (30 KK), Dukuh Gotean Warak (20 KK), dan Dukuh Petir (16 KK). Selain itu, pedukuhan di Desa Bungu, Kecamatan Mayong, dan lain sebagainya juga belum menikmati istrik.

Dia menambahkan, ratusan KK tersebut bukan berarti tak mendapat penerangan lampu listrik sama sekali. Hanya saja memang tidak memiliki jaringan sendiri. Mereka menyambungkan kabel di rumah warga yang terdekat.

”Istilahnya, mereka numpang. Untuk yang benar-benar tak mendapatkan aliran listrik, kami belum tahu,” imbuhnya.

Editor: Merie

 

Duh, Masih Ada Warga Jepara yang Belum Teraliri Listrik

listrik tidak ada (e)

Di Kabupaten Jepara ternyata belum seluruh warganya bisa menikmati aliran listrik sendiri. MuriaNewsCom (Wahyu KZ)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Kabupaten Jepara boleh dibilang selalu bermasalah dengan masalah listrik untuk warganya. Selain sering padam karena alasan yang tidak jelas, ternyata masih banyak warga Jepara yang belum teraliri listrik.

Kepala Dinas Bina Marga Pengairan dan ESDM Jepara Budiarto melalui Kabid ESDM Ngadimin mengatakan, sebanyak 82 persen dari jumlah kepala keluarga (KK) di Jepara sudah teraliri listrik. Sedangkan sisanya sekitar 18 persen, belum menikmatinya.

”Itu data yang kami miliki. Sedangkan dari PLN sendiri memiliki data yang sedikit berbeda. Yakni 74 persen yang sudah teraliri listrik, dan sisanya 26 persen belum,” kata Ngadimin kepada MuriaNewsCom, Sabtu (30/4/2016).

Menurut dia, jumlah KK di Kabupaten Jepara ada sekitar 275 ribu. Sehingga dari persentase di atas, didapatkan ada puluhan ribu KK yang belum teraliri listrik. Bahkan data tersebut, belum termasuk KK yang ada di Kecamatan Karimunjawa.

”Data itu memang masih belum pasti. Ada perbedaan antara kami dengan PLN. Kami akan melakukan pembahasan lebih lanjut dengan PLN agar mendapatkan data yang valis,” ungkap Ngadimin.

Lebih lanjut dia mengatakan, Sebelum melakukan langkah strategis, pihaknya akan melakukan verifikasi ulang agar didapati data yang valid. Kepala desa diperintahkan untuk melakukan pendataan terhadap warganya yang belum mendapatkan fasilitas negara tersebut.

Menurut Ngadimin, adanya perbedaan tersebut lantaran sebagain wilayah Jepara aliran listriknya dipasok dari kabupaten tetangga. Itu seperti Kecamatan Nalumsari yang di bawah rayon Kudus, dan sebagian wilayah ujung utara Jepara yang dipasok Rayon Pati.

Dia menambahkan, ratusan KK tersebut bukan berarti tak mendapat penerangan lampu listrik sama sekali. Hanya saja memang tidak memiliki jaringan sendiri. Mereka menyambungkan kabel di rumah warga yang terdekat.

”Istilahnya mereka numpang. Untuk yang benar-benar tak mendapatkan aliran listrik, kami belum tahu,” imbuhnya.

editor: Merie

 

 

 

Blora Diminta Tak Berharap Banyak dari Sektor Migas untuk Mendongkrak Perekonomian

Samgautama Karnajaya saat memaparkan isu strategis di hadapan audiens di ruang pertemuan Bappeda Blora beberapa waktu lalu. (MuriaNewsCom)

Samgautama Karnajaya saat memaparkan isu strategis di hadapan audiens di ruang pertemuan Bappeda Blora beberapa waktu lalu. (MuriaNewsCom)

 

MuriaNewsCom, Blora – Keberadaan minyak dan gas bumi (Migas) di Blora rupanya tidak menjadi konsentrasi sepenuhnya bagiPemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora. Karena, sampai saat ini, dari sektor tersebut masih belum bisa mendongkrak perekonomian secara kolektif di Kabupaten Blora.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Blora Samgautama Karnajaya mengungkapkan, bahwa sudah saatnya Blora mandiri dan bangkit dari sektor selain migas. Yakni dengan mengembangkan potensi lokal, mulai dari pertanian, perdagangan sampai sektor jasa.”Ini yang menjadi fokus kita selama lima tahun kedepan,” jelas Samgautama kepada MuriaNewsCom.

Dalam hal ini, pihaknya akan merubah mindset, bahwa pembangunan tidak melulu hanya mengandalkan migas sebagai primadona. Pertanian menjadi fokus, dan dalam lima tahun kedepan pertanian akan digenjot semaksimal mungkin.

Selain itu perdagangan, yakni dengan cara mengembangkan perdagangan di kalangan masyarakat kecil. “Pasar tradisional yang ada di desa, sudah saatnya kita optimalkan. Di Bora sendiri ada sekitar 57 pasar tradisional,” kata dia.

Selanjutnya, perkembangan potensi jasa yang ada di Blora. Salah satunya pariwisata, yang sangat ditekankan untuk bisa berkembang melalui potensi alam dan potensi kesuburan tanah yang ada. “Saya di Blora sejak 1991, saat itu GuaTerawang masih sama dengan saat ini,” kata dia.

Pengembangan pariwisata di Blora tak jarang menemui kendala, karena banyaknya potensi wisata di Blora mayoritas masuk ke dalam kawasan Perhutani.

Mengatasi hal itu, dirinya sedang menyusun program terobosan dengan mengoptimalkan kesuburan tanah yang ada. Yakni dengan menggalakkan program pembibitan massal sesuai dengan kecocokan tanah yang ada. “Seperti di Tunjungan, durian sangat cocok disana. Kalau memang berhasil, Blora bisa berkembang dari sektor agrowisata,” ungkapnya.

Tentu, hal tersebut berbanding terbalik dengan impian Blora atas hasil migas yang dikeluarkan dari perut buminya. Impian yang ada sampai saat ini, kata Samgautama, dirasa sangat tidak seimbang. Karena, sudah bertahun-tahun Blora menginginkan kucuran Dana Bagi Hasil (DBH) dari migas, namun tak pernah sepeserpun bisa didapat.

Hal itu disebabkan, potensi Blora yang masih dalam tataran sumur dangkal, sehingga hasilnya tidak sebanding jika dibandingkan dengan Bojonegoro yang menurutnya sudah sampai tataran sumur dalam.
“Kita sudah bosen menyoal migas. Apalagi ketika harga minyak turun. Selain itu, penghitungan dana bagi hasil migas juga tidak sesederhana yang dibayangkan banyak orang,” pungkasnya.

Editor : Kholistiono

Solusi yang Ditawarkan Pemkab Jepara untuk Mengatasi Krisis BBM dan Elpiji di Karimunjawa Masih Buntu

gas_elpiji 2

Ilsutrasi

 

MuriaNewsCom, Jepara – Sudah sejak beberapa hari yang lalu, sedikitnya 10 ribu warga Kepulauan Karimunjawa mengalami krisis bahan bakar minyak (BBM) dan gas elpiji. Itu lantaran adanya pelarangan pengiriman BBM dan gas elpiji menggunakan kapal kayu, setelah adanya insiden kebakaran kapal di Dermaga Kartini awal April lalu. Sementara, solusi dari Pemkab Jepara untuk mengatasi masalah tersebut masih buntu.

Camat Karimunjawa M Tahsinul Khuluq mengatakan, pascaperistiwakebakaran kapal yang mengangkut BBM dan gas elpiji lalu,Karimunjawa terakhir kali menerima pasokan BBM pada 12 April lalu, menggunakan KM Jasa Samudra. Setelah itu belum ada lagi distribusi energi tersebut kesana.

“Terakhir itu 10.934 liter bensin dan 10.904 liter solar yang diangkut KM Jasa Samudera. Meski tak diberikan surat persetujuan berlayar (SPB), kapal tersebut disepekati pihak kemanan dan instansi berwenang untuk diberangkatkan. Tapi, BBM sebanyak itu hanya cukup untuk sepekan,” ujar Tahsin kepada MuriaNewsCom, Jumat (22/4/2016).

Solusi yang diwacanakan Pemkab Jepara yang bakal mengirimkan BBM melalui KMP Siginjai nyatanya belum terlaksana. Sebab, pemkab dan pihak Pertamina masih berbeda pendapat mengenai pihak yang dibebankan untuk membayar biaya sewa kapal.

Kabag Perekonomian Setda Jepara Eriza Rudi Yulianto mengemukakan, belum ada kesepakatan soal siapa pihak yang membayar pengangkutan melalui kapal, juga belum ada kejelasan mengenai truk tangki pengangkut BBM yang akan diseberangkan ke Karimunjawa. Pemkab ingin biaya penyeberangan ditanggung Pertamina. Sedangkan Pertamina, sesuai dengan regulasi yang dimiliki, meminta agen yang membayar biayanya.

“Pemkab meminta hal itu dengan pertimbangan agar harga BBM di Karimunjawa sama dengan di daratan,” imbuhnya.

Editor : Kholistiono

Karimunjawa Krisis BBM dan Gas Elpiji, Warga Menjerit

Ilustrasi Tabung Gas

Ilustrasi Tabung Gas

 

MuriaNewsCom, Jepara – Kepulauan Karimunjawa, Kabupaten Jepara kembali terjadi krisis bahan bakar minyak (BBM) dan gas elpiji. Sejak terjadi kebakaran hebat pada kapal yang memuat BBM dan gas elpiji di Dermaga Kartini 2 April 2016 lalu, distribusi BBM hanya sempat dilakukan satu kali yakni pada 12 April 2016, sedangkan gas elpiji belum sempat dipasok.

Pasokan yang hanya didistribusikan satu kali tersebut, tak mampu memenuhi kebutuhan energi bagi warga Karimunjawa. Solusi yang diwacanakan Pemkab Jepara yakni distribusi BBM melalui KMP Siginjai, juga tak kunjung dilakukan. Sedangkan kapal kayu yang dari dulu melakukan distribusi BBM dan gas elpiji ke Karimunjawa sudah dilarang keras.

Salah seorang warga Karimunjawa, Fathurahman mengatakan, saat ini di Karimunjawa sedang terjadi krisis energi berupa BBM dan gas elpiji. Itu mulai terjadi sejak peristiwa kebakaran kapal beberapa waktu lalu yang hendak mendistribusikan BBM dan gas elpiji ke Karimunjawa.

“Solusi dari Pemkab Jepara berupa BBM diangkut dengan Kapal Siginjai hanya sekedar wacana. Belum ada realisasi sama sekali, padahal kebutuhan energi seperti BBM itu bagi warga sangat penting setiap harinya. Tetapi ini belum ada solusi yang konkrit,” ujar Fathurrahman kepada MuriaNewsCom, Rabu (20/4/2016).

Menurut dia, warga Karimunjawa saat ini sangat kebingungan lantaran kelangkaan BBM dan gas elpiji. Bahkan ada informasi, bahwa sejumlah warga Karimunjawa ingin datang ke daratan Jepara untuk menemui pemkab dan mengadukan permasalahan ini secara langsung.

“Ada wacana datang ke Jepara, untuk menemui Pak Bupati. Minta solusi yang konkrit. Kami juga sudah melaporkan masalah-masalah ini ke Pak Camat. Harapannya benar-benar ada solusi, karena BBM dan gas elpiji ini kebutuhan warga sehari-hari,” ungkapnya.

Warga Karimunjawa Kapten Kapal Jhonson Jasa Samudra, Andi mengaku, pada Selasa 12 April 2016, dirinya mengangkut BBM sebanyak 20.000 liter BBM dari Jepara ke Karimunjawa. Saat melakukan pengangkutan di Dermaga Kartini Jepara, Andi menyatakan mendapat izin dari pihak kepolisian. Namun izin secara lisan.

“Ya, waktu itu diberi izin karena kondisi darurat, stok di Karimunjawa sudah habis. Izinnya hanya untuk malam itu saja dan hanya mengangkut BBM,” kata Andi.

Editor : Kholistiono

Pengeboran Migas di Jiken Blora Diharapkan Membuahkan Hasil

f-pertamina

PEPC ADK sosialisasikan rencana kegiatan 2016 beberapa waktu lalu (MuriaNewsCom)

 

MuriaNewsCom, Blora – Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Blora Setyo Edi berharap, PT Pertamina Eksplorasi dan Produksi Cepu (PEPC) Alas Dara Kemuning (ADK) yangakan melakukan pengeboran sumur eksplorasi di wilayah Kecamatan Jiken, bissa berhasil.

Harapan itu disampaikan, sebab, beberapa tahun terakhir,Pertamina masih belum bisa disebut berhasil saat melakukan eksplorasi di Blora.

PHE Randugunting, lanjut dia, beberapa kali gagal dalam melakukan pengeboran. Telahtiga kali, Pertamina melakukanpengeboransumureksplorasi di wilayahBlora. Namun, ditigatitiktersebut, tidakmendapatkansumberminyak.Sumur yang dibordinyatakan dry hole denganindikasihidrokarbon.

Ketigapengeboranitudilakukan di sumurDiponegoro (DPG)-1 di DesaKrocok,KecamatanJapah 2010, di sumurCempaka (CPE)-1 DesaTinapan,KecamatanTodanan 2011 danpengeboranketiga di sumurKenangarejo (KGR) 1 di DesaSambongrejo, KecamatanTunjungan 2013.

Ketigawilayahituselamainidikenalsebagaidaerahbarupengeboranminyak.Nah, di DesaPlantungan PHE Randuguntingpengeboranselanjutnyabelummendapatkanhasil yang memuaskan.Sehinggasaatinimasihmelakukankajianlagi.

MenurutEdy, bila PEPC ADK melakukanekplorasibisaberhasildanbisamelanjutkanproduksi.
“Semoga yang akan datang bisa berhasil,” kata dia.

Edi menuturkan, jika nantinya berhasil, setidaknya akan berdampak positif bagi masyarakat Blora. Ia mencontohkan, seperti ekonomi masyarakat sekitar akan terangkat.

Sebelumnya, PEPC ADK berencana melakukan eksplorasi di Lapangan Kemuning Desa Nglobo, Kecamatan Jiken.

Editor : Kholistiono

Jatah Listrik untuk Warga Miskin Hanya 100 KK

Listrik

 

MuriaNewsCom, Kudus – Masih ada 7 ribu kepala keluarga (KK) di Kudus yang ternyata belum menikmati aliran listrik dari PLN. Padahal, jatah bantuan dari Pemkab Kudus sangat terbatas.

Kepala Bidang (Kabid) Energi Sumber Daya Mineral pada Dinas Bina Marga Pengairan Energei Sumber Daya Mineral (BMPESDM) Kudus Suhartati mengatakan, sebagai upaya untuk menangani persoalan tersebut, para kepala keluarga diusulkan untuk mendapatkan bantuan jaringan listrik masuk desa (lindes).

Program lindes sendiri, dikelola oleh Dinas ESDM Provinsi. Hanya saja, setiap tahunnya, Kudus mendapatkan alokasi jatah untuk itu. Meski jumlahnya sangat sedikit.

”Tahun (2016, red) ini, Kudus kebagian jatah listrik untuk warga miskin hanya untuk 100 KK. Ini tentu sangat jauh dari jumlah KK yang belum teraliri listrik, yang jumlahnya mencapai 7 ribu KK,” katanya.

Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi C DPRD Kudus Edi Kurniawan mengaku cukup prihatin atas masih banyaknya kepala keluarga yang belum mendapatkan aliran listrik.

Seharusnya, menurut Edi, Pemkab Kudus bisa melakukan langkah kongkret agar warga tersebut juga bisa mendapatkan akses listrik. ”Tentunya ini sangat ironis sekali. Di tengah upaya untuk membuat Kudus semakin sejahtera, justru ada warga yang masih belum mendapatkan aliran listrik,” tandasnya.

Edi mengatakan, harusnya dinas terkait bisa segera mengajukan program pengadaan infrastruktur berupa aliran listrik. Pasalnya, pengadaan jaringan tersebut adalah hal penting, karena sangat berpengaruh pada pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Listrik menurutnya, telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat dalam melakukan berbagai aktifitas baik di bidang kesehatan, pendidikan maupun ekonomi. ”Sekarang ini era-nya sudah era listrik. Kalau desa-desa ini tidak teraliri listrik, bagaimana desa-desa ini bisa berkembang dan maju,” imbuhnya.

Editor: Merie

Memprihatinkan, 7 Ribu KK Belum Teraliri Listrik

listrik_01

 

MuriaNewsCom, Kudus – Sebanyak 7 ribu kepala keluarga (KK) berkategori miskin di Kabupaten Kudus, hingga kini masih belum bisa menikmati aliran listrik dari PLN.

Kondisi tersebut tentu cukup ironis, mengingat Kudus merupakan kabupaten dengan wilayah terkecil di Jawa Tengah, yang semua wilayahnya sudah terjangkau jaringan listrik PLN.

”Dari data kami memang masih ada sekitar 7 ribu kepala keluarga yang belum teraliri listrik. Mereka masih menyalur dari tetangganya yang ada jaringan listrik,” kata Kabid Energi Sumber Daya Mineral pada Dinas BMPESDM Kudus Suhartati.

Menurut Suharti, kepala keluarga yang belum bisa menikmati aliran listrik tersebut merupakan kepala keluarga kategori miskin. Dimungkinkan, mereka tidak mampu untuk membayar biaya sambungan baru listrik dari PLN.

Hal tersebut lantaran persebaran jaringan listrik PLN sejauh ini sudah mencakup seluruh yang ada di Kudus. Bahkan, persebaran jaringan listrik sudah seratus persen di semua dusun dan RT/RW.

”Untuk jaringan PLN, 100 persen sudah ada di seluruh desa, dusun, hingga RT/RW,” tambahnya.

Kondisi tersebut tentu cukup memprihatinkan. Pasalnya, saat ini listrik seakan menjadi kebutuhan uatama masyarakat. Beragam aktivitas kehidupan, sangat bergantung dengan aliran listrik.

Editor: Merie

DPRD Blora Bakal Bentuk Pansus untuk Kawal Judicial Review UU Tentang DBH Migas

f-blok cepu 1 (e)

Salah satu perusahaan yang mengelola migas di Blok Cepu (MuriaNewsCom/Rifqi Gozali)

 

MuriaNewsCom, Blora – Meski target 25 persen lifting minyak nasional bisa dipenuhi dari Blok Cepu,namun, sampai saat ini masih belum ada kucuran Dana Bagi Hasil (DBH) dari Blok Cepu yang mengalir ke Kabupaten Blora. Padahal, wilayah Blok Cepu 34 persen masuk wilayah Kabupaten Blora.

Arifin Muhdiarto, Anggota DPRD Kabupaten Blora mengungkapkan, dalam waktu dekat ini pihaknya akan membentuk panitia khusus (Pansus) untuk mnegawal judicial review perihal Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Dana Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang di dalamnya mengatur Dana Bagi Hasil (DBH) minyak dan gas bumi.

“Pada periode sebelumnya sudah ada tim transisi untuk mengawalnya, namun untuk periode kali ini, DPRD baru akan buat Pansus untuk mengawal judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK),” ujarnya.

Ia juga menambahkan, bahwa pihaknya telah berkordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Blora untuk menangani hal ini. Perihal DBH, menurutnya, Blora sebisa mungkin harus juga mendapatkan kucuran rupiah dari hasil minyak dan gas bumi yang keluar dari perut bumi Blora.

Sampai saat ini, materi pembahasan belum ada. Karena, masih menunggu Pansus terbentuk. “Tinggal menunggu persetujuan dari Ketua DPRD saja,” ujar politisi PKS itu.

Setelah terbentuk, lanjut dia, baru ada pembahasan materi dan penjadwalan kegiatan. “Draf usulan nama sudah,tinggal menunggu Pansus itu resmi terbentuk,” katanya.

Editor : Kholistiono

Warga Kudus Diminta Tak Panik dengan Ketersediaan Elpiji Melon

gas_elpiji 2

Ilustrasi

 

MuriaNewsCom, Kudus Meski jatah elpiji 3 kilogram hingga kini belum keluar, namun selama dua bulan pertama, Kudus sudah menghabiskan elpiji sebanyak 1.181.880. Jika dilihat dari penggunaan tersebut, usulan kuota yang diajukan pemkab terhadap provinsi, dinilai sudah mencukupi jika usulan tersebut disetujui.

Kasi Perdagangan Dalam Negeri pada Disdagsar Kudus Sofyan Dhuhri mengatakan, masyarakat tidak perlu panik terkait elpiji. Sebab dipastikan akan cukup selama setahun ke depan

“Usulannya di angka 10 juta tabung. Jadi jika sebulan habis satu jutaan, maka masih ada sisa yang dapat dimanfaatkan,” katanya.

Sisa tersebut, bukan berarti pula kelebihan. Sebab, antisipasi lonjakan pemakaian juga diperhitungkan. Seperti misalnya selama Ramadan dan lebaran. Begitu pula pada Desember, lonjakan pemakaian juga sangat tinggi.

Di Kudus, katanya, terdapat delapan agen resmi yang menyuplai elpiji. Dari delapan.agen, paling banyak adalah agen PT Bahtera Agung Santosa. Selama Januari, agen tersebut menyalurkan 103.240 tabung, sedangkan Februari 99.280 tabung.

“Agen lain yang banyak itu PT Lentera Cahaya Migas, Januari sampai 87.160 tabung dan Februari 83.600,” imbuhnya.

Editor : Kholistiono

Hingga April Ini, Jatah Elpiji Melon untuk Kudus Belum Keluar

gas_elpiji

Ilustrasi

 

MuriaNewsCom, Kudus Jatah elpiji 3 kilogram untuk Kabupaten Kudus, hingga kini masih belum keluar. Hal ini berbeda dari biasanya, sebab pada tahun sebelumya usulan kuota elpiji  sudah ke luar pada bulan Februari.

Kasi Perdagangan Dalam Negeri pada Disdagsar Kudus Sofyan Dhuhri mengatakan, hingga kini pihaknya masih menunggu jatah elpiji untuk Kudus. Kepastian jatah tersebut, diperlukan guna pendataan alokasi tiap pangkalan di Kudus.

“Selama 2016 ini, kami sudah mengusulkan kepada provinsi dengan jumlah 10.112.940 tabung. Namun, belum tahu berapa yang diberikan untuk Kudus,” katanya.

Jumlah usulan tersebut, lebih banyak dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tercatat selama 2015, penggunaan gas bersubsidi sekitar 6,7 juta tabung. Sedangkan untuk usulan untuk 2016  ini, naik hingga 50 persen.

Ia katakan, bertambahnya usulan kuota elpiji tersebut, karena seiring kebutuhan rata – rata kebutuhan elpiji melon per bulannya di angka 561.830 tabung. Kemudian, jika dihitung satu tahunnya, bisa mencapai 6.741.960 tabung.

Padahal menurutnya, jumlah KK per 1 Oktober tercatat 273.988. Jika 85 persen menggunakan elpiji 3 kilogram, maka asumsinya bisa menghabiskan 12 kilogram per bulan.

”Untuk 2015, elpiji 3 kilogram selama setahun mendapatkan jatah  sebanyak 6.963.450 tabung. Jumlah tersebut lebih banyak jika dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya berjumlah 6.124.000 tabung,” imbuhnya.

Ia katakan, usulan kuota elpiji dari kabupaten atau kota lainnya tak semuanya sesuai dengan yang dialokasikan. Biasanya, provinsi bakal membahas kebutuhan elpiji selama setahun sebelum menentukan jatah untuk kabupaten, termasuk juga Kudus.

Editor : Kholistiono

Dinas ESDM Blora Desak Program City Gas Segera Direalisasikan

Central Processing Plan (CPP) Pertamina EP PPGJ di Desa Sumber, Kradenan, Blora (MuriaNewsCom/ Rifqi Gozali)

Central Processing Plan (CPP) Pertamina EP PPGJ di Desa Sumber, Kradenan, Blora (MuriaNewsCom/ Rifqi Gozali)

 

MuriaNewsCom, Blora – Program city gas di Blora sampai saat ini masih belum bisa direalisasikan. Hal ini, salah satunya disebabkan tingginya kandungan sulfur dan H2S (Hidrogen Sulfida) di Central Processing Plan (CPP) Pertamina Eksplorasi dan Produksi (EP) Proyek Pengembangan Gas Jawa (PPGJ) di Desa Sumber, Kecamatan Kradenan.

Berdasarkan rencana, seharusnya program city gas bisa direalisasikan sejak awal Februari lalu. “Sebenarnya, kandungan sulfur dan H2S bisa dinetralisir dengan peralatan yang dimilki Pertamina EP PPGJ,” ujar Setyo Edi Kepala Dinas ESDM Kabupaten Blora.

Hal itu, katanya, seperti dilakukan pada pembangkit listrik tenaga uap di Tambak Lorok, Semarang. “Kami berharap, bulan ini juga bisa direalisasikan. Jadi, masyarakat Blora bisa menikmatinya,” ungkapnya.

Ia juga membandingkan program city gas yang telah diresmikan Menteri ESDM Sudirman Said di Cikarang Bekasi dan di Prabumulih, Sumatera Selatan, pada Februari dan Maret ini. Menurutnya, persoalan yang ada di Blora bisa segera diselesaikan, dan juga bisa segera diresmikan seperti halnya ditempat yang lain oleh Menteri ESDM.

Perlu diketahui, Perusahaan Gas Negara (PGN) selaku pemegang proyek ini, merencanakan progam ini sudah bisa direalisasikan atau disalurkan kepada masyarakat pada Februari lalu.Namun, hal itu masih menunggu persetujuan dari Pertaminaterkait dialirkannya gas dari CPP Pertamina EP PPGJ.

Sesuai perencanaan awal, city gas di Blora akan dilaksanakan di Desa Sumber, Kecamatan Kradenan, Desa Mojorembun, Kecamatan Kradenan, Desa Wado, Desa Kemantren, Desa Pulo dan Desa Tanjung Kecamatan Kedungtuban serta Desa Kapuan, Kecamatan Cepu.

“Dengan adanya program city gas, masyarakat akan menikmati gas seperti halnya air yang disalurkan melalui pipa ke rumah-rumah, seperti halnya PDAM. Tentu, harganya pun dipastikan lebih murah ketimbang elpiji,” pungkasnya.

Editor : Kholistiono

Duh, Listrik Kudus Sering Padam, Ini Kata PLN

Petugas melakukan perbaikan instlasi listrik di salah satu sudut di Kabupaten Kudus. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Petugas melakukan perbaikan instlasi listrik di salah satu sudut di Kabupaten Kudus. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Gangguan listrik yang terjadi di Kudus, termasuk dalam kategori tinggi. Sedikitnya, selama Januari hingga Februari 2016 saja, gangguan Listrik mencapai 34 kali. Sedangkan pada Maret 2016, juga terjadi beberapa kali padam dengan intensitas yang cukup sering.

Hal itu diungkapkan Perwakilan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero) Kudus Arif Nuryadi. Menurutnya, akibat dari dampak gangguan tersebut membuat gangguan pada kelancaran pasokan energi listrik ke pelanggan. Bahkan, kejadian tersebut menyebabkan padamnya listrik hingga berulang kali dan waktu yang cukup lama.

”Kejadian padamnya listrik akibat gangguan jaringan listrik PLN hingga puluhan kali termasuk tinggi, namun Kami langsung membenahi ketika tahu kalau ada yang padam,” katanya kepada MuriaNewsCom.

Tercatat, selama Januari 2016, Arif mengungkapkan gangguan listrik mencapai 21 kasus. Sedangkan pada Februari, gangguan cenderung menurun dengan 13 kasus saja. Meski menurun, nampaknya pada Maret juga mengalami gangguan listrik pipa. Hanya mengenai jumlahnya masih direkap.

Adanya hal tersebut, membuat masyarakat merasa terganggu. Sehingga banyak warga langsung komplain jika terjadi pemadaman. Dan tidak lama kemudian, petugas langsung memperbaiki padamnya listrik untuk kemudian dapat dinikmati oleh masyarakat.

”kami menerima laporan selama 24 jam. Jadi jika ada gangguan mengenai padamnya listrik, silakan langsung menghubungi kami karena itu sangat membantu,” jelasnya.

Gangguan padamnya listrik, kata dia, terkait masih masuknya musim hujan. Terlebih angin yang cukup kencang waktu itu. Akhirnya air hujan tersebut membasahi pepohonan dan menyapu jaringan yang memang banyak.

Dengan demikian, maka gesekan arus tidak dapat dihindari. Terlebih kondisi yang basah, membuat jaringan menjadi korsleting, sehingga padamnya listrik tidak dapat dihindari.

Editor : Akrom Hazami

Petir, Biang Kerok Listrik Sering Padam di Kudus

Bagian Humas PLN Kudus Arif Nuryadi. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Bagian Humas PLN Kudus Arif Nuryadi. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Gangguan listrik yang menyebabkan padamnya listrik di semua rayon PLN, mayoritas karena faktor alam. Dari hasil evaluasi selama 2016 ini, Januari hingga Februari 2016 gangguan paling banyak dan sering disebabkan dari faktor alam. Bahkan paling sering adalah sambaran petir.

Berdasarkan data yang dimiliki PLN, gangguan listrik selama Januari hingga Februari 2016 sejumlah 34 kasus. Dari sekian banyak jumlah gangguan, yang paling banyak adalah gangguan dari sambaran petir.

Bagian Humas PLN Kudus Arif Nuryadi mengatakan, gangguan padamnya listrik yang disebabkan sambaran petir, ad 10 gangguan. Sedangkan gangguan lainnya disebabkan dari hewan dan faktor alam lainnya.

“Ada delapan gangguan yang terjadi, yakni enam gangguan sambaran petir pada Januari dan empat gangguan petir pada Februari. Gangguan tersebar di beberapa daerah di Kudus,” katanya kepada MuriaNewsCom.

Menurutnya, gangguan lainnya yang juga menyebabkan terputusnya listrik adalah gangguan tikus, dan burung dara yang terkena sambaran listrik. Akibatnya membuat listrik korsleting, dan akhirnya padam.

”Pohon yang bergesekan, membuat kabel milik kami PLN putus, itu sering terjadi pada musim hujan seperti sekarang ini. Selain itu, burung juga sering membuat jaringan terganggu. Itu sudah sejak dulu, seperti burung, ular bahkan tikus juga sering menjadi penyebabnya,” ujarnya.

Menurutnya, agar gangguan yang terjadi tidak melampaui batas maksimal, pihaknya juga melakukan sejumlah upaya, mulai dari perambasan dahan pohon yang diperkirakan berpotensi mengganggu jaringan listrik hingga memasang peralon di kabel jaringan listrik yang berpotensi mengalami gangguan.

Sedangkan untuk mencegah hewan naik ke kabel jaringan listrik melalui tiang listrik juga dipasang pengaman, seperti ijuk yang dililitkan di tiang listrik serta pemasangan pengaman pada kabel penguat tiang listrik.

”Kami juga melakukan pergantian isolator untuk menjaga keandalan jaringan listrik PLN, jadi upaya yang kami laklukan sudah banyak dan terus kami kembangkan,” ujarnya.

Soal gangguan paling lama, terjadi pada Januari lalu, padamnya listrik mencapai 10,54 menit atau hampir 11 jam. Gangguan terdapat di jaringan Kudus kota yang diakibatkan angin kencang.

Padamnya mulai pukul 08.51 WIB pagi pada 24 Januari lalu. Kemudian baru dapat menyala pada 19.45 WIN pada saat itu memang hujan sehingga ada tiga gangguan dalam satu hari.

Editor : Akrom Hazami

Ini Penyebab Program City Gas di Blora Molor

Central Processing Plant (CPP) Blok Gundih, Desa Sumber, Kecamatan Kradenan, penyuplai gas untuk Program City Gas di Kabupaten Blora. (MuriaNewsCom/Rifqi Gozali)

Central Processing Plant (CPP) Blok Gundih, Desa Sumber, Kecamatan Kradenan, penyuplai gas untuk Program City Gas di Kabupaten Blora. (MuriaNewsCom/Rifqi Gozali)

 

MuriaNewsCom, Blora – Program dari Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) berupa jaringan gas (jargas) untuk Wilayah Desa Sumber, Kecamatan Kradenan, Blora, sampai saat ini belum terealisasi. Seharusnya, realisasi program tersebut dilaksanakan bulan lalu. Muncul dugaan, bahwa molornya jargas di wilayah Sumber itu ada indikasi,jika gas mengandung zat berbahaya.

Kepala Bidang Pertambangan dan Migas pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Blora Teguh Wiyono melalui Kepala Seksi Migas Blora Djati Walujastono mengungkapkan, kemungkinan molornya jargas di sumber Blora terkendala adanya kandungan sulfur dan H2S (hidrogen sulfida) yang masih cukup signifikan. Sehingga, direalisasikan akan mengganggu kesehatan bagi pengguna jargas.

“Untuk itu, pihak Pertamina sedang mengkaji lebih dalam untuk memasang analyser dan removal H2S sampai batas baku mutu yang aman bagi kesehatan manusia,” jelasnya.

Ia juga memastikan, bahwa sampai saat ini pihak Perusahaan Gas Negara (PGN) sudah menyiapkan gas untuk 700 kepala keluarga (KK) disebelah utara rel. Sedangkan, bagi pengguna jargas di selatan rel masih menunggu proses perizinan crossing rel.

“Pengguna jargas yang sebelah utara mohon sabar dengan kajian kandungan H2S dan sulfur dengan memasang peralatan removal H2S dan sulfur. Kita berdoa agar segera terealisasi pengguna jargas utk 700 KK yang letaknya disebelah utara, disusul pengguna yang lain,” pungkasnya.

Dalam hal ini, PT PGN selaku pengelola city gas memerkirakan program awal city gas tidak bisa tepat waktu. Penyebabnya, belum ada kejelasan pasokan gas dari Central Processing Plan (CPP) Pertamina Eksplorasi dan Produksi (PEP) Proyek Pengembangan Gas Jawa (PPGJ) menuju 700-800 sambungan di Desa Sumber, Kradenan, Blora.

Editor : Kholistiono

Baca juga : Bupati Blora Jengkel, Realisasi Program City Gas Tak Jelas

Pengelolaan Sumur Minyak Tua di Blora Oleh Paguyuban Masih Jadi Polemik

Keberadaan sumur tua di Blora (MuriaNewsCom/Rifqi Gozali)

Keberadaan sumur tua di Blora (MuriaNewsCom/Rifqi Gozali)

 

MuriaNewsCom, Blora – Pengelolaaan sumur minyak tua yang dikelola paguyuban rupaya masih menjadi polemik. Kepala Bidang Pertambangan dan Migas Teguh Wiyono melalui Kepala Seksi Migas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Blora Djati Walujastono menjelaskan, bahwa pengelolaan sumur minyak peninggalan Belanda tersebut, berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 tahun 2008 dan Pedoman Tata Kerja 023/PTK/III/2009.

“Dari peraturan tersebut sudah jelas disebutkan, bahwa pengusahaan dan memproduksi minyak bumi dari sumur tua hanya dilaksanakan oleh KUD dan BUMD, dengan melaksanakan pengajuan permohonan kepada K3S dengan tembusan Kepala Menteri ESDM melalui Direktorat Jenderal Migas dan Kepala SKK Migas” ujar Djati kepada awak media, Kamis (28/01/2016)

Sementara, lanjut Djati Walujastono, masih ada peraturan lain yakni PTK-007/SKKO0000/2015/SO (Revisi 02) point 1.3.4 buku kesatu tentang Ketentuan Umum Pengelolaan Rantai Suplai tidak menyebutkan adanya pengelolaan minyak bumi pada sumur tua dilaksanakan oleh paguyuban penambang, KUD ataupun BUMD.

Didalam PTK tersebut, membahas mengenai ketentuan umum, kewenangan, pengawasan dan ketentuan peralihan tentang rantai suplai. Tidak dijelaskan mengenai pengusahaan dan memproduksi minyak bumi pada sumur tua oleh paguyuban penambang, KUD dan BUMD.

“Sehingga dapat disimpulkan, di PTK ini tidak menyebutkan mengenai sewa kelola dengan masyarakat. Sehingga tidak jelas mengenai dasar hukum yang digunakan oleh paguyuban penambang dan kedudukannya dalam memproduksi minyak bumi pada sumur tua,” ungkapnya.

Sedangkan, PTK-007/SKKO0000/2015/SO (Revisi 3) tentang Pengadaan Barang dan Jasa, didalamnya menyebutkan mengenai golongan penyedia barang/jasa, yaitu perorangan, perusahaan dalam negeri, perusahaan nasional dan perusahaan asing. Selain itu juga perusahaan dalam negeri dan perusahaan nasional, seperti usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar.

Sebagai contoh di Blora, pihak Pertamina EP sendiri sebagai pemegang K3S belum memberikan penjelasan dan menunjukkan mengenai pengelolaan minyak bumi pada sumur tua yang dilaksanakan oleh paguyuban penambang berdasarkan izin pengelolaan yang diberikan oleh PT Pertamina EP mengenai sewa kelola dengan masyarakat.

“Sedangkan dalam seminar sehari yang pernah diadakan oleh ESDM Blora, PT Pertamina Field Cepu Asset 4 memberikan penjelasan bahwa hanya melaksanakan sesuai dengan kebijakan yang diperintahkan oleh PT Pertamina EP Pusat. Sehingga dapat disimpulkan, bahwa kalau pengelolaan minyak bumi pada sumur tua yang dilaksanakan oleh Paguyuban penambang masih tidak jelas dasar hukumnya,” pungkasnya.

Editor : Kholistiono

Sumur Tua Blora Dikelola Paguyuban, Efektifkah?

Sumur tua yang sampai saat ini masih aktif beroperasi (MuriaNewsCom/Rifqi Gozali)

Sumur tua yang sampai saat ini masih aktif beroperasi (MuriaNewsCom/Rifqi Gozali)

 

MuriaNewsCom, Blora – Paguyuban dianggap lebih ideal dalam mengelola sumur tua di Blora. Hal ini dikarenakan dalam operasi pengusahaan sumur tua mengacu pada standar Pertamina. Selain itu, dari sisi kesejahteraan lebih terjamin, karena masyarakat yang notabene sebagai pekerja tambang langsung menerima upah dari hasil pekerjaanya.

Itu diungkapkan oleh Iffah Hermawati, Ketua Komisi C DPRD Blora. Menurutnya, antara paguyuban dengan BUMD/KUD sama bagusnya dalam mengelola sumur peninggalan Belanda itu. Selain itu, kontraktor juga memilki kewenangan dalam pengambilan sikap sebagai upaya optimalisasi sumur. Pihaknya juga mendorong dalam optimalisasi penglolaan sumur tua selama masih dalam koridor dan sesuai aturan. “Pengelolaan sumur tua oleh paguyuban lebih ideal bagi Pertamina,” kata Iffah.

Dalam pengelolaan sumur tua memang memerlukan biaya yang cukup tinggi, terutama dalam pengelolaan operasional. Kalaupun dari BUMD/KUD menghendaki untuk mengelola, menurut komisi yang membidangi pertambangan dan energi ini, maka harus menyediakan anggaran. Karena kalau menggandeng pihak ketiga dalam pengelolaan sumur tua menurutnya sama halnya seperti makelar. “Selama ini BUMD/KUD menggandeng pihak ketiga,” tambahnya.

Hal itu, imbuh politisi Dermokrat, berbeda dengan paguyuban. Karena paguyuban menghimpun dana dari perorangan dan kelompok penambanguntuk melakukan pengelolaan. Sehingga, pendapatan yang diperoleh benar-benar bisa dinikmati oleh penambang.

Editor : Akrom Hazami

Dinas ESDM Blora Kembali Lakukan Sidak Terhadap Sumur Tua

Sumur tua ilegal yang masih beroperasi di Desa Plantungan (MuriaNewsCom/Rifqi Gozali)

Sumur tua ilegal yang masih beroperasi di Desa Plantungan (MuriaNewsCom/Rifqi Gozali)

 

MuriaNewsCom, Blora – Inspeksi mendadak yang dilakukan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Blora terhadap sumur tua di Desa Palntungan, Blora diduga telah bocor. Pihak ESDM tidak menemukan satupun sumur yang beroperasi untuk mengeksplorasi minyak.

Kepala Seksi Pertambangan dan Migas pada Dinas ESDM Blora Djati Waluasmo mengungkapkan, bahwa sidak kali ini merupakan lanjutan sidak sebelumnya yang telah dilakukan pada dua pekan lalu.”Dalam sidak kali ini, kami menemukan satu lagi sumur tua,” ujarnya.

Menurut Djati, sebelumnya pemilik sumur tua telah dipanggil dan diperingatkan untuk tidak mengoperasikan lagi sumur yang dimiliki. Jika memang nantinya, masih nekat untuk beroperasi, maka pihaknya akan menggandeng pihak kepolisian dan bakal melakukan penutupan.

Sementara itu, Suwarjo, Kepala Desa Plantungan mengatakan, bahwa adanya penambangan minyak liar membuat lahan sawah di sekitar sumur mengalami kerusakan. Hal ini disebabkan adanya pembuangan limbah sembarangan dari proses eksploitasi minyak sumur tua.

Editor : Rifqi Gozali

Dinas EDSM Blora Warning Pemilik Sumur Tua yang Beroperasi Secara Ilegal

Pihak ESDM Blora saat melakukan sidak terhadap sumur tua yang berada di Desa Plantungan, Kecamatan Blora(MuriaNewsCom/Rifqi Gozali)

Pihak ESDM Blora saat melakukan sidak terhadap sumur tua yang berada di Desa Plantungan, Kecamatan Blora(MuriaNewsCom/Rifqi Gozali)

 

BLORA – Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Blora memanggil pemilik sumur tua yang beroperasi untuk mengeksplorasi sumber minyak di Desa Plantungan, Blora.Pemanggilan terhadap pemilik sumur tua tersebut, buntut dari sidak yang pernah dilakukan Dinas ESDM Blora beberapa hari yang lalu.

Kepala seksi Pertambangan dan Migas Dinas ESDM Djati Waluasmo mengungkapkan,pada sidak yang pernah dilakukan, pihaknya menemukan 5 sumur tua yang beroperasi secara ilegal. ”Dari empat sumur tersebut adalah milik Purmin dan yang satunya milik Yon,” ujar Djati Waluasmo (15/01/2016).

Terkait keberadaan sumur tua yang beroperasi secara ilegal tersebut, pihak ESDM memanggil pemiliknya agar menghentikan operasi.

Jika nantinya sumur tua itu masih nekat untuk dioperasikan, maka, pihaknya bakal melakukan tindakan tegas. Nantinya, pihaknya akan menggandeng Satpol PP untuk melakukan sidak. “Kalau masih beroperasi, kami akan melakukan panggilan lagi,” katanya.

Diketahui, bahwa lima sumur tua tersebut masuk dalam kawasan Pertamina Hulu Energi (PHE) Randugunting, yang sampai saat ini masih tahap eksplorasi untuk mencari sumber minyak. (RIFQI GOZALI/KHOLISTIONO)

Warga Bandengan Jepara Keluhkan Air PDAM Berbau Solar

f-air tak sedap (e)

Salah seorang warga mencium air yang berbau solar (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

JEPARA – Sejumlah warga diwilayah RT 18 RW 06 Desa Bandengan, Kecamatan Jeparamengeluhkan air PDAM yang mengalir ke rumah warga karena berbau tak sedap. Mereka menduga, air bersih yang mereka gunakan sehari-hari sudah tercampur dengan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar.

Ranto, salah seorang warga setempatmenjelaskan, mengaca pada pengalaman-pengalaman sebelumnya,air dari saluran PDAM pernah tercemar oleh BBM jenis premium, sehingga tidak layak digunakan untuk keperluan sehari-hari. Kali ini air yang dari saluran PDAM kembali berbau tak sedap, yang dimungkinkan sudah tercemar BBM jenis solar.

“Untuk itu, warga masih enggan untuk menggunakan air tersebut. Sebab, kejadian tercemarnya air PDAM ini sudah pernah terjadi beberapa tahun silam, setelah itu air kembali normal. Namun, sekitar tiga minggu yang lalu, baunya tidak enak lagi, seperti bau solar,” ujar Ranto kepada MuriaNewsCom, Selasa (12/1/2016).

Menurutnya, secara kasat mata, air tersebut seperti tercampur dengan minyak dan mengkilap. Namun setelah dicium, aroma solar juga terasa.

“Kadang memang tercium pekat seperti bau solar. Namun, kadangjuga menghilang. Biasanya, air yang berbau solar itu sering dijumpai pada pagi hari. Atau biasanya setelah turun hujan,” ujarnya.

Hal ini juga dibenarkan oleh Maksum, warga RT 18 RW 06 Desa Bandengan. Karena air tersebut berbau, katanya, dirinya tidak berani mengkonsumsi air yang berasal dari PDAM tersebut. Ia lebih membeli air mineral untuk minum atau mengambil dari sumur gali yang ada di rumah tetangganya.“Takut sakit mas, soalnya tetangga dulu ada yang kena diare setelah mengkonsumsi air bercampur solar,” ujarnya. (WAHYU KZ/KHOLISTIONO)

Ditemukan, Mobil Dinas Pejabat di Kudus Rusak Akibat BBM Tercampur Air

SPBU di Jalan Ahmad Yani. Sejumlah pihak komplain adanya bahan bakar pertamax yang tercampur air saat membeli di tempat tersebut (MuriaNewsCom/Merie)

SPBU di Jalan Ahmad Yani. Sejumlah pihak komplain adanya bahan bakar pertamax yang tercampur air saat membeli di tempat tersebut (MuriaNewsCom/Merie)

 

KUDUS – Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kudus mendapat komplain dari sejumlah pihak, terkait dengan bahan bakar minyak (BBM) yang dijual di SPBU di Jalan Ahmad Yani.

Salah satu komplain datang dari Asisten 2 Sekda Kudus Budi Rahmat, yang mengaku mesin mobil dinasnya rusak, usai membeli BBM jenis pertamax di SPBU tersebut. BBM pertamax di sana diduga tercampur air, hingga merusak mesin mobil.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kudus Sudiharti, Selasa (12/1/2016). Bahkan, siang tadi dinas sampai harus melakukan pengecekan ke SPBU tersebut.

“Memang benar bahwa ada komplain atau keluhan yang masuk ke dinas kami, terkait hal itu. Salah satunya datang dari Pak Asisten 2, Pak Budi Rahmat, yang menjelaskan bahwa mesin mobil dinasnya rusak setelah membeli pertamax di SPBU Jalan Ahmad Yani ini,” katanya.

Sebagaimana kebanyakan para pemilik mobil dinas di lingkungan Pemkab Kudus, SPBU di Jalan Ahmad Yani tersebut memang sering menjadi lokasi pengisian BBM bagi kendaraan dinas mereka.

Bahkan, bukan hanya asisten 2 saja yang mendapati mesin mobilnya rusak akibat mengisi pertamax di sana. Tapi mobil dinas milik Sudiharti sendiri juga mengalami hal yang sama.

“Begitu pas Senin (11/1/2016) saya dikomplain Pak Asisten 2, saya juga ngecek mobil dinas saya. Ternyata kata anak saya juga bahan bakarnya tercampur air. Makanya langsung dikuras bahan bakarnya oleh anak saya,” paparnya.

Selain itu, ada dua orang lainnya yang juga mengeluhkan hal yang sama. Sehingga Sudiharti langsung menelepon pemilik SPBU. “Dan pemiliknya juga langsung menguras tangki pertamax. Dan hari ini kita pastikan bahwa semua memang sudah bersih dan normal lagi,” tuturnya. (MERIE)

Kabar Gembira, Juli 2016 Listrik di Karimunjawa Nyala 24 Jam

Ilustrasi Listrik

Ilustrasi Listrik

 

JEPARA – Masalah listrik di wilayah terluar Kabupaten Jepara yakni di Kecamatan Karimunjawa masih menjadi problem yang tak kunjung usai. Selain listrik, hanya mampu menyala setengah hari saja, juga seringnya terjadi trouble sehingga listrik kerap byar pet.

Kini warga dan calon wisatawan diberi harapan tentang maksimalnya listrik di tempat destinasi wisata nasional itu. Sebab, Pemerintah Provinsi Jateng bakal menjamin listrik di Karimunjawa dapat menyala 24 jam mulai 1 Juli 2016 mendatang.

Hal itu diungkapkan Kepala Bagian Humas Setda Jepara, Hadi Priyanto. Menurutnya, baru-baru ini Sekretariat Daerah Jawa Tengah Sri Puryono melakukan komunikasi dengan Bupati Jepara Ahmad Marzuqi. Salah satu yang dibicarakan adalah mengenai listrik di Karimunjawa.
“Selain masalah listrik juga dijanjikan bandara diperluas dan perbaikan jalan dimaksimalkan,” kata Hadi kepada MuriaNewsCom, Sabtu (19/12/2015).

Menurutnya, keunggulan Karimunjawa sangat diperhatikan oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, sehingga dia bersama dengan Pangdam dan Polda mengunjungi Karimunjawa dua kali dalam dua minggu beberapa waktu lalu. Pada intinya, potensi wisata Karimunjawa akan dimaksimalkan.

“Selain itu, pemkab akan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait mengenai zona. Agar nantinya diperkotaan sekitar Kecamatan Karimunjawa maupun ditempat lain, jangan ada turis yang memakai baju kurang sempurna berkeliaran,” imbuhnya. (WAHYU KZ/KHOLISTIONO)

BUMD Diminta Bisa Kelola Sumur Minyak Tua dengan Maksimal

Seminar tentangpengelolaan minyak bumi pada sumur tua berbasis daerah dan lingkungan di ruang rapat Setda Blora (MuriaNewsCom/Rifqi Gozali)

Seminar tentangpengelolaan minyak bumi pada sumur tua berbasis daerah dan lingkungan di ruang rapat Setda Blora (MuriaNewsCom/Rifqi Gozali)

 

BLORA – Keberadaan ratusan sumur minyak tua yang berada di Blora, saat ini dinilai masih belum maksimal untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Untuk itu, Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Blora Setyo Edy meminta, pengelolaan terhadap sumur minyak tua dapat maksimal. Keberadaan BUMD dan KUD diharapkan mampu mewujudkan hal itu.

“Dengan peran KUD dan BUMD, sumur tua bisa dikelola dan mampu menambah PAD secara maksimal. Makanya, KUD dan BUMD diharapkan jangan sampai bubar. Pasalnya, selama ini yang masih eksis dalam pengelolaan sumur tua adalah BUMD dan KUD,” ujarnya.

Menurutnya, jika penilaian kinerja terhadap BUMD dan KUD kurang baik, pihaknya mengajak untuk membenahi bersama. “Mari dibenahi bersama, kita juga masih baru berusia 5 tahun. Kalau sudah 10 atau 15 tahun mungkin kita bisa mencapai yang diharapkan,” jelasnya. (RIFQI GOZALI/KHOLISTIONO)

Warga Desa Jojo Kudus Masih Krisis Air Bersih

Pembagian air bersih di Desa Jojo, Kecamatan Mejobo, Kudus (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

Pembagian air bersih di Desa Jojo, Kecamatan Mejobo, Kudus (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

 

KUDUS – Meski sudah satu bulan terakhir ini sebagian wilayah Kudus sudah turun hujan, namun sebagian wilayah di Kudus masih banyak yang membutuhkan air bersih. Seperti halnya di Desa Jojo, Kecamatan Mejobo, Kudus.

Kepala Desa Jojo Syamsul Hidayat mengatakan, meski di desanya sudah turun hujan sekitar 10 kali, namun warga setempat masih membutuhkan bantuan air bersih untuk keperluan sehari-hari. Di antaranya, untuk memasak, mencuci dan mandi. Sejauh ini, warga masih menggantungkan air dari Sungai Piji.

“Bila Sungai Piji ini masih kering alias tidak airnya, maka sumur warga juga tidak mengeluarkan air. Sebab, mata air di sumur warga juga berasal dari aliran Sungai Piji yang membelah desa ini,” katanya.

Ia katakan, untuk pekan ini saja, di desanya sudah di dropping air bersih dari BPBD Kudus sebanyak dua kali. Yakni pada hari Minggu dan Rabu ini. Rata-rata dropping air tersebut sebanyak 2 truk tangki.

“Dalam pembagian air ini, kedua truk itu kami sarankan untuk berpencar. Yakni untuk membagikan kepada warga disebelah barat Sungai Piji dan di sebelah timur. Sebab desa ini geografisnya terbelah menjadi dua oleh Sungai Piji jurusan Dawe,” imbuhnya.

Nur Santi,warga Desa Jojo menambahkan, bila Sungai Piji ini belum ada airnya, maka warga juga masih membutuhkan bantuan air. Sebab selama ini, sumur warga memang bisa mengeluarkan mataair dari aliran air Sungai Piji. (EDY SUTRIYONO/KHOLISTIONO)