Pertamina Siap Dukung Proses dan Prosedur Gas In Jargas Blora

Suasana pembahasan Gas In Blora.

Suasana pembahasan Gas In Blora.

 

MuriaNewsCom, Blora – Pertamina EP Blora siap mendukung proses dan prosedur Gas In Jargas. Hal itu tampak saat pembahasan di Rapat Persiapan Gas-In Jargas Blora, di Blora, Selasa (19/7/2016).

Rapat dipimpin Bupati Blora Djoko Nugroho. Agus Amperianto, Field Manager (FM) PEP Asset 4 Field Cepu mengatakan, hasil sementara rapat jargas Blora tersebut, di antaranya mendukung proses dan prosedur Gas In Jargas.

“Pertamina EP siap dan mendukung proses dan prosedur Gas-In Jargas, dan bersamaan telah menyelesaikan Kesepakatan Bersama / KB Gas-In yg mengatur aspek legal & komersialnya,” kata Agus dalam rilisnya ke MuriaNewsCom.

Selain itu, juga dibahas hasil identifikasi Hazops (Hazard Ops Identification) ditindaklanjuti dan diantisipasi bersama, dan menjadi tindaklanjut dari team terintegrasi yaitu Pemkab Blora, SKk Migas, DitJen Migas, PGN serta Pertamina EP.

Disinggung pula soalperalatan Diff Pressure Closing Valve yang akan dipasang oleh PGN pada sistem pemipaan distribusi Jargas Blora, sebagai pengganti sementara SDV. Itu menindaklanjuti rekomendasi studi Hazops.

“Selanjutnya pada  29 Juli 2016, mudah-mudahan pekerjaan sosialisasi ke masyarakat dan Gas-in sudah bisa dilaksanakan,” pungkas Agus.

Editor : Akrom Hazami

 

Dapilnya Belum Teraliri Listrik, Anggota Dewan Blora Ini Gusar

Listrik

 

MuriaNewsCom, Blora – Beberapa wilayah di Kabupaten Blora ternyata masih ada yang belum tersentuh aliran listrik. Seperti di Dukuh Ngandong, Desa Ngeblak, Kecamtan Kradenan.

Sampai saat ini wilayah tersebut belum teraliri listrik layaknya wilayah lain. Untuk mendapatkan listrik, warga Dusun tersebut musti rela menarik kabel dari kampung sebelah yang sudah teraliri listrik.

Dan kebetulan, daerah tersebut merupakan daerah pemilihan (dapil) salah satu anggota DPRD Blora, yang juga anggota Komisi C, Mulyono. Tentu saja kondisi ini membuatnya gusar.

”Iya di dapil saya itu. Di sana memang masih ada dukuh yang belum tersentuh listrik sama sekali. Yaitu Dukuh Ngandong,” ujarnya, Sabtu (25/6/2016).

Mulyono menjelaskan, demi mendapatkan listrik untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, warga Ngandong harus memasang kabel hingga kampung sebelah, dengan jarak ratusan meter.

”Sungguh memprihatinkan memang. Hanya untuk mendapat pasokan listrik dari kampung tetangga, harus menarik kabel sampai ratusan meter,” katanya.

Menurut Mulyono, sebenarnya pemerintah sudah menganggarkan untuk penerangan listrik di Ngandong. Namun hal itu terbentur dengan perizinan. Sehingga saat ini warga Dukuh Ngandong belum dapat sepenuhnya merasakan penerangan atau aliran listrik.

”Aggaran sudah ada. Tapi saat ini pemerintah terkendala masalah perizinan dari Perhutani. Kemungkinan masih banyak lagi perdukuhan atau perkampungan yang hingga kini belum tersentuh listrik di wilayah Blora ini,” katanya.

Editor: Merie

Gawat! Harga Elpiji di Tingkat Pengecer di Jepara Tak Terkendali

 

Beberapa karyawan sedang menyusun tabung gas elpiji. Saat ini, harga gas elpiji di tingkat pengecer tak terkendali (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz Zaman)

Beberapa karyawan sedang menyusun tabung gas elpiji. Saat ini, harga gas elpiji di tingkat pengecer tak terkendali (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz Zaman)

         MuriaNewsCom, Jepara – Meskipun pemerintah telah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk elpiji 3 kilogram di Jepara sebesar Rp 15.500, namun konsumen gas bersubsidi itu membeli dengan harga yang jauh lebih tinggi. Salah satu penyebab utama tingginya harga tersebut disebabkan penjualan di tingkat pengecer tak terkendali.

Hal itu diakui Kepala Bagian Perekonomian Setda Jepara Eriza Rudi Yulianto. Menurutnya, HET yang ditetapkan pemerintah itu hanya berlaku sampai di tingkat pangkalan. Sedangkan untuk tingkat pengecer, belum ada regulasi yang mengaturnya, sehingga harganya tidak dapat dikendalikan.“Ya, HET itu untuk penjualan elpiji 3 kilogram di tingkat pangkalan karena dalam aturan tidak ada istilah pengecer,” ujar Eriza kepada MuriaNewsCom, Jumat (17/6/2016).

Menurutnya, memang tidak menutup kemungkinan harga semakin tinggi ketika barang dari pangkalan dibeli pengecer lalu baru dijual ke konsumen. Pihak pengecer tentu saja menginginkan keuntungan dari hasil transaksinya tersebut. Lebih parah lagi ketika pengecer tersebut menjual ke pengecer lagi, baru dijual ke konsumen.“Mekanisme penjualan sebenarnya ada di pihak Pertamina. Sejauh ini belum ada pemberitahuan atau permintaan untuk mengatur penjualan gas bersubsidi itu di tingkat pengecer,” ungkapnya.

Lebih lanjut dia menambahkan, HET yang diberlakukan untuk tingkat pangkalan itu dibuat pemerintah melalui Peraturan Gubernur (Pergub) dan diterjemahkan di tingkat kabupaten. Sedangkan untuk tingkat pengecer belum ada instruksi atau perintah untuk membuat aturan.

“Kami tidak bisa membuat aturan di tingkat kabupaten untuk mengatur penjualan gas elpiji di tingkat pengecer tanpa ada permintaan dari Pertamina. Karena pendistribusian dan penjualan itu merupakan wewenang Pertamina,” imbuhnya.

Editor : Kholistiono

 

Konsumsi Listrik Industri di Jepara Selama Ramadan Ini Alami Kenaikan

Salah seorang warga sedang mengecek meteran listrik (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz Zaman)

Salah seorang warga sedang mengecek meteran listrik (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz Zaman)

             MuriaNewsCom, Jepara – Kebutuhan listrik di Kabupaten Jepara untuk bulan Ramadan ini justru meningkat drastic. Peningkatan mencapai 40 persen dibanding hari biasa. Tak hanya itu, peningkatan justru terjadi pada industri, bukan rumah tangga.

Hal itu disampaikan Manajer PT PLN Rayon Jepara Sunoto. Menurutnya, kenaikan tersebut terjadi di wilayah yang banyak terdapat aktivitas industri. Sedangkan di rumah tangga tidak mengalami kenaikan signifikan.

 “Kenaikan listrik tertinggi berada di wilayah yang banyak terdapat industri tekstil dan mebel. Itu seperti di Desa Wonorejo, Tahunan, Karang Randu Pendo Sawalan, Ngasem, dan Troso,” ujar Sunoto kepada MuriaNewsCom.

Lebih lanjut ia mengemukakan, industri tersebut butuh tambahan energi listrik untuk menggenjot jumlah produksi yang mungkin meningkat saat Ramadan dan Lebaran.“Kenaikan sebesar itu didapatkan dari hasil pengukuran dari trafo-trafo yang kami miliki. Di hari biasa, konsumsi listrik hanya 80 persen,” katanya.

Untuk mengantisipasi kenaikan tersebut dan menghindari terjadinya gangguan yang disebabkan meningkatnya daya yang dibutuhkan, pihaknya memasang trafo sisipan di wilayah yang mengalami kenaikan kebutuhan yang signifikan, bahkan yang telah mengalami overload. Trafo yang dipasang memiliki kekuatan 50 KVA.

“Disebut sisipan karena trafo tersebut memang dipasang khusus saat terjadi lonjakan kenaikan kebutuhan listrik. Salah satu daerah yang sempat mengalami overload energi listrik yakni Kecamatan Batealit. Kami memasang trafo tersebut setelah terjadi kenaikan,” imbuhnya.

Editor : Kholistiono

 

Kuota Elpiji Melon di Jepara Ditambah 10 Persen untuk Ramadan Ini

Salah seorang karyawan terlihat sedang menata tabung gas. Ramadan dan lebaran ini, ada penambahan kuota sebesar 10 persen (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz Zaman)

Salah seorang karyawan terlihat sedang menata tabung gas. Ramadan dan lebaran ini, ada penambahan kuota sebesar 10 persen (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz Zaman)

    MuriaNewsCom, Jepara – Bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri, tingkat kebutuhan masyarakat terhadap gas elpiji ukuran 3 kilogram meningkat. Untuk mengantisipasi kelangkaan yang terjadi pada hari raya nanti, pihak Pertamina menambah kuota di Kabupaten Jepara sebesar 10 persen.

Sales Executif Elpiji dan Gas Pertamina Regional IV Jateng Agung N Hananto mengatakan, pihaknya akan menambah sekitar 10 persen dari kuota normal atau sekitar 65-70 ribu tabung gas elpiji 3 Kg hingga hari raya lebaran nanti. Menurutnya, penambahan kuota telah dimulai sejak memasuki bulan Ramadan atau awal Juni lalu.

“Di awal Juni, kami sudah mulai menyuplai tambahan itu. Ditargetkan untuk Ramadan ini sudah terdistribusi 8 persen atau sekitar 50 ribu tabung gas elpiji ukuran 3 kilogram,” ujar Agung kepada MuriaNewsCom, Kamis (16/6/2016).

Menurutnya, ketika mendekati lebaran nanti, sisa penambahan kuota yakni 2 persen atau sekitar 15 ribu tabung dapat didistribusikan, agar saat merayakan hari raya tidak mengalami kelangkaan. Sebab, mengaca pada pengalaman tahun sebelumnya, saat lebaran banyak masyarakat yang mudik kembali ke Jepara dan itu otomatis menambah kebutuhan energi, termasuk gas elpiji.“Kemarin kami bersama Pemkab Jepara telah melakukan pemantauan lapangan. Hasilnya sampai saat ini stok di Jepara aman,” ungkapnya.

Dia menambahkan, terkait harga gas bersubsidi yang melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET), itu disebabkan beberapa hal. Salah satunya karena banyaknya pengecer dan ada oknum yang dicurigai melakukan permainan harga.

Editor : Kholistiono

Program City Gas Baru Bisa Direalisasikan Setelah Ini Selesai

Meteran jaringan gas (MuriaNewsCom/Rifqi Gozali)

Meteran jaringan gas (MuriaNewsCom/Rifqi Gozali)

    MuriaNewsCom, Blora – Belum direalisasikannya program city gas untuk warga di Ring 1 Program Pengembangan Gas Jawa (PPGJ) Blok Gundih mendapatkan tanggapan dari pihak Pertamina Eksplorasi dan Produksi (PEP) Asset 4 Field Cepu.

Agus Amperianto, Field Manager (FM) PEP Asset 4 Field Cepu mengatakan, pihaknya sampai saat ini baru akan melakukan identifikasi Hazard and Operability Study (HAZOPS), yakni sebuah standar teknik analisis bahaya yang digunakan dalam persiapan penetapan keamanan dalam sistem baru atau modifikasi untuk suatu keberadaan potensi bahaya atau masalah operabilitasnya.

“Kami akan lakukan pada 17 Juni mendatang dengan menggandeng Perusahaan Gas Negara(PGN), Ditjen Migas (Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi) dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi,” ujar Agus Amperianto kepada MuriaNewsCom.

Setelah HAZOPS-nya tuntas, kata Agus, maka prosedur gas itu mengikuti. Hal itu dikarenakan, perintah pengaliran gas dari Ditjen Migas dan SKK Migas sudah ada. “Sehingga semakin mempercepat setelah proses HAZOPS dilaksanakan,” jelas Agus.

PT PGN selaku pengelola city gas memerkirakan program awal city gas tidak bisa tepat waktu. Ada beberapa penyebab, salah satu di antaranya yakni tingginya kandungan H2S (Hidrogen Sulfida) gas dari Central Processing Plan (CPP) Pertamina Eksplorasi dan Produksi (PEP) dan PPGJ menuju 700-800 sambungan di Desa Sumber, Kecamatan Kradenan, Blora.

Program city gas sendiri tidak hanya di Desa Sumber. Tetapi beberapa desa yang lain juga diberlakukan program city gas, yakni Desa Mojorembun, Kecamatan Kradenan, Desa Wado, Desa Kemantren, Desa Pulo dan Desa Tanjung, Kecamatan Kedungtuban, serta Desa Kapuan, Kecamatan Cepu.

Editor : Kholistiono

Pemkab Blora Desak Pertamina dan PGN Segera Realisasikan Program City Gas

Central Processing Plant (CPP) Blok Gundih, Desa Sumber, Kecamatan Kradenan, penyuplai gas untuk program city gas di kabupaten Blora. (MuriaNewsCom/Rifqi Gozali)

Central Processing Plant (CPP) Blok Gundih, Desa Sumber, Kecamatan Kradenan, penyuplai gas untuk program city gas di kabupaten Blora. (MuriaNewsCom/Rifqi Gozali)

 

  MuriaNewsCom, Blora – Pemerintah Kabupaten Blora melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meminta agar Pertmanina  Eksplorasi dan Produksi (PEP) Cepu dan Perusahaan Gas Negara (PGN) segera mengoperasikan program city gas bagi masyarakat Ring 1 Proyek Pengembangan Gas Jawa (PPGJ) Blok Gundih, Desa Sumber, Kecamatan Kradenan, Blora.“Harapan kami, program city gas segera dilaksanakan agar masyarakat bisa langsung menikmati,” ujar Setyo Edi, Kepala Dinas ESDM Blora, kepada  MuriaNewsCom, Sabtu (11/6/2016).

Sebelumnya, Bupati Blora Djoko Nugroho juga berharap, agar Ramadan kali ini, program city gas bisa terlaksana, sehingga masyarakat bisa menikmatinya. Itu diungkapkan ketika rapat koordinasi dengan pejabat Kementerian ESDM, beberapa waktu lalu. Kendati demikian, sampai saat ini belum ada tanda-tanda akan dilaksanakan program tersebut.

Menurut Setyo Edi, hingga kini program city gas belum terlaksana, karena antara Pertamina EP Cepu dan PGN masih belum ada kesepakatan  atas pemasangan alat Shut Down Valve (SDV) dan H2S Analyzer. Kedua alat tersebut merupakan alat yang berfungsi menyaring dan menghentikan pasokan gas dari central processing plan (CPP) ke rumah warga. Sebab, kadar H2S (Hidrogen Sulfida) yang dihasilkan CPP cukup tinggi.“Dari informasi yang kami dapatkan, Kementerian ESDM menunjuk siapa yang diserahi tugas menyediakan kedua alat tersebut. Namun, hingga kini juga belum dilaksanakan,” ujar Setyo Edi.

Dalam program city gas tersebut, sebelumnya direncanakan akan dimulai pada Februari 2016. Namun, karena  berbagai alasan, akhirnya mundur. Terakhir, direncanakan pada Juni atau Ramadan kali ini akan dioperasikan, namun, sampai saat ini juga belum ada tanda-tanda.Agus Amperianto, Field Manager EP Asset 4 Field Cepu, berharap, program city gas bisa terlaksana secepatnya. “Saya berharap juga secepatnya. Tapi safety juga kita utamakan,” ujarnya.

Editor : Kholistiono

 

Soal Distribusi BBM dan Elpiji ke Karimunjawa Masih Perlu Dibahas Lebih Matang, Ini Rencana Pemkab Jepara

f-elpiji

  MuriaNewsCom, Jepara – Solusi mengenai persoalan distribusi bahan bakar minyak (BBM) dan gas elpiji ke Karimunjawa masih belum sepenuhnya tuntas, sehingga masih perlu dimatangkan, agar tidak ada lagi persoalan di kemudian hari. Sampai saat ini upaya mendapatkan solusi yang final masih tengah diproses pihak pemerintah.

Kabag Perekonomian Setda Jepara Eriza Yulianto mengatakan, Pemkab Jepara masih akan membahas sistem pengangkutan ke Karimunjawa bersama pihak terkait. Pembahasan ini diarahkan pada masalah alat transportasi yang diperbolehkan dan sesuai dengan undang-undang yang mengatur masalah distribusi BBM dan gas elpiji.

“Distribusi BBM dan gas elpiji 3 kilogram rencananya akan melibatkan beberapa Agen Premium dan Minyak Solar (APMS) yang selama ini sudah ada di Karimunjawa. Mereka akan diajak berembug untuk terlibat dalam sistem pendistribusian ke Karimunjawa.  Termasuk dengan adanya rencana dilibatkannya Perusda Jepara untuk masalah ini, juga masih terus dibicarakan,” terang Eriza kepada MuriaNewsCom, Sabtu (11/6/2016).

Menurutnya, Pertamina dalam hal ini sudah siap, jika sudah ada alat transportasi yang secara hukum tidak melanggar aturan. APMS, atau gabungan APMS, atau kerjasama gabungan APMS dengan Perusda, atau Perusda sendiri nantinya akan ditunjuk sebagai agen distribusi di Karimunjawa. Agen ini akan menjadi distributor BBM dan elpiji di Karimunjawa. Sehingga, nantinya harga BBM di Karimunjawa akan sama dengan yang berlaku di Jepara bagian daratan.

“Perbedaan harga BBM dan Elpiji 3 kg nantinya masih mungkin terjadi untuk wilayah-wilayah Karimunjawa di luar pulau Karimunjawa. Bisa jadi akan ada selisih harga untuk pulau-pulau di luar Karimunjawa. Namun yang jelas, proses ini masih akan kami lanjutkan, dan mudah-mudahan segera terwujud,” ungkapnya.

Berkaitan dengan masalah alat transportasi, Pemkab Jepara dalam hal ini masih akan membahasnya dengan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. Pembahasan itu berkait dengan ketentuan-ketentuan alat transportasi yang bisa digunakan untuk membawa BBM dan gas elpiji ke Karimunjawa.

Editor : Kholistiono

BBM dan Gas Elpiji di Karimunjawa Dipastikan Aman Selama Ramadan

Salah seorang karyawan sedang menyusun tabung gas elpiji. Ramadan ini dipastikan stok BBM dan gas elpiji di Karimunjawa aman (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz Zaman)

Salah seorang karyawan sedang menyusun tabung gas elpiji. Ramadan ini dipastikan stok BBM dan gas elpiji di Karimunjawa aman (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz Zaman)

  MuriaNewsCom, Jepara – Meski persoalan distribusi gas elpiji maupun Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Karimunjawa belum sepenuhnya teratasi, namun, sampai pekan pertama bulan Ramadan ini, stok BBM dan elpiji di Karimunjawa masih aman. Bahkan, selama bulan suci ini nanti dipastikan masih aman.

Camat Karimunjawa M. Tahsin menyatakan, sejauh ini semua masih tercukupi. Meski harga BBM dan elpiji 3 kilogram di Karimunjawa lebih mahal, namun untuk ketersediaan sudah tidak ada masalah.

“Asalkan ketersediaan barang ada, meskipun harganya lebih mahal, tidak menjadi masalah bagi masyarakat Karimunjawa. Yang penting, kebutuhan masyarakat terpenuhi dengan adanya stok,” ujar Tahsin kepada MuriaNewsCom.

Lebih lanjut ia mengemukakan, masyaraat Karimunjawa sudah terbiasa dengan harga yang lebih mahal dibanding dengan harga di daratan Jepara. Hal itu, karena terkait dengan jarak yang memang jauh sehingga membutuhkan biaya dan tenaga yang lebih untuk mendistribusikan energi tersebut.

Sementara itu, salah seorang warga Karimunjawa, Abdul Kholik mengatakan, kondisi di Karimunjawa berkait dengan kebutuhan energy, baik listrik, BBM maupun gas elpiji diharapkan dapat terpenuhi dengan maksimal. Dia mengaku sangat mengapresiasi upaya pemerintah untuk mewujudkan keinginan tersebut.

“Kami mendukung upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan energi bagi warga di Karimunjawa. Semoga saja, ke depan wilayah Karimunjawa bisa menikmati BBM, gas elpiji maupun listrik seperti masyarakat Jepara lainnya,” katanya.

Editor : Kholistiono

Layanan Listrik 24 Jam di Karimunjawa Dievaluasi

f-listrik

MuriaNewsCom, Jepara – Pemenuhan kebutuhan listrik di Karimunjawa, Jepara selama 24 jam yang dimulai sejak diresmikan oleh Gubernur Jawa Tengah, baru-baru ini perlu dievaluasi. Sebab, lima hari setelah diresmikan, listrik dengan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) tersebut tiba-tiba mati. Beruntung, mulai Jumat (10/6/2016) pagi tadi, listrik kembali menyala.

“Ya, listrik sempat mati beberapa hari, dan mulai tadi pagi sudah nyala lagi. Informasi yang kami terima ada gangguan dan sudah diperbaiki,” ujar Camat Karimunjawa M Tahsin kepada MuriaNewsCom, Jumat (10/6/2016).

Menurutnya, pihaknya optimis, ke depan PLTD 2,2 MW x 2 itu bisa bekerja optimal dan berkontribusi positif bagi Karimunjawa . Tidak hanya sektor pariwisata, namun juga berbagai aspek kehidupan masyarakat mulai urusan pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya.

“Untuk itu, sangat diharapkan ke depan persoalan listrik tidak menjadi masalah lagi. Termasuk dengan adanya PLTD baru tersebut juga diminta agar sesuai dengan harapan,” ungkapnya.

Sementara itu, Manager Distribusi PT PLN (Persero) Jateng – DIY Andreas Heru Sumaryanto mengatakan, pihaknya melakukan evaluasi kinerja PLTD 2,2 MW x 2 tersebut. Pihaknya tak ingin persoalan serupa terulang lagi di kemudian hari.

“Pembangkit ini terlalu besar. Sebab, beban yang harus dilayani di Karimunjawa hanya 400 KW. Atau jika dipersentase kisarannya antara 20 – 25 persen dari kapasitas yang tersedia. Karena alasan itu pula mesin boros bahan bakar dan oli sehingga terjadi overheating. Oli misalnya yang seharusnya habis lima hari ternyata habis dua hari,” ujar Heru.

Perbaikan terkait masalah itu, kata Heru sudah dan terus dilaksanakan. Oli pembangkit itu juga langsung didatangkan agar proses perbaikan bisa rampung cepat. Akhirnya mulai pagi tadi, listrik PLTD tersebut dapat dioperasionalkan kembali.

Editor : Kholistiono

 

Miliki Potensi Tambang Pasir yang Banyak, Pemkab Blora Diminta Siapkan WPR

semen

MuriaNewsCom, Blora – Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Blora menegaskan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora, perlu menyiapkan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Sebab, Kabupaten Blora, memilki potensi besar tambang pasir khususnya sepanjang aliran Sungai Bengawan Solo. Terutama di wilayah Blora bagian selatan, yakni di Kecamatan Kradenan, Kecamatan Kedungtuban, dan Kecamatan Cepu.

Menurut Teguh Wiyono, Kepala Bidang Pertambangan dan Migas pada Dinas ESDM Blora, pertambangan pasir di Blora sampai saat ini belum pernah ada perizinan. Padahal, seharusnya tambang pasir sepanjang Bengawan Solo menjadi pertambangan rakyat, tapi belum ditentukannya WPR di wilayah Blora.

Pihaknya meyakini, jika sudah ditentukan WPR tersebut maka tidak dipungkiri banyak masyarakat yang megurus perizinan.“Memang nantinya ada konsekuensinya, yakni perihal Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), titik larangan dan reklamasi yang masuk rencana kerja pertambangan,” katanya.

Ia juga menjelaskan, sampai saat ini hanya ada 6 Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang masuk di Dinas ESDM, selain izin eksplorasi bahan semen. “Rinciannya, lima titik berada di Kecamatan Kradenan dan satu titik berada di Kecamatan Todanan. Lima titik di Kradenan bergerak di bidang pasir dan kerikil, sementara yang di Todanan bergerak pada penambangan pasir urug ataupun gamping,” pungkasnya.

Editor : Kholistiono

4 Kecamatan di Blora Miliki Bahan Baku Semen yang Melimpah

semen

 

MuriaNewsCom, Blora – Wilayah di Kabupaten Blora ternyata memiliki potensi sumber daya alam berupa bahan baku semen yang cukup melimpah. Melimpahnya bahan baku semen tersebut sudah dilirik beberapa investor, di antaranya perusahaan tambang, PT Artha Parama Indonesia yang sudah melakukan eksplorasi di Blora.

Dari data yang dihimpun, perusahaan tersebut telah melakukan eksplorasi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Blora Nomor 660.1/1693.A-2013 tentang  Izin Lingkungan. Dalam surat tersebut,  PT Artha Parama Indonesia diberikan izin kegiatan eksplorasi batu gamping dan batu lempung untuk semen yang lokasinya berada di Kecamatan Tunjungan, Blora, Jepon dan Bogorejo.

“Pengajuan izin sejak 2014 lalu. Perusahaan tersebut sampai saat ini masih melakukan eksplorasi,” ujar Teguh Wiyono, Kepala Bidang Pertambangan dan Migas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Blora.

Diketahui, perusahaan tersebut melakukan eksplorasi di empat wilayah kecamatan di Kabupaten Blora dengan luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) mencapai 2.154 hektare untuk eksplorasi batu gamping, dan  WIUP sebanyak 743 hektare untuk ekplorasi batu lempung.“Untuk wilayah yang masuk area eksplorasi, merupakan wilayah perbukitan,” jelas Teguh Wiyono. Sampai saat ini, perusahaan tersebut masih melakukan pemboran dengan kedalaman 120 meter. “Lokasi sumur uji tersebar di 4 kecamatan itu,” jelas dia.

 Editor : Kholistiono

 

 

Listrik Karimunjawa 24 Jam jadi Percontohan Nasional

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat hadir di Pulau Karimunjawa. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat hadir di Pulau Karimunjawa. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Kawasan wisata Pulau Karimunjawa di Kabupaten Jepara yang  selama ini hanya teraliri listrik 12 hingga 18 jam setiap hari. Kini telah dapat teraliri listrik 24 jam penuh sejak diresmikan oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Senin (30/5/2016).

Direktur Bisnis Jawa Bagian Tengah PT PLN Nasri Sebayang mengatakan, kesuksesan peluncuran PLTD di Karimunjawa akan menginspirasi pulau-pulau lain agar juga dialiri listrik.  Mengingat  ada sekitar 4.000 pulau berpenghuni di Indonesia yang masih kekurangan listrik.

“PT PLN akan menjadikan listrik Karimunjawa sebagai model percontohan nasional. Karena setelah ini pasti pulau-pulau lain akan meminta ke PLN dan justru ini yang kami tunggu. Karena tidak bisa PLN melaksanakan dengan sendirinya. Tanpa adanya bantuan Kepala daerah, dukungan Gubernur dan semangat kekeluargaan seperti yang terjadi di Karimunjawa Jawa Tengah,” ujarnya melalui pers rilis yang diterima MuriaNewsCom, Selasa (31/5/2016)

Sekretaris Daerah (Sekda) Jepara Sholih mengatakan, pengerjaan proyek listrik 24 jam untuk Karimunjawa dapat diselesaikan lebih awal. Ditargetkan Juli 2016 baru beroperasi, tapi ternyata bisa lebih cepat dari rencanma awal. Tepatnya pada tanggal 30 Mei 2016, Gubenur Jawa Tengah melounching Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Karimunjawa berkapasitas 2×2 Megawatt.

“Atas terealisasi operasinalisasi listrik 24 jam nonstop di Karimunjawa dan Kemujan, kami menyatakan terima kasih yang sebesar-besarrnya. Karena hal ini memang sudah didambakan sejak lama sekali. Ibaratnya Indoesia telah merdeka sejak tahun 1945, namun Karimunjawa baru merdeka sejak masuknya listrik 24 jam nonstop,” ungkapnya.

Keberdaan listrik penuh sehari semalam ini, lanjut Sholih, sangat dibutuhkan, utamanya dalam rangka menyongsong kemajuan masyarakat dan destinasi wisata Karimunjawa mendatang.   Seperti diketahui, kepulauan Karimunjawa terdiri atas 27 pulau, namun hanya lima yang dihuni. Lima pulau tersebut yaitu Pulau Karimunjawa, Kemujan, Nyamuk, Parang, dan Genting.

Namun demikian, PLTD ini hanya mampu melayani listrik 24 jam di dua pulau terbesar, yaitu Karimun dan Kemujan. PLTD ini dibangun di atas lahan seluas 1 hektar oleh PT Indonesia Power. Tepatnya pembangunan dilakukan di Legon bajak, Desa Kemujan, Kecamatan Karimunjawa. Pembangunan selesai pada 25 Mei dan telah diuji coba selama seminggu.

Sebelumnya kepulauan di Karimunjawa dialiri listrik dari tiga PLTD. PLTD Karimunjawa 500 kVA, PLTD Kemujan 100 kVA, PLTD Telogo Kemujan 250 kVA dan PLTD Nyamplungan 100 kVA. Itupun hanya beroperasi 12 jam dan untuk Pulau Kemujan dan lainnya hanya 6 jam setiap harinya.  Melalui perjanjian yang ditandatangani PT PLN distribusi Jateng dan DIY, PT Indonesia Power dan pemkab Jepara tanggal 23 Desember 2015, Pelayanan kelistrikan di Karimunjawa diserah terimakan dan dikelola PT PLN (Persero).

Selanjutnya oleh PT Indonesia Power dan PLN dibangun pembangkit listrik berkapasitas 2×2 Mega Watt untuk menggantikan PLTD milik Pemda Jepara yang berkapsitas 700 Kilo Watt  yang berada di Wilayah Kemujan dan Karimunjawa. Akhirnya pada saat ini dapat terelaisasi ketersediaan listrik 24 jam di Karimunjawa dan Kemujan.

Editor : Akrom Hazami

 

 

Pemkab Jepara Minta Bantuan PLTS di 3 Pulau Jadi Aset Daerah

Ilustrasi

Ilustrasi

 

MuriaNewsCom, Jepara – Kepala Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada Dinas Bina Marga Pengairan ESDM (BMP-ESDM) Jepara, Ngadimin menegaskan bahwa Pemkab Jepara menginginkan agar bantuan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dari Denmark menjadi aset daerah.

Hal itu penting agar kedepannya, perawatan dan pemeliharaan dapat dilakukan oleh Pemkab Jepara dan dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja daerah (APBD) Jepara.

”Kalau menjadi asset Pemkab Jepara, maka perawatan maupun pemeliharaannya kan bisa langsung. Kalau tidak menjadi asset sendiri, biasanya susah bahkan tidak bisa melakukan perawatan dan pemeliharaan,” ungkap Ngadimin kepada MuriaNewsCom, Jumat (27/5/2016).

Lebih lanjut dia mengemukakan, bantuan PLTS di ketiga pulau tersebut sangat penting demi ketersediaan listrik yang memadai. Sebab, selama ini memang di tiga pulau tersebut belum tidak bisa teraliri listrik meski sebelumnya juga telah ada PLTS dengan kapasitas yang masih rendah.

”PLTS di sana sudah rusak, ini ada bantuan diharapkan dapat mengatasi masalah listrik di sana,” katanya.

Dia menambahkan, jumlah penduduk di ketiga pulau tersebut cukup banyak. Di pulau parang ada sekitar1.143 jiwa dengan 355 kepala keluarga (KK), pulau Nyamuk ada sekitar 590 jiwa dengan 194 KK, dan pulau Genting ada sekitar 274 jiwa dengan 96 KK. Selama ini listrik disana hanya menyala sekitar 6 jam per hari.

Editor: Supriyadi

Lahan untuk PLTS di Pulau Genting Karimunjawa Belum Dibebaskan

Kepala Bidang Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) pada Dinas ESDM Jepara, Ngadimin. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Kepala Bidang Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) pada Dinas ESDM Jepara, Ngadimin. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Tiga pulau yang ada di Karimunjawa, yakni pulau Parang, Nyamuk, dan Genting bakal ditempati Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Dari ketiga pulau tersebut, Pemkab Jepara masih belum selesai membebaskan lahan yang ada di pulau Genting.

Kepala Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada Dinas BMP-ESDM Jepara, Ngadimin mengemukakan, Pemkab Jepara mendapatkan bantuan dari Denmark berupa PLTS yang rencananya diletakkan di tiga pulau tersebut. Pemkab diberi kewajiban untuk menyediakan lahan dan melakukan perawatan setelah PLTS dibangun disana.

”Dari ketiga pulau itu, pembebasan lahan masih dibutuhkan di Pulau Genting. Sedangkan untuk Pulau Nyamuk dan Parang, sudah dilakukan jauh-jauh hari,” ujar Ngadimin kepada MuriaNewsCom, Jumat (27/5/2016).

Menurut dia, lahan yang dibebaskan Pemkab di Pulau Nyamuk seluas 1.035 meter persegi, Pulau Parang seluas 1.500 meter persegi, dan Pulau Nyamuk yang tinggal dilakukan pembayaran seluas 2.114 meter persegi.

”Sebenarnya rencana adanya bantuan PLTS dari Denmark melalui ESP3 sudah lama. Kami sudah lakukan persiapan berupa penyediaan lahan. Hanya di Pulau Genting yang belum. Tapi sebenarnya sudah ada kesepakatan harga,” ungkap Ngadimin.

Baru-baru ini, pihaknya juga melakukan pengecekan terhadap lahan yang akan ditempai instalasi tersebut. Hal itu untuk memastikan kesiapan, serta melakukan perhitungan ulang untuk mengantisipasi kemungkinan adanya penambahan lahan. Salah satunya mengenai akses ke lokasi lahan. Sebelum lebaran, segala hal terkait dengan penyediaan lahan ditargetkan selesai.

Editor: Supriyadi

Harga BBM di Karimunjawa Jepara Dijanjikan Bisa Normal

Kepala Bidang Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) pada Dinas ESDM Jepara, Ngadimin. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Kepala Bidang Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) pada Dinas ESDM Jepara, Ngadimin. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Persoalan energi di Kepulauan Karimunjawa masih menjadi perbincangan yang hangat, baik listrik maupun Bahan Bakar Minyak (BBM). Selama ini, harga BBM di wilayah terluar Kabupaten Jepara tersebut jauh diatas harga normal di daratan Jepara maupun harga yang telah ditetapkan pemerintah.

Kali ini wilayah yang juga menjadi destinasi wisata Jawa Tengah tersebut dijanjikan oleh pemerintah bahwa nantinya harga BBM disana bisa sama dengan di daratan Jepara maupun di wilayah Indonesia sebagaimana harga yang ditetapkan pemerintah. Hal itu sebagaimana hasil pertemuan yang digelar di Provinsi Jawa Tengah berkait dengan persoalan BBM di Karimunjawa.

Kepala Bidang Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) pada Dinas Bina Marga Pengairan dan ESDM Jepara, Ngadimin menjelaskan, dalam rapat di Provinsi baru-baru ini disekapati bahwa Pertamina bersedia memberikan harga normal. Hanya saja ada beberapa syarat yang harus dipenuhi.

”Salah satunya yang paling penting yang diminta Pertamina adalah disediakannya tempat untuk menyimpan BBM disana. Dalam sekali kirim setidaknya ada 3.000 liter BBM jenis premium dan 6.000 liter BBM jenis solar,” ujar Ngadimin kepada MuriaNewsCom, Kamis (26/5/2016).

Lebih lanjut dia menerangkan, jumlah tiap kali pengiriman tersebut didapatkan berdasarkan kebutuhan BBM di Karimunjawa selama satu sampai dua hari. Sehingga dalam jangka waktu dua hari bisa selalu dilakukan pengiriman BBM kesana menggunakan kapal yang nantinya akan disediakan secara khusus meski hanya kapal modifikasi.

”Selama ini harga BBM disana sangat mahal, jauh diatas harga normal. Dengan kebijakan kapal modifikasi diharapkan pendistribusian BBM kesana lancar dan untuk upaya penyetaraan harga BBM juga dapat meringankan beban masyarakat disana,” ungkapnya.

Editor: Supriyadi

Asyik, Listrik Karimunjawa Bakal Nyala 24 Jam Mulai Awal Juni 2016

Ilustrasi

Ilustrasi

 

MuriaNewsCom, Jepara – Persoalan energi listrik di destinasi wisata Jawa Tengah, Karimunjawa segera teratasi. Jika sebelumnya listrik di wilayah terluar Kabupaten Jepara itu menyala hanya setengah hari, dipastikan akan menyala 24 jam mulai awal Juni 2016 nanti.

Kepastian tersebut dikatakan oleh Humas PT PLN (Persero) Area Pelayanan dan Jaringan (APJ) Kudus, Arif Suryadi. Menurut dia, segala infrastruktur dan fasilitas pendukung sudah siap dioperasikan. Termasuk jaringan listrik yang sudah siap mengalirkan energi ke rumah-rumah warga.

”Listrik di pulau besar Karimunjawa yang di dalamnya terdapat di Desa Kemojan dan Karimunjawa akan menyala selama 24 jam mulai 3 Juni mendatang. Kami sudah bisa pastikan. Sebab nanti akan ada launching penyalahan listrik 24 jam di sana,” ujar Arif kepada MuriaNewsCom, Senin (23/5/2016).

Menurutnya, menyalanya listrik selama 24 jam tersebut seperti yang dijanjikan PLN sebelumnya pada saat serah terima secara resmi pada awal Januari 2016 lalu. Saat ini, pihaknya menjanjikan pertengahan tahun warga Karimunjawa akan bisa menikmati listrik sebagaimana di daratan Jepara.

”Tetapi untuk Pulau Parang dan Pulau Nyamuk memang belum bisa sebagaimana di Pulau Besar Karimunjawa. Sebab, untuk Pulau Parang dan Nyamuk masih dikelola PLTD lama. Entah anggaran tahun keberapa nanti akan juga dikelola sebagaimana di Desa Kemojan maupun Karimunjawa,” ungkapnya.

Semua fasilitas dan infrastruktur untuk mengalirkan energi listrik ke dua ribu pelanggan di sana, lanjut Arif, sudah siap dioperasikan.

”Misalnya sumber pembangkit dan kabel transmisi. Sumber listrik masih menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), namun memiliki daya yang lebih besar dari PLTD yang lama. Sumber energi tersebut ditempatkan di Legon Bajak Dukuh Tlaga Desa Kemojan,” katana.

Sedangkan untuk ujung tegangan, kata dia, berada di Desa Karimunjawa. Semua komponen saat ini sudah dikoneksikan ke kabel transmisi sistem 20 Kv ke pelanggan. Diharapkan agenda sesuai rencana sebagaimana harapan masyarakat.

Editor: Supriyadi

Dirut PT Indocement Bantah Tudingan Pembangunan Semen Rusak Kawasan Karst

Sejumlah warga yang tergabung dalam JMPPK menggelar aksi damai di depan DPRD Pati, Jumat (20/5/2016). (MuriaNewsCom/Lismanto

Sejumlah warga yang tergabung dalam JMPPK menggelar aksi damai di depan DPRD Pati, Jumat (20/5/2016). (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

MuriaNewsCom, Pati – Ketua Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) Gunretno mengatakan, pertambangan semen di pegunungan “Karst Kendeng Utara” berpotensi memutus fungsi karst sebagai pendistribusi air melalui gua. Bila distribusi terputus, mata air dikatakan akan hilang dan pemulihannya sulit.

“Dari keterangan ahli speleologi dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Cahyo Rahmadi, kawasan karst adalah bentang alam di bebatuan mudah larut seperti batu gamping. Prosesnya bisa memakan waktu puluhan ribu tahun,” ungkap Gunretno, Jumat (20/5/2016).

Gunretno menjelaskan, aktivitas tambang akan menghilangkan lapisan tanah pucuk dan lapisan epikarst akan memutus jaringan air bawah tanah. Akibatnya, kondisi tersebut akan menyebabkan fungsi karst sebagai akuifer air bersih bagi masyarakat sekitar hilang.

“Hilangnya tanah pucuk dan lapisan epikarst akan menyisakan batu gamping yang memiliki lubang-lubang pelarutan. Dampaknya, air hujan sulit diserap dan berpotensi menjadi aliran liar di permukaan,” imbuhnya.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk Christian Kartawijaya saat dikonfirmasi mengatakan, tudingan Gunretno dianggap mengada-ada dan memutarbalikkan fakta. Sebab, Keputusan Menteri (Kepmen) Nomor 2641 Tahun 2014 sudah memastikan bila areal tambang PT Sahabat Mulia Sakti (SMS), anak perusahaan PT Indocement berada di luar Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK).

“Dalam melakukan penambangan, kami memperhatikan kaedah-kaedah tambang yang benar dan sesuai aturan, tidak sembarangan. Misalnya, adanya reklamasi, menjaga buffer zone kalau ada mata air, menambang tidak di bawah level mata air sekitar dan tidak menyentuh zona kedap air,” tutur Christian.

Selain itu, Christian memastikan bila lahan tambang berada di luar kawasan bentang alam karst sehingga tidak akan merusak sumber mata air. Dengan pertimbangan karst pula, PT Indocement yang semula akan menambang seluas 10.000 hektare, kini dipersempit menjadi 2.663 hektare.

“Lahan tambang seluas 2.663 hektare untuk batu kapur dan tanah liat, milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) akan diselesaikan dengan pola pinjam pakai tanah hutan dengan kompensasi sesuai ketentuan dan aturan yang ada. Luasan pengajuan IUP-OP menjadi 2.033 hektare,” tambahnya.

Ditanya soal rencana pembebasan lahan, Christian akan membebaskan tanah dengan memperhatikan harga pasar yang pantas sesuai dengan musyarawah mufakat. Perusahaan diakui menghormati hak masyarakat tanpa ada pemaksaan.

“Pengawasan pelaksanaan pembebasan tanah dilakukan oleh perusahaan bersama Tim Pemkab, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan masyarakat sendiri. Tak ada perlu tekanan atau pengaruh lain yang justru membuat kesalahpahaman masyarakat,” pungkasnya.

Editor : Akrom Hazami

 

 

Seluruh Titik Aliran Listrik Kudus Tak Luput Disasar PDKB

Ilustrasi

Ilustrasi

 

MuriaNewsCom, Kudus – Humas PLN Kudus Susanto mengatakan program Pekerjaan Dalam Keadaan Bertegangan (PDKB) yang digelar PLN Jawa Tengah dan DIY selama dua hari yakni Rabu (18/5/2016) hingga Kamis (19/5/2016) bakal rampung tepat waktu.

“Untuk 110 titik aliran listrik yang disasar oleh tim PDKB  kini sudah separuh yang dikerjakan. Dan untuk saat ini tinggal sekitar 55 titik lagi,” katanya.

Dia melanjutkan, untuk yang titik di daerah Dawe atau terpencil itu memang harus menggunakan ketelitian, dan kecermatan untuk melakukan kegiatan. Sebab nantinya akan berkaitan dengan lancar tidaknya aliran listrik saat ada hujan maupun gangguan lainnya.

Dengan adanya program PDKB, pihaknya berharap akan bisa selalu melayani warga atau pelanggan dengan baik dan bisa meminimalkan gangguan.

“Ya setidaknya bisa memberikan kepuasan kepada pelanggan yang ada di Kudus. Sehingga gangguan aliran listrik bisa aman dan nyala tanpa gangguan,” ujarnya.

Dia menambahkan, mudah-mudahan tim PDKB ini bisa memberikan gebrakan baru terhadap pembenahan jaringan listrik tanpa pemadaman terlebih dahulu. Sehingga aktivitas warga juga tidak terganggu.

Editor : Akrom Hazami

 

 

PLN Kudus Pastikan Gangguan Listrik  Akan Minim

Petugas dari PDKB melakukan pembenahan fasilitas listrik di salah satu sudut di Kudus. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

Petugas dari PDKB melakukan pembenahan fasilitas listrik di salah satu sudut di Kudus. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

 

MuriaNewsCom, Kudus – PLN terus melakukan pembenahan instalasi atau fasilitas aliran listrik. Seperti halnya pengerahan Pekerjaan Dalam Keadaan Bertegangan (PDKB) pada Rabu (18/5/2016) hingga Kamis (19/5/2016).

Harapannya, gangguan listrik tidak lagi sering terjadi. Seperti halnya yang biasa terjadi saat musim hujan tiba. Setidaknya, pembenahan PDKB mampu mengurangi tingkat gangguan.

Humas PLN Kudus Susanto mengatakan, ke depannya kegiatan PDKB akan sangat bermanfaat bagi masyarakat. “Bisa meminimalkan gangguan yang ada saat musim hujan. PDKB itu merupakan program dari PLN untuk selalu mengkroscek fasilitas yang ada,” katanya.

Musim hujan biasanya  pada Januari, Februari, November, Desember atau bulan lainnya. Dengan beragam gangguan listrik. Mulai dari angin kencang, tertimpa pohon, dan faktor lainnya.

Padahal pembenahan yang dilakukan terbilang singkat bila terjadi gangguan. “Harapannya usai kegiatan PDKB se-Jateng-DIY akan mampu mengurangi tingkat gangguan listrik,” pungkasnya.

Editor : Akrom Hazami

 

 

 

Musuh PLN Kudus Ternyata Pohon, dan Angin Kencang

Jpeg

Petugas PLN memperbaiki fasilitas listrik di salah satu sudut Kabupaten Kudus. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

 

MuriaNewsCom, Kudus –  Manajer Distribusi PLN Jawa Tengah Andreas Heru Sumaryanto mengatakan, rusaknya fasilitas PLN dapat mengakibatkan padamnya saluran listrik. Dari pemeriksaan PLN, rata-rata disebabkan gangguan pohon.

“Memang selama ini kerusakan fasilitas PLN itu diakibatkan dari pepohonan. Selain itu, faktor ketiga juga ada. Yakni seperti halnya layang-layang tersangkut, angin kencang dan lainnya. Baik itu merusak trafo, FCO (Fuse Cut Out/sekring, isolator, maupun sejenisnya,” katanya.

Jika kerusakan itu terjadi hingga mengakibatkan padamnya aliran listrik, itu sama saja merugi sekitar Rp 70 juta hingga Rp 100 juta. Sebab kerugian itu merupakan nilai pengganti fasilitas maupun untuk keperluan pembenahan fasilitas.

Oleh sebab itu, supaya aliran listrik tidak sering padam di saat hujan atau angin kencang, maka PLN Kudus menggelar aksi Pekerjaan Dalam Keadaan Bertegangan (PDKB) yang diikuti oleh PLN se-Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Sementara itu, Humas PLN Kudus Susanto mengatakan, dalam kerja sama ini, nantinya bisa saling berganti.

“Yakni bila daerah lainnya mengadakan bakti PDKB semacam ini, PLN Kudus juga mengirimkan tim atau pasukan elite PLN ke wilayah tersebut. Yakni untuk saling membantu, serta menyelesaikan tugas secara bersama-sama. Sebab bila ditangani oleh tenaga PLN setempat, maka tidak akan bisa cepat selesai dan maksimal,” ujarnya.

Editor : Akrom Hazami

 

 

Ratusan Pasukan Elite PLN di Kudus Benahi Aliran Listrik

Jpeg

Petugas dari PDKLB PLN melakukan pengecekan fasilitas listrik di salah satu sudut di Kabupaten Kudus, Rabu. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

 

MuriaNewsCom, Kudus –  Sebanyak 117 orang tim Pekerjaan Dalam Keadaan Bertegangan (PDKB) PLN memantau dan membenahi fasilitas listrik yang ada di Kudus.

Karena, tim yang sering dijuluki dengan sebutan pasukan elite PLN ini akan mengerjakan tugas di 110 titik aliran listrik di Kudus, selama dua hari. Yakni Rabu (18/5/2016) hingga Kamis (19/5/2016).

Manajer Distribusi PLN Jawa Tengah Andreas Heru Sumaryanto mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk pengecekan fasilitas PLN yang dinilai sudah tidak berfungsi lagi.”Baik itu FCO ( Fuse Cut Out/sekring), penggantian isolator, dan sebagainya,” katanya.

Dia melanjutkan, dalam kegiatan PDKB ini pihak PLN memang sengaja tidak memadamkan listrik. Supaya tidak banyak mengganggu aktivitas warga di jam sibuk.

Dari informasi yang dihimpun MuriaNewsCom, ke-117 orang yang tergabung dalam tim PDKB tersebut berasal dari PLN se-Jawa Tengah dan DIY yang terbagi menjadi 11 regu.

“Semua tim PDKB ini ada yang dari Kudus, Cilacap, Tegal, Purwokerto,  Surakarta, Salatiga, Pekalongan, Semarang, Yogyakarta, Klaten, dan Magelang,”ujarnya.

Editor : Akrom Hazami

 

Ini Tugas Perusda Jepara Jika Sudah Jadi Agen Distribusi BBM dan Elpiji ke Karimunjawa

ilustrasi BBM jenis solar dijual eceran. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Ilustrasi BBM jenis solar dijual eceran. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Pemkab Jepara bakal menunjuk Perusahaan Daerah (Perusda) Aneka Usaha Jepara untuk menjadi agen distribusi BBM dan Elpiji ke Karimunjawa. Ada beberapa tugas Perusda tersebut jika sudah resmi menjadi agen tersebut.

Kabag Perekonomian Setda Jepara, Eriza Rudi Yulianto menjelaskan, beberapa tugas agen yang nanti ditunjuk atau dibentuk, yakni membuat tangki penampungan BBM dan mengurusi soal elpigi. Tangki yang dibuat minimal harus bisa menampung jumlah total kebutuhan premium dan solar warga Karimunjawa.

”Minimal, sesuai kebutuhan. Jika lebih malah lebih baik,” kata Eriza kepada MuriaNewsCom, Senin (2/5/2016).

Lebih lanjut dia mengemukakan, kebutuhan BBM di Karimunjawa yakni sebanyak 144 ribu liter solar/bulan, dan Rp 59 ribu liter premium/bulan. Untuk Elpiji bersubsidi 3 kilogram, warga Karimunjawa membutuhkan pasokan sebanyak 4.380 tabung dan 301 tabung untuk Elpiji ukuran 12 kilogram tiap bulannya.

Dalam pendistribusian Elpiji di Karimunjawa, Eriza menjelaskan secara detail, pemilik pangkalan mengajukan ijin ke desa, pemerintah kecamatan Karimujawa dan Polsek setempat. Di tingkat Pemkab, pengambilan premium harus mendapatkan rekomendasi dari Dishubkominfo. Sedangkan solar harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan.

”Karena solar terkait dengan kebutuhan nelayan. Sedangkan dari Disindag, sebagai instansi penentu jumlah kuota,” tandas Eriza.

Khusus elpiji, pihaknya saat ini juga tengah dihadapkan pada rencana pemerintah pusat menarik subsidi. Jika diberlakukan, maka semua Elpiji bakal menjadi barang bebas, termasuk di Karimunjawa. Sementara ini, pihaknya baru melakukan pembicaraan soal ini di tingkat agen, termasuk agen Elpiji yang selama ini melakukan distribusi ke Karimunjawa.

Dalam jangka waktu enam bulan tersebut, hingga agen terbentuk, pengangkutan BBM dan Elpiji akan dilakukan dengan menggunakan kapal kayu sebagaimana sebelumnya. Itu juga sesuai dengan instruksi Gubernur Jawa Tengah.

Editor: Supriyadi

 

 

Perusda Jepara Dapat Proyek Jadi Agen Distribusi BBM ke Karimunjawa

Puluhan kendaraan mengantre untuk mendapatkan BBM di salah satu SPBU di Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Puluhan kendaraan mengantre untuk mendapatkan BBM di salah satu SPBU di Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Berdasarkan pertemuan dan rapat dengan pihak-pihak terkait di Semarang, termasuk dengan pihak PT Pertamina. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara akan menunjuk Perusahaan Daerah (Perusda) Aneka Usaha Jepara menjadi agen distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) baik jenis premium, solar maupun minyak ke Karimunjawa.

Agen tersebut bakal dibentuk sebagai salah satu solusi  persoalan distribusi BBM ke wilayah terluar Kabupaten Jepara tersebut. Sebab, selama ini persoalan distribusi kebutuhan BBM terhadap 10 ribu warga Karimunjawa tak kunjung terselesaikan.

Hal itu seperti yang disampaikan Kabag Perekonomian Setda Jepara, Eriza Rudi Yulianto. Menurut dia, dengan mempertimbangan beban biaya pengangkutan, Pertamina menginginkan BBM yang diangkut harus dalam jumlah yang cukup besar dan untuk keperluan yang cukup panjang.

“Mengenai biaya nanti juga akan ditanggung oleh Pertamina. Jika hanya sedikit, maka Pertamina enggan sebab keuntungan tak sebanding dengan biaya angkut,” terang Eriza kepada MuriaNewsCom, Senin (2/5/2016).

Lebih lanjut Eriza menerangkan, mengenai teknis pengangkutan BBM ke Karimunjawa kedepan, dia belum bisa memastikan apakah dengan kapal pengangkut BBM milik Pertamina atau menyewa (carter) kapal. Sebab menurut Eriza, persoalan itu sudah ada dalam ranah internal dari PT Pertamina.

“Itu menjadi ranah Pertamina, bukan ranah kami soal itu,” katanya.

Yang jelas, lanjutnya, Pemkab diberikan tenggang waktu selama enam untuk menunjuk atau membentuk agen distribusi tersebut. Rencananya, memang Perusda Aneka Usaha yang merupakan perusahaan milik Pemkab yang akan ditunjuk sebagai agen tersebut.

Editor: Supriyadi

Soal Migas, Pemkab Blora Jangan Bicara Uang Saja

 

BAGI-HASIL-MIGAS

 

MuriaNewsCom, Blora – Keinginan Pemkab Blora untuk melepas sektor minyak dan gas (migas) dari pendapatan daerah karena hasilnya yang tidak seberapa, ditolak berbagai kalanga.

Salah satunya dari kalangan anggota DPRD Blora. Anggota Komisi A Siswanto mengatakan, dirinya menolak pernyataan jika Blora harus melupakan sektor migas. Menurutnya, pemerintah tidak boleh melupakan migas.

”Seharusnya pemerintah tidak hanya melihat berapa uang yang masuk pada pemkab. Melainkan efek lainnya. Jadi, sektor migas tidak boleh dilupakan, karena kita tidak bisa bicara soal uang masuk saja,” tuturnya.

Dikatakan Siswanto, selain tetap mengelola minyak dengan baik, pemerintah juga harus mendidik generasi daerah untuk bersekolah terkait perminyakan. Di mencontohkan Sekolah Tinggi Energi Migas (STEM).

”Misalnya STEM itu. Meski berada di Blora, namun bukan orang Blora sendiri yang bersekolah di sana. Nah, seharusnya pemerintah berpikir ke arah sana,” ujar politisi Partai Golkar tersebut.

Senada dengan Siswanto, anggota Komisi B DPRD Blora Arifin Muhdiarto mengatakan, pemerintah harus memperjuangkan semua potensi yang ada di Blora. Baik potensi migas maupun non-migas.

”Menurut saya, semua harus tetap diusahakan. Migas memang belum optimal, namun harus tetap diperjuangkan,” ungkapnya.

Seiring dengan pengoptimalan potensi migas tersebut, lanjut dia, pemerintah juga wajib memperjuangkan potensi-potensi lainnya. Sebab, semua potensi di Blora harus dioptimalkan. ”Semua potensi menurut kami harus dikembangkan dengan maksimal,” imbuhnya.

Editor: Merie