Mengurangi Pemicu Jalan Rusak Grobogan

Akrom Hazami
red_abc_cba@yahoo.com

JALAN rusak terus membayangi sebagian besar wilayah di Jawa Tengah, termasuk di Grobogan. Kota yang terkenal dengan masakan Swike itu memiliki ratusak kilometer (km) jalan kabupaten yang rusak.

Seperti dilaporkan portal berita ini, jalan dengan status milik kabupaten memiliki panjang keseluruhan sekitar 890 km. Dari angka itu, jalan yang kondisinya baik, baru 58 persen atau sekitar 500 km. Artinya ada sekitar 390 km jalan yang masih rusak, atau sekitar 42 persen.

Pemerintah Grobogan berupaya menangani jalan rusak secara bertahap. Pada tahun ini, mereka akan menangani jalan rusak 15,5 persen atau sepanjang 141 km. Tak tanggung-tanggung, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Grobogan menyiapkan anggaran Rp 392 miliar. Dengan pengerjaan jalan terbagi dalam 236 paket pekerjaan. Tiap paket proyek pekerjaan, nilainya di atas Rp 2 miliar.

Harapannya, pada akhir tahun nanti jalan yang rusak berkurang atau hanya tersisa 36,5 persen. Sisa jalan yang rusak, baru akan diselesaikan pada tahun selanjutnya yakni pada 2018 dan 2019. Mereka menargetkan alokasi dana untuk perbaikan jalan rusak selanjutnya Rp 400 miliar per tahun. Atau sekitar Rp 800 miliar. Dua tahun itu, diharapkan jalan rusak di Grobogan sudah tertangani semua.

Besarnya anggaran yang dibutuhkan memang membuat kita terbelalak. Besarnya anggaran perbaikan jalan rusak di Grobogan tak lepas dari medan di lokasi yang tidak biasa. Seperti kita ketahui bersama jika permukaan tanah di Grobogan memiliki tekstur tanah yang relatif labil, tidak seperti di daerah lainnya. Penanganan yang dilakukan adalah konstruksi pembetonan jalan.

Perbaikan jalan merupakan hal yang bagus, dan patut dilakukan. Tapi yang tidak boleh dilupakan adalah pencegahan kerusakan jalan. Jika pemicunya adalah faktor alam, jelas hal itu sulit dihindari. Tapi jika faktor lain, seperti halnya soal tonase kendaraan, itu bisa ditangani.

Dengan menindak kendaraan yang melebihi tonase, maka bisa memperpanjang ketahanan jalan. Jika itu dibiarkan, maka jalan rusak akan terus terjadi. Truk yang melanggar tonase, yakni melebihi kelas jalan, sejauh ini kerap ditilang petugas Satuan Lalu Lintas Polres Grobogan. Seperti program Dagelan (Penindakan Pelanggaran Kelas Jalan).

Jalan di Kabupaten Grobogan masuk kelas III dengan maksimal bobot kendaraan yang melintas 8 ton. Dalam kegiatan polisi, ternyata banyak kendaraan berat melintas dengan tonase berlebih dari ketentuan. Seperti halnya di persimpangan Putat, persimpangan Getas dan Persimpangan Godong. Lokasi tersebut menjadi pertemuan arus dari kabupaten di sekitar Grobogan.

Biar biaya perbaikan jalan bisa ditekan, maka penindakan bagi kendaraan yang melintas melebihi  8 ton mutlak dilakukan. Hal ini butuh kesepakatan bersama antarpihak terkait. Sebab, kerusakan jalan jadi masalah bersama yang harus segera dituntaskan. (*)

 

 

Jangan Ada Kompromi Pungli di Dunia Pendidikan

Supriyadi
terassupriyadi@gmail.com

AKHIR pekan kemarin, masyarakat Rembang dihebohkan dengan pengakuan Bupati Rembang Abdul Hafidz. Orang nomor satu di Kota Garam itu terlihat sedikit berang setelah namanya diduga dicatut dalam tarikan atau pungutan liar (pungli) di dunia pendidikan oleh orang tak bertanggung jawab.

Ironisnya, pencatutan nama bupati itu sudah menelan banyak korban. Dari pengakuan Hafidz sendiri, setiap hari ia mendapatkan aduan dari warga baik melalui pesan singkat ataupun telephone tak kurang dari 20 orang. Sementara, aduan tersebut sudah berjalan sejak akhir bulan April. Jika dihitung matematis, tentu jumlah pengadu sudah ada ratusan orang.

“Setiap harinya ada sekitar 20 orang yang mengadu dan mengeluhkan adanya tarikan-tarikan yang mengatasnamakan Bupati ataupun suruhan bupati,” kata Abdul Hafidz, Minggu (7/5/2017)

BACA JUGA: Nama Bupati Rembang Dicatut untuk Pungutan Liar di Dunia Pendidikan 

Untuk sasaran pungli, pelaku menyasar jenjang pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) dan Pendidikan Anank Usia Dini (PAUD). Di dua jenjang ini, para oknum pungutan mengambil keuntungan dengan dalih untuk biaya operasional sekolah.

Besaran pungutan dari satu sekolah ke sekolah yang lain bervariasi. Karena itu, masyarakat yang bingung langsung bertanya ke pemerintah langsung. Salah satu caranya dengan mengadu ke Bupati Abdul Hafidz. Hanya saja, sang bupati tidak ingat betul besaran pungli tersebut.

Meski begitu, bupati langsung say war. Ia pun berjanji akan menindak tegas pelaku pungli yang ada di Kabupaten Rembang, terutama di dunia pendidikan. Bagi politisi PPP ini, dunia pendidikan adalah tempat untuk menempa ilmu. Karena itu, jika ada yang menyalahgunakan harus segera ditindak.

Di sisi lain, jika berbicara melakukan tindakan tegas, hal itu sudah pasti sangat bisa dilakukan. Ini lantaran dunia pendidikan memiliki sistim keorganisasian yang sangat rapat untuk ditembus orang luar.

Di tingkat kabupaten terdapat dinas pendidikan yang menjadi otak maju dan tidaknya program pemerintah di daerah. Setelah itu di tingkat kecamatan terdapat UPT pendidikan yang menjadi tangan panjang dinas pendidikan untuk menyampaikan informasi ataupun mengawasi kinerja sekolah-sekolah di kecamatan.

Selain itu, di tingkat sekolah, ada juga komite sekolah yang mengawasi secara penuh sistem pendidikannya. Praktis, untuk menggali informasi pungli sangat memungkinkan. Asalkan, ada niatan serius pemerintah untuk memberantasnya.

Untuk melakukan hal itu, korban pungli juga harus lebih berani. Apalagi pemerintah sudah berjanji akan memberikan perlindungan, dengan tidak menyebutkan nama pengadu jika hal itu dirasa bisa memperkeruh keadaan.

Dengan kata lain, sumber atau informan bisa berada di belakang layar dengan bukti-bukti akurat yang disampaikan. Hanya saja, keterangan keterangan penting masih dibutuhkan untuk mengusut tuntas pungli.

Di luar itu, tim sapu bersih pungutan liar (Saber Pungli) juga harus lebih aktif. Terlebih menanggapi keluhan bupati yang disampaikan di depan umum.  Diakui atau tidak, keluhan tersebut menjadi tamparan keras di dunia pendidikan. Jika dibiarkan, tak menutup kemungkinan akan terbentuk citra Rembang rawan pungli.

Karena itu, sudah waktunya Tim Saber bergerak ekstra untuk menindaklanjuti keluhan tersebut. Kerjasama semua pihak juga sagat diperlukan sehingga pungutan bisa hengkang dari Rembang. (*)

Mental Kita Masih Suka Tak Tertib

Ali Muntoha
muntohafadhil@gmail.com

KETIKA ada seseorang yang diindikasi melakukan tindak pidana korupsi, semua orang lantang berteriak-teriak mengecam dan langsung melabeli sebagai pendosa. Namun ketika kita sendiri atau orang-orang terdekat kita melakukan korupsi, kita akan langsung bungkam, bahkan menganggapnya bukan sebagai sebuah kejahatan.

Apalagi sering kali kita tak menyadari tindakan sehari-hari kita juga masuk dalam kategori korupsi. Kita cenderung mengabaikannya, karena menganggap hal itu sebagai sebuah remeh temeh. Terlambat datang kerja, mengabaikan aturan, dan kecenderungan untuk tidak tertib. Diakui atau tidak, sikap tak mau tertib ini merupakan awal dari tindakan korup.

Setiap orang mempunyai potensi yang cukup besar untuk melakukan tindakan korup. Bahkan jika orang itu sangat alim pun, jika dihadapkan dalam kondisi tertentu maka jiwa untuk korupnya akan muncul.

Penelitian yang dilakukan tim dari University of Amsterdam dalam laporan berjudul “The Road to Bribery and Corruption: Slippery Slope or Steep Cliff?”, menyuguhkan fakta bahwa jika diberi kesempatan, orang-orang akan secara mendadak terdorong untuk bertindak korup. Contohnya, menyuap petugas supaya urusan lebih mudah, menyogok polisi agar tidak ditilang atau lainnya.

Dan inilah yang terjadi di Indonesia pada saat ini. Selasa (25/4/2017) sore kemarin, petugas gabungan Satlantas Polres Kudus dan Dinas Perhubungan melakukan razia untuk menertibkan pengendara bandel yang melintas di Ringroad Utara Kudus. Dari sini kelihatan jika jiwa tak tertib masyarakat masih besar.

Puluhan kendaraan terutama sepeda motor langsung putar arah, ketika melihat di depan mereka ada polisi. Padahal saat itu jam pulang kerja, alhasil kendaraan yang berhgenti mendadak ini nyaris menimbulkan kecelakaan. Ketidaktertiban mereka ini membuat mereka ketakutan dengan razia polisi.

Jika ada yang gak sempat putar arah, dan keburu dihentikan polisi, sementara surat-surat mereka tidak lengkap, atau tak memakai helm. Seribu jurus akan digunakan, minta keringanan hingga mencoba menyogok polisi, persis seperti hasil penelitian para pakar tadi.

Padahal jika sejak awal kita sudah memulai bersikap tertib, maka tidak akan muncul rasa ketakutan-ketakutan seperti itu. Selama perjalanan juga tak akan dihantui rasa takut akan dikejar polisi, dan nyaman dengan mengikuti seluruh aturan-aturan lalu lintas.

Itu contoh hal sepele yang berujung pada sikap korup manusia. Sikap korup ini pada setiap orang takarannya berbeda, tergantung bagaimana pengendalian seseorang untuk menekan sikap tersebut. Sikap korup ini juga layaknya narkoba, sekali melakukannya dan merasa aman, maka rasa ketagihan akan muncul.

Semakin sering melakukanya, maka akan semakin besar rasa ”ketergantungannya”. Hukuman pun tak akan bisa langsung serta merta menghentikan sikap korup ini, sama seperti narkoba. Oleh karenanya, sebelum semakin menjadi, kita harus bisa membentengi diri menekan potensi untuk bertindak korup, dengan memulai bersikap tertib untuk semua hal. (*)

Bijak Gunakan Jarimu, Saring Sebelum Sharing

Kholistiono
cak.kholis@yahoo.co.id

PASCAKEMUNCULAN teknologi informasi yang terus berkembang, arus informasi saat ini begitu deras dan bahkan bisa dikatakan surplus. Komunikasi antarmanusia di belahan dunia mana pun, kini seolah menjadi tidak berjarak dengan adanya teknologi digital yang berkembang.

Mulai dari dari e-mail yang menggantikan peran surat menyurat, telepon fix (statis) digantikan mobile phone, dan puncaknya adalah internet yang mampu menyebarkan informasi dalam hitungan detik.

Surplus informasi saat ini, juga tak lepas dari kemunculan media sosial yang membuat kita semakin mudah mengakses informasi. Dengan internet dan media sosial, kita semakin mudah mendapatkan informasi.

Dengan semakin mudahnya mendapatkan dan menyebarkan informasi melalui medsos, apa saja yang terjadi di sekitar kita sangat cepat untuk bisa diketahui khalayak, baik itu yang positif maupun negatif.

Situasi lingkungan hingga negara pun bisa dipengaruhi oleh informasi yang tersebar melalui media sosial Facebook, Twitter, Instagram atau broadcast WhatsApp dan BBM. Berita hoax sering ditemui di berbagai media sosial. Tak jarang, beberapa dari kita tidak sengaja meng-share, me-retweet, atau forward berita tersebut yang nyatanya belum jelas asal usulnya.Isu kecil menjadi besar, isu benar menjadi samar, bahkan tak sedikit isu itu bias yang menjadikan masyarakat terpecah.

Dengan semakin mudahnya mendapatkan informasi, sebenarnya seseorang harus semakin cerdas ataupun bijak dalam menghadapi lingkungan sosial, tanpa membutuhkan usaha yang besar.

Namun, yang terjadi saat ini, justru sebagian dari kita tidak menjadi pribadi yang cerdas tapi malah menjadi beringas. Dengan latah, jari begitu mudah meng-share segala yang ada di medsos, tanpa menyaring dan menelaah sumber informasi itu.

Dalam hitungan detik, informasi-informasi yang belum tentu kebenarannya itu dibaca ratusan, ribuan bahkan jutaan orang. Beragam tanggapan netizen mewarnai isu-isu yang berkembang itu. Tak jarang, nada-nada provokatif muncul di kolom komentar, sehingga membuat suasana semakin gaduh. Tak hanya sebatas di dunia maya, tetapi kegaduhan ini seringkali berimbas dalam kehidupan nyata.

Maraknya berita palsu alias hoax itu, masyarakat dibuat jengah. Menyikapi hal itu, beberapa elemen masyarakat menyuarakan atau mengkampanyekan anti hoax. Meski secara hasil, hal itu belum terlihat begitu signifikan untuk mengurangi banjir hoax, tetapi setidaknya secara perlahan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya untuk bersikap bijak dalam bermedsos.

Netizen harus mulai sadar, sesadar-sadarnya untuk tidak latah menggunakan jarinya dalam menyebar informasi yang belum tentu jelas kebenarannya. Netizen, harusnya bisa bersikap cerdas. Saring dulu sebelum sharing.

Harus disadari pula, ada ancaman pidana bagi masyarakat yang dengan sengaja menyebarkan informasi palsu atau hoax, yang berpotensi menimbulkan gejolak di masyarakat. Ancamannya tidak main-main, karena bisa kena pidana penjara enam tahun dan denda Rp 1 miliar.

Dalam aturan, secara tegas dijelaskan jika pelaku penyebar hoax bisa terancam Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Di dalam pasal itu disebutkan, setiap orang yang dengan sengaja dan atau tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, ancamannya bisa terkena pidana maksimal enam tahun dan denda maksimal Rp 1 miliar.

Terkait adanya aturan tersebut, yang tak kalah penting adalah bagaimana realisasi penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak berwenang. Sejauh ini, boleh dikatakan, penindakan terhadap pelaku penyebar hoax masih cukum minim. Alhasil, mereka yang memiliki hobi membikin kegaduhan, masih saja leluasa untuk terus menyebarkan hoax.

Tak salah pula, sebenarnya untuk meminimalkan penyebaran hoax adalah dengan mengedepankan budaya. Yakni, budaya sopan santun, budaya malu, dan budaya membaca.

Jika masih ada ketiga hal itu, netizen yang cerdas dan beretika akan semakin banyak yang muncul dibandingkan dengan mereka yang hanya latah dan salah kaprah dalam beropini. Ayo, mulai saat ini, sebaiknya kita harus lebih pandai menyaring informasi. Jadilah pengguna medsos yang cerdas. Kendalikan jarimu, karena bisa jadi nanti ada ungkapan “Jarimu Harimaumu.” (*)

Membangkitkan Gairah Batik Lasem Rembang

Akrom Hazami
red_abc_cba@yahoo.com

LISA Elli Purnamasari, Runner Up Puteri Indonesia tahun 2011 yang juga Miss Earth Indonesia tahun 2010 dan Gloria Natapratja, Duta Pemuda Pelajar dibuat terpana dengan batik tulis Lasem, Kabupaten Rembang.

MuriaNewsCom memberitakannya pada Senin (17/4/2017). Para perempuan cantik dan pintar tersebut menikmati workshop batik tulis Lasem di Desa Karasjajar, Kecamatan Pancur seusai menjadi narasumber dalam talkshow “Kartiniku Inspirasheku” Minggu (16/4/2017).

Mereka juga praktik membuat Batik tulis. Tak segan mereka menirukan kegiatan pembatik lainnya di lokasi itu. Seperti meniup ujung canting yang telah dicelupkan ke dalam malam panas. Lantas menorehkan malam ke atas kain.

Sulit, memang. Karena bagi yang tidak biasa, hal itu akan sulit. Tidak hanya itu, rumit dan penuh ketelitian mutlak dimiliki untuk membuat batik tulis yang berkualitas. Batik tulis Lasem memang telah memiliki kualitas kondang.

Dari beragam sumber menyebutkan, Batik Lasem mempunyai sejarah panjang. Batik Lasem merupakan peninggalan dari jejak kontak Budaya Tionghoa Jawa. Hal ini tampak dari motif Batik Lasem yang dipenuhi corak simbolik tradisi Tionghoa dengan motif lokal.

Konon pada 1860-an, merupakan masa keemasan Batik Lasem yang  dibuat kalangan Tionghoa. Batik Lasem juga pernah diekspor besar-besaran ke negara tetangga macam Singapura dan Sri Lanka. Yakni sekitar 1970 an. Ada sekitar 144 perusahaan batik ketika itu.

Jumlah itu menurun drastis pada saat ini. Indikasinya pada 2015 terdapat 30 perusahaan batik tulis Lasem yang ada di Kabupaten Rembang.Momen UNESCO pada 2009 mengakui batik sebagai warisan dunia, seolah kembali menggairahkan batik. Termasuk Batik Lasem. Ada enam rumah batik di kota tua Lasem dan 120 rumah batik di seantaro Rembang saat ini.

Sekarang ini, terdapat 21 jenis motif Batik Lasem terdaftar di HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual). Kondisi tersebut membuat karya cipta Batik Lasem mendapat perlindungan hukum atas pembajakan motif atau penjiplakan.

Puluhan motif itu hendaknya bisa dilestarikan bersama. Agar hak patennya benar-benar terjaga. Kendala lain yang masih hinggap, seyogyanya juga diantisipasi. Biar gairah perbatikan Lasem kembali bergelora. Beberapa kendala yang tak dapat dipungkiri adalah regenerasi pembatik, kesejahteraan pembatik, serta pemasaran batik.  

Pemerintah, pembatik, pemasar ulung kekinian mau tidak mau wajib duduk bersama menangani semua kendala dan trik menggairahkan Batik Lasem. Upaya konkret harus dipegang bersama, dan terus berlanjut sampai gelora Batik Lasem terasa kembali. (*)

Beralih Fungsi, RTH di Kudus Jadi Jujugan Muda-mudi Memadu Kasih


Supriyadi
terassupriyadi@gmail.com

BARU-BARU ini masyarakat Kabupaten Kudus kembali disuguhkan dengan berita yang tak sedap. Ruang Terbuka Hijau (RTH) yakni Balai Jagong yang berada di kompleks pusat olahraga (sebelah selatan Stadion Wergu Kudus) menjadi jujugan muda-mudi bermesraan.

Ironisnya, muda-mudi yang bermesraan itu tak hanya satu. Jumlahnya ada banyak dan tersebar di beberapa titik. Mereka seolah-olah sudah terbiasa dan tak lagi memiliki urat malu dengan mengumbar kemesraan di tempat umum. Baik itu siang hari ataupun malam hari.

Pihak dinas bukannya tak tahu masalah tersebut. Kabid Olahraga pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kudus Harjuno bahkan sudah sering kali mendapatkan laporan akan penyalahgunaan Balai Jagong.

Hanya saja, ia tak bisa melakukan tindakan banyak. Pemantuan dan pengawasan penyalahgunaan RTH tak bisa dilakukan sendirian. Ia pun butuh bantuan dari berbagai pihak, temasuk warga setempat.

Di sisi lain, penyalahgunaan RTH di Kudus ternyata bukan pertama kali. Di 2016 lalu, sejumlah taman termasuk Taman Ganesha yang berada di Desa Purwosari juga menjadi jujugan pelajar untuk membolos, mabuk-mabukan, hingga jadi tempat pacaran.

Kala itu, sejumlah masyarakat pun melakukan aduan. Akhirnya pihak Satpol PP melakukan razia dan penertiban. Hal itu bahkan sudah dilakukan berkali-kali (Taman Jadi Tempat Bolos dan Mabuk, Satpol PP Kudus Rutinkan Razia di Taman Kota)

Meski begitu, petugas dan pelajar malah kucing-kucingan. Mereka saling memantau. Jika petugas lengah, mereka kembali memanfaatkan taman untuk melakukan hal-hal negatif.

Melihat hal itu, petugas pun tak bisa disalahkan. Pihak pengelola taman juga harus melakukan evaluasi. Diakui atau tidak, kebanyakan taman ataupun RTH yang jadi jujugan untuk melakukan tindakan amoral juga tak lepas dari minimnya penerangan.

Kondisi taman yang gelap membuat muda-mudi merasa mendapatkan lampu hijau. Meski niatan bermesraan ataupun mabuk-mabukan minim, namun kondisi itu membuat mereka berani. Apalagi, banyaknya taman yang ada di Kudus seolah-olah memberikan banyak pilihan.

Dilihat dari sini, sudah saatnya konsep taman sebagai RTH diperjelas. Tak boleh lagi ada taman dengan nuansa lampu redup (remang-remang). Selain itu, pihak pengelola harus bekerjasama dengan dinas dan pemerintah desa terkait untuk menambah petugas, minimal petugas parkir.

Dengan taman yang terang dan petugas parkir yang berjaga, sudah pasti muda-mudi tak berani macam-macam.
Peran Serta Keluarga dan Masyarakat Dibutuhkan.

Meski begitu, menseterilkan RTH dari penyalahgunaan muda-mudi tidak semudah membalikkan tangan. Peran serta keluarga dan masyarakat juga sangat dibutuhkan.

Kedua orangtua juga harus memperhatikan gerak-gerik sang anak. Puberitas yang sedang dialami anak juga harus diarahkan secara benar. Jika sedang jalan-jalan bersama lawan jenis, pihak keluarga juga harus melakukan pemantauan.

Pemantauan ini tak harus ikut ke mana sang anak pergi. Tapi lebih ditekankan pada berani bercerita tentang apa yang dilakukan selama pergi. Dari situ, orangtua harus bisa menjadi teman. Hal ini penting dilakukan supaya sang anak tidak keluar dari koridor yang ditentukan.
Selain itu, para orang tua juga harus tahu siapa saja teman bergaul sang anak. Dengan begitu, kedekatan bisa dijalankan.

Selain keluarga, masyarakat juga memiliki peran penting. Terutama dalam pengawasan keberadaan RTH. Diakui atau tidak, pemerintah memang sedang gencar membangun taman, namun perawatan dan pengawasannya sangat lemah.

Di sini, masyarakat harus tanggap untuk saling menjaga kondisi dan suasana di lapangan. Jika dibutuhkan, pihak desa melalui karang taruna bisa mengajukan kerjasama dalam hal pengawasan. Misalkan saja melalui parkir, keamanan, hingga kebersihan.

Melalui kerjasama yang bagus, alasan klasik yang selalu dipakai dinas (terbatasnya SDM) bisa teratasi. Hanya saja, kerjasama harus diatur dengan jelas. Bisa jadi, hasil parker dimasukkan semua ke desa ataupun dibagi berdasarkan persentase yang saling menguntungkan.

Hasil dari pembagian tersebut bisa digunakan untuk menggaji petugas. Sisanya dimasukkan ke kas sebagai tambahan PAD. Dengan begitu, masyarakat terlibat secara langsung dan pemerintah bisa menjaga citra RTH yang ada. (*)

Hoax Penculikan yang Begitu Menyakitkan

Ali Muntoha
muntohafadhil@gmail.com

ENTAH bagaimana awalnya, isu tentang penculikan anak menyebar hingga menjadi viral di media sosial. Entah awalnya hanya keisengan, atau memang ada tujuan tertentu, yang pasti isu ini sangat merugikan dan begitu menyakitkan.

Orang-orang jadi semakin mudah ”baper” hanya karena melihat seorang gelandangan tengah berkeliaran, atau melihat pengemis yang tengah duduk-duduk di emperan pos kampling. Polisi juga tak kalah bapernya, sibuk mencari-cari sambil bertanya-tanya, ”Katanya banyak kasus penculikan, kok tidak ada laporan yang masuk ke kita ya?”.

Tak terkecuali para orang tua, yang kini semakin super protektif dengan anak-anaknya. Bocah-bocah yang seharusnya bebas bermain, bercanda dengan teman sepermainan, kini ditakut-takuti menjadi sasaran penculikan. Mereka dijejali rasa takut dengan ancaman organ dalam mereka nantinya akan dibedah dan dijual ke orang tak bertanggungjawab.

Sungguh sangat kasihan, bocah-bocah ini seharusnya tak perlu tahu mengenai masalah-masalah mengerikan seperti ini. Apalagi isu-isu itu juga hingga kini belum terbukti kebenarannya. Pihak kepolisian sudah berkali-kali menyampaikan penjelasan bahwa kabar penculikan itu bohong.

Meski demikian, orang-orang sudah terlanjur termakan dengan isu penculikan itu. Yang begitu menyakitkan, akibat isu yang tak jelas juntrungnya ini orang-orang miskin yang menggantungkan hidup dari sisa-sisa orang, yang akhirnya kena dampaknya. Orang Jawa bilang, keno awu anget.

Mereka yang tak tahu apa-apa menjadi bulan-bulanan massa, dihajar, dikeroyok hingga babak belur. Tak hanya satu atau dua kasus, hampir di semua daerah terjadi kasus main hakim sendiri, gara-gara melihat pengemis atau gelandangan yang mondar-mandir. Mereka kelewat curiga, dan terlalu terpengaruh dengan isu penculikan itu, menjadikan orang tak bersalah jadi sasaran amarah.

Orang-orang yang keburu ”parno” menjadi buta mata dan buta hati, tak peduli itu benar atau salah, pokoknya ketemu pengemis mencurigakan langsung saja digebuki. Seperti yang terjadi di Kabupaten Pati beberapa waktu lalu, gara-gara seorang pengemis membawa uang satu juta rupiah yang ditaruh di dalam dunak, langsung saja dicurigai sebagai penculik dan bagian organisasi penjualan organ manusia. Orang Pati menyebutnya sebagai pelaku ”peletan”.

Nyatanya, setelah ditangkap dan diamankan di polres, tak terbukti sedikitpun jika orang itu adalah pelaku ”peletan”.  Ini semua karena masyarakat kita masih begitu mudah ”dihasut”. Isu-isu yang menyebar di media sosial dengan gampangnya mereka percayai tanpa melakukan kroscek terlebih dahulu.

Padahal jika mau sedikit membaca dan mencari informasi pembanding, orang tak akan mudah tertipu dengan isu penjualan organ dengan modus menculik anak ini. Apalagi untuk melakukan transplantasi organ dalam itu juga tak semudah yang dibayangkan.

Wakil Ketua Tim Transplantasi Ginjal RSCM, dr Maruhum Bonar H Marbun, Sp.PD-KGH, bahkan menyebut proses cangkok organ akan sangat sulit dilakukan jika organ donornya berasal dari korban penculikan. Karena menurut dia, sebelum dilakukan pencangkokan harus diteliti dulu kecocokan antara pendonor dan penerima.

Menurutnya, terdapat kesulitan melakukan pencangkokan organ dari orang asing. Tingkat kesesuaian lebih tinggi jika donasi berasal dari orang yang masih punya hubungan keluarga. Sehingga risiko ditolak oleh tubuh penerima lebih kecil.

Apalagi di Indonesia proses transplantasi organ prosesnya sangat njlimet, dan yang paling penting usia pendonor harus lebih dari 18 tahun. Nah kalau yang diculik itu anak-anak, kemungkinan besar organnya belum bisa dipakai.

Memang kewaspadaan itu penting, namun jika terlalu “parno” justru akan merugikan. Isu-isu seperti ini sebenarnya tidak kali ini saja muncul. Dulu zaman media sosial belum ada, juga kerap muncul isu-isu penculikan anak seperti ini.

Seperti yang dialami penulis di era 80-an akhir, juga sering ditakut-takuti dengan isu penculikan anak oleh penjual ”arumanis” (kembang gula) keliling.

Saat itu banyak beredar kabar jika para penculik menggunakan modus jualan arumanis untuk mencari mangsa anak-anak. Setelah diculik, organ bahkan kepalanya akan diambil untuk tumbal.

Alhasil ketika ada penjual arumanis lewat, anak-anak kecil langsung berlari ketakutan. Padahal mungkin saja awalnya, orang yang menyebarkan kabar ini hanya sekadar iseng menakuti anaknya agar tak terus merengek minta jajan arumanis.

Di zaman informasi yang tak bisa dikendalikan dengan adanya media sosial ini, masyarakat seharusnya lebih cerdas. Jangan mudah terhasut kabar yang belum tentu benarnya. Dan yang paling penting saring dulu kabar yang Anda terima sebelum di-sharing (bagikan). (*)

Kebijakan ‘Kesusu’ soal Alih Kewenangan SMA dan SMK

Kholistiono
cak.kholis@yahoo.co.id

MULAI tahun ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah mengambil alih pengelolaan SMA dan SMK dari pemerintah kabupaten/kota. Hal itu merujuk pada amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Dalam Undang-Undang tersebut, dicantumkan soal pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Salah satunya adalah pembagian urusan pemerintahan bidang pendidikan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004  menyebutkan, bahwa manajemen pengelolaan SMA/SMK berada di tangan pemerintah provinsi. Sementara pemerintah kabupaten/kota hanya menangani sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.

Berkaitan dengan alih kewenangan ini, setidaknya ada tiga hal yang diserahkan kabupaten/kota kepada provinsi. Yakni masalah aset, Sumber Daya Manusia (SDM) serta keuangan.

Tujuan peralihan pengelolaan dari Dinas Pendidikan tingkat kabupaten/kota ke Dinas Pendidikan Provinsi sebenaranya adalah untuk peningkatan pemerataan pendidikan, baik dalam hal peningkatan kompetensi pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, pengawas, maupun kualitas jenjang pendidikan menengah di tingkat provinsi.

Namun demikian, kebijakan ini masih terkesan “kesusu” untuk diterapkan saat ini. Sebab, ada beberapa hal yang merupakan dampak dari kebijakan tersebut, justru masih akan dan baru mau dicarikan solusinya.

Mengenai keuangan misalnya. Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi Jateng kewalahan dengan adanya pengalihan tersebut. Seperti yang ditegaskan Komisi E DPRD Jateng Hasan Asy’ari ketika berkunjung ke Kudus beberapa waktu lalu, yang meyebut jika pemprov mengalami kedodoran soal anggaran. Sebab, peralihan status tersebut dianggap terlalu mendadak dan kurang siap.

Pun demikian, pemberlakuan kebijakan ini juga berdampak terhadap kebijakan pemerintah daerah, yang selama ini menggratiskan pendidikan selama 12 tahun, yakni mulai tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Akibat alih fungsi pengelolaan ke provinsi tersebut, kini kebijakan pendidikan gratis untuk SMA dan SMK terpaksa harus berhenti, seperti halnya yang terjadi di Kudus.

Akibatnya, kini SMA dan SMK juga mulai menarik iuran dari wali murid untuk per bulannya. Masing-masing sekolah besaran iurannya bervariatif, hingga ada yang mencapi Rp 150 ribu per bulan. Hal itu tergantung dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) serta kesepakatan antara pihak sekolah dan wali murid.

Meski kebijakan untuk kembali menarik iuran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) tersebut sah atau diperbolehkan secara aturan, namun, bagi sebagian orang tua, tentu hal ini menjadi beban tersendiri.

Untuk meringankan beban orang tua, kini, pihak Dinas Pendidikan masih baru akan mengusulkan kepada pihak terkait, agar bantuan dari pemkab bisa turun.

Selain itu, dengan adanya alih fungsi pengelolaan pendidikan ini, juga berdampak pada proses pengawasan dan monitoring sekolah. Sangat mungkin, dalam konteks ini, tidak akan maksimal.  Sebab, personal dari pihak Dinas Pendidikan Provinsi belum tentu mencukupi dan bisa mencangkup keseluruhan lembaga pendidikan menengah atas.

Diakui atau tidak, hal seperti ini seolah memperlihatkan adanya ketidaksiapan dalam penerapan kebijakan alih fungsi ini. Meski pada dasarnya kebijakan ini bertujuan baik, namun, hal itu tidak dibarengi adanya kematangan rencana. Sehingga, pihak yang terdampak, kelabakan ketika kebijakan tersebut diterapkan.

Setidaknya, pemerintah seharusnya telah menyiapkan solusi terkait multi efek dari kebijakan tersebut. Bukan, ketika kebijakan itu sudah diterapkan, baru pihak terdampak harus pusing mencari solusi.  

Masalah pendidikan adalah hajat hidup anak bangsa dan berkaitan dengan masa depan negara. Untuk itu, perlu pula kebijakan yang dibuat dalam mengelola pendidikan bangsa ini, harus tepat, bukan sekadar uji coba.(*)

Mengambil Hikmah dari Kematian Patmi, Sang Perempuan Pengecor Kaki

Akrom Hazami
red_abc_cba@yahoo.com

PATMI, petani perempuan asal kawasan Pegunungan Kendeng, salah satu perempuan penolak pabrik semen, yang melakukan aksi mengecor kaki di depan Istana Negara, Jakarta, meninggal dunia. Yaitu pada Selasa (21/3/2017), dini hari.

Perempuan 48 tahun asal Desa Larangan, Kecamatan Tambakromo, Pati, dinyatakan meninggal akibat serangan jantung. Patmi meninggal saat dalam perjalanan dari kantor LBH Jakarta menuju rumah sakit St. Carolus, Salemba.

Informasinya, Patmi mulanya sedang mengantre buang air kecil. Kemudian, Patmi mengeluh kurang enak badan, hingga akhirnya tak sadarkan diri. Medis memberikan pertolongan pertama. Tapi badan Patmi mendadak dingin sehingga dirujuk ke rumah sakit.  Belum sampai di rumah sakit, Patmi meninggal dunia.

Sesuai informasi, Patmi tidak memiliki penyakit bawaan dan berangkat ke Jakarta dalam keadaan sehat. Menurut dokter, Patmi meninggal dunia karena penyakit jantung.

Patmi berangkat ke Jakarta bersama dengan Dasmi dan Suparmi. Kemudian, mereka bergabung bersama peserta aksi lain. Hingga akhirnya peserta aksi melakukan pengecoran pada kaki.  Selama sepekan ini, Patmi ikut aksi menolak pembangunan pabrik semen di kawasan Kendeng, Rembang.

Kematian Patmi membuat banyak pihak bereaksi. Dari mulai Presiden Jokowi hingga Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. Beberapa kalangan juga menyayangkan aksi penolakan yang dilakukan Patmi dan kawan-kawannya. Kenapa harus mengecor kaki?

Ya, kenapa harus mengecor kaki? Di era demokrasi, warga memang bebas untuk menyuarakan pendapatnya, atau mengutarakan aspirasinya. Tapi tentu, seyogyanya menggunakan cara yang baik. Atau cara yang tak menyakiti diri sendiri. Sebab nantinya, jika terjadi hal yang tak diinginkan, justru akan berbuah masalah baru.

Sudah tak terhitung aksi berbuah korban. Baik di Indonesia, atau di luar negeri. Bahkan sampai berujung pada banyaknya jumlah warga yang menjadi korban jiwa. Apakah itu korban meninggal dunia, sampai yang mengalami luka.

Bagi warga yang hendak melakukan aksi unjuk rasa, aksi protes, dan sejenisnya, kini sudah saatnya menimbang cara aksi yang akan ditempuh. Apakah menyakiti atau tidak? Apakah membahayakan atau tidak? Serta, apakah berisiko tinggi atau tidak?. Semua harus dipertimbangkan masak-masak.

Jangan sampai aksi berujung pada jatuhnya korban jiwa. Sebab, selain hal itu kerap tak diinginkan, juga akan meninggalkan sedih yang mendalam di kalangan sesama peserta, hingga keluarga.  Bukankah, mereka para anggota keluarga yang tak ikut aksi, tak henti-hentinya mulutnya berkomat-kamit melantunkan doa demi keselamatan jiwa yang ikut aksi.

Sudahlah, jangan ada lagi Patmi-Patmi lain yang menyusul.  Jangan ada darah yang tumpah lagi. Sampaikan semua keluhan, protes, dan sejenisnya, dengan cara yang lebih bijak. Jika darah yang harus jadi tebusan, maka berpikirlah dua kali. Tetaplah menyala menyampaikan aspirasi, tapi bukan dengan taruhan nyawa. (*)

 

Dilema Pelebaran TPA Landoh Rembang

Supriyadi
terassupriyadi@gmail.com

MASALAH sampah yang ada di Rembang saat ini menjadi permasalahan serius pemerintah kabupaten setempat. Jika tidak segera diatasi, mereka khawatir masalah ini semakin tak bisa diatasi. Apalagi, setiap harinya sampah selalu bertambah.

Di Rembang sendiri, penambahan sampah dari masyarakat (rumah tangga) setiap harinya mencapai 140 kubik. Sementara luasan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sangat terbatas. Untuk sampah di area perkotaan, semua sampah dibuang di TPA Landoh, Kecamatan Sulang.

Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Rembang, luasan TPA Landoh hanya ada sekitar 2,1 hektare dengan kedalaman sekitar 20 meter. Dengan jumlah itu, TPA Landoh hanya bisa dioperasikan paling lama 10 tahun.

Atas dasar itu, BLH Rembang berencana untuk melakukan penambahan luasan TPA Landoh sedikitnya 2 hektare. Perluasan ini, untuk menopang banyaknya sampah dan untuk proses lebih lanjut, termasuk mendaur ulang sampah.

Perluasan lahan ini memang jadi salah satu cara untuk mempertahankan TPA Landoh. Apalagi, pengelolaan sampah untuk bisa didaur ulang tidak mudah. Jika berkaca dari Kudus, pola pemanfaatkan sampah diatur dengan sistem sanitary landfill.

Sistem tersebut adalah sistem pembuangan akhir sampah yang dilakukan dengan cara ditimbun kemudian dipadatkan dengan menggunakan alat berat.

Pola ini, merupakan pengembangan dari pola control landfill atau metode pengelolaan sampah dengan cara ditimbun di TPA kemudian dibuat barisan dan lapisan (SEL). Saat ini kebanyakan kabupaten dan kota di Jawa Tengah masih menggunakan control landfill,  tak terkecuali dengan Rembang.

Dengan pola ini, sampah yang bisa dimanfaatkan dan direduksi hanya lapisan paling bawah. Itupun butuh waktu minimal lima tahun, bahkan bisa lebih.

Hanya saja, rencana tersebut tak diterima dengan oleh masyarakat sekitar. Mereka meyakini perluasan area TPA akan menambah potensi pencemaran lingkungan yang berdampak pada masyarakat Desa Landoh.

Kepala Desa Landoh, Akbar Aji menjelaskan, resapan air dari sampah yang berada di TPA selama ini sudah cukup pemberikan dampak pencemaran kepada masyarakat. Jika perluasan tetap dilakukan, ia khawatir pencemaran akan meningkat dan mengganggu ratusan warganya.

Selama ini, pencemaran tersebut sudah dirasakan warga. Hampis setiap musim hujan ataupun kemarau, sumur warga berasa sampah busuk. Mereka menduga bau busuk tersebut berasal dari TPA.

Permasalahan ini pun sudah sering diadukan ke pemerintah setempat. Akan tetapi, pemerintah belum melakukan tindakan untuk penanganan lebih lanjut. Akhirnya masyarakat pun menolak adanya perluasan lahan karena hal itu.

Dari situ bisa diketahui persoalan penolakan adalah penataan limbah di TPA. Artinya Dinas Lingkungan Hidup (DLH) harus melakukan inovasi mengenai tempat penampungan air limbah sampah.

Selama ini, empat kolam penampungan limbah air sampah kurang berfungsi secara optimal. Dengan kondisi itu, diharapkan DLH Kabupaten Rembang bisa melakukan pengelolaan penampungan limbah air sampah di TPA Landoh. Kondisi itu sebagai optimalisasi empat kolam penampungan limbah air sampah yang saat ini sudah ada.

Jika inovasi dan penataan tersebut sulit dilakukan, rencana pengaktifkan TPA di Desa Sidomulyo Kecamatan Sedan sebagai TPA Stay harus segera direalisasikan. TPA tersebut rencananya akan menampung sampah-sampah yang berasal dari Rembang wilayah timur.

Terkait TPA Sidomulyo, DLH juga harus memikirkan kembali skema pengelolaannya. Bisa saja pemerintah setempat bisa menggunakan sistem sanitary landfill. Dengan sistem ini pemerintah bisa melakukan pemaksimalan sampah yang ditimbun paling bawah sehingga kasus TPA Landoh tidak terulang kembali. (*)

UNBK, Memaksakan Diri Hanya untuk Gengsi

Ali Muntoha
muntohafadhil@gmail.com

UJIAN Nasional (UN) memang kini bukanlah sebuah momok yang begitu menakutkan seperti tahun-tahun sebelumnya. UN bukan lagi menjadi satu-satunya penentu kelulusan bagi siswa, ini yang membuat siswa bisa bernafas lega. Di tataran pusat pun masih mencuat perdebatan perlu tidaknya digelar UN ini, hingga kemudian muncul wacana untuk melakukan moratorium.

Bahasan yang lagi hangat saat ini tak lagi hanya sebatas perlu tidaknya UN, tapi sistem yang digunakan dalam ujian yang berbasis komputer (Ujian Nasional Berbasis Komputer /UNBK). Banyak sekolah yang berlomba-lomba untuk menggelar ujian dengan sistem computer based ini, tanpa mengukur kemampuannya.

Penyebabnya karena satu, yakni gengsi dan harga diri sekolah. Sekolah merasa akan terlihat sangat mentereng jika bisa menggelar UNBK. Namun sayang, kadang obsesi ini tak dibarengi dengan kemampuan yang memadai. Ujung-ujungnya siswa yang akan menjadi korban.

Beberapa sekolah akan menjadikan siswanya sebagai ”sapi perahan” menarik iuran sebanyak-banyaknya untuk menyiapkan berbagai macam peralatan untuk menggelar UNBK (biasanya sekolah swasta). Karena syarat sekolah untuk menggelar UNBK adalah setidaknya memiliki fasilitas perangkat komputer minimal 1/3 + 10 dari jumlah siswa yang ikut UNBK.

Hanya demi gengsi, sekolah akan menggunakan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Padahal biaya yang diperlukan juga tidak sedikit, belum lagi masalah jaringan dan koneksi internet. Tentunya orang tua siswa yang akan ketiban sampur untuk membayar iuran-iuran guna melengkapi infrastruktur penunjang UNBK itu.

Kenapa? karena hingga saat ini pemerintah belum mengalokasikan anggaran apapun untuk penyiapan sarana dan prasarana menggelar UNBK di sekolah-sekolah. Baik pemerintah provinsi ataupun pemerintah daerah, hingga pusat pun belum menyediakan anggaran untuk ini. Sekolah-sekolah akhirnya memanfaatkan dana BOS yang tak seberapa itu untuk membeli perangkat komputer. Sisanya orang tua siswa yang harus menanggung.

Sekolah-sekolah yang tak tega memeras wali muridnya, namun tetap ingin menggelar UNBK, juga ada. Sekolah seperti ini akan memboyong siswa-siswanya untuk nebeng ujian di sekolah lain yang punya peralatan komplit untuk menggelar UNBK.

Karena sesuai aturan jika sekolah memang tidak memiliki perangkat komputer sesuai yang dipersyaratkan, sekolah diperbolehkan menginduk ke sekolah terdekat. Kembali lagi, siswanya yang jadi korban. Secara psikologis, siswa akan lebih nyaman mengikuti ujian di sekolahnya sendiri ketimbang harus nebeng di sekolah lain. Belum lagi masalah jarak dengan sekolah yang ditebengi itu tak jarang lebih jauh dari rumahnya.

Ini terlihat di Kabupaten Rembang. Ada puluhan sekolah yang ngotot tetap menggelar UNBK meskipun infrastrukturnya tak memadai. Akhirnya sekolah-sekolah itu harus menginduk ke sekolah lain. Catatan Dinas Pendidikan Rembang di tingkat SMP/MTs ada 23 sekolah yang menitipkan siswa-siswinya untuk mengikuti UNBK di sekolah lain.

Hal ini cukup disayangkan. Jika sekolah memang belum mampu untuk menggelar UNBK seharusnya tak perlu ngotot, apalagi sampai nebeng ke sekolah lain. Toh masih ada sistem UN yang berbasih kertas dan pensil yang masih bisa digunakan.

Seruan-seruan seperti ini sudah sangat sering dilontarkan berbagai pihak. Namun kenyataan di lapangan masih banyak sekolah yang ngotot karena demi gengsi.

Fakta seperti ini harusnya menjadi pelajaran, terutama bagi pemerintah. Jika memang mensyaratkan digelar UNBK, pemerintah juga harus berusaha untuk membantu memenuhi infrastruktur di sekolah-sekolah. Jangan hanya mengeluarkan kebijakan tanpa ada solusi.

Bagaimanapun juga meski UN tak lagi menjadi faktor utama penentu kelulusan, pada kenyataannya nilai UN tetap menjadi hal yang utama untuk menempuh pendidikan selanjutnya. Sehingga kebijakan mengenai UN ini harus didesain dengan lebih membumi tanpa harus memberatkan. (*)

Jangan Salah Menyukai Tantangan

Kholistiono
cak.kholis@yahoo.co.id

SKIP CHALLENGE. Apakah sudah tahu dengan permainan ini, atau malah sudah pernah mencobanya? Jika sudah, sebaiknya jangan diulangi lagi, dan jika belum, pun sebaiknya tidak usah dicoba atau dilakukan.

Meski terkesan menantang, namun, tanpa kita sadari, permainan ini sangat berbahaya. Skip Challenge ini, dimainkan dengan cara menekan dada sekeras kerasnya selama beberapa waktu dan menyebabkan kejang dan pingsan. Setelah beberapa saat, orang yang ditekan dadanya itu akan sadar.

Mereka pingsan bukan tanpa sebab. Pingsannya itu  karena asupan oksigen ke otak terhenti beberapa saat. Hal itu bisa menyebabkan kerusakan sel-sel otak.

Saat ini, Skip Challenge sendiri tengah hits di kalangan remaja di beberapa kota di Indonesia. Hal ini terlihat cukup banyak postingan di sosmed Instagram, YouTube, dan lainnya.

Skip Challenge ini sebenarnya bukan hal baru dan bukan kali pertama dilakukan anak-anak remaja di Indonesia. Awal mulanya, tantangan ini dipraktikkan beberapa tahun yang lalu di Amerika Serikat, dengan sebutan Pass out Challenge.

Yang perlu dicatat,  pada 2008, Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit AS pernah mengeluarkan laporan tentang tren permainan Skip Challenge dan bahayanya, serta sudah ada korbannya.

Pada 2014 lalu, anak umur 11 tahun dari Michigan meninggal di kamar tidurnya setelah orang tua anak itu menemukannya di sana.  Orang tuanya menduga, anaknya main Pass out Challenge.

Kemudian, organisasi nirlaba bernama The Dangerous Behaviors Foundation, Inc. (DBF) mengatakan, ada 26 kematian yang dilaporkan, sebagian besarnya adalah  remaja akhir Oktober 2014. Sejak 2007, ada 183 orang tewas, menurut LSM tersebut.

Melihat adanya video yang beredar di medsos, Skip Challenge ini biasanya dilakukan siswa ketika di sekolah atau tempat lain. Hal itu terlihat, dari mereka yang masih mengenakan seragam sekolah.

Ada beberapa alasan para remaja mengikuti tantangan Skip Challenge tersebut, selain karena tantangan ini memang bisa membuat pelakunya menjadi ketagihan. Anak-anak ingin mencari sebuah tantangan yang mungkin belum pernah ia coba sebelumnya.

Anak-anak dan remaja termasuk individu yang rentan terhadap berbagai fenomena yang ada di hadapannya. Mereka ingin mencari tantangan, dalam arti segala sesuatu yang berbahaya. Ada kecenderungan untuk mengejar tantangan, seperti halnya Skip Challenge ini.

Untuk itu, perlu ada langkah antisipasi agar ke depan tidak ada timbul korban akibat Skip Challenge ini. Peran orang tua dan guru sangat diperlukan untuk melakukan pengawasan terhadap anak atau siswa, agar tidak ada yang melakukan praktik Skip Callenge.

Guru dan orang tua hendaknya melakukan melakukan pendekatan terhadap anak untuk memberikan pemahaman mengenai bahayannya permainan ini. Perlu ada penjelasan yang lebih mudah diterima anak, agar anak justru malah penasaran untuk melakukan Skip Challenge.

Yang tak kalah penting adalah peran dari masyarakat, untuk tidak lagi mengupload video-video permainan Skip Challenge. Karena semakin banyak video yang dilihat, sangat mungkin remaja penasaran dan tertantang untu melakukannya. (*)

CFD Rembang, Semoga Tak Jadi Program Hangat-Hangat Tahi Ayam

Akrom Hazami
red_abc_cba@yahoo.com

KABUPATEN Rembang, menjadi kota yang kesekian kalinya kembali menerapkan Hari Bebas Kendaraan atau Car Free Day (CFD). Pemerintah Kabupaten Rembang meluncurkan program CFD 2017 di Alun-alun setempat, Minggu (11/3/2017) pagi.

Acara tersebut dihadiri oleh jajaran pemerintahan mulai dari Bupati Rembang Abdul Hafidz, Wakil Bupati Rembang Bayu Andriyanto, Kapolres Rembang AKBP Sugiarto dan Dandim 0720 Rembang Letkol Inf Darmawan Setiady, serta Sekda Rembang Subakti.

Dalam acara tersebut Bupati melepaskan ratusan balon ke udara sebagai simbol dimulainya CFD tahun ini. Dalam sambutannya Hafidz mengapreasiasi semua pemegang kebijakan yang telah mendukung pelaksanaan CFD. Ia menilai CFD merupakan kegiatan yang bermanfaat, baik dari segi kegiatan maupun sosial.

Seperti umumnya kegiatan CFD, masyarakat memanfaatkannya untuk bersantai dengan keluarga dan ada pula yang berolahraga. Mulai dari senam,lari ataupun jalan sehat. Masyarakat diharapkan bisa memanfaatkan momen CFD dengan baik.

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang menilai pelaksanaan CFD menjadi salah satu tujuan memberikan ruang yang bebas polusi dan berudara segar kepada masyarakat. Pelaksanaan CFD dimulai secara resmi di tahun ini sejak 12 Maret 2017 ini selama dua jam mulai pukul 05.30 WIB sampai 08.30 WIB.

Peluncuran program ini menjadi kesadaran pemerintah akan pentingnya bebas polusi untuk warganya. Terlebih, Rembang berada di titik jalur pantura ujung timur Jateng. Tentu pergerakan arus kendaraan besar super padat, menjadi pemandangan setiap detiknya.  Imbasnya, polusi menjadi santapan warga setiap saat pula.

Tidak ada kata terlambat untuk sebuah perbaikan. Saat semua kota di sekitarnya telah memberlakukan CFD lebih dulu, justru Rembang baru saja memulai. Semangat pemerintah hendaknya didukung semua pihak. Karena kota sehat menjadi bagian dari kebutuhan paling mendasar manusia itu sendiri.

Jangan ada polusi saat CFD diadakan. Mengingat sudah waktunya, elemen masyarakat Rembang mendukung. Agar kebermanfaatannya bisa dinikmati warga secara luas.

Justru yang sekarang menjadi pertanyaan, sejauh mana konsistensi pemerintah memberlakukan CFD.  Semoga tak menjadi program yang hangat-hangat tahi ayam. Awalnya bagus, selanjutnya tak jelas. Sebab, kota ini dulunya pernah memberlakukan CFD. Tapi lambat laun, keberadaan CFD hilang. Pemerintah berangsur-angsur tak lagi memberlakukan.

Imbasnya, warga yang semula telah membiasakan memanfaatkan CFD, hanya bisa mengeluh. Tentu tantangan ini harus dijawab pemerintah agar terus terlaksana dengan baik.

Sesederhana apapun program baik yang konsisten, menjadi lebih baik daripada program muluk-muluk tapi tak konsisten. Semuanya akan berimbas baik sampai anak cucu. (*)

   

Tak Boleh Ada Kata Malas Bagi Tim Saber Pungli

Supriyadi
terassupriyadi@gmail.com

BELUM lama ini tim sapu bersih pungutan liar (Saber Pungli) Kabupaten Rembang mendapat gelontoran dana yang terbilang fantastis. Di luar dugaan, tim yang dibentuk untuk mengintai dan memberantas orang-orang pengutil uang rakyat itu mendapat dana hingga Rp 1,1 miliar.

Dana tersebut dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Rembang tahun 2017. Jumlah tersebut bisa saja bertambah. Penambahan itu berdasarkan kajian yang bisa dituangkan dalam APBD Perubahan, pertengahan tahun mendatang.

Hanya, untuk pemegang dan pengelola dana tersebut dipasrahkan melalui inspektorat Kabupaten Rembang selaku pengguna anggaran.

Secara matematis, dana tersebut memang cukup besar. Wakapolres Rembang sekaligus ketua pelaksana tim Saber Pungli Rembang, Kompol Pranandya Subyakto bahkan mengakui dana tersebut cukup banyak. Atas peranan pemerintah daerah tersebut, ia pun siap untuk mengoptimalkan kinerja.

Apalagi, saat ini Tim Saber Pungli tengah membidik tiga target dugaan pungli. Namun, sejauh ini pihaknya masih melakukan penyelidikan dan pengumpulan bukti-bukti. Jika sudah lengkap, ia memastikan akan melakukan tindakan.

Warning tersebut seakan menjadi sinyal kepada anggota Tim Saber Pungli Rembang untuk tak malas-malasan. Terlebih lagi sejauh ini, setidaknya ada 60 personel yang berasal dari berbagai lembaga yang dipercaya untuk menjadi tim sapu bersih.

Beberapa di antaranya dari Kejaksaan Negeri, Kepolisian, TNI, dan beberapa lembaga pemerintahan. Sejak awal dilantik, mereka juga sudah bersumpah untuk melakukan semua tugas yang diemban. Salah satunya melakukan tindakan tanpa pandang bulu.

Di sisi lain, adanya uang operasional hingga Rp 1,1 miliar tersebut menjadi komitmen bersama untuk melindungi rakyat dari oknum-oknum tak bertanggung jawab. Terlebih lagi, uang yang ada di APBD berasal dari uang rakyat. Jalurnya bisa jadi melalui pembayaran retribusi, pajak, denda, dan lain-lain. Karena itu, semboyan dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat harus dijunjung tinggi.

Di akui atau tidak, kasus pungli sangat sulit ditertibkan. Jika petugas tak menemukan tangkap tangan, sudah pasti prosesnya akan lama. Ujung-ujungnya, penyelidikan atas dugaan pungli tersebut ditutup. Gara-garanya, petugas tak memiliki cukup bukti.

Untuk menanggulangi persoalan tersebut, kerjasama dengan semua pihak harus dilakukan. Sekecil apapun informasi, petugas pungli harus tanggap dan segera melakukan penyelidikan. Jika ditunda-tunda, khawatirnya akan menguap.

Butuh Efek Jera

Di sisi lain, pengungkapan kasus pungli tentu butuh efek jera. Jika ada temuan dan cukup bukti, petugas harus berani melakukan tuntutan maksimal. Tujuannya, oknum pegawai lain tak akan berani coba-coba untuk melakukan hal yang sama.

Efek jera sendiri, tak harus dilakukan secara ekstrem. Tak perlu potong tangan ataupun sejenisnya. Efek jera di sini, yang terpenting bisa memberikan sanksi, baik moral ataupun sosial yang tak gampang dilupakan orang lain.

Dengan kata lain, orang akan mengingat hal tersebut. Jika pelaku kembali ke masyarakat, anak kecil ataupun orang yang tak tahu hukum pun tahu kalau ia adalah seorang yang suka melakukan pungutan.

Hal itu penting dilakukan. Karena, diakui atau tidak, pungutan liar di masyarakat sering terjadi. Namun, jumlahnya yang berbeda. Kebanyakan di masyarakat bawah, terutama di desa jumlah pungutan sangat minim.

Misalkan saja, untuk mendapat surat dari desa harus membayar Rp tiga ribu. Jumlah tersebut memang kecil. Namun, orang yang membutuhkan sangat banyak. Bayangkan saja jika ada 100 warga yang membutuhkan surat tiap hari, maka pungli dalam satu bulan bisa mencapai Rp 9 juta. Jumlah yang sangat fantastis dan melebihi gaji PNS.

Dengan perumpamaan tersebut, sudah saatnya tim saber bekerja keras untuk melindungi masyarakat. Aturan hukum harus ditegakkan dengan menjalin komunikasi bersama antarlini. Dengan begitu ketentraman di masyarakat bisa terbangun. (*)

Ditilang Harusnya Malu, Jangan Misuh

Ali Muntoha
muntohafadhil@gmail.com

MULAI hari ini Rabu 1 Maret 2017 polisi di seluruh Indonesia menggelar operasi simpatik. Seperti sebelum-sebelumnya operasi ini digelar karena masyarakat pengguna jalan sangat rendah tingkat kesadarannya dalam menaati aturan lalu lintas. Padahal dari awal menyepelekan aturan ini yang menjadi pemicu terjadinya kecelakaan.

Yang lebih parahnya lagi polisi yang melakukan penindakan terhadap pelanggaran ini sering menjadi bulan-bulan, olok-olok dan dibully habis-habisan. Sosok polisi lalu lintas juga sering menjadi bahan cemoohan, yang dianggap mata duitan. Memang ini terjadi lantaran sikap oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan kewenangannya untuk memeras pengendara lalu lintas yang melanggar.

Namun setelah gencar-gencarnya operasi pemberantasan pungutan liar (pungli) digalakkan, ulah oknum-oknum tersebut kin pun mulai berkurang. Peluang mereka untuk memeras pengendara bersalah pun semakin sedikit. Petugas kini semakin tegas, dan tak mau damai.

Namun di balik sikap tegas polisi ini, justru juga memantik kebencian dari pelanggar. Lagi-lagi mereka menuding polisi mencari-cari alasan untuk mendapatkan uang. Saat ditilang mereka kemudian “misuh” (mengumpat) dan memaki-maki. Kemudian disebarluaskan di media sosial.

Seharusnya pengendara lalu lintas itu malu. Mereka ditilang itu karena melanggar, seharusnya malu karena masih melakukan pelanggaran, bukannya misuh. Malu jika menerobos lampu lalu lintas, malu jika melanggar rambu-rambu, dan malu jika tak memiliki SIM apalagi mengendarai sepeda motor yang tak dilengkapi STNK.

Jika setiap orang mengedepankan rasa malu ini, tentunya tingkat pelanggaran akan sangat bisa ditekan dengan drastis. Namun sayangnya rasa malu ini hanya dimiliki segelintir orang saja. Yang ada justru mereka-mereka ini sangat masa bodoh dengan aturan-aturan itu.

Yang paling sepele dan sangat vital sebenarnya yakni helm. Banyak pengendara motor yang ogah-ogahan mengenakan helm. Banyak sekali alasanya. Jika sikap masa bodoh terhadap aturan ini terus dipelihara, bukannya angka kecelakaan bisa ditekan, tapi justru akan semakin bertambah.

Kita lihat saja, di semua daerah angka kecelakaan tiap tahun selalu dan selalu meningkat. Dari sekian banyak kecelakaan, sepeda motor yang paling banyak menjadi korban. Kondisi ini seharusnya menjadi cambuk untuk meningkatkan kesadaran berlalu lintas dan menerapkan prinsip-prinsip safety riding.

Jika rasa malu dan kesadaran untuk tertib berlalu lintas ini bisa meningkat, maka polisi-polisi juga tak bakal melakukan penilangan. Tugas mereka juga akan menjadi sangat ringan, sehingga pelayanan kepada masyarakat akan semakin ditingkatkan.

Jadi sudah tidak saatnya lagi kita misuh, marah dan nggrundel jika kena tilang. Sudah sepatutnya kita malu, karena kita melakukan pelanggaran. Selain itu, Pak Polisi juga mohon jangan mencari-cari kesalahan dan hentikan memalak pengendara, sehingga nama baik intitusi kepolisian akan sangat harum. (*)

Mahalnya Biaya Seleksi Perangkat Desa

Kholistiono
cak.kholis@yahoo.co.id

DALAM beberapa hari terakhir ini, isu mahalnya biaya seleksi calon perangkat desa, khususnya di Kabupaten Pati kembali mengemuka. Meskipun pada dasarnya, isu ini sudah menjadi rahasia umum.

Mencuatnya kembali isu tersebut, setelah Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah menyoroti praktik seleksi calon perangkat desa yang dinilai tidak sesuai lagi dengan semangat tata kelola pemerintahan yang baik.

Di DesaTambakromo,Kecamatan Tambakromo, Pati, misalnya. Biaya seleksi perangkat desa di tempat ini mencapai Rp 375 juta. Untuk menempati posisi staf, kasi atau kaur keuangan, calon perangkat desa harus mengeluarkan biaya Rp 45 juta plus biaya pendaftaran Rp 2 juta.

Dana yang terkumpul untuk seleksi calon perangkat desa sebanyak Rp 375 juta  itu, setelah proses seleksi selesai, sisa dana digunakan untuk pembangunan balai desa. Inilah yang salah kaprah, karena, dana itu dipungut untuk proses seleksi perangkat desa, bukan untuk pembangunan desa.

Apresiasi setidaknya perlu kita berikan kepada Ombudsman yang telah melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten, terkait aturan seleksi perangkat desa, meskipun hal itu pada dasarnya sudah terlambat. Namun demikian, kemauan untuk tetap melakukan pengawasan terhadap tata kelola pemerintahan agar berjalan pada tujuan dan aturan, perlu kita dukung.

Pemerintah daerah telah diingatkan, agar membuat peraturan bupati (perbup) tentang seleksi calon perangkat desa. Ada aturan seleksi perangkat desa di Pati yang tidak tuntas yang mengakibatkan gejolak di masyarakat pada saat penjaringan calon perangkat desa beberapa waktu lalu. Dalam Perda Kabupaten Pati Nomor 2 tahun 2015 tentang Perangkat Desa menyebutkan, sumber dana seleksi calon perangkat desa diambil dari APBD dan sumber lain yang sah. Klausul tersebut terlalu umum, sehingga menyebabkan panitia seleksi mengambil dana dari calon terlalu besar.

Di sisi lain, dengan mahalnya biaya seleksi yang dibebankan kepada calon menjadi sebuah bentuk kemunduran dalam mewujudkan good government maupun good governance.  Indikasinya, pemerintah cenderung mengedepankan kuantitas, bukan kualitas. Sebab, mereka yang memiliki kualitas tapi tidak memiliki biaya untuk mengikuti seleksi perangkat desa, secara sendirinya akan mundur untuk ikut  bersaing.

Kemudian, mahalnya biaya seleksi calon perangkat desa ini, tak bisa dipungkiri membuka pintu lebar untuk praktik pungutan liar (pungli) maupun korupsi. Panitia seleksi maupun perangkat desa, sangat memungkinkan untuk mengambil celah melakukan pungli dari calon. Pun demikian, calon yang nantinya jadi perangkat desa, juga tidak dipungkiri untuk melakukan praktik korupsi. Sebab, biaya yang telah dikeluarkan untuk mengikuti seleksi cukup banyak, sehingga keinginan untuk mengembalikan modal dengan cara yang tidak benar, dimungkinkan terjadi. Apalagi, jika dilihat dari gaji yang diterima oleh perangkat desa, bisa dikatakan cukup minim.

Untuk itu, perlu kita tunggu action dari pemerintah untuk segera mengusulkan kepada DPRD mengenai aturan seleksi calon perangkat desa yang lebih detail dan mengedepankan azas tata kelola pemerintahan yang baik. Sehingga, ke depan tidak ada lagi praktik-praktik pungli ataupun korupsi yang memanfaatkan celah sistem atau aturan yang kurang sempurna.

Yang tak kalah penting adalah peran masyarakat untuk terus ikut melakukan kontrol terhada jalannya roda pemerintahan, baik mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten dan seterusnya.(*)

Serba Setengah Hati di Pasar Pagi Purwodadi

Akrom Hazami
red_abc_cba@yahoo.com

PASAR Pagi Purwodadi Kabupaten Grobogan, merupakan salah satu pasar besar di kota itu. Yang terbaru, pasar telah direlokasi ke tempat yang lebih strategis, dan laik. Gedung baru Pasar Pagi Purwodadi dikerjakan PT Reka Esti Utama yang berasal dari Semarang.

Total dana yang dialokasikan untuk pembangunan pasar di Jalan Gajah Mada Purwodadi ini senilai Rp 10,4 miliar. Adapun tujuan pembangunan Pasar Pagi tersebut, untuk memindahkan pedagang yang berjualan di lahan bekas Stasiun Kereta Api di Jalan A Yani Purwodadi.

Pembuatan pasar dilakukan di atas lahan seluas 9.000 meter persegi. Pasar ini digunakan untuk lokasi pemindahan 900-an pedagang yang biasa mangkal di lahan milik PT KAI tersebut.  Pada 18 Desember 2016, pasar rampung dibangun. Ada 72 unit kios berukuran 3 x 4 meter. Kemudian, ada 464 unit los kering berukuran 2 x 1,5 meter. Sedangkan 68 unit lagi disiapkan  untuk los basahan dengan ukuran 2 x 1,5 meter.

Dengan semangat baru, Bupati Sri Sumarni meresmikan pasar, 4 Februari 2017. Saat itu, semua menatap optimistis. Tempat baru dan asa baru yang membumbung. Minggu (5/2/2017), pedagang mulai memindahkan barang dagangan secara bertahap. Aksi boyongan pedagang diberi tenggat hingga 10 Februari.

Setelah 10 Februari, pemkab melarang pedagang kembali ke tempat lama. Lokasi lama akan dijaga Satpol PP dan diberi pagar pembatas. Tujuannya hanya satu, pedagang agar tertib di tempat yang baru. Bukan kembali berjualan di tempat lama. Pedagang manut mulanya. Meski diam-diam, mereka khawatir akan turunnya omzet yang didapat selama ini.

Mereka pun mulai belajar beradaptasi. Berdagang di tempat baru dan berharap pelanggan lama juga akan datang ke tempat baru. Satu, dua, hingga hari-hari berikutnya, pedagang mulai merasakan hal beda. Mereka sudah mendapatkan los sesuai pembagian. Karena dirasa sepi, pedagang pun beraksi.

Mereka ramai-ramai berdagang di luar lokasi pasar. Mereka berpikir, dengan cara itulah dagangannya akan laku. Bupati dibuat tak percaya saat memantau pada Minggu (12/2/2017). Betapa kagetnya, mendapati pedagang tidak tertib sesuai lokasi. Sri langsung memerintahkan kasatpol PP supaya segera menertibkan sebagian pedagang Pasar Pagi Purwodadi, yang memilih berjualan di luar. 

Sri juga meminta pedagang yang jualan di luar pasar, agar didata. Jika terbukti mereka sudah dapat jatah tempat di dalam, maka supaya dicoret saja. Tindakan tegas dilakukan. Sebab, jika dibiarkan maka semua pedagang akan memilih jualan di luar pasar.

Sebab, sebagian besar pedagang itu sudah mendapatkan jatah tempat berjualan di dalam pasar  yang beberapa hari lalu diresmikan. Menurutnya, area luar pasar sudah ditentukan untuk parkir dan bongkar muatan. Meski Satpol PP sudah bertindak, toh nyatanya pedagang kembali jualan di luar pasar.

Kamis (23/2/2017) terpantau ada pedagang jualan di pinggir jalan Banyuono. Sekitar 30 pedagang yang berjualan di tempat itu. Sebagian pedagang ada yang berjualan dengan lapak dan banyak juga yang lesehan dengan menggelar tikar plastik di tepi jalan.

Berdasarkan keterangan pedagang, mereka sengaja nekat berjualan di situ lantaran kondisi di Pasar Pagi dianggap masih sepi pembeli. Padahal, mereka sudah  menempati lokasi baru sekitar 20 hari. Realita yang terjadi memang demikian, pedagang yang menggantungkan sumber pendapatan dari  berjualan, harus makan apa jika pasar terus menerus sepi.

Rupanya tidak hanya pedagang yang setengah hati direlokasi.Pemkab juga serupa. Mereka kurang siap menyiapkan segalanya. Seperti halnya aliran listrik yang kerap padam. Belum lagi masalah pompa air yang rusak dan lambat ditangani. Termasuk juga penutup saluran depan pasar yang ambrol. 

Semua menjadi hal yang harus dievaluasi. Saling menyalahkan atau saling menyudutkan, bukan merupakan solusi cerdas. Tapi ada hal yang perlu digarisbawahi, yakni mulai dari kedisiplinan pedagang, pemkab gencar mensosialisasikan pasar baru, pemkab menyiapkan infrastruktur matang-matang dan sejenisnya. 

Jangan sampai anggaran miliaran rupiah, yang tentu uang dari rakyat, berujung pada mangkraknya bangunan megah. Lebih baik mencari solusi bersama, dan sama-sama enak. (*)

 

Dilema Ombak 2 Meter di Musim Baratan

Supriyadi
terassupriyadi@gmail.com

SEPEKAN lalu, tepatnya Kamis (16/2/2017) masyarakat di eks-Karesidenan Pati, terutama masyarakat Jepara dihebohkan dengan tragedi perahu nelayan pecah akibat digulung ombak di perairan Jepara.

Dalam tragedi itu, total ada tiga korban meninggal. Satu di antaranya belum berhasil ditemukan meski sudah dilakukan pencarian selama tujuh hari.

Korban tersebut bernama Gisan, warga Desa Kepuk, Kecamatan Bangsri, Jepara. Ia merupakan satu dari tiga nelayan yang perahunya pecah disapu ombak setinggi dua meter di perairan Empu Rancak, turut Desa Bondo, Kecamatan Bangsri.

Dari informasi, Gisan bersama dua orang temannya (Nur Hadi dan Hariadi) sesama nelayan sebenarnya sedang pulang dari melaut. Mereka berangkat melaut Kamis (16/2/2017) dini hari dari Sungai Ngelak, Desa Bondo, Kecamatan Bangsri sekitar pukul 03.00 WIB pagi.

Setelah seharian melaut dan tangkapan sudah lumayan, mereka memutuskan pulang. Nahas sesampainya di perairan pantai Empu Rancak sekitar pukul 16.00 WIB tiba-tiba cuaca tak bersahabat. Mendung hitam pekat disertai angin kencang langsung membuat ombak setinggi dua meter dan menghantam perahu hingga pecah berkeping-keping.

Beruntung, ketiganya berhasil menemukan bambu bekas pecahan perahu untuk bertahan. Namun, ombak yang bertubi-tubi membuat Gisan terlepas dari pegangan dan hilang hingga sekarang. Sedangkan dua nelayan lainnya berhasil diselamatkan nelayan Ujung Watu sekitar pukul 22.00 WIB

Ironisnya di saat yang sama perahu jenis sopek yang digunakan melaut tiga nelayan di perairan Pantai Bondo Jepara juga digulung ombak setinggi dua meter. Dua di antara nelayan yang sempat hilang dan akhirnya ditemukan tak bernyawa.

Kejadiannya pun hampir sama, sekitar pukul 16.00 WIB. Ketiganya juga hendak pulang setelah melaut seharian. Sayangnya, cuaca buruk yang melanda perairan Jepara juga menimpa mereka. Satu di antaranya berhasil berenang menuju kawasan PLTU Jepara kemudian naik jeti dan selamat.

Namun, dua lainnya hilang. Satu di antaranya ditemukan malam itu juga dan satunya lagi ditemukan setelah beberapa hari setelah dilakukan pencarian.

Dua kejadian tersebut langsung mendapat perhatian nelayan. Apalagi, jauh sebelumnya, BPBD Jepara, Syahbandar, dan Satpolair Jepara sudah mengimbau para nelayan untuk tidak melaut. Hal ini lantaran curah hujan di perairan Jepara masuk kategori sangat tinggi.

Kepala UPP Syahbandar Jepara Suripto, Rabu (8/2/2017) bahkan sudah menyampaikan perairan laut utara Jawa Tengah kondisinya sangat membahayakan bagi pelayaran. Selain tinggi gelombang mencapai tiga meter, kecepatan angin juga cukup tinggi, yakni mulai delapan hingga 30 knot perdetik.

Sebagian nelayan, ternyata sudah mengetahui dan tak kaget dengan kecepatan angin tersebut. Hal itu sering terjadi ketika musim baratan datang. Terlebih lagi, musim baratan tahun ini datang lebih awal dan berakhir lebih lama.

Di pertenganan November 2016 lalu, musim baratan sudah datang. Kala itu nelayan masih berani melaut karena cuaca terbilang masih bersahabat. Namun, sejak Desember 2016, imbauan untuk tidak melaut sudah dikumandangkan. Artinya, musim paceklik bagi nelayan sudah dimulai.

Paceklik tersebut membuat sebagian besar dapur nelayan tak mengepul. Untuk membantu nelayan, pemerintah sudah memberikan bantuan logistik berupa beras hingga puluhan ribu ton melalui Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Jepara.

Meski begitu, bantuan tersebut ternyata tak cukup. Mereka terpaksa mendatangi pegadaian, bank konfensional, hingga pemberi hutang perorangan untuk mengadaikan barang berharga yang dimiliki.

Selain untuk menyambung hidup, sebagian uang yang didapat juga digunakan untuk kebutuhan sekolah anak dan untuk bersosial di masyarakat.

Karena alasan itulah, sebagian nelayan terpaksa menerjang cuaca buruk hingga bertaruh nyawa untuk mendapat ikan supaya keluarga bisa makan. Hal itu pun sudah menjadi rahasia umum. Pemerintahpun tentu tahu betul akan hal itu.

Hanya saja, tidak ada yang bisa disalahkan. Pemerintah, terutama pemerintah daerah tak bisa memberikan lebih karena terbentur anggaran dan aturan. Sementara, jumlah nelayan di Jepara mencapai 30 persen dari jumlah warga di Kota Ukir.

Dengan kata lain pemerintah harus mengeluarkan dana yang tidak sedikit untuk memenuhi kebutuhan nelayan  selama baratan.

Di sisi lain, nelayan pun tak boleh menggantungkan hidup kepada pemerintah. Melalui HNSI, nelayan harusnya sudah mulai berfikir untuk membuat tabungan bersama. Kalaupun sudah ada, pengelolaannya harus bisa dikoordinir kembali supaya bisa lebih tertata.

Bisa jadi, tabungan baru bisa diambil setahun sekali. Itu semua untuk memenuhi kebutuhan saat baratan tiba.

Selain tabungan perkelompok, nelayan pun harus berfikir mandiri. Misalkan saja membuat tabungan di perbankan yang ada di Jepara. Tujuannya, uang di bank tersebut untuk memenuhi kebutuhan sekolah.

Apalagi, baratan yang terjadi biasanya paling lama empat bulan. Artinya, selama empat bulan itu, kebutuhan pendidikan bisa teratasi. Hanya, nelayan yang bersangkutan harus komitmen untuk tidak mengambil tabungan yang dimiliki. Ini lantaran, hasil tangkap nelayan tiap harinya fluktuatif. Kadang banyak dan terkadang tak dapat apa-apa.(*)

Dengan Mudahnya Remaja Membunuh, Salah Siapa?

Ali Muntoha
muntohafadhil@gmail.com

PUBLIK  di Kudus dibuat terperanjat dengan kasus penemuan mayat yang sudah membusuk di ladang tebu di Desa Jurang, Kecamatan Gebog, Kudus, beberapa waktu lalu. Kasus ini sudah terungkap, dan ternyata mayat itu merupakan korban pembunuhan.

Dari hasil penyelidikan yang dilakukan polisi diketahui jika pemuda bernama Yusrul Hana itu dibunuh dengan cara keji. Korban dikeroyok, dibantai dan dibacok oleh beberapa orang. Bukan penemuan mayatnya yang membuat orang-orang mengernyitkan dahi, melainkan orang yang membunuh pemuda ini.

Polisi yang melakukan pendalaman kasus ini menemukan pelakunya merupakan lima orang anak-anak baru gede (ABG) yang masih bau kencur. Dan ini yang membuat orang jadi berpikir sangat keras, yakni motif yang melatarbelakangi para bocah bau kencur ini membunuh orang yang lebih tua dari mereka.

Motifnya adalah asmara. Salah satu pelaku yang umurnya baru 17 tahun cemburu dan merasa tak terima pacarnya diganggu oleh korban. Pelaku kemudian mengajak empat kawannya yang juga berusia belasan tahun untuk menghajar korban secara membabi buta. Mungkin awalnya kawanan bocah ini hanya ingin memberi pelajaran pada korban, namun pelajaran yang diberikan kebablasan, dan mereka terlalu kalap hingga akhirnya korban dibantai hingga kehilangan nyawa.

Kenekatan bocah-bocah bau kencur ini sampai bisa membunuh orang memang membuat orang terhenyak. Di masa umur mereka yang seharusnya digunakan untuk menggali ilmu, justru disalahgunakan, sehingga mereka harus menjalani kehidupan di sel tahanan penjara.

Kenekatan bocah-bocah ini tak lepas dari pergaulan mereka, dan dampak dari perkembangan teknologi informasi. Bocah-bocah pada masa sekarang, sudah sejak kecil dicekoki dengan berbagai macam informasi yang tak terkontrol.

Televisi menjadi sumber utama, dan belakangan media sosial yang ikut memberi andil sangat kuat terhadap perkembangan watak generasi muda.

Kisah percintaan anak-anak belia yang semakin salah kaprah ini juga dampak dari dua media tersebut. Sinetron, film, dan dan media sosial sering mempertontonkan cerita-cerita percintaan, yang kemudian diadaptasi secara mentah-mentah oleh bocah-bocah kita. Mereka semakin berani mengumbar kemesraan di muka umum, padahal umur mereka tak habis jika dihitung dengan seluruh jari yang ada di tubuh manusia.

Bahkan yang sangat miris, di kalangan anak muda saat ini muncul stigma jika “jomblo” itu sebuah kutukan yang harus dihindari. Sehingga mereka berlomba-lomba mencari pacar, kekasih, dan ujungnya juga berbuat hal-hal yang tak senonoh, maksiat dan segalanya.

Di sekolah-sekolah juga muncul geng-geng, yang mengikuti perkembangan saat ini, istilah mereka “kekinian”. Ini juga mengadaptasi dari massifnya gempuran budaya pop yang disajikan sinetron-sinetron, seperti sinetron “Anak Jalanan”.

Semakin liarnya pergaulan anak muda ini yang menjadikan mereka tak segan-segan melakukan tindakan di luar nalar, bahkan tindakan keji seperti membunuh. Terlebih tidak sedikit dari bocah-bocah ini yang mulai ketagihan dengan minuman keras, sehingga membutakan akal sehat.

Fenomena seperti ini bukan terjadi belakangan ini saja, tapi sudah sangat menahun. Dan kejadian seperti ini juga bukan kali ini saja terjadi. Bahkan intensitasnya bukan menurun, justru semakin banyak setiap tahunnya.

Tak ada yang bisa disalahkan memang, karena jika dirunut banyak faktor yang menyebabkan kenakalan remaja semakin menjadi seperti ini. Yang harus dilakukan saat ini dan terus ke depan, yakni dengan semakin meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak kita.

Yang terpenting yakni dari sisi keluarga dan sekolah. Orang tua harus semakin peka dengan perkembangan emosional anak dan pergaulannya. Pihak sekolah juga harus terus berupaya memberikan pendampingan dan pengawasan terhadap murid-muridnya.

Terlebih waktu anak paling banyak terdapat di sekolah dan di lingkungan pergaulan. Jika melihat kondisi seperti ini, wacana one day school layak untuk dicermati kembali. Kebijakan sekolah sehari penuh itu, dengan melihat kondisi saat ini, setidaknya bisa menjadi salah satu solusi untuk menekan kenakalan remaja.

Waktu anak akan dihabiskan untuk belajar dan mendapat pendampingan oleh guru di sekolah. Sehingga waktu bagi mereka untuk keluyuran dan lainnya akan semakin sedikit. Meski demikian, konsepnya harus dibuat lebih ramah dengan anak, sehingga nantinya tidak ada kejenuhan, dan efek lainnya. (*)

Menunggu Janji Pengabdian

Kholistiono
cak.kholis@yahoo.co.id

HIRUK pikuk pesta demokrasi telah usai.Dari perhitungan real count yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui hitung cepat yakni Situng, sudah dilihat siapa pasangan calon yang mendapatkan suara terbanyak dan siapa pemenangnya. Namun demikian, hal itu sifatnya masih sementara, karena masih menunggu penetapan resmi melalui oleh KPU.

Pun demikian, dengan hasil pemilihan kepala daerah (pilkada) di Kabupaten Pati dan Jepara. Berdasarkan hasil hitung cepat KPU, juga sudah dapat dilihat siapa pasangan calon yang memperoleh dukungan terbanyak dari masyarakat.

Di Kabupaten Jepara misalnya. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jepara nomor urut 2 Ahmad Marzuqi-Dian Kristiandi unggul atas lawannya, dengan mendapatkan perolehan suara 319. 837 atau 51,25 persen. Sementara Paslon nomor urut 1 Subroto-Nur Yahman mendapatkan 304.256 suara atau 48,75 persen.

Secara rinci, paslon nomor urut 1 Subroto-Nur Yahman unggul di 9 kecamatan. Di antaranya yakni Donorojo 17.950 suara, Karimunjawa 2.616 suara, Kedung 20.520 suara, Keling 17.715 suara, Mayong 26.930 suara, Nalumsari 23.812 suara, Pecangaan 22.449, Tahunan 31.439 suara dan Welahan 19.962 suara. Total keseluruhan sebanyak 304.256 suara atau 48,75 persen.

Sedangkan untuk paslon nomor urut 2 Ahmad Marzuqi-Dian Kristiandi menang di 7 kecamatan. Di antaranya yakni Bangsri 35.871 suara, Batealit 24.587 suara, Jepara 23.177 suara, Kalinyamatan 16.981 suara, Kembang 21.753 suara, Mlonggo 26.571 suara dan  Pakis Aji 17963 suara. Total 319.837 suara atau 51,25 persen.

Kemudian, untuk di Kabupaten Pati, Pasangan Haryanto-Saiful Arifin yang merupakan calon tunggal, unggul atas kotak kosong. Pasangan yang diusung 8 partai politik yakni, Hanura, Golkar, PPP, Demokrat, Gerindra, PKS, PKB dan PDIP ini, mendapatkan 519.588 suara sah atau 74,52 persen. Sedangkan kotak kosong memperoleh 177.682 suara atau 25,48 persen.

Kini, penetapan calon terpilih pun tinggal menunggu waktu.Masing-masing pasangan calon yang sementara ini sudah terlihat menang berdasarkan hitungan cepat, kini setidaknya sudah memiliki ancang-ancang untuk merealisasikan program yang telah dijanjikan kepada masyarakat. Meskipun, sekali lagi, hasil final dari pilkada ini, kita masih menunggu pleno dari KPU. Namun, demikian, hasil hitung cepat tersebut, setidaknya hampir bisa dikatakan sudah hampir pasti dari gambaran perolehan suara.

Dengan hasil ini pula, kini masyarakat hanya tinggal menunggu. Menunggu janji pengabdian yang telah dilontarkan oleh pasangan calon ketika kampanye beberapa waktu lalu di hadapan masyarakat. Janji-janji politik, tentulah tak elok jika hanya sebagai konsumsi pencitraan. Karena, mungkin saja hal itu bisa dilakukan semua kandidat. Calon terpilih, harus menjadi pembeda, karena sudah mendapatkan mandat dari rakyat untuk memimpin daerah.  Meskipun kemenangan yang diraih pasangan calon terpilih tentu saja tidak sepenuhnya mencerminkan kemenangan mutlak sebagai pemimpin pilihan rakyat karena  masyarakat juga memiliki pilihan  pasangan calon lainnya.

Mewujudkan program yang pernah ditawarkan kepada masyarakat merupakan hal penting untuk dijalankan pada lima tahun pemerintahan yang akan dijalani.

Untuk itu, inovasi dan kreativitas sangat perlu untuk mempercepat proses pembangunan di daerah yang dipimpinnya. Butuh terobosan dan keberanian untuk mengambil kebijakan, demi kemajuan daerah, dan bukan sekadar retorika seperti ketika dalam kampanye.

Baik di Jepara maupun Pati, yang menjadi calon terpilih adalah petahana. Tentunya, hal ini menjadi nilai plus, karena sudah mengetahui dan memahami dalam tata pemerintahan ataupun pembangunan. Namun demikian, butuh sentuhan baru agar progres pembangunan maupun perekonomian lebih cepat. Jika masih sama dengan pola kepemimpinan lima tahun lalu, itu artinya, stagnan, tidak mau evaluasi diri, dan itu artinya “mengkhianati” kepercayaan masyarakat yang butuh perubahan.

Kepala dearah terpilih harus mampu melihat kebutuhan yang mendasar dari masyarakat di wilayahnya. Pembangunan  yang akan dilaksanakan tentu saja harus merujuk pada apa yang menjadi prioritas utama. Pembangunan idealnya dilakukan melalui analisa kebutuhan yang tepat dan akurat.

Sebagai penutup, kita berharap, kepala daerah yang terpilih tidak hanya sekadar bermain dalam area politik, tetapi, lebih tahu dan memahami kebutuhan rakyat yang dipimpinnya. Tahu, apa yang harus dilakukan untuk daerahnya.(*)

Saat Menkeu Sri Mulyani Puji Waduk Logung Kudus di Facebook

Akrom Hazami
red_abc_cba@yahoo.com

DIBERITAKAN MuriaNewsCom akhir pekan lalu, Waduk Logung Kudus ditinjau sejumlah pejabat pusat. Adalah Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati, serta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.

Mereka memantau sejumlah titik pengerjaan di lokasi proyek Waduk Logung. Secara keseluruhan, mereka mengambil kesimpulan bahwa proses pengerjaan Waduk Logung berjalan lancar dan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Kendati pengerjaan baru selesai 42 persen, tapi itu tak masalah. Mengingat target selesai pembangunan yakni di 2018. Rupanya, diam-diam, perjalanan dan hasil pantauan ke Waduk Logung memberi kesan tersendiri bagi Sri Mulyani. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia (World Bank) itu akhirnya memperlihatkan kesannya. Di antaranya tampak melalui status di media sosial Facebok  melalui akun pribadinya.

Dalam akun Facebook Sri Mulyani Indrawati, Minggu (12/2/2017) pukul 11.00 WIB. “Hari Jumat tanggal 17 Februari 2017 saya bersama Menteri PU Pera, Gubernur Jawa Tengah beserta Bupati Kudus dan jajarannya mengunjungi proyek pembangunan bendungan Logung di Kudus. Saya ingin memastikan bahwa uang yang dibayarkan masyarakat melalui pajak dapat bermanfaat kembali untuk masyarakat.

Bendungan yang akan selesai di tahun 2018 ini dapat mengairi irigasi seluas 5.355ha , menyediakan air baku 200lt/detik untuk 130.909 jiwa serta difungsikan juga senagai pembangkit listrik sebesar 0.5MW.

Salut kepada insinyur-insiyur Indonesia yang dapat membangun sendiri bendungan setinggi 55m dengan panjang 350m ini.

Begitulah status di FB sang menteri yang dikutip MuriaNewsCom. Apa yang tertulis itu merupakan harapan pemerintah pusat terhadap jalannya proyek pembangunan Waduk Logung Kudus. Tentu itu juga menjadi harapan warga Kudus dan sekitarnya.

Terus dipantauanya pengerjaan, tak lepas dari besarnya anggaran yang digelontorkan. Setidaknya, menurut Kementerian PU PR, Logung menghabiskan dana yang diperkirakan capai Rp 604 miliar, nilai besar yang berasal dari pajak yang dibayarkan masyarakat.

Data dari Kementerian PUPR Logung ini,  kapasitas Waduk Logung 20 juta kubik. Waduk memanfaatkan lahan 5.333 hektare untuk pengelolaan banjir Kudus. Waduk tersebut nantinya akan memanfaatkan sejumlah aliran sungai, salah satunya Sungai Logung.

Kontrak kerja pembangunan waduk dimulai akhir 2014, lalu pelaksanaan mulai 2015, dan ditargetkan selesai pada 2018. Dengan pembangunannya dirancang oleh insinyur terbaik negeri ini. Pemerintah berharap jika kelak hasil pembangunan bisa berfungsi maksimal.

Bahkan, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengingatkan kepada pelaksana proyek untuk tidak sekadar menjadikan bangunan waduk. Tapi juga manfaatnya bisa terasa di masyarakat setempat.

Apa yang menjadi kebanggaan pusat juga tertuju pada Pemerintah Kabupaten Kudus.  Pemerintah pusat menganggap pemerintah kabupaten telah berhasil melakukan perannya. Seperti halnya melancarkan proses pembebasan lahan, dan pemantauan yang intensif terhadap jalannya proyek pembangunan.

Pemantauan pemerintah daerah terhadap proyek itu, seyogyanya dilakukan sesering mungkin.  Biar pembangunan dan hasilnya, berjalan sesuai harapan. Tentunya, jalan komunikasi yang baiklah yang ditempuh. Jangan sebaliknya. (*)

Pilkada Jepara Bikin Deg-degan

Supriyadi
terassupriyadi@gmail.com

PEMILIHAN Kepala Daerah (Pilkada) Jepara yang jatuh pada 15 Februari 2017 bersama 100 daerah di Indonesia berhasil membuat deg-degan masyarakat di Kota Ukir. Sejak pagi, nitizen sudah berselancar bebas di media online untuk mencari berita seputar pilihan kepala daerah untuk lima tahun ke depan itu.

Dengan kata kunci Pilkada Jepara 2017, mereka pun ikut andil untuk mengikuti perkembangan pemilihan. Karena tak banyak media yang update tentang Pilkada Jepara, MuriaNewsCom dan Koran Muria menjadi pilihan utama para pembaca.

Berdasarkan catatan google analytics sedikitnya 300 pembaca mengakses MuriNewsCom dalam detik yang sama. Hal serupa pun terjadi di Koran Muria. Dampaknya, belum sampai pukul 10.00 WIB, pembaca di dua media tersebut sudah lebih dari puluhan ribu pembaca.

Ibarat lalu lintas kendaraan, jalanan sudab berjubel dan menimbulkan kemacetan. Akhirnya webside pun sering down dan lemot untuk diakses. Hanya, untuk tetap memberi informasi ke masyarakat, kedua media terkemuka di eks-Karesidenan Pati itu memberikan informasi langsung di Fanspages Facebook masing-masing.

Masyarakat pun langsung memburu berita tersebut. Satu demi satu banyak yang bertanya hasil quick count yang dilakukan lembaga survey sesaat setelah pencoblosan berakhir. Ada yang mengirim melalui pesan singkat, email, ataupun pesan melalui jejaring media sosial yang lain.

Hanya saja, sebagai kabupaten yang berada di pinggiran, Jepara ternyata tak dilirik lembaga survey. Wartawan di lapangan juga memastikan tak ada lembaga survey yang membuat quick count. Yang ada hanya dari masing-masing data dari tim sukses. Itu pun dilakukan secara manual.

Melihat celah tersebut, banyak yang meng-update hasil perolehan suara. Ada yang menang paslon nomor urut 1 Subroto – Nur Yama (Sulaiman), dan ada juga yang memenangkan paslon no urut dua Ahmad Marzuqi – Dian Kristiandi (Madani).

Masyarakat pun semakin bingung dengan hasil – hasil yang bersliweran di jejaring sosial. Mereka beberapa kali bertanya mana yang benar. Bahkan salah satu teman melalui akun media sosialnya berkeluh kesah dengan hasil yang ada.

”Banyak hasil perolehan yang ada di media sosial membuat warga Jepara bingung. Yang satu bilang A yang menang, satunya lagi bilang B yang menang. Mereka pun gontok-gontokan. Karena itu, saya ingin KPU segera menuntaskan hasil hitung cepat hingga 100 persen. Sepakat?” begitu bunyinya.

Akhirnya, sekitar pukul 22.00 WIB, salah satu tim sukses Madani memberikan screenshoot hasil perolehan suara jika calonnya menang dengan selisih suara 12 ribu. Hanya saja, perhitungan tersebut belum 100 persen semua TPS, melainkan baru 90 persen.

Meski masih 10 persen mereka pun langsung berpesta. Ada yang langsung memplontosi kepala sesuai nadzar bahkan berdoa bersama. Melalui fanspage Facebook Sedulur Marzuqi, pesta tersebut juga dilakukan oleh Ahmad Marzuqi. Mereka menggelar doa bersama dan diabadikan melalui foto serta video.

Sementara, tim sukses Sulaiman masih melakukan perhitungan suara. Kepada MuriaNewsCom, salah satu tim sukses Sulaiman bahkan mengakui sudah ada pawai dari kubu Madani di Bangsri. Namun, ia mengaku hal tersebut belum bisa dijadikan acuan kemenangan.

Hanya saja, Kamis (16/2/2017) dini hari, KPU merilis data 100 persen. Dari data hasil hitung cepat itu paslon no urut 2 Ahmad Marzuqi-Dian Kristiandi menang tipis dari paslon Subroto-Nuryaman. Marzuqi memperoleh 319.837 suara (51,25 persen) sedamgkan Subroto mendapat 304.256 suara (48,75 persen). Mereka hanya terpahut 15.581 suara atau 2,5 persen.

Rentan Gugatan

Meski data tersebut dari KPU, namun pihak KPU juga memastikan hasil itu belum akhir. Mereka masih menunggu hitung manual yang saat ini masih berlangsung.

Selain itu, Panwas juga menemukan banyak kesalahan selama Pilkada Jepara. Setidaknya ada tiga temuan di lapangan yang membuat hasil Pilkada Jepara rawan untuk digugat. Yang pertama adalah temuan anggota KPPS di Desa Sowan Lor yang mengaku membagikan amplop atau money politics.

Dari informasi yang beredar, petugas KPPS tersebut ikut andil membagikan uang untuk Paslon Madani. Hanya saja, hal tersebut perlu pembuktian lebih lanjut. Apalagi tak ada temuan bukti terkait kasus tersebut. Yang ada hanya pengakuan yang bersangkutan.

Kedua, terkait dengan pemilihan di luar TPS yang ditentukan. Ketiga, terkait form surat pencoblosan (C6) yang ganda. Meski KPU sudah melakukan gerak cepat dengan menarik kembali form tersebut, hal itu masih rentan. Panwas pun khawatir masih ada yang terlewat saat form ditarik apalagi jumlahnya mencapai 43 ribu lebih.

Ketiga hal tersebut, tentu akan menjadi pertimbangan untuk gugatan. Apalagi, selisih suara yang didapat paslon Sulaiman sangat tipis, yakni 2,5 persen atau 15.581 suara (versi hitung cepat KPU). Sekecil apapun celah, tentu akan ditempuh. Terlebih persoalan Pilkada sangat serat dengan kepentingan politik.

Di sisi lain, paslon Madani juga harus bersiap. Kemungkinan terburuk gugatan selalu mengintai setiap saat. Temuan sekecil apapun harus dikaji untuk menyiapkan pertarungan saat gugatan. Dengan begitu, mereka tak akan gagap. Jangan sampai Madani hanyut dalam uforia kemenangan versi hitung cepat.

Hanya saja, masyarakat pun harus tahu, kedua calon bupati yang ada saat ini menyandang status sebagai tersangka. Berdasarkan amanat undang-undang, pelaksanaan pilkada masih memberikan ruang bagi mereka yang tersandung kasus hukum, sebelum adanya putusan tetap atau inkracht.

”Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana,” demikian bunyi Pasal 7 ayat (2) huruf f UU No. 10 tahun 2016, yang mengatur soal persyaratan calon kepala daerah.

Dalam konteks ini, berdasarkan UU No. 10 tahun 2016, tidak ada ketentuan larangan bagi tersangka kasus hukum maju sebagai calon kepala daerah. Bahkan, jika terpilih sebagai kepala daerah, mereka tetap akan dilantik.

Namun, apabila yang bersangkutan ditetapkan sebagai terdakwa, maka jabatannya akan langsung dicabut. Posisi kepala daerah ini umumnya akan digantikan oleh wakilnya selaku penjabat sementara. Kemudian, wakilnya baru bisa diangkat sebagai kepala daerah definitif jika sudah ada putusan hukum tetap. (*)

Anomali Suara Kotak Kosong di Pilkada Pati

Ali Muntoha
muntohafadhil@gmail.com

HASIL Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Pati sebenarnya sudah bisa diduga jauh-jauh hari. Calon tunggal yang merupakan petahana sudah diperkirakan akan tetap bertengger meski mendapat rongrongan dari kotak kosong. Namun ada yang perlu dicermati dari hasil Pilkada Pati ini, yakni suara dari kotak kosong.

Dalam coblosan yang digelar Rabu 15 Februari 2017 kemarin, suara dari kotak kosong memang tak bisa dipandang sebelah mata. Hasil penghitungan sementara yang dilakukan KPU perolehan suara kotak kosong mencapai 25 persen. Sebuah angka yang tak bisa dipandang enteng untuk ukuran pilkada.

Dari suara sah sebanyak 674.481, kotak kosong berhasil meraih 171.060 suara atau 25.33 persen (penghitungan data masuk 97.17 persen). Raihan suara kotak kosong ini memang cukup sebanding dengan gerakan yang dilakukan relawan kotak kosong yang begitu massif.

Hanya saja yang membuat banyak orang tercengang adalah sebaran suara kotak kosong. Memang hampir semua kecamatan terdapat suara kotak kosong, namun wilayah Pati selatan yang digadang-gadang akan menjadi lumbung suara kotak kosong justru terjun bebas.

Kampanye kotak kosong selama ini dikait-eratkan dengan kampanya penolakan pabrik semen di wilayah Pegunungan Kendeng. Wilayah Pati selatan yang menjadi daerah terdampak (Tambakromo, Kayen, Sukolilo) disiapkan menjadi wilayah perlawanan paling kuat untuk pasangan calon tunggal Haryanto-Saiful Arifin.

Namun apa mau dikataka, prediksi tak sesuai dengan hasil. Hasil penghitungan suara di Pati bagian selatan suara kotak kosong keok, tak ada satupun kecamatan yang memenangkan kotak kosong. Meskipun ada beberapa desa di mana kotak kosong menang telak.

Perlawanan yang cukup berarti memang terlihat di Kecamatan Tambakromo, di mana suara antara Haryanto-Arifin cukup tipis. Di kecamatan ini, suara kotak kosong tercatat sebanyak 10.160 dari 120 TPS, sementara suara calon tunggal unggul sedikit yakni 15.358. Sementara di kecamatan lain di Pati selatan seperti Sukolilo, Gabus, Kayen, Winong, perolehan suara kotak kosong tak bisa diharapkan.

Justru sumbangan suara untuk kotak kosong dari wilayah Pati bagian utara lebih terlihat dominan dibandingkan wilayah selatan. Daerah-daerah seperti Margoyoso, Tayu, Trangkil dan Wedarijaksa bahkan bisa menyumbang suara kotak kosong yang sangat berarti. Padahal daerah ini tak berkaitan langsung dengan kampanye tolak pabrik semen.

Margoyoso mampu menyumbang 16.340 suara, Tayu 19.664 suara, Wedarijaksa 11.644 suara dan Trangkil 12.317. Dan dari 21 kecamatan di Kabupaten Pati, Kecamatan Pati (kota) lah yang paling banyak memberikan sumbangan suara untuk kotak kosong yakni sebanyak 23.179 suara.

Apakah ini ada kaitanya dengan wilayah asal Wakil Bupati Pati Budiyono yang berada di Pati utara?. Seperti diketahui banyak pihak, hubungan antara Haryanto dan Budiyono sudah sangat buruk, saat keduanya memutuskan untuk saling maju sebagai calon bupati.

Budiyono yang tak mendapatkan kendaraan (partai politik) untuk mengusungnya, belakangan terakhir sangat mesra dengan relawan kotak kosong. Memang sangat mungkin pengaruh Budiyono di wilayah Pati utara yang begitu besar, sehingga mampu menggerakkan warga untuk memilih kotak kosong.

Fakta ini kemudian membuat banyak orang berpikir, apakah kampanye tolak pabrik semen tak begitu efektif untuk menggerakkan suara kotak kosong? Karena nyatanya pemilih di wilayah yang terdampak rencana pembangunan pabrik semen juga tak banyak yang memilih kotak kosong.

Apakah karena sifat pragmatisme warga Pati kidul yang masih begitu kuat hingga mengalahkan idealisme untuk memperjuangkan penolakan pabrik semen? Banyak pihak yang menuding idealisme warga Pati selatan mudah goyah dengan serangan fajar yang dilakukan calon (meski ini harus dibuktikan lebih lanjut).

Anomali suara kotak kosong ini sedikit banyak bisa memberi pelajaran bahwa tidak ada yang pasti dalam kontestasi politik. Lumbung suara bisa saja menjadi bocor, jika memang tak ada upaya untuk merawat dan menjaga suara itu agar tetap aman.

Terlepas dari itu semua, pelaksanaan Pilkada Pati telah berjalan dengan lancar tanpa ada gangguan anarkisme yang berarti. Pesta demokrasi untuk warga Pesantenan ini telah menghasilkan calon pemimpin yang akan membawa nasib Pati lima tahun ke depan. Apapun hasilnya, baiknya semua pihak menghormati.

Selain itu, dengan banyaknya suara kotak kosong dalam Pilkada Pati harus menjadi renungan dan cambuk bagi Haryanto-Arifin untuk merangkul banyak pihak. Karena diakui atau tidak, suara kotak kosong yang begitu banyaknya bisa menjadi indicator tingkat kesukaan warga pada Haryanto-Arifin yang masih cukup rendah.

Setelah ditetapkan KPU nantinya, pasangan ini harus segera melakukan langkah-langkah strategis, tak hanya sekadar langkah untuk pembangunan tapi upaya merangkul semua pihak, agar tercipta kondusivitas di Pati. (*)

6 Jam untuk Aksi 152

Kholistiono
cak.kholis@yahoo.co.id

ADA 101 daerah di Indonesia yang hari ini, Selasa,15 Februari 2017 menggelar pemilihan kepala daerah (pilkada) secara serentak. Dari 101 daerah tersebut, terdiri dari 7 provinsi, 76 kabupaten dan 18 kota. Di Jawa Tengah sendiri, tercatat ada 7 kabupaten/kota yang juga menggelar pilkada, termasuk di antaranya adalah Pati dan Jepara.

Untuk menyukseskan pesta demokrasi ini, dibutuhkan aksi dari semua pihak. Baik itu penyelenggara pilkada, masyarakat umum ataupun lembaga lain yang mendukung lancarnya pelaksanaan pilkada. Pun demikian, karena pilkada merupakan bagian dari sarana demokrasi, maka untuk mencapai keberhasilan demokrasi, maka diperlukan peran masyarakat, khususnya yang memenuhi syarat untuk menggunakan hak pilih.

Hari ini, ada waktu 6 jam bagi warga untuk melakukan aksi, yakni pukul 07.00-13.00 WIB. Aksi kali ini adalah datang ke tempat pemungutan suara (TPS) untuk mencoblos, menentukan pilihan seorang pemimpin yang bakal memimpin daerah untuk lima tahun ke depan. Aksi kali ini cukup menentukan bagaimana wajah daerah di masa yang akan datang.

Untuk itu, dibutuhkan bukan hanya sekadar aksi datang ke TPS dan mencoblos. Namun, hendaknya, waktu 6 jam yang tersedia untuk semua warga yang memiliki hak pilih, agar bisa menyalurkan hak suaranya secara cerdas.

Memilih pemimpin bukan hanya soal adanya keterikatan kekeluargaan, pertemanan, atau bahkan hanya karena soal materi yang diberikan oleh calon, jika pun ada. Memilih pemimpin, juga bukan hanya soal politik balas budi.

Menjadi pemilih, hendaknya memiliki informasi mengenai calon yang akan dipilih. Pemilih seyogyanya mengetahui visi dan misi yang diusung calon dan bakal direalisasikan dalam lima tahun ke depan, mengetahui track record ataupun kecakapan dalam memimpin.Hal ini penting, agar tidak salah menentukan pemimpin, meskipun tak sedikit persepsi pemilih yang memiliki ekspektasi tinggi harus kecewa pada akhirnya. Hal itu bukan semata-semata kesalahan dari pemilih saat menentukan pilihan, namun, adakalanya pemilih dihadapkan jumlah calon pasangan calon yang terbatas.

Selanjutnya, hendaknya menjadi pemilih juga bukan hanya sekadar ikut-ikutan atau pasif. Pemilih seperti ini, cenderung masa bodoh yang tak mempedulikan siapa,kualitas dan apa gagasan dari calon untuk membangun daerahnya.

Untuk itu, saatnya menjadi pemilih cerdas. Ayo datang ke TPS untuk menggunakan hak suara dalam menentukan masa depan daerahmu. Menjadi golput bukanlah solusi terbaik jika ingin mengharapkan perubahan dan peningkatan kesejahteraan.

Golput mengindikasikan bahwa kita hanya bisa pasrah pada keadaan yang kurang ideal untuk menjadi lebih baik. Sekali lagi, ayo ke TPS, gunakan hak suara kita sesuai hati nurani. (*)

Kita Semua Terancam jadi Viral 

Akrom Hazami
red_abc_cba@yahoo.com

BELAKANGAN banyak orang mengucapkan kata “Viral”. Sudah pasti yang menjadi viral akan jadi buah bibir. Utamanya di dunia maya. Jika yang menjadi hal viral adalah hal baik, jelas itu jadi prestasi. Tapi bagaimana jika itu adalah hal buruk. Tentu, cacian, makian, atau bahasa akrabnya “bully” akan meninju deras kepada si buah bibir.

Banyak hal yang menjadi viral secara mudah. Lantas, sebenarnya kata “viral” itu artinya apa dan dari bahasa mana. Dikutip dari berbagai sumber, “Viral” berasal dari dua kata dalam Bahasa Inggris yaitu : “Virus” dan “Virtual”.

“Virus adalah satu kata dalam Bahasa Inggris yang memiliki arti penyakit yang disebabkan kuman virus. Sedangkan “Virtual” adalah satu kata dalam Bahasa Inggris yang memiliki arti tidak nyata. Atau penyebaran informasi atau komunikasi melalui dunia maya / media internet.

Dari penjelasan dua kata, kata “Viral” yang belakangan ini sering kita dengar dapat diartikan sebagai sesuatu hal informasi, kejadian, berita dan lainnya yang menyebar luas dan secara cepat sehingga diibaratkan seperti virus, dan dalam waktu yang singkat dapat menjadi gempar melalui dunia maya, internet atau media sosial.

Di Kudus, yang baru saja menjadi viral adalah Aksi Cetno. Yaitu aksi yang terekam di video menggambarkan siswa sedang membentak bapak-bapak. Akibat sepeda motornya diserempet. Ada satu kata terucap di video yakni “Catno”. Video yang direkam warga di Gebog Kudus langsung ramai, tak lama setelah diunggah di akun media sosial Facebook dan Instagram.

Warga di dunia maya Kudus terutama, langsung ramai-ramai bereaksi. “Cetno” menjadi viral seketika. Sebagian besar netizen menyayangkan sikap siswa SMK di video itu. Siswa tidak sopan dalam berucap kepada seorang bapak. Hal itu kian meruncing karena bapak juga berucap kalimat bernada tidak terima jika sebagai orang tua dibentak-bentak.

Tentu siswa SMK itu tak tahu jika apa yang terjadi sedang direkam melalui video. Mungkin kalau siswa itu tahu, sikapnya akan beda. Tapi semua sudah terlanjur. Sekarang yang terjadi, siswa itu merasa tertekan, dan dipojokkan lingkungan. Padahal, siswa telah meminta maaf kepada bapak-bapak itu tak lama usai kejadian. Siswa berharap semua yang terjadi tidak lagi diungkit-ungkit. Sebab dia merasa tak nyaman.

Lingkungan maya dan nyata, benar-benar menghukumnya. Tekanan dari berbagai pihak membuatnya tersudut. Sampai yang bersangkutan juga telah melayangkan surat pengunduran diri dari sekolah. Bahkan, siswa itu juga mendadak jadi pendiam.

Pelajaran yang bisa kita ambil adalah,mari berhati-hati dalam bersikap, di mana saja dan dengan siapa saja. Sebab jika kita tak hati-hati, maka kita pun bisa menjadi viral. Sekali lagi, viral akibat hal buruk sangat menyakitkan bagi si pelaku. Kemajuan gadget atau gawai yang berkembang pesat, dan mudah dimiliki semua orang, membuat semuanya berpeluang jadi viral. Jadi hati-hatilah dan berwapada.

Jangan sampai kita menjadi viral buruk akibat ulah kita yang kebablasan. Atau mungkin akibat ulah kita yang gemar mengumbar marah, mengumbar salah, dan sejenisnya. Kontrol atau kita terancam jadi korban viral. (*)