Terharu, 5 Polisi Rembang Ini Ternyata Baiknya Minta Ampun

Anggota Sat Sabhara Polres Rembang saat mengantar Rahmadi Ilahi (kiri) yang kehilangan barang dan dompet ke petugas Dishub, Kamis (10/8/2017) lalu. (Tribratanews Rembang)

MuriaNewsCom, Rembang – Rasa kemanusiaan selalu muncul tak terduga. Di mana saja dan dilakukan siapa saja. Seperti halnya yang dilakukan lima anggota Sat Sabhara Polres Rembang yang akan membuat hati Anda terenyuh.

Kelima anggota tersebut adalah Ipda Joko Hery bersama Aiptu Paliman saptono, Brigadir Alfian, Brigadir Solikin, Brigadir Iswanto dan Briptu Ridho Kasbullah.

Dikutip dari Tribratanews Rembang, awal mula kejadian luar biasa tersebut berawal saat  kelima anggota Sat Sbhara Polres Rembang itu sedang melaksanakan kegiatan Patroli, Kamis ( 10 /8/2017 ) sekitar pukul 10.00 WIB.

Saat di depan Samsat Rembang, kelimanya anggota Sat Sabhara Polres Rembang melihat pemuda yang sedang kebingungan. Melihat hal tersebut anggota Sat Sabhara menghampiri dan menanyakan permasalahannya.

Ternyata pemuda yang diketahui bernama Rahmadi Ilahi, warga Kelurahan Ogan Jaya, RT 01/ RW 4 Kecamatan Sungai Utara, Kabupaten Lampung baru saja kehilangan barang barang dan dompet berisi uang ketika naik bus PO Haryanto tujuan lampung.

Melihat hal itu, kelima anggota Sat Sabhata Polres Rembang tersebut mengajak makan Rahmadi Ilahi dan mengantarkan ke terminal Rembang untuk koordinasi dengan petugas Dishub.

Tak berhenti sampai disitu, mereka juga mencarikan tumpangan bis estafet menuju Bandar Lampung dan memberikan uang saku kepada pemuda tersebut untuk bekal perjalanan

”Terima kasih pak polisi, setelah dibantu dapat melanjutkan perjalanan kembali , semoga Tuhan YME membalas kebaikan bapak-bapak” ujar Rahmadi Ilahi.

Anggota Sat Sabhara Polres Rembang membalas terimakasih dan berpesan agar berhati-hati dalam perjalanan.

Editor: Supriyadi

Pria Paruh Baya Tewas di Lokalisasi Yang Jrong Blora

Salah satu petugas Polres Blora melakukan identifikasi terhadap jenazah SY yang ditemukan tewas di kamar lokalisasi di Blora. (Polres Blora)

MuriaNewsCom, Blora – Seorang pria setengah baya ditemukan tewas di salah satu wisma di kawasan lokalisasi Yang Jrong, Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora, Rabu (9/8/2017) malam. Korban diketahui bernama SY (56), warga Desa Berbak, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora.

Dugaan sementra korban meninggal akibat tersumbatnya saluran kencing. Sementara dari hasil identifikasi tim Inafis Polres Blora tidak ditemukan tanda kekerasan di tubuh korban yang diketahui bekerja di swasta itu.

Dikutip dari laman Polres Blora, korban diketahui mendatangi lokalisasi sekitar pukul 21.30 WIB menggunakan sepeda motor jenis Honda Revo warna hitam seorang diri. Pada saat itu, Korban sempat ngobrol sebentar dengan salah satu pekerja seks komersial (PSK) di teras depan rumah.

Kemudian korban izin pinjam kamarnya buat istirahat sebentar dan mengeluh tidak enak badan. Setelah itu korban menuju kamar.

Sekira pukul 00.15 WIB sang pemilik kamar mengantuk  lalu menuju ke kamarnya dengan maksud membangunkan korban. Namun saat membangunkannya, ia pun terkejut lantaran korban tak bergerak.

”Melihat hal tersebut ia (PSK) berteriak minta tolong memberitahu warga sekitar. Setelah dicek keadaan korban ternyata sudah meninggal dunia. Selanjutnya langsung melaporkan kejadian ke Polsek Kunduran,” ujar AKP Agus Budiyana Kapolsek Kunduran Polres Blora.

Petugas Polsek Kunduran bersama tim medis dari Puskesmas langsung melakukan pemeriksaan namun tidak ditemukan tanda tanda penganiayaan. Bahkan, dari keterangan pihak keluarga, yang bersangkutan ternaya korban sudah lama mempunyai penyakit penyempitan saluran kencing, dan sudah tiga kali melakukan operasi .

Editor: Supriyadi

Jangan Ada Kompromi Pungli di Dunia Pendidikan

Supriyadi
terassupriyadi@gmail.com

AKHIR pekan kemarin, masyarakat Rembang dihebohkan dengan pengakuan Bupati Rembang Abdul Hafidz. Orang nomor satu di Kota Garam itu terlihat sedikit berang setelah namanya diduga dicatut dalam tarikan atau pungutan liar (pungli) di dunia pendidikan oleh orang tak bertanggung jawab.

Ironisnya, pencatutan nama bupati itu sudah menelan banyak korban. Dari pengakuan Hafidz sendiri, setiap hari ia mendapatkan aduan dari warga baik melalui pesan singkat ataupun telephone tak kurang dari 20 orang. Sementara, aduan tersebut sudah berjalan sejak akhir bulan April. Jika dihitung matematis, tentu jumlah pengadu sudah ada ratusan orang.

“Setiap harinya ada sekitar 20 orang yang mengadu dan mengeluhkan adanya tarikan-tarikan yang mengatasnamakan Bupati ataupun suruhan bupati,” kata Abdul Hafidz, Minggu (7/5/2017)

BACA JUGA: Nama Bupati Rembang Dicatut untuk Pungutan Liar di Dunia Pendidikan 

Untuk sasaran pungli, pelaku menyasar jenjang pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) dan Pendidikan Anank Usia Dini (PAUD). Di dua jenjang ini, para oknum pungutan mengambil keuntungan dengan dalih untuk biaya operasional sekolah.

Besaran pungutan dari satu sekolah ke sekolah yang lain bervariasi. Karena itu, masyarakat yang bingung langsung bertanya ke pemerintah langsung. Salah satu caranya dengan mengadu ke Bupati Abdul Hafidz. Hanya saja, sang bupati tidak ingat betul besaran pungli tersebut.

Meski begitu, bupati langsung say war. Ia pun berjanji akan menindak tegas pelaku pungli yang ada di Kabupaten Rembang, terutama di dunia pendidikan. Bagi politisi PPP ini, dunia pendidikan adalah tempat untuk menempa ilmu. Karena itu, jika ada yang menyalahgunakan harus segera ditindak.

Di sisi lain, jika berbicara melakukan tindakan tegas, hal itu sudah pasti sangat bisa dilakukan. Ini lantaran dunia pendidikan memiliki sistim keorganisasian yang sangat rapat untuk ditembus orang luar.

Di tingkat kabupaten terdapat dinas pendidikan yang menjadi otak maju dan tidaknya program pemerintah di daerah. Setelah itu di tingkat kecamatan terdapat UPT pendidikan yang menjadi tangan panjang dinas pendidikan untuk menyampaikan informasi ataupun mengawasi kinerja sekolah-sekolah di kecamatan.

Selain itu, di tingkat sekolah, ada juga komite sekolah yang mengawasi secara penuh sistem pendidikannya. Praktis, untuk menggali informasi pungli sangat memungkinkan. Asalkan, ada niatan serius pemerintah untuk memberantasnya.

Untuk melakukan hal itu, korban pungli juga harus lebih berani. Apalagi pemerintah sudah berjanji akan memberikan perlindungan, dengan tidak menyebutkan nama pengadu jika hal itu dirasa bisa memperkeruh keadaan.

Dengan kata lain, sumber atau informan bisa berada di belakang layar dengan bukti-bukti akurat yang disampaikan. Hanya saja, keterangan keterangan penting masih dibutuhkan untuk mengusut tuntas pungli.

Di luar itu, tim sapu bersih pungutan liar (Saber Pungli) juga harus lebih aktif. Terlebih menanggapi keluhan bupati yang disampaikan di depan umum.  Diakui atau tidak, keluhan tersebut menjadi tamparan keras di dunia pendidikan. Jika dibiarkan, tak menutup kemungkinan akan terbentuk citra Rembang rawan pungli.

Karena itu, sudah waktunya Tim Saber bergerak ekstra untuk menindaklanjuti keluhan tersebut. Kerjasama semua pihak juga sagat diperlukan sehingga pungutan bisa hengkang dari Rembang. (*)

Beralih Fungsi, RTH di Kudus Jadi Jujugan Muda-mudi Memadu Kasih


Supriyadi
terassupriyadi@gmail.com

BARU-BARU ini masyarakat Kabupaten Kudus kembali disuguhkan dengan berita yang tak sedap. Ruang Terbuka Hijau (RTH) yakni Balai Jagong yang berada di kompleks pusat olahraga (sebelah selatan Stadion Wergu Kudus) menjadi jujugan muda-mudi bermesraan.

Ironisnya, muda-mudi yang bermesraan itu tak hanya satu. Jumlahnya ada banyak dan tersebar di beberapa titik. Mereka seolah-olah sudah terbiasa dan tak lagi memiliki urat malu dengan mengumbar kemesraan di tempat umum. Baik itu siang hari ataupun malam hari.

Pihak dinas bukannya tak tahu masalah tersebut. Kabid Olahraga pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kudus Harjuno bahkan sudah sering kali mendapatkan laporan akan penyalahgunaan Balai Jagong.

Hanya saja, ia tak bisa melakukan tindakan banyak. Pemantuan dan pengawasan penyalahgunaan RTH tak bisa dilakukan sendirian. Ia pun butuh bantuan dari berbagai pihak, temasuk warga setempat.

Di sisi lain, penyalahgunaan RTH di Kudus ternyata bukan pertama kali. Di 2016 lalu, sejumlah taman termasuk Taman Ganesha yang berada di Desa Purwosari juga menjadi jujugan pelajar untuk membolos, mabuk-mabukan, hingga jadi tempat pacaran.

Kala itu, sejumlah masyarakat pun melakukan aduan. Akhirnya pihak Satpol PP melakukan razia dan penertiban. Hal itu bahkan sudah dilakukan berkali-kali (Taman Jadi Tempat Bolos dan Mabuk, Satpol PP Kudus Rutinkan Razia di Taman Kota)

Meski begitu, petugas dan pelajar malah kucing-kucingan. Mereka saling memantau. Jika petugas lengah, mereka kembali memanfaatkan taman untuk melakukan hal-hal negatif.

Melihat hal itu, petugas pun tak bisa disalahkan. Pihak pengelola taman juga harus melakukan evaluasi. Diakui atau tidak, kebanyakan taman ataupun RTH yang jadi jujugan untuk melakukan tindakan amoral juga tak lepas dari minimnya penerangan.

Kondisi taman yang gelap membuat muda-mudi merasa mendapatkan lampu hijau. Meski niatan bermesraan ataupun mabuk-mabukan minim, namun kondisi itu membuat mereka berani. Apalagi, banyaknya taman yang ada di Kudus seolah-olah memberikan banyak pilihan.

Dilihat dari sini, sudah saatnya konsep taman sebagai RTH diperjelas. Tak boleh lagi ada taman dengan nuansa lampu redup (remang-remang). Selain itu, pihak pengelola harus bekerjasama dengan dinas dan pemerintah desa terkait untuk menambah petugas, minimal petugas parkir.

Dengan taman yang terang dan petugas parkir yang berjaga, sudah pasti muda-mudi tak berani macam-macam.
Peran Serta Keluarga dan Masyarakat Dibutuhkan.

Meski begitu, menseterilkan RTH dari penyalahgunaan muda-mudi tidak semudah membalikkan tangan. Peran serta keluarga dan masyarakat juga sangat dibutuhkan.

Kedua orangtua juga harus memperhatikan gerak-gerik sang anak. Puberitas yang sedang dialami anak juga harus diarahkan secara benar. Jika sedang jalan-jalan bersama lawan jenis, pihak keluarga juga harus melakukan pemantauan.

Pemantauan ini tak harus ikut ke mana sang anak pergi. Tapi lebih ditekankan pada berani bercerita tentang apa yang dilakukan selama pergi. Dari situ, orangtua harus bisa menjadi teman. Hal ini penting dilakukan supaya sang anak tidak keluar dari koridor yang ditentukan.
Selain itu, para orang tua juga harus tahu siapa saja teman bergaul sang anak. Dengan begitu, kedekatan bisa dijalankan.

Selain keluarga, masyarakat juga memiliki peran penting. Terutama dalam pengawasan keberadaan RTH. Diakui atau tidak, pemerintah memang sedang gencar membangun taman, namun perawatan dan pengawasannya sangat lemah.

Di sini, masyarakat harus tanggap untuk saling menjaga kondisi dan suasana di lapangan. Jika dibutuhkan, pihak desa melalui karang taruna bisa mengajukan kerjasama dalam hal pengawasan. Misalkan saja melalui parkir, keamanan, hingga kebersihan.

Melalui kerjasama yang bagus, alasan klasik yang selalu dipakai dinas (terbatasnya SDM) bisa teratasi. Hanya saja, kerjasama harus diatur dengan jelas. Bisa jadi, hasil parker dimasukkan semua ke desa ataupun dibagi berdasarkan persentase yang saling menguntungkan.

Hasil dari pembagian tersebut bisa digunakan untuk menggaji petugas. Sisanya dimasukkan ke kas sebagai tambahan PAD. Dengan begitu, masyarakat terlibat secara langsung dan pemerintah bisa menjaga citra RTH yang ada. (*)

Dilema Pelebaran TPA Landoh Rembang

Supriyadi
terassupriyadi@gmail.com

MASALAH sampah yang ada di Rembang saat ini menjadi permasalahan serius pemerintah kabupaten setempat. Jika tidak segera diatasi, mereka khawatir masalah ini semakin tak bisa diatasi. Apalagi, setiap harinya sampah selalu bertambah.

Di Rembang sendiri, penambahan sampah dari masyarakat (rumah tangga) setiap harinya mencapai 140 kubik. Sementara luasan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sangat terbatas. Untuk sampah di area perkotaan, semua sampah dibuang di TPA Landoh, Kecamatan Sulang.

Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Rembang, luasan TPA Landoh hanya ada sekitar 2,1 hektare dengan kedalaman sekitar 20 meter. Dengan jumlah itu, TPA Landoh hanya bisa dioperasikan paling lama 10 tahun.

Atas dasar itu, BLH Rembang berencana untuk melakukan penambahan luasan TPA Landoh sedikitnya 2 hektare. Perluasan ini, untuk menopang banyaknya sampah dan untuk proses lebih lanjut, termasuk mendaur ulang sampah.

Perluasan lahan ini memang jadi salah satu cara untuk mempertahankan TPA Landoh. Apalagi, pengelolaan sampah untuk bisa didaur ulang tidak mudah. Jika berkaca dari Kudus, pola pemanfaatkan sampah diatur dengan sistem sanitary landfill.

Sistem tersebut adalah sistem pembuangan akhir sampah yang dilakukan dengan cara ditimbun kemudian dipadatkan dengan menggunakan alat berat.

Pola ini, merupakan pengembangan dari pola control landfill atau metode pengelolaan sampah dengan cara ditimbun di TPA kemudian dibuat barisan dan lapisan (SEL). Saat ini kebanyakan kabupaten dan kota di Jawa Tengah masih menggunakan control landfill,  tak terkecuali dengan Rembang.

Dengan pola ini, sampah yang bisa dimanfaatkan dan direduksi hanya lapisan paling bawah. Itupun butuh waktu minimal lima tahun, bahkan bisa lebih.

Hanya saja, rencana tersebut tak diterima dengan oleh masyarakat sekitar. Mereka meyakini perluasan area TPA akan menambah potensi pencemaran lingkungan yang berdampak pada masyarakat Desa Landoh.

Kepala Desa Landoh, Akbar Aji menjelaskan, resapan air dari sampah yang berada di TPA selama ini sudah cukup pemberikan dampak pencemaran kepada masyarakat. Jika perluasan tetap dilakukan, ia khawatir pencemaran akan meningkat dan mengganggu ratusan warganya.

Selama ini, pencemaran tersebut sudah dirasakan warga. Hampis setiap musim hujan ataupun kemarau, sumur warga berasa sampah busuk. Mereka menduga bau busuk tersebut berasal dari TPA.

Permasalahan ini pun sudah sering diadukan ke pemerintah setempat. Akan tetapi, pemerintah belum melakukan tindakan untuk penanganan lebih lanjut. Akhirnya masyarakat pun menolak adanya perluasan lahan karena hal itu.

Dari situ bisa diketahui persoalan penolakan adalah penataan limbah di TPA. Artinya Dinas Lingkungan Hidup (DLH) harus melakukan inovasi mengenai tempat penampungan air limbah sampah.

Selama ini, empat kolam penampungan limbah air sampah kurang berfungsi secara optimal. Dengan kondisi itu, diharapkan DLH Kabupaten Rembang bisa melakukan pengelolaan penampungan limbah air sampah di TPA Landoh. Kondisi itu sebagai optimalisasi empat kolam penampungan limbah air sampah yang saat ini sudah ada.

Jika inovasi dan penataan tersebut sulit dilakukan, rencana pengaktifkan TPA di Desa Sidomulyo Kecamatan Sedan sebagai TPA Stay harus segera direalisasikan. TPA tersebut rencananya akan menampung sampah-sampah yang berasal dari Rembang wilayah timur.

Terkait TPA Sidomulyo, DLH juga harus memikirkan kembali skema pengelolaannya. Bisa saja pemerintah setempat bisa menggunakan sistem sanitary landfill. Dengan sistem ini pemerintah bisa melakukan pemaksimalan sampah yang ditimbun paling bawah sehingga kasus TPA Landoh tidak terulang kembali. (*)

Tak Boleh Ada Kata Malas Bagi Tim Saber Pungli

Supriyadi
terassupriyadi@gmail.com

BELUM lama ini tim sapu bersih pungutan liar (Saber Pungli) Kabupaten Rembang mendapat gelontoran dana yang terbilang fantastis. Di luar dugaan, tim yang dibentuk untuk mengintai dan memberantas orang-orang pengutil uang rakyat itu mendapat dana hingga Rp 1,1 miliar.

Dana tersebut dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Rembang tahun 2017. Jumlah tersebut bisa saja bertambah. Penambahan itu berdasarkan kajian yang bisa dituangkan dalam APBD Perubahan, pertengahan tahun mendatang.

Hanya, untuk pemegang dan pengelola dana tersebut dipasrahkan melalui inspektorat Kabupaten Rembang selaku pengguna anggaran.

Secara matematis, dana tersebut memang cukup besar. Wakapolres Rembang sekaligus ketua pelaksana tim Saber Pungli Rembang, Kompol Pranandya Subyakto bahkan mengakui dana tersebut cukup banyak. Atas peranan pemerintah daerah tersebut, ia pun siap untuk mengoptimalkan kinerja.

Apalagi, saat ini Tim Saber Pungli tengah membidik tiga target dugaan pungli. Namun, sejauh ini pihaknya masih melakukan penyelidikan dan pengumpulan bukti-bukti. Jika sudah lengkap, ia memastikan akan melakukan tindakan.

Warning tersebut seakan menjadi sinyal kepada anggota Tim Saber Pungli Rembang untuk tak malas-malasan. Terlebih lagi sejauh ini, setidaknya ada 60 personel yang berasal dari berbagai lembaga yang dipercaya untuk menjadi tim sapu bersih.

Beberapa di antaranya dari Kejaksaan Negeri, Kepolisian, TNI, dan beberapa lembaga pemerintahan. Sejak awal dilantik, mereka juga sudah bersumpah untuk melakukan semua tugas yang diemban. Salah satunya melakukan tindakan tanpa pandang bulu.

Di sisi lain, adanya uang operasional hingga Rp 1,1 miliar tersebut menjadi komitmen bersama untuk melindungi rakyat dari oknum-oknum tak bertanggung jawab. Terlebih lagi, uang yang ada di APBD berasal dari uang rakyat. Jalurnya bisa jadi melalui pembayaran retribusi, pajak, denda, dan lain-lain. Karena itu, semboyan dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat harus dijunjung tinggi.

Di akui atau tidak, kasus pungli sangat sulit ditertibkan. Jika petugas tak menemukan tangkap tangan, sudah pasti prosesnya akan lama. Ujung-ujungnya, penyelidikan atas dugaan pungli tersebut ditutup. Gara-garanya, petugas tak memiliki cukup bukti.

Untuk menanggulangi persoalan tersebut, kerjasama dengan semua pihak harus dilakukan. Sekecil apapun informasi, petugas pungli harus tanggap dan segera melakukan penyelidikan. Jika ditunda-tunda, khawatirnya akan menguap.

Butuh Efek Jera

Di sisi lain, pengungkapan kasus pungli tentu butuh efek jera. Jika ada temuan dan cukup bukti, petugas harus berani melakukan tuntutan maksimal. Tujuannya, oknum pegawai lain tak akan berani coba-coba untuk melakukan hal yang sama.

Efek jera sendiri, tak harus dilakukan secara ekstrem. Tak perlu potong tangan ataupun sejenisnya. Efek jera di sini, yang terpenting bisa memberikan sanksi, baik moral ataupun sosial yang tak gampang dilupakan orang lain.

Dengan kata lain, orang akan mengingat hal tersebut. Jika pelaku kembali ke masyarakat, anak kecil ataupun orang yang tak tahu hukum pun tahu kalau ia adalah seorang yang suka melakukan pungutan.

Hal itu penting dilakukan. Karena, diakui atau tidak, pungutan liar di masyarakat sering terjadi. Namun, jumlahnya yang berbeda. Kebanyakan di masyarakat bawah, terutama di desa jumlah pungutan sangat minim.

Misalkan saja, untuk mendapat surat dari desa harus membayar Rp tiga ribu. Jumlah tersebut memang kecil. Namun, orang yang membutuhkan sangat banyak. Bayangkan saja jika ada 100 warga yang membutuhkan surat tiap hari, maka pungli dalam satu bulan bisa mencapai Rp 9 juta. Jumlah yang sangat fantastis dan melebihi gaji PNS.

Dengan perumpamaan tersebut, sudah saatnya tim saber bekerja keras untuk melindungi masyarakat. Aturan hukum harus ditegakkan dengan menjalin komunikasi bersama antarlini. Dengan begitu ketentraman di masyarakat bisa terbangun. (*)

Dilema Ombak 2 Meter di Musim Baratan

Supriyadi
terassupriyadi@gmail.com

SEPEKAN lalu, tepatnya Kamis (16/2/2017) masyarakat di eks-Karesidenan Pati, terutama masyarakat Jepara dihebohkan dengan tragedi perahu nelayan pecah akibat digulung ombak di perairan Jepara.

Dalam tragedi itu, total ada tiga korban meninggal. Satu di antaranya belum berhasil ditemukan meski sudah dilakukan pencarian selama tujuh hari.

Korban tersebut bernama Gisan, warga Desa Kepuk, Kecamatan Bangsri, Jepara. Ia merupakan satu dari tiga nelayan yang perahunya pecah disapu ombak setinggi dua meter di perairan Empu Rancak, turut Desa Bondo, Kecamatan Bangsri.

Dari informasi, Gisan bersama dua orang temannya (Nur Hadi dan Hariadi) sesama nelayan sebenarnya sedang pulang dari melaut. Mereka berangkat melaut Kamis (16/2/2017) dini hari dari Sungai Ngelak, Desa Bondo, Kecamatan Bangsri sekitar pukul 03.00 WIB pagi.

Setelah seharian melaut dan tangkapan sudah lumayan, mereka memutuskan pulang. Nahas sesampainya di perairan pantai Empu Rancak sekitar pukul 16.00 WIB tiba-tiba cuaca tak bersahabat. Mendung hitam pekat disertai angin kencang langsung membuat ombak setinggi dua meter dan menghantam perahu hingga pecah berkeping-keping.

Beruntung, ketiganya berhasil menemukan bambu bekas pecahan perahu untuk bertahan. Namun, ombak yang bertubi-tubi membuat Gisan terlepas dari pegangan dan hilang hingga sekarang. Sedangkan dua nelayan lainnya berhasil diselamatkan nelayan Ujung Watu sekitar pukul 22.00 WIB

Ironisnya di saat yang sama perahu jenis sopek yang digunakan melaut tiga nelayan di perairan Pantai Bondo Jepara juga digulung ombak setinggi dua meter. Dua di antara nelayan yang sempat hilang dan akhirnya ditemukan tak bernyawa.

Kejadiannya pun hampir sama, sekitar pukul 16.00 WIB. Ketiganya juga hendak pulang setelah melaut seharian. Sayangnya, cuaca buruk yang melanda perairan Jepara juga menimpa mereka. Satu di antaranya berhasil berenang menuju kawasan PLTU Jepara kemudian naik jeti dan selamat.

Namun, dua lainnya hilang. Satu di antaranya ditemukan malam itu juga dan satunya lagi ditemukan setelah beberapa hari setelah dilakukan pencarian.

Dua kejadian tersebut langsung mendapat perhatian nelayan. Apalagi, jauh sebelumnya, BPBD Jepara, Syahbandar, dan Satpolair Jepara sudah mengimbau para nelayan untuk tidak melaut. Hal ini lantaran curah hujan di perairan Jepara masuk kategori sangat tinggi.

Kepala UPP Syahbandar Jepara Suripto, Rabu (8/2/2017) bahkan sudah menyampaikan perairan laut utara Jawa Tengah kondisinya sangat membahayakan bagi pelayaran. Selain tinggi gelombang mencapai tiga meter, kecepatan angin juga cukup tinggi, yakni mulai delapan hingga 30 knot perdetik.

Sebagian nelayan, ternyata sudah mengetahui dan tak kaget dengan kecepatan angin tersebut. Hal itu sering terjadi ketika musim baratan datang. Terlebih lagi, musim baratan tahun ini datang lebih awal dan berakhir lebih lama.

Di pertenganan November 2016 lalu, musim baratan sudah datang. Kala itu nelayan masih berani melaut karena cuaca terbilang masih bersahabat. Namun, sejak Desember 2016, imbauan untuk tidak melaut sudah dikumandangkan. Artinya, musim paceklik bagi nelayan sudah dimulai.

Paceklik tersebut membuat sebagian besar dapur nelayan tak mengepul. Untuk membantu nelayan, pemerintah sudah memberikan bantuan logistik berupa beras hingga puluhan ribu ton melalui Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Jepara.

Meski begitu, bantuan tersebut ternyata tak cukup. Mereka terpaksa mendatangi pegadaian, bank konfensional, hingga pemberi hutang perorangan untuk mengadaikan barang berharga yang dimiliki.

Selain untuk menyambung hidup, sebagian uang yang didapat juga digunakan untuk kebutuhan sekolah anak dan untuk bersosial di masyarakat.

Karena alasan itulah, sebagian nelayan terpaksa menerjang cuaca buruk hingga bertaruh nyawa untuk mendapat ikan supaya keluarga bisa makan. Hal itu pun sudah menjadi rahasia umum. Pemerintahpun tentu tahu betul akan hal itu.

Hanya saja, tidak ada yang bisa disalahkan. Pemerintah, terutama pemerintah daerah tak bisa memberikan lebih karena terbentur anggaran dan aturan. Sementara, jumlah nelayan di Jepara mencapai 30 persen dari jumlah warga di Kota Ukir.

Dengan kata lain pemerintah harus mengeluarkan dana yang tidak sedikit untuk memenuhi kebutuhan nelayan  selama baratan.

Di sisi lain, nelayan pun tak boleh menggantungkan hidup kepada pemerintah. Melalui HNSI, nelayan harusnya sudah mulai berfikir untuk membuat tabungan bersama. Kalaupun sudah ada, pengelolaannya harus bisa dikoordinir kembali supaya bisa lebih tertata.

Bisa jadi, tabungan baru bisa diambil setahun sekali. Itu semua untuk memenuhi kebutuhan saat baratan tiba.

Selain tabungan perkelompok, nelayan pun harus berfikir mandiri. Misalkan saja membuat tabungan di perbankan yang ada di Jepara. Tujuannya, uang di bank tersebut untuk memenuhi kebutuhan sekolah.

Apalagi, baratan yang terjadi biasanya paling lama empat bulan. Artinya, selama empat bulan itu, kebutuhan pendidikan bisa teratasi. Hanya, nelayan yang bersangkutan harus komitmen untuk tidak mengambil tabungan yang dimiliki. Ini lantaran, hasil tangkap nelayan tiap harinya fluktuatif. Kadang banyak dan terkadang tak dapat apa-apa.(*)

Pilkada Jepara Bikin Deg-degan

Supriyadi
terassupriyadi@gmail.com

PEMILIHAN Kepala Daerah (Pilkada) Jepara yang jatuh pada 15 Februari 2017 bersama 100 daerah di Indonesia berhasil membuat deg-degan masyarakat di Kota Ukir. Sejak pagi, nitizen sudah berselancar bebas di media online untuk mencari berita seputar pilihan kepala daerah untuk lima tahun ke depan itu.

Dengan kata kunci Pilkada Jepara 2017, mereka pun ikut andil untuk mengikuti perkembangan pemilihan. Karena tak banyak media yang update tentang Pilkada Jepara, MuriaNewsCom dan Koran Muria menjadi pilihan utama para pembaca.

Berdasarkan catatan google analytics sedikitnya 300 pembaca mengakses MuriNewsCom dalam detik yang sama. Hal serupa pun terjadi di Koran Muria. Dampaknya, belum sampai pukul 10.00 WIB, pembaca di dua media tersebut sudah lebih dari puluhan ribu pembaca.

Ibarat lalu lintas kendaraan, jalanan sudab berjubel dan menimbulkan kemacetan. Akhirnya webside pun sering down dan lemot untuk diakses. Hanya, untuk tetap memberi informasi ke masyarakat, kedua media terkemuka di eks-Karesidenan Pati itu memberikan informasi langsung di Fanspages Facebook masing-masing.

Masyarakat pun langsung memburu berita tersebut. Satu demi satu banyak yang bertanya hasil quick count yang dilakukan lembaga survey sesaat setelah pencoblosan berakhir. Ada yang mengirim melalui pesan singkat, email, ataupun pesan melalui jejaring media sosial yang lain.

Hanya saja, sebagai kabupaten yang berada di pinggiran, Jepara ternyata tak dilirik lembaga survey. Wartawan di lapangan juga memastikan tak ada lembaga survey yang membuat quick count. Yang ada hanya dari masing-masing data dari tim sukses. Itu pun dilakukan secara manual.

Melihat celah tersebut, banyak yang meng-update hasil perolehan suara. Ada yang menang paslon nomor urut 1 Subroto – Nur Yama (Sulaiman), dan ada juga yang memenangkan paslon no urut dua Ahmad Marzuqi – Dian Kristiandi (Madani).

Masyarakat pun semakin bingung dengan hasil – hasil yang bersliweran di jejaring sosial. Mereka beberapa kali bertanya mana yang benar. Bahkan salah satu teman melalui akun media sosialnya berkeluh kesah dengan hasil yang ada.

”Banyak hasil perolehan yang ada di media sosial membuat warga Jepara bingung. Yang satu bilang A yang menang, satunya lagi bilang B yang menang. Mereka pun gontok-gontokan. Karena itu, saya ingin KPU segera menuntaskan hasil hitung cepat hingga 100 persen. Sepakat?” begitu bunyinya.

Akhirnya, sekitar pukul 22.00 WIB, salah satu tim sukses Madani memberikan screenshoot hasil perolehan suara jika calonnya menang dengan selisih suara 12 ribu. Hanya saja, perhitungan tersebut belum 100 persen semua TPS, melainkan baru 90 persen.

Meski masih 10 persen mereka pun langsung berpesta. Ada yang langsung memplontosi kepala sesuai nadzar bahkan berdoa bersama. Melalui fanspage Facebook Sedulur Marzuqi, pesta tersebut juga dilakukan oleh Ahmad Marzuqi. Mereka menggelar doa bersama dan diabadikan melalui foto serta video.

Sementara, tim sukses Sulaiman masih melakukan perhitungan suara. Kepada MuriaNewsCom, salah satu tim sukses Sulaiman bahkan mengakui sudah ada pawai dari kubu Madani di Bangsri. Namun, ia mengaku hal tersebut belum bisa dijadikan acuan kemenangan.

Hanya saja, Kamis (16/2/2017) dini hari, KPU merilis data 100 persen. Dari data hasil hitung cepat itu paslon no urut 2 Ahmad Marzuqi-Dian Kristiandi menang tipis dari paslon Subroto-Nuryaman. Marzuqi memperoleh 319.837 suara (51,25 persen) sedamgkan Subroto mendapat 304.256 suara (48,75 persen). Mereka hanya terpahut 15.581 suara atau 2,5 persen.

Rentan Gugatan

Meski data tersebut dari KPU, namun pihak KPU juga memastikan hasil itu belum akhir. Mereka masih menunggu hitung manual yang saat ini masih berlangsung.

Selain itu, Panwas juga menemukan banyak kesalahan selama Pilkada Jepara. Setidaknya ada tiga temuan di lapangan yang membuat hasil Pilkada Jepara rawan untuk digugat. Yang pertama adalah temuan anggota KPPS di Desa Sowan Lor yang mengaku membagikan amplop atau money politics.

Dari informasi yang beredar, petugas KPPS tersebut ikut andil membagikan uang untuk Paslon Madani. Hanya saja, hal tersebut perlu pembuktian lebih lanjut. Apalagi tak ada temuan bukti terkait kasus tersebut. Yang ada hanya pengakuan yang bersangkutan.

Kedua, terkait dengan pemilihan di luar TPS yang ditentukan. Ketiga, terkait form surat pencoblosan (C6) yang ganda. Meski KPU sudah melakukan gerak cepat dengan menarik kembali form tersebut, hal itu masih rentan. Panwas pun khawatir masih ada yang terlewat saat form ditarik apalagi jumlahnya mencapai 43 ribu lebih.

Ketiga hal tersebut, tentu akan menjadi pertimbangan untuk gugatan. Apalagi, selisih suara yang didapat paslon Sulaiman sangat tipis, yakni 2,5 persen atau 15.581 suara (versi hitung cepat KPU). Sekecil apapun celah, tentu akan ditempuh. Terlebih persoalan Pilkada sangat serat dengan kepentingan politik.

Di sisi lain, paslon Madani juga harus bersiap. Kemungkinan terburuk gugatan selalu mengintai setiap saat. Temuan sekecil apapun harus dikaji untuk menyiapkan pertarungan saat gugatan. Dengan begitu, mereka tak akan gagap. Jangan sampai Madani hanyut dalam uforia kemenangan versi hitung cepat.

Hanya saja, masyarakat pun harus tahu, kedua calon bupati yang ada saat ini menyandang status sebagai tersangka. Berdasarkan amanat undang-undang, pelaksanaan pilkada masih memberikan ruang bagi mereka yang tersandung kasus hukum, sebelum adanya putusan tetap atau inkracht.

”Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana,” demikian bunyi Pasal 7 ayat (2) huruf f UU No. 10 tahun 2016, yang mengatur soal persyaratan calon kepala daerah.

Dalam konteks ini, berdasarkan UU No. 10 tahun 2016, tidak ada ketentuan larangan bagi tersangka kasus hukum maju sebagai calon kepala daerah. Bahkan, jika terpilih sebagai kepala daerah, mereka tetap akan dilantik.

Namun, apabila yang bersangkutan ditetapkan sebagai terdakwa, maka jabatannya akan langsung dicabut. Posisi kepala daerah ini umumnya akan digantikan oleh wakilnya selaku penjabat sementara. Kemudian, wakilnya baru bisa diangkat sebagai kepala daerah definitif jika sudah ada putusan hukum tetap. (*)

Keterlibatan Anak-anak dalam Kampanye Pilkada Harus Diperjelas

Supriyadi
terassupriyadi@gmail.com

KAMPANYE pasangan calon (Paslon) nomor urut dua Pilkada Jepara Subroto-Nuryaman, Sabtu (11/2/2017) lalu harusnya menjadi perhatian serius dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk berbenah. Pasalnya, di acara tersebut, ada anak-anak berusia empat tahun yang terlibat dan terjebak dalam kerumunan massa hingga menangis tersedu-sedu.

Saat kejadian, anak berjenis kelamin perempuan itu sebenarnya datang bersama ibu dan saudara perempuannya. Mereka datang untuk mengikuti kampanye terbuka yang menghadirkan orkestra New Palapa. Karena kondisi lapangan belum banyak peserta kampanye, mereka merapat ke depan panggung untuk melihat sang idola.

Sayangnya, saat orkes dimulai, hujan langsung mengguyur dengan lebat. Ribuan peserta kampanye pun langsung bergoyang. Mereka pun terjebak dikerumunan massa dan tak bisa keluar hingga membuat bocah tersebut menangis.

Beruntung, pihak keamanan langsung tanggap dan menghampiri untuk mengevakuasi anak tersebut dari depan panggung (di luar pagar) untuk dipindahkan ke dalam pagar. Hanya saja, orang tua si anak ketinggalan.

Akibatnya, anak tersebut semakin menangis karena terpisah dengan orangtuanya. Karena tangisan tak kunjung berhenti, ibu dan saudara perempuan itu akhirnya masuk ke area panggung melalui pintu belakang.

Dari situ, saya yakin orang yang disalahkan pertama kali tentu si orang tua. Itu karena mereka datang membawa anak-anak dan lalai untuk menjaganya. Kalau saja, ia datang sendiri tanpa anak, kejadian tersebut tentu tak terjadi.

Persepsi tersebut memang tidak sepenuhnya salah. Sebagai orang tua, sudah seharusnya mereka tahu mana yang tepat dan tidak bagi si buah hati. Apalagi, bagi anak perempuan.

Hanya saja, nasi sudah jadi bubur. Baik calon peserta pilkada, KPU, dan Panwaslu juga tak bisa melarang keikutsertaan anak-anak. Apalagi dalam Peraturan KPU (PKPU), tidak diatur secara spesifik terkait keterlibatan anak-anak.

Di PKPU nomor 12 tahun 2016 tentang Kampenye Pilkada pasal 66 tidak ada yang mengatur secara spesifik mengenai anak kecil. Di aturan tersebut justru mengatur larangan keterlibatan pihak TNI, Polri, pejabat BUMN, BUMD, ASN, perangkat desa.

Meski begitu, bukan berarti keberadaan anak-anak dibenarkan. Seharusnya, tindakan tersebut bisa dicegah. Salah satunya dengan meminta semua paslon untuk sepakat tidak melibatkan anak-anak dalam kampanye.

Setelah ada kesepakatan, semua tim sukses harus meneruskan kesepakatan tersebut. Mulai dari tim sukses di masing-masing kecamatan, desa, ataupun dukuh untuk diteruskan ke semua pendukung.

Itu karena, hampir semua tim sukses paslon biasanya sudah memiliki tim yang terstruktur hingga tingkat desa. Nah, di situ lah peran aktif paslon untuk menjaga suasana kampanye dari anak-anak bisa dikendalikan.

Selain itu, pemerintah dalam hal ini KPU dan Panwas harus mengusulkan larangan keterlibatan anak-anak untuk diatur lebih serius. Selain untuk menjaga kondusifitas kampanye hal tersebut dilakukan untuk menghindari semua kemungkinan yang muncul.

Secara logika, aturan yang jelas dan tegas sanksinya akan membuat efek jera. Misalkan saja, keikutsertaan anak-anak dilarang dengan hukuman calon bisa dicoret dan didenda Rp 1 miliar. Sementara orang tua yang terbukti membawa anak-anak wajib membayar didenda Rp 100 juta. Hal itu tentu akan membuat mereka berfikir dua kali untuk melibatkan anak-anak.

Calon pun akan segera meminta kepada semua tim sukses untuk bekerja ekstra dan memastikan tak ada anak-anak saat kampanye dimulai. Orang tua juga akan berfikir dua kali. Selain kurang tepat bagi si anak, dendanya juga terlalu besar.

Itu mengingat, kampanye peserta pilkada biasanya diikuti ribuan massa. Jika tak diatur secara spesifik, setiap tahunnya akan banyak anak-anak yang terlibat. Bahkan, tidak menutup kemungkinan akan muncul jatuh korban. (*)

Batik Kudus, Harta Karun Kota Kretek yang Belum Digali Maksimal

Supriyadi terassupriyadi@gmail.com

Supriyadi
terassupriyadi@gmail.com

PERHELATAN akbar Indonesia Fashion Week (IFW) di Jakarta Convention Centre, Minggu (5/2/2017) akhir pekan lalu, menjadi saksi kehebatan batik Kudus di mata dunia. Selebritis sekaligus desainer kondang Ivan Gunawan berhasil membuat ribuan pasang mata terpana dengan harta karun terpendam di Kabupaten Kudus itu.

Dengan menggandeng desainer terkemuka Tanah Air, Rudy Candra, Ariry Arka, dan Defrico Audy, desainer yang akrab disapa Igun itu juga berhasil menunjukkan menawannya batik Kudus. Bahkan ia juga berhasil menunjukkan kalau batik dan bordir bisa disatukan dan menjadi pakaian mewah tanpa menghilangkan unsur kearifan lokalnya.

Hebatnya lagi, di perhelatan akbar yang menjadi tren berbusana di Tanah Air dan mendapat perhatian dunia itu, batik Kudus tak hanya tampil sekali. Masing-masing desainer seakan berlomba-lomba dengan menampilkan minimal 16 rancanangan busana apik sesuai dengan ide kreatifnya masing-masing.

Akibatnya, animo masyarakat yang menyaksikan IFW tersebut juga sangat tinggi. Terbukti, arena sudah dibanjiri pengunjung sejak sore. Padahal, peragaan busan baru dimulai pukul 19.30 WIB.

Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus Sudiharti yang datang ke lokasi dibuat kagum dengan antusias penonton tersebut. Apalagi, saat acara dimulai, busana yang dirancang dengan bahan batik Kudus itu terlihat menawan, elegan, mewah, dan terlihat sangat modern.

Hal itu memang tak lepas dari sentuhan tangan-tangan kreatif para desainer terkemuka tersebut. Nama besar Ivan Gunawan di kancah Tanah Air menjadi salah satu daya tarik tersendiri bagi penonton.

Hanya saja, ide kreatif untuk memadukan bordir dan batik Kudus yang memiliki motif unik menjadi sebuah busana apik harus diacungi jempol. Terlebih, Igun sendiri sudah kepincut saat kali pertama melihat bordir dan batik Kudus yang memiliki motif yang unik dibandingkan dengan batik dan bordir di kota lain.

Dari situ, Igun pun menguras otaknya untuk membuat design baju yang lebih modern. Ia pun seakan-akan tak mau terjebak dengan design baju konvensional yang hanya terbentur pada kemeja batik pria dan kebayak batik putri. Hingga akhirnya ia menemukan formulasi design baju kekinian dalam waktu dua pekan.

Keberanian berinovasi ini lah yang seharusnya dicontoh dan dimiliki desainer lokal, khususnya yang berasal dari Kudus. Dengan keberanian tersebut, bordir dan batik Kudus bisa berkembang dan tidak menjadi harta karun yang tertimbun jauh di dasar laut.

Tanpa inovasi, bordir dan batik Kudus sudah pasti akan kalah dengan batik-batik luar kota yang sudah mengemuka. Sepertihalnya batik Pekalongan ataupun batik Lasem yang sudah menguasai pasar sejak puluhan tahun lalu. Padahal, batik Kudus memiliki potensi untuk berkembang dan dikenal secara nasional.

Ivan Gunawan pun Tak Mau Potensi Batik Kudus Mandek di Daerah

Ivan Gunawan (Igun) yang menjadi nahkoda design di IFW bahkan tak mau potensi batik Kudus mandek di daerah. Ia bahkan mengaku tak rela jika potensi itu hanya berada di daerah tanpa diketahui khalayak umum.

”Potensi daerah harus dikembangkan. Jangan hanya menjadi kekayaan daerah dan terhenti di sana. Karena itu, harus dibawa ke tingkat nasional,” kata Igun saat jumpa pers IFW.

Bagi Igun, hal yang pertama kali dibenahi memang mental dan keberanian berinovasi. Hal itu bahkan terlihat jelas dengan kesanggupannya menularkan ilmu yang dimiliki sebagai salah satu guru ekstrakurikuler untuk SMK di Kabupaten Kudus.

Di sisi lain, kesanggupan Igun tersebut praktis menjadi peluang emas bagi Kabupaten Kudus. Apalagi, diakui atau tidak, fashion sangat cepat untuk mengenalkan kekayaan daerah seperti batik dan bodir lebih dikenal di lingkup nasional.

Sementara itu, Kudus sendiri memiliki tempat produksi bordir dan batik secara menyentral di beberapa desa. Setiap hari produksinya bisa mencapai ribuan. Meski sudah merabah ke pasar tradisonal di beberapa Kabupaten/Kota di Indonesia, produksi tersebut sifatnya personal dan keuntungan perbiji baju minim.

Lain halnya jika Kudus memiliki butik dengan binaan desainer terkemuka. Dilihat dari nilai jualnya, sudah pasti berbeda. Keuntungan satu baju juga berlipat ganda dibandingkan dengan suplay ke pasar.

Secara kelas, batik Kudus dalam hal ini sudah jadi barang jadi juga akan naik kelas dan berkesempatan dikenal secara nasional. Baik dalam bentuk kain ataupun dalam bentuk barang jadi.

Hanya saja, hal tersebut juga tak bisa dikerjakan sendirian. Baik pengrajin batik, pemerintah, dan para desainer harus satu visi dan satu misi. Meski tak bisa mensuport dana paling tidak mereka harus saling melengkapi. Mulai dari perizinan, hak paten, hingga pemberian informasi pameran dan peragaan busana.

Jika hal itu bisa dilakukan, bukan tidak mungkin batik Kudus bakal dikenal secara luas mulai dari lokal hingga manca negara. (*)

Lapor Bupati Jepara Tak Boleh Jadi Formalitas

Supriyadi terassupriyadi@gmail.com

Supriyadi
terassupriyadi@gmail.com

PELAYANAN masyarakat saat ini memang menjadi salah satu upaya pemerintah untuk menunjukkan semangat ’kerja kerja kerja’ yang dilontarkan Presiden Joko Widodo. Semangat itu, ternyata juga diwariskan kepada pemerintah daerah.

Salah satunya di Jepara. Dengan membuka portal ’Lapor Bupati’, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara membuka layanan aduan masyarakat. Aduan tersebut lebih pada kinerja Organisasi Peragkat Daerah (ODP).

Bagi masyarakat yang melihat bahkan mengeluhkan para perangkat daerah bisa mengadu di sini. Tak hanya itu, masyarakat Jepara juga bisa berkeluh kesah dengan program ataupun proyek yang dinilai amburadul.

Untuk identitas pelapor, pemerintah memastikan akan aman. Mereka berjanji, tak akan me-publish identitas pelapor yang dinilai sangat krusial. Hal ini untuk memberi perlindungan kepada para pelapor.

Langkah itu ternyata langsung mendapat respon positif masyarakat di Kota Ukir. Buktinya 10 hari sejak di-launching (13-21 Januari 2017), portal tersebut langsung banjir aduan. Jumlahnya ada 95 aduan. Jumlah tersebut merupakan jumlah akumulasi dari aduan yang masuk melalui Facebook jeparakab.go.id, Twitter @jeparakabgoid, serta SMS dan Whatsapp yang masuk di nomor 081290000525.

Seperti yang diberitakan MuriaNewsCom, 61 persen dari aduan tersebut masuk melalui layanan Whatsapp. Sisanya, 39 persen hampir merata, yakni melalui SMS, Facebook, dan Twitter.

Sedangkan aduan yang masuk mayoritas berkutat pada layanan publik. Mulai dari proyek fisik infrastruktur Dinas Pekerjaan Umum (Dinas PU), Listrik dari PLN yang sering byar pet, layanan air PDAM, semrawutnya lalulintas, hingga lamanya antrean dalam pembuatan E-KTP.

Dari fakta tersebut, pemerintah berhasil membuat masyarakat yang lama bungkam berani bersuara. Bahkan jika dihitung secara matematis, setiap harinya, mereka menerima rata-rata sembilan hingga 10 aduan.

Jumlah tersebut menandakan banyak masyarakat yang melakukan fungsi controlling terhadap layanan publik yang diberikan pemerintah.Hanya saja, selama ini mereka banyak yang diam.

Mungkin mereka tak tahu mau mengadu ke siapa, bagaimana caranya, aman tidak identitas mereka jika aduan tersebut diketahui yang bersangkutan, apa dampaknya bagi mereka yang melapor, dan pertanyaan-pertanyaan lain yang membuat mental melempem.

Akan tetapi, hal tersebut seolah sirna. Portal ‘Lapor Bupati’ berhasil mengugah mental masyarakat. Meski belum semua, namun hal ini menjadi prestasi yang membanggakan. Hanya, yang jadi pertanyaan justru bagaimana pemerintah menangapi banyaknya aduan tersebut.

Butuh Komitmen dan Keseriusan Pemerintah

Jika dianalisa, keseriusan pemerintah untuk menanggapi aduan itulah yang saat ini menjadi kunci utama. Semakin banyak ditanggapi, masyarakat akan semakin terbuka untuk melaporkan temuan yang ada dimasyarakat.

Kemungkinan besar persoalan yang dilaporkan tak hanya pada layanan umum, melainkan temuan atau informasi pungutan, penyalahgunaan kewenangan perangkat daerah, hingga persoalan korupsi.

Namun, jika tanggapan pemerintah lamban, bahkan hanya dijadikan sebagai bahan rapat tanpa tindakan, portal ‘lapor bupati’ pastinya akan memiliki citra buruk dan sekedar formalitas. Hal itu tentu sangat disayangkan.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Jepara Yoso Suwarno sebelumnya menjelaskan, laporan yang masuk ke portal akan diteruskan ke dinas yang bersangkutan. Pelaporan tersebut melalui grup Whatsapp Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara yang diikuti oleh semua SKPD.

Dari grup tersebut, semua pejabat yang tergabung dalam grup Pemkab akan menjadi fungsi kontrol tindak lanjut dinas terkait. Lebih utama fungsi kontrol tersebut akan berada di Bupati Jepara.

Sementara, jika laporan terkait urusan pungli atau adanya indikasi korupsi, pemerintah akan bekerjasama dengan tim saber dan pihak berwajib untuk diselidiki. Dengan begitu, ia menilai aduan akan langsung ditangani.

Hanya saja, teori dan praktik di lapangan selalu ada celah. Karena itu sesuai dengan namanya ‘Lapor Bupati’, Bupati Jepara harus berani untuk memegang langsung fungsi kontrol tersebut. Jika perlu, bupati pun harus bertindak cepat.

Hal itu bisa dicontoh dari Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo. Ia tak segan untuk menjawab langsung keluhan masyarakat. Bahkan ia pun berani meminta dinas untuk menuntaskan maslaha yang dihadapi. Jika belum rampung, persoalan tersebut akan ditagih. Bahkan, jika dinas lamban ia tak segan turun sendiri.

Meski itu tak mudah, Bupati Jepara bisa mengambil skala prioritas. Skala tersebut diperoleh dari masalah yang diberikan. Jika butuh penanganan cepat harus segera diatasi. Namun jika bisa ditunda, bisa dinomor duakan untuk ditindak lanjuti.

Dengan begitu, masyarakat akan semakin percaya dengan pemerintahan yang diberikan. Dan menilai program ‘lapor bupati’ tak sekedar formalitas. (*)

Debat Publik Jadi Potret Sportivitas Pilkada Jepara

Supriyadi terassupriyadi@gmail.com

Supriyadi
terassupriyadi@gmail.com

SELASA, 24 Januari 2017, malam nanti, masyarakat Jepara bakal menyaksikan debat publik pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Jepara di Aula Gedung Wanita. Debat kali kedua ini, sedikit banyak bakal menjadi tolok ukur masyarakat untuk menentukan pilihannya di 15 Februari 2017 mendatang.

Hal ini terlihat dari topik yang diusung pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara, yakni memajukan daerah dan menyerasikan pembangunan untuk keutuhan NKRI.

Bagi sebagian kalangan, tema tersebut tentu bakal menjadi gambaran pola kepemimpinan para paslon untuk memajukan Kabupaten Jepara lima tahun ke depan. Terlebih lagi, pada debat pertama pertama 20 Desember 2016 lalu mereka sudah menyampaikan visi misi.

Hanya saja, selama debat pertama itu, KPU mendapat banyak catatan. Satu dari sekian catatan tersebut adalah peran sang moderator. Kala itu, moderator dinilai kurang peka untuk menyikapi pertanyaan-pertanyaan yang keluar dari tema. Akibatnya, ada beberapa pertanyaan yang dilontarkan, justru membuat gaduh dan blunder ke pasangan yang bersangkutan.

Tak hanya itu, salah satu calon Bupati Jepara yakni Ahmad Marzuqi juga menyayangkan sorakan saat ia mengutip dalil dari ayat suci alquran. Ia pun berharap, di debak kedua malam nanti hal itu tak terjadi kembali supaya suasana bisa kondusif.

Gayung bersambut, keinginan Marzuqi mendapat respon positif dari KPU. Mereka pun membatasi penonton debat di Gedung Wanita sebanyak 60 orang. Hanya, KPU menegaskan debat tersebut masih bisa disaksikan melalui stasiun Televisi Republik Indonesia (TVRI).

Selain membatasi peserta di Gedung Wanita, moderator juga diganti. Reporter senior Sigit Rudianto dipilih untuk memandu jalannya debat. Ia diharapkan bisa menciptakan kondusif dan mencairkan suasana debat supaya tidak tegang.

Tak hanya itu, KPU Jepara juga terang-terangan sudah memilih empat warga untuk bertanya kepada masing-masing pasangan calon. Pemilihan empat warga ini juga tak dilakukan sembarangan. KPU Jepara juga melihat background dan intelektualitas warga tersebut akan politik di Jepara.

Langkah tersebut tentu saja harus diapresiasi. Dengan pemahaman politik yang mumpuni, para penanya diharapkan bisa memberi pertanyaan yang tepat terkait tema dan tidak saling menjatuhkan satu sama lain.

Jika itu terjadi, debat publik kali kedua ini bisa saling membangun. Masyarakat pun tinggal menyimak dan menyimpulkan program-program masing-masing paslon untuk Kabupaten Jepara. Hal itu akan digunakan sebagai dasar menentukan pilihan di pelaksanaan pilkada, 15 februari nanti.

Masing-masing Paslon juga harus memahami hal itu dan bisa memanfaatkan momen untuk mendapat simpati dari masyarakat umum. Semakin mereka arif dan bisa menyampaikan visi misi sesuai tema yang diusung, sudah pasti akan menyita perhatian masyarakat. Ini mengingat dua calon bupati yang ada sama-sama berasal dari petahana dan sudah dikenal di masyarakat.

Demikian pula sebaliknya. Jika paslon tak bisa menahan diri, publik pun langsung bisa menilai. Meski tak akan berpengaruh banyak kepada loyalis namun hal tersebut sudah pasti akan berpengaruh pada pemilih pemula.

Ini lantaran, mereka sedikit sekali bisa mengikuti kampanye masing-masing paslon. Status sebagai pelajar sudah pasti membuat waktu mereka terbatas.

Selain itu, masih banyak masyarakat Jepara yang tak tahu siapa saja yang maju di Pilkada. Itupun bukan tanpa data. 20 Januari lalu, KPU dikagetkan dengan fakta di Rumah Tahanan (Rutan) IIB Jepara saat sosialisasi.

Itu karena sebagian besar warga binaan di tempat tersebut tak tahu siapa yang menjadi paslon bupati dan wakil bupati yang akan bertarung di Pilkada. Mereka hanya tahu, yang maju adalah para calon petahana.Padahal, warga binaan tersebut juga menjadi sasaran untuk menyukseskan Pilkada Jepara.

Beruntung, KPU di tanggal 20 Januari itu, KPU menggelar sosialisai. Mereka pun akhirnya tahu siapa saja yang akan maju. Fakta itu, menandakan minimnya sosialisasi kepada warga di Jepara. Karena itu, debat publik bisa menjadi pemantapan untuk menentukan pilihan. (*)

Pungli dan Tukang Parkir

Supriyadi terassupriyadi@gmail.com

Supriyadi
terassupriyadi@gmail.com

BARU-BARU ini, pemerintah daerah di eks-Karesidenan Pati sepertinya kompak untuk menghukum para tukang parkir yang enggan mentaati aturan. Itu terlihat dari pernyataan-pernyataan yang dilontarkan orang-orang pemerintahan (dinas) terkait hingga seorang kepala daerah.

Di Jepara, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Jepara Ihwan Sudrajad, Sabtu (7/1/2017) lalu bahkan menugaskan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk menindak tukang parkir ilegal yang tidak memakai seragam dari pemerintah.

Orang yang kini menduduki kursi orang nomor satu di Kota Ukir tersebut tak ingin, tukang parkir ’nakal’ memanfaatkan situasi. Itu karena, ada kekhawatiran mereka bisa leluasa menaikkan tarif parkir sesuai keinginannya.

Jika itu terjadi, selain masyarakat yang dirugikan, pemerintah juga akan merasakan dampaknya. Citra Kabupaten Jepara yang dibangun sedemikian rupa tercoreng dengan tindakan tersebut. Bahkan, pemerintah juga tak akan menerima pendapatan dari retribusi parkir lantaran masuk ke kantong sendiri.

Alasan serupa juga mendasari kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus melalui Dinas Perhubungan (Dishub). Mereka bahkan lebih ekstrem. Karena mempersilahkan masyarakat untuk melaporkan tukang parkir yang menarik biaya di atas aturan yang berlakukan untuk melaporkannya ke polisi.

Hal itu dilakukan supaya memberi efek jera. Dengan begitu tukang parkir tak akan seenaknya sendiri menaikkan biaya parkir.

Hanya saja, Dishub Kudus tahu betul jika pelaporan tersebut sangat sulit. Masyarakat perlu bukti untuk melaporkannya ke polisi. Salah satunya adalah karcis retribusi parkir dan foto saat memberikan uang ke tukang parkir.

Dilihat dari situ, kemungkinan untuk melaporkan tukang parkir ’nakal’ sangat sulit. Bahkan, saya pun yakin jika Dishub tahu betul akan hal itu. Artinya gemboran tersebut sekedar angin pelipur lara kepada masyarakat terkait upaya pemberantasan pungli di Kudus.

Hal ini juga terlihat dari respon saat berita tersebut menyebar di grup-grup Facebook. Banyak komentar yang justru mempertanyakan kebijakan Dishub Kudus tersebut. Mayoritas justru mempertanyakan kenapa harus menungu masyarakat yang harus melapor.

Mereka menilai, tukang parkir yang ada di daerah adalah tanggung jawab pemerintah. Terlebih lagi, sebagian besar tukang berada di bawah tanggung jawab dinas. Hal itu menunjukkan koordinasi harusnya dilakukan oleh dinas.

Koordinasi tersebut meliputi banyak hal. Mulai dari pengawasan, pembinaan, hingga panisme jika melakukan pungutan di luar aturan. Itu lah yang seharusnya menjadi tanggung jawab para pegawai dinas yang bersangkutan.

Akan tetapi, fakta di lapangan berbeda. Banyak pegawai dinas lebih suka duduk dibelakang meja. Mereka hanya memantau jika ada keluhan masyarakat. Praktis fungsi pengawasan tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Artinya, untuk menekan kenakalan tukang parkir bertumpu pada peran dinas. Sudah saatnya, dinas melek akan hal tersebut dan berusaha untuk meningkatkan pelayanan.

Pemberantasan Pungli Tak Boleh Tumpul ke Atas

Selain kebijakan Dishub untuk memberi kebebasan masyarakat melaporkan tukang parkir ke polisi, sebelumnya Pemkab Kudus juga membentuk tim sapu bersih (Saber) untuk memberantasan praktik pungli di kalangan pejabat.

Tim Saber Kabupaten Kudus tersebut merupakan tim lanjutan dari pusat yang beranggotakan banyak unsur di tingkat daerah. Anggotanya juga berisikan banyak orang. Beberapa di antaranya berasal dari pejabat di lingkungan Setda Kudus, kepolisian, kejaksaan, dan unsur-unsur pemerintahan lainnya.

Pembentukan tim saber tersebut sebagai tindak lanjut perintah Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk memberantas pungli. Mereka pun diharapkan supaya bisa memberantas praktik pungli yang berada di kalangan atas hingga bawah.

Jika ditelaah lebih dalam, pungli dan korupsi memang tak berbeda jauh. Mereka sama-sama mengambil uang rakyat dan merugikan negara. Karena itu sudah seharusnya pemberantasan punglin tak boleh tumpul ke atas.

Salah satunya, dengan melakukan pemantauan langsung ke beberapa dinas yang dianggap sebagai ’lahan basa’ dan berpotensi ada pungli. Selain itu, sudah saatnya tim saber juga membuka diri ke masyarakat untuk menerima aduan.

Hanya saja, aduan tersebut sifatnya tidak boleh kaku. Apalagi harus berupa temuan tangkap tangan. Artinya, masyarakat bisa memberikan informasi terkait adanya pungli yang terjadi di lingkungan masyarakat.

Adanya informasi tersebut untuk menjadi bekal untuk menyelediki kebenaran aduan atau tidak. Hal ini tentu menjadi tambahan beban kerja. Mereka harus rela turun ke lapangan beberapa untuk melakukan pemantauan.

Setelah tim Saber cukup bukti, mereka baru bisa melakukan tindakan. Meski begitu, mereka juga harus berani menindak orang ataupun pegawai yang terlibat dalam praktik pungli. Hal itu penting dilakukan. Sehingga hukum bisa berlaku. (*)

Layakkah Distributor Miras Hanya Diancam Kurungan 3 Bulan?

Supriyadi terassupriyadi@gmail.com

Supriyadi
terassupriyadi@gmail.com

RABU, 11 Januari 2017, prestasi membanggakan ditorehkan Badan Satuan Polisi Pamong Praja Kudus (Satpol PP) Kudus. Di tengah rumor mulai mlempemnya penegakan perda miras dan karaoke di Kota Kretek, mereka berhasil membuktikan diri dengan mengamankan 1.200 botol miras berbagai merek dari sebuah gudang di Desa Jepang RT 4 RW 4, Kecamatan Mejobo.

Setelah dilakukan pemeriksaan, gudang tersebut merupakan gudang kosong bekas pemotongan ayam milik Kamdani, warga Desa Gulang, RT 3 RW 1, Kecamatan Mejobo yang sudah tak terpakai. Ia juga diduga menjadi pemilik ribuan barang haram tersebut.

Tak hanya itu, berdasarkan pemberitaan MuriNewsCom, Plt Kepala Badan Satpol PP Kudus Abdul Halil juga menduga Kamdani merupakan salah satu distributor miras untuk wilayah Kabupaten Kudus. Dugaan itu didasarkan pada banyaknya miras yang tak lazim dimiliki oleh seorang pengecer.

Berita prestasi tersebut ternyata sangat cepat tersebar ke masyarakat. Beberapa teman dari Banser dan Ansor bahkan langsung mengirim beberapa pesan melalui SMS dan BBM terkait hal itu.

Sebagian besar mereka mengapresiasi keberanian Satpol PP. Hanya ada satu hal mengganjal. Itu terkait dengan ancaman hukuman yang digunakan dalam menjerat pelaku di kursi pesakitan.

Dalam kasus tersebut, terduga distributor miras hanya dijerat dengan hukuman kurungan selama tiga bulan dan denda maksimal Rp 5 juta. Hal itu karena ia dianggap melanggar peraturan daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2014 tentang minuman beralkohol.

Dengan jeratan tersebut, banyak yang bertanya, apakah sudah tepat jeratan hukum yang diberikan?

Jika dihitung secara matematis, kepemilikan 1.200 botol miras memang sangat fantastis. Jika per botol dijual seharga Rp 50 ribu, penjual miras bisa mendapat uang Rp 60 juta. Hanya saja, barang haram tersebut sudah menjadi sitaan pemerintah. Praktis tak bisa dijual kembali.

Meski begitu, otak saya pun langsung melompat ke belakang. Kuat dugaan pelaku sudah melakukan bisnis tersebut lebih dari satu tahun. Faktanya ia sudah berani memasok miras dalam partai besar seperti distributor.

Dengan rentang waktu tersebut, tentu sudah banyak uang yang dikumpulkan. Artinya, jika harus mengeluarkan uang Rp 5 juta, tak akan terasa. Jika diperumpamakan, miras 100 hingga 150 botol sudah cukup untuk membayar denda. Sementara tekait kurungan tiga bulan tentu itu sangat singkat, dan kurang daro 100 hari.

Hukuman Harus Bisa Beri Efek Jera

Melihat hal itu, tentu jarang sekali ada pedagang miras yang jera setelah diproses secara hukum. Bahkan, mereka justru semakin ketagihan berbisnis miras. Akibatnya setiap hari kali ada razia, yang terjaring juga wajah-wajah lama.

Padahal, bahaya miras sangat menakutkan. Dari miras, orang bisa lupa diri dan bisa melakukan tindakan apapun. Mulai dari kriminalitas hingga pembunuhan. Bahkan, miras juga bisa merenggut nyawa penenggaknya karena proses oplos yang tak tahu kadarnya.

Dengan realita itu, sudah seharusnya hukuman bagi pedagang miras tak lagi tindak pidana ringan (tipiring). Melainkan hukuman berat yang bisa membuat kapok dan tak bisa dilupakan seumur hidup. Barang kali saja, hukumannya adalah denda Rp 1 miliar dan kurungan selama 20 tahun. Dengan begitu, orang yang mau coba-coba menjual miras akan berfikir dua kali.

Selain hukuman yang berat, pemerintah juga harus melarang secara penuh peredaran miras, khususnya di Kabupaten Kudus. Satu di antara langkah yang dilakukan adalah sosialisasi yang melibatkan banyak unsur masyarakat, mulai dari tokoh masyarakat, pemuka agama, hingga kalangan pemuda.

Selesai sosialisasi, masyarakat pun harus dididik untuk menjadi mata dan telinga pemerintah yang bekerjasama dengan kepolisian. Jika ditemukan penjual miras, petugas penegak perda yakni Satpol PP bersama Polisi harus cepat tanggap.

Jika dibutuhkan, Satpol PP di kecamatan serta petugas polsek juga lebih aktiv untuk menggelar program trantibmas dengan masing-masing desa. Selain bisa mencegah peredaran miras, program tersebut pun bisa mengurangi tindak kejahatan di masyarakat. (*)

Pilkada Jepara Butuh Lebih dari Kata Komitmen

Supriyadi terassupriyadi@gmail.com

Supriyadi
terassupriyadi@gmail.com

KASUS Gubernur DKI Jakarta non aktif, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tentu masih sangat segar diingatan kita. Mantan Bupati Belitung Timur itu dianggap menghina Alquran atas pernyataannya tentang Surat Al Maidah saat berada di Kepulauan Seribu.

Akibatnya, ribuan umat Islam dari berbagai daerah turun ke jalan untuk menuntut politisi yang diusung PDIP cs dalam Pilgub DKI tersebut diadili. Beberapa kali mereka melakukan aksi di Ibu Kota hingga menjadi sorotan dunia.

Untuk menegakkan keadilan, gubernur yang dikenal dengan ketegasannya itupun menjalani proses hukum. Saat ini kasus tersebut masih berlangsung dan selalu menjadi perbincangan hangat di masyarakat.

Lain kasus di Ibu Kota, lain kasus di daerah. Kabupaten Jepara yang juga bakal menggelar pesta rakyat berupa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) situasinya juga mulai memanas.

Kali ini, naiknya tensi politik berawal dari debat publik Calon Bupati/Wakil Bupati yang digelar KPU di Gedung Wanita Jepara belum lama ini. Dalam debat tersebut, calon bupati dari unsur petahana nomor urut 2 Ahmad Marzuqi menyampaikan beberapa dalil yang diambil dari Alquran.

Hanya saja, dalil yang diucapkan justru dicemooh oleh para pendukung lawan politiknya (Subroto-Nur Yaman). Hal itu membuatnya kecewa berat.

Kekecewaan tersebut pun diungkapkan saat rapat evaluasi bersama semua elemen di Kantor KPU Jepara. Dalam kesempatan itu, ia menilai cemoohan yang dilakukan para pendukung tak seharusnya dilakukan .

Itu karena, tindakan tak terpuji tersebut dikhawatirkan akan melukai hati nurani umat Islam, khususnya di Kabupaten Jepara. Terlebih lagi, di Jepara mayoritas warganya beragama Islam.

Menanggapi hal tersebut, tim sukses Subroto-Nur Yaman menyambut positif kekecewaan tersebut. Hanya, ia menilai para pendukung yang dimaksud tak berkeinginan untuk mencemooh. Itu hanya luapan pro kontra yang diucapkan saat mendengar visi misi yang diucapkan.

Karena itu, ia dan semua pihak termasuk KPU dan Panwaslu berkomitmen untuk menjaga situasi pilkada supaya tetap kondusif.

Berkaca dari kasus tersebut, sensitifitas Suku, Ras, dan Agama masih sangat mudah menimbulkan konflik.  Artinya semua pihak harus bisa menahan diri untuk menjaga tutur kata ataupun tindakan berlebihan selama proses pilkada.

Hal tersebut supaya kondusifitas bisa terjaga. Apalagi, pilkada yang digelar bertujuan untuk memilih pemimpin selama lima tahun ke depan. Praktis, semua tindakan selama masa kampanye akan menjadi salah satu sudt pendang masyarakat menilai bagaimana kepemimpinan jika mereka terpilih.

Jangan Bawa Agama untuk Menangkan Pilkada

Sebenarnya, konflik pilkada yang dilatar belakangi SARA bisa dihindari sedini mungkin. Salah satunya dengan menghindari  bahkan tidak melibatkan agama dalam bentuk apapun.

Pelibatan agama yang dimaksud adalah tidak mencampur adukkan urusan umat dengan Pilkada. Misalkan saja tidak melakukan kampanye dalam acara pengajian ataupun kegiatan keagamaan lainnya.

Hal itu tentu sangat penting dilakukan. Ini karena urusan kampanye dan agama sangat berbeda jauh. Meski agama mengajarkan untuk memilih pemimpin yang baik perilakunya, dan memiliki sifar jujur, Amanah, serta bisa bertanggung jawab, bukan berarti kampanye bisa disisipkan dalam beragama.

Itu karena di dalam sebuah jamaah keagamaan, terutama pengajian, belum tentu hanya dihadiri pendukung satu calon. Hal itulah yang bisa membuat suasana meruncing.

Selain itu, untuk menghindari konflik para calon juga harus menghindari penggunaan dalil, kutipan ayat suci, hingga menghindari isu negatif kepada lawan politik. Jika itu dilakukan, masyarakat sedikit demi sedikit akan bisa mengadopsi tehnik kampanye tersebut dikemudian hari.

Terlebih lagi, kedua calon Bupati Jepara sudah makan banyak asam garam di dunia politik. Praktis mereka mempunyai jurus jitu untuk memenangkan pilkada tanpa saling menyinggung satu sama lain.

Apalagi, di dalam dasar Negara Indonesia, sudah dikatahui bila rakyat yang ada sangat majemuk. Itu pun tertuang dalam semboyan Bhineka Tunggal Ika. Dengan kata lain, Indonesia yang dimulai dari daerah bisa maju jika saling menhargai satu sama lain.

Dengan begitu, sudah bukan saatnya untuk membawa agama ke ranah politik. (*)

Robohnya Atap SDN 2 Golantepus Jadi Potret Lambannya Tindakan Pemerintah

Supriyadi terassupriyadi@gmail.com

Supriyadi
terassupriyadi@gmail.com

ROBOHNYA atap SDN 2 Golantepus, Kecamatan Mejobo harus menjadi pelajaran berharga Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus. Apalagi, dari pemberitaan media, termasuk MuriaNewsCom, kondisi atap SD tersebut memprihatinkan sejak 2011 lalu.

Sementara, kepala sekolah yang menjabat bukan tidak mau mengadu ke pemerintah. Hampir tiap tahun, ia mengajukan perbaikan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) pendidikan. Sayang, usulan tersebutselalu ditolak. Giliran diterima, baru akan direalisasikan pada 2017 mendatang.

Namun, ibarat penyakit yang sudah menaun, atap sekolah KO duluan.  Dua atap bahkan roboh secara bersamaan, Senin (19/12/2016) pagi. Beruntung tak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Padahal, satu jam sebelum roboh, puluhan siswa baru mengembalikan raport.

Kasus SDN 2 Golantepus sebenarnya bukan satu-satunya di Kudus. Selasa (11/10/2016) lalu, puluhan siswa SD 3 Demaan, Kecamatan Kota, nyaris ketiban atap plafon sekolah. Beruntung, meski lapuk, kayu penyangga plafon tersebut tak langsung ambrol dan siswa yang sedang mengikuti kegiatan belajar langsung bisa diungsikan.

Meski tak ada korban, namun kegiatan belajar sempat terganggu. Puluhan siswa di ruangan yang ambrol akhirnya melanjutkan kegiatannya di Musala. Hal itu pun dilakukan beberapa hari hingga plafon atap sekolah selesai diperbaiki.

Kasus SD 3 Demaan tersebut terbilang cukup beruntung dibanding SD 2 Golantepus. Meski berpas-pasan dengan libur panjang, namun SD 2 Golantepus memiliki pekerjaan yang lebih banyak.

Kepala SD 2 Golantepus Kusno langsung ambil langkah cekatan. Ia pun seolah tak mau ambil risiko. Ruangan kelas lainnya yang sama-sama sudah berumur dan memprihatinkan dipastikan tak akan digunakan untuk kegiatan belajar.

Mereka akan dipindah ke tiga tempat berbeda. Puluhan siswa dari dua kelas (V dan VI) di TPQ setempat, dua kelas di gedung baru perpustakaan, dan sisanya lagi menggunakan ruangan kelas 1 yang baru dibangun. Hal itu untuk mencegah jatuhnya korban jika sewaktu-waktu atap yang belum pernah di renovasi sejak tahun 2000-an itu ambruk.

Melihat fakta tersebut, harusnya Dinas Pendidikan bisa mengantisipasi hal tersebut lebih dini. Meski DAK adalah kewenangan pemerintah setempat, namun pihak dinas harusnya lebih sering turun ke lapangan untuk meninjau keadaan sekolah yang mengajukan renovasi.

Peninjauan tersebut untuk memeriksa gedung sekolah yang diajukan. Jika memang keberadaan sekolah tidak memungkinkan, dinas bisa memberikan laporan langsung kepada bupati. Hal itu dimaksudkan supaya pemerintah bisa mendapatkan data riil di lapangan.

Dengan data lapangan yang akurat serta ada perkiraan daya tahan bangunan, setiap pemimpin daerah tentu akan memiliki ancang-ancang untuk pemberian bantuan. Kalaupun tidak bisa didanai DAK karena keterbatasan anggaran, dinas bisa memberikan arahan renovasi menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Apalagi, Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kudus, Kasmudi, beberapa kali menjelaskan, jika dana BOS dari pusat bisa digunakan untuk merenovasi bangunan sekolah.

Hanya saja, penggunaan dana BOS untuk renovasi bangunan tersebut, dibatasi 10 persen dari dana yang diterima sekolah. Itupun, bangunan masuk dalam kategori rusak ringan.

Artinya, sekolah bisa melakukan pembenahan jika mendapati kerusakan ringan. Dengan perawatan tersebut, tidak mungkin ada sekolah mengalami kerusakan parah seperti SD 2 Golantepus dan roboh sebelum sempat diperbaiki.

Selain itu, dikutip dari website resmi Kemendikbud RI, dana BOS selalu tersalurkan tiap tahun. Hanya jumlahnya berbeda-beda dan dicairkan setiap tiga bulan (triwulan) sekali. Sekolah yang mendapat BOS juga lengsung menerima melalui rekening.

Kendati demikian, tidak semua sekolah faham betul dengan Juklak atau Juknis penggunaan 10 persen anggaran BOS tersebut. Dengan kata lain, Disdikpora harus mau menjelaskan secara rutut petunjuk teknis ke sekolah-sekolah supaya tak ada lagi berita sekolah roboh.

Jangan sampai, niatan untuk membantu dunia pendidikan supaya selaras malah membuat pihak sekolah terjerat kasus hukum. Ini mengingat penggunaan dana BOS sangat rentan dengan persoalan hukum.

Guna meminimalisir hal tersebut, dinas bisa bekerja sama dengan Dewan Pendidikan setempat. Peranan dewan pendidikan sebagai fungsi kontrol bakal memudahkan pengawasan pembangunan.

Jika itu berjalan, kasus robohnya sekolah dipastikan bisa ditekan. Pemerintah pun bisa menggeber kualitas pendidikan tanpa kendala prasarana. Yang lebih penting lagi, pemerintah tidak terkesan lamban untuk merenovasi sekolah. (*)

Sudah Saatnya Pengemis Kaya Hilang dari Kudus

Supriyadi terassupriyadi@gmail.com

Supriyadi
terassupriyadi@gmail.com

PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Kudus sepertinya mulai serius menangani pengemis di kawasan wisata. Selain dianggap mengganggu, para pengemis tersebut juga meresahkan. Itu lantaran, banyak di antara mereka tak segan untuk memaksa para wisatawan untuk memberi uang.

Hal itu seperti diberitakan MuriaNewsCom, Pengemis di Menara Kudus Minta-Minta Secara Paksa ke Peziarah . Dalam berita tersebut, pengemis di kawasan Menara Kudus memang sudah beberapa kali dirazia. Hanya mereka tetap membandel.

Ujung-ujungnya, mereka saling kucing-kucingan dengan petugas Satpol PP dan memilih beroperasi sehabis subuh. Harapannya, mereka bisa mendapatkan uang dari peziarah untuk memenuhi kebutuhan.

Hanya saja, dari beberapa kali razia, pengemis yang terjaring rupanya menjadikan pekerjaan mengemis sebagai mata pencaharian. Bahkan, mereka bisa mendapatkan uang ratusan ribu tiap hari dengan bermodal belas kasihan orang lain.

Selain itu, dengan memanfaatkan niat baik peziarah, pengemispun akhirnya menjamur. Jumlahnya mencapai puluhan dalam satu hari. Praktis kawasan wisata menjadi kumuh dan menganggu peziarah.

Karena alasan itulah Satpol PP akhirnya menggiatkan razia untuk memerangi pengemis. Hal itu ternyata cukup efektif. Namun, lagi-lagi mereka berhasil mencari celah.

Kepala Satpol PP Kudus Abdul Khalil jauh-jauh hari bahkan meminta peziarah untuk tidak memberikan uang kepada pengemis. Hal itu dilakukan supaya pengemis kaya tersebut kapok. Terlebih secara tidak langsung mereka menipu para peziarah dengan memanfaatkan pakaian compang camping dan mengaku belum makan.

Langkah itu sebenarnya menjadi langkah awal Pemkab untuk bertindak tegas. Dengan data tersebut sudah tak ada alasan lagi untuk mengessahkan ranperda terkait penanggulangan gelandangan, pengemis, dan anak jalanan ke DPRD untuk disahkan.

Dengan data tersebut, DPRD Kudus juga sudah membentuk Pansus I yang salah satu tugasnya membahas penanggulangan gepeng dan anak jalanan. Hal itu tentu sangat penting untuk membuat wajah Kabupaten Kudus lebih bersih.

Hanya saja, anggota Pansus I harus turun langsung untuk mencermati realita yang ada di lapangan. Hal itu supaya kebijakan baru yang diatur dalam bentuk Perda tersebut tak salah sasaran.

Terlebih lagi, berdasarkan amanat Undang-undang pasal 34, fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Dengan mengedepankan anamat tersebut, tentunya DPRD harus segera bertindak tegas. Jangan sampai aturan yang nantinya akan menjadi aturan mengikat salah sasaran.

Selain di Kawasan Menara Kudus, tempat wisata religi seperti Makam Sunan Muria juga harus dicermati juga. Dengan membawa lebel umat islam yang dianjurkan bersedekah, sudah tentu tempat wisata tersebut menjadi tempat favorit untuk pengemis mengadu nasib.
Untuk menyukseskan aturan tersebut, para anggota Pansus I dan Satpol PP Kudus pun harus menjalin komunikasi intens dari sekarang. Kalau perlu, keduanya pun bisa melakukan kajian bersama untuk melakukan pembahasan terkait larangan mengemis ataupun menggelandang.

Sebagaimana kita ketahui, di Indonesia larangan untuk mengemis atau menggelandang sudah diatur dalam Pasal 504 dan Pasal 505 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”), Buku ke-3 tentang Tindak Pidana Pelanggaran.

Di pasal Pasal 504 KUHP ayat pertama berbunyi barang siapa mengemis di muka umum, diancam karena melakukan pengemisan dengan pidana kurungan paling lama enam minggu. Sedangkan di ayat kedua, pengemisan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur di atas enam belas tahun, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan.

Sementara Pasal 505 KUHP ayat satu berbunyi barang siapa bergelandangan tanpa pencarian, diancam karena melakukan pergelandangan dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan. Sedangkan bunyi ayat dua, pergelandangan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur di atas enam belas tahun diancam dengan pidana kurungan paling lama enam bulan.

Dengan dasar pasal tersebut, tentunya Pansus sudah bisa mengambil sikap. Jika masih ragu, mereka pun bisa melakukan kunjungan kerja ke DKI Jakarta. Di DKI sendiri larangan mengemis juga diatur di dalam Perda DKI Jakarta No. 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum (“Perda DKI 8/2007”). Di dalam Pasal 40 Perda DKI 8/2007 diatur mengenai larangan untuk mengemis, tetapi juga melarang orang memberi uang atau barang kepada pengemis.

Hanya saja, setelah aturan direalisasi, petugas penegak Perda pun harus punya nyali untuk mererapkan aturan. Dengan begitu, efek jera bisa terwujud dan pengemis di Kudus bisa sedikit terkurangi. (*)

Budaya Senggol Bacok Belum Sepenuhnya Hilang di Jepara

Supriyadi terassupriyadi@gmail.com

Supriyadi
terassupriyadi@gmail.com

MINGGU, 20 November 2016, seorang pemuda ditemukan tewas bersimbah darah karena tusukan senjata tajam di Desa Bantrung, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara. Pembunuhan tersebut pun langsung beredar luas bahkan menjadi viral di media sosial.

Gara-garanya, pemuda yang diketahui bernama Andik Yulianto (26) warga Desa Bulungan RT 08/RW 1, Kecamatan Pakis Aji tersebut berprofesi sebagai debt collector. Masyaraat pun mulai menghubung-hubungkan dan membuat berbagai kesimpulan.

Beberapa kesimpulan bahkan terlontar dari teman-teman saya saat nongkrong di warung kopi. Pertama, mereka menduga Andik dibunuh oleh orang yang ditagih. Opini itu terlontar karena melihat image seorang debt collector yang selalu garang, ngomongnya kaku dan kasar, hingga mempunyai banyak musuh.

Ada juga yang menduga korban tewas karena rebutan perempuan. Lagi-lagi, hal itu didasarkan pada pola hidup debt collector yang terkesan mewah, suka hiburan malam, dan (maaf) suka ganti-ganti perempuan. Meski tidak semua debt collector seperti itu, teman saya yang sepropfesi pun mengamininya.

Namun, ada juga yang menghubungkannya dengan kompetisi di lapangan yang kurang sehat. Biasanya antar-debt collector, terutama yang berbeda perusahaan akan berlomba-lomba mendapat klien sebanyak-banyaknya. Disinilah terkadang muncul persaingan kurang sehat hingga membuat selisih faham.

Munculnya opini-opini tersebut langsung menjadi bumbu sedap untuk mengikuti kasus tersebut. Apalagi, segala kemungkinan memang bisa saja terjadi. Kebanyakan orang tentu tak langsung percaya jika debt collector dibunuh tanpa adanya motiv tertentu.

Selang satu pekan, pelaku akhirnya ditangkap. Di luar dugaan, semua dugaan tersebut terbantahkan. Debt collector yang jadi korban pembunuhan tersebut bisa dibilang karena hal sepele. Ia menjadi korban pembunuhan karena saling senggol saat naik sepeda motor usai melihat orkes dangdut di Desa Langon, Kecamatan Tahunan.

”Lah dalah, Jebul senggol bacok orak pembunuhan,” tulis salah satu teman saya melalui saluran WhatsApp.

Kala itu, koban berjalan beriringan dengan para pelaku. Tiba-tiba saja, tersangka Kuswo (40) yang mengendarai motor Vega disrempet oleh korban Andik yang memboncengkan Ridwan (25).

Tersangka Kuswo pun memperingatkan Andik supaya naik motor pelan-pelan, namun korban tidak menerimakan dan menendang motor Kuswo hingga keduanya terjatuh. Sebelum itu, korban Andik menendang motor Revo yang dikendarai oleh Taufik (22) dan Sofyan (26) hingga jatuh. Usai terjatuh inilah aksi saling pukul terjadi.

Senjata tajam yang digunakan oleh pelaku untuk menusuk korban sebenarnya adalah milik korban Andik. Namun karena kalah saat berkelahi akhirnya senjata tajam itu dikuasai oleh pelaku dan digunakan untuk menusuk korban.Setelah kedua korban terluka, ketiga pelaku melarikan diri meninggalkan kedua korban. Namun, nahas Andik tak terselamatkan, sementara Ridwan masih bisa selamat.

Kasus tersebut menjadi bukti jika budaya senggol bacok ternyata belum sepenuhnya di Jepara. Apalagi mereka yang terlibat kebanyakan masih cukup muda, empat di antaranya bahkan masih berumur antara 22-26 tahun.

Meski terbilang sudah cukup berumur, ternyata ego dan amarah  masih belum bisa dikendalikan. Hanya karena disenggol dan terjatuh, mereka terlibat perkelahian hingga menghilangkan nyawa seseorang.

Hal tersebut tentu sangat mengurut dada. Terlebih, dengan usia di atas 20 tahun, seharusnya bisa lebih bijak menyikapi masalah.

Meski begitu, polisi juga harus melihat unsur orkes yang didatangi para pelaku sebelum kejadian. Bisa jadi ketika menonton hiburan dangdut tersebut mereka menenggakminuman keras. Ini mengingat banyak miras yang beredar saat ada hiburan orkes.

Selain itu, dari pengakuan tersangka, senjata tajam yang ditusukkan ke tubuh korban berasal dari korban sendiri. Artinya, sudah ada niatan tidak baik, atau kekhawatiran berlebihan hingga harus melindungi diri dengan senjata.

Beruntung, jatuhnya korban tidak bertambah. Salah satu korban bisa diselamatkan setelah mendapat penanganan medis. (*)

Dilema Warga Relokasi Longsor Menawan

Supriyadi terassupriyadi@gmail.com

Supriyadi
terassupriyadi@gmail.com

WARGA Kabupaten Kudus, khususnya Desa Menawan, Kecamatan Gebog tentu masih ingat betul dengan bencana tanah longsor di Dukuh Kambangan, Desa Menawan, 22 Januari 2014 silam. Selain menewaskan 12 warga karena tertimbun tanah, peristiwa memilukan itu menimbulkan trauma berat bagi warga setempat.

Tiap hujan turun, terutama di malam hari, mereka tak bisa tidur. Gemuruh air bahkan diamati dengan seksama untuk bisa saling menjaga. Mereka khawatir kejadian serupa akan terulang kembali dan menimpa anggota keluarga yang dimiliki.

Apalagi, bekas longsoran tersebut terdapat kubangan besar seperti bendung di bagian atas bukit. Parahnya, warga melihat ada rekahan yang siap ambrol kapan saja saat hujan lebat.

Karena kekhawatiran tersebut, mayoritas warga memutuskan untuk pindah. Dari ratusan kepala keluarga (KK), hampir separuhnya pindah ke tempat relokasi mandiri di Desa Menawan yang jaraknya hingga belasan kilometer.

Meski begitu, masalah tak berhenti disitu. Para warga sebagian besar bermatapencaharian sebagai petani tak bisa bekerja seperti biasa. Sementara sawah dan lahan di Dukuh Kambangan sebagian sudah dijual untuk melakukan pembangunan tempat baru. Kalaupun ada sawah yang tersisa, tidak lagi lahan produktif.

Itu dilakukan karena pembangunan area relokasi membutuhkan dana tak sedikit. sedangkan, warga melakukan relokasi mandiri. Kala itu, di pemberitaan MuriaNewsCom disebutkan juga Relokasi Mandiri Terhadap Korban Longsor di Kudus Mencapai Rp 1,2 Miliar.

Kala itu, pemerintah yang mendengar kebutuhan relokasi juga sudah bertindak. Mereka juga menyalurkan bantuan mulai dari materiil pembangunan hingga sumbangan dana. Tak hanya itu, Bupati Kudus Musthofa juga memerintahkan masing-masing dinas yang berwenang untuk memasang semua fasilitas mulai dari jalan, penerangan, hingga jaringan air minum.

Hanya, usai janji tersebut, pembahasan nasib warga relokasi tak pernah muncul ke permukaan. Masyarakat luar pun tak tahu apa kendala mereka. Akhirnya, tanggal 23 November kemarin, warga relokasi mendatangi kantor DPRD Kudus untuk menemui ketua dewan untuk berkeluhkesah.

Salah satunya adalah mempertanyakan jaringan listrik yang tak kunjung terealisasi. Padahal daerah relokasi tersebut sudah dua tahun dihuni sejak 2014 lalu.

Sodik (52) perwakilan warga relokasi mengatakan jumlah warga yang menempati daerah relokasi sudah mencapai 42 kepala keluarga (KK). Ia menilai jumlah itu sudah memenuhi persyaratan untuk memasang jaringan listrik.

 

Selama ini, mereka menggantungkan penerangan listrik dari proses menyalur milik tetangga di luar daerah relokasi. Akibatnya, tegangan listrik milik tetangga tersebut tidak kuat.

”Selama ini kami mengambil listrik dari tetangga di luar daerah relokasi. Namun dayanya sekarang tidak kuat. Karena itu kami minta kejelasan ke dewan. Kalau memang bisa memasukkan pal listrik bakal lebih baik. Paling tidak itu membantu untuk membuka jaringan baru,” katanya kala itu.

Selain itu kendala listrik, ia juga mengadu tentang minimnya air di area relokasi. Hal itu sangat terasa saat musim kemarau datang. Selain tak memiliki air untuk konsumsi, warga juga terpaksa membeli air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Melihat fakta itu, pemerintah harusnya malu karena lamban merealisasikan janji. Terlebih lagi, warga relokasi menawan terpaksa pindah karena trauma dengan kejadian nahas yang menewaskan belasan orang, bukan karena bosan atau untuk mengembangkan investasi.

Untuk itu, pemerintah harus memantau terus apa yang menjadi kendala. Pendampingan masyarakat pun harus tetap dilakukan. Terlebih, kebanyakan warga masih beradaptasi dengan lingkungan baru mereka.

Jangan sampai kesedihan mereka bertambah dengan masalah fasilitas penunjang. Ini mengingat psikis sesorang sangat berbeda. Bagi setiap orang listrik dan air minum adalah kebutuhan pokok.

Selain itu, pemerintah pun harus memahami mana kebutuhan mendesak bagi warga relokasi. Jika memang dibutuhkan, pemkab pun harus turun langsung datang ke PLN. Tujuannya untuk meminta data pasti berapa anggaran yang dibutuhkan. Jangan sampai, anggaran yang digedok ternyata masih kurang karena perencanaan dan kurang matangnya hitung-hitungan.

Sementara untuk urusan air, Pemerintah pun bisa langsung menunjuk PDAM untuk mengatasi air di sana. Jika memang sudah ada sambungan dan masih layak, bisa langsung ditata ulang untuk ketersediaan air minum. Itu supaya bisa menekan anggaran yang dikeluarkan

Hanya, jika memang dibutuhkan membuka sambungan baru, PDAM pun harus jeli mengatur anggaran. Termasuk memberikan diskon harga. Hal ini supaya tidak ada yang dirugikan. (*)

Kepergian Direksi PR Sukun H Rindho Wartono Dilepas Ribuan Orang

 Ribuan warga mengiringi kepergian Direksi PR Sukun H Rindho Wartono ke pemakaman, Rabu (16/11/2016). (ISTIMEWA)

Ribuan warga mengiringi kepergian Direksi PR Sukun H Rindho Wartono ke pemakaman, Rabu (16/11/2016). (ISTIMEWA)

MuriaNewsCom, Kudus – Ribuan warga Kudus dan sekitarnya mengantar jenazah salah satu direksi PR Sukun Group, H Rindho Wartono, menuju makam keluarga, Ngemplak Gondosari, Gebog, Rabu (16/11/2016).

Almarhum meninggal dunia, pada Rabu.  Salah satu sosok tokoh masyarakat Kudus itu meninggal dunia di rumah duka kompleks PR Sukun Pusat Kudus.

Adapun acara pemberangkatan jenazah, didahului dengan qiroatil quran. Dilanjutkan sambutan dari keluarga yang disampaikan oleh KH Mohamad Fais Syafiq Nas’an. Inti sambutan itu memohon kepada warga, sudilah kiranya memberikan maaf kepada almarhum.

”Apabila almarhum semasa hidupnya masih mempunyai hutang-piutang maliyah mohon berhubungan dengan keluarga untuk diselesaikan,” katanya.

Hadir dalam acara tersebut Bupati Kudus, Kapolres Kudus, Ketua DPRD Kudus, Ketua PN, Kejaksaan, Dandim 0722/Kudus, Danramil se-Kabupaten Kudus, Mantan Bupati Kudus HM Tamsil dan Soedarsono, GM Angkasa Pura Prio Djatmiko, Anggota DPRD Kabupaten Kudus, dan pejabat teras pemkab setempat. Selain itu hadir pula kerabat, sahabat, pengurus IPHI JHK, dan tokoh-tokoh masyarakat.

Jenazah kemudian disalatkan di masjid Sukun Ngemplak. Selanjutnya, almarhum dikebumikan di makam keluarga Sukun Ngemplak.

Editor : Akrom Hazami

Nasib Buruh Wajib Diperjuangkan

Supriyadi terassupriyadi@gmail.com

Supriyadi
terassupriyadi@gmail.com

NASIB buruh dalam dunia usaha memang selalu saja menjadi persoalan klasik yang tak kunjung usai. Meski sudah membentuk dewan pengupahan yang berasal dari berbagai kalangan, mulai dari pengusaha, pemerintah, hingga buruh, tapi yang satu ini tetap saja hangat untuk diperbincangkan.

Pertanyaan yang selalu saja ada adalah layakkah upah segitu untuk memenuhi kebutuhan mereka dan keluarga?
Meski terdengar seperti sok pahlawan, pertanyaan tersebut selau didengungkan oleh para serikat buruh. Ini lantaran, banyak di antara mereka menganggap upah yang diusulkan ke Gubernur oleh Pemkab masih sangat kurang. Alasannya, semua kebutuhan selalu naik dari tahun ke tahun.

Sementara, survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL) serasa kurang tepat sasaran. Bahkan adakalanya survey tersebut terkesan formalitas biasa. Itu tak lepas dari survey yang dilakukan di lapangan.

Di Kudus sendiri, entah bagaimana survey itu dilakukan, tahu-tahu dewan pengupahan dan serikat buruh sudah bersitegang. Masyarakat umum seakan tak pernah diedukasi untuk mengerti bagaimana survey KHL dijalankan. Bahkan, saya yakin mayoritas buruh di Kudus tak tahu survey tersebut dilakukan di daerah di mana.

Padahal, sebagai orang yang pertama terkena dampaknya, mereka harusnya diberi pemahaman survey tersebut. Selain itu, survey juga tak hanya dilakukan di pinggiran kota. Hal itu sudah pasti akan berdampak pada besaran KHL.

Pemerintah pun diwajibkan untuk mengedepankan nasib buruh. Salah satunya dengan mengawal survey KHL menyeluruh, baik di pinggir kota ataupun dalam kota yang memiliki pengeluaran lebih banyak.

Hal itu, berkaca dari penetapan UMK yang dilakukan Kabupaten Demak. Secara geografis, kabupaten yang dikenal dengan Kota Wali itu sebagian besar wilayahnya adalah petani tambak. Namun survey KHL diutamakan di daerah industry. Itupun di daerah sayung.
Hasilnya, UMK Kabupaten Demak selalu berada di atas Kabupaten Kudus. Di tahun 2016, UMK Demak berada di angka Rp 1.745.000 sedangkan Kudus hanya Rp 1.608.200. Sementara tahun ini, Demak mengusulkan UMK naik Rp 140.298 yakni Rp 1.885.298.
Laki-lagi Kudus berada di bawahnya. Dari pemberitaan MuriaNewsCom: Upah Minimum Kabupaten Kudus 2017 Diusulkan Rp 1.737.500.  Jumlah itu tentu masih jauh dari harapan.

Meski begitu, usulan tersebut juga sudah dikirim ke Gubernur Jateng Ganjar Pranowo setelah ditandatangani Bupati Kudus Musthofa. Karena itu, harapan kini berada di tangan Gubernur.

Di sisi lain, selain masalah survey KHL, beberapa elemen masyarakat dan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Kudus juga meminta pengusaha menerapkan segera struktur dan skala upah buruh.

Mengutip pemberitaan Struktur dan Skala Upah Perlu Diterapkan Segera, Koordintor Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Slamet ”Mamik” Machmudi mengatakan, banyak pengusaha merasa cukup hanya memberikan upah minimum, tanpa mempertimbangkan golongan jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompentensi para buruh.
”Meskipun struktur dan skala upah telah diatur dalam pasal 92 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, namun realitasnya tidak banyak buruh yang mendapatkannya,” katanya kala itu.

Dari sini pemerintah pun harus sigap. Sesuai amanat Undang-Undang struktur dan skala upah harus dilakukan. Pemkab Kudus selaku tangan panjang Pemerintah Pusat harus lebih berani menegur pengusaha yang membangkang.

Apalagi, tak bisa dipungkiri masih banyak ditemukan diskriminasi pekerjaan dan upah. Walaupun ada perusahaan tertentu memberikan skala dan struktur upah, nominalnya tidak lebih 5 persen dari upah UMK.

Dalam UMK 2017, KSBSI Kudus bahkan menganggap tidak ada peningkatan kualitas hidup para buruh. Buruh lajang maupun yang memiliki tanggungan keluarga, memiliki penghasilan yang sama. Di sisi lain, puluhan tahun buruh perempuan yang mengerjakan jenis pekerjaan borongan, sama sekali tidak mengenal skala dan struktur upah.

Mereka pun akhirnya mendesak Pemkab Kudus melaksanakan ketentuan PP 78 Tahun 2015 terkait skala dan struktur upah. Hanya saja, mereka juga pesimis, pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kudus memiliki data perusahaan yang sudah melakukan skala dan struktur upah secara optimal.

Melihat kondisi tersebut pemerintah harus kerja cepat. Jangan sampai masyarakat menganggap pemerintah tak netral. Jika memang belum memiliki data perusahaan, lebih baik Dinsosnakertrans segera membentuk tim untuk menindaklanjuti keluhan tersebut.

Tak hanya untuk skala dan struktur upah secara optimal, tim yang diproyeksikan turun ke lapangan juga harus mendapat data perusahaan mana saja yang membayar upah karyawannya sesuai dengan UMK. Jika data sudah didapat, pemerintah lagi-lagi harus lebih tegas untuk melakukan tindakan.

Dengan begitu nasib buruh bisa terselamatkan dari tangan-tangan perusahaan yang kurang bertanggungjawab. (*)

Saat Sampah di Kudus Habiskan Uang Miliaran

 Supriyadi terassupriyadi@gmail.com


Supriyadi
terassupriyadi@gmail.com

AKHIR pekan ini ada dua berita MuriaNewsCom yang menyita perhatian saya. Keduanya berkaitan dengan sampah yang berdampak pada lingkungan. Berita pertama adalah TPA Tanjungrejo Kudus Disulap jadi Taman yang menelan dana hingga Rp 11,4 miliar.

Sebagai anak seorang petani, saya tak pernah membayangkan seberapa banyak uang Rp 11,4 miliar. Mungkin kalau dibuat beli kerbau dan sapi bisa mendapat ratusan. Maklum sejauh ini, saya belum pernah lihat uang sampai miliaran, yang ada hanya dengar dan menulis nominalnya di kertas ataupun handphone.

Terlepas dari itu, persoalan sebenarnya bukan pada nominalnya. Namun apa yang menyebabkan uang belasan miliar itu hanya digunakan untuk mengurusi sampah. Hal itu terjawab di berita kedua: TPA Tanjungrejo Kudus Hanya Mampu Bertahan 5 Tahun ke Depan.

Secara matematis, lima tahun tentu jangka waktu yang sangat pendek untuk mendaur ulang sampah. Beruntung, jauh sebelum itu, Pemkab Kudus sudah mengajukan bantuan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Hasilnya, tahun ini, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang mendapat bantuan provinsi (Banprov) sebanyak Rp 11,4 miliar.

Uang itu pun tak serta merta digunakan mendaur ulang sampah yang menumpuk. Mereka mencoba untuk mengubah mindset tentang TPA yang identik dengan bau sampah, kumuh, dan dipenuhi dengan pemulung. Beberapa di antaranya dengan pembuatan talut TPA, taman, jembatan timbang, pagar, wahana wisata dan beberapa pendukung lainnya.

Upaya itu tentu harus mendapat apresiasi. Hanya saja, pemerintah perlu jeli. Permasalahan sekarang ini bukan hanya tertuju pada penataan TPA. Hal yang lebih penting adalah umur TPA yang tinggal itungan tahun.

Apalagi, saat ini penambahan sampah TPA Tanjungrejo di Desa Tanjungrejo, Kecamatan Jekulo selalu bertambah 500 meter kubik atau 125 ton tiap hari dari sembilan kecamatan di Kudus. Sementara luas area TPA Tanjungrejo hanya 5,4 hektare.

Sejauh ini, pengelola TPA Tanjungrejo memang sudah bekerja keras. Selain memanfaatkan gas metan dengan umur sampah tertentu, mereka juga memanfaatkan sampah dengan sistem sanitary landfill. Sistem tersebut adalah sistem pembuangan akhir sampah yang dilakukan dengan cara ditimbun kemudian dipadatkan dengan menggunakan alat berat.

Pola sanitary landfill sendiri, merupakan pengembangan dari pola sebelumnya yakni control landfill atau metode pengelolaan sampah dengan cara ditimbun di TPA kemudian dibuat barisan dan lapisan (SEL). Meski demikian cara tersebut baru dilakukan secara bertahap karena memang tergolong kategori pola yang baru.Lagi-lagi, uang berapapun tak akan cukup untuk mengatasi persoalan di Kudus.

Sebenarnya, ada beberapa cara yang perlu dimatangkan Pemkab Kudus. Salah satunya berkaca dari Jepang. Di Negara Sakura tersebut, masyarakat di sana sangat sadar dengan tanggung jawab. Mereka seolah tahu, sampah yang dibuang terutama non organik adalah miliknya yang harus dipertanggungjawabkan.

Bentuk tanggung jawab tersebut paling ringan adalah memisahkan mana sampah organik dan non organik. Setelah pemisahan, banyak masyarakat yang tak malu melakukan daur ulang sampah-sampah tersebut. Bahkan dengan pengetahuan mereka bahan daur ulang bisa bernilai tinggi.

Namun, hal itu tidak dilakukan dengan instan. Mereka memulai kesadaran warga pada tahun 1970. Kala itu mayarakat diajari 3R (reduce, reuse, dan recycle) atau mengurangi pembuangan sampah, menggunakan kembali, dan daur ulang.

Gerakan tersebut terus berkembang, didukung oleh berbagai lapisan masyarakat di Jepang. Meski gerakan peduli lingkungan di masyarakat berkembang pesat, pemerintah Jepang belum memiliki Undang-undang yang mengatur pengolahan sampah. Bagi pemerintah saat itu, urusan lingkungan belum menjadi prioritas.

Baru sekitar 20 tahun kemudian, setelah melihat perkembangan yang positif dan dukungan besar dari seluruh masyarakat Jepang, Undang-undang mengenai pengolahan sampah diloloskan Parlemen Jepang Bulan Juni 2000, UU mengenai Masyarakat Jepang yang berorientasi daur ulang atau Basic Law for Promotion of the Formation of Recycling Oriented Society disetujui oleh parlemen Jepang. Sebelumnya, pada tahun 1997, undang-undang kemasan daur ulang atau “Containers and Packaging Recycle Law” telah terlebih dahulu disetujui oleh Parlemen.

Berkaca dari itu, ada dua hal yang perlu diperhatikan. Pertama terkait dengan kesadaran masyarakat yang kedua dukungan dari pemerintah dengan bentuk aturan dan panisme yang tegas.

Hanya saja, jika melihat faktor kesadaran, warga di Kudus harus dibangun terlebih dahulu. Mereka tak akan membuka kesadaran lebih awal.
Untuk membuka kesadaran tersebut, banyak cara yang bisa dilakukan pemerintah. Pertama harus gencar melakukan pelatihan pemanfaatan komunitas ataupun Dinas Lingkungan Hidup dan Cipkataru untuk memberi pembelajaran masyarakat. Hal itu guna meningkatkan keahlian. Akan tetapi, saya pastikan langkah ini keefektifannya kurang dari lima persen.

Justru dengan pola kehidupan masyarakat Kudus, Pemerintah harus berani membuat aturan terlebih dahulu. Aturan tersebut terkait dengan buang sampah sembarangan dan tidak menempatkan sampah organik pada tempatnya.

Caranya, pemerintah harus membuat area percontohan terlebih dahulu. Misalkan saja di Alun-alun Kudus. Di sana, pemerintah dengan tegas memberikan peringatan buang sampah sembarangan akan diberi sanksi berbayar hingga Rp 50 ribu tiap sampah yang dibuang bebas. Hal itu juga berlaku untuk pembuangan sampah yang tidak pada tempatnya.

Sebagai judger adalah masyarakat sekitar. Setiap orang berhak memotret ataupun merekam aksi orang-orang kurang disiplin dan diunggah ke YouTube dengan kata kunci yang diselaraskan.

Hal ini guna memberikan efek jera. Setelah percontohan itu sukses baru dibuatkan perda. Perda tersebut mengatur tentang pembuangan sampah dan menyimpan sampah organik yang digunakan untuk dibawa pulang. Itu dilakukan guna mengajarkan tanggung jawab mengolah sendiri atau memanfaatkan sampah organik menjadi kompos melalui biopori.

Setelah aturan berlangsung pemerintah tinggal memberikan pelatihan pemanfaatan sampah secara gratis. Hanya perlu diingat TPA masih berfungsi seperti biasa namun untuk uang sampah dilipatkan menjadi 200 kali lipat dari harga normal. Peningkatan tersebut lantaran, selama ini pembayaran uang sampah sangat rendah dan dientengkan sebagian orang. (*)

Kasus Dongos Tak Boleh Terulang di Jepara

Supriyadi terassupriyadi@gmail.com

Supriyadi
terassupriyadi@gmail.com

TANGGAL 30 April 1999, dua bulan sebelum Pemilu 1999 sudah pasti tak akan terlupakan oleh para elit politik di Kabupaten Jepara. Terutama bagi para politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Di hari Jumat Kliwon itu, Jepara menangis tersedu-sedu. Empat orang tewas dan puluhan orang lainnya terluka parah karena menjadi korban bentrokan berdarah antara massa dari PPP dan PKB di Desa Dongos, Kecamatan Kedung.

Massa yang bersenjatakan senjata tajam mulai dari pedang, celurit, parang, gobang, hingga bambu runcing dan batu tak terkendali. Selain korban berjatuhan, mereka juga membakar dua rumah warga setempat, 15 mobil, dan enam sepeda motor. Suasana pun sangat mencekam.

Petuga kepolisian pun langsung terjun ke lapangan untuk mengamankan situasi. Mereka juga menggali informasi penyebab bentrokan. Desa Dongos pun siaga satu.

Setelah mendengar berbagai sumber, ternyata bentrokan dipicu dari pembentukan ranting PKB Desa Dongos. Mulanya, massa PKB berniat mengikuti pengajian di desa tersebut. Setelah pengajian, mereka membentuk ranting PKB beserta kepengurusannya.

Mendengar hal itu, massa PPP yang sebelumnya mengklaim Desa Dongos menjadi salah satu basis marah besar. Mereka pun tak terima dan mendatangi massa PKB hingga terjadi bentrokan. Kasus itu langsung menjadi catatan hitam perpolitikan di Indonesia. Apalagi kala itu, Pemilu 1999 merupakan pemilu pertama pasca mundurnya Presiden Soeharto dari tampuk kekuasaan.

Setelah 17 tahun, kedewasaan berpolitik di Kabupaten Jepara kembali diuji. Ini menyusul adanya kampanye negative yang dilakukan salah satu pendukung pasangan calon (paslon) Pilkada Jepara, 2017 mendatang.

Kampanye negative yang berbumbu SARA itu bahkan terang-terangan mendiskriditkan salah satu paslon dengan menggunakan istilah-istilah yang berkaitan dengan tingkat penguasaan ilmu agama. Ironisnya lagi, hal itu diungkapkan oleh seorang kiai saat pengajian. Ini seperti yang tertuang dalam pemberitaan MuriaNewsCom: Kiai di Welahan Jepara Jelekkan Salah Satu Paslon Bupati.

Meski terlihat sepele, hal tersebut tentu bisa memperuncing suhu perpolitikan di Jepara. Apalagi, kedua paslon Pilkada Jepara sudah panas sebelum bertanding. Kedua calon bupati, baik Ahmad Marzuqi dan Subroto bahkan sama-sama menyandang status tersangka.

Ahmad Marzuqi yang menjabat Ketua DPC PPP Jepara ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi bantuan partai politik 2011-2012 oleh Kejati Jateng sejak April 2016. Sedangkan Subroto ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penipuan penjualan tanah pada April 2012 lalu oleh Kepolisian Resor Kota Besar Semarang.

Perihnya lagi, Marzuqi seolah-olah dibuang dari partai yang dipimpinnya. Rekomendasi partai berlambang Ka’bah itu diberikan ke Subroto. Padahal, masyarakat Jepara tahu Marzuqi getol di PPP jauh sebelum terpilih menjadi anggota dewan tahun 1999. Ia pun kini hanya diusung oleh PDI Perjuangan.

Dilihat dari situ, kampanye berbau SARA sudah pasti menjadi mesin pemecah belah yang ganas. Kita harus ingat, Marzuqi adalah seorang kiai yang memiliki basis di tingkat bawah. Sementara Subroto juga didukung oleh partai-partai islam besar seperti PKB dan PPP yang dipimpin para ulama termahsyur.

Sementara, mayoritas warga Jepara merupakan kaum nahdliyin yang ta’dim pada para ulama. Jika api disulut oleh para pemuka agama terutama kiai, bukan tidak mungkin sejarah kelam Jepara dalam berdemokrasi (kasus Dongos) yang membuat nyawa melayang kembali terulang. Ini mengingat isu SARA sangat cepat menimbulkan perpecahan.

Dan, saya yakin, hal itu tidak diinginkan oleh paslon dan partai politik manapun. Karena itu lah, semua orang mulai dari kaum nahdliyin, santri, ustaz, PNS, Pegawai, hingga pemuka agama harus mengesampingkan urusan politik dengan agama sehingga tidak terkotak-kotakan.

Sebagai pemeluk agama ‘rahmatan lilalamin’ umat ilam harus memberikan contoh yang baik dalam berdemokrasi memilih pemimpin. Apalagi, kita sama-sama tahu, Pilkada adalah agenda lima tahunan. Setelah lima tahun ke depan, belum tentu calon-calon yang kita bela saat ini akan nyalon kembali. Bahkan, bisa jadi, lima tahun mendatang, semua calon ganti.

Untuk itu guna meredam hal-hal yang tak diinginkan, sudah seharusnya semua masyarakat saling membuka diri. KPU dan Panwaslu Jepara juga harus lebih peka dengan kondisi di lapangan. Jika mendapat informasi terkait SARA dalam kampanye, semua harus cekatan untuk mengatur komunikasi yang baik. Jangan sampai kecolongan.

Hal tersebut tentu tak bisa dilakukan sendiri. Semua elemen masyarakat mulai dari perguruan tinggi, ponpes, sekolah, ormas, organisasi mahasiswa, organisasi kepemudaan, Polisi dan lain sebagainya harus bersinergi mengawal gawe pilkada agar berjalan demokratis dan berintegritas.

Jika mendapati kejanggalan, elemen masyarakat tersebut harus berani melaporkan kepada bawaslu dan jajaran di bawahnya. Seperti politik uang, pemasangan alat peraga yang menyalahi ketentuan, kampanye yang mengandung unsur SARA dan lain sebagainya.

Dengan bitu setidaknya pengawalan demokrasi untuk menghindari perpecahan sudah dilakukan.(*)

Keberanian Panwaslu Perangi Money Politics Diuji

Supriyadi terassupriyadi@gmail.com

Supriyadi
terassupriyadi@gmail.com

”TUGAS pengawas pemilu akan diuji. Jalin kerjasama dengan masyarakat luas untuk mengawasi tahapan pilkada. Laporan publik akan sangat membantu tugas yang ada,”

Kalimat itu tentu masih diingat betul oleh Panwaslu Kabupaten Jepara. Apalagi, kalimat bernada imbauan sekaligus perintah itu keluar dari mulut seorang Kadiv Organisasi dan SDM Bawaslu Jawa Tengah, Teguh Purnomo, saat mengisi Rakor dengan Mitra Kerja pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota di Jawa Tengah di Hotel d’Season Jepara, Kamis (20/10/2016).

Secara arti, kalimat itu tentu sudah biasa dilontarkan menjelang pilkada. Terlebih lagi, pilkada akan digelar serentak 2017 mendatang. Namun, ada hal yang menarik yang menjadikan kalimat tersebut seperti cambuk untuk menilai kinerja Paswaslu Kabupaten.

Ya, itu tentang kewenangan baru Bawaslu tentang politik uang (money politics).

Kewenangan pertama, Bawaslu bisa memberikan sanksi berat bagi si pemberi dan penerima uang ’panas’. Bahkan, mereka bisa membawa mereka ke ranah hukum. Kedua, dengan adanya temuan tersebut Bawaslu bisa mendiskualifikasi calon yang terbukti melakukan money politics yang dilakukan secara masif.

Dengan kewenangan tersebut, tangan panjang Bawaslu di tingkat kabupaten yakni Panwaslu Kabupaten harus bekerja ekstra. Pekerjaan tersebut juga wajib dilakukan sejak tahapan Pilkada dimulai. Karena itulah, wajar jika Kadiv Organisasi dan SDM Bawaslu Jawa Tengah, Teguh Purnomo mengatakan kalau tugas panwas diuji.

Hanya, jika dilihat lebih seksama, aturan baru tersebut memang tidaklah mudah. Money politics sendiri seakan sudah menjadi hal yang biasa di masyarakat. Tiap kali ada calonan, baik Pilihan Bupati, DPRD, hingga Pilihan Kepala Desa selalu ada uang yang mengalir ke pemilik suara.

Ironisnya, semua orang tahu akan hal itu, termasuk KPU Kabupaten, Panwaslu Kabupaten, partai politik, pemkab, polisi, hingga wartawan. Namun, saat mereka ingin mengungkap, tak ada bukti yang didapat. Kalaupun ada bukti dan diproses jumlahnya tidak lebih dari 5 persen dari pelaku money politics.

Masyarakat pun seolah-olah sama-sama tahu dan sama-sama butuh. Mereka pun menganggap money politics sebagai salah satu jual beli, antara pedagang dan pembeli. Si pedagang adalah masyarakat dengan suaranya sedangkan si pembeli adalah Paslon Peserta Pilkada yang butuh suara.

Salah satu teman di Jepara bahkan sempat bertanya kebenaran kewenangan tersebut yang diberitakan MuriaNewsCom. Ia pun langsung tertawa terbahak-bahak ketika saya jelaskan. Ia menilai, di kalangan masyarakat umum, hal itu tak akan ditemukan bukti. Apalagi, mereka bisa diseret ke meja hijau.

Bahkan, ia berani bertaruh Rp 1 juta jika ada temuan money politics di Jepara yang terbukti dan berhasil disidangkan secara hukum. Dan anehnya, tak ada yang berani menerima tantangan tersebut, termasuk saya. Entah karena sudah tak yakin pada kinerja Panwas atau karena realita masyarakat yang sudah bisa dibaca.

Hanya, bukan berarti aturan tersebut lemah. Saya pun yakin panwas bisa bekerja sangat baik. Dengan catatan tugas Panwas harus digiatkan mulai dari sekarang. Salah satunya mengajak partai dan calon untuk menandatangani fakta intergitas untuk tidak main uang dalam pemilihan.

Sebagai tokoh intelektual, mereka memegang kendali untuk mengucurkan uang. Bayangkan saja, jika calon berani tegas menolak politik uang dan berani menyerukan akan memecat oknum yang main-main dengan uang, tentu itu menjadi angin segar. Tapi jangan hanya manis di bibir ya pak..

Di sisi lain, sosialisasi terkait money politics terutama penerima dan pemberi harus dilakukan hingga ke desa-desa. Terlebih lagi tahapan Pilkada sudah mencapai pengundian nomor urut. Pasangan calonnya pun hanya dua, yakni Subroto – Nuryahman (No 1) dan Ahmad Marzuqi – Dian Kristiandi (No 2).

Sosialisasi yang dilakukan bisa dengan spanduk terkait stop money politics. Jika mereka terkendala dana, Panwaslu Jepara bisa kerjasama dengan KPU Jepara untuk menyisipkan imbauan penerima dan pemberi bisa kena sanksi berat hingga ke ranah hukum. Saya yakin KPU bisa menjembatani. Apalagi itu hanya soal design.

Panwaslu Jepara juga bisa mengumpulkan Panwascam untuk terjun langsung menyosialisasi ke imbauan ke tingkat desa. Tiap desa bisa diberi penjelasan bahaya penerima uang panas dan selebaran untuk disampaikan ke masing-masing RT. Atau kalau perlu Panwas juga menggandeng Polisi yang tergabung dalam babinkantibmas untuk turun ke masyarakat.

Hal itu dilakukan untuk menggiring pengetahuan masyarakat terkait sanksi yang diterima penerima dan pemberi. Jika pengetahuan terbentuk, masyarakat akan bisa lebih cerdas untuk menolak money politics. Terlebih, di tingkat desa banyak masyarakat yang tergiur ketika diiming-imingi uang untuk mencari suara. Bahkan mereka juga mudah percaya dengan janji jika paslon yang didukung.

Selain itu, panwaslu juga harus membuka layanan aduan atau temuan money politics. Baik itu aduan ke kantor langsung selama 24 non stop, aduan melalui layanan seluler, hingga aduan di media sosial. Setiap petugas pun diwajibkan melihat akun media sosial masing-masing, untuk memantau aduan.

Mereka yang mengadu juga harus diberi perlindungan hukum. Identitas dan pendampingan harus dilakukan. Jangan sampai, mereka dituntut balik setelah bukti dan fakta diputar balik hingga akhirnya diseret ke ranah hukum karena dianggap melakukan pencemaran.

Karena itulah, kerjasama semua pihak sangat dibutuhkan. Pemerintah mulai dari desa, kecamatan, kabupaten, hingga pusat, serta petugas keamanan harus kompak untuk melawan money politics.

Tapi sekali lagi itu tidak isntan. Panwaslu dan anggotanya termasuk Panwascam harus berani lelah, letih, dan tekor bensin serta tenaga untuk hal itu. So.. jangan mudah menyerah.(*)

Stop Pungli dengan Cara Cerdas, Jangan Latah

Supriyadi terassupriyadi@gmail.com

Supriyadi
terassupriyadi@gmail.com

PEMBERANTASAN Pungutan Liar (Pungli) saat ini menjadi topik hangat yang sangat yang selalu digemborkan pemerintah. Itu terjadi semenjak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meninjau langsung Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kementerian Perhubungan, 9 Oktober 2016 lalu.

Kala itu presiden terlihat kecewa dan geram. Ia pun menginstruksikan untuk berperang dengan pungli. Bahkan, dalam salah satu pidatonya, Presiden mengancam akan menindak tegas pelaku pungli, berapa pun nilainya. Tak hanya kisaran jutaan, Rp 10 ribu pun akan ditindak.

Polisi yang saat itu menjadi petugas OTT di kementerian sontak saja menjadi perguncingan publik. Ini mengingat empat hari sebelumnya, tepatnya Rabu 5 Oktober 2016, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menemukan pungli di Samsat Megalang.

Ganjar yang sering mendapatkan keluhan masyarakat terkait pungli di samsat tak sengaja lewat di Magelang. Ia pun menyempatkan diri mampir. Begitu sampai, ia mencoba ngobrol dengan salah satu masyarakat. Nah disitulah, Ganjar menangkap basah petugas yang meminta pungli sebesar Rp 50 ribu untuk cek fisik.

Aksi Ganjar menemukan pungli ini sebenarnya bukan aksi pertamanya. Minggu, 27 April 2014, ia juga menemukan pungli di Jembatan Timbang Batang. Lagi-lagi, aksinya itu berawal dari aduan masyarakat yang diterimanya melalui media sosial.

Saat itu, Ganjar yang menangkap basah para supir truk memberikan uang kepada petugas karena muatan overload, marah besar. Wajar saja, ia belum genap satu tahun menjabat sebagai Gubernur Jateng. Akibatnya, ia sampai menggebrak meja. Aksinya itupun diabadikan melalui video dan diunggah ke YouTube.

Sontak saja, gubernur yang memiliki rambut berwarna putih itu terkenal. Meskipun ia dikenal sebagai gubernur yang suka marah. Tapi tidak sampai seperti Ahok lho..

Sejak saat itu, Ganjar pun selalu mengamati aduan masyarakat melalui media sosial. Ia juga berani mengambil tindakan untuk memberhentikan petugas-petugas yang menerima pungli. Meski, ia terbentur dengan prosedur saat memecat PNS.

Setelah tiga tahun, per September 2016, aduan tertinggi yang diterimanya ternyata berasal dari Samsat. Biasanya pungli paling banyak berasal dari cek fisik dan perpanjangan STNK yang tak miliki KTP. Aduan tersebut ternyata dibuktikan di Samsat Magelang.

Aksi tangkap tangan oleh gubernur itu seolah menjadi pembanding dengan OTT di kementerian. Akhirnya, Kapolri Tito memberi perintah untuk membersihkan pungli di institusinya. Perintah itupun di-breakdown ke berbagai daerah yang akhirnya dipantau terus di media.

Di Sumatera Selatan, Kapolda Irjen Pol Djoko Prastowo turun langsung untuk memastikan pungli. Namun caranya sangat unik. Ia menyamar sebagai masyarakat dan sengaja melanggar lalu lintas. Ia pun dihentikan petugas dan diminta ke pos. Di situlah ia dimintai uang damai oleh petugas. Padahal ia ngeyel untuk ditilang tapi petugas bersikukuh minta uang damai.

Setelah di beri uang, Djoko yang tanpa pengawalan akhirnya mengaku terkait jatidirinya sebagai Kapolda Sumsel. Selang beberapa saat, atas permintaan Djoko petugas itupun dijemput Propam untuk diadili.

Di wilayah eks-Karesidenan Pati, perintah Kapolri itu juga dilaksanakan. Tapi caranya berbeda. Baik, Jepara, Grobogan, Pati, Rembang dan Kudus langsung turun ke lapangan. Khusus Kudus, Kapolres AKBP Andy Rifai memimpin langsung sidak di Samsat dan meminta pendapat masyarakat. Namun, hasilnya nihil. Mereka tak menemukan satupun pungli. Baik itu saat cek fisik ataupun proses perpanjangan STNK.

Setelah tak ditemukan, ia pun mengimbau semua petugas untuk tidak melakukan pungli. Tak hanya melarang, Kapolrespun mengancam akan memindah petugas yang kedapatan melakukan pungli. Bahkan, memberi rekomendasi untuk tidak menaikkan pangkat dan menghapus sekolah kependidikan.

Hal yang sama juga dilakukan Bupati Kudus Musthofa. Orang nomor satu di Kota Kretek itu juga gagap gempita meunjang aksi ‘stop pungli’. Ia pun melakukan sidak ke Dinas Pendidikan. Sidak itu dilakukan karena mendengar banyaknya pungli di dinas tersebut.

Setelah melakukan sidak, Bupati Musthofa juga tak menemukan apa-apa. Hanya jika dikemudian hari ada yang terbukti melakukan pungli, ia mengancam akan memberikan rekom pemecatan kepada pegawai yang bersangkutan.

Dari aktifitas di atas, sebetulnya tidak ada hal yang salah dengan apa yang dilakukan di Kudus. Cuman, ada hal yang berbeda. Pertama, seruan Presiden yang akan menindak pungli sekecil apapun, walaupun itu Rp 10 ribu sudah pasti membuat banyak petugas was-was.

Artinya, tanpa di sidak, mereka pun akan menghentikan sementara ‘aktivitas’ pungli mereka. Apalagi, media mengekspose besar-besaran terkait hastage #Stop Pungli. Termasuk ancaman untuk mencopot petugas yang diserukan Ganjar di wilayah kerjanya.

Dengan kata lain, sidak sudah tak begitu efektif. Butuh inovasi yang berbeda dengan yang biasanya. Jika Kapolda Sumatera Barat turun langsung dengan menyamar, itu tentu tak bisa ditiru oleh Kapolres dan Bupati Kudus. Ini karena wajah keduanya sangat familiar. Praktis para petugas dan pegawai akan sangat mudah mengenali.

Akan tetapi ide menyamar itu bisa jadi untuk dilakukan. Tapi subjek yang melakukan bukan kapolres atau bupati. Mereka bisa menggunakan orang kepercayaan untuk menyamar. Misalnya saja, istri, anak, keponakan, atau sanak saudara yang lain.

Hal itu juga tak sertamerta dilakukan. Mereka yang menyamar harus mendapat jaminan hukum. Misalkan saja, pelaku pungli yang tidak terima dan mencoba mengolah dan membuat alibi hingga akhirnya malah menuntut balik orang yang menyamar.

Dari situ, jaminan hukum sangat penting. Termasuk bagi masyarakat umum yang ingin memberikan laporan terkait adanya pungli. Jangan sampai masyarakat yang keberaniannya mulai tmbuh justru jadi orang yang bersalah karena fakta yang dibolak-balik dan ditutut balik karena mencemarkan nama baik.

Selain itu, masyarakat harus dibangun keberaniannya. Baik kepolisian, kejaksaan, TNI selaku penegak hukum memberikan ruang sebesar-besarnya kepada masyarakat untuk mengunggah ke media sosial aksi-aksi pungli yang ditemui.

Ini karena pungli yang ada tidak hanya melulu di Kepolisian. Beberapa instansi pemerintahan dari desa hingga kabupaten dan lingkungan sekitar mulai dariparkir hingga jual beli juga dipastikan ada pungli.

Jika dalam temuan tersebut ada petugas yang melakukan pungli, pemerintah pun harus berani melakukan tindakan. Sanksi pemecatan tentu sangat tepat. Terlebih, bupati sudah gembar-gembor akan memecat pelaku pungli

Untuk memberi efek jera, pemerintah bisa menggandeng media untuk mengekspose besar-besaran orang-orang yang melakukan pungli. Hal itu guna memberi efek jera dalam hal psikis.

Siapapun orangnya, tidak ada yang mau diberi lebel negative. Apalagi jika dipecat secara tidak hormat dan diketahui masyarakat luas. Setiap kali beraktivitas, ia pun akan diketahui sebagai pegawai peminta pungli. (*)