Hujan Sebentar Jalanan Kudus Tergenang, Dewan Minta Bupati Tegur Bawahannya

Jalan Kiai Telingsing Kudus tergenang air cukup tinggi saat hujan mengguyur kurang dari satu jam, Minggu (26/2/2017). (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Kudus – Hujan yang mengguyur Kabupaten Kudus, Minggu (26/2/2017) siang membuat sejumlah ruas jalan di daerah ini tergenang. Akibat genangan air ini, banyak pengendara yang akhirnya memutar arah, khawatir kendaraan mereka mogok.

Salah satu ruas jalan yang tergenang yakni di Jalan Kiai Telingsing, Kudus. Genangan air ini sangat dikeluhkan. Banyak yang menuding ada yang tidak beres dengan sistem drainase di tempat ini. Pasalnya jalan tersebut langsung tergenang meski hujan turun tak lebih dari satu jam.

Sorotan ini juga dilontarkan Anggota Fraksi PKB DPRD Kudus, Nur Khabsin. Ia mengaku cukup kesal dan menyayangkan masih ada jalan di Kudus yang tergenang air saat hujan. Khabsin menyebut mengetahui sendiri genangan air di Jalan Kiai Telingsing tersebut.

“Hujan turun sekitar pukul 13.30 WIB. Saat saya mau melintas di Jalan Kiai Telingsing terjadi genangan. Banyak kendaraan balik arah. Kondisi ini sangat memprihatinkan,” katanya pada MuriaNewsCom.

Menurut dia, genangan di jalan ini bukan kali pertama terjadi, dan sudah sangat sering. Seharusnya pihak-pihak terkait segera tanggap melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan.

“Genangan seperti ini harusnya sudah tidak terjadi lagi. Mestinya dari kejadian-jehadian sebelumnya sudah diatasi, tapi ini terulang lagi saat hujan,” ujarnya.

Ia mengaku sangat kecewa dengan kinerja dinas yang menangani masalah ini. Oleh karenanya pihaknya mendesak Bupati Kudus Musthofa untuk menegur bawahanya, terutama Dinas PUPR.

“Saya minta bupati ada perhatian khusus dan menegur bawahannya dalam hal ini Dinas PU PR untuk segera mengatasi genangan di jalan tersevut,” desaknya.

Khabsin menduga ada masalah dengan infrastruktur drainase di jalan itu, sehingga menjadi pemicu banjir. Hal ini terlihat dari ada salah satu titik jalan yang cekung.

“Ada titik jalan yang “ledok”, sementara sebelah utara dan selatan jalannya lebih tinggi. Sehingga agar banjir atau genangan tak kembali terulang dua masalah itu harus segera ditangani,” tegasnya.

Editor : Ali Muntoha

Komunitas Otomotif Pecinta Avanza-Xenia Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir di Kudus

Komunitas Otomotif Pecinta Avanza-Xenia menyalurkan bantuan untuk korban banjir di Desa Jati Wetan, Kecamatan Jati, Kudus, Minggu (19/2/2017). (Istimewa)

MuriaNewsCom,Kudus – Beberapa komunitas otomotif pecinta Avanza-Xenia menyalurkan bantuan untuk korban banjir di Kudus, tepatnya di wilayah Desa Jati Wetan, Kecamatan Jati, Kudus, pada Minggu (19/2/2017).   

Beberapa komunitas otomotif tersebut, di antaranya Xenia Mania Club Indonesia(XMAN) Chapter Muria Raya, Toyota Mania(TM KUPAT), dan Avanza Xenia Solution Kudus Kota Kretek (AXS Kudus Kota Kretek), AXS PlatK,AXS Bekasi,AXS Semarang Raya, TM Nasional dan XMAN pusat.

Eko Heri, Ketua XMAN Chapter Muria Raya mengatakan, yang bantuan disalurkan untuk korban banjir tersebut, merupakan hasil dari penggalangan dana dari masing-masing anggota komunitas, yang dikoordininir oleh masing-masing ketua.

“Kita bersyukur, temen-temen komunitas yang ikut berpartisipasi untuk kegiatan sosial ini cukup banyak. Penggalangan dana dilakukan oleh masing-masing komunitas tersebut, selanjutnya digabung jadi satu dan dibelanjakan kebutuhan bagi korban bencana banjir,” ungkapnya.

Menurutnya, beberapa bantuan yang diberikan untuk korban banjir di antaranya, alat tulis, susu, sembako, mie instan, pampers balita dan dewasa, pembalut wanita, dan beberapa lainnya.

Bantuan tersebut, diserahkan langsung kepada korban banjir yang didampingi oleh Muspika Kabupaten Kudus.”Dari data yang kami miliki, korban banjir di Desa Jati sebanyak 126 Kepala Keluarga (KK) dan 357 jiwa. Korban banjir berasal dari Dukuh Barisan,Dukuh Gendok,Dukuh Tanggulangin, dan Gang Sengkuyung.Semoga dengan sedikit uluran tangan kami dapat sedikit meringankan beban seluruh korban banjir,” pungkasnya.

Editor : Kholistiono

Komisi A DPRD Kudus Nilai Kantor Satpol PP dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tak Layak

Satpol PP saat menerima kunjungan dari Komisi A DPRD Kudus di kantornya, Kamis (26/1/2017). (ISTIMEWA)

Satpol PP saat menerima kunjungan dari Komisi A DPRD Kudus di kantornya, Kamis (26/1/2017). (ISTIMEWA)

MuriaNewsCom, Kudus – Ketua Komisi A DPRD Kudus Mardijanto menilai gedung kantor Satpol PP tidak layak.  Tidak hanya itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa juga mengalami hal serupa. Agar pelayanan kepada masyakat bisa lebih baik, maka pihaknya akan berupaya ikut membantu sesuai peranannya.

“Selain Satpol PP, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa juga mengeluhkan hal serupa,” kata Mardijanto di Kudus, Kamis (26/1/2017).

Wakil rakyat asal Partai Demokrat itu sepakat jika masalah di dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Kudus itu butuh penanganan maksimal. Seperti halnya, OPD tersebut butuh gedung baru untuk menunjang kinerja.

Pihaknya akan mengusulkannya pada APBD Perubahan 2017. Untuk tahap pertama pembangunan gedung Satpol PP, diperkirakan membutuhkan anggaran hingga Rp 3 miliar.

“Di pembahasan APBD Perubahan 2017 akan kami munculkan anggaran perbaikan gedung dua OPD tersebut. Kami berharap kinerja keduanya maksimal dengan fasilitas yang mencukupi,” ujarnya.

Diketahui, dua OPD di Kabupaten Kudus mengeluhkan kondisi kantor pascapenataan ulang OPD baru di lingkungan Pemkab Kudus.  Kepada Komisi A DPRD Kudus, Satpol PP dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengusulkan perbaikan dan penambahan fasilitas gedung.

Plt Kepala Satpol PP Abdul Halil mengeluhkan kondisi kantor yang sudah tidak layak. Selain tidak cukup untuk menampung sekitar 60 staf kantor di tiga bidang, atap sejumlah ruang juga bocor.

“Gedung ini lebih baik dibongkar total dan dinaikkan agar lebih tinggi dari jalan. Kami juga butuh sejumlah ruangan baru untuk menunjang kegiatan kami,” kata Halil.

Kantor Satpol PP kini menempati gedung eks Kantor Ketahanan Pangan di Kaliputu. Sebelumnya, Satpol PP menempati areal Pendapa Kabupaten Kudus. Pihaknya membutuhkan tambahan ruangan seperti tempat untuk penampungan sementara pengemis, gelandangan, dan anak jalanan yang terjaring razia.

Apalagi saat ini Raperda tentang pengemis, gelandangan, dan anak jalanan sudah rampung dibahas DPRD dan menunggu pengesahan. “Jika nanti perda itu diundangkan, tentu kami harus melakukan penegakan dan melakukan razia di jalanan. Kami bingung di mana mereka akan kami tempatkan,” ujarnya.

Satpol PP juga membutuhkan ruangan khusus untuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan gudang untuk menampung barang sitaan. “Kami berharap Komisi A bisa mengalokasikan anggaran perbaikan total gedung Satpol PP,” ujarnya.

Editor : Akrom Hazami

 

Boleh Tahu, Apa Nama Resmi Monumen Tiga Pahlawan Perempuan di Bunderan Ngabul Jepara?

Siti Merie merqi194@yahoo.com

Siti Merie
merqi194@yahoo.com

SUDAH tahu jika ada ikon baru di Kabupaten Jepara, tepatnya di Bunderan Ngabul, Kecamatan Tahunan, berupa patung besar tiga perempuan yang dinilai pantas disebut sebagai pahlawan asal Kota Ukir? Bagi warga Jepara, mereka sudah pasti tahu akan ikon baru ini.

Bahkan, saking antusiasnya warga menyambut kehadiran ikon baru ini, sampai-sampai, landmark yang belum diresmikan itu, dikabarkan sudah retak duluan. Yang lebih mengkhawatirkan, titik di mana patung itu berada, menjadi titik kemacetan setiap sore hari. Selain titik jalur di mana anak-anak Jepara menyambut kehadiran bus telolet yang juga melintas setiap sorenya.

Saya tidak tahu persis, nama landmark baru itu apa. Ada yang menyebutnya patung tiga diva, ada yang menyebutkan patung tiga pahlawan, ada juga yang menyebutnya sebagai tiga patung perempuan, dan aneka rupa sebutan lainnya. Kalau kata Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara, nama resminya adalah Monumen Tiga Perempuan Legendaris Jepara. Panjang memang namanya. Karena, pemkab tidak ingin jika landmark itu hanya disebut patung.

Di awal pembangunannya, banyak yang kemudian meragukan fungsi dari patung tersebut. Apalagi yang bentuknya megah dengan ukiran di sekelilingnya yang berwarna emas, menambah kemegahan monumen. Sedangkan patungnya sendiri berwarna hitam legam, sangat kontras dengan ornamen di bawahnya. Tapi, barangkali ketiga patung itu memang tidak usah diperlihatkan dengan jelas, karena banyak yang sudah mengetahui siapa saja sosok ketiganya.

Ketiganya adalah orang-orang yang dianggap berjasa, bukan saja kepada Jepara, namun Indonesia. Ibu RA Kartini, Ratu Kalinyamat, dan Ratu Shima. Meski sosok yang terakhir ini, memang belum jelas diketahui apa dan bagaimana perannya terhadap Jepara itu sendiri. Berbeda dengan RA Kartini dan Ratu Kalinyamat, yang sudah diketahui jelas bagaimana perannya dan kiprahnya semasa mereka hidup, sehingga RA Kartini dinobatkan sebagai pahlawan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Sedangkan Ratu Kalinyamat juga sedang diupayakan bisa mendapat gelar pahlawan, meski belum juga kesampaian.

Menurut buku ”Dari Relasi Upeti ke Mitra Strategis 2.000 Perjalanan Hubungan Tiongkok-Indonesia” karya Prof Liang Liji, disebutkan bahwa sebuah negeri bernama He Ling (Kalingga), ada pada masa Dinas Tang (618-907). Negeri itu, terletak di pulau tengah Laut Selatan. Tepatnya berada di Jawa Tengah, di mana di sebelah timurnya disebut Po Li atau Bali, di sebelah baratnya adalah Negeri Duo Bo Deng atau Jawa Barat. Ketiga raja di negeri itu, bahkan sudah sejak lama saling mengirimkan utusan ke Tiongkok, untuk mempersembahkan upeti.

Ratu Shima sendiri, diceritakan dalam buku tersebut, diangkat rakyatnya dengan gelar Xi Mo, yang diangkat pada masa Sang Yuan (674-675). Kaisar dari Dinasti Tang diceritakan sangat memuji orang He Ling (Kalingga) ini, karena memiliki peradaban dan budi pekerti yang tinggi. Terutama Ratu Xi Mo, di mana ketertiban dan perundangan ditegakkan dengan keras sekali. Contohnya bagaimana Ratu Xi Mo tidak pandang bulu dalam menghukum orang-orang yang melanggar aturan. Termasuk putranya sendiri yang harus dipotong jari kakinya hanya karena mengusik barang yang bukan miliknya dengan jari kaki tersebut.

Selain soal pemerintahan yang keras terhadap penegakan hukum, tidak disebutkan dengan rinci bahwa memang He Ling atau Kalingga terletak di Jepara. Ataupun ratunya pernah memerintah di Jepara. Jawa Tengah yang lokasi negaranya berhadapan langsung dengan Laut Jawa, bisa di mana saja. Bisa saja dahulunya, Kerajaan He Ling atau Kalingga ini memang adalah sebuah kerajaan luas dan memanjang, hingga ke bagian yang disebut Jepara tadi. Namun, selain cerita mengenai bagaimana Ratu Shima memerintah rakyatnya dengan keras sesuai aturan yang ada, tidak ada referensi lain yang secara persis menyebutkan bahwa Shima adalah penguasa Jepara.

Memang masih membutuhkan kajian yang sangat mendalam mengenai sosok Ratu Shima ini. Termasuk sejarah secara lebih mendalam dari sosok Ratu Kalinyamat, yang juga harus diterangkan secara gamblang kepada anak cucu kita nanti. Saat ini, yang lebih dihafalkan oleh semua orang adalah sejarah dari Raden Ajeng Kartini itu. Bahkan di tahun 2017 ini, jika tidak salah pada bulan April, sebuah film yang mengangkat sejarah Kartini karya Hanung Bramantyo, akan segera rilis di bioskop.

Ada satu hal yang sangat menarik, di mana ternyata dari dulu, Kabupaten Jepara ternyata identik dengan sosok perempuan. Belum ada sosok lain, termasuk laki-laki, yang mampu menandingi cerita kemasyhuran dari ketiga tokoh perempuan tersebut. Meski beberapa di antaranya hanya tersisa cerita legendanya saja, namun ketangguhan ketiga perempuan tersebut, sangatlah nyata. Tidak pernah ada usaha main-main yang dilakukan ketiganya, dalam upaya mengangkat kejayaan Jepara, terutama kejayaan para perempuannya.

Patung tersebut dibangun dengan dana yang juga tidak sedikit. Nilainya Rp 2,5 miliar sendiri untuk membangun ikon guna mengenang kebesara dari ketiga sosok perempuan tersebut. Namun, apakah perempuan di Jepara sudah mendapatkan porsi sesuai dengan keinginan ketiga pahlawan perempuan tersebut atau belum. Apalagi, jumlah penduduk perempuan di Jepara ternyata lebih banyak dari penduduk laki-laki.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jepara, pada tahun 2015 lalu, penduduk Kabupaten Jepara adalah sejumlah 1.188.289 jiwa. Di mana jumlah Laki-laki 592.482 jiwa, dan perempuannya 595.807 jiwa. Dari jumlah tersebut, terdapat laki-laki dewasa sebanyak 435.130 jiwa, perempuan dewasa 446.022 jiwa, laki-laki anak-anak 157.352 jiwa, dan perempuan anak-anak 149.785.

Jumlah angka kemiskinan di Jepara berdasarkan BPS adalah sebesar 8,55%, atau sebanyak 100.500 orang dikategorikan sebagai penduduk miskin. Tidak bisa dipungkiri bahwa keadaan ini juga membawa pengaruh terhadap catatan angka putus sekolah yang ada di Jepara.

Data pada tahun 2015, anak putus sekolah yang ada di Kabupaten Jepara sebanyak 646 anak, yang terdiri dari 60 siswa SD, 125 siswa SMP, 55 siswa SMU, dan 406 siswa SMK. Dan saya yakin, jumlah perempuan yang menderita putus sekolah, menempati peringkat tertinggi dari jumlah anak-anak yang putus sekolah tadi.

Belum lagi soal kekerasan terhadap perempuan. Kasusnya juga cukup tinggi di Jepara. Di mana pada tahun 2016 lalu, ada 55 kasus kekerasan yang menimpa kalangan perempuan dan anak. Sungguh ironis sekali, karena ternyata perempuan di Jepara belum sepenuhnya bisa sebagaimana yang dicita-citakan ketiga perempuan pahlawan tersebut.

Ini yang lantas menjadi pekerjaan rumah bagi para pemangku kebijakan di Jepara. Bagaimana mengembalikan situasi di mana perempuan bisa seberjaya Ratu Shima, Ratu Kalimanyat, dan Raden Ajeng Kartini, sesuai dengan masa di mana saat ini perempuan hadapi. Yang jelas berbeda dengan masa ketiga pendahulu tersebut.

Yang sedikit mengganjal bagi saya adalah, bagaimana pemilihan lokasi penempatan patung tiga perempuan itu dilakukan. Kenapa harus di tengah-tengah jalan di Bunderan Ngabul. Bukankah jalan di sana hanya butuh pemecah arus biasa saja. Karena jika dibangun patung, apalagi ditambah dengan fasilitas taman di sekelilingnya, yang terjadi adalah kawasan tersebut menjadi kawasan ramai, yang setiap saat didatangi masyarakat. Tidak mengherankan jika kemudian kawasan itu menjadi macet, dan justru membahayakan masyarakat itu sendiri karena arusnya yang padat. Karena masyarakat menganggap bahwa di sana ada lokasi baru yang bisa dijadikan tempat untuk refreshing.

Bandingkan dengan patung RA Kartini di tengah Kota Jepara. Di sana, tidak ada fasilitas lain yang bisa dimanfaatkan masyarakat untuk refreshing, karena hanya sekedar patung. Sehingga tidak menganggu arus lalu lintas yang memang padat. Alangkah lebih bagusnya jika dahulu di tengah-tengah bundaran itu, hanya dibangun bundaran saja sebagai pemecah arus, sedangkan patung tiga perempuan itu, menempati kawasan pinggirnya. Sehingga masyarakat akan leluasa memanfaatkan kawasan itu sebagai tempat refreshing. Dan yang jelas tidak akan mengganggu arus lalu lintas, dan terutama tidak membahayakan keselamatan mereka yang datang.

Namun karena sudah terlanjur, hendaknya Pemkab Jepara bersiap dengan konsekuensinya. Yakni melakukan penataan terhadap kawasan itu, sehingga masyarakat yang datang, bisa nyaman berada di sana. Terutama penataan kendaraan-kendaraan yang dibawa warga, yang terkadang mengganggu jalan karena diletakkan sembarangan. Ini yang harus dibenahi. Semoga saja, ada perhatian terkait hal ini.

Omong-omong, nama Monumen Tiga Perempuan Legendaris Jepara sepertinya terlalu panjang diucapkan ya. Kalian ada usulan mungkin, apa nama yang mungkin pendek, bermakna luas, gampang diingat, dan diucapkan? Silakan share, ya. (*)

Pasar Piji Kudus  Butuh Banyak Pembenahan

Bangunan Pasar Piji, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, berdiri megah. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Bangunan Pasar Piji, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, berdiri megah. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Komisi B DPRD Kudus berencana menggelar rapat koordinasi dengan SKPD terkait untuk membahas kelanjutan proyek pasar Piji, Kecamatan Dawe.

Tahun ini, DPRD Kudus menyetujui tambahan anggaran sebesar Rp 3,5 miliar. Anggaran sebesar itu rencananya untuk membenahi areal parkir dan menambah sejumlah fasilitas penunjang lainnya.

Wakil Ketua Komisi B Noor Hadi berharap Pasar Piji bisa segera dimanfaatkan. Terlebih saat ini sebanyak 900-an lebih pedagang masih menempati lahan relokasi di lapangan Desa Cendono.

“Kami berharap pasar Piji bisa menjadi percontohan pengelolaan Pasar modern di Kabupaten Kudus. Terlebih tampilan bangunannya sudah bagus dan lebih modern,” ujarnya.

Sementara, Ketua Komisi B DPRD Kudus Muhtamat mengatakan, komisinya menilai hasil proyek Pasar Piji masih butuh banyak pembenahan. Ia memberi sejumlah catatan pada pelaksanaan proyek yang menelan anggaran hingga Rp 22 miliar lebih tersebut. “Hasil proyek yang dikerjakan sudah cukup bagus. Hanya perlu pembenahan di sejumlah titik,” kata Muhtamat.

Saat meninjau hasil proyek bersama Wakil Ketua Komisi B Noor Hadi, Rabu (4/1/2017), Muhtamat menilai bangunan tersebut terlalu banyak bukaan di bagian atas tembok pasar. “Jika musim hujan, dikhawatirkan air hujan tempias dan masuk ke dalam bangunan pasar, sehingga mengganggu kenyamanan pedagang maupun pembeli,” katanya.

Kembatan akses masuk ke pasar Piji juga perlu dilebarkan, lanjut dia, jembatan yang ada saat ini hanya cukup dilintasi satu kendaraan roda empat atau truk. Jika ada kendaraan yang bersimpangan, harus lewat secara bergantian.

Komisi B juga merekomendasikan bangunan kios dan kantor pasar yang berada di depan atau sebelah timur, dibongkar.

Noor Hadi menambahkan, kios dan bangunan kantor sebaiknya dibongkar. Areal lahan tersebut bisa dimanfaatkan sebagai taman dan areal parkir. “Jika bisa areal parkir di depan pasar atau di sebelah timur sungai saja. Sehingga lantai bawah pasar yang rencananya untuk parkir, ke depan bisa dimanfaatkan untuk tambahan kios atau los,” katanya.

Editor : Akrom Hazami

Nur Khabsyin Desak Polri Tuntaskan Penyidikan Kasus Gula Rafinasi

ILUSTRASI

ILUSTRASI

MuriaNewsCom, Kudus – M. Nur Khabsyin, Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Andalan Petani Tebu Rakyat Indonesia ( DPN APTRI ) mendesak Bareskrim Mabes Polri untuk secepatnya menuntaskan kasus perembesan gula rafinasi skala besar yang diduga dilakukan oleh PT Berkah Manis Makmur (PT BMM) melalui PT Lyus Jaya Sentosa dan PT Duta Sugar Internasional (PT DSI).

“Rembesan bukan hanya dilakukan oleh dua perusahan tersebut, namun oleh perusahaan gula rafinasi lainnya. Total kerugian petani dari penyimpangan 11 perusahaan gula rafinasi (termasuk PT BMM dan PT DSI) mencapai 600.000 ton,” kata Khabsyin dalam rilis persnya.

Pria yang juga anggota DPRD Kudus melanjutkan, DPN APTRI memperkirakan rembesan gula rafinasi di musim giling ini mengakibatkan turunnya harga lelang gula tani sebesar Rp 1000/ kg. Total kerugian akibat turunnya harga lelang gula mencapai Rp 700 miliar.

Dari hasil investigasi APTRI diperoleh informasi bahwa dua perusahaan tersebut melakukan melakukan penyelewengan dengan dua modus berbeda. Modus PT Lyus Jaya Sentosa tergolong modus baru, yakni PT Lyus membeli gula rafinasi dari PT PT BMM. Mestinya PT Lyus mengolah menjadi gula halus, namun praktiknya tidak terjadi pengolahan. Namun langsung menjual ke pasar setelah diganti karung yang berlogo PT Lyus. Sementara PT DSI langsung menjual gula rafinasinya ke pasar.

“Kasus penyimpangan gula rafinasi ini kini ditangani oleh Direktorat Tipideksus Bareskrim Mabes Polri,” ujarnya.

Dalam kasus PT Lyus sudah pada tahap penyidikan, sedangkan untuk kasus PT DSI masuk tahap penyelidikan. Kasus tersebut merupakan pengembangan dari pelaporan APTRI tentang gula impor milik Bulog tanpa SNI.

Dalam pengembangannya, Bareskrim Mabes Polri  menemukan dua kasus itu.  Terkait permasalahan tersebut DPN APTRI menyampaikan tuntutan kepada pemerintah agar kasus penyimpangan gula rafinasi terus menerus terjadi bahkan cenderung meningkat.

“Oleh karena itu, kami mendesak Kementerian Perdagangan agar menindak tegas perusahaan gula rafinasi yang terbukti melakukan penyimpangan. Kasus serupa ini sangat menyengsarakan petani dan merugikan perekonomian nasional,” tambahnya.

Menuntut Kementerian Perdagangan membuat mekanisme kontrol baru terhadap industri gula rafinasi, agar kasus perembesan/ penyimpangan gula rafinasi tidak terus menerus terjadi.

Menuntut Kementerian Perdagangan agar kuota izin impor gula rafinasi dikurangi karena ada kelebihan 600 ribu ton. Tidak hanya itu, APTRI mendesak aparat kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya untuk bertindak tegas terhadap industri gula rafinasi yang telah lama melakukan kecurangan tersebut.

“Tindakan mereka telah merugikan jutaan petani tebu rakyat termasuk mengacaukan kebijakan pemerintah terkait tata gula nasional,” pungkas Khabsyin.

Editor : Akrom Hazami

Musthofa Tegaskan Tempat Karaoke Bandel Kudus Wajib Tutup Sekarang juga

Bupati Kudus Musthofa berkomunikasi dengan Kepala Satpol PP Kudus, Abdul Halil, didampingi Kapolres Kudus AKBP Andy Rifai, Dandim 0722 Kudus Letkol (Czi) Gunawan Yudha, dan Ketua DPRD Kudus Masan. (ISTIMEWA)

Bupati Kudus Musthofa berkomunikasi dengan Kepala Satpol PP Kudus, Abdul Halil, didampingi Kapolres Kudus AKBP Andy Rifai, Dandim 0722 Kudus Letkol (Czi) Gunawan Yudha, dan Ketua DPRD Kudus Masan. (ISTIMEWA)

MuriaNewsCom, Kudus – Tempat karaoke di Kudus ternyata masih ada yang tetap beroperasi. Padahal, pemerintah setempat telah melarangnya dengan mengeluarkan kebijakan.

Insiden pembunuhan oknum TNI di salah satu tempat karaoke, beberapa hari lalu seolah menyulut emosi pemkab. Karenanya, pemerintah setempat langsung bertindak tegas akan menutup seluruh karaoke yang masih beroperasi sebelum tahun baru tiba.

Bupati Kudus Musthofa tak main-main untuk menutup tempat karaoke bandel. Musthofa bekerja sama dengan forkopinda, seperti TNI, Polri, dan Satpol PP. Apalagi ini menjelang tahun baru, Musthofa menegaskan jika Kudus harus bersih dari karaoke. “Masyarakat bisa merayakan tahun baru dengan nyaman” kata Musthofa, Kamis (29/12/2016) malam saat melakukan razia bersama pihak terkait.

Kegiatan razia dilakukan hingga Jumat (30/12/2016) dini hari. Bahkan, Musthofa akan menggelar pengajian untuk merayakan pergantian tahun. Ini merupakan penegasan religiusitas masyarakat di kota Kudus. “Aparat Satpol PP bersama dengan TNI dan Kepolisian Resor Kudus akan menutup semua tempat karaoke malam ini juga,” tambahnya.

Musthofa ingin menegakkan aturan. Yaitu Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang hiburan malam, pub, termasuk hiburan karaoke. “Saya ingin menjaga Kudus ini kondusif dengan suasana masyarakat religi penuh persaudaraan tetap terjaga, dengan mengikuti aturan,” ujar orang nomor satu di Kudus ini.

Apa yang diupayakan bupati mendapat dukungan dari Kapolres dan Dandim 0722 Kudus serta Satpol PP sebagai penegak perda pemkab. Mereka akan turun sampai karaoke benar-benar bersih. Pihaknya telah membentuk tim. Selain dari kepolisian, TNI, dan Satpol PP, juga ada Ketua DPRD, tim dari SKPD terkait termasuk Dishub dan Disbudpar, serta PPNS.

Editor : Akrom Hazami

Harusnya Semua Jempol Bisa Seperti Jempol Telolet

Siti Merie  merqi194@yahoo.com

Siti Merie
merqi194@yahoo.com

ADA banyak kisah yang datang dari Jepara akhir-akhir. Semuanya menjadi cukup fenomenal, yang pastinya mampu mengangkat nama kabupaten paling utara di Pulau Jawa itu ke berbagai level. Baik nasional, bahkan internasional.

Pertama tentu saja adalah anak-anak yang berasal dari Desa Ngabul, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara. Mereka berhasil menduniakan seruan ”om telolet om”, yang lantas menjadi viral di dunia. Dari anak-anak ini, sekarang setiapkali ada kendaraan besar yang lewat, selalu saja mendapat permintaan untuk membunyikan klakson mereka. Entah bagaimana bunyinya, penikmat ”om telolet om” sudah cukup senang, saat permintaan mereka dipenuhi oleh sopir kendaraan.

Yang juga tidak kalah viral dan terkenalnya, adalah cerita seorang ibu asal Kabupaten Kudus, yang harus membayar jutaan rupiah untuk hidangan yang dia makan di sebuah rumah makan di Pantai Bandengan, Jepara. Tulisan sang ibu di akun media sosial (medsos) Facebook miliknya itu, lantas di-share begitu banyak orang, sehingga menarik perhatian banyak pengguna medsos. Semua ramai-ramai meng-share akun tersebut, sehingga beritanya juga menjadi fenomenal.

Ada satu persamaan dari kedua peristiwa itu. Di mana kedua-duanya memakai jempol saat beraksi. Kalau dulunya, fenomena ”om telolet om” itu menggunakan kardus yang ditulis untuk diperlihatkan kepada sopir bus, sekarang ini orang-orang tinggal mengacungkan dua jempolnya, saat bus akan melintas. Dan sang sopir segera paham apa yang harus dilakukan. Kedua jempol pencari ”suaka telolet” inilah, yang menjadi tanda bagi sopir, untuk membunyikan klaksonnya.

Sementara seorang ibu dari Kudus itu, juga menggunakan jempolnya, untuk menulis kisahnya saat jajan di Pantai Bandengan. Termasuk menuliskan kekecewaannya dengan harga dari penjual ikan bakar di Bandengan, yang dianggap seenaknya saja menetapkan harga makanan dan minuman. Dari jempol sang ibu itulah, cerita tersebut menjadi viral kemana-mana.

Namun, ada yang berbeda dari penggunaan jempol-jempol itu. Kalau jempol telolet biasanya pasti berbuah suara klakson yang berirama dan membuat riang pemintanya, namun jempol sang ibu yang kecewa itu menghasilkan beberapa hal yang terbilang luar biasa. Contohnya adalah warung yang di Bandengan yang dinilai menerapkan harga tidak wajar itu, lantas menarik perhatian banyak orang. Meski situasinya juga tetap sepi, layaknya sebelum peristiwa itu terjadi. Karena dari beberapa obrolan banyak orang di Bandengan, warung itu memang dikenal suka menerapkan harga yang tidak wajar bagi pengunjungnya. Sehingga banyak yang tidak kembali lagi makan di sana.

Bukan itu saja. Pihak-pihak yang terkait, seperti Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disbudpar) Jepara segera mengambil tindakan. Dinas memanggil pengelola pantai dan pemilik warung, untuk diklarifikasi. Bahkan, pemilik warung juga sudah diberi peringatan untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi, kalau tidak maka dinas siap untuk memberi sanksi tegas berupa penutupan izin jualan. Ditambah lagi, warung harus menyediakan daftar menu makanan, sehingga pembeli dapat memilih menu mana yang mereka inginkan.

Ditambah lagi, pengelola Pantai Bandengan juga memasang spanduk atau papan pengumuman, yang isinya imbauan kepada pengunjung, untuk pintar-pintar memilih warung makan di sana. Juga pengumuman bahwa semua warung sudah dilengkapi dengan daftar harga, yang akan memudahkan pembeli. Spanduk itu dipasang di beberapa titik strategis di Bandengan.

Sebuah hasil yang sama-sama bagus tentunya. Baik yang jempol telolet maupun jempol si ibu tadi. Kedua jempol ini memberikan sebuah pelajaran bahwa, seharusnya setiap jempol memang digunakan untuk menghasilkan sesuatu yang baik. Sesuatu yang bisa memberikan manfaat lebih kepada semua orang. Jempol telolet, bisa membawa kebahagian bukan saja kepada pemilik jempolnya semata, namun kepada semua yang mendengar klakson bus yang melintas. Sedangkan jempolnya si ibu tadi, bisa membawa dampak perbaikan terhadap layanan masyarakat di lokasi umum atau publik. Perbaikan ini diharapkan bukan hanya dalam skala kecil saja, melainkan juga semua tempat wisata di Kabupaten Jepara, melakukan tindakan melindungi pengunjung yang datang ke tempatnya. Sehingga pengunjung akan aman, nyaman, dan pulang dengan kondisi tersenyum. Dan suatu saat bisa kembali lagi ke sana.

Bijaksana menggunakan jempol, sudah begitu sering disampaikan. Terutama di era media sosial seperti sekarang ini. Sudah banyak contoh bagaimana repotnya aparat penegak hukum, yang harus berurusan dengan jempol. Aksi saling lapor, dilakukan karena hasil dari jempol pengguna medsos, yang dengan santainya menuliskan sesuatu yang berkaitan dengan suku, agama, dan ras (SARA) yang dianggap melecehkan atau menghina orang lain, menge-share berita-berita yang lebih banyak hoax-nya daripada kebenarannya, dan penggunaan jempol yang tidak bijaksana lainnya. Seolah lupa bahwa di Indonesia ada yang namanya Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE), yang mengatur semua hal yang berkaitan dengan apa yang dilakukan seseorang di dunia maya. Belum lagi ditambah dengan edaran kapolri mengenai hate speech, sepatutnya menjadikan diri kita waspada jika melakukan sesuatu dengan media sosial kita.

Saat seseorang menuliskan sesuatu di media sosial, pasti terlihat ”gagah” karena sudah bisa menuliskannya. Apalagi jika mendapatkan pernyataan suka atau like dari pengikutnya, semakin membuat busung ini dada. Terlebih, jika komentar yang masuk juga tidak terkira banyak. Semakin bangga kita. Karena memang itulah yang diharapkan dari kebanyakan pemilik akun medsos. Hanya saja, saat tulisan itu berimplimentasi dengan hukum, coba lihat bagaimana lemah lunglainya sang pemilik akun, menangis-nangis meminta maaf, dan memohon supaya tidak diproses hukum. Semua menjadi lemah di hadapan penyidik hukum. Dan kasus-kasus seperti itu, banyak terjadi.

Barangkali semua orang berpikir bahwa akun-akun yang dimilikinya adalah akun pribadi yang kemudian menjadi hak mereka sepenuhnya. Namun yang harus diingat adalah, akun tersebut terkadang menjadi akun publik yang bisa dilihat banyak orang. Yang kemudian bebas dibaca banyak orang, dan kalau suka langsung di-share ke banyak orang juga. Sehingga, ranah akun menjadi ranah umum sekarang ini.

Punya akun Facebook, kan? Saat Anda membukanya setiap hari, coba baca apa yang ditulis Facebook dalam kolom timeline-nya. Di sana hanya ada tulisan ”apa yang anda pikirkan sekarang”. Bukan ”apa yang anda ingin tuliskan sekarang”. Seolah Facebook sudah membatasi bahwa, apa yang anda pikirkan, harusnya dipikirkan terlebih dahulu jika ingin menuliskannya. Karena terkadang apa yang dipikirkan, hanya akan mengendap menjadi pemikiran tanpa sempat tertuang. Pikirkan terlebih dahulu apakah pemikiran Anda itu, memang sudah layak untuk dituliskan kemudian. Ingat, Facebook, Twitter, Instagram, Path, dan lainnya itu, sama sekali tidak ingin bertanggung jawab atas apa yang sudah Anda tuliskan. Sehingga, tanggung jawab ada pada jempol Anda sendiri.

Jadi, alangkah baiknya kalau kemudian kita berjanji kepada jempol kita sendiri, untuk lebih bijaksana menggunakannya. Dalam dunia medsos, berjanjilah pada jempol, untuk tidak menyebarkan berita hoax, fitnah, apalagi provokasi. Biarkan jempol hanya menyebarkan virus telolet, yang sanggup bikin orang lain tersenyum. (*)

Wisatawan Pantai Bandengan Jepara Keluhkan Warung di Lokasi Wisata Tak Sertakan Daftar Menu

Wisatawan menikmati kegiatan wisatanya di Pantai Bandengan Jepara. (MuriaNewsCom/Merie)

Wisatawan menikmati kegiatan wisatanya di Pantai Bandengan Jepara. (MuriaNewsCom/Merie)

MuriaNewsCom, Jepara – Salah satu hal yang dikeluhkan pengunjung Pantai Bandengan saat berkunjung ke lokasi wisata itu dan ingin makan di warung, adalah tidak tersedianya menu makanan yang disertai tarif harganya.

Inilah yang membuat pengunjung, terkadang waswas jika ingin makan, di warung yang kebanyakan menyediakan menu seafood tersebut. “Biasanya kalau datang ke warung begitu, langsung milih ikan yang akan diolah. Tidak ada menu yang isinya menyertakan jenis makanan atau minuman, sekaligus harganya,” kata Wati, pengunjung dari Kabupaten Kudus yang sering menghabiskan liburan di pantai berpasir putih itu.

Baca juga : Ini Rincian Harga Makanan yang Tidak Wajar, yang Harus Dibayar Keluarga Kades Asal Kudus di Pantai Bandengan

Karenanya, menurut Wati, dirinya jarang menikmati aneka olahan seafood di warung yang ada di pantai. “Takutnya, kalau pas membayar, harganya mahal. Kalau pas bawa uang banyak sih, tidak masalah. Tapi kalau tidak, mau membayar pakai apa. Paling kita hanya pesan es kelapa muda saja,” katanya.

Tidak adanya daftar menu di warung-warung tersebut, juga diakui Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disbudpar) Jepara Mulyaji. Menurutnya, selama ini memang daftar menu itu memang belum ada. “Hampir seluruh warung yang ada, memang belum ada daftar menu ya. Terkadang itu memang menyulitkan bagi pengunjung,” katanya.

Apalagi, komoditas aneka olahan seafood memang memiliki karakter berbeda dari olahan makanan lainnya. Misalnya ikan laut yang sering jadi favorit olahan saat berkunjung ke sebuah kawasan pantai. “Kadang memang harganya naik turun, mengikuti musimnya. Sehingga harga bisa berubah-ubah memang,” jelasnya.

Namun, ditegaskan Mulyaji bahwa hal itu tidak boleh jadi patokan bagi pemilik warung makan, untuk menerapkan tarif seenaknya. Semua harus sesuai kewajaran yang ada, sehingga tidak ada yang dirugikan.

“Kita juga sudah tegaskan saat kita lakukan pembinaan kepada seluruh warung makan yang ada. Bahwa mulai saat ini, mereka harus menyertakan daftar menu. Sehingga pengunjung bisa memilih menu yang diinginkan. Tidak ragu-ragu lagi akan harga yang harus dibayarkan,” terangnya.

Baca juga : Pengelola Bandengan Jepara Sebut Nama Warung yang Terapkan Harga Tak Wajar 

Mulyaji menambahkan bahwa pembeli terkadang memang kesulitan untuk melapor, jika menilai dirugikan. Meski ada paguyuban pedagang, namun soal harga adalah hak dari pemilik warung. Sehingga yang bisa dilakukan pihaknya, adalah memberikan imbauan dan pembinaan kepada pedagang, agar tidak melakukan praktik aji mumpung.

“Itu yang terus menerus kita lakukan. Membina pedagang, agar selalu menerapkan harga yang wajar. Juga bisa memberikan kualitas pelayanan yang baik bagi pengunjung mereka. Sehingga, wisatawan yang datang, juga akan merasa senang saat di sana. Dengan begitu, mereka akan kembali lagi suatu saat nanti,” imbuhnya.

Baca juga : Takut Harga Tak Wajar, Pengunjung Pantai Bandengan Jepara Bawa Bekal Sendiri

 Editor : Akrom Hazami

Kepala Disparbud Jepara: Warung Makan Jangan Aji Mumpung

Wisatawan menikmati kegiatan wisatanya di Pantai Bandengan Jepara. (MuriaNewsCom/Merie)

Wisatawan menikmati kegiatan wisatanya di Pantai Bandengan Jepara. (MuriaNewsCom/Merie)

MuriaNewsCom, Jepara – Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disbudpar) Jepara bertindak cepat menertibkan warung makan di kawasan Pantai Bandengan, yang dinilai telah memberlakukan harga makanan dan minuman yang tidak wajar.

Berita yang sempat viral di media sosial tersebut, segera diantisipasi dengan cara memanggil seluruh pemilik warung makan yang ada di sana. “Begitu kita dengar ada keluhan seperti itu, paginya kita langsung kumpulkan semua pemilik warung makan,” kata Kepala Disbudpar Jepara Mulyaji kepada MuriaNewsCom.

Mulyaji mengatakan, pertemuan itu dilaksanakan pada Selasa (27/12/2016). Pihaknya hanya ingin memberikan pembinaan kepada para pedagang, untuk tidak memanfaatkan situasi banyaknya pengunjung yang datang ke pantai. “Bukan kepada pedagang di Bandengan saja. Tapi kepada seluruh pemilik warung makan di semua lokasi wisata yang ada di Jepara. Jangan aji mumpung,” tegasnya.

Baca juga : Ini Rincian Harga Makanan yang Tidak Wajar, yang Harus Dibayar Keluarga Kades Asal Kudus di Pantai Bandengan

Dari pembinaan yang dilakukan, diketahui bahwa hanya satu warung milik Ibu Riyanti itu saja yang dianggap menerapkan harga yang tidak wajar. “Dan hanya itu saja yang memberlakukan harga demikian. Yang lain tidak. Kita sudah kroscek semua,” tegasnya.

Aji mumpung saat wisatawan banyak yang datang, diakui Mulyaji, memang sering dilakukan mereka yang bekerja di dunia wisata. “Namun hal itu tetaplah salah. Tidak boleh begitu. Karena semuanya akan sangat merugikan,” jelasnya.

Apalagi, menurut Mulyaji, di zaman media sosial seperti ini. Yang mana, setiap pengunjung begitu bebas untuk mengekspresikan apa yang dirasakannya, usai menikmati liburan mereka di sebuah lokasi wisata. Maka, kejadian sebagaimana yang dialami pengunjung di Bandengan yang merasa dirugikan,  bisa tersebar kemana-mana.

Baca jugaPengelola Bandengan Jepara Sebut Nama Warung yang Terapkan Harga Tak Wajar 

“Pemilik tempat wisata atau warung makan di lokasi wisata, harus sadar itu. Kalau mereka tidak ingin rugi, maka harus benar dalam memberikan pelayanan. Semua orang sekarang bisa mengutarakan pendapatnya lewat medsos. Kalau itu sesuatu yang jelek, pasti akan bisa sangat merugikan. Baik pemilik maupun lokasi wisata itu sendiri,” paparnya.

Namun yang jelas, menurut Mulyaji, pihaknya sudah melakukan serangkaian upaya, agar hal itu tidak terulang kembali. Salah satunya dengan memasang spanduk pengumuman di lokasi wisata, untuk mengingatkan pengunjung memilih lokasi makan yang benar-benar kredibel. 

“Sehingga pengunjung di lokasi wisata manapun, termasuk Bandengan, bisa menentukan sendiri warung makan mana yang mereka akan pilih. Dan pemilik warung makan akan bisa menerapkan harga yang wajar,” imbuhnya.

Baca juga : Takut Harga Tak Wajar, Pengunjung Pantai Bandengan Jepara Bawa Bekal Sendiri

Editor : Akrom Hazami

 

Pengelola Bandengan Jepara Sebut Nama Warung yang Terapkan Harga Tak Wajar

Sejumlah mobil parkir di dekat warung milik Riyanti yang dianggap menerapkan harga makanan dengan nilai tak wajar di Pantai Bandengan Jepara. (MuriaNewsCom/Merie)

Sejumlah mobil parkir di dekat warung milik Riyanti yang dianggap menerapkan harga makanan dengan nilai tak wajar di Pantai Bandengan Jepara. (MuriaNewsCom/Merie)

MuriaNewsCom, Jepara – Keberadaan warung makan di Pantai Bandengan yang menerapkan harga tidak wajar kepada penunjungnya, memang membuat semua pihak yang terkait, terkena imbasnya. Namun, pengelola pantai menegaskan jika hanya satu warung saja yang melakukan hal tersebut.

Pengelola Pantai Bandengan Mat Khoirun menegaskan, hanya warung Riyanti di Bandengan yang menerapkan harga tidak wajar kepada pembelinya.

“Setelah ada laporan soal warung itu, kami hari ini langsung memanggil semua warung yang ada di Bandengan. Kami klarifikasi semuanya,” tegasnya, Selasa (26/12/2016).

Dikatakan Khoirun, dari klarifikasi yang dilakukan, memang benar bahwa itu adalah warung milik Riyanti. “Ada foto warungnya, ada notanya, dan beberapa bukti lainnya. Yang kita dapatkan dari Facebook dan media sosial lainnya. Dan itu diakui sendiri oleh pemilik warung, yakni Bu Riyanti tadi,” katanya.

Baca juga : Ini Rincian Harga Makanan yang Tidak Wajar, yang Harus Dibayar Keluarga Kades Asal Kudus di Pantai Bandengan

Menurutnya, bukan sekali ini saja, warung tersebut dilaporkan soal layanan yang diberikan. Dan berkali-kali juga, pihaknya sudah memberikan pembinaan kepada pemilik warung. 

“Kita sudah ingatkan berkali-kali. Dan memang sudah kita bina. Kita sampaikan bahwa kalau memberlakukan harga jangan seenaknya. Yang wajar-wajar sajalah,” terangnya.

Dampak yang sebenarnya bisa dilihat dari warung yang menerapkan harga wajar atau tidak, adalah dari banyak tidaknya pengunjung yang datang. “Dan Anda lihat sendiri kan, bahwa warung-warung yang menerapkan harga yang wajar, biasanya banyak pembelinya. Lain dengan warung yang tidak wajar. Pasti sepi karena orang malas datang lagi,” jelasnya.

Dasar itulah yang menurut Khoirun, selalu disampaikan kepada pemilik warung di sana, sebagaimana warung milik Riyanti. Hanya, dia tidak memahami bagaimana warung Riyanti masih saja melakukan hal yang sama.

“Karena itulah tadi kami panggil semua. Kami tegaskan bahwa tidak boleh lagi ada yang mempermainkan harga warungnya. Baik saat ramai pengunjung atau saat sepi. Semua harus sewajarnya saja,” tegasnya.

Bahkan, Khoirun menegaskan jika warung Riyanti masih saja menerapkan harga yang tidak wajar, pihaknya akan menerapkan sanksi tegas kepada yang bersangkutan. “Kami sampaikan juga, kalau masih hal seperti itu terjadi lagi, maka kami akan cabut izin warungnya. Tidak ada kompromi lagi,” tandasnya.

Pembinaan warung makan juga melibatkan Dinas Pariwisata Jepara dan Satpol PP Jepara. Sehingga diharapkan ke depannya tidak ada lagi kejadian sebagaimana dialami pengunjung Pantai Bandengan.

Baca juga : Takut Harga Tak Wajar, Pengunjung Pantai Bandengan Jepara Bawa Bekal Sendiri

Editor : Akrom Hazami

Takut Harga Tak Wajar, Pengunjung Pantai Bandengan Jepara Bawa Bekal Sendiri

 Wisatawan menikmati suasana di Pantai Bandengan, Kabupaten Jepara, Selasa. (MuriaNewsCom/Merie)

Wisatawan menikmati suasana di Pantai Bandengan, Kabupaten Jepara, Selasa. (MuriaNewsCom/Merie)

MuriaNewsCom, Jepara – Adanya warung makan di Pantai Bandengan yang menerapkan harga tidak wajar, ternyata membuat pengunjung pantai khawatir. Mereka memilih membawa makanan sendiri dari rumah sebagai bekal.

Ribuan pengunjung terlihat memenuhi kawasan pantai, pada Selasa (26/12/2016) siang. Mereka kebanyakan adalah rombongan keluarga, yang rata-rata berasal dari luar kota. Aktivitas yang paling menonjol adalah banyaknya warga berenang di kawasan pantai berpasir putih tersebut.

Yang cukup menarik adalah rombongan keluarga yang datang. Rata-rata mereka membawa bekal makanan sendiri. Sambil menyewa jasa tikar yang banyak tersedia, mereka menikmati bekal yang dipersiapkan dari rumah tersebut.

Triana, warga Ungaran, Kabupaten Semarang, mengatakan dirinya sengaja datang ke Pantai Bandengan untuk menghabiskan masa liburan. “Anak-anak ingin berenang di pantai. Makanya kami memutuskan untuk datang ke Bandengan ini,” jelasnya.

Untuk membuat liburannya menyenangkan, Triana mengaku memang menyiapkan bekal dari rumah. Sehingga saat anak-anaknya selesai berenang, mereka dapat menyantap makanan yang dibawa. “Sederhana saja. Saya tadi bawa nasi, lauk, buah, dan makanan-makanan lainnya. Supaya kesan pikniknya dapat,” katanya.

Baca jugaIni Rincian Harga Makanan yang Tidak Wajar, yang Harus Dibayar Keluarga Kades Asal Kudus di Pantai Bandengan

Ditanya apakah sudah mengetahui adanya warung makan di Bandengan yang menerapkan harga tidak wajar, Triana hanya mendengar berita itu dari teman-temannya. Namun, hal itu juga membuatnya khawatir. “Sempat juga melihat di Facebook waktu dikasih tahu teman. Khawatir juga kalau kemudian kita beli makan di warung, terus harganya segitu, bisa-bisa kewalahan membayarnya nanti. Makanya, lebih aman bawa dari rumah. Ngirit juga,” terangnya.

Sementara Naila, pengunjung dari Semarang lainnya, mengaku juga sudah mengetahui soal warung makan yang menerapkan harga tidak wajar tadi. Dia juga khawatir akan mengalami hal yang sama. “Makanya saya tadi di warung ikan bakar, hanya pesan minuman saja. Saya suruh antar ke pinggir pantai. Sementara makanannya saya bawa dari rumah. Irit juga, sih,” katanya.

Namun, ada juga pengunjung lain yang tidak mengetahui soal berita yang viral tersebut. Nana, pengunjung dari Demak, mengaku masih membeli makan siang di salah satu warung di Pantai Bandengan.

“Karena kan, sudah ada langganan ya. Kalau kita ke Bandengan mampirnya ke warung langganan kita. Sehingga kita juga akan tahu harganya berapa. Kalau misalnya harganya beda dari biasanya, pasti kita akan tanya ke penjualnya. Jadi tidak khawatir,” katanya.

Baca juga : Begini Situasi Warung di Pantai Bandengan Jepara yang Terapkan Tarif Tak Wajar Usai Viral di Medsos

Editor : Akrom Hazami

Pilkada Kudus masih 2018, tapi Suhu Panas Terasa, Nomor HP Ketua DPRD Kudus Dibajak

Ketua DPRD Kudus Masan saat melaporkan pembajakan nomor handphone ke gerai seluler. (ISTIMEWA)

Ketua DPRD Kudus Masan saat melaporkan pembajakan nomor handphone ke gerai seluler. (ISTIMEWA)

MuriaNewsCom, Kudus – Nomor handphone (HP) Ketua DPRD Kudus, Masan, tiba-tiba dibajak. Nomornya mengirimkan SMS broadcast yang isinya menghina Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kudus, Sumiyatun yang dikabarkan sedang mencalonkan diri sebagai Bupati Kudus 2018.

Cara pelaku membajak nomor Masan cukup canggih. Tanpa diketahui, pelaku mengirimkan SMS broadcast kepada semua orang dengan nada menghina Sumiyatun yang berbunyi ‘Mami Tun (Sumiyatun) itu orang bodoh dan cari popularitas. Wong Kudus tidak doyan’. Gara-gara SMS broadcast tersebut berakibat geger. Sebab ratusan bahkan ribuan orang telah menerima SMS tersebut.

Masan cepat meluruskan hal itu. Dia menegaskan tidak pernah mengirimkan pesan pendek dengan tulisan seperti itu. Dia mengetahui ketika sejumlah orang penerima SMS tersebut membalas pesan atau bahkan menelpon dirinya. ”Saya baru tahu kalau nomor saya dibajak saat puluhan bahkan ratusan penerima SMS tersebut menelepon saya. HP saya juga tidak mungkin diambil orang karena selalu saya pegang,” kata Masan.

Masan menduga kalau aksi tersebut dilakukan pelaku secara canggih. Dia melihat kalau upaya tersebut bisa digunakan untuk berbuat kejahatan. Pihaknya juga telah menanyakan pertanyaan tersebut ke gerai Indosat selaku operator nomor seluler yang digunakan. Pihak Indosat menjawab kalau berdasarkan pemeriksaan, tidak ada data SMS seperti itu yang keluar dari nomor HP Masan.

”Saya sendiri juga kecewa dengan operator Indosat lantaran keamanan pelanggannya bisa dibobol. Bayangkan kalau nomor saya disalahgunakan untuk tindak kriminal seperti pemerasan atau lainnya,” ujarnya.

Oleh karena itu, Masan berencana akan membawa kasus tersebut ke ranah hukum. Pihaknya akan melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian agar pelaku pembajakan nomornya bisa terlacak dan ditangkap.

Terpisah, Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Sumiyatun yang didatangi Masan juga mengatakan kaget atas kejadian tersebut. Pihaknya mengaku tahu adanya SMS tersebut berdasarkan laporan orang lain. ”Saya juga kaget ketika mendapat informasi seperti ini. Kalau saya sangat percaya pak Masan tidak akan melakukan hal ini,” ujar Sumiyatun.

Dia menduga aksi ini memang terkait dengan kepentingan politik. Termasuk di antaranya anggapan dia akan mencalonkan diri sebagai Bupati Kudus 2018. Yang jelas, akibat SMS tak bertanggung jawab itu, dirinya merasa risih.

Editor : Akrom Hazami

 

Begini Situasi Warung di Pantai Bandengan Jepara yang Terapkan Tarif Tak Wajar Usai Viral di Medsos

Suasana di warung yang menjajakan makanan dengan harga selangit, di area Pantai Bandengan, Kabupaten Jepara. (MuriaNewsCom/Merie)

Suasana di warung yang menjajakan makanan dengan harga selangit, di area Pantai Bandengan, Kabupaten Jepara. (MuriaNewsCom/Merie)

MuriaNewsCom, Jepara – Keluhan istri Kepala Desa (Kades) Undaan Lor, Kecamatan Undaan, Kudus, di media sosial (medsos) soal tarif tidak wajar saat makan di Pantai Bandengan, Jepara, jadi viral. Banyak yang bertanya bagaimana sebenarnya kondisi warung tersebut.

Warung makan yang dimaksudkan sendiri adalah warung makan milik Bu Riyanti. Warung ini menjadi salah satu dari sekian banyak warung makan yang ada di pantai tersebut. Letaknya kurang lebih satu kilometer dari pintu masuk Pantai Bandengan.

Warung tersebut dari depan bentuknya biasa saja seperti rumah. Dengan display aneka makanan dan minuman di depannya. Namun sebuah jalan kecil di samping warung, menjadi jalan masuk ke bagian dalam, dengan beberapa buah gazebo di sana.

Baca juga : Liburan di Bandengan, Keluarga Kades Asal Kudus Ini Harus Bayar Makanan dengan Harga Tidak Wajar

Sejak Selasa (27/12/2016) siang sekitar pukul 13.00-16.00 WIB, warung terlihat sepi. Hanya ada tiga atau empat unit sepeda motor di depan warung. Satu buah gazebo tampak dihuni beberapa anak muda laki-laki yang sedang nongkrong menghabiskan waktu.

Di dalam warung ada juga deretan meja dan kursi makan. Namun juga tidak ada pengunjung yang datang. Hanya pengunjung pantai yang lewat, yang kemudian membeli makanan atau minuman.

Beberapa perempuan terlihat duduk di kursi depan warung. Di samping tumpukan kelapa muda yang ada di depan warung. Sesekali, penjaga warung melayani orang lewat yang membeli sesuatu di warung tersebut.

Hanya saja, saat hendak dikonfirmasi mengenai berita warungnya yang sedang viral di medsos, tidak ada penghuni warung yang bersedia bicara. Mereka menghindar. “Tidak tahu saya. Jangan ditanya apa-apa,” jawab satu perempuan sambil berlalu ke dalam warung, ketika ditanya MuriaNewsCom, Selasa (27/12/2016).

Sebelum warung Bu Riyanti ini, ada juga sebuah warung ikan bakar. Namun berkebalikan dengan warung Bu Riyanti, warung itu sangat ramai dengan pengunjung. Halaman parkir dan meja kursi di warung tersebut, juga penuh.

Rupanya, berita di medsos soal warung Bu Riyanti ini, sudah sampai ke beberapa pemilik warung di Pantai Bandengan. Mereka juga merasa cukup terganggu dengan hal itu.

“Ya, memang terganggu sekali. Banyak pengunjung pantai yang batal membeli atau makan ikan bakar karena takut harganya mahal. Padahal, kami menerapkan harga yang wajar, kok. Ya, harusnya dilihat-lihat dulu siapa orangnya yang jualan,” kata salah satu pemilik warung yang enggan disebut namanya karena pakewuh dengan warung milik Bu Riyanti, saat ditanya MuriaNewsCom.

Baca juga : Ini Rincian Harga Makanan yang Tidak Wajar, yang Harus Dibayar Keluarga Kades Asal Kudus di Pantai Bandengan 

Suasana Pantai Bandengan sendiri, masih terbilang cukup ramai. Pengunjung datang dari berbagai kota untuk menghabiskan liburannya. Meski garis aman berenang dibatasi karena ombak tinggi, namun tidak mengurangi keasyikan pengunjung untuk menghabiskan waktu di salah satu pantai berpasir putih di Kabupaten Jepara itu.

Editor : Akrom Hazami

Sekdes Se-Kudus Akan Ajukan Gugatan Tentang SOTK Pemdes

ILUSTRASI

ILUSTRASI

MuriaNewsCom, Kudus – Forum Koordinasi Sekretaris Desa Seluruh Indonesia (Forksekdesi) Kabupaten Kudus akan ajukan gugatan jika Raperda tentang SOTK Pemerintah Desa disahkan. Ancaman itu tidak main-main. 

Ketua Forksekdesi Agus Handoyo mengatakan, raperda itu, yakni di pasal menyangkut kedudukan sekdes, dinilai melanggar ketentuan perundangan di atasnya. Pasal yang disoal yaitu pasal 25 yang menyebutkan penarikan sekdes ditenggat satu tahun setelah perda diundangkan.

Karena batas waktu telah lewat, maka mutasi sekdes akan diatur dengan Peraturan Bupati. Pada undang-undang Tentang Desa dan PP Nomor 43/2014 tidak dirinci tenggat waktu penarikan sekdes.

“Pada Pasal 155 PP Nomor 43/2014 justru disebutkan jika sekdes PNS tetap bertugas sesuai ketentuan perundangan,” kata Agus.

Jika belum ada PP yang secara khusus mengatur mutasi sekdes, maka daerah tidak berhak memutasi. Menanggapi rencana sekdes untuk menggugat perda, Ketua DPRD Kudus Masan mengatakan bahwa jalur hukum yang akan ditempuh Forsekdesi adalah hak setiap warga. Tapi yang perlu jadi perhatian, proses Raperda untuk disahkan dan diundangkan menjadi perda masih panjang.

 “Raperda ini, bersama raperda lainnya yang telah rampung dibahas oleh tiga pansus di DPRD Kudus masih akan dikonsultasikan ke Gubernur Jateng. Jika dari evaluasi tidak ada masalah, maka raperda akan disahkan melalui rapat paripurna.

Sebelumnya melalui surat pernyataannya, Forksekdesi juga menyampaikan pandangannya kepada Pansus III yang membahas surat tersebut. Di waktu yang bersamaan, Paguyuban Persaudaraan Kepala Desa (PPKD) Kabupaten Kudus juga mengirim surat ke Pansus III.

Melalui suratnya, PPKD justru mendesak agar aturan mutasi sekdes yang berstatus PNS diperinci.

Editor : Akrom Hazami

BOS Pendamping Gagal Dicairkan, DPRD Kudus Salahkan Disdikpora

ILUSTRASI

ILUSTRASI

MuriaNewsCom, Kudus – Gagalnya pencairan alokasi anggaran BOS pendamping untuk  sekolah dan madrasah swasta di Kudus membuat DPRD setempat menyayangkan. Mengingat, sekolah tersebut mengharapkan adanya BOS pendamping dari APBD Kudus itu.

Anggota Fraksi PKB DPRD Kudus Nur Khabsyin mengatakan, hal itu mengindikasikan tidak profesionalnya dinas. ”Ini menunjukkan Disdikpora tidak profesional dalam menjalankan kinerjanya,” kata Khabsyin, di tempat kerjanya.

Gagalnya pencairan BOS pendamping sebenarnya merupakan persoalan lama yang harusnya sudah bisa diselesaikan. Diketahui, persoalan ini muncul sejak 2015 ketika ada aturan terkait dana hibah. BOS pendamping yang berbentuk dana hibah mengharuskan sekolah harus memiliki badan hukum dari Kemenkumham.

Disdikpora maupun DPRD sudah mencarikan solusi. Di antaranya adalah alokasi dana BOS bisa disalurkan melalui yayasan yang menaungi sekolah atau madrasah tersebut. ”Pada alokasi di APBD murni 2016, sebenarnya sudah ada solusi dimana bisa dilewatkan yayasan,” tandasnya.

Tapi solusi tersebut ternyata tidak dijalankan oleh Disdikpora. Hal tersebut terulang lagi pada alokasi dana BOS pendamping di APBD Perubahan 2016. Hal ini tentu tidak sejalan dengan program pendidikan yang ada di Kudus. ”Yang jelas, apa yang dilakukan Disdikpora tidak mendukung upaya peningkatan dunia pendidikan di Kudus,” tandasnya.

Sementara itu, Kasubag Umum dan Kepegawaian Disdikpora Kudus, Siti Mutho Dwi Khuriyah mengatakan, untuk tahun ini BOS pendamping tidak bisa cair baik untuk madrasah maupun sekolah swasta lainnya.  Dijelaskan oleh Khuriyah, dari proposal yang masuk madrasah dan sekolah by name tidak menyertakan yayasan.

Seharusnya melalui yayasan, kemudian yayasan yang menunjuk madrasah atau sekolah melalui by name. Bahkan lanjut Khuriyah, hal ini sudah dikonsultasikan ke pusat yang akhirnya BOS pendamping dari APBD Kudus  ini tidak bisa dicairkan.

Menurutnya, alokasi dana BOS pendamping sebenarnya selalu dianggarkan dalam APBD Kudus. Tahun ini, total alokasi dana yang dianggarkan  sebesar Rp. 3.766.548.000 dan APBD Provinsi sebesar Rp. 2.113.630.000.

Editor : Akrom Hazami

Investasi Mal di Kudus Diusulkan Diperlonggar

Pengguna jalan melintas di dekat salah satu bangunan mal di Kudus. (MuriaNewsCom)

Pengguna jalan melintas di dekat salah satu bangunan mal di Kudus. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Kudus – Aturan investasi mal di Kudus akan diperlonggar. Hal itu menyusul Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) meminta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kudus agar tidak membatasi aturan investasi mal.

Kepada wartawan, Kepala BPMPPT Revlisianto Subekti menuturkan, pengetatan aturan toko swalayan pada Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penataan Toko Swalayan yang dibahas Pansus II, diharapkan sebatas minimarket.

Digulirkannya raperda itu bermula dari kekhawatiran menjamurnya minimarket atau toko modern bakal mematikan usaha toko kelontong dan pasar tradisional. Karena usaha minimarket menjamur hingga pedesaan.

“Kami berharap pembatasan seperti jarak, jam buka, maupun kuota hanya diberlakukan untuk minimarket. Untuk mall atau pusat berbelanjaan yang berskala besar tetap diberi kelonggaran,” ujar Revli.

Investor yang hendak mendirikan mal biasanya hanya mengincar lokasi strategis di wilayah perkotaan. Mereka tidak mungkin membuka usaha di wilayah pedesaan atau pinggiran.

Banyak calon investor yang hendak menanamkan modalnya dengan mendirikan mal di wilayah Kota Kudus. Seperti baru-baru ini ada investor yang mengincak sebuah lokasi di Jalan Sudirman persis di depan Mapolres Kudus.

“Namun ketika mendengar Raperda ini digulirkan, mereka memilih mundur. Kami setuju jika mal diberi aturan secara khusus, namun berbeda dengan pengetatan aturan pada minimarket,” katanya.

Kabupaten Kudus selama ini dikenal sebagai segitiga emas. Banyak pemodal yang menginginkan membuka usaha di Kudus, karena konsumennya selama ini berasal dari wilayah Kudus dan kabupaten tetangga lainnya.

“Konsumen mal mereka di Semarang juga banyak yang dari wilayah Kudus dan sekitarnya. Karena itu mereka ingin membuka usaha di sini, karena akses Kudus sangat strategis,” katanya.

Ketua Pansus II Aris Suliyono memahami usulan eksekutif, agar Kudus tetap menjadi kabupaten pro investasi. Raperda ini, lanjut dia, memang digulirkan dengan semangat melindungi pedagang kecil dan pasar tradisional dari serbuan minimarket.

“Khusus minimarket, kami siapkan aturan pembatasan seperti kuota satu unit untuk wilayah tiga desa, jarak dari pasar tradisional sekitar 500 meter, dan jam operasional mulai jam 10.00. Aturan ini masih kami godok dalam pembahasan di tingkat Pansus,” ujarnya.

Editor : Akrom Hazami

Mau Jadi 1 di Antara 10 Ribu Orang?

Siti Merie  merqi194@yahoo.com

Siti Merie
merqi194@yahoo.com

SATU hari, sebuah foto mampir di akun WhatsApp saya. Seorang anak kecil, perempuan, memegang buku dan melihatnya, sementara di depannya deretan buku lain ada di rak-rak yang tingginya jelas melebihi gadis kecil cantik yang sedang memegang buku tersebut.

Iseng-iseng saya upload foto tersebut dengan status yang menjelaskan bahwa ketika saya nantinya memiliki anak, maka saya akan ajak anak saya ke toko buku setiap bulannya. Di sana mereka boleh memilih buku yang diinginkan, untuk dibaca kemudian. Karena saya ingin menjadikan toko buku sebagai tempat ”bermain” yang akan sangat menyenangkan bagi mereka. Meski kadang tidak akan ramah di kantong, namun semua bisa diperjuangkan.

Namun, ada syarat bagi anak-anak saya sebelum mereka bisa sampai ke toko buku. Yakni menghabiskan seluruh koleksi buku saya, yang menumpuk di mana-mana. Bahkan berserakan di mana-mana. Ada yang masih plastikan juga malah. Meski kadang sudah dibagi-bagi, tapi karena hasrat membeli lebih banyak dari membaca, maka yang terjadi adalah penumpukan ”harta karun” yang semakin lama semakin berjibun jumlahnya.

Nah, kalau anak-anak saya sudah menghabiskan seluruh bacaan koleksi milik saya, barulah mereka boleh ke toko buku. Meski ini juga strategi untuk menjaga agar kantong tetap rapi dan aman. Sehingga mereka akan lama sekali untuk pergi ke toko bukunya. Dan kantong orang tuanya akan aman sementara.

Dan kemudian, ada satu komentar yang masuk ke status saya itu. Komentarnya datang dari rekan saya yang bekerja di Perpustakaan Daerah Kabupaten Jepara. Dia bilang, kenapa anak-anak tidak diajak juga ke perpustakaan. Biar mereka juga mengenal perpustakaan dan mencintainya. Bahwa perpustakaan juga bisa menjadi harta karun yang luar biasa, termasuk tempat bermain yang menyenangkan sesuai konsep saya tadi.

Saat mengetahui saran itu, saya langsung mengatakan setuju sekali. Bahkan, saya tegaskan bahwa anak-anak saya baru bisa ke toko buku, ketika mereka sudah menghabiskan bacaan koleksi buku saya, ditambah koleksi perpustakaan yang ada. Jadilah, mereka akan sangat lama sekali untuk bisa datang ke toko buku. Mungkin jika rencana ini diteruskan, seumur hidup mereka akan datang ke perpustakaan, dan membaca di sana. Tanpa sempat ke toko buku. Sambil senyam senyum sendiri, saya berpikir ini hanya strategi orang tuanya supaya kantong aman sejahtera. Kata orang Jepara, ndakik sitik gak popo, ndak papa.

Namun lebih dari itu, ada tujuan mulia bagaimana menumbuhkan minat baca anak-anak kita semua, untuk terus tumbuh dalam diri mereka. Budaya membaca buku, begitu terpinggirkan saat ini. Karena yang banyak dibuka adalah aplikasi-aplikasi media sosial yang marak muncul belakangan ini. Gambar visul sudah begitu mendominasi anak-anak itu, menggusur keinginan untuk membuka lembar demi lembar karya penulis yang ada.

Mungkin banyak yang akan bilang bahwa sekarang lebih enak kalau membaca lewat buku elektronik atau e-book. Tinggal buka gadget, kemudian pilih, download, dan seterusnya tinggal tangan aktif scroll ke atas dan bawah. Baik gagdet yang layarnya lebar sekali, ataupun smartphone yang memang banyak dimiliki. Inilah yang membuat buku menjadi sesuatu yang kurang diperhatikan. Meski sangat menyenangkan jika bisa membuka lembar demi lembar buku dan membaca deretan tulisan yang kadang berwarna-warni isinya itu.

Kenyataan bahwa membaca buku menjadi sesuatu yang sekarang terpinggirkan, bisa dilihat dari studi ”Most Littered Nation In the World” yang dilakukan Central Connecticut State Univesity pada Maret 2016 lalu. Indonesia dinyatakan menduduki peringkat ke-60, dari 61 negara di dunia soal minat membaca. Indonesia persis berada di bawah Thailand yang berada di urutan 59, dan di atas Bostwana yang berada di urutan terakhir, yakni 61.

Bahkan, dari berbagai penelitian yang ada, hanya ada satu di antara 10 ribu orang di Indonesia yang memiliki minat baca di negara ini. Bayangkan saja betapa mengenaskannya kalau sudah seperti itu. Masak dari 10 ribu orang di Indonesia, hanya ada satu yang kemudian memiliki minat baca. Atau jangan-jangan yang satu orang itu pun, akan larut dan ikut dengan mereka yang 10 ribu itu. Alias ikut-ikutan malas membaca.

Tapi rupanya masih ada secercah harapan bahwa anak-anak Indonesia itu suka membaca, bahkan sangat suka ke perpustakaan. Contohnya adalah anak-anak di Madrasah Aliyah (MA) Sunniyyah Selo, Kabupaten Grobogan. Dari berita yang dimuat MuriaNewsCom, anak-anak di sekolah itu bahkan menciptakan bacaannya sendiri. Bukankah itu keren sekali.

Mereka mengarang cerita pendek (cerpen) secara berkelompok, untuk kemudian dijadikan bacaan di perpustakaan sekolah tersebut. Karena kegiatan ini sudah berlangsung sejak 2005 lalu, maka cerpen-cerpen yang ada tentu saja sudah banyak sekali jumlahnya. Sesuatu yang luar biasa. Bagaimana anak-anak di sekolah ini, sudah memberikan ”warisan” secara turun temurun kepada adik-adik kelasnya. Demikian juga mereka yang masuk ke sekolah ini. Ini adalah sebuah manfaat yang hanya akan bisa dinikmati melalui rasa atau hati. Bukan saat ini, tetapi nanti.

Namun, salut teramat sangat saya sampaikan kepada guru-guru di MA Sunniyyah Selo, Kabupaten Grobogan. Mereka mampu menumbuhkan ”passion” atau hasrat yang luar biasa bagi anak-anak ini, untuk terus berkarya. Sehingga anak-anak ini bisa termotivasi menciptakan cerpen-cerpen yang saya yakin indah dan bagus, meski saya belum sempat membacanya. Jika tidak ada peran guru dalam kegiatan ini, saya yakin anak-anak itu tidak akan mengenal bagaimana menulis itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Di dalam tulisan, semua bisa tercurahkan. Itu sebabnya, guru-guru di sekolah ini, patut diacungi jempol. Karena menumbuhkan hasrat untuk menulis, yang akan diikuti dengan membaca, tentu saja bukan pekerjaan yang mudah. Perlu perjuangan yang ekstra, pengawalan yang terus menerus, sampai akhirnya semua akan menjadi biasa. Sebagaimana kata pepatah ”ala bisa karena biasa”.

Ada begitu banyak ilmu di dalam sebuah buku. Karena itu, ”belajar membaca bagaikan menyalakan api, setiap suku kata yang di eja akan menjadi percik yang menerangi (Victor Hugo). Selamat membaca. Jangan lupa, bacakan sebuah cerita untuk anak-anak dan orang-orang yang Anda sayangi. (*)

Sanksi Berat Menanti PNS yang Tak Netral di Pilkada

ILUSTRASI

ILUSTRASI

MuriaNewsCom, Kudus – Tahun 2017 tepatnya pada Februari  mendatang pemerintah akan menggelar Pemilihan Kepala Daerah baik pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara serentak.

Untuk itu masyarakat diharapkan ikut berpartisipasi dan berperan aktif agar gelaran pesta demokrasi tersebut berjalan lancar, sukses dan berlangsung secara kondusif. Terlebih  bagi kalangan birokrasi dalam hal ini Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) / Aparatur Sipil Negara ( ASN ).

Sebagai PNS / ASN  hendaknya menjadi panutan atau tauladan bagi warga masyarakat lainnya dengan mendatangi Tempat Pemungutan Suara / TPS untuk menyalurkan hak suaranya dalam pilkada mendatang.Kendati demikian PNS harus tetap menjaga netralitasnya dengan tidak ikut berkampanye dan terlibat pengerahan massa untuk mendukung salah satu calon.

Sebab jika terbukti ada PNS yang tidak netral dalam pilkada, sanksi atau hukuman disiplin berat sudah menanti mereka.

Memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 11 Oktober Nomor 273/2772/SJ disebutkan bahwa sanksi disiplin berat bagi PNS yang tidak netral diantaranya penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama Tiga tahun hingga pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS.

Berkaitan dengan hal itu Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus Noor Yasin mengimbau PNS di jajarannya yang daerahnya melaksanakan Pilkada pada 2017 mendatang agar mematuhi aturan tersebut.

Dijelaskannya bahwa pada pasal 70 Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, diatur ketentuan ditegaskan ahwa dalam kampanye pasangan calon dilarang melibatkan Aparatur Sipil Negara.

Keterlibatan itu antara lain kampanye mendukung salah satu calon, menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye serta keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye dan atau mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan  calon yang menjadi peserta pemilu selama dan sesudah  masa kampanye.

“ Disebut kampanye yakni meliputi ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat, “ jelasnya.

Mengenai mekanisme atau tatacara penjatuhan hukuman disiplin bagi aparatur pemerintah, PNS / ASN tersebut berpedoman pada peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Editor : Akrom Hazami

Kasus Kampanye Hitam Pilkada Jepara Dihentikan

Gelar perkara tim Sentra Gakkumdu yang terdiri dari Panwas, Polres dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Jepara. (ISTIMEWA)

Gelar perkara tim Sentra Gakkumdu yang terdiri dari Panwas, Polres dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Jepara. (ISTIMEWA)

MuriaNewsCom, Jepara – Penanganan kasus dugaan kampanye hitam dan bagi-bagi uang dengan terlapor Imronah Hanani dan calon bupati (cabup) Ahmad Marzuqi tak bisa dilanjutkan ke proses penyidikan. Alasannya, kasus yang bermula dari laporan Noorkhan ini dinyatakan tak cukup bukti. Unsur-unsur dugaan pelanggaran pidana pemilu juga tak terpenuhi. 

Kesimpulan ini muncul setelah dilakukan gelar perkara tim Sentra Gakkumdu yang terdiri dari Panwas, Polres dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Jepara. Dari Panwas hadir tiga komisioner yakni Arifin, Taskuri, dan Muhammad Oliz. Sedang dari pihak kepolisian hadir Ipda R Aries Sulistyono, Aiptu Sutrisno, Bripka Alex Wijayanto dan Bripka Arief Gunawan. Dari pihak kejaksaan hadir Kasi Tindak Pidana Umum Frengky Silaban serta Kasi Perdata dan TUN Kejari Jepara Sigit Kristyanto. 

Sebelum gelar perkara, Sentra Gakkumdu melakukan klarifikasi kepada pihak terkait. Baik pihak pelapor, terlapor, hingga Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL) Desa Krapyak Kecamatan Tahunan Miftahul Khoiri.

Proses klarifikasi dimulai secara maraton sejak pukul 09.00 – 15.00 WIB.  “Setelah mendengarkan keterangan berbagai pihak maupun melihat atau mendengar bukti yang diajukan pelapor, Gakkumdu menyatakan laporan ini tak bisa ditindak lanjuti, ” kata Ketua Panwas Jepara, Arifin mewakili Sentra Gakkumdu, Selasa (6/12/2016). 

Dugaan kampanye hitam dan bagi-bagi uang itu terjadi saat pertemuan di rumah Imronah Hanani pada Jumat (25/11) lalu. Kegiatan yang diikuti puluhan orang itu dihadiri juga oleh Ahmad Marzuqi. Pihak pelapor menyerahkan beberapa bukti terkait laporanya. Yakni rekaman suara selama 27 menit, 1 foto kegiatan dan selembar uang pecahan Rp 100.000,-.

Dari enam pihak yang hendak diklarifikasi, lima di antaranya hadir. Yakni Noorkhan dan Kamal (pihak pelapor). Lalu Imronah Hanani dan Ahmad Marzuqi (pihak terlapor) maupun PPL Desa Krapyak.

Hanya, saksi kunci yang melihat, mendengar dan hadir langsung di lokasi yakni Sri Handayani yang merupakan pengurus Ranting Fatayat Jobokuto tak hadir saat klarifikasi. 

Di sisi lain, saat bukti rekaman diputar ternyata suaranya juga tidak jelas. Praktis, materi yang disampaikan oleh sumber suara juga tidak bisa didengar. 

Dan hal itu juga diakui oleh pihak pelapor. Sedangkan bukti foto, tidak terlihat aktivitas bagi-bagi uang dalam foto tersebut. Foto itu hanya terlihat punggung seorang lelaki dalam posisi berdiri dan di sekelilingnya ada sejumlah perempuan. Sedangkan soal uang, pelapor juga tidak bisa membuktikan jika uang itu berasal dari pihak terlapor dan digunakan untuk mempengaruhi pilihan seseorang. 

“Rekaman itu saya dapat dari aktivitas telepon saya dengan Handayani. Tapi memang sekitar 90%, suara rekaman tidak bisa didengar. Dan sisanya tak jelas,” ujar Kamal. 

Sementara itu, Imronah Hanani menyangkal adanya kampanye hitam dan bagi-bagi uang saat kegiatan yang digelar di rumahnya. Menurutnya kegiatan itu murni pengajian dalam rangka tasyakuran haji dirinya. 

“Saat itu ada pengeras suaranya, jadi bisa didengar oleh banyak orang jika memang ada black campaign. Saya juga tidak kenal dan merasa tidak mengundang Handayani,” tandasnya.

Editor : Akrom Hazami

Awas, Ini Bukan soal Telolet Biasa

Siti Merie merqi194@yahoo.com

Siti Merie merqi194@yahoo.com

SORE hari di kawasan Ngabul, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, bukan lagi menjadi sore yang biasa. Saya bilang, ini adalah ”piknik” baru bagi mereka-mereka yang menginginkan suasana sore yang berbeda.

Yang paling menyenangkan dari sore itu adalah anak-anak yang riuh rendah di pinggir jalan, membawa tulisan, serta berteriak-teriak lantang saat bus-bus malam lewat di depan mereka. Tulisannya biasanya begini ”telolet, om, telolet”. Sambil dibentangkan ke bus yang sedang melaju ke arah mereka. Dan kalau sang sopir sadar, maka mereka akan membunyikan klakson busnya, dan sambutan atau teriakan meriah akan terdengar. Barangkali teriakan gembira itu bisa melebihi saat Tim Nasional (Timnas) Sepak Bola Indonesia menjadi juara.

Meski sebenarnya fenomena telolet, yakni meminta sopir bus membunyikan klaksonnya, bukanlah fenomena baru, namun kehadiran anak-anak yang begitu antusias itu, bisa menjadi hiburan tersendiri. Rasanya tidak terjadi di dunia ini, anak-anak yang rela beramai-ramai berdiri di pinggir jalan, hanya untuk mendengarkan klakson bus. Bahkan bisa membuat macet jalanan di sana. Karena sore hari, bus-bus asal Jepara dengan tujuan mayoritas Jakarta itu, harus rela ”diintimidasi” ratusan anak-anak itu, untuk membunyikan klaksonnya.

Bahkan, saya pikir apa yang dilakukan anak-anak, malah sekarang ditambah orang dewasa ikut-ikutan menanti di pinggir jalan untuk hal yang sama, bisa menimbulkan ”teror” psikologis tersendiri bagi sopir bus. Bayangkan saja, yang diminta adalah suara klaksonnya. Lah, kalau kebetulan suaranya itu bagus, tidak ada persoalan. Sopir bus juga akan gembira melihat cerianya wajah anak-anak itu ketika sudah bisa mendengar suara klakson. Persoalannya, kalau kebetulan suara klakson busnya tidak begitu ”indah”, maka bisa saja sopir bus menerima teriakan ”huuu” dari pendengar setianya itu. Lah, apa tidak ”teror” itu namanya. Bukan saja sopir, tapi nama bus yang terpampang di bodi, juga akan jadi ingatan tersendiri. Apalagi kalau sopir busnya lewat begitu saja tanpa membunyikan klakson, teriakan anak-anak yang kecewa itu bahkan lebih kencang lagi.

Saya tidak pernah paham, apa yang membuat anak-anak itu begitu gembira kalau sudah mendengar klakson bus. Rasa apa yang kemudian dialami anak-anak itu, saat sopir membunyikan klaksonnya dan membuat mereka berteriak. Tapi, bagi orang-orang dewasa seperti saya, melihat anak-anak yang antuasis berdiri di pinggir jalan beramai-ramai itu, juga menimbulkan perasaan yang gembira dan menyenangkan. Maaf kalau saya katakan, justru hiburannya adalah anak-anak itu sendiri. Bukan klakson busnya. Begitu menyegarkan melihat anak-anak itu tertawa riang, hanya dengan klakson bus. Kalau dulu mungkin keriangan anak-anak adalah saat bisa mengalahkan lawannya pada permainan gundu, atau sodamanda, atau petak umpet. Namun sekarang, soal sepele seperti suara klakson saja, bisa membuat anak-anak itu riang gembira.

Jika dulu, fenomena telolet itu sendiri memang marak di sepanjang jalur pantura barat. Pelakunya para anak baru gede (ABG), yang lantas mencegat bus-bus yang lewat, sambil merekam (memvideokan) bus itu, untuk kemudian diunggah di Youtube. Bahkan, mereka rela mengejar bus-bus tersebut untuk bisa mendapatkan gambar dan suara telolet yang bagus, guna unggahan nantinya di Youtube.

Layaknya fenomena, pasang surut selalu ada. Namun kini, fenomena baru itu muncul di Jepara, dengan ”pelakunya” adalah anak-anak. Meski juga sudah bergeser di mana orang-orang dewasa, ikut-ikutan turut serta. Sudah banyak unggahan di media sosial, bagaimana riuh rendahnya anak-anak itu saat menyegat bus dan meminta ”telolet, om”.

Hadir juga dari Kabupaten Jepara, berita yang berkaitan dengan anak-anak. Kemarin, beredar secara viral sekelompok anak-anak yang memeragakan adegan salat, namun dalam posisi yang antimainstream. Bayangkan saja, imam salat itu, yang kemudian juga membuka bajunya, berdiri di atas dua motor yang disandingkan. Lantas di belakangnya, empat orang lainnya seolah-olah bergaya sebagai makmum. Foto ini diberi caption atau keterangan ”wis gaul durung, gan”. Atau dalam Bahasa Indonesia ”sudah gaul belum, gan”.

Jelas saja foto tersebut mengundang kecaman dari netizen. Hampir semuanya menghujat aksi tersebut. Disebut bahwa aksi itu melecehkan salat. Sesuatu yang tidak pantas dilakukan, apalagi oleh mereka yang masih anak-anak. Belum kelar masalah itu, muncul juga sebuah foto yang memperlihatkan seorang anak perempuan baru gede, memakai sarung, dengan kedua tangan bersedekap, dengan dua orang anak laki-laki di belakangnya, melakukan adegan yang sama. Seolah-olah, foto itu memperlihatkan orang salat, dengan imam seorang perempuan, dengan dua laki-laki sebagai makmum. Dan lagi-lagi, kecaman didapatkan di media sosial (medsos).

Saya yakin seyakin-yakinnya, anak-anak itu tidak bermaksud untuk melecehakan salat, yang bagi seorang muslim, dilaksanakan lima kali dalam sehari. Mereka hanya anak baru gede, yang ingin pamer sesuatu yang berbeda saja. Atau kalau disebut supaya bisa bergaya dan dikomeni banyak orang. Karena sebagaimana sifat sebuah medsos, semakin banyak yang suka, semakin banyak yang komen, akan membuat semakin terkenal pemilik akun medsos. Inilah yang terjadi pada anak-anak ini. Mereka memilih melakukan sesuatu, yang dipandang tidak pernah dilakukan orang lain, tanpa berpikir apa yang akan terjadi. Yang sayangnya, mereka memilih gaya pada sebuah hal yang kemudian disakralkan. Mereka salah pilih gaya.

Kejadian-kejadian itu, ibarat sebuah telolet yang harus diperhatikan orang tua. Fenomena itu menjadikan telolet atau alarm, bagi siapa saja yang memiliki anak-anak di era media sosial begitu merajai dan menggila, dalam menentukan opini atau pendapat seseorang. Orang tua harusnya tersadar karena bunyi telolet itu sudah sedemikian kencang. Pasalnya, apa yang dilakukan anak-anak di media sosial, seolah sudah tidak terkontrol. Pemegang kendali seluruhnya, adalah jari dari anak-anak tersebut, yang dibekali peralatan canggih bernama telepon seluler (ponsel).

Telolet itu akan semakin berbunyi kencang, manakala kejadian yang menimpa anak-anak itu bahkan menjurus ke arah yang sudah tidak bisa ditolerir lagi. Contohnya saja adalah terlibat dalam tindakan kriminal. Banyak kasus di mana kejahatan seksual saat ini juga dilakukan anak-anak. Baik korban maupun pelakunya. Mereka ini seolah sah-sah saja berkenalan satu sama lain, saling suka, kemudian terjerumus kepada perbuatan asusila. Di mana ujung-ujungnya juga kerap berupa tindakan kriminal.

Anak-anak itu, pasti belum tahu apa itu pasal, apa itu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ataupun penjara sekalian. Bahwa segala bentuk kehidupan kita di negeri ini, terjerat pada aturan atau undang-undang yang harus ditaati. Tapi sekali lagi, pengetahuan mereka akan aturan itu, mungkin tidak diketahui sama sekali.

Contoh nyatanya adalah saat anak-anak yang dituduh menistakan salat tadi, didatangi polisi satu persatu ke rumahnya, dan dibawa untuk dimintai keterangan. Aksi gaya imam di atas motor yang dengan gagah dilakukan sebelumnya, berganti dengan aksi menundukkan kepala dan menangis, karena takut saat mengetahui bahwa aksi itu melanggar undang-undang. Ketika dibacakan soal aturan, mereka sama sekali tidak paham. Yang ada di pikiran, saat upload gaya itu, mereka sudah gaul. Gengsi terpenuhi, dan bisa menjadi terkenal. Atau bahkan bangga bilang bahwa ini adalah akun medsos mereka sendiri, jadi orang lain tidak usah ikut-ikutan. Sesuatu yang jamak kita dengar pada jaman sekarang ini.

Apa yang terjadi ini, semua dikembalikan ke rumah masing-masing. Bagaimana hubungan orang tua dan anak dibangun, akan sangat menentukan bagaimana pola berperilaku orang tua dengan anaknya. Rumah adalah tempat belajar pertama akan semua hal. Dan orang tua, adalah orang tua yang harus bertindak sebagaimana mestinya orang tua. Bagaimana mendidik anak-anak, adalah sebuah kewajiban bagi orang tua yang harus dipenuhi sejak awal. Karena anak-anakmu, adalah cerminan bagaimana dirimu sebagai orang tua.

Wahai bapak dan ibu, sudah kau pelukkah anakmu hari ini? (*)

Ini yang Dilakukan Bupati Kudus di Hadapan BPK

Bupati Kudus Musthofa berfoto bersama Perwakilan BPK RI Jateng Hery Subowo, dan Ketua DPRD Kudus Masan. (ISTIMEWA)

Bupati Kudus Musthofa berfoto bersama Perwakilan BPK RI Jateng Hery Subowo, dan Ketua DPRD Kudus Masan. (ISTIMEWA)

MuriaNewsCom, Kudus – Anggaran pemerintah harus selalu dioptimalkan untuk kepentingan masyarakat. Untuk itu dari proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, serta evaluasi harus berprinsip pada aturan yang ada serta memiliki manfeaat untuk rakyat.

Itulah yang disampaikan Bupati Kudus Musthofa saat acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Kinerja dan Tujuan Tertentu Semester II Tahun 2016. Acara ini dihadiri oleh 11 kepala daerah dan ketua DPRD, serta diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK RI Jateng Hery Subowo di kantornya, Semarang, Senin (5/12/2016).

Musthofa  mengatakan bahwa semua kepala daerah tentu ingin melayani masyarakat sebaik-baiknya. Namun semuanya belum tentu bisa memuaskan masyarakat secara luas. Karena pasti ada kekurangsempurnaan. “Namun dengan dukungan DPRD kami terus berupaya berbuat yang terbaik untuk masyarakat,” kata bupati yang siang itu menerima LHP atas efektivitas pelayanan administrasi kependudukan.

Dikatakannya, bahwa inovasi pelayanan kependudukan sudah dilakukannya sejak tahun 2009 lalu. Yaitu dengan pelayanan KTP di desa. Namun kini telah berubah sesuai dengan regulasi dari pusat dalam pelayanan KTP elektronik. “Kami hanya ingin masyarakat dipermudah dalam mendapatkan layanan. Maka kami terus berinovasi,” imbuhnya.

Konsep cybercity yang digagasnya diyakini akan mempermudah kontrol dalam berbagai hal. Karena itu merupakan jembatan komunikasi secara online antara warga dan pemerintah secara mudah. Termasuk kinerja jajaran birokrasinya pun akan terkontrol oleh sistem. Karena dengan TPP tertinggi di Jateng tahun depan, kinerja aparatur terus digenjot.

Yang muara akhir untuk pelayanan masyarakat. “Kami menerapkan ukuran kinerja dengan prinsip 4T,” jelas bupati yang juga sebagai Ketua Harian ISEI Cabang Semarang ini.

Adapun 4T yang dimaksud adalah pengelolaan keuangan daerah yang memenuhi prinsip-prinsip yang baik serta tidak bermasalah dengan hukum yang berlaku. Yaitu tepat aturan, tertib administrasi, tepat sasaran, dan tepat manfaat.

Sementara itu, Hery mengatakan masih ada kekurangsempurnaan dalam pengelolaan keuangan dan layanan di berbagai daerah. Pihaknya terus melakukan berbagai upaya untuk memperbaikinya. Dirinya sangat mendukung layanan dan transaksi secara online untuk menghindari pungli dan penyalahgunaan lainnya.

Editor : Akrom Hazami

Ada yang Gratis Ternyata di Alun-alun dari Telkom

Kawasan Alun-alun Simpang Tujuh Kudus menjadi salah satu lokasi yang dipilih PT Telkom Kudus untuk memasang fasilitas internet secara gratis, sejak beberapa waktu lalu. (MuriaNewsCom/Merie)

Kawasan Alun-alun Simpang Tujuh Kudus menjadi salah satu lokasi yang dipilih PT Telkom Kudus untuk memasang fasilitas internet secara gratis, sejak beberapa waktu lalu. (MuriaNewsCom/Merie)

MuriaNewsCom, Kudus – Tahukah Anda kalau sejak beberapa hari lalu, ada yang gratis di Alun-alun Kudus. Dan pastinya akan membuat hari-hari Anda menyenangkan.

Yang gratis itu adalah berseluncur di dunia maya. Ya, sejak beberapa hari lalu, PT Telkom Kudus menyediakan fasilitas akses internet secara gratis, di Alun-alun Kudus.

Jadi, kalau kamu sedang berada di alun-alun dan mengaktifkan wifi, pasti di sana ada menu dari PT Telkom Kudus. Tinggal buka homepage saja, sudah tersedia username dan password untuk bisa menggunakan fasilitas gratis ini.

”Fasilitas berseluncur gratis ini, memang kami sediakan khusus di Alun-alun Kudus sejak beberapa waktu lalu. Sehingga akan memudahkan siapa saja yang berkebutuhan akan internet,” terang Manajer Consumer Service PT Telkom Kudus Mungkas Setyadi.

Mungkas mengatakan, kebutuhan internet sekarang ini, rasanya sudah menjadi kebutuhan yang utama bagi masyarakat. Tiada hari bagi warga, untuk tidak berseluncur, untuk mencari tahu informasi tentang apa saja.

”Yang pastinya setiap orang sekarang ini sudah memiliki media sosial sendiri-sendiri, sebagai ruang untuk berekspresi. Sehingga setiap harinya, mereka terus menerus berhubungan dengan internet,” tuturnya.

Sehingga untuk memenuhi kebutuhan itu, Mungkas menjelaskan jika pihaknya merasa sangat perlu untuk memasang layanan gratis di alun-alun. Apalagi, alun-alun adalah pusat kegiatan masyarakat yang datang dari berbagai wilayah yang ada di sini.

Akses internet yang mudah ini, menurut Mungkas, bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat. Kerja sama yang baik dengan Pemkab Kudus, memungkinkan semua itu bisa terwujud.

”Kami berharap, bukan hanya Pemkab Kudus yang menjalin kerja sama penyediaan sarana umum gratis seperti ini. Namun pemkab-pemkab lain di wilayah Karesidenan Pati ini, juga bisa melakukannya. Karena semua ini juga untuk kepentingan warganya,” terangnya.

Namun Mungkas mengingatkan supaya warga bisa bijaksana dalam menggunakan fasilitas internet. Artinya mereka tetap bisa memakai fasilitas itu dengan baik. ”Kami harap warga yang memakainya, bisa menggunakan internet secara sehat. Sehingga fasilitas ini akan benar-benar bermanfaat,” imbaunya.

Editor: Merie

Tidak Perlu Tim Saber, Ini Cara Bupati Kudus Cegah Pungli 

Bupati Kudus H Musthofa berbicara mengenai upaya pemberantasan pungutan liar (pungli) yang dilakukannya, sebagai upaya membentuk pemerintahan yang bersih. (ISTIMEWA)

Bupati Kudus H Musthofa berbicara mengenai upaya pemberantasan pungutan liar (pungli) yang dilakukannya, sebagai upaya membentuk pemerintahan yang bersih. (ISTIMEWA)

MuriaNewsCom, Kudus – Banyak lembaga atau pemerintahan yang sekarang ini membentuk tim sapu bersih (saber) pungutan liar (pungli). Ini dilakukan supaya bisa mencegah pungutan liar saat aparatur negara melayani masyarakat.

Namun Bupati Kudus H Musthofa rupanya memiliki cara lain untuk bisa memberantas pungli di pemerintahannya. Cara ini disebutnya lebih efektif dibandingkan membentuk tim saber.

Menurutnya, upaya memberantas pungli harus dimulai dari pemimpin itu sendiri. Seorang pemimpin, menurut bupati, harus bisa Ngayomi, Ngayemi, dan Ngayani. ”Yaitu memberi rasa aman, rasa nyaman, serta memberi kesejahteraan bagi yang dipimpinnya,” tuturnya.

Pungli sendiri memang sangat marak dibahas akhir-akhir ini. Masing-masing pemerintahan atau lembaga berusaha agar pelayanan masyarakat yang dilaksanakannya, bisa baik tanpa ada pungli dari aparatnya.

Bupati mengatakan, dengan memberikan edukasi pada jajarannya, menjadikan modal penting bagi minimalisasi dan bahkan pemberantasan pungli. Untuk itu, dibuktikannya dengan peningkatan kesejahteraan pegawai di Kudus dengan TPP tertinggi di Jawa Tengah.

TPP ini, menurut bupati, salah satu upaya dari pihaknya, untuk bisa memberantas pungli. ”Tetapi lebih penting niat dan adanya komunikasi serta kebersamaan dari semua pihak untuk memberantas pungli,” kata bupati yang juga ketua harian Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Semarang ini.

Pembina Forum UMKM Jawa Tengah ini menegaskan, bahwa dirinya dan jajarannya sudah menerapkan transparansi publik. Baik secara online memanfaatkan informasi teknologi (IT), maupun dengan bertatap muka langsung dengan masyarakat.

”Di Kudus, telah kami adakan tilik desa secara bergilir. Itu merupakan ajang sebagai sarana bupati lapor rakyat. Termasuk soal anggaran dan bagaimana impelementasinya,” jelasnya.

Dikatakannya, keterbukaan yang dilakukannya ini, sebagai salah satu solusi pemberantasan pungli. Selain pembenahan sistem dan adanya monitoring untuk terus dievaluasi.

”Konsep cybercity sebagai implementasi pelayanan secara online terus kami kembangkan. Setidaknya di Kudus sudah menerapkan aplikasi Menara untuk jembatan komunikasi, informasi, dan penyampaian keluhan warga. Serta Sipintar sebagai penghubung siswa, orang tua, dan guru/sekolah,” imbuhnya.

Editor: Merie

Bupati Kudus: ASN Harus Buktikan Bukan Pegawai yang Lemot

Bupati Kudus H Musthofa bersama anak-anak yang memberinya kenang-kenangan berupa sketsa diri, dalam peringatan HUT Korpri, di pendapa kabupaten, Selasa (29/11/2016). (ISTIMEWA)

Bupati Kudus H Musthofa bersama anak-anak yang memberinya kenang-kenangan berupa sketsa diri, dalam peringatan HUT Korpri, di pendapa kabupaten, Selasa (29/11/2016). (ISTIMEWA)

MuriaNewsCom, Kudus – Bupati Kudus H. Musthofa menjadi inspektur upacara peringatan HUT Korpri ke-45, di halaman pendapa kabupaten, Selasa (29/11). Upacara tersebut juga sebagai peringatan HUT PGRI ke-71 dan Hari Kesehatan Nasional ke-52.

Upacara yang dihadiri forkopinda, pejabat, pegawai, organisasi profesi, pelajar, serta unsur masyarakat lain, diharapkan bukan hanya seremoni penggugur kewajiban saja.

”Saya sebagai pembina Korpri Kabupaten Kudus, meminta kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN), untuk mampu berkompetisi dalam kebaikan dan kualitas,” tegasnya.

Lebih penting lagi bupati mengingatkan akan peran dan fungsi ASN sebagai pelayan masyarakat. Untuk itu, profesionalisme menjadi kata kunci dalam pengabdian tersebut.

Menurut bupati, dengan peningkatan profesionalisme itulah, modal penting melayani untuk mewujudkan masyarakat yang semakin sejahtera. ”Kalau selama ini PNS dibilang lemot, saya minta untuk membuktikan, bahwa PNS mampu bekerja dengan profesional dan mampu memberikan yang terbaik,” tuturnya.

Sebagai wujud komitmennya pada para PNS, bupati telah menganggarkan TPP tertinggi se-Jawa Tengah. Namun demikian, raihan tersebut harus diimbangi dengan kualitas pelayanan. Masyarakat juga bisa memberikan penilaian kinerja melalui aplikasi Menjaga Amanah Rakyat (Menara) dalam kerangka Kudus sebagai cybercity.

Menyinggung tentang layanan pendidikan, bupati yang kini menempuh pendidikan S3 Doktoral Ilmu Sosial Undip ini, telah menggratiskan pendidikan di Kudus. Anggaran senilai Rp 29 miliar untuk warga Kudus mulai SD hingga SMA/SMK negeri, juga telah dikucurkan.

Termasuk layanan kesehatan juga terus ditingkatkan. Gagasan dan ide cerdas terus ditelorkan untul masyarakat. Seperti layanan rawat inap puskesmas dan pembebasan biaya di kelas III RSUD dr Loekmono Hadi adalah buktinya.

”Semua jajaran kesehatan saya minta layani masyarakat dengan baik. Jangan dipersulit. Baik itu di rumah sakit negeri atau swasta, semua sama,” pesannya.

Di akhir amanat, bupati yang juga ketua harian Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Semarang ini, ingin menggerakkan semua komponen masyarakat. ”Karena Kudus bisa semakin maju dan sejahtera bukan hanya di tangan seorang bupati saja, melainkan butuh kebersamaan seluruh masyarakat,” terangnya.

Acara diakhiri dengan penyerahan Satyalancana Karyasatya bagi para PNS atas pengabdian yang telah diberikan. Selain itu ditampilkan tari kolosal Bhinneka Tunggal Ika Indonesia Satu yang diperagakan oleh 300 siswa SD, SMP, dan SMK.

Editor: Merie