Hartini Hadiri Halal Bihalal Bersama Relawan dan Keluarga Besar Partai Gerindra Kudus

Hartini, Bakal Calon Bupati Kudus menghadiri halal bihalal keluarga besar Partai Gerindra Kudus dan relawan, Minggu (9/7/2017). (Istimewa)

MuriaNewsCom,Kudus – Salah satu Bakal Calon Bupati Kudus Sri Hartini terus melakukan konsolidasi internal, Minggu (9/7/2017) di Rumah Aspirasi Jepang Mejobo. Kali ini bentuk konsolidasi dikemas dalam kegiatan Halal Bihalal.

Dalam sambutannya, Sri Hartini mengatakan, kegiatan tersebut sebagai salah satu bentuk silaturrahmi antara dirinya, relawan dan keluarga besar Partai Gerindra.  

“ini kan masih bulan Syawal, jadi kami mengadakan halal bihalal  untuk memperkuat tali silaturahim antara keluarga besar Partai Gerindra dengan sahabat-sahabat saya, supaya saling mengenal. Karena tak kenal maka tak sayang,” ujarnya.

Menurut panitia penyelenggara, Luwis Junaiti,  kegiatan ini dihadiri ribuan orang dari seluruh pengurus Partai Gerindra sampai tingkat ranting  dan relawan Sri Hartini yang sudah terbentuk sampai tingkat desa.

Acara halal bihalal ini juga diisi dengan pengajian dan hiburan, yang diakhiri dengan ramah tamah.  Mereka juga kompak meminta dan mendukung Sri Hartini untuk menjadi Bupati Kudus.

Editor : Kholistiono

Mental Kita Masih Suka Tak Tertib

Ali Muntoha
muntohafadhil@gmail.com

KETIKA ada seseorang yang diindikasi melakukan tindak pidana korupsi, semua orang lantang berteriak-teriak mengecam dan langsung melabeli sebagai pendosa. Namun ketika kita sendiri atau orang-orang terdekat kita melakukan korupsi, kita akan langsung bungkam, bahkan menganggapnya bukan sebagai sebuah kejahatan.

Apalagi sering kali kita tak menyadari tindakan sehari-hari kita juga masuk dalam kategori korupsi. Kita cenderung mengabaikannya, karena menganggap hal itu sebagai sebuah remeh temeh. Terlambat datang kerja, mengabaikan aturan, dan kecenderungan untuk tidak tertib. Diakui atau tidak, sikap tak mau tertib ini merupakan awal dari tindakan korup.

Setiap orang mempunyai potensi yang cukup besar untuk melakukan tindakan korup. Bahkan jika orang itu sangat alim pun, jika dihadapkan dalam kondisi tertentu maka jiwa untuk korupnya akan muncul.

Penelitian yang dilakukan tim dari University of Amsterdam dalam laporan berjudul “The Road to Bribery and Corruption: Slippery Slope or Steep Cliff?”, menyuguhkan fakta bahwa jika diberi kesempatan, orang-orang akan secara mendadak terdorong untuk bertindak korup. Contohnya, menyuap petugas supaya urusan lebih mudah, menyogok polisi agar tidak ditilang atau lainnya.

Dan inilah yang terjadi di Indonesia pada saat ini. Selasa (25/4/2017) sore kemarin, petugas gabungan Satlantas Polres Kudus dan Dinas Perhubungan melakukan razia untuk menertibkan pengendara bandel yang melintas di Ringroad Utara Kudus. Dari sini kelihatan jika jiwa tak tertib masyarakat masih besar.

Puluhan kendaraan terutama sepeda motor langsung putar arah, ketika melihat di depan mereka ada polisi. Padahal saat itu jam pulang kerja, alhasil kendaraan yang berhgenti mendadak ini nyaris menimbulkan kecelakaan. Ketidaktertiban mereka ini membuat mereka ketakutan dengan razia polisi.

Jika ada yang gak sempat putar arah, dan keburu dihentikan polisi, sementara surat-surat mereka tidak lengkap, atau tak memakai helm. Seribu jurus akan digunakan, minta keringanan hingga mencoba menyogok polisi, persis seperti hasil penelitian para pakar tadi.

Padahal jika sejak awal kita sudah memulai bersikap tertib, maka tidak akan muncul rasa ketakutan-ketakutan seperti itu. Selama perjalanan juga tak akan dihantui rasa takut akan dikejar polisi, dan nyaman dengan mengikuti seluruh aturan-aturan lalu lintas.

Itu contoh hal sepele yang berujung pada sikap korup manusia. Sikap korup ini pada setiap orang takarannya berbeda, tergantung bagaimana pengendalian seseorang untuk menekan sikap tersebut. Sikap korup ini juga layaknya narkoba, sekali melakukannya dan merasa aman, maka rasa ketagihan akan muncul.

Semakin sering melakukanya, maka akan semakin besar rasa ”ketergantungannya”. Hukuman pun tak akan bisa langsung serta merta menghentikan sikap korup ini, sama seperti narkoba. Oleh karenanya, sebelum semakin menjadi, kita harus bisa membentengi diri menekan potensi untuk bertindak korup, dengan memulai bersikap tertib untuk semua hal. (*)

Hoax Penculikan yang Begitu Menyakitkan

Ali Muntoha
muntohafadhil@gmail.com

ENTAH bagaimana awalnya, isu tentang penculikan anak menyebar hingga menjadi viral di media sosial. Entah awalnya hanya keisengan, atau memang ada tujuan tertentu, yang pasti isu ini sangat merugikan dan begitu menyakitkan.

Orang-orang jadi semakin mudah ”baper” hanya karena melihat seorang gelandangan tengah berkeliaran, atau melihat pengemis yang tengah duduk-duduk di emperan pos kampling. Polisi juga tak kalah bapernya, sibuk mencari-cari sambil bertanya-tanya, ”Katanya banyak kasus penculikan, kok tidak ada laporan yang masuk ke kita ya?”.

Tak terkecuali para orang tua, yang kini semakin super protektif dengan anak-anaknya. Bocah-bocah yang seharusnya bebas bermain, bercanda dengan teman sepermainan, kini ditakut-takuti menjadi sasaran penculikan. Mereka dijejali rasa takut dengan ancaman organ dalam mereka nantinya akan dibedah dan dijual ke orang tak bertanggungjawab.

Sungguh sangat kasihan, bocah-bocah ini seharusnya tak perlu tahu mengenai masalah-masalah mengerikan seperti ini. Apalagi isu-isu itu juga hingga kini belum terbukti kebenarannya. Pihak kepolisian sudah berkali-kali menyampaikan penjelasan bahwa kabar penculikan itu bohong.

Meski demikian, orang-orang sudah terlanjur termakan dengan isu penculikan itu. Yang begitu menyakitkan, akibat isu yang tak jelas juntrungnya ini orang-orang miskin yang menggantungkan hidup dari sisa-sisa orang, yang akhirnya kena dampaknya. Orang Jawa bilang, keno awu anget.

Mereka yang tak tahu apa-apa menjadi bulan-bulanan massa, dihajar, dikeroyok hingga babak belur. Tak hanya satu atau dua kasus, hampir di semua daerah terjadi kasus main hakim sendiri, gara-gara melihat pengemis atau gelandangan yang mondar-mandir. Mereka kelewat curiga, dan terlalu terpengaruh dengan isu penculikan itu, menjadikan orang tak bersalah jadi sasaran amarah.

Orang-orang yang keburu ”parno” menjadi buta mata dan buta hati, tak peduli itu benar atau salah, pokoknya ketemu pengemis mencurigakan langsung saja digebuki. Seperti yang terjadi di Kabupaten Pati beberapa waktu lalu, gara-gara seorang pengemis membawa uang satu juta rupiah yang ditaruh di dalam dunak, langsung saja dicurigai sebagai penculik dan bagian organisasi penjualan organ manusia. Orang Pati menyebutnya sebagai pelaku ”peletan”.

Nyatanya, setelah ditangkap dan diamankan di polres, tak terbukti sedikitpun jika orang itu adalah pelaku ”peletan”.  Ini semua karena masyarakat kita masih begitu mudah ”dihasut”. Isu-isu yang menyebar di media sosial dengan gampangnya mereka percayai tanpa melakukan kroscek terlebih dahulu.

Padahal jika mau sedikit membaca dan mencari informasi pembanding, orang tak akan mudah tertipu dengan isu penjualan organ dengan modus menculik anak ini. Apalagi untuk melakukan transplantasi organ dalam itu juga tak semudah yang dibayangkan.

Wakil Ketua Tim Transplantasi Ginjal RSCM, dr Maruhum Bonar H Marbun, Sp.PD-KGH, bahkan menyebut proses cangkok organ akan sangat sulit dilakukan jika organ donornya berasal dari korban penculikan. Karena menurut dia, sebelum dilakukan pencangkokan harus diteliti dulu kecocokan antara pendonor dan penerima.

Menurutnya, terdapat kesulitan melakukan pencangkokan organ dari orang asing. Tingkat kesesuaian lebih tinggi jika donasi berasal dari orang yang masih punya hubungan keluarga. Sehingga risiko ditolak oleh tubuh penerima lebih kecil.

Apalagi di Indonesia proses transplantasi organ prosesnya sangat njlimet, dan yang paling penting usia pendonor harus lebih dari 18 tahun. Nah kalau yang diculik itu anak-anak, kemungkinan besar organnya belum bisa dipakai.

Memang kewaspadaan itu penting, namun jika terlalu “parno” justru akan merugikan. Isu-isu seperti ini sebenarnya tidak kali ini saja muncul. Dulu zaman media sosial belum ada, juga kerap muncul isu-isu penculikan anak seperti ini.

Seperti yang dialami penulis di era 80-an akhir, juga sering ditakut-takuti dengan isu penculikan anak oleh penjual ”arumanis” (kembang gula) keliling.

Saat itu banyak beredar kabar jika para penculik menggunakan modus jualan arumanis untuk mencari mangsa anak-anak. Setelah diculik, organ bahkan kepalanya akan diambil untuk tumbal.

Alhasil ketika ada penjual arumanis lewat, anak-anak kecil langsung berlari ketakutan. Padahal mungkin saja awalnya, orang yang menyebarkan kabar ini hanya sekadar iseng menakuti anaknya agar tak terus merengek minta jajan arumanis.

Di zaman informasi yang tak bisa dikendalikan dengan adanya media sosial ini, masyarakat seharusnya lebih cerdas. Jangan mudah terhasut kabar yang belum tentu benarnya. Dan yang paling penting saring dulu kabar yang Anda terima sebelum di-sharing (bagikan). (*)

UNBK, Memaksakan Diri Hanya untuk Gengsi

Ali Muntoha
muntohafadhil@gmail.com

UJIAN Nasional (UN) memang kini bukanlah sebuah momok yang begitu menakutkan seperti tahun-tahun sebelumnya. UN bukan lagi menjadi satu-satunya penentu kelulusan bagi siswa, ini yang membuat siswa bisa bernafas lega. Di tataran pusat pun masih mencuat perdebatan perlu tidaknya digelar UN ini, hingga kemudian muncul wacana untuk melakukan moratorium.

Bahasan yang lagi hangat saat ini tak lagi hanya sebatas perlu tidaknya UN, tapi sistem yang digunakan dalam ujian yang berbasis komputer (Ujian Nasional Berbasis Komputer /UNBK). Banyak sekolah yang berlomba-lomba untuk menggelar ujian dengan sistem computer based ini, tanpa mengukur kemampuannya.

Penyebabnya karena satu, yakni gengsi dan harga diri sekolah. Sekolah merasa akan terlihat sangat mentereng jika bisa menggelar UNBK. Namun sayang, kadang obsesi ini tak dibarengi dengan kemampuan yang memadai. Ujung-ujungnya siswa yang akan menjadi korban.

Beberapa sekolah akan menjadikan siswanya sebagai ”sapi perahan” menarik iuran sebanyak-banyaknya untuk menyiapkan berbagai macam peralatan untuk menggelar UNBK (biasanya sekolah swasta). Karena syarat sekolah untuk menggelar UNBK adalah setidaknya memiliki fasilitas perangkat komputer minimal 1/3 + 10 dari jumlah siswa yang ikut UNBK.

Hanya demi gengsi, sekolah akan menggunakan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Padahal biaya yang diperlukan juga tidak sedikit, belum lagi masalah jaringan dan koneksi internet. Tentunya orang tua siswa yang akan ketiban sampur untuk membayar iuran-iuran guna melengkapi infrastruktur penunjang UNBK itu.

Kenapa? karena hingga saat ini pemerintah belum mengalokasikan anggaran apapun untuk penyiapan sarana dan prasarana menggelar UNBK di sekolah-sekolah. Baik pemerintah provinsi ataupun pemerintah daerah, hingga pusat pun belum menyediakan anggaran untuk ini. Sekolah-sekolah akhirnya memanfaatkan dana BOS yang tak seberapa itu untuk membeli perangkat komputer. Sisanya orang tua siswa yang harus menanggung.

Sekolah-sekolah yang tak tega memeras wali muridnya, namun tetap ingin menggelar UNBK, juga ada. Sekolah seperti ini akan memboyong siswa-siswanya untuk nebeng ujian di sekolah lain yang punya peralatan komplit untuk menggelar UNBK.

Karena sesuai aturan jika sekolah memang tidak memiliki perangkat komputer sesuai yang dipersyaratkan, sekolah diperbolehkan menginduk ke sekolah terdekat. Kembali lagi, siswanya yang jadi korban. Secara psikologis, siswa akan lebih nyaman mengikuti ujian di sekolahnya sendiri ketimbang harus nebeng di sekolah lain. Belum lagi masalah jarak dengan sekolah yang ditebengi itu tak jarang lebih jauh dari rumahnya.

Ini terlihat di Kabupaten Rembang. Ada puluhan sekolah yang ngotot tetap menggelar UNBK meskipun infrastrukturnya tak memadai. Akhirnya sekolah-sekolah itu harus menginduk ke sekolah lain. Catatan Dinas Pendidikan Rembang di tingkat SMP/MTs ada 23 sekolah yang menitipkan siswa-siswinya untuk mengikuti UNBK di sekolah lain.

Hal ini cukup disayangkan. Jika sekolah memang belum mampu untuk menggelar UNBK seharusnya tak perlu ngotot, apalagi sampai nebeng ke sekolah lain. Toh masih ada sistem UN yang berbasih kertas dan pensil yang masih bisa digunakan.

Seruan-seruan seperti ini sudah sangat sering dilontarkan berbagai pihak. Namun kenyataan di lapangan masih banyak sekolah yang ngotot karena demi gengsi.

Fakta seperti ini harusnya menjadi pelajaran, terutama bagi pemerintah. Jika memang mensyaratkan digelar UNBK, pemerintah juga harus berusaha untuk membantu memenuhi infrastruktur di sekolah-sekolah. Jangan hanya mengeluarkan kebijakan tanpa ada solusi.

Bagaimanapun juga meski UN tak lagi menjadi faktor utama penentu kelulusan, pada kenyataannya nilai UN tetap menjadi hal yang utama untuk menempuh pendidikan selanjutnya. Sehingga kebijakan mengenai UN ini harus didesain dengan lebih membumi tanpa harus memberatkan. (*)

Ditilang Harusnya Malu, Jangan Misuh

Ali Muntoha
muntohafadhil@gmail.com

MULAI hari ini Rabu 1 Maret 2017 polisi di seluruh Indonesia menggelar operasi simpatik. Seperti sebelum-sebelumnya operasi ini digelar karena masyarakat pengguna jalan sangat rendah tingkat kesadarannya dalam menaati aturan lalu lintas. Padahal dari awal menyepelekan aturan ini yang menjadi pemicu terjadinya kecelakaan.

Yang lebih parahnya lagi polisi yang melakukan penindakan terhadap pelanggaran ini sering menjadi bulan-bulan, olok-olok dan dibully habis-habisan. Sosok polisi lalu lintas juga sering menjadi bahan cemoohan, yang dianggap mata duitan. Memang ini terjadi lantaran sikap oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan kewenangannya untuk memeras pengendara lalu lintas yang melanggar.

Namun setelah gencar-gencarnya operasi pemberantasan pungutan liar (pungli) digalakkan, ulah oknum-oknum tersebut kin pun mulai berkurang. Peluang mereka untuk memeras pengendara bersalah pun semakin sedikit. Petugas kini semakin tegas, dan tak mau damai.

Namun di balik sikap tegas polisi ini, justru juga memantik kebencian dari pelanggar. Lagi-lagi mereka menuding polisi mencari-cari alasan untuk mendapatkan uang. Saat ditilang mereka kemudian “misuh” (mengumpat) dan memaki-maki. Kemudian disebarluaskan di media sosial.

Seharusnya pengendara lalu lintas itu malu. Mereka ditilang itu karena melanggar, seharusnya malu karena masih melakukan pelanggaran, bukannya misuh. Malu jika menerobos lampu lalu lintas, malu jika melanggar rambu-rambu, dan malu jika tak memiliki SIM apalagi mengendarai sepeda motor yang tak dilengkapi STNK.

Jika setiap orang mengedepankan rasa malu ini, tentunya tingkat pelanggaran akan sangat bisa ditekan dengan drastis. Namun sayangnya rasa malu ini hanya dimiliki segelintir orang saja. Yang ada justru mereka-mereka ini sangat masa bodoh dengan aturan-aturan itu.

Yang paling sepele dan sangat vital sebenarnya yakni helm. Banyak pengendara motor yang ogah-ogahan mengenakan helm. Banyak sekali alasanya. Jika sikap masa bodoh terhadap aturan ini terus dipelihara, bukannya angka kecelakaan bisa ditekan, tapi justru akan semakin bertambah.

Kita lihat saja, di semua daerah angka kecelakaan tiap tahun selalu dan selalu meningkat. Dari sekian banyak kecelakaan, sepeda motor yang paling banyak menjadi korban. Kondisi ini seharusnya menjadi cambuk untuk meningkatkan kesadaran berlalu lintas dan menerapkan prinsip-prinsip safety riding.

Jika rasa malu dan kesadaran untuk tertib berlalu lintas ini bisa meningkat, maka polisi-polisi juga tak bakal melakukan penilangan. Tugas mereka juga akan menjadi sangat ringan, sehingga pelayanan kepada masyarakat akan semakin ditingkatkan.

Jadi sudah tidak saatnya lagi kita misuh, marah dan nggrundel jika kena tilang. Sudah sepatutnya kita malu, karena kita melakukan pelanggaran. Selain itu, Pak Polisi juga mohon jangan mencari-cari kesalahan dan hentikan memalak pengendara, sehingga nama baik intitusi kepolisian akan sangat harum. (*)

Dengan Mudahnya Remaja Membunuh, Salah Siapa?

Ali Muntoha
muntohafadhil@gmail.com

PUBLIK  di Kudus dibuat terperanjat dengan kasus penemuan mayat yang sudah membusuk di ladang tebu di Desa Jurang, Kecamatan Gebog, Kudus, beberapa waktu lalu. Kasus ini sudah terungkap, dan ternyata mayat itu merupakan korban pembunuhan.

Dari hasil penyelidikan yang dilakukan polisi diketahui jika pemuda bernama Yusrul Hana itu dibunuh dengan cara keji. Korban dikeroyok, dibantai dan dibacok oleh beberapa orang. Bukan penemuan mayatnya yang membuat orang-orang mengernyitkan dahi, melainkan orang yang membunuh pemuda ini.

Polisi yang melakukan pendalaman kasus ini menemukan pelakunya merupakan lima orang anak-anak baru gede (ABG) yang masih bau kencur. Dan ini yang membuat orang jadi berpikir sangat keras, yakni motif yang melatarbelakangi para bocah bau kencur ini membunuh orang yang lebih tua dari mereka.

Motifnya adalah asmara. Salah satu pelaku yang umurnya baru 17 tahun cemburu dan merasa tak terima pacarnya diganggu oleh korban. Pelaku kemudian mengajak empat kawannya yang juga berusia belasan tahun untuk menghajar korban secara membabi buta. Mungkin awalnya kawanan bocah ini hanya ingin memberi pelajaran pada korban, namun pelajaran yang diberikan kebablasan, dan mereka terlalu kalap hingga akhirnya korban dibantai hingga kehilangan nyawa.

Kenekatan bocah-bocah bau kencur ini sampai bisa membunuh orang memang membuat orang terhenyak. Di masa umur mereka yang seharusnya digunakan untuk menggali ilmu, justru disalahgunakan, sehingga mereka harus menjalani kehidupan di sel tahanan penjara.

Kenekatan bocah-bocah ini tak lepas dari pergaulan mereka, dan dampak dari perkembangan teknologi informasi. Bocah-bocah pada masa sekarang, sudah sejak kecil dicekoki dengan berbagai macam informasi yang tak terkontrol.

Televisi menjadi sumber utama, dan belakangan media sosial yang ikut memberi andil sangat kuat terhadap perkembangan watak generasi muda.

Kisah percintaan anak-anak belia yang semakin salah kaprah ini juga dampak dari dua media tersebut. Sinetron, film, dan dan media sosial sering mempertontonkan cerita-cerita percintaan, yang kemudian diadaptasi secara mentah-mentah oleh bocah-bocah kita. Mereka semakin berani mengumbar kemesraan di muka umum, padahal umur mereka tak habis jika dihitung dengan seluruh jari yang ada di tubuh manusia.

Bahkan yang sangat miris, di kalangan anak muda saat ini muncul stigma jika “jomblo” itu sebuah kutukan yang harus dihindari. Sehingga mereka berlomba-lomba mencari pacar, kekasih, dan ujungnya juga berbuat hal-hal yang tak senonoh, maksiat dan segalanya.

Di sekolah-sekolah juga muncul geng-geng, yang mengikuti perkembangan saat ini, istilah mereka “kekinian”. Ini juga mengadaptasi dari massifnya gempuran budaya pop yang disajikan sinetron-sinetron, seperti sinetron “Anak Jalanan”.

Semakin liarnya pergaulan anak muda ini yang menjadikan mereka tak segan-segan melakukan tindakan di luar nalar, bahkan tindakan keji seperti membunuh. Terlebih tidak sedikit dari bocah-bocah ini yang mulai ketagihan dengan minuman keras, sehingga membutakan akal sehat.

Fenomena seperti ini bukan terjadi belakangan ini saja, tapi sudah sangat menahun. Dan kejadian seperti ini juga bukan kali ini saja terjadi. Bahkan intensitasnya bukan menurun, justru semakin banyak setiap tahunnya.

Tak ada yang bisa disalahkan memang, karena jika dirunut banyak faktor yang menyebabkan kenakalan remaja semakin menjadi seperti ini. Yang harus dilakukan saat ini dan terus ke depan, yakni dengan semakin meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak kita.

Yang terpenting yakni dari sisi keluarga dan sekolah. Orang tua harus semakin peka dengan perkembangan emosional anak dan pergaulannya. Pihak sekolah juga harus terus berupaya memberikan pendampingan dan pengawasan terhadap murid-muridnya.

Terlebih waktu anak paling banyak terdapat di sekolah dan di lingkungan pergaulan. Jika melihat kondisi seperti ini, wacana one day school layak untuk dicermati kembali. Kebijakan sekolah sehari penuh itu, dengan melihat kondisi saat ini, setidaknya bisa menjadi salah satu solusi untuk menekan kenakalan remaja.

Waktu anak akan dihabiskan untuk belajar dan mendapat pendampingan oleh guru di sekolah. Sehingga waktu bagi mereka untuk keluyuran dan lainnya akan semakin sedikit. Meski demikian, konsepnya harus dibuat lebih ramah dengan anak, sehingga nantinya tidak ada kejenuhan, dan efek lainnya. (*)

Seorang Anggota KPPS di Jepara Dicopot Karena Terlibat Money Politics

Ilustrasis

MuriaNewsCom,Jepara – Seorang anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Desa Sowan Lor, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara, diberhentikan lantaran ikut terlibat praktik money politics dalam gelaran pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak, Rabu (15/2/2017).

Anggota KPPS yang seharusnya bertugas di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2 Desa Sowan Lor tersebut diketahui bernama Ahmad Baidowi. Dari pengakuannya, ia diajak seseorang untuk membagikan amplop berisi uang kepada warga pada Selasa (14/2/2017) malam, sehari menjelang pemilihan.

“Ada anggota KPPS di Jepara, ikut terlibat membagikan uang kepada warga. Setelah Panwascam, PPK dan kepolisian mengklarifikasi kebenaran keterlibatan anggota KPPS tersebut, selanjutnya meminta anggota KPPS tersebut untuk mengundurkan diri. Yang bersangkutan sudah diberhentikan dari keanggotaan KPPS. Sanksinya sementara seperti itu,” ujar Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Jateng, Teguh Purnomo.

Dari proses pemeriksaan, pihak Panwascam maupun kepolisian tidak menemukan barang bukti keterlibatan anggota tersebut. Satu-satunya bukti keterlibatannya adalah pengakuan dari pelaku.

Ia menambahkan, bagi pemberi maupun penerima uang jika memang terbukti, ancaman pidananya bisa sampai enam tahun kurungan. “Itu memang ancaman pidananya agak keras yaitu maksimal enam tahun kurungan, itu dikenakan bagi pemberi maupun penerima,” pungkasnya.

Editor : Kholistiono

Anomali Suara Kotak Kosong di Pilkada Pati

Ali Muntoha
muntohafadhil@gmail.com

HASIL Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Pati sebenarnya sudah bisa diduga jauh-jauh hari. Calon tunggal yang merupakan petahana sudah diperkirakan akan tetap bertengger meski mendapat rongrongan dari kotak kosong. Namun ada yang perlu dicermati dari hasil Pilkada Pati ini, yakni suara dari kotak kosong.

Dalam coblosan yang digelar Rabu 15 Februari 2017 kemarin, suara dari kotak kosong memang tak bisa dipandang sebelah mata. Hasil penghitungan sementara yang dilakukan KPU perolehan suara kotak kosong mencapai 25 persen. Sebuah angka yang tak bisa dipandang enteng untuk ukuran pilkada.

Dari suara sah sebanyak 674.481, kotak kosong berhasil meraih 171.060 suara atau 25.33 persen (penghitungan data masuk 97.17 persen). Raihan suara kotak kosong ini memang cukup sebanding dengan gerakan yang dilakukan relawan kotak kosong yang begitu massif.

Hanya saja yang membuat banyak orang tercengang adalah sebaran suara kotak kosong. Memang hampir semua kecamatan terdapat suara kotak kosong, namun wilayah Pati selatan yang digadang-gadang akan menjadi lumbung suara kotak kosong justru terjun bebas.

Kampanye kotak kosong selama ini dikait-eratkan dengan kampanya penolakan pabrik semen di wilayah Pegunungan Kendeng. Wilayah Pati selatan yang menjadi daerah terdampak (Tambakromo, Kayen, Sukolilo) disiapkan menjadi wilayah perlawanan paling kuat untuk pasangan calon tunggal Haryanto-Saiful Arifin.

Namun apa mau dikataka, prediksi tak sesuai dengan hasil. Hasil penghitungan suara di Pati bagian selatan suara kotak kosong keok, tak ada satupun kecamatan yang memenangkan kotak kosong. Meskipun ada beberapa desa di mana kotak kosong menang telak.

Perlawanan yang cukup berarti memang terlihat di Kecamatan Tambakromo, di mana suara antara Haryanto-Arifin cukup tipis. Di kecamatan ini, suara kotak kosong tercatat sebanyak 10.160 dari 120 TPS, sementara suara calon tunggal unggul sedikit yakni 15.358. Sementara di kecamatan lain di Pati selatan seperti Sukolilo, Gabus, Kayen, Winong, perolehan suara kotak kosong tak bisa diharapkan.

Justru sumbangan suara untuk kotak kosong dari wilayah Pati bagian utara lebih terlihat dominan dibandingkan wilayah selatan. Daerah-daerah seperti Margoyoso, Tayu, Trangkil dan Wedarijaksa bahkan bisa menyumbang suara kotak kosong yang sangat berarti. Padahal daerah ini tak berkaitan langsung dengan kampanye tolak pabrik semen.

Margoyoso mampu menyumbang 16.340 suara, Tayu 19.664 suara, Wedarijaksa 11.644 suara dan Trangkil 12.317. Dan dari 21 kecamatan di Kabupaten Pati, Kecamatan Pati (kota) lah yang paling banyak memberikan sumbangan suara untuk kotak kosong yakni sebanyak 23.179 suara.

Apakah ini ada kaitanya dengan wilayah asal Wakil Bupati Pati Budiyono yang berada di Pati utara?. Seperti diketahui banyak pihak, hubungan antara Haryanto dan Budiyono sudah sangat buruk, saat keduanya memutuskan untuk saling maju sebagai calon bupati.

Budiyono yang tak mendapatkan kendaraan (partai politik) untuk mengusungnya, belakangan terakhir sangat mesra dengan relawan kotak kosong. Memang sangat mungkin pengaruh Budiyono di wilayah Pati utara yang begitu besar, sehingga mampu menggerakkan warga untuk memilih kotak kosong.

Fakta ini kemudian membuat banyak orang berpikir, apakah kampanye tolak pabrik semen tak begitu efektif untuk menggerakkan suara kotak kosong? Karena nyatanya pemilih di wilayah yang terdampak rencana pembangunan pabrik semen juga tak banyak yang memilih kotak kosong.

Apakah karena sifat pragmatisme warga Pati kidul yang masih begitu kuat hingga mengalahkan idealisme untuk memperjuangkan penolakan pabrik semen? Banyak pihak yang menuding idealisme warga Pati selatan mudah goyah dengan serangan fajar yang dilakukan calon (meski ini harus dibuktikan lebih lanjut).

Anomali suara kotak kosong ini sedikit banyak bisa memberi pelajaran bahwa tidak ada yang pasti dalam kontestasi politik. Lumbung suara bisa saja menjadi bocor, jika memang tak ada upaya untuk merawat dan menjaga suara itu agar tetap aman.

Terlepas dari itu semua, pelaksanaan Pilkada Pati telah berjalan dengan lancar tanpa ada gangguan anarkisme yang berarti. Pesta demokrasi untuk warga Pesantenan ini telah menghasilkan calon pemimpin yang akan membawa nasib Pati lima tahun ke depan. Apapun hasilnya, baiknya semua pihak menghormati.

Selain itu, dengan banyaknya suara kotak kosong dalam Pilkada Pati harus menjadi renungan dan cambuk bagi Haryanto-Arifin untuk merangkul banyak pihak. Karena diakui atau tidak, suara kotak kosong yang begitu banyaknya bisa menjadi indicator tingkat kesukaan warga pada Haryanto-Arifin yang masih cukup rendah.

Setelah ditetapkan KPU nantinya, pasangan ini harus segera melakukan langkah-langkah strategis, tak hanya sekadar langkah untuk pembangunan tapi upaya merangkul semua pihak, agar tercipta kondusivitas di Pati. (*)

Kantor Panwas Pati Digeruduk Massa, Nyaris Terjadi Bentrok

Petugas kepolisian berupaya menenangkan massa yang berada di Kantor Panwas Pati, Selasa (14/2/2017) malam. (Humas Bawaslu Jateng)

MuriaNewsCom,Pati – Panwas Kabupaten Pati sejak akhir masa kampanye sampai dengan Selasa (14/2/2017) malam telah menerima 13 laporan dugaan politik uang. Dugaan tersebut terjadi di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Pati.  Politik uang diduga dilakukan oleh pihak pasangan Haryanto-Arifin yang merupakan pasangan calon tunggal pada Pilkada Pati.

Pimpinan Bawaslu Jateng Teguh Purnomo yang tiba di Kantor Panwas Kabupaten Pati sejak kemarin sore, menyaksikan langsung proses proses penanganan yang dilakukan oleh Panwas Kabupaten Pati. Berdasarkan pengamatan, 3 Anggota Panwas Kabupaten Pati nampak sibuk melakukan pemeriksaan terhadap pelapor dan saksi-saksi peristiwa.

Sementara di areal Gedung Panwas, terlihat massa berjumlah puluhan orang  yang juga mengawasi penanganan yang dilakukan oleh panwas. Menurut info di jajaran Panwas, massa tersebut secara bergantian hadir di Kantor Panwas setiap harinya sejak beberapa hari lalu. Massa tersebut nampak emosional dan sesekali menekan anggota Panwas. 

“Melihat situasi itu, saya menemui dan mendengarkan segala keluhan dan harapan dari massa tersebut. Upaya ini dilakukan untuk meredakan situasi agar tidak berujung pada tindakan-tindakan kekerasan,” ujar Teguh Purnomo.

Malam harinya, massa semakin bertambah.Sementara Anggota Panwas melalui forum Sentra Gakkumdu sedang melakukan pembahasan atas laporan bersama pihak kepolisian dan kejaksaan.

Sekitar pukul 22.30 WIB, tiba-tiba puluhan orang berdatangan memasuki areal Gedung Panwas dan bersitegang dengan massa yang sudah datang sebelumnya. Terdengar teriakan-teriakan dari massa yang baru berdatangan.

Dilihat dari kendaraan yang dibawa oleh massa yang beridentitas salah satu partai politik serta dari teriakan-teriakan, massa yang terakhir ini merupakan pendukung pasangan calon tunggal.

Keributan tersebut berlangsung hampir 1 jam dan berakhir setelah Kapolres Pati Ari Wibowo bersama pasukan tiba di Kantor Panwas dan meminta massa dari kedua belah pihak membubarkan diri dan meninggalkan areal gedung panwas.

Editor : Kholistiono

 

Tenggelamnya Pengusung Jenazah di Sungai Lusi Harus jadi Tamparan Keras Buat Pemerintah

Ali Muntoha
muntohafadhil@gmail.com

SEBUAH ironi muncul dari Kabupaten Grobogan yang selama ini getol menggembar-gemborkan upaya perbaikan infrastruktur dan kesejahteraan rakyatnya. Tenggelamnya seorang warga yang tengah menyeberangkan jenazah dan nenek-nenek yang menyeberang menggunakan ember di Sungai Lusi harus menjadi tamparan keras bagi pemerintah.

Tak hanya Pemkab Grobogan, tapi juga menjadi cubitan keras bagi pemprov dan pemerintahan di atasnya. Sungguh sangat ironi sekali, warga di daerah ini harus mempertaruhkan nyawa hanya untuk menyeberangi Sungai Lusi. Sudah bertahun-tahun kondisi ini terjadi, dan korban pun akhirnya berjatuhan.

Sangat getir ketika melihat warga di daerah ini harus menyeberangkan keranda mayat melewati Sungai Lusi yang begitu dalam dan lebar itu, hanya menggunakan pralon yang dibentuk melingkar, agar bisa menopang keranda agar tetap berada di atas air. Tak ada perahu atau sarana lain. Peziarah yang mengantarkan jenazah pun harus berenang melawan arus sembari menggiring keranda ke seberang sungai.

Sudah bertahun-tahun kondisi ini terjadi di Dusun Ndoro, Desa Tanjungsari, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan. Posisi pemakaman yang berada di seberang Sungai Lusi membuat warga di daerah ini harus menyeberang sungai untuk menguburkan jenazah. Memang sangat ironi di era perkembangan teknologi seperti saat ini masih ada kondisi seperti ini.

Tak ada jembatan yang bisa digunakan warga untuk menyeberang. Ada memang jalan lain, namun jaraknya sangat jauh, dan dinilai tak efektif. Apalagi tiap hari juga banyak warga yang menyeberangi sungai ini dengan cara-cara yang konvensional kalau tak mau dibilang primitif.

Menggunakan ember sebagai pelampung misalnya. Ini juga seperti yang terjadi di Desa Kalanglundo, Kecamatan Ngaringan. Nenek berusia 70 tahun bernama Lasinah tenggelam di Sungai Lusi karena menyeberang sungai menggunakan ember. Kejadian tenggelamnya nenek ini juga pada hari yang sama dengan tenggelamnya pengantar jenazah di Desa Tanjungsari, yakni pada Rabu (8/2/2017).

Kondisi yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun itu memunculkan pertanyaan ke mana selama ini pemerintah? Apa iya pemerintah tidak tahu adanya kondisi seperti ini, apa pemerintah desa tak melaporkannya?

Kini ketika sudah ada korban muncul, pemerintah seharusnya tak boleh lagi abai. Pemerintah harus segera bertindak cepat agar tidak lagi muncul korban-korban baru. Yang dibutuhkan warga di pinggir Sungai Lusi dan sangat mendesak adalah jembatan.

Okelah untuk membangun jembatan tak semudah membalikkan telapak tangan. Pemangku kepentingan pastinya akan beralasan masalah anggaran dan tetek bengek birokrasi lainnya. Namun jika berlarut-larut selalu ada pembiaran, bukan tidak mungkin musibah-musibah orang tenggelam di Grobogan akan semakin besar.

Sembari menunggu pembangunan jembatan, khusus untuk Desa Tanjungsari, ada baiknya pemerintah menyediakan ambulans atau mobil jenazah. Karena selama ini memang ada jalan yang bisa sampai ke pemakaman, namun jarak yang ditempuh sangat jauh membuat warga tetap lebih memilih meyeberangkan jenazah dengan cara primitif tadi.

Pengadaan mobil jenazah tidaklah memberatkan. Namun untuk ke depan keberadaan jembatan laying atau jembatan penyeberangan sangat dibutuhkan warga ini. Pemerintah tak boleh hanya diam dan menganggap enteng masalah ini. Karena nyawa warga dipertaruhkan saat menyeberang sungai.

Mereka terpaksa menyeberang dengan berenang ataupun menggunakan ember sebagai pelampung, karena di seberang sungai itulah tempat warga mengais rezeki. Seperti nenek Lasinah yang tenggelam di Sungai Lusi, setiap hari harus bolak balik menyeberangi sungai menuju sawahnya. Saat ia tenggelam juga baru selesai memupuk tanaman jagung.

Kebiasaan warga menyeberangi sungai dengan cara yang membahayakan ini terpaksa mereka lakukan, karena tak adanya infrastruktur yang memadai. Warga berharap pemerintah segera tanggap dan memerhatikan masalah ini. (*)

Ini Pelanggaran yang Paling Sering Terjadi pada Pilkada Pati

Ilustrasi

Ilustrasi

MuriaNewsCom,Pati – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah mencatat, dari 7 daerah yang menggelar pilkada, terdapat 146 pelanggaran. Dari jumlah itu yang paling banyak berada di Kabupaten Pati, yang tercatat sebanyak 77 kasus.

Menurut Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Jateng Teguh Purnomo,  tingginya jumlah pelanggaran di Pati ini memang cukup menarik. Terlebih di Pilkada Pati hanya terdapat satu pasangan calon, yang nantinya akan melawan kotak kosong.

“Pelanggaran yang paling sering terjadi di Pati yakni pemasangan alat peraga kampanye (APK). Pemasangan dilakukan di tempat-tempat terlarang,” ujarnya, Selasa (7/2/2017).

Hal ini menurut dia, menunjukkan masih rendahnya komitmen pasangan calon dalam melaksanakan kampanye yang bersih. Padahal menurut dia, dalam setiap koordinasi yang dilakukan Bawaslu Jateng dan panswas, pasangan calon selalu memaparkan tentang niat mereka untuk melakukan kampanye sesuai aturan.

“Namun dalam implementasinya tetap saja ada yang keluar dari komitmen itu. Dan itulah yang harus kita ingatkan bersama dan bisa jadi referensi juga bagi pemilih,” ujarnya.

Baca juga : Pelanggaran Pilkada di Pati Paling Tinggi Se-Jateng

Ia mengakui fenomena di Pati memang cukup unik. Karenanya dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2017 ini, Pilkada Pati mendapat perhatian yang cukup lebih dari Bawaslu. Pasalnya dalam pilkada ini, muncul fenomena relawan yang juga turut menyosialisasikan untuk mengajak warga untuk memilih kotak kosong.

Bahkan relawan kosong menjadi satu-satunya yang mengajukan gugatan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). “Soal Pilkada Pati ini memang fenomenal. Selain banyak pelanggaran, hanya di Pati yang mengajukan gugatan ke DKPP, sehingga kita beri perhatian lebih,” pungkasnya.

Editor : Kholistiono

Pelanggaran Pilkada di Pati Paling Tinggi Se-Jateng

Ilustrasi

Ilustrasi

MuriaNewsCom,Pati – Dari tujuh kabupaten/kota di Jateng yang menggelar pilkada serentak tahun 2017 ini, Kabupaten Pati tercatat paling banyak dalam hal pelanggaran pilkada. Padahal, untuk Pilkada 2017 ini, Pilkada Pati hanya diikuti calon tunggal yakni Haryanto-Syaiful Arifin.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah mencatat, dari 7 daerah yang menggelar pilkada, terdapat 146 pelanggaran. Dari jumlah itu yang paling banyak berada di Kabupaten Pati, yang tercatat sebanyak 77 kasus.

“Data itu dikumpulkan per 25 Januari 2017, jadi kemungkinan masih bisa lebih. Jumlah pelanggaran itu berdasar temuan langsung dari panwas ataupun laporan dari masyarakat,” kata Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Jateng Teguh Purnomo, Selasa (7/2/2017).

Ia merinci, selain Kabupaten Pati yang terdapat pelangaran tertinggi, urutan di bawahnya yakni Kabupaten Jepara dengan jumlah pelanggaran 24 kasus. Kemudian Kabupaten Batang dan Banjanegara yang masing-masing 16 pelanggaran, disusul Kabupaten Cilacap 7 pelanggaran, serta Kabupaten Brebes dan Kota Salatiga yang masing-masing 3 pelanggaran.

Editor : Kholistiono

Kebijakan Pelarangan Bus ke Colo Jangan Sampai Blunder

Ali Muntoha muntohafadhil@gmail.com

Ali Muntoha
muntohafadhil@gmail.com

SEBENARNYA wajar jika Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Kudus merencanakan untuk melarang bus masuk sampai ke kawasan wisata religi di Desa Colo, Kecamatan Dawe. Tingkat kerawanan terjadinya kecelakaan dan kemacetan memang sangat besar, karena jalur menuju kawasan tersebut sangat sempit, dan untuk dilakukan pelebaran bukan hal yang mudah.

Hanya saja kebijakan tersebut jika tak diiringi dengan kebijakan-kebijakan turunan maka dikhawatirkan nantinya justru akan menjadi blunder. Alih-alih untuk mengurai pedatan arus lalu lintas menuju kawasan makam Sunan Muria itu, nanti justru berdampak pada anjloknya jumlah kunjungan wisata di kawasan wisata Colo. Padahal ini menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang potensial.

Ada berbagai macam kelemahan kebijakan tersebut jika dipaksa diterapkan dalam tahun ini juga. Pertama, kebijakan tersebut terkesan bersifat dadakan, yang belum diikuti dengan kebijakan turunan yang akan menopang larangan bus naik ke Colo tersebut.

Yakni terminal yang dipilih untuk menjadi titik berhenti bus peziarah yang berada di Terminal Wisata Bakalan Krapyak lokasinya sangat jauh dengan makam Sunan Muria. Selain itu, angkutan feeder atau angkutan penumpang/penunjang untuk menampung peziarah dari Terminal Bakalan Krapyak ke terminal Colo juga belum disiapkan secara serius.

Apakah nantinya hanya akan mengandalkan angkutan kota (angkot) yang mempunyai trayek ke Colo, atau melakukan pengadaan angkutan tersendiri? Berapa pasti jumlah angkutan feeder yang disiapkan, dan berapa lama waktu yang dibutuhkan para wisatawan ini untuk menunggu angkutan?

Kedua masalah kenyamanan wisatawan. Dengan kebijakan seluruh bus wisata yang hendak menuju Colo berhenti di Terminal Bakalan Krapyak, kenyamanan wisatawan akan terganggu. Peziarah atau wisatawan lainnya yang kebanyakan dari luar kota Kudus, akan merasa capai jika harus naik turun dari bus, ke angkot.

Belum lagi peziarah ini juga harus mengeluarkan ongkos tambahan. Karena harus membayar ongkos untuk angkutan menuju Colo. Belum lagi mereka juga harus membayar ongkos ojek dari Terminal Colo menuju makam yang tarifnya aduhai mahalnya. Bisa dibayangkan sendiri berapa kocek yang harus dikeluarkan peziarah dari pusat kota Kudus hingga ke makam Sunan Muria.

Masalah ketiga yakni kebijakan yang tetap akan membuka dua pintu wisatawan. Yakni dari barat (Kudus) dan pintu gerbang di timur (arah Pati). Larangan bus naik ke Colo hanya untuk bus peziarah yang masuk dari gerbang barat, sementara dari gerbang timur tidak ada larangan berarti.

Artinya nanti para agen perjalanan wisata akan lebih memilih mengalihkan busnya melalui jalur Pati. Memang jalur tersebut sebenarnya tidak diperuntukkan untuk kendaraan besar seperti bus, karena jalurnya yang curam dan membahayakan. Sudah cukup banyak bus yang mengalami kecelakaan di jalur tersebut.

Namun hingga saat ini pintu gerbang dari timur itu menjadi jalur primadona rombongan peziarah. Terutama rombongan peziarah Wali Songo dari arah timur (Tuban). Mereka akan memilih jalur yang melintasi Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati. Karena setelah dari Tuban tujuan peziarah biasanya langsung ke Sunan Muria baru turun ke Sunan Kudus dan melanjutkan ke makam Sunan Kali jaga di Demak.

Artinya sedikit banyak rencana pelarangan bus peziarah naik ke Colo ini masih ada celah yang perlu diperbaiki. Instansi terkait harus memikirkan lebih mendalam jika kebijakan ini benar-benar akan diterapkan, sehingga kebijakan yang tujuan awalnya baik itu justru berdampak pada penurunan tingkat kunjungan wisatawan ke Colo.

Mungkin jika kebijakan ini akan diterapkan, pemerintah harus memikirkan untuk membuat terminal yang lebih dekat dengan kawasan Colo. Karena memang diakui terminal Colo kapasitasnya sangat tidak mumpuni, karena hanya mampu menampung 70 bus besar saja.

Wacana ini sebenarnya sangat baik, karena selain untuk mengurai kemacetan, juga ada ekses positif untuk warga Kudus. Yakni penambahan jumlah armada feeder akan membuka lapangan pekerjaan baru. Namun tentu saja ini harus disiapkan secara matang, dengan tidak mengesampingkan kenyamanan wisatawan. (*)

“Telo, Sprit”, Para Pemandu Karaoke Langsung Terbirit-birit

Ali Muntoha muntohafadhil@gmail.com

Ali Muntoha
muntohafadhil@gmail.com

PERMASALAHAN karaoke di wilayah eks-Karesidenan Pati memang sangat pelik. Pertentangan antara pemerintah dengan para pengusaha karaoke seolah tak pernah ada ujungnya. Penolakan dari kelompok masyarakat agamis juga tak kalah besarnya.

Mulai dari Kudus, Pati, Jepara, Rembang, hingga Blora, pemerintah daerahnya menggelorakan perlawanan terhadap usaha karaoke yang dinilai cenderung sebagai tempat maksiat terselubung tersebut. Produk-produk hukum yang membatasi keberadaan tempat karaokepun dikeluarkan, sebagai landasan untuk membersihkan daerahnya dari tempat karaoke.

Keberadaan perempuan pemandu karaoke (PK) yang berdandan seksi seronok, dan beredarnya minuman keras yang menjadi penyebab tudingan tempat karaoke sebagai sarang maksiat. Apalagi memang dalam kenyataannya, tak sedikit para PK cantik itu yang mau memberi layanan plus, selain tugasnya menemani bernyanyi.

Setidaknya dua daerah di wilayah lerang Gunung Muria yang begitu keras melakukan pelarangan terhadap karaoke, yakni Pati dan Jepara. Pati yang sempat mendapat julukan sebagai kota karaoke dengan tegas menutup semua tempat karaoke di Pati. Begitu juga dengan Jepara yang langsung membongkar puluhan tempat karaoke di kawasan Pungkruk hingga rata dengan tanah.

Namun permasalahan tak langsung selesai sampai di situ. Para pengusaha karaoke ini tak mau begitu saja menyerah. Di Pati para pengusaha karaoke mengajukan class action terhadap peraturan daerah (perda) yang mengatur karaoke ini. Beberapa tempat karaoke akhirnya lolos, dan leluasa beroperasi hingga saat ini.

Yang tak berhasil lolos juga tak mau menyerah. Mereka rela kucing-kucingan dengan mengakali aturan, misal dengan menyaru atau mengubah tempat karaoke sebagai hotel/penginapan, tentunya ada fasilitas karaoke di dalamnya. Tak sedikit pula yang terang-terangan “menantang” dengan nekat beroperasi secara terang-terangan, meski ada ancaman disegel oleh petugas. “Disegel yo bukak meneh” kata mereka.

Di Jepara juga tak kalah unik cara yang digunakan para pengusaha karaoke ini. Mereka-mereka yang sedari awal ngotot menolak karaoke “diusir” dari kawasan Pungkruk, tetap nekat menjalankan usaha hiburannya itu. Para PK juga tetap dipekerjakan untuk melayani pelanggan.

Para pengusaha karaoke yang tetap nekat beroperasi ini juga mulai mengatur sistem yang rapi, yang membuat mereka bisa lolos dari razia. Di antaranya dengan membentuk tim “intelijen” yang mengawasi pergerakan Satpol PP. Tim ini bahkan bisa menyusup ke saluran komunikasi Satpol PP, sehingga mereka bisa memantau pergerakan petugas penegak perda tersebut.

Mereka juga punya sandi-sandi khusus. Setidaknya yang diketahui saat ini adalah sandi berupa kata-kata aneh. Misal kata “telo” dan “sprit”. Dari dua kata ini lah Satpol PP selalu pulang dengan tangan kosong ketika menggelar razia di kawasan Pungkruk. Ketika Satpol PP mulai bergerak, tim intelijen itu langsung meyebarkan sandi “telo”, jika Satpol PP bergerak bersama TNI atau polisi sandinya jadi “telo,sprit”. Dan ketika mendengar sandi ini, tempat-tempat karaoke serentak langsung tutup, dan para PK lari terbirit-birit.

Kondisi ini bukan tidak diketahui aparat. Mereka sudah mulai sadar jika saluran komunikasi mereka yang menggunakan frekuensi khusus telah disadap. Namun dari fakta ini Satpol PP Jepara tampaknya perlu melakukan evaluasi lebih jauh lagi. Pasalnya, saluran komunikasi yang begitu penting dan rahasia bisa bocor.

Bisa jadi ada oknum-oknum di internal Satpol PP sendiri yang memang sengaja membocorkan. Karena memang ada kecurigaan jika ada oknum-oknum yang bermani dan menjadi beking dari karaoke ini. Namun kecurigaan-kecurigaan ini memang baru sebatas dugaan, namun Satpol PP setidaknya perlu melakukan investigasi mengapa bisa sampai saluran komunikasi mereka bisa dengan mudah tersadap.

Sesekali Satpol PP tampaknya juga perlu melakukan razia terhadap anggotanya sendiri. Tentu saja razia itu harus dilakukan secara dadakan, siapa tahu akan bisa diketahui jika memang ada anggotanya yang nakal.

Lembaga penegak perda ini harus lebih mengetatkan pengawasan, dan menggunkana model koordinasi yang lebih efektif lagi. Sehingga upaya-upaya untuk melakukan penertiban terhadap tempat karaoke yang benar-benar melanggar bisa efektif. Jangan sampai Satpol PP juga dituding melakukan pembiaran, sehingga nantinya akan berdampak buruk terhadap kepercayaan masyarakat.

Banyak yang berharap upaya pemerintah menutup tempat karaoke tersebut memang benar-benar upaya dari membersihkan dari maksiat. Jangan sampai masalah karaoke ini justru menjadi alat politik atau upaya tebar pesona, di tengah-tengah upaya perebutan kekuasan di daerah. Sehingga pemerintah perlu untuk menunjukkan pada masyarakat tentang keseriusannya menata masalah karaoke ini. (*)

Orang-orang Ini Memang Butuh Diawasi

Ali Muntoha muntohafadhil@gmail.com

Ali Muntoha
muntohafadhil@gmail.com

PADA dasarnya setiap manusia mempunyai jiwa memberontak atau membelot terhadap sebuah aturan. Namun kadarnya berbeda-beda, ada yang bisa ditekan semaksimal mungkin, sehingga tidak kentara. Ada pula yang sangat tidak bisa ditekan, sehingga selalu menyepelekan terhadap aturan-aturan yang ada.

Orang-orang yang seperti ini kadangkala tak memikirkan apakah aturan tersebut berdampak positif terhadap dirinya dan orang lain. Karena mereka menganggap aturan tersebut justru merepotkan, sehingga ketika ada kesempatan mereka tak akan berpikir panjang untuk melanggarnya.

Orang-orang seperti ini biasanya pula, baru akan bisa berlaku tertib ketika ada yang mengawasi. Contoh paling sederhana saja, bahkan hampir dilakukan oleh semuanya saat masih berada di bangku sekolah saat ada ujian. Ketika ada pengawas, kita akan tertib tidak nyontek, namun ketika pengawasnya ke luar ruangan, karena ada kesempatan langsung deh membuka contekan.

Begitu pula dalam berlalu lintas, pengendara mempunyai kecenderungan untuk melanggar. Entah karena merasa ribet dan tak sabar menaati aturan, atau memang karena mereka begitu meremehkan aturan tersebut. Sehingga orang-orang ini baru akan bisa tertib ketika ada polisi yang mengatur dan “memelototi” mereka.

Kita masih ingat, pada era tahun 80 hingga awal-awal 1990an, di beberapa titik jalan ditemui patung-patung polisi. Patung ini biasanya ditempatkan di perempatan jalan, zebra cross dan lainnya. Patung-patung ini (mungkin) sengaja di pasang di tempat-tempat rawan pelanggaran lalu lintas tersebut, sebagai ganti kehadiran polisi yang tidak bisa 24 jam stand by di tempat-tempat itu.

Seiring tahun berlalu patung-patung polisi ini sudah menghilang, dan berganti dengan bentuk lain, yang lebih kekinian. Satu di antaranya yang cukup “lucu” adalah munculnya gambar mobil patroli polisi tiga dimensi di Kudus. Gambar mobil polisi ini berada di Perempatan Krawang, sebelah timur SPBU Hadipolo, Kudus.

Gambar mobil polisi itu jika dilihat dari jauh sangat-sangat mirip dengan mobil polisi sungguhan. Banyak pengendara yang sempat terkecoh, mengira kalau tengah ada polisi yang mengawasi. Apalagi kalau malam hari, gambar mobil polisi itu sangat terlihat jelas seperti mobil sungguhan karena bisa bercahaya ketika terkena pantulan sinar lampu kendaraan.

Gambar itu dipasang oleh Satlantas Polres Kudus dan diberi nama CarPoli-3D. Dan saat awal pemasangan memang cukup sukses membuat keder para pelanggar. Terutama dari arah timur (Pati). Mereka-mereka yang tengah berkendara tanpa helm, atau tak mempunyai SIM dan STNK, sontak saja langsung berhenti dan putar arah. Mereka ketakutan karena mengira itu benar-benar mobil polisi yang tengah menggelar razia.

Namun tak sedikit pula yang penasaran, dan mendekati mobil itu. Tawa orang yang penasaran ini langsung pecah, terbahak-bahak karena mengetahui banyak yang tertipu dengan gambar itu.

Meski demikian, gambar mobil polisi ini sudah cukup efektif membuat keder para pelanggar aturan lalu lintas. Karena tujuan dipasangnya gambar mobil polisi itu sebagai pengganti kehadiran polisi yang tidak bisa 24 jam.

Dari sini masih bisa dilihat kalau ternyata kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas masih setengah-setengah. Mereka akan benar-benar patuh terhadap hukum dan aturan lalu lintas, karena merasa “takut” dengan sanksi dan karena ada polisi yang mengawasi. Belum pada tataran kesadaran murni dari diri sendiri.

Kita lihat hari ini di jalur pantura dari Kudus ke timur hingga Rembang, masih banyak ditemui pelanggaran-pelanggaran lalu lintas. Di Pati, jalur cepat yang seharunya hanya boleh dilewati kendaraan roda empat atau lebih, banyak diterobos oleh pengendara sepeda motor, terutama saat malam hari. Karena apa?, karena tak ada polisi yang mengawasi. Alhasil kecelakaan selalu terjadi di jalur ini.

Di Rembang juga tak ada bedanya. Bahkan keberadaan tiga lampu lalu lintas di kabupaten ini seperti tidak ada fungsinya sama sekali. Meski lampu lalu lintas menyala berwarna merah, banyak pengendara yang tetap nyelonong. Angkutan juga seenaknya sendiri berhenti dan menaik atau menurunkan penumpang.

Tiga lampu bangjo ini kebanyakan berada di wilayah Rembang bagian timur. Bahkan dua di antaranya berada di jalur pantura Rembang. Yakni lampu lalu lintas di Pertigaan Pasar Sarang serta Pertigaan Pandangan, Kragan. Sementara satu lampu lalu lintas yang tidak efektif karena tidak dipatuhi pengendara berada di pertigaan Koramil Pamotan. Lampu-lampu lalu lintas di tiga titik ini sering tidak dianggap keberadaanya.

Traffic light di Pasar Sarang, kerap dilanggar pengendara sepeda motor, sepeda motor roda tiga serta andong. Biasanya mereka melanggar saat melintas dari arah pasar menuju timur atau barat.

Tak pelak, ulah dari sebagian pengendara tersebut justru menimbulkan kemacetan dan potensi kecelakaan. Kondisi itu juga diperparah masih banyaknya angkutan umum, seperti bus mini yang sengaja berhenti lama di pertigaan.

Di pertigaan Koramil Pamotan, pengendara dari arah Lasem dan Sedan juga kerap tidak menggubris adanya lampu merah yang menyala. Pelanggaran didominasi oleh kendaraan roda dua.

Sementara itu, traffic light di pertigaan Pandangan sampai saat ini masih belum difungsikan. Padahal, rambu tersebut sudah sebulan lebih dipasang oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Rembang. Akibatnya, lokasi tersebut masih kerap semerawut oleh lalu-lalang kendaraan dari tiga arah. Para pengendara di tiga titik ini baru bisa tertib jika ada polisi yang hadir, memelototi sambil mengatur arus lalu lintas.

Kondisi seperti ini memang bukan masalah baru, tapi sudah menahun dan belum ada peningkatan berarti. Polisi maupun instansi-intansi lain tak henti-hentinya menggelar sosialisasi, tapi tak berdampak banyak. Padahal dari menyepelekan aturan lalu lintas ini dampak nyatanya sudah sangat terlihat. Setiap tahun angka kecelakaan tak pernah menurun, melainkan terus naik. Korban meninggal di jalanan semakin banyak.

Harapan kita bersama jalanan di Negara ini benar-benar aman, bukan hanya dengan selalu menuntut pemerintah untuk melengkapi berbagai fasilitas pendukung. Tapi juga dengan meningkatkan kesadaran dari individu masing-masing, sehingga tak ada lagi korban berjatuhan di jalan raya. (*)

Jika Terbukti Tidak Netral, Ketua Panwaslu Pati Bisa Dipecat Secara Tidak Hormat

Suasana sidang DKPP dengan teradu Panwas Kabupaten Pati yang berlangsung Ruang Media Center, Bawaslu Jawa Tengah, Kamis (19/1/2017). (Istimewa)

Suasana sidang DKPP dengan teradu Panwas Kabupaten Pati yang berlangsung Ruang Media Center, Bawaslu Jawa Tengah, Kamis (19/1/2017). (Istimewa)

MuriaNewsCom,Pati – Sidang Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) dengan perkara Nomor 8/DKPP-PKE-VI/2016 terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu dengan terlapor Panwaslu Pati digelar di Ruang Media Center, Bawaslu Jawa Tengah, Kamis (19/1/2017).

Ketua Majelis Hakim DKPP Jateng Ida Budiati menjelaskan, hasil dari persidangan selama tiga jam tersebut akan dilaporkan terlebih dahulu di DKPP Pusat. Pihaknya mengklaim pemeriksaan bukti dalam sidang tersebut dianggap cukup. Pihak terlapor maupun pelapor dianjurkan melengkapi bukti-bukti yang diperkarakan.

“Ini soal tuduhan kode etik penyelenggara, fokus itu saja. Hal yang akan dilihat sejauh mana bukti yang akan diajukan bisa membuktikan teradu melanggar kode etik penyelenggara pemilu,” ungkap Ida.

Ida menegaskan, pihak DKPP tidak melakukan tindakan sampai pada aspek materiil soal benar atau salah. Namun, hanya pada perkara terkait fakta dan peristiwa dengan norma hukum. Dijelaskan lebih lanjut, DKPP memiliki wewenang menyoal apakah penyelenggaraan yang dilaksanakan Panwas Pati bisa mewujudkan pilkada yang demokratis atau justru sebaliknya, malah membawa keburukan. “Ini pada lingkup etik, bukan pada materiil. Panwas ini pelayan publik,” tegasnya.

Dalam sidang, terdapat dua saksi yang diajukan pengadu yakni Plt Bupati Pati Budiyono dan anggota Aliansi Kawal Demokrasi Pilkada (AKDP) Pati. 

“Ketika Panwas Pati terbukti melanggar etik, maka dilihat pelanggaran kategori apa. Apakah ringan, sedang, atau berat. Kalau ringan kami beri peringatan, kalau sedang kami peringatkan sangat keras. Kalau sampai tidak netral, bisa diberikan sanksi diberhentikan secara tidak terhormat secara permanen,” ungkapnya.

Dalam sidang, puluhan relawan kotak kosong terlihat memberikan dukungan. Mengenakan pakaian merah bertuliskan “relawan kotak kosong”, mereka turut melantunkan selawat agar petahana yang dinilai sudah banyak melakukan pelanggaran diberikan sanksi. Tak hanya itu, Panwas yang dianggap tidak netral diharapkan mendapatkan sanksi etik.

Editor : Kholistiono

Menanti Hasil Sidang Etik DKPP untuk Panwaslu Pati

Ali Muntoha muntohafadhil@gmail.com

Ali Muntoha
muntohafadhil@gmail.com

LEMBAGA Pengawas Pemilu (Panwaslu) Pati kini tengah menghadapi ujian. Banyak pihak yang meragukan kinerja dan independensi lembaga ini dalam mengawal dan mengawasi proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Pati 2017 yang tengah berlangsung.

Masyarakat yang mulai cerdas dan melek politik tak mau hanya diam saja. Lembaga ini kemudian dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI. Adalah Itkonul Hakim, seorang pemuda desa dari Kajen, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, yang berani membawa masalah ini ke dewan etik tersebut.

Pemuda ini melaporkan Panwaslu Pati karena dinilai telah lalai dalam melakukan pengawasan. Sehingga calon petahana diduga leluasa melakukan pelanggaran, dan terkesan ada pembiaran. Aduan bergulir dan DKPP menerima laporan ini. Prosespun berlanjut, dan ini awal untuk membuka tabir kebenaran dari tuduhan tersebut.

Proses persidangan akan mulai dilakukan Kamis 19 Januari 2017 lusa. Sidang etik dari DKPP ini akan dimulai dengan pemeriksan oleh Tim Pemeriksa Daerah (TPD), yang akan melibatkan pihak-pihak yang sangat berkompeten sebagai pemeriksa. Hasil dari pemeriksaan TPD inilah nantinya yang akan menjadi salah satu pertimbangan DKPP memberi keputusan.

Secara umum keputusan DKPP nanti ada dua jenis, yakni terbukti bersalah atau tidak terbukti. Jika terbukti bersalah, nantinya ada beberapa sanksi yang bisa diterapkan. Tergantung DKPP melihat seberapa besar kesalahan yang dilakukan oleh Panwaslu Pati ini.

Seperti sanksi administratif pada umumnya, sanksi yang bisa diturunkan dari DKPP mulai dari hanya teguran, sanksi ringan, maupun sanksi berat berupa pencopotan. Pencopotan ini pun ada beberapa jenis, karena yang dilaporkan adalah ketua panwaslu, maka sanksinya bisa pencopotan dari jabatan ketua, menjadi anggota biasa. Atau bisa juga pencopotan dari jabatan ketua maupun sebagai anggota, atau dipecat dari panwaslu.

Meski demikian, jika DKPP menyatakan aduan tidak terbukti maka panwaslu akan terlepas dari sanksi. Tak hanya sekadar lepas saja, nama baik ketua panwaslu ataupun lembaganya yang telah dilaporkan pun harus direhabilitasi, karena aduan dan tuduhan yang dilayangkan ke lembaga pengawas ini tidak terbukti.

Saat ini di Pati banyak yang berkomentar jika dampak dari dilaporkannya panwas ke DKPP ini bisa mengarah ke penundaan pelaksanaan Pilkada Pati. Tapi apakah benar seperti itu? Itu mungkin saja terjadi, tapi mungkin tidak bakal mudah. Terlebih saat ini tahapan Pilkada Pati sudah berjalan dan waktu pemilihan sudah sangat dekat, kurang dari satu bulan.

Penundaan bisa saja terjadi jika DKPP menyatakan Panwaslu Pati bersalah, dan kemudian memerintahkan lembaga pengawas untuk mengusut tentang pokok masalah yang menjadi bahan aduan. Yakni tentang dugaan pelanggaran yang dilakukan calon bupati petahana Haryanto, yang melakukan roling atau mutasi jabatan, saat sudah ditetapkan sebagai peserta pilkada.

Sesuai UU Pilkada yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, calon petahana memang dilarang melakukan mutasi PNS jelang pilkada.

Pasal 71 ayat 1 UU itu disebutkan,  pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan kepala desa  dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye.

Pada ayat 2 diatur pula bahwa petahana atau incumbent dilarang melakukan penggantian pejabat 6 bulan sebelum masa jabatannya berakhir. Kemudian pada ayat 3 disebutkan, petahana dilarang menggunakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah untuk kegiatan pemilihan 6 bulan sebelum masa jabatannya berakhir.

Jika DKPP memerintahkan lembaga pengawas untuk melakukan pengusutan terhadap dugaan pelanggaran yang sempat ditolak Panwaslu Pati itu, dan dai hasil pengusutan kemudian dinyatakan pasangan calon tunggal melanggar, maka akan ada ancaman berupa diskualifikasi. Jika sanksi ini dilaksanakan, maka otomatis pelaksanaan pilkada akan ditunda, karena Pilkada Pati hanya diikuti satu pasang calon. Dengan didiskualifikasi calon yang ada itu, maka sudah tidak ada peserta pilkada yang akan berkontestasi.

Namun saya pikir, kemungkinan ini masih cukup jauh. Memang ada sejarah peserta pemilu yang dibatalkan karena tersangkut masalah ini. Tapi semua tergantung bagaimana DKPP nanti memandang masalah ini dan mengambil keputusan. Semoga keputusan dari DKPP adalah keputusan yang baik dan tepat untuk pelaksanaan Pilkada Pati yang bersih, dan mmapu menekan suhu yang semakin memanas jelang pilkada ini. (*)

Ketua Panwaslu Pati Terancam Dicopot, Jika…..

Lampiran surat aduan dari Itkonul Hakim terkait kinerja Panwaslu Pati ke DKPP RI, yang termuat dalam website www.dkpp.go.id. (MuriaNewsCom)

Lampiran surat aduan dari Itkonul Hakim terkait kinerja Panwaslu Pati ke DKPP RI, yang termuat dalam website www.dkpp.go.id. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Pati – Ketua Panwaslu Pati Achwan dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKKP) RI, karena dinilai lalai dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengawas pilkada. Panwas, dinilai membiarkan calon petahana Haryanto (Bupati Pati nonaktif) melakukan rotasi jabatan.

Terkait laporan tersebut, dijadwalkan proses persidangan di DKPP akan dimulai Kamis (19/1/2017) mendatang.Tim pemeriksa daerah (TPD) akan mulai melakukan sidang pemeriksaan, mulai dari pemeriksaan pelapor, saksi, hingga pemeriksaan terhadap Ketua Panwaslu Pati Achwan sebagai terlapor.

Tim pemeriksa daerah ini berjumlah lima orang yang berasal dari berbagai elemen. Yakni Prof Gunarto, Andreas Padiangan dari unsur akademisi, Hakim Junaidi (KPU Jateng), Teguh Purnomo (Bawaslu Jateng), dan Ida Budiarti (KPU RI). Hasil dari pemeriksaan TPD akan menjadi dasar DKPP memberi keputusan.

Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Jateng Teguh Purnomo menyebut, laporan seperti ini merupakan hal yang wajar dalam proses pemilu. Menurutnya, pihaknya akan melakukan pemeriksaan secara menyeluruh mengenai kasus ini.

Baca juga :Panwaslu Pati Klaim Sudah Laksanakan Pengawasan Pilkada Sesuai Aturan

“Sebenarnya laporan seperti ini bukan hal yang luar biasa. Hal wajar dalam setiap proses pemilu. Kami akan melakukan pemeriksaan secara menyeluruh, sebelum nantinya DKPP RI memberikan putusan,” katanya, Senin (16/1/2017).

Ia meyebut, dalam setiap laporan ke DKPP yang ditindaklanjuti akan keluar keputusan. Jika laporan tersebut dinyatakan terbukti, ada beberapa sanksi yang bisa dikenakan DKPP. Mulai dari teguran, sanksi ringan, sanksi berat, dan yang terberat adalah pencopotan dan pemecatan.

Pencopotan ini menurut dia, bisa berupa pencopotan dari posisi ketua panwaslu menjadi anggota biasa. Atau pencopotan dari jabatan ketua dan sebagai anggota panwaslu, atau bisa disebut dengan pemecatan.

“Tapi ada juga keputusan yang berupa rehabilitasi kepada teradu, jika laporan yang masuk ke DKPP tidak terbukti, dan teradu melakukan langkah-langkah sesuai dengan prosedur,” terangnya.

Pihaknya memastikan, apapun nantinya keputusan DKPP pihaknya akan mematuhi. Termasuk jika diperintahkan memberikan sanksi kepada ketua Panwaslu Pati, ataupun memerintahkan untuk mengusut kasus dugaan penyalahgunaan wewenang calon petahana, yang menjadi dasar pengadu melakukan laporan.

Baca juga :Dinilai Lalai Dalam Pengawasan, Panwaslu Pati Dilaporkan ke DKPP

Editor : Kholistiono

Jangan Sampai Pelarangan Truk Melintas di Pantura Rembang jadi Masalah Baru

Ali Muntoha muntohafadhil@gmail.com

Ali Muntoha
muntohafadhil@gmail.com

TINGGINYA angka kecelakaan di jalur pantura Kabupaten Rembang memang selalu jadi masalah. Tiap tahun angkanya cenderung meningkat, dengan dominasi kendaraan roda dua. Banyaknya kendaraan berat yang melintas di jalur itu, juga disebut-sebut menjadi pemicu terjadinya kecelakaan.

Selama tahun 2016 kemarin, hasil evaluasi yang dilakukan Polres Rembang kasus kecelakaan paling banyak terjadi pada pagi hari yakni antara pukul 06.00 WIB hingga 09.00 WIB. Jam tersebut bertepatan dengan jam berangkat sekolah dan masuk kerja. Di Rembang setiap harinya ada sekitar 22.000 unit kendaraan yang melintasi jalur pantura, yang didominasi kendaraan sumbu enam. Dan jam paling sibuk adalah jam masuk sekolah.

Di Rembang banyak sekali sekolah-sekolah yang berada di pinggir jalur pantura Rembang. Sehingga bisa dibayangkan bagaimana padatnya jalur tersebut saat jam masuk sekolah.

Dari sinilah muncul rencana untuk pelarangan truk besar melintas di jalur pantura Rembang pada jam sekolah. Selama satu jam mulai pukul 06.15 WIB hingga 07.15 WIB truk-truk besar tidak boleh melintas di jalur nasional yang sibuk tersebut.

Memang belum ada kepastian kapan kebijakan ini akan diterapkan. Namun sejumlah pihak baik aparat kepolisian maupun Dinas Perhubungan (Dishub) Rembang sudah mulai melakukan sosialisasi mengenai aturan anyar ini.

Kebijakan ini secara langsung memang akan bisa berdampak positif terhadap penurunan angka kecelakaan dan kemacetan di jam rawan jam masuk sekolah. Namun di sisi lain, kebijakan ini juga akan membawa ekses negatif dari berbagai aspek. Dari sisi ekonomi misalnya, dengan dilarangnya kendaraan berat pengangkut barang melintas, maka akan membuat terhentinya pasokan barang selama satu jam. Kerugian dari sisi bisnis dan ekonomi dalam waktu satu jam itu nilainya bisa sangat besar.

Kemudian, dengan digelarnya aturan ini maka mengharuskan seluruh kendaraan berat dari arah timur maupun barat harus berhenti dan memarkirkan kendaraanya. Ini yang jadi masalah baru, wilayah yang akan menjadi tempat parkir sementara truk-truk tersebut yakni pantura Pati (untuk kendaraan dari arah Semarang), dan Tuban bagi kendaraan dari arah Surabaya.

Ketersediaan kantong-kantong parkir di daerah ini yang harus dipikirkan. Apakah sudah ada koordinasi lintas daerah mengenai kebijakan ini? Karena yang akan kenda dampak menjadi tempat parkir yakni dua daerah tersebut. Padahal ketersediaan kantong parkir di Pati saja misalnya, masih sangat minim.

Akibatnya nanti truk-truk besar itu akan parkir di sembarang tempat di pinggir jalan. Di Pati tempat yang akan menjadi lokasi parkir tentunya pinggir jalur pantura Juwana-Batangan. Di sepanjang jalan ini nantinya bakal ada pemandangan baru truk berhenti berjajar.

Alhasil kondisi ini juga akan berdampak pada masalah lalu lintas lagi. Karena truk-truk tersebut akan parkir sembarangan dengan memakan badan jalan. Maka kerawanan terjadinya kecelakaan lalu-lintas menjadi semakin besar. Jika seperti ini, bukannya meyelesaikan masalah tapi hanya memindah masalah. Memindah masalah kecelakaan di Rembang ke daerah-daerah sekitar Rembang saja.

Kondisi ini yang harus dipikirkan secara serius oleh berbagai pihak yang berkompeten. Jangan sampai kebijakan yang berniatyan baik itu justru menjadi blunder karena dampaknya justru yang tidak baik.

Solusi yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan masalah kemacetan dan kecelakaan lalu lintas di jalur pantura Rembang itu yakni mempercepat rencana pembangunan jalur lingkar. Karena rencana ini seolah mandek setelah sejak beberapa tahun digulirkan.

Mandeknya rencana pembangunan ini bukan karena keinginan pemerintah daerah setempat, namun lambatnya proses tahap FS atau uji kelayakan di Balai Pelaksana Jalan Nasional (B2PJN) V Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera).

Padahal jalur lingkar yang rencananya dibangun sepanjang 25,67 kilometer dengan melintasi 3 Kecamatan, yaitu Kaliori, Rembang, dan Lasem tersebut sangat efektif untuk mengendalikan tingginya arus lalu lintas di dalam kota. Kendaraan berat tak akan menjadi gangguan, dan roda ekonomi makro juga tak akan terganggu dengan kebijakan pelarangan operasional, karena truk-truk masih bisa terus beroperasi.

Pemerintah setempat harus terus mendorong pemerintah pusat agar proses uji kelayakan tersebut segera kelar, sehingga proses pembangunan bisa segera dimulai. Memang membutuhkan waktu yang tidak cepat untuk membangun jalur lingkar ini, namun jalan ini akan menjadi solusi jangka panjang atas masalah lalu lintas di Rembang yang selama ini membuat pusing. (*)

Jangan Seret Birokrasi ke Dalam Dendam Politik

Ali Muntoha muntohafadhil@gmail.com

Ali Muntoha
muntohafadhil@gmail.com

TERKATUNG-KATUNGNYA  pelantikan pejabat dan aparatur sipil Negara (ASN) di Kabupaten Pati, langsung membuat orang berpikir ini adalah imbas dari masalah politik menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Pati, yang bakal digelar 15 Februari 2017. Pati menjadi satu-satunya daerah di wilayah eks-Karesidenan Pati yang belum melakukan pelantikan.

Dampaknya pun luas, tak hanya sekadar nasib ratusan pejabat yang terkatung-katung, melainkan ribuan pegawai negeri sipil (PNS) di daerah ini belum menerima gaji dan tunjangan. Dampak yang lebih luas lagi tak ada pejabat struktural yang mempunyai kewenangan, karena sejatinya jabatan mereka sudah selesai pada 31 Desember 2016, dan yang pasti pelayanan kepada masyarakat pasti akan terganggu total.

Memang sesuai surat edaran yang diterbitkan 31 Desember 2016, para pejabat ini diperintahkan untuk tetap menjalankan tugas administrasi dan pelayanan seperti biasa. Namun mereka tak punya kewenangan atau tidak diperbolehkan untuk mengeluarkan kebijakan yang sifatnya strategis.

Semua daerah kini sudah mulai bekerja dengan susunan organisasi dan tata kerja (SOTK) baru yang disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016. Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang berubah nama mulai berlari menyesuaikan pekerjaan baru, sementara SKPD-SKPD yang benar-benar baru, mulai menata diri agar segera siap menjalankan tugas. Hanya di Pati saja yang mandek, karena adanya kisruh ini.

Tentu saja ini sangat disesalkan, apalagi kisruh ini ditengarai kuat sebagai ekses dari masalah politis di Pati yang kian memanas. Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati Budiyono belum mau untuk melakukan pelantikan susunan pejabat struktural, karena ternyata di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah ada daftar nama para pejabat, sebelum Budiyono mengirimkan daftar usulan pejabat yang akan dilantik.

Daftar nama pejabat yang masuk ke Kemendagri sebelum usulan dari Budiyono itu disebut-sebut disusun sebelum Budiyono menjabat sebagai Plt bupati Pati. Artinya, daftar pejabat struktural itu disusun saat Calon Bupati Pati Haryanto masih aktif sebagai bupati, atau sebelum ia cuti untuk mengikuti pilkada.

Dari sini bisa kita lihat terdapat tarik ulur kepentingan antara keduanya. Haryanto mengusulkan nama-nama yang berpihak padanya untuk masuk dalam gerbong, sementara Budiyono juga punya usulan lain. Sehingga Budiyono sebagai pihak yang saat ini mempunyai wewenang untuk melakukan pelantikan, mencoba menunjukkan taringnya, dengan menunda pelantikan, hingga ada penyesuaian daftar pejabat.

Dari sini pula banyak orang yang membaca bahwa kisruh ini dilatarbelakangi oleh sentiment politik. Budiyono diketahui mempunyai obsesi untuk mencalonkan diri sebagai calon bupati pada Pilkada Pati 2017. Hanya saja semua partai politik (parpol) yang mempunyai kursi di DPRD Pati telah dikuasai oleh Haryanto yang maju berpasangan dengan Saiful Arifin (pengusaha).

Hanya Partai Nasdem yang memutuskan tak mengajukan calon dalam pilkada ini. Dari sini banyak yang menilai ada semacam dendam politik yang melatarbelakangi kisruh pelantikan ASN di Pati tersebut.

Apalagi baik Budiyono maupun Partai Nasdem belakangan ini sering disebut-sebut sebagai pihak yang ada di belakang relawan kotak kosong, meskipun Budiyono dengan tegas membantahnya. Keberadaan relawan kotak kosong ini sudah sangat jelas untuk menghentikan atau menggagalkan suksesi Haryanto-Arifin untuk memimpin Pati.

Ribuan PNS di Pati kini tengah galau akibat berlarut-larutnya pelantikan tersebut. Apalagi mereka juga belum gajian, sehingga dikhawatirkan akan berdampak serius pada kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.

Hingga kini belum ada kepastian kapan pelantkan akan dilakukan. Kemendagri sendiri ternyata sudah mengeluarkan ultimatum agar Plt Bupati Pati segera melakukan pelantikan pejabat struktural. Kemendagri memberi waktu hingga Kamis 5 Januari 2015. Jika sampai tanggal ini belum ada pelantikan, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo harus turun tangan.

Kita berharap konflik ini segera berakhir, sehingga pemerintahan di Pati bisa berjalan dengan maksimal. Kita juga berharap jajaran birokrasi tak lagi diseret-seret ke masalah politik pribadi atau golongan, apalagi sejatinya ASN merupakan pelayan rakyat, yang sudah diatur undang-undang untuk netral dan tidak boleh terlibat politik praktis. Kita semua berharap kisruh ini segera rampung. (*)

Munculnya Pak Ogah Harusnya Jadi Tamparan Keras

Ali Muntoha  muntohafadhil@gmail.com

Ali Muntoha
muntohafadhil@gmail.com

ADA dua penyebab yang mendorong masyarakat bawah harus terlibat langsung pada masalah yang seharusnya menjadi bidangnya pemerintah atau aparat hukum. Jengah dan apatis biasanya yang menjadi alsan warga harus ikut turun tangan. Sehingga kadangkala mereka harus berbenturan dengan hukum dan aturan-aturan tertentu.

Kita ambil contoh, masyarakat yang sudah jengah dengan penegakan hukum, mereka akan langsung turun tangan membuat peradilan jalanan. Maka di berbagai daerah kita sering menemukan adanya maling yang babak belur, atau sampai kehilangan nyawa setelah dihajar secara membabi buta oleh warga.

Ribuan hingga jutaan orang turun ke jalan menggelar aksi demonstrasi, atas berbagai masalah. Mereka merasa ada yang harus dikawal ataupun karena ragu penegakan hukum akan dilakukan dengan tegas. Kehadiran masyarakat bawah ini menjadi cambuk atau bahkan sebagai pelecut, untuk menata berbagai masalah pada relnya.

Tak hanya masalah-masalah besar, pada hal-hal yang sepele pun terjadi. Misalnya kehadiran Pak Ogah. Meskipun sepele, hal ini seharusnya menjadi tamparan yang sangat keras, bagi polisi atau pemangku kepentingan lain. Karena ketidakhadiran polisi ini yang menjadikan Pak Ogah-Pak Ogah bermunculan di jalan-jalan.

Bukan hanya sekadar sebagai ajang mencari “cepekan”, tapi kehadiran Pak Ogah ini muncul karena seolah sudah menjadi puncak kekesalan terhadap polisi. Kita lihat pada akhir pekan lalu (Sabtu 17/12/2016) jalur nasional pantura Kudus, tepatnya di Pertigaan Ngembal, Kudus, muncul beberapa Pak Ogah yang mengatur jalan.

Mereka turun ke jalan bukan punya niat untuk mencari recehan, meskipun pada kenyataanya ada beberapa sopir yang memberi “cepekan”. Tapi mereka tergerak turun ke jalan mengatur arus lalu lintas, karena merasa jengah atas kesemrawutan jalan yang terjadi saat itu. Lampu lalu lintas mati, dan sudah berjam-jam tak ada polisi yang datang untuk mengatur.

Jengah menunggu dan apatis karena yakin tak bakal ada polisi yang datang, Miskan (42) dan dua kawannya langsung menjadi Pak Ogah untuk mengatur lalu lintas. Terbukti, arus lalu lintas yang sejak beberapa jam semrawut langsung terurai.

Kehadiran Pak Ogah ini memang seharusnya jadi tamparan keras, apalagi alasan yang dimunculkan pihak kepolisian pun cukup konyol. Polisi tak tahu kalau lampu lalu lintas mati karena listrik padam, hingga membuat kesemrawutan. Alasan lainnya, polisi mengaku tak mendapatkan laporan dari masyarakat terkait kesemrawutan itu. Padahal ketersendatan arus lalu lintas terjadi hampir di sepanjang jalur pantura di Kudus. “Masa polisi tidak tahu, kan katanya ada CCTV yang memantau lalu lintas?,” kata sejumlah orang.

Terlepas dari itu semua, hal ini bisa jadi pelajaran bagi pihak terkait. Karena kehadiran Pak Ogah ini juga bisa disalahartikan, dan menjadi ajang pemungut recehan secara memaksa bagi oknum-oknum tak bertanggungjawab. Memang kita akui, personel kepolisian tidaklah banyak, sehingga dalam kondisi tertentu tak bisa nataki seluruh masalah.

Jika ini yang jadi persoalan, lebih baiknya jika pihak berwajib merangkul masyarakat sebagai tenaga pengatur lalu lintas swadaya. Mereka bisa didata, dibikinkan wadah sendiri dan diajari cara-cara mengatur lalu lintas. Sehingga ketika mereka ini mengatur lalu lintas, tidak membahayakan diri mereka sendiri atapun pengguna jalan yang diatur.

Ini seperti yang dilakukan PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang merekrut tenaga swadaya dari masyarakat sekitar, untuk menjaga perlintasan kereta api tanpa palang pintu. Seperti yang ada di Kabupaten Grobogan, di mana di daerah ini banyak sekali perlintasan KA tanpa palang pintu, dan sering terjadi kecelakaan. Para penjaga palang swadaya ini juga didata dan diberi pembinaan.

Jika memang ini akan diterapkan, setidaknya cara itu bisa menjadi solusi jangka pendek, sebelum aparat terkait menyiapkan kebijakan atau program untuk mengurai permasalahan lalu lintas yang selalau berkembang. (*)

Ini Isi Surat Terbuka Ganjar Pranowo Meluruskan Soal Perkembangan Pabrik Semen di Rembang

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam sebuah acara beberapa waktu lalu. (MuriaNewsCom)

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam sebuah acara beberapa waktu lalu. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom,Rembang – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo membuat surat terbuka untuk meluruskan persoalan perkembangan pabrik semen di Rembang. Berikut isi surat lengkapnya.

Oleh : Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo

Begini.Saya itu sebenarnya menyesal tidak bisa menemui mereka (peserta aksi longmarch Rembang). Pada saat itu saya berada di Riau menghadiri undangan KPK dalam acara Peringatan Hari Antikorupsi Internasional 2016.

Persoalan ini menjadi membesar saya kira karena miss informasi. Karena kawan-kawan (Pejabat Pemprov yang menemui peserta aksi) seperti ragu menjelaskan secara detil, atau tidak cukup waktu menjelaskan semuanya.

Tapi intinya begini. Beberapa media nggebuki saya. CNN bilang Ganjar bohong dan sebagainya. Tidak, saya tidak keluarkan izin baru (Semen rembang). SK (baru) itu sebenarnya laporan RKL RPL rutin saja.

Jadi PT SI itu dalam perjalanan pembangunan pabrik mengubah beberapa hal. Nama berubah, area penambangan berubah, juga area pengambilan air, perubahan jalan dan lain-lain. Nah, karena ada perubahan lalu dilaporkan ke kita. Otomatis, setiap ada perubahan maka harus ada addendum.

Seperti misalnya kamu mengubah nama, pindah alamat, dari belum kawin jadi kawin dll. Maka kamu kan melapor ke catatan sipil agar dapat akta dan KTP baru. Kalau pihak catatan sipil tidak mengubah, tidak menerbitkan dokumen baru, kan salah. Di dokumen baru itu selain nama tentu juga berubah juga alamat, status dll.

Nah, berdasarkan laporan PT SI itulah kami memberikan addendum. Karena ada addendum, maka izin yang lama otomatis dicabut. JADI ITU BUKAN IZIN BARU, MELAINKAN PERUBAHAN DARI IZIN LAMA.

Nah sekarang karena penjelasan dari asisten saya kurang lengkap, jadi geger. Orang berfikir bahwa saya mencabut izin lama dan menerbitkan izin baru. Dikiranya perkara Semen Rembang sudah selesai dengan izin baru itu. Dikiranya izin baru itulah respon saya atas putusan MA.

Padahal addendum itu kan bersifat administrasi biasa, sesuatu yang otomatis ada karena sistem atau mekanisme yang telah diatur undang-undang. Dan addendum itu terbit sebelum putusan MA saya terima. Addendum terbit tgl 9 November, putusan MA saya terima 17 November. Jadi addendum itu bukan izin baru, addendum itu bukan keputusan final untuk Semen Rembang.

Jadi bukan juga saya diam-diam menerbitkan izin baru. Sekali lagi addendum itu perubahan administrasi saja. Jadi ya memang tidak harus ada sosialiasi publik, regulasinya tidak mengatur itu. Lagipula addendum itu kan dibuka ketika peserta aksi menanyakan, dan boleh dicopy. Jadi siapa yang diam-diam? Tidak ada, semua terbuka.

Baca juga : Muncul Power Rangers di Daftar Nama Penolak Pabrik Semen Rembang

JADI SEMEN REMBANG INI BELUM SELESAI. SAYA BELUM MENGAMBIL KEPUTUSAN ATAS PUTUSAN MA. BELUM ADA KEPUTUSAN APAKAH PABRIK AKAN JALAN TERUS ATAU DITUTUP. KITA MASIH PUNYA WAKTU 60 HARI SETELAH PUTUSAN MA.

Maka, pekan ini, mungkin rabu (14 Des) besok. Saya akan memanggil pihak terkait. Saya akan panggil mas Teten (Masduki), kementerian BUMN, Kementerian Lingkungan Hidup, semuanya. Kemarin-kemarin saya telponi mereka semua tidak ada yang bisa bersikap, menghindar semua, akhirnya saya yang digebuki. Maka saya mau undang langsung. Saya mau mereka segera putuskan bagaimana sikap untuk Semen Rembang. Ini penting agar ada kesepakatan bersama. Harus ada kesepakatan bulat berdasarkan kajian berbagai pihak.

Misalnya, apakah putusan MA itu hanya membatalkan izin lingkungan, ataukah sekaligus menutup pabrik. KALAU MEMANG MA PUTUSKAN MENUTUP PABRIK, MAKA SAYA SENDIRI YANG AKAN MENUTUP PABRIK ITU.

Jadi biar clear, ini menyangkut hukum lho. Harus ada kepastian hukum. KALAU DALAM PERTEMUAN ITU JUGA MASIH RAGU-RAGU, SAYA SENDIRI AKAN KE JAKARTA UNTUK TANYAKAN LANGSUNG KE MAHKAMAH AGUNG.

Jadi begitulah, saya tidak masalah kalau sekarang semua geger dan saya dibully di socmed habis-habisan. Pada akhirnya masyarakat akan tahu sendiri bagaimana. Tunggu saja keputusan akhirnya. Semua akan paham nantinya…

Salam

Ganjar Pranowo

Editor : Kholistiono

Muncul Power Rangers di Daftar Nama Penolak Pabrik Semen Rembang

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat dialog interaktif program “Mas Ganjar Menyapa” di Rumah Dinas Gubernur Puri Gedeh, Selasa (13/12/2016). (Dok. Humas Pemprov Jateng0

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat dialog interaktif program “Mas Ganjar Menyapa” di Rumah Dinas Gubernur Puri Gedeh, Selasa (13/12/2016). (Dok. Humas Pemprov Jateng)

MuriaNewsCom,Rembang – Bukti-bukti yang menjadi pertimbangan majelis hakim atas peninjauan kembali (PK) terkait izin lingkungan pembangunan pabrik PT Semen Indonesia di Rembang, cukup disesalkan oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Hal tersebut berkaitan dengan identitas sejumlah warga yang masuk daftar penolak keberadaan pabrik semen di kawasan Kendeng. Menurutnya, ada beberapa kejanggalan terkait identitas penolak pabrik semen tersebut.

Gubernur menyebutkan, dalam daftar 2.501 warga penolak, kata gubernur, beberapa di antaranya terdapat identitas yang janggal. Seperti pada urutan 1.906 tertulis nama Saeful Anwar dengan alamat Manchester, pekerjaan Presiden RI, kemudian urutan 107 atas nama Sudi Rahayu, alamat Amsterdam, pekerjaan menteri, pada nomor 1.914 tercatat Zaenal Muklisin, alamat Rembang, pekerjaan Power Rangers. Adapula nama nomor 1.913 atas nama Bobi Tri S, alamat Rembang pekerjaan Ultraman, serta Fajar Hidayat, alamat Lasem pekerjaan musisi.

“Kalau kita sedang bercanda boleh saja, tetapi ini menjadi bahan pertimbangan oleh hakim, jangan bercandalah pak hakim. Saya ingin sampaikan ke publik bahwa Gunretno ternyata tidak mengenal beberapa nama yang tercantum dalam daftar warga penolak Semen Rembang. Beberapa orang mungkin betul warga setempat, namun sebagian lain fiktif. Masak hakim tidak mempertimbangkan yang seperti ini, ada presiden ada menteri di Amsterdam, ini pasti fiktif, dan kalau fiktif itu penipuan tidak?” ujar Ganjar saat dialog interaktif program “Mas Ganjar Menyapa” di Rumah Dinas Gubernur Puri Gedeh, yang disiarkan beberapa stasiun radio, Selasa (13/12/2016).

Pada kesempatan itu, Ganjar juga menjelaskan, beberapa pertimbangan majelis hakim dalam peninjauan kembali yang intinya menyatakan, izin penambangan batal karena dokumen Amdal PT Semen Indonesia cacat prosedur. Hal itu antara lain karena adanya penolakan 2.501 warga Rembang, sehingga tidak ada keterlibatan perwakilan masyarakat. Selain itu pada dokumen Amdal tidak ada solusi konkret atau penanggulangan kebutuhan air bersih masyarakat dan kegiatan pertanian.

Editor : Kholistiono

Mungkinkan Kita Ini Kembali ke Zaman Jahiliyah?

Ali Muntoha muntohafadhil@gmail.com

Ali Muntoha
muntohafadhil@gmail.com

ORANG bilang kita ini tinggal di dunia modern, dengan manusia-manusianya yang semakin cerdas. Kecerdasan orang-orang ini mampu menciptakan teknologi luar biasa yang memudahkan hidup mereka, dan ilmu-ilmu pengetahuan baru untuk memecahkan berbagai macam persoalan.

Bisa dikatakan sudah tidak ada lagi orang yang bodoh tanpa pendidikan. Namun faktanya kecerdasan dan kepintaran yang ada justru tak berbanding lurus dengan kecerdasan hati dan nurani. Sehingga yang terjadi, kepintaran dan kecerdasan itu justru membawa manusia kembali ke arah zaman jahiliyah, zaman kebodohan.

Zaman jahiliyah diidentikkan dengan konsep kehidupan yang tak manusiawi, moralitas berada pada titik paling rendah, penganiayaan, kedzaliman menyebar dan merusak tatanan kehidupan sosial. Tak beda dengan hari-hari ini, di mana kita disuguhi perkelahian, pertentangan oleh masalah-masalah yang sebenarnya sepele.

Pemimpin saling bertikai, tokoh agama diadu-domba, dan agama dijadikan sarana untuk memenuhi hasrat pribadi. Orang bisa dengan mudah mencaci maki jika tak sesuai dengan pandangannya, teman dengan sekejap bisa jadi musuh, keluarga tercerai berai, dan lainnya.

Di masa zahiliyah posisi perempuan sangat tidak berharga. Perempuan diposisikan layaknya barang, sebagai pemuas nafas dan bahkan bisa diwariskan. Di zaman ini pula anak-anak perempuan banyak yang dihabisi nyawanya, karena dianggap tak punya nilai yang berarti.

Dalam beberapa pekan ini kita disuguhi berita tentang kekejaman seorang anak perempuan di Kabupaten Rembang. Tiga orang gadis bau kencur menjadi korban ekspolitasi seksual. Tragisnya lagi, dua dari korban pelakunya bukan orang lain, melainkan keluarganya sendiri.

Dua gadis ingusan itu digagahi oleh ayah tirinya. Meskipun statusnya ayah tiri, tapi tugas utamanya seharusnya melindungi, mendidik dan membesarkan anaknya penuh dengan kasih sayang, bukan menggaghi dengan membabi buta. Bahkan satu di antaranya sampai hamil enam bulan, setelah dicabuli sang ayah tiri.

Perlakukan seperti ini, menunjukkan bahwa orang-orang seperti ini sudah tak ubahnya seperti binatang, yang mengumbar nafsu seenak hatinya. Tak hanya nafsu birahi, nafsu untuk melampiaskan kemarahan juga langsung diumbar dengan tanpa memperhatikan dampaknya. Seorang guru SD di Kabupaten Grobogan kehilangan nyawa setelah dibacok oleh suaminya sendiri yang tengah marah.

Kebiadaban orang tua kepada anaknya juga terjadi di Kabupaten Grobogan. Bocah umur empat tahun digorok oleh ibunya sendiri sampai meninggal dunia. Tak tahu apa penyebabnya, namun masalah kejiwaan yang disebut-sebut menjadi penyebab utama ibu tersebut nekat menghabisi nyawa anak kandungnya.

Dari berbagai macam kasus ini mengingatkan kita tentang zaman jahiliyah, di mana rusaknya tatanan sosial membuat degradasi moral anarkisme merajalela. Di sini peran agama perlu kembali diperkuat, pengamalan ajaran keagamaan, apapun agamanya menjadi kunci untuk mengentaskan berbagai macam persoalan sosial ini. (*)

Sitha, Alumni SMAN 1 Kayen yang Sukses Raih Best Speaker Pada Ajang Amity Youth Festival di India

Nur Sitha Afrilia. Alumni SMAN 1 Kayen yang Sukses Raih Best Speaker Pada Ajang Amity Youth Festival di India (Dok. Pribadi)

Nur Sitha Afrilia. Alumni SMAN 1 Kayen yang Sukses Raih Best Speaker Pada Ajang Amity Youth Festival di India (Dok. Pribadi)

MuriaNewsCom,Pati – Beberapa prestasi membanggakan telah ditorehkan Nur Sitha Afrilia (20). Selain berhasil membuat aplikasi Android bernama Foodo, yang ternyata bikin kepincut Google dan Facebook, gadis asal Dukuh Lebakwetan, Desa Sukolilo, Kecamatan Sukolilo, Pati ini juga  pernah meraih peringkat 2 di Amity Youth Festival yang diselenggarakan di India pada Februari 2016 lalu.

Putri Alm Musyafak dan Miftakhul Jannah ini, juga sekaligus meraih predikat best speaker dalam ajang tersebut. Dalam ajang ini, Sitha menjadi satu-satunya duta Indonesia dari 38 mahasiswa dari berbagai Negara di dunia.

Selama 2,5 bulan ia mengikuti pertukaran pelajar di New Delhi dan magang di NGO Humans For Humanity yang bergerak di bidang sosial dan berada di bawah pengawasan Parlemen New Delhi.

Dari 38 mahasiswa asing itu diminta untuk membuat laporan hasil observasi di Kathputtli, sebuah perkampungan kumuh di India, yang kemudian dipresentasikan di hadapan anggota parlemen Delhi. Hasil laporan Sitha berhasil menjadi yang terbaik dan dijadikan team leader untuk kompetisi di Amity Youth Festival 2016.

“Saya memimpin 4 orang, 2 orang dari Bahrain, satu orang dari Jepang dan satu orang dari Mesir. Kami berhasil merebut posisi juara kedua. Dari sini poinnya adalah anak Pati juga berpotensi untuk menjadi pemimpin bagi mahasiswa dari negara maju,” terangnya.

Alumni SMAN 1 Kayen itu menyebut tidak ada yang tidak mungkin selama mau dan berani mengambil peluang yang ada. Ia juga berharap, ke depannya putra-putri dari Kabupaten Pati bisa semakin unggul baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional.

Baca juga : Foodo, Aplikasi Karya Gadis Cantik Asal Sukolilo Pati Ini Bikin Facebook dan Google Kesengsem

Editor : Kholistiono