Polres Pati Didesak Lebih Serius Tangani Dugaan Pungli Seleksi Perangkat Desa

Ilustrasi

MuriaNewsCom, Pati – Polisi diminta untuk segera memproses laporan dugaan pungutan liar (pungli) pelaksanaan seleksi perangkat desa di Bulumanis Lor dan Ngemplak Kidul, Kecamatan Margoyoso. Desakan itu disampaikan praktisi hukum Nimerodi Gulo, Jumat (4/8/2017).

Menurutnya, pelaksanaan seleksi perangkat desa di kedua desa tersebut memenuhi unsur tindak pidana, karena memungut uang dari calon sebagai syarat. Namun, hingga saat ini menurut dia, belum ada perkembangan berarti dalam pengusutan kasus tersebut.

“Kami sudah datang ke Mapolres Pati untuk menanyakan perkembangan laporan tersebut. Jangan lama-lama memprosesnya. Kami meminta agar penanganannya serius, karena menyangkut kepentingan banyak orang,” kata Gulo.

Bahkan, dia menyarankan kepada polisi untuk menghadirkan ahli hukum untuk melakukan penyelidikan apakah pungutan untuk seleksi perangkat desa bertentangan dengan hukum atau tidak. Dia ingin kasus tersebut menjadi percontohan bagi masyarakat di Pati agar tidak mengulangi kasus yang sama.

Pasalnya, pungutan berupa uang sebagai syarat untuk mengikuti seleksi perangkat desa akan menutup kesempatan bagi warga potensial yang tidak punya uang. Bila ada kesepakatan bersama, kata Gulo, hal itu tidak ada dasar hukumnya sehingga dianggap bertentangan dengan hukum.

“Bupati atau presiden pun kalau melakukan kesepakatan jahat yang bertentangan dengan hukum, itu saja tidak boleh. Jadi meski ada kesepakatan untuk memungut uang dalam seleksi perangkat desa, itu tidak ada dasar hukumnya,” tuturnya.

Karena itu, Gulo menegaskan bila setiap warga negara harus punya kesempatan yang sama, termasuk dalam hal seleksi perangkat desa. Dalam peraturan daerah (perda), memang disebutkan dana penyelenggaraan seleksi perangkat desa berasal dari APBD dan dana lainnya.

Tapi, dana lain yang dimaksud berasal dari sumber yang sah, bukan dari kesepakatan jahat. Dia menyebutkan, dana yang sah misalnya sumbangan. Sayangnya, sumber dana lain dalam seleksi perangkat di Desa Bulumanis Lor dan Ngemplak Kidul ditarik dari calon, sebagai syarat wajib sehingga dinilai melawan hukum.

Di Bulumanis Lor, iuran untuk mengikuti seleksi mencapai puluhan juta rupiah. Sementara di Ngemplak Kidul, calon diwajibkan membayar Rp 1 juta, di mana ketentuan tersebut tertuang dalam peraturan panitia seleksi.

Editor : Ali Muntoha