Pemkab Pati Diingatkan Lagi Soal Penertiban Karaoke

Penegakan Perda Pati yang mendapatkan perlawanan massa pendukung karaoke tahun lalu. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati kembali diingatkan soal penegakan Perda Pati Nomor 8 Tahun 2013 yang mengatur karaoke. Hal itu disampaikan Ketua Komisi D DPRD Pati Mussalam Mas’ul, Jumat (9/6/2017).

Menurutnya, penertiban karaoke di Pati terkendala di sektor penegakan. Kekuatan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pati disebut masih sangat terbatas, baik dalam kualitas maupun kuantitas.

Dari aspek kualitas, personel Satpol PP Pati banyak yang sudah berusia senja dan tidak banyak memiliki penyidik pegawai negeri sipil (PPNS). Sementara dari aspek kuantitas, Satpol PP tidak memiliki jumlah pasukan yang memadahi untuk melakukan penegakan dengan pengalaman gelombang massa penolakan tahun lalu.

“Pemkab harus segera mengambil langkah rasional. Kekuatan Satpol PP dari aspek kuantitas masih menjadi kendala. Tidak sedikit personel yang telah memasuki usia senja,” ujar Mussalam.

Karena itu, dia menyarankan agar pihak polisi dan TNI harus diajak bermusyawarah secara intensif, sebelum turun ke lapangan dan melakukan penegakan. Selain itu, kekurangan personel Satpol PP di tingkat kabupaten bisa diatasi dengan meminta bantuan backup dari tingkat Jawa Tengah.

Pasalnya, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo pernah berjanji siap membantu menurunkan pasukan Satpol PP Jawa Tengah untuk menegakkan Perda yang mengatur karaoke bila dibutuhkan. Sejumlah peluang itu disebut sangat memungkinkan untuk menertibkan karaoke yang tidak sesuai Perda, kendati aksi penghadangan dari massa pendukung karaoke sempat menyulitkan petugas saat itu.

Sejak ada gelombang perlawanan dari massa pendukung karaoke yang sempat menyulitkan petugas, penegakan Perda hingga sekarang belum kembali dilakukan. Hal itu yang membuat Komisi D DPRD Pati kembali mengingatkan agar penegakan Perda harus berhasil demi kewibawaan produk hukum Kabupaten Pati.

Editor : Kholistiono