Gusdurian Jepara Siap Kawal Kebijakan Alokasi Anggaran Pemda

Pembicara yang hadir dalam kegiatan Sekolah Anggaran yang diselenggarakan Fitra Jateng dan Komunitas Gusdurian Jepara. (Istimewa)

MuriaNewsCom,Jepara – Koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Jawa Tengah Mayadina Rohma menyebut, jika masih sedikit sekali masyarakat yang berani mengkritisi anggaran pemerintah.

Menurutnya, hal tersebut dikarenakan oleh beberapa faktor. Di antaranya, tidak adanya respon dari pemerintah, sikap yang apatis dari masyarakat atau masyarakat yang terlalu sibuk untuk memenuhi kebutuhan hidup.

“Di Jateng sendiri, masyarakat masih sulit untuk mengakses dokumen yang ada di pemerintahan daerah. Karena ada banyak persyaratan yang harus dipenuhi oleh lembaga yang akan mengakses dokumen tersebut,” ujarnya saat memberikan materi pada kegiatan Sekolah Anggaran yang diselenggarakan Fitra bersama Gusdurian Jepara di LPWP UNDIP Jepara, seperti rilis yang diterima MuriaNewsCom, Minggu (19/72017).

Mayadina berharap, peserta yang hadir dalam acara Sekolah Anggaran dapat mengedukasi masyarakat tentang anggaran yang ada di lembaga pemerintahan, sehingga daya kritis masyarakat akan muncul dan membuka ruang-ruang yang selama ini tertutup tebal dan tidak diketahui publik.

“Tantangan kedepan nanti, yaitu membuat masyarakat paham tentang anggaran, agar mengetahui penyelewengan- penyelewengam yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan. Karena tanpa mengetahui anggaran yang ada di pemerintahan, kita tidak bisa mengkritisi pemerintahan yang ada meskipun ada indikasi penyelewengan,” ungkapnya.

Sementara itu, Dofri, Koordinator Gusdurian Kabupaten Jepara menyampaikan, jika aktivis yang tergabung dalam Gusdurian Jepara berkomitmen untuk mengawal kebijakan alokasi anggaran yang dibuat oleh Bupati dan Wakil Bupati Jepara baru hasil pesta demokrasi 15 Februari 2017.

“Sekolah anggaran ini bertujuan menciptakan kader-kader Gusdurian yang fasih berbicra anggaran, hal ini akan dibuktikan selama 5 tahun kedepan dengan mengawal kebijakan pemerintah daerah,” ujarnya.

Dirinya mengatakan, untuk kegiatan Sekolah Anggaran yang mengambil tema “Menakar Proporsi Anggaran untuk Rakyat dalam APBD Tahun 2017” diikuti oleh peserta yang berasal dari 7 kota, yakni dari Jepara, Demak, Sukoharjo, Blora, Boyolali, Purbalingga dan Pati. Kegiatan ini berlangsung pada 17-19 Februari 2017.

Editor : Kholistiono