Praktik Money Politics di Pilkada Jepara Disebut Sulit Dibuktikan

Ilustrasi

MuriaNewsCom,Jepara – Komisioner Panwaslih Jepara Divisi Pencegahan dan Hubungan Antarlembaga Mohammad Oliez mengaku jika banyak mendapatkan informasi adanya praktik politik uang yang dilakukan pasangan calon maupun tim sukses.

Namun demikian, katanya, hal tersebut sulit untuk dibuktikan sekaligus diproses hukum. Sebab, untuk praktik politik uang harus tangkap tangan maupun ada laporan yang lengkap. “Untuk membuktikan itu harus dengan operasi tangkap tangan atau bukti yang kuat,” kata Oliez.

Sementara itu, saat dikonfirmasi mengenai sanksi yang akan dikenakan kepada pelaku money politics, ia memaparkan, bahwa pelaku money politics bisa diancam hukuman kurungan paling sedikit 36 bulan dan denda Rp 200 juta. “Pelakunya diancam dengan kurungan paling sedikit 36 bulan dan denda Rp 200 juta bila terbukti,” paparnya.

Sebelumnya, seorang anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Desa Sowan Lor, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara, diberhentikan lantaran ikut terlibat praktik money politics dalam gelaran pilkada.

Anggota KPPS yang seharusnya bertugas di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2 Desa Sowan Lor tersebut diketahui bernama Ahmad Baidowi. Dari pengakuannya, ia diajak seseorang untuk membagikan amplop berisi uang kepada warga pada Selasa (14/2/2017) malam, sehari menjelang pemilihan.

“Ada anggota KPPS di Jepara, ikut terlibat membagikan uang kepada warga. Setelah Panwascam, PPK dan kepolisian mengklarifikasi kebenaran keterlibatan anggota KPPS tersebut, selanjutnya meminta anggota KPPS tersebut untuk mengundurkan diri. Yang bersangkutan sudah diberhentikan dari keanggotaan KPPS. Sanksinya sementara seperti itu,” ujar Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Jateng, Teguh Purnomo.

Dari proses pemeriksaan, pihak Panwascam maupun kepolisian tidak menemukan barang bukti keterlibatan anggota tersebut. Satu-satunya bukti keterlibatannya adalah pengakuan dari pelaku.

Editor : Kholistiono