Keterlibatan Anak-anak dalam Kampanye Pilkada Harus Diperjelas

Supriyadi
terassupriyadi@gmail.com

KAMPANYE pasangan calon (Paslon) nomor urut dua Pilkada Jepara Subroto-Nuryaman, Sabtu (11/2/2017) lalu harusnya menjadi perhatian serius dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk berbenah. Pasalnya, di acara tersebut, ada anak-anak berusia empat tahun yang terlibat dan terjebak dalam kerumunan massa hingga menangis tersedu-sedu.

Saat kejadian, anak berjenis kelamin perempuan itu sebenarnya datang bersama ibu dan saudara perempuannya. Mereka datang untuk mengikuti kampanye terbuka yang menghadirkan orkestra New Palapa. Karena kondisi lapangan belum banyak peserta kampanye, mereka merapat ke depan panggung untuk melihat sang idola.

Sayangnya, saat orkes dimulai, hujan langsung mengguyur dengan lebat. Ribuan peserta kampanye pun langsung bergoyang. Mereka pun terjebak dikerumunan massa dan tak bisa keluar hingga membuat bocah tersebut menangis.

Beruntung, pihak keamanan langsung tanggap dan menghampiri untuk mengevakuasi anak tersebut dari depan panggung (di luar pagar) untuk dipindahkan ke dalam pagar. Hanya saja, orang tua si anak ketinggalan.

Akibatnya, anak tersebut semakin menangis karena terpisah dengan orangtuanya. Karena tangisan tak kunjung berhenti, ibu dan saudara perempuan itu akhirnya masuk ke area panggung melalui pintu belakang.

Dari situ, saya yakin orang yang disalahkan pertama kali tentu si orang tua. Itu karena mereka datang membawa anak-anak dan lalai untuk menjaganya. Kalau saja, ia datang sendiri tanpa anak, kejadian tersebut tentu tak terjadi.

Persepsi tersebut memang tidak sepenuhnya salah. Sebagai orang tua, sudah seharusnya mereka tahu mana yang tepat dan tidak bagi si buah hati. Apalagi, bagi anak perempuan.

Hanya saja, nasi sudah jadi bubur. Baik calon peserta pilkada, KPU, dan Panwaslu juga tak bisa melarang keikutsertaan anak-anak. Apalagi dalam Peraturan KPU (PKPU), tidak diatur secara spesifik terkait keterlibatan anak-anak.

Di PKPU nomor 12 tahun 2016 tentang Kampenye Pilkada pasal 66 tidak ada yang mengatur secara spesifik mengenai anak kecil. Di aturan tersebut justru mengatur larangan keterlibatan pihak TNI, Polri, pejabat BUMN, BUMD, ASN, perangkat desa.

Meski begitu, bukan berarti keberadaan anak-anak dibenarkan. Seharusnya, tindakan tersebut bisa dicegah. Salah satunya dengan meminta semua paslon untuk sepakat tidak melibatkan anak-anak dalam kampanye.

Setelah ada kesepakatan, semua tim sukses harus meneruskan kesepakatan tersebut. Mulai dari tim sukses di masing-masing kecamatan, desa, ataupun dukuh untuk diteruskan ke semua pendukung.

Itu karena, hampir semua tim sukses paslon biasanya sudah memiliki tim yang terstruktur hingga tingkat desa. Nah, di situ lah peran aktif paslon untuk menjaga suasana kampanye dari anak-anak bisa dikendalikan.

Selain itu, pemerintah dalam hal ini KPU dan Panwas harus mengusulkan larangan keterlibatan anak-anak untuk diatur lebih serius. Selain untuk menjaga kondusifitas kampanye hal tersebut dilakukan untuk menghindari semua kemungkinan yang muncul.

Secara logika, aturan yang jelas dan tegas sanksinya akan membuat efek jera. Misalkan saja, keikutsertaan anak-anak dilarang dengan hukuman calon bisa dicoret dan didenda Rp 1 miliar. Sementara orang tua yang terbukti membawa anak-anak wajib membayar didenda Rp 100 juta. Hal itu tentu akan membuat mereka berfikir dua kali untuk melibatkan anak-anak.

Calon pun akan segera meminta kepada semua tim sukses untuk bekerja ekstra dan memastikan tak ada anak-anak saat kampanye dimulai. Orang tua juga akan berfikir dua kali. Selain kurang tepat bagi si anak, dendanya juga terlalu besar.

Itu mengingat, kampanye peserta pilkada biasanya diikuti ribuan massa. Jika tak diatur secara spesifik, setiap tahunnya akan banyak anak-anak yang terlibat. Bahkan, tidak menutup kemungkinan akan muncul jatuh korban. (*)