Kebijakan Pelarangan Bus ke Colo Jangan Sampai Blunder

Ali Muntoha muntohafadhil@gmail.com

Ali Muntoha
muntohafadhil@gmail.com

SEBENARNYA wajar jika Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Kudus merencanakan untuk melarang bus masuk sampai ke kawasan wisata religi di Desa Colo, Kecamatan Dawe. Tingkat kerawanan terjadinya kecelakaan dan kemacetan memang sangat besar, karena jalur menuju kawasan tersebut sangat sempit, dan untuk dilakukan pelebaran bukan hal yang mudah.

Hanya saja kebijakan tersebut jika tak diiringi dengan kebijakan-kebijakan turunan maka dikhawatirkan nantinya justru akan menjadi blunder. Alih-alih untuk mengurai pedatan arus lalu lintas menuju kawasan makam Sunan Muria itu, nanti justru berdampak pada anjloknya jumlah kunjungan wisata di kawasan wisata Colo. Padahal ini menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang potensial.

Ada berbagai macam kelemahan kebijakan tersebut jika dipaksa diterapkan dalam tahun ini juga. Pertama, kebijakan tersebut terkesan bersifat dadakan, yang belum diikuti dengan kebijakan turunan yang akan menopang larangan bus naik ke Colo tersebut.

Yakni terminal yang dipilih untuk menjadi titik berhenti bus peziarah yang berada di Terminal Wisata Bakalan Krapyak lokasinya sangat jauh dengan makam Sunan Muria. Selain itu, angkutan feeder atau angkutan penumpang/penunjang untuk menampung peziarah dari Terminal Bakalan Krapyak ke terminal Colo juga belum disiapkan secara serius.

Apakah nantinya hanya akan mengandalkan angkutan kota (angkot) yang mempunyai trayek ke Colo, atau melakukan pengadaan angkutan tersendiri? Berapa pasti jumlah angkutan feeder yang disiapkan, dan berapa lama waktu yang dibutuhkan para wisatawan ini untuk menunggu angkutan?

Kedua masalah kenyamanan wisatawan. Dengan kebijakan seluruh bus wisata yang hendak menuju Colo berhenti di Terminal Bakalan Krapyak, kenyamanan wisatawan akan terganggu. Peziarah atau wisatawan lainnya yang kebanyakan dari luar kota Kudus, akan merasa capai jika harus naik turun dari bus, ke angkot.

Belum lagi peziarah ini juga harus mengeluarkan ongkos tambahan. Karena harus membayar ongkos untuk angkutan menuju Colo. Belum lagi mereka juga harus membayar ongkos ojek dari Terminal Colo menuju makam yang tarifnya aduhai mahalnya. Bisa dibayangkan sendiri berapa kocek yang harus dikeluarkan peziarah dari pusat kota Kudus hingga ke makam Sunan Muria.

Masalah ketiga yakni kebijakan yang tetap akan membuka dua pintu wisatawan. Yakni dari barat (Kudus) dan pintu gerbang di timur (arah Pati). Larangan bus naik ke Colo hanya untuk bus peziarah yang masuk dari gerbang barat, sementara dari gerbang timur tidak ada larangan berarti.

Artinya nanti para agen perjalanan wisata akan lebih memilih mengalihkan busnya melalui jalur Pati. Memang jalur tersebut sebenarnya tidak diperuntukkan untuk kendaraan besar seperti bus, karena jalurnya yang curam dan membahayakan. Sudah cukup banyak bus yang mengalami kecelakaan di jalur tersebut.

Namun hingga saat ini pintu gerbang dari timur itu menjadi jalur primadona rombongan peziarah. Terutama rombongan peziarah Wali Songo dari arah timur (Tuban). Mereka akan memilih jalur yang melintasi Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati. Karena setelah dari Tuban tujuan peziarah biasanya langsung ke Sunan Muria baru turun ke Sunan Kudus dan melanjutkan ke makam Sunan Kali jaga di Demak.

Artinya sedikit banyak rencana pelarangan bus peziarah naik ke Colo ini masih ada celah yang perlu diperbaiki. Instansi terkait harus memikirkan lebih mendalam jika kebijakan ini benar-benar akan diterapkan, sehingga kebijakan yang tujuan awalnya baik itu justru berdampak pada penurunan tingkat kunjungan wisatawan ke Colo.

Mungkin jika kebijakan ini akan diterapkan, pemerintah harus memikirkan untuk membuat terminal yang lebih dekat dengan kawasan Colo. Karena memang diakui terminal Colo kapasitasnya sangat tidak mumpuni, karena hanya mampu menampung 70 bus besar saja.

Wacana ini sebenarnya sangat baik, karena selain untuk mengurai kemacetan, juga ada ekses positif untuk warga Kudus. Yakni penambahan jumlah armada feeder akan membuka lapangan pekerjaan baru. Namun tentu saja ini harus disiapkan secara matang, dengan tidak mengesampingkan kenyamanan wisatawan. (*)