19 Desa di Grobogan Bakal Jadi Pilot Project Penyaluran Pupuk Bersubsidi Pakai Kartu Tani

 

Dalam rangka penyaluran pupuk bersubsidi menggunakan kartu tani Dinas Pertanian Grobogan menggelar rakor bersama berbagai instansi terkait, Senin (30/1/2017). (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Dalam rangka penyaluran pupuk bersubsidi menggunakan kartu tani Dinas Pertanian Grobogan menggelar rakor bersama berbagai instansi terkait, Senin (30/1/2017). (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom,Grobogan – Agar penyaluran pupuk bersubsidi menggunakan kartu tani bisa berjalan lancar, ada program khusus yang akan dilakukan Dinas Pertanian Grobogan. Salah satunya, menyiapkan desa untuk dijadikan pilot project penyaluran pupuk dengan kartu tani.

Pembuatan pilot project itu muncul dalam rakor yang penyaluran pupuk bersubsidi menggunakan kartu tani yang dilangsungkan di Aula Dinas Pertanian Grobogan, Senin (30/1/2017).

Rakor yang dipimpin Kepala Dinas Pertanian Grobogan Edhie Sudaryanto juga dihadiri Pemimpin Cabang BRI Purwodadi Agung Nugraha, perwakilan dari Disperindag, bagian perekonomian, gapoktan, penyuluh, produsen dan distributor pupuk.

“Rencana, ada 19 desa yang akan kita jadikan pilot project penyaluran pupuk pakai kartu tani. Jadi, masing-masing kecamatan ada satu desa yang ditunjuk,” kata Kabid Penyuluhan dan Sarpras Pertanian Latifawati pada wartawan, usai mengikuti rakor.

Dengan adanya desa pilot project, maka akan memudahkan untuk mengevaluasi kendala yang dihadapi dalam penggunaan kartu tani. Di samping itu, petani di tiap kecamatan juga lebih mudah jika ingin melihat seperti apa proses penebusan pupuk dengan menggunakan kartu tani.

“Penggunaan kartu tani untuk menebus pupuk bersubsidi merupakan sebuah kebijakan baru. Jadi, memang butuh waktu bagi para petani untuk bisa menggunakan kartu tani yang pengoperasiannya berbasis teknologi tersebut,” katanya.

Dijelaskan, jumlah alokasi kartu tani di Grobogan ada 164.095 kartu. Dari jumlah ini, sudah dibagikan sebanyak 138.033 kartu dan sisanya masih dalam proses distribusi yang dilakukan pihak BRI.

Selain wacana pembentukan desa pilot project, lanjut Latifa, rakor juga sempat membahas rencana validasi lagi luasan lahan yang butuh alokasi pupuk bersubsidi. Dari pendataan terakhir, luasan lahan sawah dan tegalan mencapai 97.958 hektare. Kemudian, luasan lahan di kawasan hutan (sanggeman) sekitar Rp 26.809 hektare.

“Untuk validasi lahan nanti akan berkoordinasi lebih lanjut dengan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN). Validasi ini penting guna menentukan besarnya pupuk yang dibutuhkan,” imbuhnya.

Editor : Kholistiono