Komisi A DPRD Kudus Nilai Kantor Satpol PP dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tak Layak

Satpol PP saat menerima kunjungan dari Komisi A DPRD Kudus di kantornya, Kamis (26/1/2017). (ISTIMEWA)

Satpol PP saat menerima kunjungan dari Komisi A DPRD Kudus di kantornya, Kamis (26/1/2017). (ISTIMEWA)

MuriaNewsCom, Kudus – Ketua Komisi A DPRD Kudus Mardijanto menilai gedung kantor Satpol PP tidak layak.  Tidak hanya itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa juga mengalami hal serupa. Agar pelayanan kepada masyakat bisa lebih baik, maka pihaknya akan berupaya ikut membantu sesuai peranannya.

“Selain Satpol PP, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa juga mengeluhkan hal serupa,” kata Mardijanto di Kudus, Kamis (26/1/2017).

Wakil rakyat asal Partai Demokrat itu sepakat jika masalah di dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Kudus itu butuh penanganan maksimal. Seperti halnya, OPD tersebut butuh gedung baru untuk menunjang kinerja.

Pihaknya akan mengusulkannya pada APBD Perubahan 2017. Untuk tahap pertama pembangunan gedung Satpol PP, diperkirakan membutuhkan anggaran hingga Rp 3 miliar.

“Di pembahasan APBD Perubahan 2017 akan kami munculkan anggaran perbaikan gedung dua OPD tersebut. Kami berharap kinerja keduanya maksimal dengan fasilitas yang mencukupi,” ujarnya.

Diketahui, dua OPD di Kabupaten Kudus mengeluhkan kondisi kantor pascapenataan ulang OPD baru di lingkungan Pemkab Kudus.  Kepada Komisi A DPRD Kudus, Satpol PP dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengusulkan perbaikan dan penambahan fasilitas gedung.

Plt Kepala Satpol PP Abdul Halil mengeluhkan kondisi kantor yang sudah tidak layak. Selain tidak cukup untuk menampung sekitar 60 staf kantor di tiga bidang, atap sejumlah ruang juga bocor.

“Gedung ini lebih baik dibongkar total dan dinaikkan agar lebih tinggi dari jalan. Kami juga butuh sejumlah ruangan baru untuk menunjang kegiatan kami,” kata Halil.

Kantor Satpol PP kini menempati gedung eks Kantor Ketahanan Pangan di Kaliputu. Sebelumnya, Satpol PP menempati areal Pendapa Kabupaten Kudus. Pihaknya membutuhkan tambahan ruangan seperti tempat untuk penampungan sementara pengemis, gelandangan, dan anak jalanan yang terjaring razia.

Apalagi saat ini Raperda tentang pengemis, gelandangan, dan anak jalanan sudah rampung dibahas DPRD dan menunggu pengesahan. “Jika nanti perda itu diundangkan, tentu kami harus melakukan penegakan dan melakukan razia di jalanan. Kami bingung di mana mereka akan kami tempatkan,” ujarnya.

Satpol PP juga membutuhkan ruangan khusus untuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan gudang untuk menampung barang sitaan. “Kami berharap Komisi A bisa mengalokasikan anggaran perbaikan total gedung Satpol PP,” ujarnya.

Editor : Akrom Hazami