Layakkah Distributor Miras Hanya Diancam Kurungan 3 Bulan?

Supriyadi terassupriyadi@gmail.com

Supriyadi
terassupriyadi@gmail.com

RABU, 11 Januari 2017, prestasi membanggakan ditorehkan Badan Satuan Polisi Pamong Praja Kudus (Satpol PP) Kudus. Di tengah rumor mulai mlempemnya penegakan perda miras dan karaoke di Kota Kretek, mereka berhasil membuktikan diri dengan mengamankan 1.200 botol miras berbagai merek dari sebuah gudang di Desa Jepang RT 4 RW 4, Kecamatan Mejobo.

Setelah dilakukan pemeriksaan, gudang tersebut merupakan gudang kosong bekas pemotongan ayam milik Kamdani, warga Desa Gulang, RT 3 RW 1, Kecamatan Mejobo yang sudah tak terpakai. Ia juga diduga menjadi pemilik ribuan barang haram tersebut.

Tak hanya itu, berdasarkan pemberitaan MuriNewsCom, Plt Kepala Badan Satpol PP Kudus Abdul Halil juga menduga Kamdani merupakan salah satu distributor miras untuk wilayah Kabupaten Kudus. Dugaan itu didasarkan pada banyaknya miras yang tak lazim dimiliki oleh seorang pengecer.

Berita prestasi tersebut ternyata sangat cepat tersebar ke masyarakat. Beberapa teman dari Banser dan Ansor bahkan langsung mengirim beberapa pesan melalui SMS dan BBM terkait hal itu.

Sebagian besar mereka mengapresiasi keberanian Satpol PP. Hanya ada satu hal mengganjal. Itu terkait dengan ancaman hukuman yang digunakan dalam menjerat pelaku di kursi pesakitan.

Dalam kasus tersebut, terduga distributor miras hanya dijerat dengan hukuman kurungan selama tiga bulan dan denda maksimal Rp 5 juta. Hal itu karena ia dianggap melanggar peraturan daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2014 tentang minuman beralkohol.

Dengan jeratan tersebut, banyak yang bertanya, apakah sudah tepat jeratan hukum yang diberikan?

Jika dihitung secara matematis, kepemilikan 1.200 botol miras memang sangat fantastis. Jika per botol dijual seharga Rp 50 ribu, penjual miras bisa mendapat uang Rp 60 juta. Hanya saja, barang haram tersebut sudah menjadi sitaan pemerintah. Praktis tak bisa dijual kembali.

Meski begitu, otak saya pun langsung melompat ke belakang. Kuat dugaan pelaku sudah melakukan bisnis tersebut lebih dari satu tahun. Faktanya ia sudah berani memasok miras dalam partai besar seperti distributor.

Dengan rentang waktu tersebut, tentu sudah banyak uang yang dikumpulkan. Artinya, jika harus mengeluarkan uang Rp 5 juta, tak akan terasa. Jika diperumpamakan, miras 100 hingga 150 botol sudah cukup untuk membayar denda. Sementara tekait kurungan tiga bulan tentu itu sangat singkat, dan kurang daro 100 hari.

Hukuman Harus Bisa Beri Efek Jera

Melihat hal itu, tentu jarang sekali ada pedagang miras yang jera setelah diproses secara hukum. Bahkan, mereka justru semakin ketagihan berbisnis miras. Akibatnya setiap hari kali ada razia, yang terjaring juga wajah-wajah lama.

Padahal, bahaya miras sangat menakutkan. Dari miras, orang bisa lupa diri dan bisa melakukan tindakan apapun. Mulai dari kriminalitas hingga pembunuhan. Bahkan, miras juga bisa merenggut nyawa penenggaknya karena proses oplos yang tak tahu kadarnya.

Dengan realita itu, sudah seharusnya hukuman bagi pedagang miras tak lagi tindak pidana ringan (tipiring). Melainkan hukuman berat yang bisa membuat kapok dan tak bisa dilupakan seumur hidup. Barang kali saja, hukumannya adalah denda Rp 1 miliar dan kurungan selama 20 tahun. Dengan begitu, orang yang mau coba-coba menjual miras akan berfikir dua kali.

Selain hukuman yang berat, pemerintah juga harus melarang secara penuh peredaran miras, khususnya di Kabupaten Kudus. Satu di antara langkah yang dilakukan adalah sosialisasi yang melibatkan banyak unsur masyarakat, mulai dari tokoh masyarakat, pemuka agama, hingga kalangan pemuda.

Selesai sosialisasi, masyarakat pun harus dididik untuk menjadi mata dan telinga pemerintah yang bekerjasama dengan kepolisian. Jika ditemukan penjual miras, petugas penegak perda yakni Satpol PP bersama Polisi harus cepat tanggap.

Jika dibutuhkan, Satpol PP di kecamatan serta petugas polsek juga lebih aktiv untuk menggelar program trantibmas dengan masing-masing desa. Selain bisa mencegah peredaran miras, program tersebut pun bisa mengurangi tindak kejahatan di masyarakat. (*)