Budiyono Tepis Tudingan Keterlambatan Pelantikan Pejabat Pemkab Pati Bernuansa Politis

Plt Bupati Pati Budiyono menepis tudingan adanya unsur politis terkait dengan keterlambatan pelantikan pejabat Pemkab Pati yang membuat gaji PNS belum turun. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Plt Bupati Pati Budiyono menepis tudingan adanya unsur politis terkait dengan keterlambatan pelantikan pejabat Pemkab Pati yang membuat gaji PNS belum turun. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Plt Bupati Pati Budiyono menepis tudingan yang menganggap keterlambatan pelantikan pejabat Pemkab Pati bernuansa politis. Hal itu ditegaskan Budiyono, usai memenuhi panggilan Ketua DPRD Pati Ali Badrudin di ruangannya, Rabu (4/1/2016).

Sebelumnya, rumor yang beredar menyebutkan, Budiyono enggan melantik pejabat yang diusulkan Haryanto, sebelum cuti karena akan maju sebagai Calon Bupati Pati. Hal itu dibuktikan dengan langkah yang diambil Budiyono dengan mengirim surat kepada Mendagri RI untuk membatalkan pejabat yang dilantik atas usulan Haryanto.

Budiyono ketika menjabat sebagai Wakil Bupati Pati memang sudah lama dikabarkan tidak harmonis dengan Bupati Pati Haryanto. Karena itu, ada yang beranggapan bahwa Budiyono enggan melantik pejabat-pejabat Pemkab Pati yang diusulkan Haryanto.

Namun, tudingan itu ditepis Budiyono. Dia memastikan masalah keterlambatan pelantikan pejabat Pemkab Pati hanya mis-informasi, karena saling menunggu. “Tidak ada unsur politik. Target saya melaksanakan amanah sebagai pelaksana tugas Bupati Pati sebaik mungkin,” ujar Budiyono.

Dia menambahkan, surat perintah pelantikan dari Mendagri tertanggal 30 Desember 2016 baru diterima hari ini dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Tengah. Sesuai dengan perintah tersebut, Budiyono akan melantik pejabat struktural Pemkab Pati di Pasar Pragola, Kamis (5/1/2017).

Ditanya soal upaya pembatalan usulan pejabat dari Haryanto, dia menunggu surat perintah terakhir. “Semuanya sudah terjawab, hanya karena saling menunggu surat perintah yang terakhir dari Kemendagri. Itu sudah dievaluasi, dikomunikasikan. Kami memang sedang bersurat dengan Kemendagri, sehingga kami harus menerima surat terlebih dahulu,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Pati Ali Badrudin berharap agar pelantikan dilakukan sesuai dengan perintah Mendagri. Bila tidak, dia khawatir akan terjadi kegaduhan dan menimbulkan suasana tidak kondusif di Kabupaten Pati. Saat ini saja, kalangan pegawai negeri sipil (PNS) sudah resah karena gaji belum turun akibat keterlambatan pelantikan pejabat.

Editor : Kholistiono