3 Jabatan Kepala SKPD di Grobogan Kosong

Bupati Grobogan Sri Sumarni mengambil sumpah para pejabat yang dilantik berdasarkan SOTK baru di pendapa kabupaten setempat. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Bupati Grobogan Sri Sumarni mengambil sumpah para pejabat yang dilantik berdasarkan SOTK baru di pendapa kabupaten setempat. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Bupati Grobogan Sri Sumarni melangsungkan pelantikan pejabat yang disesuaikan dengan SOTK baru, Sabtu (31/12/2016). Total pejabat yang dilantik di pendapa kabupaten ada 957 orang, meliputi eselon II, III, dan IV. Sebelum pelantikan, dilangsungkan acara pengukuran organisasi perangkat daerah yang baru.

Dalam pelantikan itu, ada tiga posisi jabatan kepala SKPD (eselon II) yang masih kosong. Yakni, Kepala Disporabudpar, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, dan Dinas Infokom. Kemudian ada juga kekosongan untuk posisi dua staf ahli.

Dua staf ahli sebelumnya pindah ke tempat lain. Yakni, Bambang Panji menjadi Kepala Satpol PP dan Sugeng menjabat jadi Sekretaris Dinas Koperasi UMKM.

“Untuk posisi tiga kepala SKPD yang kosong nanti akan diisi dikemudian hari. Nanti akan ditunjuk Plt kepala SKPD di tiga instansi tersebut,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah Grobogan Suhadi.

Dalam pelantikan pejabat sesuai SOTK baru, boleh dibilang tidak ada perombakan besar-besaran seperti yang diprediksi selama ini. Sebagian besar pimpinan SKPD masih ditempati wajah lama.

Meski begitu, ada juga kepala SKPD yang berubah posisinya. Misalnya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang merupakan dinas baru pecahan dari Dinsosnakertrans.

Pucuk pimpinan dinas ini dijabat Nurwanto yang sebelumnya menjadi Kepala Dinas Bina Marga.

Tempat Nurwanto digantikan Subiyono yang sebelumnya jadi Kepala Dinas Pengairan. Sesuai SOTK baru, dinas pengairan hilang dan gabung dengan dinas Bina Marga yang namanya berubah jadi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Di luar itu, pucuk pimpinan SKPD masih ditempati pejabat lama kendati nama instansinya ada yang berubah. Misalnya, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman yang dulu bernama Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan masih dijabat M Chanief.

Untuk posisi jabatan eselon III dan IV, untuk level kabid, kasubag atau kasi terjadi banyak perubahan. Ada banyak pegawai yang berpindah ke instansi lainnya. Sedangkan di jabatan camat, praktis masih tetap seperti semula.

Bupati Sri Sumarni menyatakan, penataan jabatan hari ini lebih banyak bersifat pengukuhan. Adapun rotasi dan promosi pada sebagian kecil jabatan adalah pengisian beberapa jabatan kosong yang akhirnya berdampak pada pergeseran jabatan lain.

Meskipun melalui Organisasi Perangkat Daerah yang baru, tupoksinya hampir sama, dan hal itu tidak dapat  dipandang ringan karena kondisi lingkungan dan aturannya sudah berbeda.

”Organisasi Perangkat Daerah yang baru ini, bekerja berdasarkan visi dan misi dalam RPJMD 2016 -2021. Kemudian, perencanaan dan penganggaran juga menerapkan E-Planning dan E-Budgetting yang didampingi langsung oleh KPK dengan mengedepankan prinsip pemerintahan yang bersih, efisien dan akuntabel,” tegasnya.

Sri juga mengingatkan, tuntutan pelayanan saat ini lebih bersifat terbuka dan berbasis tehnologi informasi yang menuntut proses penyelesaian secara cepat, tepat dan transparan sertabebas dari pungutan liar. Hal ini jelas membutuhkan kerja keras, cerdas, kompak dan cepat, dengan sentuhan manajemen, karakter kepemimpinan dan teknik operasional yang lebih profesional.

“Para kepala SKPD saya minta agar segera konsolidasi, dan koordinasi, serta  menandatangani pakta integritas bagi seluruh pejabat dan ASN pada instansi masing-masing. Semua pejabat agar segera memahami tugas pokok dan fungsi jabatan masing-masing, dan melaksanakan program serta kegiatan yang telah direncanakan. Saya minta para pejabat yang habis dilantikberusaha membuat inovasi demi kemajuan daerah,” imbuhnya.

Editor : Akrom Hazami