Seribu Siswa Ikuti Jambore Penggalang Sambut Estafet

rembang-pramuka (e)

Ratusan Pramuka Penggalang dari SD dan MI se Kecamatan Rembang mengikuti apel kegiatan Jambore Penggalang, yang diadakan di Lapangan Rumbut Malang, Rabu (31/8/2016). (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom, Rembang – Hampir seribu siswa dari SD dan MI se Kecamatan Rembang, mengikuti kegiatan perkemahan Jambore Penggalang, yang dilaksanakan di lapangan Rumbut Malang Rembang, Rabu (31/8/2016).

Kegiatan yang digelar dua tahunan tersebut, diadakan Gerakan Pramuka Kwartir Ranting Rembang. Selama dua hari, mulai dari Rabu (31/8/2016) hingga Kamis (1/9/2016), mereka akan mengikuti berbagai kegiatan di sana.

Panitia Jambore Penggalang Kecamatan Rembang Zaenal Arifin mengatakan, kegiatan ini tepatnya diikuti sebanyak 960 anak, dari 48 sekolah. ”Baik SD dan MI yang ada di Kecamatan Rembang,” kata Zaenal, Rabu (31/8/2016).

Menurut Zaenal, kegiatan Jambore Penggalang ini juga digelar sekaligus untuk memperingati Hari Pramuka yang jatuh pada 14 Agustus 2016 lalu. Termasuk juga menyambut kedatangan estafet tunas kepala.

”Kita memang direncanakan untuk ikut serta menyambut estafet tunas kelapa, yang akan tiba di lapangan Rumbut Malang pada Rabu sore, dari Kecamatan Pancur. Sebab wilayah Rembang ini sebagai titik start wilayah Jateng, di mana kita ada yang paling timur,” terangnya.

Dikatakan Zaenal, kegiatan lain yang sudah terjadwal untuk anak-anak tersebut, memang terbilang banyak. Misalnya saja lomba hiking, pendidikan kepramukaan, dan lain sebagainya.

Zaenal mengatakan, kegiatan yang digelar ini salah satu tujuannya adalah memperkenalkan kegiatan Pramuka kepada para siswa. Sehingga dikemas dengan menarik, sehingga anak-anak itu akan tertarik.

”Nanti mereka juga akan bisa melihat bagaimana estafet tunas kepala itu digelar. Karena pastinya akan menarik. Ini adalah even dua tahunan oleh Kwartir Pramuka Daerah Jawa Tengah,” imbuhnya.

Editor: Merie

Ssst… Ada Pelajar Cantik di Grobogan yang Jagoan Gulat, Ini Dia Sosoknya

Kepala SMKN 1 Purwodadi Sukamto mendampingi siswinya Dwi Ayu Puspitasari yang berhasil jadi juara gulat (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Kepala SMKN 1 Purwodadi Sukamto mendampingi siswinya Dwi Ayu Puspitasari yang berhasil jadi juara gulat (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Meski boleh dibilang cukup membanggakan, namun prestasi yang diraih Dwi Ayu Puspitasari, siswi SMKN 1 Purwodadi ini boleh dibilang unik. Sebab, Dwi meraih prestasi di bidang olahraga yang selama ini tidak lazim digeluti kaum perempuan. Yakni, cabang olahraga gulat.

Hebatnya, Dwi tidak sekedar ikut-ikutan menggeluti olahraga tersebut. Tetapi menekuni gulat dengan serius dan hal ini bisa dilihat dari prestasi yang sudah berhasil diraih.

Belum lama ini, Dwi berhasil meraih medali perunggu dalam ajang Kejurnas Gulat Remaja di Bandung. Dalam event ini, siswi kelas XI-TB1 tersebut turun di kelas 52 kg, gaya bebas.

Beberapa waktu sebelumnya, pelajar yang tinggal di Desa Cingkrong, Kecamatan Purwodadi tersebut juga berhasil meraih prestasi yang mengesankan. Yakni, meraih medali emas dalam Popda Jateng tingkat SMA dan medali perak dalam kejuaraan gulat di Tegal.

“Selama ini, saya memang serius menekuni gulat. Hampir setiap hari, saya melakukan latihan bersama teman-teman. Di satu sekolahan sini, ada delapan siswi yang ikut gulat. Tempat latihannya di rumah pelatih di Desa Ngembak, Kecamatan Purwodadi,” kata Dwi.

Pada awalnya, Dwi sama sekali buta dengan olahraga gulat. Ketertarikannya pada olah raga ini berawal dari ajakan Rika, guru olahraganya di SMKN 1 Purwodadi untuk ikut latihan gulat. Setelah beberapa kali ikut latihan di bawah bimbingan gurunya tersebut, Dwi merasa tertarik dan ingin serius berlatih.

Dwi mengaku sempat dilarang orang tuanya menggeluti olahraga keras tersebut. Namun, larangan tersebut tidak diindahkan. Setelah berhasil menggapai prestasi, kedua orang tuanya kemudian berbalik memberikan dukungan.

Prestasi yang didapat Dwi tidak hanya bikin bangga orang tua dan pelatihnya saja. Pihak sekolah tempatnya belajar juga mengapresiasi prestasi yang diraihnya.

“Setiap siswa yang dapat prestasi pasti kita kasih reward. Namun, besar kecilnya reward ini kita sesuaikan dengan level juara yang didapatkan. Hal ini kita terapkan sesuai dengan slogan kami bahwa SMKN 1 Purwodadi adalah ‘Sekolahnya para Juara’,” ungkap Kepala SMKN 1 Purwodadi Sukamto.

Sukamto menyatakan, selama ini, pihak sekolah selalu mendukung setiap kegiatan positif yang ingin dilakukan para siswa. Baik kegiatan dalam bidang akademisi maupun ekstrakurikuler, termasuk olah raga.

Selain untuk menyalurkan bakat, dukungan itu diberikan supaya siswa punya kesibukan lain yang bermanfaat diluar pelajaran sekolah. Dengan cara ini secara tidak langsung bisa dijadikan upaya untuk mencegah siswa melakukan kegiatan yang negatif.

Editor : Kholistiono

Tingkatkan Hasil Panen, Petani Kudus Kunjungi Pakar di Sleman

Sejumlah petani  Kudus mengunjungi kediaman pakar tani dan pengembang sistem pertanian organik Prof. DR Gembong Danudiningrat di Sleman DIY. (Istimewa)

Sejumlah petani  Kudus mengunjungi kediaman pakar tani dan pengembang sistem pertanian organik Prof. DR Gembong Danudiningrat di Sleman DIY. (Istimewa)

MuriaNewsCom, Kudus – Puluhan petani asal Kudus baru-baru ini mengunjungi kediaman pakar tani dan pengembang sistem pertanian organik Prof. DR Gembong Danudiningrat di daerah Sleman DIY. Sebanyak 20 petani tersebut bermaksud menimba ilmu mengenai cara menanam tebu yang baik serta menghasilkan rendemen yang tinggi.

Sofiyan Hadi ketua rombongan dan sekaligus Ketua Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya (P4S) Al Mawaddah Kudus mengatakan kunjungannya ke rumah pakar tani Gembong Danudiningrat di Sleman adalah rangkaian pelatihan Teknik Budidaya Tanaman Tebu yang digelar sejak 23-27 Agustus 2016 lalu.

“Awalnya pak Gembong kami jadwalkan menjadi pembicara di Kudus. Tapi karena kesibukan beliau yang begitu padat. Akhirnya kami memutuskan datang langsung kesini,” katanya di rilis persya ke MuriaNewsCom.

Dalam kesempatan tersebut Gembong berbagi pengalamannya selama puluhan tahun melakukan penelitian lapangan dan uji coba ke berbagai wilayah di Indonesia. Sehingga berhasil menciptakan bakteri penyubur tanah supaya bisa selalu produktif. Bahkan dengan bakteri hasil buatannya, lahan kritis dan pascaerupsi dapat ditanami.

“Saya sudah mengujinya beberapa kali di daerah pesisir Kecamatan Panjatan, Kulon Progo, pepaya dan cabai kini tumbuh subur. Padahal, tanah di sana berpasir yang tentunya miskin air,” paparnya.

Menurut Gembong lahan kritis tidak hanya terdapat di luar, tetapi juga di Pulau Jawa. Ironisnya, lahan kritis tersebut bukan hanya disebabkan adanya pembalakan liar, melainkan lebih banyak karena praktik revolusi hijau yang tidak baik. Karena itu menurutnya, saat ini para petani musti beralih dari menggunakan pupuk kimia ke organik.

“Kerugian yang sering dialami petani kita selain tengkulak. Juga disebabkan kurangnya pemahaman bagaimana mengolah tanah dengan baik dan benar. Padahal itu syarat utama kalau mau hasil panen melimpah,” terang lulusan Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada (UGM) itu

Gembong memang bukan nama asing untuk inovasi pertanian di perkebunan dan peternakan di Indonesia. Ia yang meneliti lahan kritis sejak 1985 itu menuturkan dalam proses penanganan lahan baik di kawasan pesisir dan lahan pasca bencana tidak lain harus dimulai dengan mengolah kembali tanah agar siap ditanami.

“Penanganan lahan kritis, baik akibat erupsi gunung berapi ataupun pemakaian pupuk yang berlebih, garis besarnya sama. Pertama-tama, kita olah dulu tanahnya,“ kata Direktur Kencana Multi Farm itu

Tidak cukup sampai di situ, sanitasi pada tanah juga penting. Yakni suatu proses pembersihan tanah dari fungisida, insektisida, dan virusida dengan memanfaatkan agen-agen hayati, seperti dalam bentuk jamur-jamuran. Pada tahap terakhir, kata Gembong, dibutuhkan drainase yang baik. “Biasanya, waktu yang dibutuhkan untuk memulihkan kembali lahan kritis maksimal enam bulan,“ kata dia.

Pihaknya juga berpesan supaya dalam edukasi terhadap petani tidak hanya ditekankan untuk bekerja dan menyuburkan kembali lahan kritis, tetapi juga diberitahu mengenai jenis-jenis tanaman yang lebih baik. Misalnya, saat musim tanam jagung, agar harga jagung tidak jatuh, petani diberi bibit jagung manis warna ungu. “Dengan cara tersebut, saat musim panen tiba, jenis jagung yang dipanen bisa bermacam-macam sehingga harga jagung tidak turun tajam akibat kelebihan stok,” paparnya.

Ia meyakini apabila hal itu dilakukan, Indonesia ke depan akan menjadi macan pangan dunia asal petani mengetahui cara bertani yang benar dan menerapkan cara-cara inovasi. Dari situ, diharapkan para petani bisa saling bertukar pengetahuan kepada petani-petani yang lain. “Sampai saat ini agro adalah usaha paling menguntungkan. Terbukti Perusahaan-perusahaan besar di Indonesia banyak yang bergerak di sektor itu,“ pungkasnya.

Editor : Akrom Hazami

Ini Ciri Tembakau yang Bagus untuk Dijadikan Bahan Rokok

Salah seorang petani tembakau di Kecamatan Sulang, Rembang sedang meniriskan daun tembakau yang sudah dicacah. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

Salah seorang petani tembakau di Kecamatan Sulang, Rembang sedang meniriskan daun tembakau yang sudah dicacah. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom, Rembang – Tembakau, merupakan salah satu bahan dasar untuk membuat rokok. Namun demikian, tidak semua tembakau bisa untuk diolah menjadi produksi rokok. Sehingga, harus dipilah-pilah terlebih dahulu ketika akan dijadikan bahan rokok.

Mukono, petani tembakau asal Kecamatan Sulang, Rembang, mengatakan, ada beberapa ciri tembakau yang bagus untuk dijadikan bahan rokok. “Untuk tembakau yang bagus dijadikan rokok itu, aroamanya sedap. Selain aroma, tembakau tersebut berwarna kuning keemasan dan bila dipegang agak lengket, pulen dan harum,” jelasnya.

Menurutnya, jika tembakau tidak memenuhi beberapa ciri di atas, maka tembakau tersebut biasanya hanya dijadikan sebagai bahan untuk nginang, yaitu tembakau yang diramu dengan sirih, kapur, gambir, dan buah pinang, kemudian dikunyah.

“Bila tembakau itu agak sedikit kurang pulen atau diraba rada tipis dan kurang lengket, maka tembakau itu bisa dijadikan susur nginang. Begitupun dengan tembakau yang sedikit apek. Kalau tembakau seperti ini tetap dijadikan bahan rokok, maka asap rokoknya juga apek,” ungkapnya.

Editor : Kholistiono

Wacana Memasukkan Bahaya Merokok di Kurikulum Diskriminatif Dikritisi

kurikulum-

 

MuriaNewsCom, Kudus – Belum lagi selesai polemik mengenai isu menaikkan harga rokok kretek Rp 50 ribu per bungkus, kini isu baru terkait kretek muncul lagi, yakni memasukkan Bahaya Rokok dalam kurikulum pendidikan dasar.

Tak tanggung-tanggung, isu tersebut digulirkan oleh Prof. Dr. Muhajir Effendy M.AP., Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Mendikbud RI) pada Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menjabat sejak 27 Juli 2016 lalu.

Peneliti Pusat Studi Kretek Indonesia (Puskindo) Universitas Muria Kudus (UMK), Zamhuri, menilai wacana yang digulirkan Mendikbud sangat stigmatif dan diskriminatif. “Yang dibutuhkan jika itu berkaitan dengan makanan dan minuman, adalah menginventarisasi jenis-jenis makanan dan minuman apa saja yang dinilai berbahaya,’’ katanya di rilis persnya ke MuriaNewsCom.

Dia mengemukakan, mulai dari jajanan anak-anak dan aneka macam lainnya yang terkait dengan makanan dan minuman, diinventarisasi dari A sampai Z. Baru kemudian dilakukan kajian, lalu dikodifikasi dalam sebuah buku. Setelah itu, baru bisa diketahui, mana saja yang berbahaya.

Tetapi yang dilakukan Mendikbud melalui wacana yang dilontarkan ke publik, lanjutnya, tak lebih sebagai upaya penggiringan opini. “Kesimpulan rokok (kretek) di Indonesia berbahaya, masih kontradiktif. Itu baru simpulan dari rezim kesehatan. Padahal kretek mesti dikaji dari berbagai aspek sebelum memvonis,’’ tegasnya.

Karena itulah, wacana memasukkan materi bahaya rokok dalam kurikulum sekolah dasar oleh Mendikbud, dinilai kurang bijaksana. ”Yang terkait dengan kretek itu banyak sekali, mulai dari pertanian, perdagangan, tenaga kerja, budayanya, hingga penerimaan negara dari cukai,’’ katanya.

Lebih lanjut, anggota Koalisi Nasional Penyelamatan Kretek (KNPK) ini juga tidak sepakat dengan adanya pandangan yang menyatakan rokok kretek sebagai pintu masuk seseorang memakai narkoba.

“Kalau rokok kretek dianggap sebagai pintu masuk ke narkoba, apakah ada data bahwa para kiai perokok itu mengonsumsi apalagi menjadi pengedar narkoba? Harus dipahami, bicara kebijakan itu harus berdasar pada science, jangan prasangka,’’ tuturnya.

Erik Aditia Ismaya, dosen Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasat (Prodi PGSD) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) UMK, secara pribadi juga tidak sepakat jika ada kebijakan memasukan materi bahaya rokok di kurikulum sekolah dasar, dengan dalih bagian dari program pembentukan karakter.

“Kalau ini dikatakan sebagai bagian dari program pembentukan karakter, karakter yang mana? Karakter itu ada banyak. Kretek itu warisan budaya bangsa. Nah, salah satu menghargai budaya juga bagian dari karakter,’’ katanya.

Editor : Akrom Hazami

Ini Alasan 3 Daerah di Pati Ditetapkan sebagai Desa Hayati

Ketua Forum DAS Muria (paling depan) meninjau Air Terjun Tedunan di Desa Sitiluhur sebagai salah satu desa hayati di Pati kemarin. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Ketua Forum DAS Muria (paling depan) meninjau Air Terjun Tedunan di Desa Sitiluhur sebagai salah satu desa hayati di Pati kemarin. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Forum Daerah Aliran Sungai (DAS) Muria dan Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pemali-Jratun menetapkan tiga desa di Kabupaten Pati sebagai desa hayati. Ketiga desa tersebut adalah Desa Sitiluhur dan Plukaran, Kecamatan Gembong, serta Desa Jrahi, Kecamatan Gunungwungkal.

Ada sejumlah hal yang membuat ketiga desa tersebut ditetapkan sebagai desa hayati. Salah satunya, antuasiasme, partisipasi dan upaya pemberdayaan masyarakat setempat. Warga setempat dinyatakan punya kesadaran untuk mengembalikan Muria sebagai kawasan hutan lindung yang harus dilestarikan.

Selanjutnya, adanya dukungan dari pemerintah daerah (pemda) yang sepakat bila tiga desa di Pati tersebut ditetapkan sebagai desa hayati. Selain itu, aksesibilitas ketiga lokasi desa itu terbilang cukup mudah dijangkau dari pusat kota.

Sebab, desa hayati menjadi model yang tak hanya dinikmati penduduk sekitar, tetapi juga pengunjung dari luar daerah. Potensi sumber daya alam (SDA) yang ada di ketiga desa tersebut juga dianggap sangat tepat untuk dikembangkan, sekaligus diperhatikan kelestariannya.

“Hal yang paling penting, ketiga desa tersebut butuh untuk direhabilitasi dan dikonservasi. Kawasan di tiga desa tersebut diharapkan menjadi penyangga air yang baik bagi keberlangsungan ekosistem di kawasan Muria,” kata Ketua Forum DAS Muria Hendy Hendro kepada MuriaNewsCom.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Desa Sitiluhur Suyuti mengaku akan menjaga reputasi Sitiluhur sebagai desa hayati. Pihaknya akan mengembangkan potensi wisata yang ada di desanya dengan memperhatikan pendekatan wisata hutan.

Selain potensi di Desa Sitiluhur yang bagus untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata, Suyuti sadar bila desanya tersebut punya peran penting untuk menjaga kelestarian Pegunungan Muria. Karena itu, pemdes setempat rencananya akan membuat sejumlah regulasi lokal untuk menjaga eksistensi hutan, aliran sungai yang jernih, termasuk habitat yang ada di kawasan Desa Sitiluhur.

Editor : Kholistiono

883 Peserta Berebut Beasiswa Bulutangkis Djarum di Kudus

Peserta mengikuti audisi pemain PB Djarum di GOR Djati, Kudus. (Istimewa)

Peserta mengikuti audisi pemain PB Djarum di GOR Djati, Kudus. (Istimewa)

MuriaNewsCom, Kudus –  PB Djarum melakukan audisi pemain di GOR Djati, Kudus. Para peserta yang mendaftar tercatat sekitar 883 orang di hari pertama, Selasa (30/8/2016).

“Kami optimistis tahun ini dapat bibit muda yang bagus. Terlihat dari banyaknya peserta dan juga asal peserta yang bervariatif,” kata Yoppy Rosimin, Program Director Djarum Foundation Bakti Olahraga  kepada Murianewscom.

Para pendaftar audisi PB Djarum sebagian besar dari Kudus sekitar 99 orang. Peserta dari Jepara juga mendominasi di urutan kedua, yaitu 96 orang. Peserta dari Semarang sekitar 94 orang. Peserta lainnya berasal dari kota lainnya.

PB Djarum juga menyediakan tim khusus pencari bakat. Di antara anggota tim Cristian Hadinata, Liem Swi King, dan Susi Susanti. “Ini merupakan bentuk nyata dari kami dalam mencari bibit bibit yang terbaik. Kami juga menjaga suspensi bulutangkis untuk masa depan,” imbuhnya.

Seleksi akan kembali dilakukan besok, dengan lokasi yang sama. “Bagi yang lolos akan mendapatkan pembinaan khusus badminton dari para pelatih yang andal,” tambahnya.

Editor : Akrom Hazami

DPD PAN Kudus Usulkan Nama Pengganti Agus Darmawan

PAN

 

MuriaNewsCom, Kudus – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Kudus mengusulkan anggota DPRD Kudus yang meninggal, Agus Darmawan.

Ketua DPD PAN Kudus Budiyono mengatakan, Agus Darmawan meninggal pada awal Januari 2016 lalu. Setelah itu, anggota DPRD baru yang diusulkan menggantikan Agus Darmawan adalah Muhammad Arif Mifthoni.

“Kami dari PAN berharap permohonan PAW segera diproses secepatnya, sehingga PAN memiliki wakil rakyat kembali. Dan fungsi sebagai dewan dapat kembali utuh untuk masyarakat,” katanya.

Nama Arif dipilih, karena dianggap paling pas. Dia merupakan caleg PAN peraih suara terbanyak di daerah pemilihan (Dapil) III setelah Agus Darmawan. Arif meraup sebanyak 1.481 suara. Dapil III merupakan daerah pemilihan yang meliputi Kecamatan Gebog dan Kaliwungu.

Ketua DPRD Kudus Masan mengatakan, DPRD Kudus akan mengirim surat ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kudus untuk memverifikasi calon pengganti Agus Darmawan.

Setelah verifikasi selesai, hasilnya akan dikirimkan ke gubernur guna mendapat pengesahan. Setelah surat dari Gubernur turun, proses selanjutnya baru dapat dilaksanakan.

“Pelantikan baru dilakukan setelah ada balasan dari Gubernur. Setelah dilantik, maka pengganti akan menjadi anggota Dewan,”katanya.

Sementara, Ketua KPU Kudus Moh Khanafi mengatakan siap melakukan verifikasi untuk menindaklanjuti usulan PAW tersebut. Sebab itu juga bagian dari tugasnya. “Kami siap jika harus memverifikasi, setelah surat dari dewan turun. Verifikasi jyga tidak membutuhkan waktu yang lama. Asalkan semua syarat sudah dipenuhi,” ungkapnya.

Editor : Akrom Hazami

DPRD Kudus Nilai Bupati Langgar Instruksi Mendagri

Bupati Kudus Mushtofa melakukan pelantikan pejabat SKPD. (MuriaNewsCom)

Bupati Kudus Mushtofa melakukan pelantikan pejabat SKPD di pendapa pemkab setempat, beberapa waktu lalu. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Kudus – Bupati Kudus Mushofa dinilai melanggar instruksi Mendagri Mendagri No 061/2911/SJ/tahun 2016 tentang tindak lanjut PP 18/2016 tentang Perangkat Daerah.

Sebab, bupati melakukan pelantikan pejabat struktural, sebelum ditetapkannya SOTK baru.

Demikian disampaikan anggota Komisi A DPRD Kudus, Nur Khabsyin. Pada instruksi Mendagri tersebut dijelaskan terutama pada poin keenam. “Bahwa pengisian pejabat struktural dilaksanakan setelah perda SOTK baru ditetapkan. Bahkan untuk jabatan yang kosong, Mendagri minta agar diisi oleh pelaksana tugas dulu,” katanya.

Instruksi Mendagri 061 tersebut diterbitkan pada 4 Agustus 2016. Sementara, pada 10 Agustus 2016, bupati melantik 51 pejabat eselon II, III dan IV.

Kondisi tersebut, menurut Khabsyin akan menimbulkan permasalahan tersendiri. Karena, sejumlah pejabat yang baru dilantik, bisa jadi akan terkena imbas terhadap SOTK yang baru.

Nantinya, ada jabatan di sejumlah SKPD yang akan dihilangkan atau digabungkan dengan SKPD yang lain.  ”Bisa jadi, ada jabatan-jabatan yang nanti akhirnya dilikuidasi atau digabung dengan yang lain. Tentu ini akan menjadi permasalahan tersendiri,” tukasnya.

Selain itu, menurut Khabsyin, belum dibahasnya Perda SOTK juga merupakan catatan tersendiri bagi Pemkab Kudus. Sebab, sebelumnya Gubernur juga sudah mengeluarkan surat edaran nomor 060/013679/2016 yang isinya memberi tenggat waktu bagi kabupaten/kota di Jateng untuk segera menyelesaikan Perda SOTK maksimal pada 25 Agustus 2016.

”Padahal, kenyataannya hingga kini draf ranperda tentang SOTK juga belum dikirim ke DPRD untuk dibahas,”tukasnya.

Belum lagi terkait persoalan KUA PPAS APBD 2017 yang saat ini sudah disepakati dan ditandatangani jauh hari sebelum Instruksi Mendagri tersebut diterbitkan.  Nantinya, KUA PPAS tersebut juga harus direvisi dengan memperhatikan perubahan SOTK.

Oleh karena itu, Khabsyin mendesak agar pemkab Kudus segera mengirim draf ranperda SOTK. Apalagi, dalam Instruksi Mendagri juga disebutkan pengisian SOTK harus dilakukan maksimal pada Desember 2016 mendatang.

Editor : Akrom Hazami

Rembang Bagian Selatan Berpotensi Dikembangkan jadi Objek Wisata Tembakau

 Daun tembakau yang sedang dalam proses penjemuran milik salah satu petani di Kecamatan Bulu. Di bagian selatan yang cukup banyak terdapat perkebunan tembakau, juga berpotensi dikembangkan jadi destinasi wisata. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)


Daun tembakau yang sedang dalam proses penjemuran milik salah satu petani di Kecamatan Bulu. Di bagian selatan yang cukup banyak terdapat perkebunan tembakau, juga berpotensi dikembangkan jadi destinasi wisata. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom, Rembang – Selain memiliki potensi wisata pantai, Kabupaten Rembang juga memiliki kekayaan alam lainnya yang juga bisa dikembangkan menjadi objek wisata. Salah satunya adalah perkebunan tembakau yang terdapat di wilayah Rembang bagian selatan, yakni Kecamatan Bulu, Sulang dan Pamotan.

Nardi (43) warga Kecamatan Bulu mengatakan, dirinya telah mengajak petani tembakau lainnya untuk bisa mengeksplore potensi pertanian tembakau. Sehingga, nantinya, banyak masyarakat yang berkunjung ke Rembang untuk melihat proses penanaman hingga proses pengeringan tembakau.

Rencananya, nantinya akan dibangun sebuah gedung atau tempat, yang nantinya dijadikan sebagai tempat informasi mengenai tembakau. “Masyarakat yang berkunjung, nantinya bisa lebih mudah menggali informasi mengenai beragam hal tentang tembakau,” katanya.

Menurutnya, potensi untuk menjadi destinasi wisata cukup tinggi. Sebab, daerah Rembang bagian selatan terdapat perkebunan tembakau yang cukup luas. “Kalau daerah Rembang selatan itu sudah puluhan hektare lahan tembakau. Belum lagi Rembang bagian tenggara, juga daerah pegunungan yang juga cocok ditanami tembakau,” tuturnya.

Editor : Kholistiono

Punya 280 Titik Parkir, Pemkab Jepara Targetkan Rp 600 Juta

Petugas parkir menarik kendaraan di salah satu titik di Kabupaten Jepara, Senin. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Petugas parkir menarik kendaraan di salah satu titik di Kabupaten Jepara, Senin. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

MuriaNewsCom, Jepara – Di Kabupaten Jepara ada sekitar 280 titik parkir, terutama di tepi jalan raya. Dari 280 titik tersebut, Pemkab Jepara menargetkan pendapatan parkir sekitar Rp 600 juta selama setahun.

Target tersebut sama dengan tahun lalu. Namun tahun lalu, tidak mampu memenuhi target lantaran hanya dicapai sekitar Rp 580 juta saja. Sejumlah kendala dialami petugas untuk mengumpulkan pundi-pundi pemasukan dari sektor ini.

Kepala UPT Parkir pada Dishubkominfo Jepara, Musriyati, mengatakan, tahun ini pendapatan parkir masih jauh dari target, yaitu Rp 300 juta kurang. Angka tersebut terhitung hingga akhir Juli 2016. “Saat ini pendapatan parkir masih sekitar 49 persen, masih jauh dari target, ” katanya kepada MuriaNewsCom, Selasa (30/8/2016).

Menurutnya, tahun lalu pendapatan parkir memang tidak sampai target, yaitu Rp 600 juta. Kendala yang dihadapi, di antaranya, adanya tukang parkir yang terputus sehingga tidak menyetorkan pendapatannya. Selain itu banyak tukang parkir yang nakal alias tidak setor pendapatan. Musriyati mengaku, pihaknya kerap kali memanggil petugas parkir yang nakal tersebut. “Kami beri peringatan. Jika dalam jangka tiga bulan masih belum menyetor maka kontraknya kami putus,” katanya.

Lebih lanjut ia mengatakan, tahun ini sudah ada 10 tukang parkir yang diganti. Itu lantaran mereka tidak menyetorkan pendapatannya. “Tiga bulan masih belum berubah ya kami putus,” ungkapnya.

Ia juga mengemukakan, pihaknya mengelola sekitar 280 titik parkir umum di Jepara. Mulai dari kawasan Jepara Utara seperti Kelet, kawasan Kota hingga kawasan Welahan. Dari 280 tempat parkir tersebut pendapatan dari parkir tahun lalu sebesar Rp 580 juta. Untuk sampai pada target yang ditentukan masih kurang sebesar Rp 20 juta.

Sesuai ketentuan perda, tarif parkir sebesar Rp 500 untuk kendaraan roda dua dan Rp 1000 untuk kendaraan roda empat. Pihaknya melakukan penarikan di lapangan setiap minggu sekali. Untuk daerah tertentu yang jauh dari jangkauan dibuat kordinator. Sehingga kordinator itu menyetorlan pendapatan parkir ke Dishubkomonfo.

“Setiap tempat targetnya berbeda-beda. Mulai dari Rp 35 ribu per bulan hingga Rp 1. 200 ribu per bulan. Yang tinggi untuk lokasi luas seperti di Kawasan Pasar Jepara Satu,” imbuhnya.

Editor : Akrom Hazami

Forum DAS Muria Kunjungi 3 Desa Hayati di Pati

Forum DAS Muria meninjau Air Terjun Tedunan di Desa Sitiluhur, Gembong yang mulai dibuka sebagai objek wisata baru, Selasa (30/08/2016) (MuriaNewsCom/Lismanto)

Forum DAS Muria meninjau Air Terjun Tedunan di Desa Sitiluhur, Gembong yang mulai dibuka sebagai objek wisata baru, Selasa (30/08/2016) (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Forum Daerah Aliran Sungai (DAS) Muria mengunjungi tiga desa hayati yang ada di Kabupaten Pati, Selasa (30/8/2016). Ketiga desa hayati tersebut, antara lain Desa Sitiluhur, Kecamatan Gembong, Desa Jrahi, Kecamatan Gunungwungkal, dan Desa Plukaran, Kecamatan Gembong.

Dalam kunjungan tersebut, anggota Forum DAS Muria mengecek sejumlah tempat yang dijadikan sebagai kawasan wisata baru. Di Desa Sitiluhur, misalnya. Di sana, pemdes dan kelompok sadar wisata (pokdarwis) membuka lokasi wisata baru bernama Air Terjun Tedunan.

Kunjungan itu untuk memastikan bila pembukaan wisata baru di desa hayati tidak merusak lingkungan yang berpotensi mengancam eksistensi Desa Sitiluhur sebagai desa hayati. Pasalnya, kawasan Pegunungan Muria pada era reformasi sudah mengalami kerusakan hebat akibat illegal logging.

“Kunjungan kita untuk memastikan bila pembukaan wisata baru tidak merusak lingkungan. Potensi wisata alam memang bagus untuk dikelola, selama metode manajemennya menggunakan pendekatan wisata hutan. Di satu sisi, wisata bisa berjalan dengan baik. Di sisi lain, Muria sebagai kawasan hutan lindung perlu dilindungi dengan konsep pendekatan wisata hutan,” ujar Ketua Forum DAS Muria, Hendy Hendro.

Usai meninjau Air Terjun Tedunan, Hendy mengaku bila objek tersebut memang laik dijadikan sebagai destinasi wisata di Desa Sitiluhur. Pohon dan hutan di sekitanya masih sangat asri. Begitu juga dengan bebatuan, jalan terjal dan curam, serta aliran sungai masih sangat jernih.

Karena itu, dia berpesan kepada pemerintah desa, pokdarwis, dan pengelola wisata bisa memperhatikan pengunjung dengan baik supaya tidak merusak ekosistem yang ada di dalamnya. Lebih dari itu, manajemen wisata diharapkan benar-benar memperhatikan kelestarian alam.

Editor : Kholistiono

Seharian, Puluhan Warga Datangi Rumah Dinas Bupati Sri Sumarni, Ada apa?

Bupati Grobogan Sri Sumarni bersalaman dengan para tamu yang berkunjung ke rumah dinasnya, Selasa (30/08/2016)

Bupati Grobogan Sri Sumarni bersalaman dengan para tamu yang berkunjung ke rumah dinasnya, Selasa (30/08/2016)

MuriaNewsCom, Grobogan – Pemandangan tidak biasanya terlihat di Rumah Dinas Bupati Grobogan Sri Sumarni dalam beberapa hari terakhir. Dari pagi hingga malam, ada puluhan warga dari berbagai kalangan yang keluar masuk ke rumah dinas tersebut.

Lantaran banyaknya tamu yang berdatangan, kursi yang berada di teras depan disingkirkan semuanya. Gantinya, dipasang karpet dan tikar sehingga bisa menampung banyak orang.

Menariknya, selama beberapa hari tersebut, para tamu tidak pernah kecele. Semua tamu bisa dipastikan bisa bertemu dengan penghuni rumah, kendati hanya sebentar.Banyaknya orang bertamu ke rumah dinas di belakang Pendapa Kabupaten itu sempat mengundang pertanyaan dari warga yang sedang melintas di situ. Sebab, tidak biasanya ada banyak tamu yang datang.“Ada acara apa di rumah dinas. Kok ramai banget dan tamunya nggak pernah berhenti,” kata Julianto, salah satu warga yang melintas di depan rumah dinas.

Sementara itu, Bupati Grobogan Sri Sumarni disela-sela menerima tamunya menyatakan, dari kemarin hingga Rabu besok, dia sengaja menggelar acara open house. Hal itu dilakukan berkaitan dengan niatnya untuk menunaikan ibdah haji.

“Rencananya, hari Kamis, 1 September lusa saya berangkat haji. Jadi, sebelum berangkat saya memberikan kesempatan pada semua warga yang ingin bersilaturahmi ke sini,” katanya.

Saat menerima tamu, Sri juga selalu meminta didoakan agar bisa melaksanakan ibadah haji dengan lancar. Kepada para tamunya, orang nomor satu di Pemkab Grobogan itu juga menyatakan permintaan maaf kalau ada kesalahan yang pernah dilakukan.

 Editor : Kholistiono

Proyek Jalan Lingkar Utara Mijen-Peganjaran Terhambat Pembebasan Lahan

Komisi C DPRD Kudus melakukan pemantauan di lokasi pembangunan jalan lingkar Mijen-Peganjaran, Kudus. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Komisi C DPRD Kudus melakukan pemantauan di lokasi pembangunan jalan lingkar Mijen-Peganjaran, Kudus. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Proyek jalan lingkar  utara (JLU) Mijen-Peganjaran, Kudus,terancam terputus. Karena masih ada warga menolak membebaskan lahan menggunakan sistem Konsolidasi Tanah Perkotaan (KTP).

Saat ini  masih terdapat dua bidang lahan milik warga yang menolak untuk dibebaskan. Kondisi itu diakui Kabid Bina Marga pada Dinas Bina Marga Pengairan dan ESDM Kudus, Jaswanto. Menurutnya masih ada dua bidang lahan warga sepanjang sekitar 200 meter yang masih belum bisa dibebaskan.

“Sampai sekarang masih proses, sebab pemiliknya masih menolak menggunakan sistem KTP,” kata Jaswanto saat komisi C melakukan sidak di jalan lingkar.

Menurutnya, pengadaan lahan jalan lingkar Mijen-Peganjaran sudah dimulai sejak tahun 2002. Program itu menggunakan program KTP.  Hanya sedikit lahan warga yang terkena proyek pembangunan jalan tersebut. Tapi masih ada pemilik yang menolak lahannya dibebaskan.

Plt Ketua Komisi C DPRD Kudus, Edi Kurniawan mengatakan, Pemkab Kudus dapat melakukan ganti rugi kepada masyarakat penolak pembebasan tanah  “Masalah ini harus diselesaikan dengan cepat. Kalau pemilik lahan menolak membebaskan tanahnya dengan program KTP, pemkab seharusnya bisa mengambil langkah pemberian ganti rugi,” katanya.

Keberadaan ruas jalan itu sangat berguna untuk memecah kemacetan, terutama di jalur Kudus-Jepara. Jika proyek pembangunan itu selesai, maka masalah macet bisa teratasi.

Dari data yang ada, proyek jalan lingkar Mijen-Peganjaran menelan anggaran total hingga Rp 47,3 miliar. Anggaran tersebut bersumber dari DAK sebesar Rp 15 miliar dan Bantuan Gubernur Rp 32,35 miliar.

Total ruas jalan yang akan dibangun sepanjang sekitar 5 km dengan lebar jalan sekitar 7 meter. Selain untuk membangun badan jalan, anggaran tersebut juga untuk membangun dua jembatan yang dilintasi yakni jembatan Sungai Sat dan Sungai Kemudi masing-masing dianggarkan Rp 12,5 miliar.

Editor : Akrom Hazami

3 Perempuan di Rembang Terkena Tipu SK CPNS Palsu

Marsono, Kabid Pengembangan Pegawai BKD Rembang menunjukan SK CPNS yang diduga palsu yang dibawa tiga perempuan pada Senin (29/8/2016).

Marsono, Kabid Pengembangan Pegawai BKD Rembang menunjukan SK CPNS yang diduga palsu yang dibawa tiga perempuan pada Senin (29/8/2016).

MuriaNewsCom, Rembang – Dugaan penipuan berkedok CPNS kembali terjadi di Kabupaten Rembang. Kali ini, korbannya tiga orang perempuan, yang merupakan warga dari Kecamatan Sulang, Gunem dan Pamotan.

Dugaan adanya penipuan tersebut, terbongkar, ketika sejumlah SKPD di lingkungan Pemkab Rembang, tiba-tiba didatangi orang yang mengaku pegawai negeri sipil (PNS). Orang itu mengatakan siap bekerja di tempat mereka.

Ada tiga orang mengaku sebagai PNS, yang datang menyerahkan surat keputusan (SK) CPNS dan SK penempatan yang ditandatangani oleh Kabid Penelitian dan Perencanaan pada BKD Jawa Tengah. Tetapi, dalam surat tersebut terlihat ada kejanggalan, di antaranya surat  tertulis logo Provinsi Jawa Tengah, namun dengan tanda tangan Kepala Badan Kepegawaian (BKD) Rembang.

Tiga orang yang telah membawa SK tersebut datang ke instansi berbeda. Yakni ke Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Dinbudparpora) Rembang, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Rembang serta SMA N 1 Pamotan pada Senin (29/8/2016).

Terkait hal ini, Kabid Pengembangan Pegawai di BKD Rembang Marsono mengatakan, pihaknya sempat menerima konfirmasi oleh ketiga perempuan yang membawa SK CPNS tersebut ke BKD pada Senin (29/8/2016) siang.

“Iya, kita sempat menerima konfirmasi itu. Wanita pertama dari Kecamatan Sulang dengan diantarkan oleh orang tuanya dan pihak Dinbudparpora untuk konfirmasi kebenaran SK ini. Kemudian ada juga dari SMAN 1 Pamotan yang juga mengkonfirmasi kebenaran SK tersebut,” ujar Marsono.

Selanjutnya, ada juga perempuan yang langsung datang ke Kantor DPPKAD Rembang yang juga menunjukkan SK CPNS yang dibawanya. Namun demikian, pihak DPPKAD juga tidak langsung menerima, dan melakukan konfirmasi ke BKD.

“Kami dari pihak BKD Rembang tidak akan menyebut SK itu merupakan penipuan atau bagaimana. Yang jelas, dokumen itu diduga palsu. Kami mengimbau kepada masyarakat supaya bisa berhati-hati dengan orang yang menawarkan bisa memasukkan menjadi CPNS,” imbaunya.

Editor : Kholistiono

 

PDIP Berikan “Sinyal Kuat” Usung Haryanto-Arifin pada Pilkada Pati 2017

Haryanto (ketiga dari kiri), usai mengikuti penjaringan Bakal Calon Bupati Pati di DPC PDIP Pati beberapa waktu lalu. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Haryanto (ketiga dari kiri), usai mengikuti penjaringan Bakal Calon Bupati Pati di DPC PDIP Pati beberapa waktu lalu. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan memberikan sinyal kuat untuk mengusung Haryanto dan Saiful Arifin sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pati pada Pilkada Pati 2017. Hal itu terlihat dari undangan PDIP untuk Haryanto-Arifin supaya mengikuti sekolah partai di Depok, Selasa (20/8/2016) hingga Sabtu (3/9/2016).

Dalam undangan tersebut, DPP PDIP menginstruksikan kepada DPC PDIP Pati agar mengundang Haryanto dan Saiful Arifin untuk wajib mengikuti Sekolah Partai Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Surat undangan tersebut ditafsirkan banyak orang bahwa PDIP sudah mengusung Haryanto dan Arifin sebagai paslon Bupati dan Wakil Bupati Pati Pilkada 2017.

“Surat undangan itu sudah jelas kalau PDIP mengusung Haryanto dan Arifin. Sebab, keduanya diwajibkan hadir sebagai peserta sekolah partai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP. Undangan itu secara eksplisit menyatakan bahwa PDIP sudah memberikan rekomendasi kepada Haryanto dan Arifin,” ungkap pengamat politik Universitas Diponegoro, Hakim Alif Nugroho.

Hanya saja, Ketua PDIP Kabupaten Pati Ali Badrudin dinilai masih “malu-malu” mengumumkan surat rekomendasi tersebut. Saat dikonfirmasi, Ali Badrudin mengaku belum bisa memastikan bila Haryanto dan Saiful Arifin mendapatkan rekomendasi dari DPP PDIP.

“Memang, keduanya dapat undangan sekolah politik dari DPP PDIP. Namun, kami masih belum bisa memastikan apakah keduanya sudah mendapatkan rekomendasi atau belum. Sebab, rekomendasi menjadi wewenang mutlak DPP PDIP,” tutur Ali.

Terkait dengan undangan sekolah politik untuk Haryanto-Arifin, kata Ali, dimungkinkan menjadi sinyal kuat bahwa DPP PDIP akan memberikan rekomendasi untuk keduanya. Namun, Ali meminta kepada semua pihak untuk menunggu kepastian dari DPP PDIP.

Editor : Kholistiono

Pengurus KONI Jepara Dilantik KONI Jateng

Ketua Umum KONI Jateng Hartono melantik anggota KONi Jepara, di pendapa pemkab setempat. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Ketua Umum KONI Jateng Hartono melantik anggota KONi Jepara, di pendapa pemkab setempat. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

MuriaNewsCom, Jepara – Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jepara periode 2016-2020 dilantik Ketua Umum KONI Jateng Hartono, di Pendapa Kabupaten Jepara. Selasa (30/8/2016) siang tadi, Mereka diharapkan mampu membina bibit-bibit olahragawan yang ada di kota ukir.

Ketum KONI Jepara, Sutedjo mengatakan, ada beberapa pekerjaan berat yang harus dilakoni. Tugas itu yakni mempersiapkan para atlet dan manajemen yang baik dalam Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) dua tahun mendatang.

“Itu adalah satu tugas bagi pengurus baru. Tugas lainnya, agar pembinaan semua cabang olahraga bisa kian serius hingga mampu mengantarkan atlet-atlet Jepara ke kancah nasional. Saat ini sudah ada 27 atlet Jepara yang masuk Tim PON Jateng. Ke depan diharapkan lebih banyak lagi,” ujar Sutedjo, Selasa (30/8/2016)

Kepada atlet, Sutedjo berpesan agar mereka rendah hati dan ingat jika capaian prestasi yang diraih karena didikan pelatih. “Sebab dari tangan tekun dan gigih dari para pelatih sejak dari usia dini dan dari titik nol, kalian bisa duduk di sini,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Umum KONI Jateng Hartono mengemukakan, atlet harus mengedepankan respek dan sikap pertemanan. Sebab dalam olahraga, hal itulah yang dikedepankan.

Dia mengaku bangga dengan banyaknya atlet Jepara yang masuk tim PON Jateng untuk berlaga di PON Jabar mendatang. Hartono optimistis akan ada lebih banyak lagi atlet Jepara yang akan masuk di tim PON. “Banyaknya atlet yang masuk dalam tim PON juga akan mendongkrak prstasi Jepara di Proprov,” tegasnya.

Bupati Jepara Marzuqi menandaskan, prestasi yang diraih atlet olahraga Jepara itu tak lepas dari berkat kerja tuntas, keras, ihlas dari pengurus KONI, tim pelatih masing-masing dan pengurus cabang olahraga. Menurutnya, KONI juga harus melakukan pantauan dan pembinaan kepada atlet potensial di desa-desa.

“Banyak atlet dari desa yang memiliki prestasi luar biasa. Kemungkinan atlet itu belum terpantau. Maka atlet-atlet itu harus dibina,” urainya.

Marzuqi mengaku apresiasi kepengurusan KONI karena dengan anggaran terbatas mampu membina banyak atlet berprestasi. Diharapkan kepengurusan baru bisa menjalankan tugas dengan baik. Melalui Surat Keputusan KONI Jateng Nomor 28/sk/viii/2016, dilantik sebagai Ketua Umum Sutedjo SS yang terpilih secara aklamasi pada prosesi pemilihan sebelumnya. Sutedjo dibantu Gunawa WS dan Letkol Inf (Purn) Harianto sebagai Wakil Ketua I dan II, serta Sekretaris Umum Wahyu Anggono dan Bendahara Murdiyono.

Editor : Akrom Hazami

Kini Calon Petinggi di Jepara Bebas dari Desa Mana Saja

pilpet

 

MuriaNewsCom, Jepara – Menjelang Pemilihan Petinggi (Pilpet) yang akan digelar pada November mendatang, Pemkab Jepara dan pihak terkait di tingkat desa tengah disibukkan dengan berbagai tahapan, termasuk dengan pemahaman terhadap aturan dalam Undang-undang. Salah satu yang menjadi sorotan adalah aturan mengenai calon petinggi yang diatur dengan berbagai persyaratan.

Salah satu persyaratan yang menyita perhatian adalah persyaratan calon petinggi harus terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang satu tahun. Ternyata, aturan tersebut telah digugurkan dan kini aturan itu sudah tidak berlaku.

Kepala Bagian (Kabag) Tata Pemerintahan Setda Jepara Arwin Noor Isdiyanto menjelaskan, ada perubahan aturan terkait syarat domisili bagi bakal calon petinggi. Setelah konsultasi dengan Kementrian Dalam Negeri, terkait pasal 33 UU Nomor 6 tahun 2014 tentang desa menyaratkan bakal calon petinggi harus terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang satu tahun sebelum pendaftaran dinyatakan tidak berlaku.

“Ya aturan itu sudah tidak berlaku karena didasarkan pada Putusan MK NO. 128/PUU-XIII/2015 tanggal 2 Agustus 2016,” ucap Arwin, Selasa (30/8/2016).

Menurutnya, meskipun aturan itu telah digugurkan, bukan berarti selain warga setempat dibolehkan menjadi calon petinggi. Calon petinggi diharuskan tetap warga desa setempat, hanya saja tidak ada batas minimal satu tahun. Yang terpenting, tercantum sebagai warga desa setempat dalam identitas di KTP yang bersangkutan.

Ia juga mengatakan, untuk mengisi kekosongan hukum, sambil menunggu edaran Mendagri, Pemkab Jepara dipersilakan membuat Edaran Bupati. Dasar hukum sementara itu dikirimkan ke masing-masing panitia pilpet pekan ini. “Kami juga sudah menginstruksikan para camat untuk menyampaikan perubahan aturan ini kepada para pihak yang terkait pilpet di wilayahnya masing masing,” kata Arwin.

Kassubag Pemerintahan Desa pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Jepara M Taufiq menambahkan, sebanyak 16 desa sudah memiliki bakal calon petinggi. Di Kecamatan Karimunjawa yakni Desa Parang sebanyak dua bakal calon, Kemujan lima bakal calon, Karimunjawa tiga bakal calon. Di Kecamatan Mlonggo, Desa Jambu sudah ada tiga bakal calon. Selanjutnya di Kecamatan Kalinyamatan, Desa Purwogondo sudah tiga bakal calon, Sendang dua bakal calon, Bandungrejo satu orang.

Di Kecamatan Mayong, Desa Mayong Lor dan Pelemkerep masing-masing sudah ada satu bakal calon. Di Desa Krapyak Kecamatan Tahunan sudah ada dua bakal calon. Di Kecamatan Welahan, Kalipucang Wetan sudah ada satu calon, serta Desa Guwosobokerto dan Gidanglelo masing-masing sudah ada dua bakal calon. Di Kecamatan Kedung, Desa Rau, Dongos dan Sukosono masing-masing baru ada satu calon.

Ia menjelaskan, pendaftaran akan dilakukan hingga Jumat (2/9/2016) mendatang. Tahapan selanjutnya, masing-masing bakal calon diwajibkan melengkapi berkas persyaratan jika ada yang kurang. Jangka waktunya selama tiga hari sejak pendaftaran ditutup. “Selanjutnya panitia juga meneliti berkas pendaftaran mulai 3 hingga 12 September,” tutur Taufiq.

Sebagaimana aturan yang ada serta tahapan pilpet yang sudah dibuat, Taufiq menjelaskan, tiap desa hanya diperbolehkan maksimal ada lima calon. Tapi jika yang mendaftar lebih dari lima bakal, maka akan dilakukan seleksi. Pemberian skor didasarkan pada sejumlah pertimbangan. Salah satunya riwayat pendidikan.

Editor : Akrom Hazami

Kreatif, Puluhan Pelajar di Grobogan Daur Ulang Sampah jadi Barang Bermanfaat

Para pelajar di Grobogan sedang menyelesaikan pembuatan aneka barang dari bahan bekas di Kantor BLH Grobogan, Selasa (30/8/2016). (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Para pelajar di Grobogan sedang menyelesaikan pembuatan aneka barang dari bahan bekas di Kantor BLH Grobogan, Selasa (30/8/2016). (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Puluhan pelajar dari berbagai sekolah di Grobogan ternyata punya kreatifitas yang cukup bagus. Yakni, membikin beragam barang dari bahan daur ulang sampah.

Hal ini terlihat dalam acara lomba kreasi daur ulang sampah yang diselenggarakan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Grobogan, Selasa (30/8/2016). Ada beberapa barang yang berhasil dibuat para pelajar dari bahan yang tidak terpakai. Seperti tempat menaruh minuman kemasan dari gelas plastik, lampu hias hingga kursi yang dibikin dari ban bekas.

Kasubid Pengawasan dan Penaatan Lingkungan BLH Grobogan Fuad Soleh Anwar mengatakan, sasaran lomba kali ini adalah sekolah yang menjadi rujukan penilaian Adipura. Jumlahnya ada enam sekolah dan masing-masing mengirimkan dua tim.

“Sekolah yang ikut ada SMP dan juga tingkat SMA. Karena kita khususkan untuk sekolah yang jadi rujukan penilaian Adipura, maka jumlahnya tidak banyak,” jelas Fuad yang juga bertindak jadi ketua panitia lomba tersebut.

Dijelaskan, tidak ada tema khusus dalam kreasi daur ulang sampah itu. Setiap peserta bebas membuat produk kerajinan dengan bahan-bahan bekas yang sudah tidak terpakai dan berpotensi menjadi sampah menjadi barang yang bisa bermanfaat.

“Bahan sampah untuk lomba dibawa masing-masing peserta dari rumah. Untuk pembuatannya dilakukan di sini dan peserta bebas berkreasi apa saja,” sambungnya.

Menurut Fuad, ada empat kriteria dalam penilaian ini, yakni kerapian, keunikan, kesesuaian bahan dan tingkat kesulitan. Hasil karya para pelajar nantinya akan dinilai lebih lanjut oleh tim juri. Pemenangnya nanti akan mendapatkan hadiah dan uang pembinaan.

Beberapa peserta mengaku tidak mengalami kesulitan saat membuat kreasi barang dari sampah tersebut. Sebab, sebelum ikut lomba, mereka sudah beberapa kali membuat barang serupa.

“Kami sudah beberapa kali bikin kerajinan dari bahan sampah. Kali ini kami membuat tempat gelas air mineral dan tempat sampah,” kata Seli Fatmawati, salah satu peserta lomba yang berasal dari SMKN 1 Purwodadi.

Editor : Kholistiono

Sekda Kudus: Jangan Percaya Jika Ada yang Janjikan jadi PNS

pns 2

 

MuriaNewsCom, Kudus – Ada 10 warga yang mendatangi sejumlah kantor dinas atau instansi dan mengaku sebagai pegawai negeri sipil (PNS) abal-abal, membuktikan bahwa masih banyak orang yang percaya janji-janji oknum tidak bertanggung jawab yang menjanjikan bisa mengangkat jadi PNS.

Selain Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kudus yang kedatangan empat orang “PNS” abal-abal tadi, ada beberapa dinas lain yang juga kedatangan mereka ini. Hingga jumlahnya mencapai 10 orang Dinas lain adalah Badan Pemberdayaan Perempuan Masyarakat dan Keluarga Berencana (BPMPKB) sebanyak dua orang, RSUD dr Loekmonohadi Kudus 2 orang, Bappeda 1 orang, dan Dishubkominfo 1 orang. Semuanya mengaku sudah mendapat surat keputusan (SK) pengangkatan sebagai PNS.

Mereka ini datang ke dinas tersebut, karena mendapat surat panggilan penempatan mereka di masing-masing dinas. Rata-rata adalah lulusan SMA. Contohnya di Disdukcapil, ada keempat orang tersebut adalah lulusan SMA. Dalam surat penempatan itu, mereka akan ditempatkan sebagai staf di dinas terkait. Dari informasi yang didapat, rata-rata setiap orang “PNS” membayar Rp 50 juta untuk bisa diangkat. Sedangkan dalam SK yang dibawa, mereka disebutkan akan mendapatkan gaji sebesar kurang lebih Rp 1,7 juta setiap bulannya.

Terkait dengan adanya warga yang diduga sudah tertipu menjadi PNS ini, Sekretaris Daerah (Sekda) Kudus Noor Yasin menegaskan untuk tidak percaya kepada oknum yang menjanjikan bisa mengangkat menjadi PNS. “Saya harap warga tidak usah percaya kalau ada yang menjanjikan begitu. Karena semua prosedur pengangkatan PNS itu sudah ada. Mekanismenya jelas,” tegasnya.

Noor Yasin mengatakan, sejauh ini moratorium pengangkatan CPNS di Kudus belum dicabut. Sehingga tidak ada rekrutmen CPNS yang baru, hingga kebijakan iti dicabut. “Warga harus paham soal ini, sehingga tidak gampang percaya jika ada yang menjanjikan bisa mengangkat jadi PNS,” tegasnya.

Di sisi lain, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kudus Djoko Triyono mengatakan jika pihaknya sudah mendengar soal kedatangan warga, yang mengaku PNS tadi. “Sudah dengar soal itu. Sudah koordinasi juga. Dan kita memang tidak ada rekrutmen PNS sejauh ini,” katanya.

Menurut Djoko, pihaknya belum bisa melakukan penanganan lebih lanjut terkait hal itu. “Kalau saran kami, silakan lapor ke pihak berwenang, kalau memang ada yang dirugikan atas hal ini. Dan sekali lagi, kita belum ada rekrutmen PNS,” imbuhnya.

Editor: Merie

Tontowi Ahmad Tularkan Semangat ke Atlet Jepara

owi semangat

Pebulutangkis Tontowi Ahmad saat menghadiri acara di Pendapa Pemkab Jepara, Selasa. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

MuriaNewsCom, Jepara – Pebulutangkis kebanggaan Indonesia, Tontowi Ahmad yang meraih medali emas dalam Olimpiade di Brazil, tak hanya menghabiskan liburan di pantai Jepara. Dia juga menyempatkan untuk berbagi semangat kepada para atlet di Kabupaten Jepara.

Owi, sapaan akrab Tontowi, mendatangi Pendapa Kabupaten Jepara pada Selasa (30/8/2016) siang. Tak disangka kedatangan Owi tepat sesaat setelah pelantikan pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jepara. Momen tersebut tak disia-siakan oleh para atlet Jepara yang menghadiri acara tersebut.

Sejumlah atlet Jepara menyalami Owi dan berinteraksi dengan pebulutangkis dunia tersebut. Pada momen ini, Owi menyampaikan pesan kepada atlet Jepara untuk bersemangat dan terus meraih prestasi.

“Selalu semangat dan raih prestasi kalian. Semua atlet memiliki kesempatan yang sama, jangan sia-siakan kesempatan untuk berprestasi,” ucap Owi singkat.

Usai berinteraksi sejenak, para atlet Jepara meminta berfoto bersama. Tak hanya itu, sejumlah pengurus KONI Jepara juga tak ingin melewatkan momen ini dengan berfoto selfie dengan menantu pemilik Hotel Ocean View Jepara tersebut.

“Kapan lagi bisa ketemu Tontowi Ahmad, yang notabene pebulutangkis juara dunia. Ini kesempatan langka,” ucap salah satu atlet Jepara yang berusaha mendapatkan foto selfi terbaiknya dengan Owi.

Tontowi memang berencana menghabiskan liburannya di Kota Ukir, dengan mengunjungi sejumlah tempat di Kabupaten Jepara. Beberapa tempat yang direncanakan adalah di pendapa kabupaten, di pantai Tirta Samudra dan di Karimunjawa jika waktunya cukup. Selama di Jepara, Owi tinggal di Hotel Ocean View.

Editor : Akrom Hazami

Polwan Kudus Beri Bantuan Warga Miskin di Rahtawu

Kapolsek Kota AKP Rahmawaty Tumulo memberikan bantuan kepada salah satu keluarga miskin di Desa Rahtawu, Gebog, Kudus. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Kapolsek Kota AKP Rahmawaty Tumulo memberikan bantuan kepada salah satu keluarga miskin di Desa Rahtawu, Gebog, Kudus. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Salah satu keluarga yang mendapatkan bantuan dari Polwan Polres Kudus, adalah Khusni (80) dan Pasurah (75). Mereka merupakan keluarga yang tinggal dalam kondisi kekurangan di Desa Rahtawu, Kecamatan Gebog, Kudus.

Pasangan suami istri tersebut, hidup seadanya. Mereka memiliki tujuh orang anak. Semuaya telah menikah dan hidup sendiri. Pasangan tersebut hidup di rumah yang sudah mulai keropos. Mereka tinggal berdampingan dengan tetangga di rumahnya di samping kantor Balai Desa Rahtawu.

“Anak saya semuanya berjumlah tujuh orang, semuanya sudah menikah dan berdomisili di tempat yang jauh-jauh. Sedangkan cucu saya jumlahnya lima orang,” kata Khusni, kepada MuriaNewsCom.

Dia sangat berterima kasih atas bantuan yang diberikan polwan. Dia dan istri tidak menyangka akan mendapatkan bingkisan. Sedangkan, Pasurah tidak dapat berkata apa-apa. Dia terharu atas bantuan dari polwan. Mata Pasurah tak kuasa menahan air mata.

Sebelumnya, puluhan polwan Polres Kudus, menaiki sepeda motor trail ke kawasan pegunungan, Selasa (30/8/2016). Mereka menuju kawasan Desa Rahtawu, Kecamatan Gebog, Kudus. Para polwan berseragam lengkap itu hendak melakukan aksi sosial kepada warga setempat.

Satu dari polwan yang hadir, adalah AKP Rahmawaty Tumulo. Dia yang juga Kapolsek Kota, menuturkan kegiatan dilakukan dalam rangka Hari Polwan. “Sebagai petugas, kami juga harus bisa menaiki motor ini. Kami tunjukkan dalam Hari Polwan ini,” katanya.

Editor : Akrom Hazami

Partai Demokrat Resmi Usung Haryanto-Saiful Arifin pada Pilkada Pati 2017

 Saiful Arifin (kedua dari kanan) bersama Haryanto menandatangani pakta integritas, setelah menerima surat rekomendasi dari DPP Partai Demokrat, Senin (29/8/2016). (MuriaNewsCom/Lismanto)


Saiful Arifin (kedua dari kanan) bersama Haryanto menandatangani pakta integritas, setelah menerima surat rekomendasi dari DPP Partai Demokrat, Senin (29/8/2016). (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat akhirnya mengeluarkan rekomendasi kepada Haryanto dan Saiful Arifin untuk maju sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pati pada pilkada yang akan berlangsung pada 15 Februari 2017 mendatang.

Surat rekomendasi yang ditandatangani Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Hinca IP Pandjaitan tersebut diterima Haryanto dan Saiful Arifin di Kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi Nomor 41, Jakarta, Senin (29/8/2016). Sebelum menerima rekomendasi, Haryanto dan Saiful Arifin menandatangani pakta integritas yang sudah menjadi budaya politik berdasarkan etika yang bersih, cerdas, dan santun di Partai Demokrat.

Hadir dalam penyerahan rekomendasi, di antaranya Sekjen DPP PD Hinca Pandjaitan, Direktur Eksekutif DPP PD Fadjar Sampurno, Wakil Sekjen DPP PD Andi Timo Pangerang, Anggota KPP DPP PD Gana Febrana, Sekretaris DPP PD Jateng A Dani Sriyanto, Pimpinan DPC PD Pati, dan kedua paslon yang diusung.

Dengan keluarnya surat rekomendasi tersebut, Sekjen DPP Partai Demokrat Hinca Pandjaitan menginstruksikan kepada seluruh kader dan anggota Partai Demokrat untuk wajib mengusung dan memenangkan paslon Haryanto-Arifin. Bahkan, Hinca memerintahkan kepada Ketua dan Sekretaris DPC Partai Demokrat Pati untuk tidak meninggalkan daerah, mulai H-3 sampai H+1 Pilkada Pati 2017.

“Setelah surat rekomendasi dari DPP ini keluar, kami mengimbau kepada seluruh kader, anggota, dan simpatisan untuk memenangkan Haryanto-Saiful Arifin. Pimpinan DPC Partai Demokrat Pati mesti bertanggung jawab secara penuh untuk mengamankan keputusan partai,” ujar Hinca.

Saat dikonfirmasi MuriaNewsCom, Selasa (30/8/2016), Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Pati Joni Kurnianto mengaku akan mengamankan mandat dari DPP dengan baik. Sejak surat rekomendasi itu turun, Joni akan menggerakkan seluruh mesin partai dengan baik dalam rangka mengawal, mengamankan, dan memenangkan paslon yang ditetapkan DPP Partai Demokrat.

“Saat ini, kami sudah menginstruksikan dengan tegas kepada jajaran pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC), Pengurus Anak Cabang (PAC), hingga tingkat ranting desa supaya bisa mengawal paslon Haryanto-Arifin dengan baik. Pengawalan itu akan diperjuangkan hingga kedua paslon sukses dan menang dalam Pilkada Pati 2017,” kata Joni.

Editor : Kholistiono

Kabar Gembira! Ratusan Guru PAUD di Rembang Bakal Terima Tunjangan Kesejahteraan

 Pengurus dan anggota Himpaudi Rembang berfoto bersama saat merayakan HUT ke-XI Himpaudi di Gedung Sanggar Budaya Rembang, Sabtu (27/8/2016). (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)


Pengurus dan anggota Himpaudi Rembang berfoto bersama saat merayakan HUT ke-XI Himpaudi di Gedung Sanggar Budaya Rembang, Sabtu (27/8/2016). (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom, Rembang – Dari 1.190 guru pendidikan anak usia dini  (PAUD) yang ada di Rembang,  900 orang di antaranya bakal menerima tunjangan kesejahtraan. Tunjangan kesejahtraan itu, mantinya akan diberikan berupa uang tunai sebesar Rp 200 ribu per bulan. Namun, untuk pencairannya, dilakukan setiap satu semester sekali.

Ketua Himpaudi Rembang Fenti Yusnia Alfasanah mengatakan, untuk tahun ini, guru dan tenaga kependidikan mendapatkan yang mendapatkan tunjangan baru 900 orang. Jumlah tersebut sudah melalui seleksi dan lolos dalam administrasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Rembang.“Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa lolos administrasi. Di antaranya masa kerja, yakni, minimal sudah mengabdi selama dua tahun,” ujarnya.

Dirinya meminta, dengan adanya tunjangan tersebut, diharapkan guru dapat meningkatkan kompetensinya. Guru juga diharapkan bisa melakukan inovasi dalam mendidik atau memberikan proses pembelajaran kepada anak.

“Kita juga sering berpesan kepada guru PAUD supaya bisa selalu menimba ilmu. Bagi mereka yang belum sarjana, supaya bisa melanjutkan kuliah. Sehingga ke depannya, kemampuan guru dan tenaga kependidikan PAUD juga bisa selalu berkembang,” katanya.

Ia katakan, untuk saat ini, dari 1.1900 guru dan tenaga kependidikan yang ada di Rembang, 50 persen sudah lulus sarjana.”20 persen masih proses kuliah dan 30 persennya masih pendidikan SMA atau juga pelatihan pendidikan anak usia dini. Baik di dinas maupum secara mandiri,” pungkasnya.

Editor : Kholistiono

“PNS” Provinsi Ini Siap Kerja, Tapi Ditolak Pemkab Kudus

PNS_Demo-1024x611

 

MuriaNewsCom, Kudus – Sejumlah SKPD di lingkungan Pemkab Kudus, tiba-tiba didatangi orang yang mengaku pegawai negeri sipil (PNS). Orang itu mengatakan siap bekerja di tempat mereka. Namun, kedatangan mereka ditolak dinas terkait. Salah satunya adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kudus.

Ada empat orang yang mengaku sebagai PNS, yang datang menyerahkan surat keputusan (SK) CPNS dan SK penempatan mereka di dinas tersebut. “Kejadiannya itu Senin (29/8/2016) kemarin. Mereka datang ke kantor kami. Dua laki-laki dan dua perempuan. Mereka datang dan mengaku sebagai PNS yang ditempatkan di dinas kami,” kata Sekretaris Disdukcapil Kudus Jumadi, Selasa (30/8/2016).

Keempat orang itu menyerahkan SK tersebut. Di surat itu, tertulis logo Provinsi Jawa Tengah, namun dengan tanda tangan Kepala Badan Kepegawaian (BKD) Kudus Djoko Triyono. “Keempat orang itu, tiga warga Kabupaten Pati dan satu orang warga Kudus,” kata Jumadi.

Namun, yang mencurigakan adalah selain kop dan tanda tangan yang berbeda, alamat BKD Kudus juga berbeda. Di SK tertulis jika alamatnya ada di Jalan Sunan Muria Nomor 3. “Makanya kemudian saya melakukan pengecekan terhadap keaslian SK tersebut. Karena kita melihat kejanggalan tersebut. Dan memang ternyata tidak ada penempatan PNS di tempat kami,” terangnya.

Bahkan dalam SK tersebut, juga sudah dijelaskan di bagian mana mereka ditempatkan. Yakni ditempatkan staf di Disdukcapil Kudus. Termasuk ada rincian gaji mereka selama sebulannya. Sehingga para “PNS” itu mantap untuk mendatangi kantor atau dinas yang tertera di SK.

Koordinasi lantas dilakukan dengan pihak BKD Kudus. Usai pengecekan, memang terbukti bahwa Pemkab Kudus tidak pernah melakukan pengangkatan PNS baru di lingkungan kerja mereka.
Para “PNS” yang datang itu, mengatakan jika mereka adalah pegawai yang direkrut Pemerintah Jawa Tengah, yang ditempatkan di Kabupaten Kudus. Itu juga sesuai dengan SK yang mereka terima. “Namun karena memang tidak ada perintah atau apapun yang berkaitan dengan penempatan PNS di tempat kami, maka kami juga tidak bisa menerima mereka,” kata Jumadi.

Kuat dugaan bahwa mereka adalah korban penipuan pengangkatan PNS. Ini dikarenakan selama ini tidak ada pengangkatan PNS di lingkungan Pemkab Kudus. “Kami tidak paham soal itu. Yang jelas memang tidak ada perintah dari pihak manapun, terkait dengan penerimaan PNS ini. Yang jelas kita akan koordinasi dengan pihak terkait soal ini. Terutama BKD,” imbuh Jumadi.

Editor: Merie