Dinilai Tak Berizin, 109 KK di Jepara Akan Diatur

kk

Pemprov Jawa Tengah mengadakan sosialisasi terkait lahan miliknya yang ditempati warga di Tambaksari, Selasa (9/8/2016) malam di Kantor UP3D Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Sebanyak 109 kepala keluarga (KK) yang tinggal di kawasan Tambaksari, Kelurahan Kauman, Kecamatan Kota, Jepara dinilai tidak berizin atau ilegal. Meski lahan yang ditempati mereka adalah aset Dinas Perikanan Provinsi Jateng, mereka tidak digusur melainkan akan diatur dan ditata.

Pemprov Jawa Tengah telah mengadakan sosialisasi terkait dengan itu, Selasa (9/8/2016) malam di Kantor UP3D Jepara. Sosialisasi itu menegaskan jika tidak ada penggusuran permukiman yang berdiri di aset yang masuk Kelurahan Kauman, Kecamatan Jepara Kota.

Suyono dari DPPKAD Provinsi Jateng mengemukakan, sosialisasi yang dilakukan tersebut memberitahukan kepada warga jika permukiman yang didirikan selama beberapa tahun di atas lahan milik Pemprov itu tidak digusur. Tapi diatur dan ditata kembali.

“Tidak digusur, tetapi ditata dan diatur. Hal ini juga sejalan dengan penataan kembali terhadap aset daerah yang ada di Jepara,” ujar Suyono.

Secara administratif, lanjut Suyono, pengguna dari lahan tersebut adalah Dinas Sosial dan Dinas Perikanan Provinsi Jawa Tengah. Selama ini, aset yang digunakan oleh masyarakat tidak pernah dibayar dan tanpa mengurus izin sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Dari hasil pertemuan itu, disepakati jika warga Kelurahan Kauman yang sudah menempati lahan wajib menyewa. Adapun skema penyewaan menyusul. Selain itu, warga dilarang mendirikan bangunan permanen di area tersebut. Warga juga dilarang menuntut ganti rugi jika suatu saat ada penggusuran.

Warga menyepakati skema sewa itu lantaran ingin status penggunaan lahan jelas. Sementara dari data Dinas Sosial Pemprov Jateng, lahan tersebut mulai ditempati oleh warga Kauman sejak 16 Mei 2009 lalu. Pada saat pendataaan yang dilakukan pada 2013, area tersebut dihuni oleh 88 keluarga. Saat ini, sudah ada 109 keluarga yang menghuni.

Pertemuan itu juga dihadiri perwakilan Dinas Sosial Jateng, Dinas Perikanan Jateng, Satpol PP Jateng, Danranmil dan Kapolsek Jepara Kota, UP3D Jepara, Camat Kota, dan Lurah Kauman. Serta dihadiri oleh puluhan warga yang menempati aset Pemprov tersebut.

Editor : Akrom Hazami