PT Indocement Kaji Perintah Presiden Jokowi Soal KLHS Pegunungan Kendeng

Direktur Utama PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk Christian Kartawijaya (kanan) memberikan keterangan kepada awak media, sebelum putusan PTTUN Surabaya. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Direktur Utama PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk Christian Kartawijaya (kanan) memberikan keterangan kepada awak media, sebelum putusan PTTUN Surabaya. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

MuriaNewsCom, Pati – PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk sampai saat ini masih belum memberikan statemen resmi terkait dengan perintah Presiden Joko Widodo soal Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk Pegunungan Kendeng.

KLHS sendiri merupakan sebuah studi analisis daya dukung dan daya tampung yang komprehensif untuk mempelajari Pegunungan Kendeng. Kajian di Pegunungan Kendeng tersebut melalui perintah Jokowi akan dikoordinir secara langsung oleh Kantor Staff Kepresidenan. “Perintah Pak Presiden lewat Pak Teten Masduki sedang dipelajari. Belum ada pernyataan resmi dari kami terkait dengan hal itu,” ujar Adam Rinaldi, perwakilan PT Indocement, Kamis (4/8/2016).

Di sisi lain, Ketua Jaringan Masyarakat Pegunungan Kendeng (JMPPK) Gunretno mengaku tengah menyiapkan upaya hukum sampai tingkat kasasi di Mahkamah Agung (MA). Upaya itu dilakukan, setelah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Surabaya mengabulkan upaya banding yang dilakukan Pemkab Pati dan PT Indocement.

“Kami tengah menyiapkan kasasi. Sebab, ada kejanggalan dalam putusan Majelis Hakim PTTUN Surabaya. Salah satu hakimnya punya rekam jejak yang buruk, karena pernah diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” tegas Gunretno.

Editor : Kholistiono