Soal Hidup Penuh Toleransi, Contohlah Kabupaten Kudus

kudus-toleransi (e)

Sekretaris Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah KH Mohamad Arja Imroni memberikan tausiyahnya pada acara yang berlangsung di Desa Karangrowo, Kecamatan Undaan, Kudus, belum lama ini. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Kudus – Banyak pihak yang mempertanyakan apakah di negeri ini masih ada toleransi atau tidak. Khusus untuk yang satu ini, Kabupaten Kudus bisa dijadikan contoh.

Sekretaris Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah KH Mohamad Arja Imroni mengatakan, toleransi di Kabupaten Kudus perlu dijadikan percontohan bagi wilayah-wilayah lain. ”Terutama wilayah yang kerap menjadikan perbedaan agama sebagai sebab konflik,” katanya saat berkunjung ke Desa Karangrowo, Kecamatan Undaan, Kudus, belum lama ini.

Menurutnya, di Kudus sejak dahulu sangat menjunjung tinggi toleransi. Warisan toleransi yang diajarkan Sunan Kudus, hinga sekarang masih bisa dirasakan. Contohnya Sunan Kudus tidak menyembelih sapi demi menghormati pemeluk agama Hindu yang mengkultuskan sapi.

”Sunan Kudus bukan berarti mengharamkan sapi. Secara teologis Sunan Kudus menganggap sapi halal. Tapi demi menghormati orang-orang Hindu, Sunan Kudus tidak memperbolehkan menyembelih sapi. Inilah toleransi,” tegasnya.

Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Semarang ini mengatakan, jika masyarakat dapat menghargai keberagaman, menjaga kerukunan, dan menjunjung tinggi perdamaian, maka masyarakat akan sejahtera.

”Jadi, kalau masyarakatnya sudah menghormati perbedaan, saling tolong menolong, maka dalam waktu yang cepat masyarakat ini akan sejahtera, akan makmur,” terangnya.

Kiai Arja mengimbau supaya masyarakat Kudus dan Indonesia pada umumnya, untuk mengedepankan toleransi dalam menghadapi keragaman. Orang-orang Islam harus menghormati orang Nashrani, dan Sedulur Sikep. Begitu juga sebaliknya.

”Sesungguhnya semua agama mengajarkan kebaikan. Agama apapun melarang mabuk-mabukan, judi, dan tindakan jahat. Jadi semua pemeluk agama harus mengedepankan toleransi, saling menghormati dan menghargai,” jelasnya.

Editor: Merie

PNS di Lingkup Pemkab Rembang Diyakini Tidak Terlibat Dalam Penipuan SK Palsu

Asisten III Setda Rembang Abdullah Zawawi angkat bicara soal SK CPNS palsu di Rembang beberapa hari lalu (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

Asisten III Setda Rembang Abdullah Zawawi angkat bicara soal SK CPNS palsu di Rembang beberapa hari lalu. Dirinya juga meyakini jika pejabat di lingkup Pemkab Rembang tidak ada yang terlibat dalam penipuan SK CPNS palsu (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom, Rembang – Aisten III Bagian Administrasi Kepegawaian Setda Rembang Abdullah Zawawi meyakini jika pejabat di lingkup Pemkab Rembang tidak ada yang terlibat dalam penipuan SK palsu yang korbannya adalah tiga wanita asal Kecamatan Gunem, Sulang dan Pamotan.

“Saya yakin PNS di lingkup Pemda Rembang tidak ada yang terlibat dalam penipuan yang berkedok CPNS, yakni bisa memasukan kerabatnya, saudaranya atau juga warga lain untuk menjadi PNS dengan cara memberi SK CPNS palsu itu,” ungkapnya.

Menurut dia, penipuan yang berkedok bisa memasukkan menjadi CPNS tersebut sudah terorganisir. Sehingga dirinya meyakini, jika penipuan itu merupakan ulah oknum tertentu yang bukan berasal dari pejabat di lingkup Pemkab Rembang.

“Tentunya kita juga berharap kepada pihak terkait, baik itu masyarakat maupun SKPD harus lebih berhati-hati ketika mendapatkan informasi yang kurang jelas, apakah itu melalui telepon atau lain. Sebab, pelaku penipuan dalam meyakinkan korban, terkadang mengatasnamakan instansi tertentu,” katanya.

Dengan adanya kasus penipuan SK CPNS palsu beberapa waktu lalu itu, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan SKPD. “Kita akan tingkatkan koordinasi dengan SKPD atau instansi lainnya. Khususnya instansi sekolah. Sebab, hal kasus ini sudah terjadi, di mana salah satu korban penipuan SK CPNS palsu juga ada yang langsung datang salah satu SMA dengan maksud langsung bekerja menjadi PNS dengan menunjukan SK palsu,” pungkasnya.

Editor : Kholistiono

Dinkes Grobogan Dapat Kucuran Dana Rp 28 Miliar untuk Renovasi 19 Puskesmas

Kepala Dinas Kesehatan Grobogan Johari Angkasa (berkaca mata) dan Kabag Pengendalian Pembangunan Siswanto saat melangsungkan monitoring renovasi Puskesmas Purwodadi II, Rabu (31/08/2016).

Kepala Dinas Kesehatan Grobogan Johari Angkasa (berkaca mata) dan Kabag Pengendalian Pembangunan Siswanto saat melangsungkan monitoring renovasi Puskesmas Purwodadi II, Rabu (31/08/2016).

MuriaNewsCom, Grobogan – Kondisi tempat layanan kesehatan di Grobogan, khususnya puskesmas dipastikan bakal lebih baik dari tahun sebelumnya. Sebab, pada tahun ini ada proyek perbaikan puskesmas dengan total dana sekitar Rp 28 miliar.

Kepala Dinas Kesehatan Grobogan Johari Angkasa menyatakan, dana Rp 28 miliar yang didapat untuk renovasi puskesmas itu sebanyak Rp 22 miliar berasal dari pusat melalui dana alokasi khusus (DAK). Sedangkan, Rp 6 miliar dari Pemrov Jateng.

Untuk tahun ini, dari 30 puskesmas yang dimiliki, ada 19 yang direnovasi. Adapun besarnya alokasi dana renovasi tiap puskesmas bervariasi. Mulai dari Rp 1 miliar hingga Rp 2,6 miliar.

“Totalnya ada 19 puskesmas yang kita renovasi tahun ini. Alokasi dana renovasi ini kita sesuaikan dengan kondisi, kebutuhan dan lahan yang ada di tiap-tiap puskesmas,” kata Johari saat melangsungkan monitoring renovasi Puskesmas Tawanghajo dan Purwodadi II, Rabu (31/8/2016).

Dalam pelaksanaan renovasi tersebut, ada dua hal yang jadi prioritas. Yakni, tempat pelayanan dasar kesehatan bagi pasien yang berobat dan ruang persalinan. Pada renovasi beberapa puskesmas ada yang dilengkapi pula dengan rumah dinas untuk dokter.

Kemudian, dalam renovasi tahun ini, ada tiga puskesmas yang nantinya akan dilengkapi dengan fasilitas rawat inap. Yakni, puskesmas Wirosari II, Karangrayung II, dan Tanggungharjo.

“Saat ini, puskesmas yang melayani rawat inap sudah ada 13. Mulai tahun depan, akan tambah jadi 16 puskesmas yang bisa melayani rawat inap. Dengan adanya renovasi ini kita harapkan, pelayanan kesehatan pada masyarakat bisa lebih meningkat,” katanya.

Sementara itu, Kabag Pengendalian Pembangunan Siswanto yang ikut mendampingi monitoring meminta agar pihak pelaksana renovasi bisa melakukan pekerjaan sesuai ketentuan. Termasuk pula progres pekerjaan harus bisa disesuaikan dengan target yang sudah ditetapkan.

“Kita sudah minta pada pelaksana agar mematuhi ketentuan dalam melaksanakan pekerjaan. Dengan demikian, kita berharap agar proyek renovasi ini bisa selesai tepat waktu. Batas akhir penyelesaian pekerjaan ini sampai pertengahan Desember,” katanya.

Selain itu, Siswanto juga meminta konsultan pengawas untuk melakukan fungsi pengawasan secara maksimal. Apabila ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan ketentuan, pihak pengawas diminta melakukan tindakan tegas untuk mengingatkan rekanan dan selalu berkoordinasi dengan dinas kesehatan.

Editor : Kholistiono

Penjual Eceran Dilarang Beli Bensin Pakai Jeriken

 

kudus-bensin (e)

Penjual bensin eceran melayani pembeli di kiosnya. Mulai September ini, mereka dilarang membeli premium dan solar menggunakan jeriken di SPBU. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Untuk memutus penjualan premium dan solar secara eceran, Pertamina mengeluarkan larangan baru bagi penjual eceran. Mereka dilarang membeli bahan bakar minyak (BBM) itu menggunakan jeriken di SPBU.

Aturan itu dimulai awal September ini. Setiap pembelian yang menggunakan jeriken, tidak akan diperkenankan lagi. Meski pembelinya mengantongi izin dari dinas terkait.

Kepala Bidang (Kabid) Perdagangan pada Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar (Disdagsar) Kudus Sofyan Dhuhri mengatakan, edaran terkait aturan tersebut sudah diberikan kepada semua  SPBU yang terdapat di Kudus.

”Sekarang sudah berjalan. Pembelian menggunakan jeriken tidak diperbolehkan, meskipun memiliki rekom dari dinas sebagai penjual eceran,” katanya kepada Murianewscom, Rabu (31/8/2016).

Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan kebijakan Pertamina. Dinas hanya membantu dan menerangkan kalau surat keterangan yang sebelumnya diberikan, sudah tidak berlaku lagi.

Sementara untuk kalangan industri yang menggunakan solar, menurut Sofyan, masih dapat membelinya dengan jeriken. Karena aturannya berbeda untuk kalangan industri atau usaha.

”Kalau industri bukan dari kami kewenangannya. Tapi dinas yang terkait. Misalnya untuk pengairan berarti Dinas Pertanian. Begitu pula dinas lainnya yang sifatnya surat rekomendasi,” ujarnya.

Tujuan dari kebijakan itu, kata Sofyan, adalah sebagai wujud pengalihan BBM solar dan premium ke pertalite dan pertamax. Dengan cara semacam ini, pedagang eceran hanya diperbolehkan menjual selain solar dan premium.

”Jadi dapat pindah atau beralih ke yang lain. Sekarang sudah ada SPBU yang tidak menjual premium. Yakni SPBU Cendono, Dawe. Di sana hanya melayani pertalite, pertamax, dan solar,” katanya.

Sofyan mengatakan, jika SPBU masih nekat melayani pembelian menggunakan jerikan, maka Pertamina mengancam akan tidak memberikan pasokan BBM dalam waktu yang tidak ditentukan. ”Kalau kami tidak dapat memberikan hukuman. Itu murni dari Pertamina,” imbuhnya.

Editor: Merie

Batik Jambi dan Batik Lasem Disebut Ada Kemiripan

 Ketua Dekranasda Kota Jambi Yuliana Fasha (dua dari kanan) bersama Hasiroh Hafidz, Ketua Dekranasda Rembang saat acara ramah tamah di Showroom Dekranasda Lasem, Rabu (31/8/2018). (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)


Ketua Dekranasda Kota Jambi Yuliana Fasha (dua dari kanan) bersama Hasiroh Hafidz, Ketua Dekranasda Rembang (tengah) saat acara ramah tamah di Showroom Dekranasda Lasem, Rabu (31/8/2018). (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom, Rembang – Dalam kunjungannya ke Kabupaten Rembang, Ketua Dekranasda Kota Jambi Yuliana Fasha mengatakan, jika salah satu tujuannya adalah untuk melihat secara langsung bagaimana proses dan hasil dari kerajinan Batik Lasem.

Menurutnya, antara Batik Lasem dengan Batik Jambi terdapat kemiripan, khususnya coraknya yang memiliki ciri warna merah bata. “Ada sebuah kemiripan batik di tempat kami dan juga Batik Lasem ini. Makanya, kami sengaja melakukan studi komparatif di Rembang,” ujarnya, Rabu (31/08/2016).

Bukan hanya corak saja yang memiliki kemiripan, Yuliana juga menyebut, dalam proses pembuatan batik yang masih menggunakan alat tradisional juga memiliki kesamaan. Sehingga kedatangannya tersebut diharapkan bisa mendapatkan pembanding, dan nantinya bisa diaplikasikan di Jambi.

Dia juga mengatakan, jika untuk saat ini Kota Jambi terdapat sekitar 30 perajin batik yang masih aktif. Bahkan, katanya, untuk Sumatera bagian tengah yang memiliki batik tradisional khas adalah Jambi. “Kalau daerah lain itu adalah ulos dan lain sebagainya,” ungkapnya.

Editor : Kholistiono

Kelenteng Dewa Bumi Langit Gelar Upacara Sembahyangan King Hoo Ping

jepara-kelenteng (e)

Pengurus Kelenteng Hok Tik Tjin Sien atau Kelenteng Dewa Bumi Welahan, Jepara, mempersiapkan aneka barang yang digunakan dalam acara King Hoo Ping, Rabu (31/8/2016). (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

MuriaNewsCom, Jepara – Kelenteng Hok Tik Tjin Sien atau Kelenteng Dewa Bumi Welahan, Rabu (31/08/2016) menggelar upacara sembahyangan King Hoo Ping, atau yang lebih dikenal sebagai upacara rebutan atau ulambana.

Ratusan warga mengikuti acara tersebut. Bahkan, warga sekitar dengan senang hati memperebutkan barang-barang yang telah disiapkan panitia. Kemudian juga dilakukan pembagian beras sebanyak 2.000 paket, kepada keluarga yang tidak mampu dari Desa Welahan dan sekitarnya.

Pengurus Kelenteng Hok Tik Tjin Sien Sugandi mengatakan, acara sembahyangan rebutan ini merupakan tradisi turun temurun dilakukan. Harapannya dari kegiatan ini muncul kesadaran dari umat, untuk memberikan perhatian kepada leluhur yang sudah meninggal dunia.

”Tujuannya mendoakan arwah-arwah yang tidak dirawat dan disembahyangi oleh anggota keluarganya. Doa bersama ini juga dimaksudkan untuk mendoakan dan memintakan pengampunan segala dosa, yang arwahnya tidak dirawat oleh anggota keluarganya,” ujar Sugandi.

Sementara Wakil Bupati Jepara Subroto yang hadir dalam kesempatan tersebut memberikan apresiasi terhadap upaya yang dilakukan pengurus kelenteng, yang menjaga kearifan lokal. ”Ini merupakan upaya nguri-uri tradisi yang turun menurun, yang merupakan kearifan budaya. Sehingga harus terus kita lestarikan,” ujarnya.

Acara tersebut diawali dengan sembahyang arwah, dan diakhiri dengan rebutan berbagai macam barang yang diletakkan di atas panggung, dan diikatkan di dahan pohon di depan kelenteng.

Editor: Merie

Pemkab Rembang Angkat Bicara Soal SK CPNS Palsu

Asisten III Setda Rembang Abdullah Zawawi angkat bicara soal SK CPNS palsu di Rembang beberapa hari lalu (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

Asisten III Setda Rembang Abdullah Zawawi angkat bicara soal SK CPNS palsu di Rembang beberapa hari lalu (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom, Rembang – Terkait adanya tiga wanita yang membawa SK CPNS yang diduga palsu ke beberapa instansi di Rembang beberapa waktu lalu,kini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang angkat bicara soal kasus tersebut.

Asisten III Bagian Administrasi Kepegawaian Setda Rembang Abdullah Zawawi menegaskan, jika saat ini pemerintah tidak mengadakan perekrutan CPNS. “Bila ada perekrutan CPNS, itupun melalui seleksi. Dan bukan tiba-tiba ada instansi terkait menempatkan CPNS di instansi itu. Kemudian, bila ada perekrutan CPNS,  itu juga ada pemberitahuan dari pemerintah pusat,” katanya.

Dalam hal ini, pihaknya juga mengimbau kepada masyarakat supaya bisa lebih teliti dan memahami kasus semacam ini. “Bila masyarakat ada tawaran untuk menjadi PNS, maka lebih bijaknya ditanyakan ke BKD Rembang atau juga langsung ke pemda. Supaya mereka bisa tahu dan paham informasi penawaran CPNS itu menyesatkan, penipuan atau hal lainnya,” ungkapnya.

Katanya, kasus penipuan berkedok CPNS terjadi bukan kali ini saja, namun, tahun sebelumnya yakni 2013 dan 2014 juga pernah terjadi. Untuk itu, masyarakat diminta waspada dan jangan langsung percaya atas tawaran yang tidak masuk akal. Sebab perekrutan CPNS bukan melalui ‘jalan belakang’, namun melalui tes atau seleksi.

Sementara itu, saat disinggung mengenai penipuan SK CPNS palsu yang mencatut nama Pemda Rembang, pihaknya saat ini belum mengambil sikap untuk menempuh jalur hukum. Pihaknya akan memantau terlebih dahulu perkembangan kasus tersebut.

Di samping itu, pihaknya juga akan membuat surat edaran ke dinas atau instansi, agar bisa menyikapai jika terjadi kasus semacam itu. Dinas terkait bisa langsung menjelaskan ke masyarakat, jika Pemkab Rembang tidak ada penerimaan CPNS baru.

Editor : Kholistiono

Dewan Bilang Gaji Mereka Sudah Layak, Jadi Tidak Terpikir Naik

jepara-gaji dewan (e)

Sekretaris DPRD Jepara Mas’ud menjelaskan besaran gaji yang diterima anggota dewan di sana setiap bulannya. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

MuriaNewsCom, Jepara – Di tengah ramainya wacana kenaikan gaji anggota Dewan Perwakilah Rakyat Daerah (DPRD) yang dikeluarkan Asosiasi DPRD seluruh Indonesia, DPRD Kabupaten Jepara memilih mengikuti aturan dari pusat saja.

Dewan di Kota Ukir ini, mengklaim tak menyoroti persoalan besaran gaji yang diterima, karena dirasa sudah layak. ”Kami di dewan tidak mempermasalahkan gaji. Sebenarnya gaji DPRD, sesuai aturan yang ada, kami rasa sudah layak. Karena ada tunjangan-tunjangan yang kami terima,” ujar Wakil Ketua DPRD Jepara Aris Isnandar kepada MuriaNewsCom, Rabu (31/8/2016).

Menurutnya, wacana kenaikan gaji dewan memang muncul. Namun Presiden Joko Widodo sudah menjelaskan bahwa saat ini, waktunya belum tepat untuk menaikkan gaji anggota dewan. Mengingat kondisi ekonomi yang ada dan regulasi yang belum siap.

Sementara itu, Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Jepara Mas’ud mengemukakan, besaran gaji anggota dewan di Jepara selama ini menyesuaikan dengan regulasi yang ada. Termasuk tunjangan-tunjangan yang diterima. Itu diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 2004.

”Untuk gaji pokok anggota dewan berkisar Rp 2 juta, kemudian ditambah beberapa tunjangan. Jika ditotal setiap anggota dewan bisa menerima gaji sekitar Rp 17 jutaan,” ujar Mas’ud.

Ia memperinci beberapa tunjangan yang diterima anggota dewan. Seperti tunjangan jabatan, keluarga, beras, alat kelengkapan, komunikasi, dan perumahan. Khusus untuk tunjangan perumahan, di DPRD Jepara berbeda dengan kota atau kabupaten yang lain.

”Kalau tunjangan perumahan diatur sendiri oleh peraturan bupati (perbup). Dalam hal ini Perbup Nomor 31 Tahun 2015. Besaran untuk tunjangan perumahan ini sekitar Rp 6 juta,” ungkapnya.

Mas’ud menambahkan, total gaji untuk 50 anggota dewan yang dikeluarkan pemerintah adalah Rp 12,1 miliar selama satu tahun. Dana tersebut dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jepara.

”Tidak semua anggota dewan menerima gaji secara utuh, karena ada potongan-potongan yang dibebankan. Misalnya untuk fraksi masing-masing dan untuk yang lainnya,” imbuhnya.

Editor: Merie

Wah, Ternyata Air dari Waduk Logung Terancam Tidak Bisa Dikonsumsi

kudus-waduk logung (e)

Komisi C DPRD Kudus melakukan peninjauan ke lokasi Waduk Logung, Rabu (31/8/2016), untuk melihat sejauhmana proses pembangunan yang saat ini tengah dirampungkan. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Salah satu tujuan dibangunnya Waduk Logung adalah agar ada suplai air minum untuk warga di Kabupaten Kudus. Sayangnya, rencana itu terancam tidak bisa dilaksanakan.

Konsumsi air minum dari Waduk Logung dinilai malah akan membahayakan. Pasalnya, air di waduk yang direncanakan akan rampung pembangunannya tahun depan itu, sudah tercemar.

Hal itu dikatakan Dodik Indra Irawan, konsultan supervisi pembangunan Waduk Logung. Menurutnya, satu dari dua sumber air pengisi Waduk Logung sudah tidak sehat lantaran sudah tercemar.

”Saya menduga ini karena limbah rumahan. Mungkin masyarakat menbuang sampah dan sejenisnya di sungai. Sehingga airnya tercemar,” katanya saat mendapat kunjungan kerja (kunker) dari Komisi C DPRD Kudus, Rabu (31/8/2016).

Menurutnya, aliran pengisi air di sana berasal dari dua sungai. Yakni Sungai Gajah dan Sungai Logung. Yang tercemar adalah Sungai Gajah yang berasal dari pemukiman warga. ”Sedangkan untuk Sungai Logung hingga kini masih aman atau bersih, karena berasal dari kawasan perkebunan,” terangnya.

Masing-masing sungai, menurut Dodik, mengisi setengah dari keseluruhan isi waduk nantinya. Sehingga jika waduk akan berisi air dari dua sungai itu dan bercampur jadi satu, maka dinilai akan membayakan jika digunakan sebagai air minum.

”Mungkin butuh alat yang canggih untuk mengatasinya. Namun yang jelas, butuh kesadaran masyarakat agar tidak membuang sampah ke sungai. Sebab tercemarnya sampai 30%. Untuk itu, kami meminta kepada dewan atau Pemkab Kudus, supaya dapat memberikan sosialisasi ke masyarakat soal ini,” ungkapnya.

Sebagai gambaran, ke depannya memang salah satu fungsi waduk adalah sebagai sumber mata air minum yang nantinya akan dikelola PDAM Kudus. Namun sebelum mencapai tujuan itu, persoalan pencemaran ini harus diselesaikan terlebih dahulu.

Editor: Merie

Polres Grobogan Ungkap Pelaku Pencabulan Gadis di Bawah Umur dengan Cara Ini

Kapolres Grobogan AKBP Agusman Gurning memperlihatkan pelaku pencabulan terhadap gadis di bawah umur saat gelar perkara di Mapolres, Rabu (31/08/2016). (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Kapolres Grobogan AKBP Agusman Gurning memperlihatkan pelaku pencabulan terhadap gadis di bawah umur saat gelar perkara di Mapolres, Rabu (31/08/2016). (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Satu kasus pencabulan terhadap gadis di bawah umur yang menjadi PR Polres Grobogan sejak tahun 2015 akhirnya berhasil diungkap. Meski demikian, untuk menguak kasus ini, pihak kepolisian terpaksa harus melakukan tes DNA terlebih dahulu.

Tes DNA itu diambil dari bayi yang dilahirkan korban pencabulan berinisial SM. Pelaksanaan tes DNA di laborat forensik di Jakarta itupun tidak bisa dilakukan segera. Tetapi, baru bisa dilakukan setelah bayi laki-laki yang dilahirkan itu berusia empat bulan.

“Dari hasil tes yang dilakukan menyatakan, kalau probabilitas pelaku berinisial DA sebagai ayah biologis bayi tersebut 99,999 persen. Dari hasil tes DNA inilah, pelaku kemudian kita amankan,” ujar Kapolres Grobogan AKBP Agusman Gurning saat gelar perkara, Rabu (31/8/2016).

Peristiwa yang menimpa SM yang saat kejadian berusia 15 tahun itu terjadi Sabtu (14/3/2015) lalu sekitar pukul 02.00 WIB. Saat itu korban baru pulang dari acara pesta pernikahan sepupunya melewati areal persawahan.

Dalam perjalanan pulang itulah, pelaku ternyata sudah menghadang di luar Dusun Sempol Desa Geyer, Kecamatan Geyer. Selanjutnya, korban memegang tangan korban agar tidak melawan dan menuruti ajakan pelaku.

Saat itu, korban sempat berontak dan berteriak hingga akhirnya bisa berlari. Namun, pelaku akhirnya bisa menangkap korban hingga akhirnya menyetubuhi SM di areal persawahan.

Beberapa waktu kemudian korban diketahui hamil akibat kejadian yang menimpanya. Atas kejadian tersebut, keluarga korban kemudian melaporkan pada pihak kepolisian.

“Jadi, kasus ini dilaporkan saat korban diketahui hamil. Pihak penyidik sempat mengalami kesusahan mengungkap kasus ini karena pelaku tidak mengaku. Oleh sebab itu, kita harus melakukan pengungkapan kasus dengan science investigation atau penyelidikan melalui pendekatan ilmu pengetahuan dengan melakukan tes DNA. Pelaku akan kita jerat dengan Undang-undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara,’’ imbuh Agusman.

Editor : Kholistiono

Dibiayai Rp 3,2 Miliar, Sarpras Kesehatan Mulai Digunakan

rembang-ambulans (e)

Bupati Rembang Abdul Hafidz bersama Wakil Bupati Bayu Andriyanto menjajal mobil ambulans baru untuk puskesmas di wilayah itu, di Puskesmas Kragan, Rabu (11/8/2016). (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom, Rembang – Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Rembang menambah 13 unit kendaraan layanan kesehatan. Semuanya dibiayai dengan anggaran Rp 3,2 miliar.

Ketiga belas kendaraan itu masing-masing adalah 11 unit mobil ambulans, satu mobil jenazah, dan satu unit mobil operasional crisis center. Semuanya diserahkan secara simbolis di kantor Puskesmas Kragan II, Rabu (31/8/2016).

Kepala DKK Rembang Ali Syafi’i mengatakan, penambahan kendaraan ini nantinya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. ”Kendaraan tersebut untuk memperkuat keberadaan unit sebelumnya, yang rata-rata satu puskesmas satu ambulans,” katanya.

Menurut Ali, pengadaan 13 unit tersebut diambilkan dari anggaran APBD Perubahan 2016, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 3,2 miliar. Di antara mobil baru tersebut, merupakan mobil minibus APV keluaran Suzuki.

”Termasuk juga mobil double cabin merek Navara dari pabrikan Nissan, yang selanjutnya akan digunakan untuk mobil operasional crisis center,” terang Ali kemudian.

Dari informasi yang ada, peruntukan  mobil  pelayanan masyarakat berjenis APV itu, nantinya untuk ambulans dan puskesmas keliling. Selain itu, mobil crisis center ini akan standby di Dinas Kesehatan. ”Sedangkan satu mobil jenazah akan kita berikan kepada Puskesmas Kragan II,” katanya.

Ali berharap keberadaan sarpras kesehatan ini akan semakin membuat pelayanan di bidang kesehatan, meningkat. Sehingga masyarakat akan semakin bisa mendapatkan layanan kesehatan yang baik.

Editor: Merie

Kepala SKPD dan Camat di Pati Dites Urine

Beberapa pejabat  SKPD dan camat di Kabupaten Pati sedang mengikuti tes urine dadakan, Rabu (31/8/2016). (MuriaNewsCom/Lismanto)

Beberapa pejabat SKPD dan camat di Kabupaten Pati sedang mengikuti tes urine dadakan, Rabu (31/8/2016). (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Berdasarkan Surat Edaran Bupati Pati Nomor 354/3899 tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan camat se-Kabupaten Pati yang menghadiri coffe morning di Ruang Pringgitan, Pendopo Kabupaten Pati, Rabu (31/8/2016) dites urine oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pati melalui UPT Laboratorium Kesehatan Daerah (Lakkesda) Pati. Tes yang diperintahkan langsung oleh Bupati Pati Haryanto itu merupakan bagian dari penegakan penyalahgunaan narkoba di kalangan pejabat struktural Pemkab Pati.

Kabid Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Pati, dr Alviani Tritanti Venusia, mengatakan, hasil tes tersebut akan diberikan langsung ke Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Pati, baik itu positif maupun negatif. “Saat ini, hasilnya belum terlihat semua, nanti jika semua sudah selesai hasilnya akan diserahkan ke BNK dan Pemkab Pati,” kata Alviani.

Tidak hanya Kepala SKPD dan camat, semua pejabat struktural Pemkab Pati nantinya akan dites narkoba. Tindak lanjut dari hasil tersebut akan diserahkan kepada BNK Pati dan pemerintah daerah (pemda).

Kasubag TU UPT Labkesda Dinas Kesehatan Kabupaten Pati Anggia Widiari menuturkan, kegiatan tersebut dilakukan untuk mewaspadai penggunaan narkoba di kalangan pejabat struktural Pemkab Pati. “Kegiatan tes urine narkoba ini bukan berarti ada indikasi pemakai sebelumnya, tapi berdasarkan instruksi dari Bupati Pati Haryanto untuk mengantisipasi adanya penggunaan narkoba di kalangan pejabat struktural,” ujar Anggria.

Tujuan jangka panjang, kegiatan ini dilakukan untuk mewujudkan pelayanan pemerintahan yang prima terhadap masyarakat. Karena itu, perlu Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara yang sehat jasmani dan rohani. “Kegiatan ini merupakan upaya UPT Labkesda melaksanakan pelayanan sistem jemput bola bagi pelayanan masyarakat, salah satunya tes urine ini,” imbuhnya.

Bupati Pati Haryanto yang lebih dulu memberikan teladan dalam tes narkoba mengatakan, saat ini pemerintah tengah berupaya memerangi narkoba. Dengan tes tersebut, pejabat struktural Pemkab Pati diharapkan bebas dari penyalahgunaan narkoba.

“Bila ada pejabat yang diketahui memakai narkoba, akan dikenakan sanksi tegas karena tidak pantas menjadi panutan masyarakat. Sanksi yang diberikan bila ada pejabat yang menggunakan narkoba, sesuai dengan aturan-aturan kepegawaian yang ada,” tutur Haryanto.

Tes sengaja dilakukan secara mendadak setelah coffe morning bersama bupati, sehingga Kepala SKPD dan camat yang hadir dalam kesempatan itu terkejut dengan agenda dadakan tersebut. “Dengan tes ini, kami berharap tidak ada pejabat satu pun yang menggunakan narkoba. Kalau ada yang hasilnya positif, juga akan dicek lagi apakah dia pengguna aktif atau hanya sekadar dampak dari pemakaian obat-obat lain. Sebab, memang ada beberapa obat medis yang ada kandungan narkotikanya,” pungkas Haryanto.

Editor : Kholistiono

Pilih Jadi Pendamping Desa, Dua Anggota Panwascam di Jepara Mundur

jepara-panwascam (e)

Anggota Panwascam di Kabupaten Jepara dilantik pada pertengahan Juli 2016 lalu. Namun, pada Agustus 2016 ini ada dua orang yang mengundurkan diri karena menjadi pendamping desa. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

MuriaNewsCom, Jepara – Belum lama dilantik, dua anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) di Kabupaten Jepara mengundurkan diri. Keduanya adalah Dian Ardiansyah dari Kecamatan Bangsri dan A Cholilurrohman dari Kecamatan Mlonggo.

Keduanya diketahui mengundurkan diri pada awal Agustus lalu, yang kemudian diganti atau dilakukan pergantian antar waktu (PAW) pada pertengahan Agustus. Dian Ardiansyah digantikan Muhammad Isa Arif, sedangkan A Cholilurrohman digantikan Maria Wahyu Iriana Dewi.

Komisioner Panwaslu Kabupaten Jepara Divisi SDM dan Organisasi Tasykuri menjelaskan, keduanya mengundurkan diri dengan alasan yang sama. Yakni, mereka sama-sama merupakan personel pendamping desa.

”Ada informasi bahwa yang menjadi pendamping desa diminta memilih salah satu. Mau menjadi pendamping desa atau menjadi Panwascam. Tetapi mereka memilih untuk menjadi pendamping desa,” ujar Tasykuri kepada MuriaNewsCom, Rabu (31/8/2016).

Menurutnya, di Panwaslu sendiri tidak ada aturan yang melarang pendamping desa menjadi anggota Panwascam. Sehingga persoalan mengundurkan diri itu menjadi hak masing-masing individu.

Sementara itu ketika dikonfirmasi, Dian Ardiansyah mengaku dengan penuh keikhlasan mengundurkan diri sebagai anggota Panwascam Bangsri. Ia tidak menyesalinya dan akan menjalankan tugas sebaik-baiknya sebagai pendamping desa. ”Ya ikhlas. Tidak ada alasan lain dalam pengunduran diri saya,” katanya.

Seperti diketahui anggota Panwascam di Kabupaten Jepara dilantik pada 18 Juli 2016 lalu. Sedikitnya ada 48 Panwascam untuk 16 kecamatan yang ada di Kota Ukir. Mereka merupakan orang-orang yang telah terpilih melalui proses seleksi yang dilakukan Panwaslu Kabupaten Jepara.

Editor: Merie

Satlantas Polres Grobogan Kasih Pil Sadar pada Pemohon SIM

Anggota Unit Laka Satlantas Polres Grobogan sedang memberikan pencerahan kepada pemohon SIM, Rabu (31/08/2016) (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Anggota Unit Laka Satlantas Polres Grobogan sedang memberikan pencerahan kepada pemohon SIM, Rabu (31/08/2016) (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Ada-ada saja upaya yang dilakukan Polres Grobogan guna menekan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Terbaru, Satlantas meluncurkan program yang diberi label ‘Pil Sadar’. Nama ini merupakan singkatan dari Piket Laka Sampaikan Analisa Data dan Report Kecelakaan Lalu Lintas.

“Pil Sadar merupakan salah satu inovasi terbaru kami sebagai upaya preemtif menurunkan kecelakaan lalu lintas. Program ini kita jalankan dengan cara  memberikan pencerahan, khususnya pada pengendara pemula,” ungkap Kasat Lantas Polres Grobogan AKP Nur Cahyo, usai launching Pil Sadar, Rabu (31/8/2016).

Dijelaskan, untuk menyampaikan pencerahan tersebut, sudah ditunjuk personel khusus. Yakni, anggota yang kesehariannya menangani kecelakaan lalu lintas.

Hal ini dilakukan agar masyarakat bisa dapat informasi yang lebih lengkap masalah kecelakaan lalu lintas. Mulai dari lokasi rawan, penyebab hingga penanganan kecelakaan lalu lintas.

Menurut Cahyo, pada tahap awal, program Pil Sadar itu difokuskan pada para pemohon SIM yang datang di Polres Grobogan. Sambil menunggu proses pembuatan SIM, anggotanya akan menyampaikan informasi pada para pemohon yang ada diruang tunggu.

“Para pemohon SIM kita jadikan target utama terlebih dahulu. Selanjutnya, program ini akan menyasar berbagai kalangan lain. Seperti, pelajar dan komunitas. Kita harapkan, melalui program ini bisa berdampak positif dengan menurunnya angka kecelakaan di wilayah Grobogan,” imbuhnya.

Sementara itu, sejumlah pemohon SIM mengaku cukup senang dengan adanya program baru dari Polres Grobogan tersebut. Sebab, mereka bisa dapat tambahan pengetahuan, khususnya tentang masalah kecelakaan lalu lintas.

“Saya rasa, program ini sangat bagus. Dengan informasi yang disampaikan petugas, kita bisa menjadi lebih berhati-hati ketika mengendarai kendaraan di jalan raya,” ujar Yusuf, salah satu pemohon SIM yang sempat mengikuti pencerahan dari petugas Satlantas tersebut.

 Editor : Kholistiono

Ini Kronologi yang Membuat Desa Srikaton Pati Bergejolak

 Sejumlah warga menggelar aksi damai di depan Pengadilan Negeri (PN) Pati menuntut dua warga Srikaton yang ditetapkan sebagai terdakwa dibebaskan. Aksi ini dilakukan pada Rabu (31/08/2016) (MuriaNewsCom/Lismanto)


Sejumlah warga menggelar aksi damai di depan Pengadilan Negeri (PN) Pati menuntut dua warga Srikaton yang ditetapkan sebagai terdakwa dibebaskan. Aksi ini dilakukan pada Rabu (31/08/2016) (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Puluhan warga Desa Srikaton menggelar aksi damai di depan Pengadilan Negeri (PN) Pati, Rabu (31/8/2016). Mereka menuntut agar dua warga Desa Srikaton yang ditetapkan sebagai terdakwa dibebaskan.

Shobri (35), koordinator aksi mengatakan, polemik bermula ketika warga menolak pengangkatan lima perangkat desa pada zaman kepemimpinan Mantan Kades Srikaton, Ali Sasmito pada 2014. Penolakan tersebut beralasan. Pengangkatan perangkat desa dianggap sarat akan permainan.

Dengan penolakan tersebut, warga juga menilai bila tanah bengkok milik perangkat tidak sah. Namun, perangkat desa tetap menanami padi di atas lahan bengkok. Sontak, warga marah dan berbondong-bondong melakukan perusakan dengan menginjak-injak tanaman padi.

Perangkat desa melakukan perlawanan dengan melaporkan insiden tersebut kepada polisi. Alhasil, dua warga Srikaton bernama Jumadi (49) dan Maskub (50) ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya kemudian ditetapkan sebagai terdakwa.

“Bengkok jatah perangkat desa statusnya juga masih sengketa, karena masih dalam proses hukum. Memang, warga kalah saat mengajukan gugatan ke PTUN Semarang dan PTTUN Surabaya. Namun, warga saat ini masih menempuh jalur hukum lagi. Mengingat statusnya masih sengketa, warga menilai tanah bengkok tidak boleh ditanami dulu hingga proses hukum selesai,” kata Shobri.

Warga menilai, tanah yang statusnya masih sengketa tidak boleh ditanami. Tapi, perangkat desa menanami tanah tersebut dengan padi sehingga dianggap terlalu memaksakan diri. Hal tersebut yang memantik kemarahan warga.

Editor : Kholistiono

Dekranasda Kota Jambi Belajar Kerajinan Batik di Rembang

 Ketua Dekranasda Rembang Hasyiroh Hafidz (kiri) memberikan cindera mata kepada Ketua Dekranasda Kota Jambi Yuliana Fasha, pada acara kunjungan kerja di Showroom Dekranasda Lasem, Rabu (31/08/2016). (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)


Ketua Dekranasda Rembang Hasyiroh Hafidz (kiri) memberikan cindera mata kepada Ketua Dekranasda Kota Jambi Yuliana Fasha, pada acara kunjungan kerja di Showroom Dekranasda Lasem, Rabu (31/08/2016). (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom, Rembang – Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Jambi, melakukan kunjungan ke Kabupaten Rembang untuk belajar pengelolaan berbagai potensi kerajinan yang ada di Rembang, khususnya Batik Lasem, Rabu (31/08/2016).

Dalam kesempatan tersebut, Pemkab Rembang mengenalkan berbagai potensi kekayaan alam maupun potensi industri yang dimiliki pemerintah setempat, khususnya Batik Lasem. Sebab, Batik Lasem memiliki ciri khas, dan saat ini pemasarannya sebagaian sudah tembus luar negeri.

Kepala Dinas Perindakop dan UMKM Rembang Muntoha mengatakan, memiliki potensi kekayaan alam dan lainnya. “Di Rembang ada pertanian tebu, tembakau, perikanan, sentra pembuatan garam, wisata laut, pertanian padi hingga industri Batik Lasem,” ujar Muntoha di Showroom Dekranasda di Jalan Untung Suropati Lasem, Rabu (31/8/2016).

Untuk Batik Lasem sendiri, katanya, sampai sekarang ini terdapat sekitar 82 pengusaha yang menggeluti kerajinan batik. Dari jumlah tersebut, katanya, sudah mampu menyerap sebanyak 5.269 karyawan.

Terkait dengan kunjungan Dekranasda Kota Jambi, pihaknya juga menyambut baik jika ada perajin batik dari Jambi untuk belajar atau studi banding mengenai Batik Lasem. Hal tersebut, justru bisa menjadi media untuk mengenalkan Batik Lasem ke khalayak lebih luas.

Sementara itu, di hadapan rombongan Dekranasda Kota Jambi, Ketua Dekranasda Rembang Hasyiroh Hafidz  juga menyampaikan jika Rembang memiliki potensi kerajinan lain. “Seperti halnya kerajinan limbah kayu yang dijadikan pernak pernik, kerajinan tas dari kulit ikan dan lainnya,” paparnya.

Editor : Kholistiono

Tergiur Bunga Tinggi, Puluhan Warga Pati Kehilangan Uang Miliaran

Sumiyati, nasabah asal Desa Gabus menunjukkan sertifikat penyertaan modal yang ditandatangani General Manager PT BIG, Novi Natalia. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Sumiyati, nasabah asal Desa Gabus menunjukkan sertifikat penyertaan modal yang ditandatangani General Manager PT BIG, Novi Natalia. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Puluhan warga Pati yang menginvestasikan uangnya di PT Berjaya Indah Guna (BIG) menggeruduk kantor tersebut, lantaran uangnya tidak bisa ditarik kembali. Mereka berbondong-bondong menduduki kantor PT BIG di Jalan Kyai Saleh Nomor 32-D, Pati, Rabu (31/8/2016).

Susilowati, nasabah asal Desa Puri, Kecamatan Pati mengaku menginvestasikan uangnya di PT BIG, karena tergiur bunga yang sangat tinggi. Bila sejumlah koperasi di Pati memberikan bunga satu persen setiap bulan, PT BIG berani memberikan bunga, antara 3-4 persen setiap bulan.

Dengan modal Rp 200 juta saja, nasabah sudah mendapatkan bunga Rp 5 juta setiap bulan. Sementara itu, penyertaan modal senilai Rp 50 juta bisa menikmati bunga Rp 1,5 juta per bulan. Tak ayal, banyak nasabah yang berbondong-bondong menyertakan modal di sana sebagai investasi.

“Awalnya saya sudah berinvestasi di Koperasi PENI, sudah aman dan baik. Namun, ada orang yang memberi tahu bila investasi di PT BIG bunganya besar. Saya akhirnya tergiur, karena untuk kebutuhan sehari-hari. Tidak tahunya, uang saya tidak bisa kembali,” kata Susilowati.

Dia menuturkan, Direktur PT BIG Denny Adi Saputro sudah berjanji uang penyertaan modal sudah bisa dikembalikan, setelah uang dari Jakarta cair karena akan jual properti. Selain itu, Denny sudah memberikan pesan singkat kepada Susilowati bahwa deviden akan dibagikan paling lama Agustus 2016.

“Dia juga bilang kalau surat resmi dari pusat terkait dengan deviden dan pengambalian uang sudah ada di kantor, tapi saya cek ternyata tidak ada surat resminya. Teman-teman nasabah lain banyak yang tertipu, mulai angka kecil sampai Rp 750 juta. Ada pula teman yang hanya bisa menangis, karena harta satu-satunya yang diinvestasikan raib dan tidak bisa kembali,” ungkap Susilowati.

Saking tergiurnya, Susilowati sempat memperpanjang investasi kendati sudah jatuh tempo. Kecurigaan Susilowati mulai muncul, ketika uang investasinya itu akan diambil untuk keperluan hajatan mantu, tetapi tidak bisa dicairkan. Puncak kemarahan nasabah meluap, setelah berbulan-bulan tidak menerima bunga dan uang tidak bisa ditarik.

Sumiyati, warga Desa Gabus yang menginvestasikan uangnya senilai Rp 200 juta hanya bisa pasrah uangnya tidak bisa kembali. Rencananya, para nasabah akan melaporkan PT BIG kepada polisi dalam waktu dekat. Dari informasi yang dihimpun, jumlah total uang para nasabah yang diinvestasikan di PT BIG mencapai Rp 26 miliar.

Editor : Kholistiono

MURI Berikan Rekor ke Tiga Pejabat Polres Kudus

kudus-polwan muria (e)

Jajaran Polres Kudus usai menerima rekor dari MURI terkait dengan sosialisasi dengan jumlah massa terbanyak, yang dilakukan di brak perusahaan Djarum, turut Desa Karangbener, Kecamatan Bae, Rabu (31/8/2016). (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Museum Rekor Indonesia (MURI) memberikan rekor baru untuk tiga orang pejabat di lingkungan Polres Kudus. Rekor itu didapatkan karena berhasil menggelar sosialisasi dengan jumlah massa terbanyak.

Pemberian rekor MURI itu dilakukan di brak Djarum, Desa Karangbener, Kecamatan Bae. Ketiga pejabat yang mendapatkan rekor itu adalah Kapolres Kudus AKBP Andy Rifai, Kasatlantas Polres Kudus AKP Aron Sebastian, dan anggota polisi wanita (polwan) Polres Kudus AKP Rahmawaty Tumulo.

Manajer MURI Sri Widayati mengutarakan, ketiga polisi yang mendapatkan penghargaan itu, karena berhasil mencatatkan sejumlah rekor. ”Ketiganya mendapatkan rekor dari apa yang sudah dilaksanakan sebelumnya,” jelasnya.

Sri mengatakan, kategori rekor terdapat empat jenis. Pertama adalah kategori pertama pembuat rekor, kedua kategori penemuan, ketiga unik, dan keempat adalah kategori langka.

Sedangkan untuk rekor MURI yang diberikan ke pejabat di Polres Kudus kali ini, masuk ke dalam kategori yang pertama. Di mana sebelumnya belum ada yang memberikan sosialisasi dalam jumlah massa banyak, dan dalam waktu yang bersamaan.

”Sebelumnya memang sudah digelar sosialisasi yang melibatkan massa yang banyak. Yakni dengan jumlah peserta sosialisasi sebanyak 30 ribu karyawan di sebuah perusahaan di Indoneia. Tapi kategorinya adalah sosialisasi narkoba,” terangnya.

Sementara untuk Kudus, Bedanya adalah peserta sosialisasi yang seluruhnya adalah perempuan dan merupakan buruh rokok. Dan materi sosialisasi yang berbeda, yakni soal aturan berlalu lintas dan perlindungan perempuan dan anak.

”Untuk Kudus sudah memenuhi semuanya untuk sebuah rekor. Kategorinya juga berbeda, yakni soal lalu lintas dan PPA, sesuai dengan permintaan dan tema rekor itu sendiri,” paparnya.

Dia menambahkan, sebelumnya di Kudus beberapa kali mendapatkan rekor MURI. Karena itu, Sri menilai jika Kudus termasuk daerah yang aktif. ”Namun untuk sosialisasi dengan jumlah massa yang banyak ini, baru kali pertama dilakukan,” imbuhya.

Editor: Merie

Suporter PSIS Semarang Dilarang ke Jepara

jepara-olahragaaa (ee)

Persijap Jepara membutuhkan kemenangan untuk bisa lolos pada fase berikutnya di Indonesia Soccer Champhionship (ISC) B, sehingga melarang suporter PSIS datang ke stadion pada laga Sabtu (3/9/2016). (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

MuriaNewsCom, Jepara – Menjelang pertandingan Persijap Jepara melawan PSIS Semarang yang akan digelar di Stadion Gelora Bumi Kartini (SGBK) Jepara pada Sabtu (3/9/2016) mendatang, panitia penyelenggara pertandingan mengeluarkan surat pelarangan suporter PSIS untuk hadir ke Jepara dalam pertandingan tersebut.

Hal itu seperti yang tertulis dalam surat dengan nomor 094/PANPEL/Psjp/VIII/2016 yang dikeluarkan panitia penyelenggara pertandingan Persijap, pada 29 Agustus 2016. Surat itu ditujukan kepada manajer PSIS Semarang, dan ditandatangani Ketua Panpel Persijap Saadi.

Dalam surat tersebut dikatakan alasan pelarangan tersebut karena keamanan pertandingan. Sehingga suporter PSIS, baik yang tergabung dalam Panser Biru maupun Snex, dilarang hadir ke SGBK Jepara.

Seperti yang diketahui bahwa antara suporter Persijap dengan PSIS pernah terjadi gesekan. Pertemuan kedua suporter tersebut baik di Jepara maupun di Semarang, kerap terjadi kasus kekerasan yang dilakukan oknum yang tidak bertanggung jawab.

”Tentu saja kami tidak ingin ambil resiko. Apalagi ini pertandingan yang sangat penting buat Persijap, untuk berjuang di sisa laga Indonesia Soccer Championship (ISC) B ini,” ujar CEO Persijap M Said Basalamah, Rabu (31/8/2016).

Dalam laga ISC B 2016 ini, Persijap menyisakan satu laga lagi di babak penyisihan grup, yakni melawan PSIS Semarang. Nasib Persijap terancam tak mampu lolos ke fase berikutnya, lantaran laga sebelumnya melawan Persibat kalah.

Kini Persijap ditargetkan mampu menang agar harapan untuk lolos tetap ada meski peluangnya sudah sangat kecil.

Editor: Merie

Puluhan Warga Srikaton Demo di Pengadilan Negeri Pati

Puluhan warga Srikaton menggelar aksi damai di depan Pengadilan Negeri (PN) Pati, Rabu (31/08/2016). Mereka meminta Jumadi dan maskub dibebaskan. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Puluhan warga Srikaton menggelar aksi damai di depan Pengadilan Negeri (PN) Pati, Rabu (31/08/2016). Mereka meminta Jumadi dan maskub dibebaskan. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Puluhan warga Desa Srikaton, Kecamatan Kayen, menggelar aksi demonstrasi di depan Pengadilan Negeri (PN) Pati, Rabu (31/8/2016). Aksi tersebut untuk mendukung Jumadi (49) dan Maskub (50), dua warga Srikaton yang diadili lantaran diduga melakukan perusakan tanah bengkok milik perangkat desa.

Dalam aksi tersebut, sejumlah warga membentangkan spanduk yang bertuliskan dukungan untuk kedua terdakwa. Mereka meminta agar kedua tetangganya tersebut dibebaskan dari tuntutan hukum, karena dianggap tidak bersalah.

“Bebaskan Jumadi, dkk. Kami Dukung Bapak Jumadi dan Bapak Maskup.” Begitu sejumlah poster yang dibentangkan di depan PN Pati. Satu gambar di antaranya berupa kuburan sebagai simbol matinya keadilan di Pati.

Mereka juga meminta kepada aparat penegak hukum untuk mengkaji masalah tersebut dengan objektif, tidak hanya mendengarkan dari pihak pelapor saja. “Kami menyayangkan tindakan dari polisi yang menangkap dua tetangga kami dan dijadikan sebagai tersangka dalam perkara ini,” ujar Shobri (35), koordinator aksi.

Kasus yang menyeret dua warga Desa Srikaton tersebut, buntut dari masalah penolakan pengangkatan perangkat desa, karena warga menilai proses pengangkatannya bermasalah dan sarat akan permainan. Hal itu memantik kemarahan warga.

Puncak kemarahan warga meluap, ketika tanah bengkok yang dianggap masih sengketa ditanami padi oleh perangkat desa. Puluhan warga yang tidak terima, kemudian menginjak-injak tanaman padi tersebut. Tak terima, perangkat desa melaporkan kejadian tersebut kepada polisi.

Editor : Kholistiono

Bedanya Wartawan, Dokter Gigi dan Penyanyi Dangdut

Kholistiono cak.kholis@yahoo.co.id

Kholistiono
cak.kholis@yahoo.co.id

KASUS kekerasan dan intimidasi terhadap wartawan yang dilakukan oknum karyawan PLTU Rembang baru-baru ini, hanyalah satu potret bagaimana peristiwa kekerasan terhadap insan pers di Indonesia. Meski kasusnya saat ini sudah masuk ke ranah kepolisian untuk di buka secara terang benderang, namun pada prinsipnya kekerasan tidak dapat ditolerir.

Ada hal yang memprihatinkan jika melihat masih adanya kasus kekerasan yang menimpa insan pers dalam menjalankan tugas jurnalistiknya. Apalagi Indonesia sebagai Negara demokrasi telah menjamin kemerdekaan pers seperti yang tertuang dalam UUD 1945. Pers merupakan pilar demokrasi keempat, seperti halnya eksekutif, legislatif  dan yudikatif.

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mencatat, sepanjang tahun 2016, dari Januari – April, kasus kekerasan terhadap wartawan jumlahnya mencapai 12 kasus. Rinciannya, Januari ada 5 kasus, Februari 3 dan April sebanyak 4. Sedangkan jika diakumulasikan selama 10 tahun, dari 2006-2016, jumlahnya sebanyak 511 kasus. Yakni pada 2006 (54 kasus) 2007 (75 kasus) 2008 (58 kasus) 2009 (38 kasus) 2010 (51 kasus) 2011 (45 kasus)  2012 (56 kasus) 2013 (40 kasus) 2014 (40 kasus) 2015 (42 kasus)  da 2016 (12 kasus).

Meskipun secara grafik kasus kekerasan naik turun, namun tindakan semacam itu tentu tidak dapat ditoleransi. Dilihat dari bentuk kekerasan yang dihadapi wartawan, juga sangat beragam. Di antaranya ancaman, telepon gelap, teror, pelecehan, pemukulan, pengusiran, pelarangan liputan, perusakan kantor, perampasan kamera dan bahkan hingga pembunuhan.

Bentuk kekerasan-kekerasan semacam itu, tentu sangat mengganggu wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya. Hal ini juga telah melanggar hak asasi wartawan untuk mendapatkan dan menyebarluaskan informasi kepada khalayak.

Secara tegas, dalam Pasal 4 UU Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pers, kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Artinya, pers nasional bebas dari tindakan pencegahan, pelarangan dan atau penekanan agar hak masyarakat untuk memperoleh informasi terjamin. Pasal tersebut memberikan hak kepada wartawan untuk menjalankan tugas jurnalistiknya, yakni mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan  informasi.

Kemudian dalam poin 4 pasal 1 UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, juga dijelaskan siapa yang dimaksud dengan wartawan. Yakni, orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik. Artinya, bukan mereka yang sekadar mempunyai kartu pers, tapi wartawan harus melakukan kegiatan jurnalistik secara teratur minimal 6 bulan berturur-turut dan tergabung dalam perusahaan pers.

Dalam menjalankan tugas jurnalistiknya, wartawan juga mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini untuk memberikan rasa aman kepada wartawan, dari adanya tindakan intimidasi atau kekerasan dari pihak manapun.

Meski demikian, belum seluruhnya masyarakat Indonesia memahami bagaimana wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya. Sehingga, masih saja ada muncul reaksi yang berlebihan dari pihak-pihak tertentu atau nara sumber, yang berakibat terhadap tindakan kekerasan.

Bukan hanya itu saja, jika kita cermati dalam beberapa tahun ke belakang, meski jumlahnya tak banyak, beberapa kantor media mendapatkan terror dan juga didemo dari pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan. Seolah ada semacam ‘kelatahan’ dalam menyampaikan pendapat melalui aksi unjuk rasa. Sehingga, ketika ada sesuatu hal, langsung disampaikan dengan unjuk rasa dengan mendatangi kantor media yang bersangkutan.

Jika kondisi seperti ini terus terjadi, tentunya, kemerdekaan pers yang telah dijamin oleh pemerintah tidak berjalan dengan baik. Perlu adanya tindakan tegas dari pemerintah dalam menyelesaikan kasus kekerasan terhadap wartawan, sehingga, ke depan tindakan kekerasan dalam dunia jurnalistik dapat diredam.

Perlu menjadi pemahaman kita semua, bahwa pihak-pihak tertentu yang merasa dirugikan oleh sebuah pemberitaan, bisa memberikan hak jawab di media yang bersangkutan. Sebab, dalam aturannya, media memiliki kewajiban untuk melayani hak jawab. Jika jalur tersebut sudah ditempuh, namun dari pihak media tidak memberikan pelayanan, maka bisa diadukan kepada Dewan Pers untuk mengambil tindakan, dan bisa saja Dewan Pers menjatuhkan sanksi jika memang ada unsur-unsur kewajiban yang tidak dipenuhi oleh media yang bersangkutan. Sehingga, pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan, tidak dibenarkan untuk melakukan tindakan kekerasan yang bentuknya cukup beragam.

Kemudian, untuk mengurangi potensi terjadinya kekerasan, dalam menjalankan tugas jurnalistiknya, wartawan juga harus menaati Kode Etik Jurnalistik yang berlaku. Sebab, ketaatan terhadap Kode Etik  Jurnalistik ini sangat mutlak bagi wartawan. Hal ini sudah ditegaskan dalam Pasal 7 UU tentang Pers, yakni wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik. Namun demikian, mau tidak mau harus diakui, jika hal ini terkadang masih terbilang rendah dalam praktik di lapangan, sebab, belum semuanya wartawan memahami secara utuh mengenai Kode Etik Jurnalistik.  Pemahaman wartawan terhadap Kode Etik Jurnalistik yang masih rendah ini, tentu membawa efek pada berita yang dihasilkan.

Untuk itu, menjadi bahan koreksi juga, perlu adanya peningkatan kompetensi bagi wartawan, sehingga ke depan semakin professional. Upaya-upaya meningkatkan kompetensi wartawan yang sejauh ini sudah dilakukan oleh organisasi wartawan, seperti PWI, AJI, IJTI dan lain sebagainya, tentunya kita apresiasi setinggi-tingginya. Harapannya, semakin banyak pekerja pers yang memang memahami tugas dan fungsinya secara utuh, sehingga kasus-kasus kekerasan terhadap insan pers tidak lagi terjadi di Negara yang mengagungkan prinsip demokrasi ini.

Lalu, jika Anda sampai poin ini masih bertanya-tanya dan tidak menemukan korelasi antara judul dengan isi tulisan, jawabannya memang tidak ada korelasinya sama sekali. Judul di atas hanyalah sebuah humor tebak-tebakan. Bukan bermaksud menyaingi popularitas cerita Mukidi yang lagi naik daun, namun sekadar untuk mengurangi sedikit kekakuan dalam membaca tulisan ini.

Kemudian, apa yang Anda tahu bedanya penyanyi dangdut, dokter gigi dan wartawan? Jawabannya adalah, jika penyanyi dangdut mencari nafkah dengan mulutnya sendiri (menyanyi), kemudian kalau dokter gigi mencari nafkah dengan mulut orang lain (memeriksa gigi pasien) dan kalau wartawan mencari nafkah dari mulut ke mulut (mencari informasi dari orang lain).

Namun, yang tak kalah penting dari judul di atas adalah, bagaimana kita memetik sebuah pelajaran ketika membaca sebuah tulisan atau berita. Tak jarang dari kita, ketika membaca tulisan atau berita hanya sebatas judulnya saja, yang terkadang hal tersebut menjadi sebuah pemahaman seseorang untuk menjustifikasi terhadap isi berita atau tulisan itu sendiri. Tipe-tipe netizen yang hanya membaca judul tulisan atau berita, kemudian menjadi alat provokasi ke publik, sering juga muncul di sosial media. Hal seperti ini, tentunya bisa berdampak terhadap hal buruk bagi media bersangkutan, yang bisa saja berujung adanya tindakan kekerasan dengan adanya provokasi tersebut. Kekerasan dalam hal ini, bukan hanya dalam bentuk fisik saja tapi juga nonfisik.

Untuk itu, perlu adanya kebiasaan dari masyarakat untuk mendapatkan informasi secara utuh atau membaca tulisan secara tuntas, bukan hanya melihat judulnya saja. Ini diperlukan, supaya tidak memunculkan persepsi lain daripada isi tulisan tersebut. Dikhawatirkan, muncul sebuah tindakan yang melanggar hukum, karena adanya pemahaman secara parsial dari sesuatu yang didapatkan dari hanya membaca judul. Semoga, masyarakat kita ke depan lebih cerdas dalam menyikapi isi sebuah pemberitaan dan pekerja pers juga semakin professional. Dan ada yang perlu dicatat yaitu, jurnalis adalah pewarta, bukan pembawa petaka (*)

Tertipu Investasi Bodong, Puluhan Warga Pati Geruduk Kantor Berjaya Indah Guna

Puluhan nasabah menduduki Kantor PT Berjaya Indah Guna di Jalan Kyai Saleh No 32-D, Pati, Rabu (31/08/2016).Dedangkan direktur lembaga keuangan tersebut diamankan polisi. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Puluhan nasabah menduduki Kantor PT Berjaya Indah Guna di Jalan Kyai Saleh No 32-D, Pati, Rabu (31/08/2016).Dedangkan direktur lembaga keuangan tersebut diamankan polisi. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Puluhan nasabah menggeruduk Kantor Lembaga Keuangan PT Berjaya Indah Guna (BIG) di Jalan Kyai Saleh Nomor 32-D, Pati, Rabu (31/08/2016). Mereka ingin uang puluhan juta yang diinvestasikan di BIG bisa dikembalikan.

Sayangnya, aksi mereka tidak berhasil, karena Direktur PT BIG Denny Adi Saputro diamankan petugas kepolisian di Mapolres Pati. Karena itu, tuntutan mereka gagal. Sementara itu, kantor PT BIG kosong saat diduduki massa.

Dari informasi yang dihimpun MuriaNewsCom, jumlah total kerugian nasabah yang berinvestasi di PT BIG mencapai Rp 26 miliar. Rencananya, para nasabah akan melaporkan pimpinan PT BIG kepada polisi. Namun, mereka sebetulnya ingin uangnya kembali.

Sumiyati, warga Desa Gabus mengaku menginvestasikan uangnya di PT BIG sebesar Rp 200 juta. Dia sempat menikmati deviden sebanyak Rp 5 juta setiap bulannya. Namun, uang Sumiyati kini terancam raib lantaran lembaga keuangan tersebut diakui mengalami kolaps.

“Usia saya sudah tua. Itu harta satu-satunya yang saya investasikan untuk masa tua. Namun, PT Berjaya Indah Guna ternyata mengalami kolaps dan tidak bisa mengembalikan uang saya. Jangankan uang, deviden saja tidak dibagikan,” ujar Sumiyati sembari menunjukkan sertifikat penyertaan modal yang ditandatangani General Manager PT Berjaya Indah Guna, Novi Natalia.

Senada dengan itu, Susilowati yang merupakan warga Desa Puri, Kecamatan Pati juga sudah tidak menerima deviden sejak Mei 2016 lalu. Dia mulai curiga bila lembaga keuangan tersebut bodong. Setelah mencoba untuk meminta uang yang disertakan, Direktur PT BIG mengelak.

Susilowati sendiri menyertakan modal di lembaga keuangan tersebut sebanyak Rp 50 juta, sedangkan anaknya berinvestasi senilai Rp 25 juta. Susilowati sempat menikmati deviden sebesar Rp 1,5 juta selama setahun, sebelum uangnya tersebut tidak bisa ditarik.

Editor : Kholistiono

Mau Banyak Teman, Tiru Cara Pramuka di Rembang Ini

rembang-pramuka maneh (e)

Ratusan peserta Jambore Penggalang se Kecamatan Rembang saling bertukar alamat satu sama lain, dalam kegiatan yang digelar di Lapangan Rumbut Malang Rembang, Rabu (31/8/2016). (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom, Rembang – Memiliki banyak teman adalah salah satu hal yang menyenangkan. Untuk bisa mewujudkan hal itu, anggota Pramuka di Rembang Ini memiliki cara tersendiri agar punya banyak teman.

Dalam kegiatan perkemahan Jambore Penggalang, yang dilaksanakan Kwartir Pramuka Rembang, di lapangan Rumbut Malang Rembang, Rabu (31/8/2016), kurang lebih seribu anggota Pramuka diminta untuk saling bertukar alamat di antara mereka.

Bertukar alamat merupakan salah satu tema kegiatan yang ada di Jambore Penggalang itu. Jadi anggota Pramuka itu saling berkenalan dan bertukar alamat supaya dapat dijadikan teman baru.

Salah seorang siswi yang ikut kegiatan dan berasal dari SD Kutoharjo Rembang, Vivi Andriani (10), menuturkan jika bertukar alamat ini memang salah satu kegiatan yang ada di jambore. ”Bertukar alamat itu mulai dari menyebutkan nama, sekolah asal, alamat rumah, bahkan nomor handphone,” terangnya.

Peserta perkemahan tersebut sudah dibekali lembaran kertas. Di mana lembaran kertas itu terdapat beberapa kolom yang akan diisi, untuk saling bertukar alamat. Lembaran kertas ini terdapat kolom nama, kolom alamat sekolah, alamat rumah bahkan nomor HP.

”Jadi, selain kita diberikan pendidikan karakter, pendidikan kepramukaan, kita semua juga dipersilahkan untuk mencari teman baru. Sehingga ke depannya kegiatan kepramukaan ini bisa menambah teman dengan sebanyak banyaknya,” terangnya.

Selain itu, dirinya juga berkeinginan untuk bisa saling mengenal teman sebanyak-banyaknya, saat di kegiatan Jambore Penggalang. Menurutnya, setidaknya kegiatan ini bisa mendekatkan kita antara peserta satu dengan yang lainnya. ”Sehingga kita juga bisa saling kenal. Dan kegiatan ini juga jarang sekali. Sebab hanya digelar setiap dua tahun sekali,” ungkapnya.

Dari kegiatan tukar alamat itu, rata-rata setiap peserta dapat mengumpulkan atau berkenalan dengan peserta dari sekolah lain, sebanyak 50 orang. ”Kalau dihitung-hitung ada sekitar 50-an teman baru dari sekolah atau peserta lainnya. Baik teman laki-laki dan perempuan. Muda- mudahan pertemanan ini bisa bermanfaat,” imbuhnya.

Editor: Merie

 

Punya Rumah Rusak, Ikut Saja Program Renovasi Rumah Ini

rumah_baru

MuriaNewsCom, Jepara – Jika masih ada warga miskin di Jepara yang rumahnya perlu direnovasi, usulkan saja ke Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Jepara.

Pasalnya, kuota renovasi rumah bagi keluarga miskin di Kabupaten Jepara yang masih tersisa, tahun ini dinaikkan lagi jumlahnya. Tahun lalu dari sebanyak 641 rumah yang ditargetkan, yang terserap sekitar 554 rumah.

Meski tahun lalu belum sepenuhnya terserap, tahun ini kuotanya ditambah menjadi 985 rumah. ”Untuk tahun ini kuotanya 985 rumah. Dan yang sudah terealisasi sekitar 700 rumah. Rata-rata per-rumah mendapatkan bantuan renovasi sekitar Rp 5 juta,” ujar Kepala Dinsosnakertrans Jepara M Zahid melalui Kabid Sosial Joko Setyowanto, Rabu (31/8/2016).

Joko mengatakan, masih tersisanya kuota renovasi rumah ini, karena beberapa alasan. Salah satunya adalah penerima bantuan renovasi rumah, tidak proaktif untuk mencairkan bantuannya.

”Jumlahnya rata-rata Rp 5 juta bantuannya. Kemungkinan mereka memang enggan untuk mengurus pencairan dana renovasi ini. Atau mungkin penerimanya sudah meninggal dunia, sudah mampu, atau sudah pindah,” katanya.

Menurut Joko, berdasarkan pengalaman tahun lalu, masih ada yang hingga saat ini tidak mencairkan dana renovasi tersebut. Maka tahun ini jika sampai akhir tahun belum dicairkan, pihaknya akan memberi surat untuk segera melakukan pencairan.

”Kuota renovasi rumah tersebut diperuntukkan di selurh kecamatan dengan memenuhi syarat harus keluarga miskin, rumah beratap rumbia atau kayu atau sudah using. Kemudian tembok rumah sudah lapuk,” imbuhnya.

Editor: Merie

 

Polwan Kudus Cetak Rekor MURI lewat Kegiatan Sosialisasi

kudus-polwan (e)

Polwan Polres Kudus memberikan sosialisasi bagaimana tertib berlalulintas kepada ribuan buruh yang ada di brak Djarum Desa Karangbener, Kecamatan Bae, Rabu (31/8/2016). (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Kegiatan pagi yang dilaksanakan para buruh di brak Djarum Desa Karangbener, Kecamatan Bae, menjadi lebih berwarna, Rabu (31/8/2016).

Saat sedang melaksanakan aktivitas pagi itu, tiba-tiba saja ribuan buruh ini didatangi para polisi wanita (polwan) dari Polres Kudus. Para polwan itu lantas meminta waktu sebentar kepada para buruh, untuk menyampaikan sosialisasi mengenai aturan lalu lintas.

Salah satu anggota polwan bernama Bripka Ulyatul Fikroh kemudian menyampaikan bagaimana pentingnya menjaga keselamatan, saat berkendara. ”Ibu-ibu kalau sedang naik motor, cek dulu beberapa bagiannya ya. Baik itu mesin, lampu, dan sebagainya,” jelasnya.

Menurut Ulyatul, yang paling penting lagi adalah menjaga kondisi tubuh saat berkendara. Karena itu berhubungan erat dengan faktor keselamatan. ”Jangan sampai mengantuk kalau lagi naik motor, pakai helm, dan perhatikan tanda-tanda saat bekendara di jalan,” tuturnya.

Keselamatan berlalu lintas, adalah sangat penting. Untuk itulah para buruh diminta agar patuh kepada aturan berlalulintas. ”Karena kalau sampai melakukan pelanggaran akibat pengecekan tidak bagus, maka bisa berdampak pada hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti kecelakaan,” katanya.

Polwan lainnya, AKP Rahmawaty Tumulo juga menyampaikan sosialisasi mengenai perlindungan perempuan dan anak. Di mana semua sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

”Silakan lapor kepada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kudus kalau tertimpa kejadian yang berhubungan dengan perempuan dan anak. Atau kalau ada yang mengalami kejadian itu, silakan lapor. Semuanya gratis, tidak dipungut biaya sama sekali. Dan kami pastikan akan dibantu. Bisa juga lewat SMS, nanti kami akan tindaklanjuti,” paparnya.

Rahmawaty yang juga tercatat sebagai kapolsek Kota ini, mengatakan jika sosialisasi tersebut sengaja dilakukan kepada para buruh. ”Karena memang jumlahnya sangat banyak di Kudus ini. Dan kami kira, akan sangat efektif kalau kemudian kita beri sosialisasi kepada mereka,” katanya.

Disebutkan Rahmawaty, sosialisasi ini juga memecahkan rekor MURI dengan jumlah peserta terbanyak. Yakni sebanyak 55.315 orang. Pihak MURI sendiri juga datang untuk memberikan penilaian,” imbuhnya.

Editor: Merie