75 Persen Warga Jepara Ditarget Ikut BPJS Kesehatan

bpjs

Bupati Jepara Ahmad Marzuqi melakukan penandatanganan kesepakatan dengan BPJS Kesehatan. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Pemerintah Kabupaten Jepara dengan BPJS Kesehatan melakukan penandatanganan kesepakatan bersama tentang optimasiasi peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Jepara. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat I Setda Jepara. Senin (18/7/2016).

Penandatanganan MoU tersebut dilakukan oleh Bupati Jepara Ahmad Marzuqi mewakili Pemerintah Kabupaten Jepara dengan Kepala Kantor Cabang Utama BPJS Kesehatan Kudus dr Agus Purwono. Dalam sambutannya, Marzuqi mengatakan, adanya kesepakatan bersama ini selaras dengan upaya untuk mengimplikasikan Perpres Nomor 111 tahun 2013 yang mengamatkan seluruh WNI wajib menjadi peserta JKN-KIS paling lambat 1 Januari 2019.

“Dalam rangka untuk melaksanakan akselerasi pelayanan JKN-KIS di Jepara agar seluruh warga masyarakat Jepara bisa menjadi peserta, baik berasal dari penerima upah maupun penerima bantuan iuran (IPB) baik dari APBN maupun APBD,” kata Marzuqi.

Menurutnya, hingga 30 Juni lalu penduduk Jepara berjumlah 1.145.164 jiwa dan sebanyak 642.352 jiwa atau 56,09 persen sudah terdaftar pada JKN-KIS. Untuk itu perlu upaya ektra agar penduduk Jepara terlindungi program JKN-KIS karena sampai saat ini masih mempunyai sisa tinggal 2,5 tahun sesuai dengan amanat Perpres nomor 111 tahun 2013.

“Terkait hal tersebut saya akan mengintruksikan kepada kecamatandan desa untuk segera membentuk kader JKN, dengan harapan akhir 2016 kepesertaan penduduk Jepara bisa mencapai 75 persen. Sehingga sisa waktu bisa mencapai 100 persen pada 1 Januari 2019,” ungkapnya.

Agar rencana ini berhasil, lanjut Marzuqi, ia minta kepada BPJS Kesehatan dan instansi terkait untuk konsisten dan bersinambungan untuk melakukan sosialisasi termasuk kepada karyawan swasta yang ada di Jepara.

Kepala KCU BPJS Kesehatan Kudus  Agus Purwono mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti dengan kegiatan yang lebih riil, sehingga tujuan cakupan 75 persen bisa tercapai. Karena tujuan ini melibatkan pemegang kebijakan dan banyak yang terlibat tentu membutuhkan koordinasi yang lebih intens.

Editor : Akrom Hazami