Fitra Desak Pemkab Blora Transparan Infokan Pejabat yang Malas Lapor Kekayaan

Ilustrasi

Ilustrasi

 

MuriaNewsCom, Blora – Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Jawa Tengah mendesak Pemkab Blora transparan pejabat yang belum menyerahkan Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)  pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Abdul Wahab, pegiat Fitra Jateng, mengatakan seharusnya pemkab bisa mengumumkan pejabat yang belum mengirimkan LHKPN ke KPK itu. “Baik yang sudah, maupun yang belum menyerahkan laporan harta kekayaan,” katanya.

Menurutnya, adanya publikasi, membuat masyarakat tahu mana pejabat yang belum, dan mana pejabat yang sudah melaporkan. Hal itu penting, karena transparansi informasi perihal pejabat yang belum lapor, akan diketahui warga.

“Kalau ingin mewujudkan transparansi ya harus seperti itu. Ini juga membantu semangat agar tidak ada korupsi,” tambahnya.

Bila sampai batas waktu yang ditentukan KPK, tapi di Blora masih ada pejabat yang belum mengumpulkan, maka KPK akan turun. Diketahui, sampai saat ini baru ada 24 pejabat di Blora yang sudah melaporkan harta kekayaannya, sedangkan dari informasi yang dihimpun seharusnya ada 33 pejabat yang harus melaporkan.

Melaporkan hasil kekayaan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, setiap pejabat negara mulai kementerian hingga pemerintah daerah wajib menyerahkan LHKPN.

Editor : Akrom Hazami