Diduga Tampar PNS, 2 Pasal Menanti Mantan Anggota DPRD Pati

Kapolsek Gembong AKP Sugino saat memberikan keterangan terkait dengan dugaan penganiayaan yang dilakukan mantan anggota DPRD Pati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Kapolsek Gembong AKP Sugino saat memberikan keterangan terkait dengan dugaan penganiayaan yang dilakukan mantan anggota DPRD Pati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Proses pemberhentian operasi swalayan Alfamart di Desa Gembong RT 3 RW 9 lantaran hanya mengantongi izin toko kelontong, Sabtu (28/5/2016) berujung pada pelaporan kepada polisi. Pasalnya, mantan anggota DPRD Pati berinisial Kh diduga melakukan pemukulan pada Kasitramtib Kecamatan Gembong, Isworo usai bertugas menutup sementara Alfamart.

Isworo menuturkan, penganiayaan itu menimpa dirinya di depan umum, mulai dari Camat Gembong dan aparat keamanan seperti polisi dan TNI. Insiden itu cukup disayangkan, karena seorang tokoh yang pernah menjabat sebagai wakil rakyat berbuat kekerasan di depan aparat keamanan.

“Kami sebagai pegawai negeri sipil (PNS) sudah disumpah untuk tidak membeda-bedakan masyarakat. Kalau izinnya toko kelontong, ya harus toko kelontong. Jangan kemudian berbelit-belit, permohonan izin kelontong tapi realitasnya Alfamart. Sebagai keamanan, saya memastikan camat saya aman saat penertiban Alfamart berlangsung,” ungkap Isworo, Selasa (31/5/2016).

Sementara itu, Kapolsek Gembong AKP Sugino mengaku sudah menerima laporan Isworo. Bila alat bukti memenuhi, Kh bisa dikenakan Pasal 352 KUHP karena melakukan penganiayaan.

Selain itu, Kh juga bisa terancam pasal 212 KUHP karena menghalang-halangi PNS yang sedang bertugas. “Kemungkinan ada dua pasal yang mengancam pelaku, yaitu penganiayaan atau menghalang-halangi PNS,” tutur Sugino.

Saat ini, para saksi dinyatakan sudah kuat terkait dengan dugaan penganiayaan yang dilakukan Kh. Kendati begitu, pihaknya masih menunggu hasil visum dari dokter Puskesmas.

Editor : Akrom Hazami