Urus Dokumen Pengukuran Kapal, Nelayan Jepara Disarankan Kolektif

Sejumlah kapal nelayan di Jepara tengah berada di salah satu muara sungai di Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Sejumlah kapal nelayan di Jepara tengah berada di salah satu muara sungai di Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Sejak diberlakukannya pengukuran kapal untuk melengkapi dokumen kepemilikan kapal. Nelayan di Kabupaten Jepara diminta tidak perlu risau dan khawatir. Selain prosesnya mudah dan gratis, pihak UPP Syahbandar juga menyarankan agar pengurusan dilakukan secara kolektif.

”Kalau bisa kolektif lah, agar tidak begitu kerepotan. Nelayan bisa menunjuk tokohnya untuk mengurusnya mulai dari awal sampai akhir. Sebab, yang dibutuhkan adalah legalitasnya termasuk beberapa tanda tangan dari pihak Desa maupun Kecamatan,” ujar Kepala UPP Syahbandar, Suripto kepada MuriaNewsCom, Kamis (12/5/2016).

Menurut dia, ketika kolektif tentu saja pengurusan lebih cepat dan tidak terlalu repot ketika meminta tanda tangan. Selain itu, petugas dari Syahbandar juga bisa sekali datang untuk melakukan pengukuran terhadap beberapa kapal.

”Petugas pengukurnya kan memang hanya ada satu. Kalau kolektif tentu saja lebih cepat. Selain memudahkan kami juga memudahkan para pemilik kapal,” terangnya.

Menurut dia, langkah-langkah yang harus ditempuh apabila surat ukur bisa diterbitkan diantaranya adalah adanya surat permohonan kapal, suray keterangan hak milik, surat keterangan tukang, dan surat telah dilakukan pengukuran.

”Personel yang mengukur dari kami memang hanya ada satu. Tetapi itu tidak masalah, karena dia juga bisa datang kemana saja apabila memang aka nada kapal yang diukur,” ungkapnya.

Lebih lanjut dia mengemukakan, di Kabupaten Jepara memang ada ribuan kapal. Meski begitu sebagian dipastikan sudah memiliki surat ukur. Dia juga mengatakan, untuk kapal yang dibawah 7 GT yang mengeluarkan surat pengukuran adalah Dishubkominfo, sedangkan Syahbandar hanya membantu.

”Jika dari Dishubkominfo memiliki petugas yang telah tersertifikasi melakukan pengukuran, tidak apa-apa. Kami sifatnya membantu untuk kapal dibawah 7 GT. Sedangkan untuk kapal yang ukurannya diatas 7 GT, Syahbandar yang mengeluarkan surat pengukuran,” terangnya.

Editor: Supriyadi