PNS Blora Enggan Keluarkan 2,5 Persen untuk Zakat

zakat blora (e)

Wakil Bupati Blora Arief Rohman mengatakan jika PNS di Blora masih enggan untuk mengeluarkan 2,5% dari pendapatannya guna membayar zakat. Padahal, zakat sangat penting untuk menyejahterakan masyarakat luas. MuriaNewsCom (Rifqi Gozali)

 

 

MuriaNewsCom, Blora – Pegawai negeri sipil (PNS) yang ada di jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora dinilai masih enggan untuk mengeluarkan 2,5% dari penghasilannya untuk zakat.

Sampai saat ini pendapatan yang didapatkan Kabupaten Blora dari zakat yang dikelola Badan Amil Zakat Daerah (Bazda) Blora hanya mencapai Rp 15 Juta. Tentu, hal itu sangat tidak relevan dengan jumlah pegawai yang ada di Blora.

”Jumlah PNS di Blora hampir mencapai 10 ribu. Namun zakatnya hanya sampai Rp 15 juta. Padahal jika dihitung dari jumlah PNS, di Blora bisa terkumpul Rp 300 juta. Itu hanya zakat dari PNS. Coba kalau ditambah dari yang lain, seperti pelaku usaha,” ujar Wakil Bupati Blora Arief Rohman, Senin (2/5/2016).

Menurut Arief, zakat merupakan perintah agama untuk menyejahterakan masyarakat dan menanggulangi kemiskinan. Untuk meningkatkan daya guna, zakat harus dikelola secara transparan dan profesional sesuai syariat Islam. Yakni yang dilandasi amanah, kemanfaatan, kepastian hokum, dan terintegrasi akuntabilitas. Sehingga dapat meningkatkan integritas dan efisiensi dalam pengelolaan zakat.

”Intinya orang berzakat itu apabila zakatnya bisa bermanfaat dan dilaporkan secara transparan. Jadi, ke depan Bazda Blora harus memiliki pola pelaporan kepada public, baik melalui media massa atau pengumuman di setiap kecamatan,” katanya.

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012, maka Bazda telah menjadi Baznas dan setiap daerah harus mengikutinya.

Arief mengatakan, kesempatan ini hendaknya dijadikan sebagai momentum reformasi pengelolaan zakat. Dia berharap agar seluruh PNS semakin menyadari akan pentingnya zakat untuk pemberdayaan umat.

”Itu sangat relevan dengan visi Kabupaten Blora, yaitu mewujudkan masyarakat Blora yang sejahtera dan bermartabat. Potensi yang besar ini hanya dari PNS. Kalau semua dari pejabat dan pengusaha sadar zakat, maka persoalan kemiskinan bisa teratasi,” pungkasnya.

Editor: Merie