Wah…Seru Nih, The Changcuters Bakal Meriahkan SMK Expo di Alun-alun Kudus

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kudus Joko Susilo (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kudus Joko Susilo (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Sebanyak 27 SMK di Kudus bakal dipamerkan Pemkab Kudus di Alun-alun Simpang Tujuh Kudus, pada acara SMK Expo yang bakal berlangsung 30 Arpil-2 Mei 2016.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kudus Joko Susilo mengatakan, 27 SMK tersebut terdiri dari swasta dan negeri. Masyarakat, juga bisa mendapatkan banyak informasi mengenai SMK yang ada di Kudus ini.

” Jadi, silahkan semuanya datang untuk melihat-lihat keunggulan SMK yang ada di Kudus ini. SMK Expo ini akan berlangsung mulai pagi hingga malam hari,” katanya kepada MuriaNewsCom.

Bahkan, dalam kegiatan ini, nantinya juga akan dimeriahkan dengan hiburan musik, yakni band ternama dari Ibu Kota, yakni The Changcuters.

Kegiatan itu, kata Joko adalah mempertunjukkan potensi SMK yang banyak di Kudus. Kegiatan juga merupakan even tahunan yang diselenggarakan Pemkab Kudus.”Momen tahun ini pas, bertepatan dengan Hardiknas. Jadi, ini juga termasuk rangkaian kegiatan Hardiknas,” ujarnya.

Editor : Kholistiono

Kabar Baik, Pengusaha Mebel di Jepara Siap Tampung Lulusan Jurusan Ukir

Beberapa pelajar terlihat sedang mengukir. Kini Pengusaha mebel di Jepara siap tampung lulusan ukir (MuriaNewsCom)

Beberapa pelajar terlihat sedang mengukir. Kini Pengusaha mebel di Jepara siap tampung lulusan ukir (MuriaNewsCom)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Angin segar datang dari dunia industri ukir di Kabupaten Jepara. Pasalnya, lulusan jurusan ukir baik dari pendidikan formal maupun nonformal bakal mendapatkan tempat khusus di perusahaan-perusahaan mebel di Jepara. Sehingga kekhawatiran terkait masa depan siswa maupun pelajar ukir dapat hilang.

Pengusaha mebel ukir di Kabupaten Jepara menyatakan siap menampung lulusan ukir di Jepara. Hal itu dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap proses regenerasi tenaga ukir di Kota Ukir, Jepara.
Penasehat Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia Komisariat Daerah Jepara Akhmad Fauzi mengatakan, sebenarnya pelaku usaha di bidang mebel dan ukir sejak lama siap menampung para pelajar yang hendak melakukan sekolah praktik, maupun dari pendidikan informal.

“Saat ini pun pengusaha mebel sebenarnya siap menampung pengukir. Sebab ,saat ini jumlah pengukir kian sedikit. Itu sebagai salah satu langkah sinkronisasi dunia usaha, industri dan dunia pendidikan,” ujar Fauzi, Jumat (29/4/2016).

Lebih lanjut dia mengemukakan, pihaknya apresiasi kebijakan Pemkab Jepara yang akan membentuk lembaga sertifikasi profesi untuk melakukan standarisasi tenaga ukir lewat pemberian sertifikat.

Sebab itu bisa memberikan nilai tambah bagi pengukir di Jepara, sehingga kelak bisa memudahkan dalam mencari kesempatan kerja.“Diharapkan pula bisa menjadi pemicu agar generasi muda kembali meminati profesi ini,” kata dia.

Diakuinya, sejak adanya investor masuk ke Kabupaten Jepara untuk mendirikan beberapa pabrik, kini banyak pekerja yang terserap ke pabrik baru tersebut, sehingga berdampak secara signifikan terhadap pelaku usaha mebel dan ukir, karena kesulitan mencari pengukir.

Saat ini, menurut Fauzi, kondisi itu memang belum dialami semua pelaku usaha di bidang mebel. Namun secara perlahan, ketika tidak ada upaya dari berbagai pihak, tentunya akan dialami semua pelaku usaha mebel dan ukir di Jepara.

Editor : Kholistiono

Warga Pati, Jangan Malas ke Puskesmas

Puskesmas Pati II yang berlokasi di Jalan Pati-Tayu. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Puskesmas Pati II yang berlokasi di Jalan Pati-Tayu. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

MuriaNewsCom, Pati – Bila selama ini puskesmas di Pati sepi pengunjung lantaran layanan kesehatannya masih minim, masyarakat saat ini diminta untuk tidak segan berobat ke puskesmas. Karena, status puskesmas di Pati saat ini setara dengan RSUD yang sama-sama Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Hanya, fasilitas dan layanan untuk rawat inap masih belum bisa disamakan seperti RSUD. Kendati begitu, status BLUD pada puskesmas di seluruh Pati membuat sumber daya manusia (SDM), fasilitas, dan layanannya meningkat ketimbang sebelumnya.

“Kita akui, selama ini minat masyarakat untuk menggunakan layanan kesehatan di puskesmas di Pati masih minim. Setahun, rata-rata kunjungan warga berkisar di angka 4,6 persen,” kata Sekretaris Daerah Kabupaten Pati Desmon Hastiono, Jumat (29/4/2016).

Karena itu, status BLUD yang disandang puskesmas saat ini diharapkan mampu melayani masyarakat dengan baik. Dengan demikian, warga yang ingin berobat atau butuh layanan kesehatan tak harus ke RSUD, tetapi cukup ke puskesmas.

“Kami meminta kepada Tim Pembina Puskemas untuk melakukan pembinaan, mulai dari SDM, tenaga medis, pelayanan, peralatan kesehatan, termasuk pendataan kebutuhan puskesmas dalam rangka meningkatkan pelayanan. Pada 2017 nanti, semua kebutuhan yang diajukan puskesmas akan dipenuhi,” ucapnya.

Sementara itu, Bupati Pati Haryanto mengingatkan agar puskesmas bisa serius mengelola BLUD dengan baik. Karena pihaknya sudah memberikan kemudahan bagi puskesmas untuk mengelola anggaran sebagaimana RSUD.

“Bahkan, kemudahan itu juga menyangkut kelonggaran dalam penyediaan barang atau jasa. Kalau pengadaan di institusi pemerintah lelang harus di atas Rp 200 juta, di puskesmas saat ini harus di atas Rp 500 juta. Itu untuk mempermudah puskesmas dalam melayani warga agar tidak sedikit-sedikit lelang. Layanan kesehatan itu harus cepat dan efisien,” pungkasnya.

Editor : Akrom Hazami

HARI BURUH : Pengusaha dan Serikat Buruh di Pati Sepakat Tak Demo

Wakapolres Pati Kompol Nyamin (kiri) didampingi Kabag Ops Kompol Sundyo bersama pengusaha dan serikat buruh sepakat untuk menjaga kondusivitas Pati saat May Day. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Wakapolres Pati Kompol Nyamin (kiri) didampingi Kabag Ops Kompol Sundyo bersama pengusaha dan serikat buruh sepakat untuk menjaga kondusivitas Pati saat May Day. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

MuriaNewsCom, Pati – Pengusaha dan serikat buruh di Pati sepakat untuk menciptakan suasana kondusif di Pati dan tidak ada unjuk rasa dalam peringatan May Day pada Minggu (1/5/2016) mendatang. Kesepakatan itu dilakukan bersama Wakapolres Pati Kompol Nyamin dan Kabag Ops Polres Pati Kompol Sundoyo di Mapolres Pati, Jumat (29/4/2016).

M Ridwan, salah satu pengurus Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Pati kepada MuriaNewsCom mengatakan, kalangan pengusaha di Pati sudah menjalin hubungan dan komunikasi yang positif dengan serikat pekerja. Sejumlah persoalan juga acapkali diselesaikan bersama.

Karena itu, mereka sepakat untuk tidak melakukan aksi demonstrasi saat May Day berlangsung. “Kita sudah koordinasi dengan serikat buruh. Kita sudah komitmen untuk menjaga Pati agar tetap kondusif. Kalau situasi kondusif dan perusahaan semakin meningkat, buruh juga akan sejahtera,” ucap Ridwan.

Senada dengan itu, Ketua Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Pati Ahmadi juga menyatakan sepakat untuk tidak turun di jalan saat May Day. Kendati begitu, pihaknya akan menggelar aksi unjuk rasa bila ada hak-hak dari buruh yang tidak dipenuhi perusahaan.

“Sepanjang hak dan kewajiban antara perusahaan dan buruh itu tercapai dengan baik, kita sepakat untuk tidak menggelar aksi. Tapi, kalau memang ada hak-hak yang tidak dipenuhi, kita akan menggelar aksi,” ungkapnya.

Kompol Nyamin sendiri meminta kepada kedua pihak untuk menyelesaikan dengan cara damai bila memang ada permasalahan. “Partisipasi dalam May Day itu boleh saja, asal kegiatannya positif. Misalnya, bakti sosial, jalan sehat, kerja bakti atau kegiatan positif lainnya. Jangan ada pengerahan massa, apalagi anarkis. Itu tidak diperbolehkan,” tandasnya.

Editor : Akrom Hazami

Belasan Remaja di Jepara Setiap Bulan Minta Dispensasi Usia Nikah

Ilustrasi

Ilustrasi

 

MuriaNewsCom, Jepara – Angka nikah muda di Kabupaten Jepara terbilang cukup tinggi. Berdasarkan data dari Pengadilan Agama (PA) Jepara, belasan remaja dibawah umur di Kabupaten Jepara minta dispensasi usia untuk nikah.

Sejak awal tahun 2016 lalu hingga saat ini, data yang telah direkap sudah ada 35 lebih permohonan dispensasi nikah. Rinciannya, pada bulan Januari lalu ada 14 perkara, Februari ada 13 perkara, dan Maret ada 8 perkara, serta bulan April ini juga sudah ada beberapa tambahan.

Wakil Panitera Pengadilan Agama (PA) Jepara Sarwan mengatakan, permohonan dispensasi usia nikah memang cukup banyak. Jika dirata-rata, setiap bulana ada belasan perkara. Di tahun 2015 saja, jumlah permohonan dispensasi nikah mencapai 162 perkara.“Jika dirata-rata ada belasan perkara permohonan dispensasi nikah,” katanya, Jumat (29/4/2016).

Jumlah paling paling banyak di tahun 2015 lalu, ada pada bulan Agustus, yakni sebanyak 26 perkara. Paling sedikit pada Januari, 7 perkara. Lainnya, Februari 11 perkara, Maret 14 perkara, April 13 perkara, Mei 12 perkara, Juni 11 perkara, Juli 8 perkara, September 23 perkara, Oktober 8 perkara, November 20 perkara, dan Desember 9 perkara. Totalnya, sejak Januri 2015 hingga Maret 2016 mencapai 197 perkara.

“Perkara-perkara tersebut berasal dari beberapa wilayah di Kabupaten Jepara. Tidak hanya di wilayah Jepara bagian utara saja, tetapi juga ada yang dari wilayah tengah dan selatan,” imbuhnya.

Editor : Kolistiono

Ini Tuntutan Guru Honorer di Jepara Terkait Nasib Mereka

f-Demo 2 (e)

Guru honorer K2 saat melakukan audiensi dengan Komisi A DPRD. (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz Zaman)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Puluhan guru honorer K2 yang tergabung Forum Komunikasi Guru Tidak Tetap (FK-GTT) Kabupaten Jepara mendatangai kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jepara. Selain meminta agar gaji mereka setara dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK), mereka juga menyampaikan sejumlah tuntutan lainnya.

Ada enam tuntutan yang disampaikan FK-Honorer K2, yaitu, meminta Pemerintah Kabupaten Jepara harus mengajukan ke Kemenpan RB, agar guru honorer K2 diangkat menjadi aparatur sipil negara. Selain itu, pengisian ASN di Kabupaten Jepara harus mengutamakan honorer K2, serta, meminta Pemkab Jepara melalui instansi-instansinya tidak lagi menerima honorer.

“Kami yang masuk kategori dua harus diutamakan dalam pengisian pegawai negeri. Kemudian perlu dilakukan pemetaan kekurangan jam pelajaran di sekolah-sekolah,” ujar Ketua FK-GTT Jepara, Muhammad Choirun saat audiensi dengan Komisi A DPRD Kabupaten Jepara, Jumat (29/4/2016).

Menurut dia, yang paling parah memang masalah upah. Selama ini, gaji yang mereka terima dinilai sangat tidak layak. Sebulan, rata-rata mereka hanya menerimagaji sekitar Rp 250 ribuan, bahkan ada yang hanya Rp 100 ribu.

Audiensi tersebut, juga dihadiri Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) serta Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Jepara. Mendengar tuntutan tersebut, Kepala BKD Jepara Abdul Syukur menyatakan, terkait dengan tuntutan upah sesuai UMK, hal itu sudah dipikirkan Pemkab Jepara. Diharapkan, dalam waktu dekat itu sudah dapat direalisasikan.

“Pemkab pada dasarnya ada komitmen perjuangkan gaji guru, persoalan gaji setara UMK itu sudah dipikirkan pemkab, tinggal merealisasikannya,” kata Syukur.

Editor : Kholistiono

Lokalisasi Grobogan Bikin Gerah MUI

uplod jam 14.30 lokalisasi (e)

Sekretaris MUI Grobogan Mahbub Ulil Albab melontarkan masukan dalam acara ramah tamah dengan Bupati Grobogan Sri Sumarni (MuriaNewsCom/Dani Agus)

 

MuriaNewsCom, Grobogan – Meningkatnya jumlah pengidap HIV / AIDS di Grobogan mendapat reaksi dari masyarakat. Kebanyakan warga merasa prihatin dengan kondisi tersebut. Mereka berharap agar Pemkab Grobogan mengambil langkah-langkah tegas untuk menekan perkembangan penyakit mematikan ini.

Salah satu usulan yang dilontarkan warga adalah dengan menutup lokalisasi yang ada di kawasan kota. Tepatnya, di kompleks tanah milik PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang selama ini disewa oleh Pemkab Grobogan untuk kepentingan umum. Jika penutupan lokalisasi itu dilakukan maka sedikit banyak bisa menekan perkembangan HIV/AIDS di Grobogan.

“Adanya lokalisasi di tengah kota itu sungguh memprihatinkan sekali. Sebaiknya, lokalisasi itu ditutup saja,” kata Sekretaris MUI Grobogan Mahbub Ulil Albab saat sesi tanya jawab dalam acara ramah tamah dengan Bupati Grobogan Sri Sumarni di pendapa kabupaten, Jumat (29/4/2016).

Usulan penutupan lokalisasi di bekas stasiun itu memang cukup rasional. Sebab, tempat itu sangat mudah diakses banyak orang. Masalahnya, di sekitarnya digunakan untuk berjualan pedagang sayuran, pertokoan dan sebagian juga dijadikan rumah. Selain itu, lokalisasi tersebut juga berhimpitan dengan perkampungan warga. “Adanya lokalisasi dan kafe karaoke ini mengurangi citra Grobogan sebagai salah satu wilayah religius. Hal ini hendaknya disikapi dengan tegas,” cetusnya.

Selain itu, ada beberapa masukan lainnya yang disampaikan pada bupati. Seperti soal pupuk, jalan rusak, perizinan, dan kesehatan. Bupati Grobogan Sri Sumarni menegaskan, acara ramah tamah dengan Ormas, LSM dan awak media itu digelar untuk mendengarkan masukan masyarakat. Dengan upaya ini diharapkan bisa saling mengenal dan berbagi informasi berbagai bidang yang ada di Grobogan.

“Semua kepala SKPD hadir dalam kesempatan ini. Mereka kami minta untuk segera menindaklanjuti masukan ini. Kalau bisa kita selesaikan sekarang akan langsung ditindaklanjuti. Tetapi kalau butuh proses tentu butuh waktu untuk melakukan penanganan,” jelasnya.

Editor : Akrom Hazami

20 Petugas Sensus Dikerahkan untuk Survei Ubinan di Kudus

Jpeg

Logo Badan Pusat Statistik

 

MuriaNewsCom, Kudus – Badan Pusat Statistik (BPS) Kudus, sedang menggelar survei ubinan. Survei itu dilakukan oleh 20 tenaga survei yang mendatangi ribuan rumah tangga sasaran.

Hal itu disampikan Kepala BPS Kudus Endang Tri Wahyuningsih. Menurutnya, petugas survei itu tidak butuh terlalu banyak. Sebab, secara geografis, Kudus tergolong kecil, sehingga tidak terlalu membutuhkan banyak tenaga.

“Petugas yang disebar untuk survei ada 20 orang, dan dalam sehari bisa tercapai dua blok survei. 20 petugas survei itu disebar di sembilan kecamatan yang ada di Kudus,” katanya.

Menurutnya, dalam survei, BPS mengambil 39 blok, dan dalam satu bloknya kurang lebih ada 120 rumah tangga.

Lebih lanjut ia katakan, masing-masing petugas sudah dibekali peta blok sensus, yakni Data Computer-Assisted Personal Interviewing (CAPI) yang dimiliki mencakup lokasi, identitas petani, yang ditanam apa saja, dan kapan waktu panen.

“Sebenarnya ini sederhana saja, CAPI ini mencocokkan data yang sudah ada dengan mendatangi langsung ke rumahnya. Kalau data yang dimasukkan sudah benar, maka ada kode hijau, jika merah maka kurang akurat,” imbuhnya.

Dia menerangkan, menggunakan sistem CAPI ini akan berlanjut untuk survei luasan lahan pertanian. Menurutnya, memanfaatkan teknologi ini lebih hemat anggaran dan data yang didapat lebih akurat.

Editor : Kholistiono

Hindari Penyelewengan, Pengawasan Puskesmas di Pati Berstatus BLUD Ditingkatkan

uplod jm 14 00 puskesmas (e)

Bupati Pati Haryanto saat ditemui awak media. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

MuriaNewsCom, Pati – Sedikitnya ada 29 pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) di Pati yang menyandang status sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Konsekuensinya, pengelolaan uang pendapatan dan belanja, serta pelayanan masyarakat sesuai dengan standar BLUD.

Dengan begitu, masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan tidak terlalu direpotkan dengan ketentuan administrasi keuangan. Karena itu, pengawasan pada puskesmas berstatus BLUD terus ditingkatkan untuk menghindari risiko penyelewengan.

“Keleluasaan puskesmas dalam mengelola pendapatan dan belanja itu untuk memudahkan administrasi biar layanan kesehatan di masyarakat bisa cepat. Namun, kita tidak melepas begitu saja. Kami tetap meningkatkan pengawasan melalui Dinas Kesehatan dan Inspektorat,” ujar Bupati Haryanto, Jumat (29/4/2016).

Dengan kemudahan aturan tersebut, Haryanto meminta agar tidak ada keluhan lagi terkait pelayanan kesehatan di puskesmas. Sebab, puskesmas yang ditempatkan di masing-masing daerah diharapkan bisa menjadi representasi dan tumpuan masyarakat yang butuh layanan kesehatan.

Ia mengatakan, ada perbedaan antara puskesmas berstatus BLUD dengan puskesmas pada umumnya. Setelah berstatus BLUD, puskesmas posisinya setara dengan rumah sakit umum daerah (RSUD).

Seperti RSUD, puskesmas berstatus BLUD diberikan otoritas untuk mengelola anggaran secara mandiri, mulai dari pendapatan hingga belanja. Sementara itu, puskesmas pada umumnya masih menginduk pada Dinas Kesehatan.

Editor : Akrom Hazami

Trik Aman Beli Obat dan Makanan di Kudus Versi BPOM

Jpeg

Contoh tampilan pengecekan barang di BPOM. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Maraknya obat dan makanan yang belum terdaftar di instansi pemerintahan, membuat Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Semarang ambil langkah. Yaitu mengimbau kepada warga Kudus supaya bisa membuka internet.

Kemudian, meminta warga untuk membuka web, halaman, atau situs BPOM. Dalam situs itu, warga yang hendak membeli suatu produk makanan atau obat bisa mengeceknya. Apakah itu terdaftar atau tidak.

Sebab, jika produk tak terdaftar maka kualitas dan kandungan kesehatannya, diragukan.  “Di situs itu bisa mengecek, resmi tidaknya obat dan makanan yang akan dibeli oleh konsumen,” kata anggota BPOM Semarang Zeta Rina Pujiastuti di Kudus.

Bagi pengguna Android, warga bisa membuka program Play Store. Setelah dibuka, ada kotak yang bertuliskan Google Play. Kotak tersebut langsung diisi atau diketik, cek BPOM.

Setelah diketik cek BPOM akan muncul gambar situs BPOM. Selanjutnya, bisa langsung memilih gambar yang bertulislan BADAN POM data produk teregistrasi. Setelah memilihi situs itu, langsung bisa di-klik dan install. Situs itu akan tersimpan di ponsel.

Bila sudah tersimpan, lanjut dia lagi, bisa langsung dicoba atau dibuka. Yakni dengan mengetik nomor registrasi barang dan klik kata cari. Di situ nantinya akan diketahui, barang yang ada masukan nomornya tersebut apakah sudah terdaftar atau belum.

“Bila sudah terdaftar, maka aman untuk dibeli. Sedangkan belum tedaftar, maka harus waspada. Bisa jadi barang tersebut palsu,” tegasnya.

Hal itu tak lepas dari temuan BPOM di Kudus, terdapat ribuan produk kosmetik dan obat tak terdaftar di pasar dan apotek.

Editor : Akrom Hazami

Baca juga :

Bahaya, Obat dan Kosmetik Ilegal Beredar Bebas di Apotek dan Pasar di Kudus 

Geruduk Kantor DPRD Jepara, Puluhan Honorer K2 Tuntut Gaji Disetarakan UMK

 

Puluhan honorer K2 melakukan audiensi dengan dewan dan pihak eksekutif (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz Zaman)

Puluhan honorer K2 melakukan audiensi dengan dewan dan pihak eksekutif (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz Zaman)

MuriaNewsCom, Jepara – Persoalan honorer Kategori 2 (K2) di Kabupaten Jepara tak kunjung usai. Kali ini puluhan guru honorer K2 yang tergabung  Forum Komunikasi Guru Tidak Tetap (FK-GTT) Kabupaten Jepara mendatangai kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jepara.

Mereka bersama-sama datang ke kantor DPRD Jepara untuk menyampaikan sejumlah tuntutan. Salah satunya adalah meminta gaji yang setara dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Jepara.

Ketua FK-GTT Jepara Muhammad Choirun mengatakan, , sampai saat ini masih terdapat ribuan guru tidak tetap yang masuk daftar honorer K2 di Kabupaten Jepara. Nasib kepegawaiannya tidak jelas karena tak kunjung ada kebijakan yang memihak kepada mereka.

“Nasib kami sebagai guru honorer tidak jelas. Kami datang ke sini untuk menyampaikan tuntutan agar nasib kami diperhatikan,” ujar Choirun, Jumat (29/4/2016).

Lebih lanjut dia mengemukakan, pihaknya meminta Pemkab Jepara memberikan upah layak kepada honorer K2, minimal setara dengan upah minimum kabupaten (UMK). Kemudian, aturan pemberian upah setara UMK tersebut dituangkan dalam peraturan bupati.

“Selama ini gaji yang kami terima sangat tidak layak. Sebulan rata-rata hanya menerima gaji Rp 250 ribu, bahkan ada yang hanya Rp 100 ribu,” imbuhnya.

Kedatangan mereka disambut sejumlah anggota dewan, terutama dari komisi A DPRD Jepara. Selain itu juga ada perwakilan dari pihak Pemkab Jepara, dalam hal ini diwakili oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat.

Editor : Kholistiono

 

Pas Spensa Beri Semangat Tim di Smasa Cup Tanpa “Bully”

Jpeg

Salah satu peserta Supporter Award dalam kegiatan Smasa Cup 2016. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Salah satu anggota Pasukan Suporter SMP N 1 Kudus (Pas Spensa) di kegiatan Smasa Cup 2016, Aji Rahmawan Khoir mengatakan, anggotanya telah melakukan latihan untuk menyiapkan diri hadapi lomba Supporter Award di SMAN 1 Kudus, sejak satu bulan yag lalu.

“Meskipun SMP N 1 Kudus belum tahu akan bertanding melawan siapa pada Smasa Cup 2016 ini, kita sudah menggali semangat, gladi, dan latihan bersama,” katanya di lokasi Smasa Cup 2016.

Dia menilai, keberadaan suporter untuk menyemangati tim bertanding adalah sebuah keharusan. Harapannya, kehadiran suporter yang kompak, bisa memberikan suntikan semangat kepada tim yang bertanding.

Diketahui, Pas Spensa akan menerjunkan sekitar 150 siswa dan siswi untuk mengikuti Supporter Award ini. Mereka akan serempak menyuarakan yel-yel, tabuhan musik, dengan kostum pilihan.

Dengan adanya lomba Supporter Award pada acara yang didukung PR Sukun itu diharapkan bisa memberikan motivasi siswa yang bertanding. Serta menumbuhkan semangat sportivitas tinggi.

“Kita di sini untuk memberikan dukungan pada tim, dan tidak untuk bully pemain lain. Kami ingin menjaga sportivitas dan menambah kawan dari sekolah lain,” pungkasnya.

Editor : Akrom Hazami

Baca juga :
Biar Ramai Teratur, Suporter Smasa Cup 2016 Disediakan Lomba Khusus

RSUD dr Loekmono Hadi Kudus Tingkatkan Derajat Kesehatan Warga

iklan cukai kudus-tyg 29 april 2016-pkl 13.00 wib (e)

Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus

MuriaNewsCom, Kudus – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Loekmono Hadi Kudus adalah salah satu yang menerima Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun 2016 ini.

Salah satu misi yang hendak dicapai dengan penerimaan dana cukai ini, adalah bagaimana mengangkat derajat kesehatan masyarakat Kudus. Karena memang pelayanan kesehatan kepada warga, menjadi hal utama dari diterimanya dana cukai ini.

”Kami memang membuat kegiatan yang intinya adalah bagaimana meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kudus ini,” ujar Direktur RSUD dr Loekmono Hadi Kudus dr Aziz Achyar.

Salah satunya adalah dengan menyediakan fasilitas perawatan kesehatan, bagi penderita yang terkena dampak asap rokok. ”Karena itu, sangat penting bagi kami memastikan bahwa kami siap untuk menangani setiap keluhan yang dialami masyarakat,” terangnya.

Kegiatan yang diatur dalam penggunaan dana cukai bagi RSUD dr Loekmonohadi Kudus ini sendiri, memang harus mengacu kepada beberapa aturan. Yakni, UU Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016 yang mengatur penggunaan dana cukai rokok lima puluh persen penggunaannya untuk spesific grant dan lima puluh persen sisanya berupa block grant, dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus.

Konsep yang dibentuk RSUD dr Loekmono Hadi Kudus dalam melayani masyarakat, adalah dengan memberikan pelayanan profesional dan konsep bebas korupsi, yang menerapkan sistem terbuka kepada masyarakat.

”Untuk sekarang ini yang sudah dijalankan, kami menerapkan progam 3S (senyum, salam, sapa), di bagian informasi. Dan peningkatan sumber daya manusia (SDM) dengan mengikutkan beberapa pelatihan yang ada,” terangnya.

Apalagi dengan ditunjang peralatan-peralatan canggih yang ada, dipastikan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sendiri akan semakin baik. ”Tentunya kami akan semaju maju, dan terus melakukan perbaikan-perbaikan demi kemajuan pelayanan yang profesional,” imbuhnya. (ads)

Pemkab Siapkan Surat Edaran Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Perangkat Desa se-Kabupaten Pati

uplod jam 11 BPJS Perangkat desa IKLAn (e)

Asisten Pemerintahan Kabupaten Pati Sudiyono menjelaskan rencana surat edaran terkait dengan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan untuk perangkat desa. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

MuriaNewsCom, Pati – Untuk menyejahterakan para perangkat desa di seluruh Kabupaten Pati, Pemkab telah menyiapkan surat edaran terkait dengan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan untuk perangkat desa di seluruh Kabupaten Pati. Hal itu dikatakan Asisten Pemerintahan Kabupaten Pati Sudiyono, Jumat (29/4/2016).
“Saat ini, kami baru melakukan tahap sosialisasi kepada perangkat desa. Dalam waktu dekat, kami akan siapkan surat edarannya. Bila perangkat desa sejahtera, desa akan maju yang pada akhirnya bisa memajukan daerah Pati secara keseluruhan,” ujar Sudiyono.

Rencananya, sumber dana pembayaran premi para perangkat desa akan diambil dari penghasilan tetap (siltap) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Rincian detail soal sumber dana, termasuk persentase premi BPJS Ketenagakerjaan, pihaknya meminta untuk menunggu surat edaran yang tengah disiapkan.

“Petunjuk teknis dan aturannya segera kita siapkan, sebelum surat itu diedarkan. Kami akan merancang surat edaran itu sesuai dengan aturan yang berlau. Jangan sampai surat edaran dari pemkab itu nantinya bertentangan dengan aturan di atasnya,” tukas Kabag Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Pati Puji Istiyanto.

Sementara itu, Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Pati, Dolik Yulianto mengatakan, kemungkinan dari siltap perangkat desa akan dipotong sebanyak 2 persen, ADD atau APBDes akan dipotong 4,24 persen. Premi itu akan digunakan untuk tiga program jaminan.

“Kami berharap agar perangkat desa tahun ini sudah masuk BPJS Ketenagakerjaan dan surat edaran keputusan Bupati tentang Kepesertaan BPJS ketenagakerjaan dapat segera terealisasi agar para perangkat desa tidak kebingungan,” harapnya.

Saat ditanya tentang sanksi yang dikenakan bila perangkat desa tak mendaftarkan diri pada BPJS ketenagakerjaan, Dolik mengaku belum ada sanksinya. Dalam Perpres Nomor 109 dan PP Nomor 86, pengenaan sanksi hanya dikenakan kepada pengusaha dan pekerja di luar sektor pemerintahan.

“Perangkat desa di Perpres masuk pegawai pemerintah nonpegawai negeri sipil, jadi belum ada sanksi. Untuk sektor nonpemerintah, pembagiannya berdasarkan skala usaha, apakah masuk skala mikro, kecil, menengah, atau besar,” tuturnya.

Ia menambahkan, pengusaha atau pekerja yang sudah mendapatkan sosialisasi, tetapi tak kunjung mendaftarkan diri bisa terkena sanksi. Sanksi untuk pengusaha, mereka tidak bisa mendapatkan IMB.

Selain itu, beberapa layanan publik dan izin untuk mempekerjakan tenaga kerja asing juga akan dicabut. Bahkan, perpanjangan SIM atau STNK untuk perusahaan dan perorangan tidak akan dilayani.

Editor : Akrom Hazami

Cara Bupati Grobogan Biar Enggak Dicap Antikritik

uplod jam 10

Bupati Grobogan Sri Sumarni sedang menyampaikan sambutan dalam acara ramah tamah. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

 

MuriaNewsCom, Grobogan – Upaya untuk mendengarkan masukan masyarakat dilakukan Bupati Grobogan Sri Sumarni. Caranya, dengan melangsungkan ramah tamah dengan Ormas, LSM dan awak media yang ada di Grobogan. Kegiatan ini dilangsungkan di pendapa kabupaten, Jumat (29/4/2016).

Sekitar 200 orang hadir dalam acara yang digelar lesehan tersebut. Selain itu, hadir pula hampir semua pimpinan SKPD setempat.

Dalam kesempatan itu Sri menyatakan, acara ramah tamah digelar untuk mendekatkan diri dengan berbagai komponen masyarakat. Dengan upaya ini diharapkan bisa saling mengenal dan berbagi informasi berbagai bidang yang ada di Grobogan.

“Seperti diketahui, saya baru sebulan menjabat bupati. Jadi perlu mengenal dan bertatap muka secara langsung dengan berbagai komponen masyarakat. Di antaranya, dengan LSM, ormas dan awak media,” katanya.

Sri juga memberikan kesempatan pada peserta yang hadir untuk menyampaikan secara langsung masukan, kritik dan saran. Namun, sebelumnya dia sudah menegaskan jika masukan tersebut belum tentu bisa diselesaikan saat itu juga.

“Semua kepala SKPD kita datangkan semua. Mereka ini akan menjawab semua masukan atau pertanyaan. Kalau bisa kita selesaikan sekarang akan langsung ditindaklanjuti. Tetapi kalau butuh proses tentu butuh waktu untuk melakukan penanganan,” jelasnya.

Editor : Akrom Hazami

Ini yang Dilakukan BPS Kudus untuk Antisipasi Petugas Sensus yang ‘Nakal’

Endang Tri Wahyuningsih, Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Endang Tri Wahyuningsih, Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Petugas sensus dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kudus sekarang ini memanfaatkan gadget berbasis android, dan dibekali alat Global Positioning System (GPS) pada smartphone. Hal ini dilakukan BPS, agar data yang didapat lebih akurat, karena petugas tidak bisa memanipulasi data,karena lebih terpantau dan terkontrol.

Hal itu disampikan Kepala BPS Kudus Endang Tri Wahyuningsih. Dia mengatakan, sekarang ini lagi digalakkan pendataan ubinan menggunakan sistem Computer-Assisted Personal Interviewing (CAPI). Jadi, petugas harus mendatangi satu per satu rumah petani di sembilan kecamatan di Kudus.

“Nah, fungsi dari GPS itu sendiri mendeteksi keberadaan lokasi yang didatangi petugas. Setelah itu, petugas yang mendatangi rumah per rumah langsung memasukkan data dengan sistem CAPI melalui ponsel android,” katanya.

Hal itu, kata Endang, merupakan kali pertama diterapkan di Kudus. BPS mendata petani-petani yang ada di Kudus, sebagai dasar pendataan ubinan. Dalam menjalankan survei, BPS juga bekerjasama dengan Dinas Pertanian Perikanan dan Kehutanan.

Ditambahkan, fungsi dari pendataan ubinan ini dikhususkan untuk tanam padi dan palawija. Selain itu, data tersebut ini untuk mengetahui besaran komoditas hasil panen padi dan palawija di Kudus.

“Nantinya diharapkan tiap kali survei akan dilakukan model semacam ini, jadi kami yang berada di kantor juga dapat langsung memantau, apakah petugas survei memang datang ke lokasi atau malah memanipulasi,” ungkapnya.

Endang menambahkan, jika sampai memanipulasi, petugas terkait dapat diberikan sanksi yang tegas oleh BPS.

Editor : Kholistiono

Biar Ramai Teratur, Suporter Smasa Cup 2016  Disediakan Lomba Khusus

Jpeg

Suasana kegiatan Smasa Cup 2016 di SMAN 1 Kudus. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Untuk menjaga kekompakan antarpemain dan pendukung, kini Smasa Cup 2016 gelar Lomba Supporter Award. Lomba tesebut bertujuan untuk memberikan dukungan tehadap tim basket yang sedang bermain serta meningkatkan kekompakan di antara suporter dan pemain.

Panitia Smasa Cup 2016 Fahrul Asshidiqi mengatakan, ada tiga kegiatan yang dihelat yaitu kompetisi Basket, Dance, dan Supporter Award. “Kekompakan penonton dan tim basketnya juga dinilai. Masuk dalam penilaian Supporter Award,” kata Fahrul.

Untuk lomba ini, diakui, tidak semua sekolah mengikuti. Karena hanya sekolah tertentu yang mengikuti. Sebab sekolah belum tentu bersedia mengikuti lantaran para suporternya belum ada wadahnya. Atau juga, suporterny belum terbentuk di sekolah masing –masing.

Dia melanjutkan, untuk Supporter Award ini diikuti oleh SMA 1 Gebog, SMA 1Kudus, SMA 2 Kudus, SMA 1 Jekulo, SMA 2 Bae, SMP 1 Kudus dan SMP 2 Kudus. Peserta Supporter Award harus terlebih dulu mendaftarkan diri ke panitia. Jadi, bila ada suporter dalam jumlah banyak dan kompak, namun tidak mendaftarkan diri ke panitia, maka tidak akan dinilai dewan juri.

Seperti halnya Pas Spensa yaitu pasukan suporter SMP Satu Kudus ini. Mereka sudah mendaftarkan diri ke panitia.  Maka saat tim basket SMP 1 Kudus tanding, dan ratusan anggota suporter itu mulai beraksi. Di situlah dewan juri menilai aksi suporter. Seperti seragam, yel-yel, sampai irama musik yang dimainkan.

Dari informasi yang dihimpun MuriaNewsCom, acara yang didukung oleh PR Sukun Kudus bertujuan untuk bisa menggali bakat siswa siswi yang ada di Kudus, terlebih siswa SMP dan SMA se-Keresidenan Pati.

Editor : Akrom Hazami

Baca juga :

45 Sekolah Se-Keresidenan Pati Meriahkan Smasa Cup 2016 Kudus

Persipur Siap Lakoni Kompetisi Indonesia Soccer Championship (ISC) B

Pelatih Persipur Wahyu Teguh sedang memberikan instruksi pada anak asuhnya di Stadion Krida Bhakti Grobogan. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Pelatih Persipur Wahyu Teguh sedang memberikan instruksi pada anak asuhnya di Stadion Krida Bhakti Grobogan. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Meski baru saja melakukan persiapan, namun manajemen Persipur menegaskan jika klub tersebut siap berpartisipasi dalam kompetisi Indonesia Soccer Championship (ISC) B. Hal itu ditegaskan manajer Persipur Budi Susilo, saat menyaksikan latih tanding tim berjuluk tim Laskar Petir dengan klub lokal PS Ganesha di Stadion Krida Bhakti, Kamis (28/4/2016).

“Persiapan kita memang sangat mepet. Meski belum maksimal namun kita siap ikut dalam kompetisi ISC B nanti,” ungkapnya.

Menurutnya, dalam kompetisi tersebut Persipur akan tergabung dalam grup IV. Selain Persipur, di grup tersebut juga dihuni PSIS, PSIM, PPSM, Persijap, PSIR dan Persibat Batang.

Pada laga perdana, Persipur bakal bertemu dengan tim kuat PSIS Semarang. Pertandingan ini akan dilangsungkan di Stadion Krida Bakti pada Minggu (1/5/2016) mendatang.

“Laga perdana, kita jadi tuan rumah. Lawan pertama adalah PSIS Semarang,” cetusnya.

Disinggung jumlah pemain, Budi menyatakan, sudah cukup untuk semua posisi. Saat ini, sudah terkumpul 21 pemain.

Sementara itu, pelatih Persipur Wahyu Teguh mengatakan, secara tim kondisi anak asuhannya sudah lumayan bagus. Sisa waktu kompetisi yang tinggal hitungan hari ini akan dimanfaatkan semaksimal mungkin buat pemantapan tim.

Editor : Akrom Hazami

jadwal persipur ISC

SMA PGRI 2 Kayen Siap Kerja Sama dengan Industri Otomotif

uplod jam 23 sma 2 kayen (e)

Komposit ciptaan siswa SMA PGRI 2 Kayen siap dijadikan bahan baku otomotif dan kerja sama dengan industri otomotif. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

MuriaNewsCom, Pati – Kepala SMA PGRI 2 Kayen Surata mengaku siap bekerja sama dengan industri otomotif bila produk komposit hasil temuan kedua siswanya akan digunakan sebagai bahan interior mobil, kapal atau pesawat terbang.

Kesiapan itu semakin matang, setelah karya siswanya itu diuji dan dinilai dari fisikawan dalam ajang International Young Inventors Project Olympiad (IYIPO) di Georgia. Terlebih, karya itu dianugerahi medali emas sebagai peraih juara.

“Awalnya kita ragu kalau produk ini menjadi alternatif untuk bahan interior otomotif. Namun, setelah mendapatkan juara pertama pada Indonesian Science Project Olympiad (ISPO), kita semakin yakin. Keyakinan semakin kuat, setelah juri IYIPO mengakui karya ini sebagai produk yang brilian,” ujar Surata, Kamis (28/4/2016).

Bahkan, juri sempat memberikan harapan bila karyanya itu bisa menjadi produk alternatif di Indonesia. Karena itu, pihaknya saat ini sanggup bekerja sama bila ada perusahaan otomotif yang melirik komposit buatan siswanya.

“Kalau memang ada yang mau kerja sama, kita akan ambil bahan kulit singkong di Margoyoso. Di sana, setiap harinya mampu memproduksi limbah kulit singkong hingga 350 kilogram. Kalau serat batang pisang bisa ditemukan di mana-mana. Kita siap memproduksi komposit,” ungkapnya.

Ia menambahkan, penggabungan komposisi karbon aktif kulit singkong dan serat batang pisang bisa menaikkan kuat tarik dan menurunkan titik nyala pada komposit. Dengan begitu, kedua bahan itu bisa dimanfaatkan sebagai alternatif bahan baku industri otomotif.

“Pengujian kekuatan tarik sudah dilakukan di Laboratorium Metalurgi Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Semarang, sedangkan pengujian ketahanan termal dilakukan di laboratorium sekolah sendiri. Kita siap bila ada industri yang mau bekerja sama,” harapnya.

Editor  : Akrom Hazami

Baca juga :

Kulit Singkong dan Batang Pisang Bikin SMA PGRI 2 Kayen Pati Raih Emas di Georgia

Jadwal Laga Laskar Saridin Vs Macan Muria Terancam Molor

Suporter Persipa bersemangat mendukung tim kesayangannya dalam laga melawan Persekap Pekalongan. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Suporter Persipa bersemangat mendukung tim kesayangannya dalam laga melawan Persekap Pekalongan. (MuriaNewsCom/Lismanto)


MuriaNewsCom, Pati –
Jadwal pertandingan antara Persipa Pati “Laskar Saridin” dan Persiku Kudus “Macan Muria” dalam putaran pertama Grup B Liga Nusantara (Linus) Zona Jawa Tengah yang dijadwalkan di Stadion Joyokusumo, Rabu (4/5/2016) terancam molor.

Pasalnya, jadwal tersebut dianggap terlalu mepet dengan hari besar keagamaan, yakni Kenaikan Isa Almasih. “Polres belum mengeluarkan rekomendasi izin untuk diteruskan kepada Polda Jateng. Alasannya, jadwal terlalu mepet dengan hari besar keagamaan,” ujar Manajer Persipa, Awi, Kamis (28/4/2016).

Sebelumnya, jadwal pertandingan Persipa dengan Persiharjo yang dijadwalkan pada Rabu (4/5/2016) juga molor dan dijadwalkan ulang pada Sabtu (30/4/2016). Hal itu disebabkan pengajuan izin yang dianggap terlalu mepet.

“Kami masih melakukan komunikasi dengan pihak kepolisian. Mundurnya jadwal pertandingan Persipa dengan Persiku disebabkan pengajuan izin keamanan terlalu mepet,” kata Awi.

Ia berharap agar pihak kepolisian bisa diajak berkomunikasi lebih intens terkait dengan izin pertandingan. Dengan begitu, para pemain Persipa yang sempat mencuri kemenangan dari Persekap Pekalongan bisa bergairah untuk bermain sesuai dengan jadwal yang ditentukan panitia.

Editor : Akrom Hazami

Jika Nakal, Petugas Sensus Ekonomi 2016 di Grobogan Diancam

uplod jam 22 sensus ekonomi lagi (e)

Ribuan petugas sensus ekonomi 2016 mengikuti apel siaga di Gedung Wisuda Budaya Purwodadi, belum lama ini. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

 

MuriaNewsCom, Grobogan – Kemungkinan adanya petugas Sensus Ekonomi 2016 yang melakukan tugas tidak sesuai prosedur ternyata sudah disikapi oleh pihak Badan Pusat Statistik (BPS).

Dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi tersebut, para petugas akan diawasi secara berjenjang. Hal itu disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Grobogan Manggus Suryono, usai menggelar sosialisasi sensus ekonomi 2016 di ruang Riptaloka, setda setempat, Kamis (28/4/2016).

“Masalah petugas dimungkinkan bekerja tidak benar memang banyak jadi sorotan masyarakat. Oleh sebab itu, hal ini sudah kita antisipasi dengan melakukan pengawasan berjenjang,” ujarnya.

Jumlah petugas Sensus Ekonomi 2016 yang dikerahkan nanti sebanyak 1.192 orang. Terdiri dari 889 petugas pencacah dan 303 petugas pengawas. Selain itu, nantinya ada tim pengawasan dari BPS Grobogan, Jawa Tengah dan pusat. Mereka ini nanti akan melakukan pengawasan langsung ke lapangan tanpa pemberitahuan lebih dulu.

Jadi pengawasan kinerja petugas nanti  dilakukan sangat ketat. Hal ini untuk memperkecil adanya petugas yang tidak bekerja secara optimal. Selain itu, pada minggu pertama, akan ada evaluasi awal pelaksanaan Sensus Ekonomi yang sudah dilakukan. “Ketika ada sesuatu yang kurang akan cepat diketahui dan diselesaikan,” imbuhnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Grobogan Sugiyanto meminta para petugas sensus agar memegang amanah sebaik mungkin. Mereka diminta benar-benar terjun ke lapangan dan membuat data secara valid serta melakukan tugas sesuai petunjuk dan aturan yang sudah ditentukan.

Tahapan pencacahan ini merupakan fase paling penting dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi. Sebab, dari data yang didapat dari lapangan ini nantinya akan terlihat seberapa besar potensi yang dimiliki. Selain itu, data lapangan itu nantinya juga akan digunakan untuk mengambil berbagai kebijakan yang sesuai dengan kondisi riil.

Terkait pentingnya data tersebut, Sugiyanto meminta agar petugas lapangan benar-benar melakukan tugasnya secara profesional dan penuh tanggung jawab. Ia juga meminta agar para petugas bersikap jujur dan jangan sampai melakukan manipulasi data.

Editor : Akrom Hazami

Satpol PP Sebel Razia Pengemis Kaya di Kompleks Menara

Petugas Satpol PP merazia gelandangan dan pengemis yang ada di kawasan Menara Kudus. Meski sudah berulangkali dilakukan razia, namun mereka masih membandel. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Petugas Satpol PP merazia gelandangan dan pengemis yang ada di kawasan Menara Kudus. Meski sudah berulangkali dilakukan razia, namun mereka masih membandel. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Sudah menjadi rahasia umum bahwa beberapa pengemis yang beroperasi di kompleks Menara Kudus, adalah pengemis kaya. Petugas Satpol PP sampai sebel harus bolak-balik merazia mereka.

Hal itu diketahui dari siapa saja pengemis yang selalu terkena razia dari Satpol PP Kudus. Dari data yang ada, rupanya yang terjaring razia adalah pengemis yang sama terus.

Mereka berulangkali terkena razia, menandakan jika pengemis-pengemis itu tidak kapok. Apalagi, tidak ada hukuman yang diberlakukan untuk mereka. Satpol PP hanya memberikan pembinaan saja.

Kepala Satpol PP Kudus Abdul Halil mengatakan, setiap kali melakukan razia, pengemis tersebut kerapkali tertangkap kembali. Hal itu sudah terulang beberapa kali.

”Mereka tidak pernah kapok dan selalu mengemis. Sebab tiapkali razia, ya pengemis-pengemis itu saja yang tertangkap kembali,” katanya kepada MuriaNewsCom, Kamis (28/4/2016).

Halil mengatakan, setelah ditangkap, memang tidak ada hukuman yang menjerat para pengemis. Mereka hanya diberikan pembinaan petugas, meskipun pembinaan kerapkali dilanggar.

Para pengemis yang berkedok itu, menggunakan baju kusut dengan memasang wajah melas. Dan itu ternyata banyak yang tertipu dengan gaya seorang pengemis.

Bahkan, tiap hari penghasilan seorang pengemis di kawasan Menara Kudus, melebihi gaji seorang pegawai. Karena penghasilan mereka rata-rata Rp 200 ribu per harinya. Tinggal kalikan saja berapa sebulannya.

”Kalau penghasilan mereka bisa mencapai Rp 200 ribu. Tapi mereka tidak kapok karena sudah menjadi pilihan mereka para pengemis,” ungkapnya.

Editor: Merie

Digelar Tertutup, Mediasi Pasar Ngabul Masih Gagal

Pedagang Pasar Ngabul lama yang menolak untuk ditempatkan di Pasar Ngabul baru, sempat bentrok dengan petugas Satpol PP Jepara, beberapa waktu lalu. (MuriaNews/Wahyu KZ)

Pedagang Pasar Ngabul lama yang menolak untuk ditempatkan di Pasar Ngabul baru, sempat bentrok dengan petugas Satpol PP Jepara, beberapa waktu lalu. (MuriaNews/Wahyu KZ)

MuriaNewsCom, Jepara – Proses persidangan kasus gugatan Pasar Ngabul lama yang digelar kembali pada Kamis (28/4/2016) dengan agenda mediasi, ternyata kembali gagal menemukan titik temu.

Belum ada keputusan yang dicapai dalam pertemuan itu. Salah satu alasannya lantaran pihak penggugat dan tergugat tidak membawa draft keinginan masing-masing.

Karena gagalnya pertemuan itu, agenda sidang berikutnya akan dilanjut proses mediasi kedua. Dan akan digelar pada Rabu (4/5/2016) mendatang.

Humas Pengadilan Negeri (PN) Jepara Partono mengatakan, kedua belah pihak, yakni staf Bagian Hukum Setda Jepara Abdul Munif selaku perwakilan bupati Jepara (tergugat), dan Nihayah selaku pedagang (penggugat), sama-sama tidak membawa draf perdamaian sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya.

”Mediasi pertama belum berhasil. Akan dilanjutkan pekan depan,” ujar Partono kepada MuriaNewsCom, Kamis (28/4/2016).

Lebih lanjut dia mengemukakan, penyelesaian perkara dengan mediasi harus dilakukan tertutup. Begitu pula proses belangsung mediasi bersifat rahasia.

Selain itu, dia juga mengatakan bahwa maksimal mediasi berlangsung 40 hari. Jika selama 40 hari tidak ada keputusan, maka akan dilanjut ke proses sidang perkara gugatan.

”Mediasi paling tidak harus dua kali. Jika sudah tidak bisa menemukan titik temu, bisa langsung dilanjut ke sidang gugatan perkara,” katanya.

Untuk mediasi berikutnya, kedua belah pihak diharapkan membawa draft perdamaian yang diinginkan. Pada mediasi pertama tadi, berlangsung sekitar setengah jam, mulai pukul 12.00 hingga pukul 13.00 WIB. Mediasi dilakukan tertutup, dimediatori R Hedi Bilyandi, dari pihak PN Jepara.

Editor: Merie

Blora Targetkan Naik Peringkat pada Porprov Jateng 2018

Rapat koordinasi olahraga oleh KONI Blora. (MuriaNewsCom/Rifqi Gozali)

Rapat koordinasi olahraga oleh KONI Blora. (MuriaNewsCom/Rifqi Gozali)

MuriaNewsCom, Blora – Blora menempati peringkat ke-12 pada Pekan Olaharaga Provinsi (Porprov) Jateng 2018 yang digelar di Banyumas pada 2013. Pada Porprov 2018 mendatang, Blora menargetkan bisa menduduki peringkat ke- 8. Hal itu disampaikan Hery Sutiyono, Ketua KONI Blora saat rapat koordinasi olahraga, Kamis (28/4/2016).

Untuk menghadapi Porprov yang bakal digelar di Kota Tegal nanti, seluruh atlet di semua cabang olahraga  di Blora diminta mulai menyiapkan diri. di Kota Tegal. Sebelumnya Porprov dijadwalkan berlangsung Oktober 2017, namun karena pada tahun bersamaan Jateng ditunjuk menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) Remaja ke-2, jadwal Porprov diundur pada April 2018.

Meski pelaksanaan Porprov masih terbilang lama, namun KONI Blora menghendaki seluruh cabor mulai menyiapkan diri tahun ini. KONI pun membidik peningkatan prestasi di event yang biasa digelar empat tahun sekali tersebut.

Rapat yang diikuti seluruh pengurus KONI dan pengurus cabor itu dihadiri Bupati Blora Djoko Nugroho serta Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga Dindikpora Sukartono.

Lebih lanjut Hery menyatakan, seluruh sumber daya di bidang keolahragaan harus dioptimalkan untuk bisa merealisasikan target di Porprov 2018 tersebut. “Karena itu kami mengundang seluruh pengurus cabor dalam rapat koordinasi ini untuk menyatukan visi dan misi,” tegasnya.

Tekad KONI Blora memperbaiki peringkat perolehan medali di Porprov 2018 itupun mendapat dukungan penuh Bupati Djoko Nugroho. “Bagi saya prestasi olahraga di Blora adalah sebuah kebanggaan. Potensi olahraga di Blora sangat luar biasa,” kata Djoko Nugroho.

Selain memerintahkan dana pembinaan olahraga segera dicairkan oleh Dindikpora, Bupati Djoko Nugroho berkomitmen akan memperbaiki fasilitas olahraga yang ada di Blora. “Fokusnya memang peningkatan prestasi di Porprov. Tapi jangan lupa, tahun ini ada 12 atlet Blora yang lolos PON untuk memperkuat kontingen Jateng. Mereka juga harus diberikan motivasi dan dukungan penuh agar bisa meraih prestasi di PON XIX Septermber 2016 di Bandung Jabar,” tegasnya.

Editor : Kholistiono