Produksi Pangan Lokal di Kudus Ditingkatkan

iklan cukai-tyg 20 april 2016-pkl 09.00 wib

Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus

 

MuriaNewsCom, Kudus – Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang diterima Kantor Ketahanan Pangan Kudus, dimanfaatkan untuk meningkatkan produksi pangan lokal di wilayah ini.

Produksi pangan lokal ini, dilakukan dengan mengolah aneka hasil produk dari bahan nonberas. Kantor Ketahanan Pangan ingin supaya lebih banyak lagi warga yang kemudian memproduksi produk pangan jenis ini.

Untuk itu, Kantor Ketahanan Pangan kemudian memaksimalkan pelatihan kepada warga di Kudus. Warga yang mengikuti kegiatan ini, dibagi-bagi menjadi kelompok-kelompok.

Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kudus Edy Supriyanto menjelaskan, target memperbanyak produksi olahan pangan lokal ini, dilakukan dengan melakukan pembinaan dan pelatihan, terhadap sekitar 30 kelompok masyarakat di Kudus.

Menurut Edy, di sekitar wilayah atau lingkungan masyarakat, banyak produk pangan lokal, yang bisa dikembangkan menjadi olahan makanan bergizi tinggi.

”Sebut saja produk singkong, jagung, ubi talas, dan pisang. Semua bisa menjadi produk olahan pangan yang enak-enak. Namun, masyarakat belum banyak yang memahami bagaimana mengolahnya agar bisa menjadi sajian yang menarik, lezat, dan bergizi. Karena itulah, pelatihan kami berikan kepada masyarakat,” katanya.

Kegiatan ini memang diprioritaskan untuk warga di lingkungan Industri Hasil Tembakau (IHT). Namun banyak juga warga lain yang juga turut mengikuti kegiatan ini.

Untuk regulasinya, Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Kudus mengacu pada dua peraturan yang mengatur tentang penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCT). Yakni, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Pasal 7 ayat 1 huruf a Pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja masyarakat di lingkungan Industri Hasil Tembakau (IHT) dan/ daerah penghasil bahan baku Industri Hasil Tembakau (IHT).

Selain itu, juga berpedoman pada Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus. Lampiran III.A.3, Program pembinaan lingkungan sosial, pada kegiatan b.1) d) Peningkatan ketrampilan budidaya dan pengolahan pangan lokal, bantuan alat pengolahan pangan serta pengembangan budidaya tanaman pangan lokal bagi masyarakat di lingkungan IHT.

Namun Edy memahami bahwa salah satu kendala yang dihadapi adalah pandangan masyarakat, yang belum bisa meninggalkan olahan pangan dari bahan beras maupun terigu.

Padahal, kandungan gizi produkproduk pangan lokal seperti singkong dan jagung, tidak kalah dengan beras. ”Rendahnya konsumsi ini, salah satunya disebabkan inovasi teknologi terhadap produk pangan lokal yang kurang maksimal,” jelasnya.

Oleh karena itu Pemkab Kudus menggencarkan program pengembangan dan pengolahan pangan lokal. Apalagi, di era saat ini, permintaan konsumen terhadap produk pangan terus berkembang. Konsumen tidak hanya menuntut produk pangan bermutu, bergizi, aman, dan lezat, namun juga sesuai selera atau bahkan dapat membangkitkan efek gengsi atau berkelas bagi yang mengkonsumsinya. (ADS)