Pemkab Kudus Minimalkan Pelanggaran tentang Cukai

iklan cukai-tyg 19 april 2016-pkl 16.00 wib

Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus.

 

MuriaNewsCom, Kudus – Hingga saat ini, masih banyak terjadi pelanggaran regulasi tentang cukai. Hal ini bisa dilihat dari sejumlah kasus pemubuatan rokok ilegal di wilayah Kabupaten Kudus.

Melihat kondisi ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus melalui Bagian Hukum Setda Kudus terus menggencarkan sosialiasi regulasi cukai. Sebab, salah satu faktor masih banyaknya kasus pelanggaran cukai berupa praktik pembuatan rokok ilegal, salah satunya disebabkan kurang pahamnya masyarakat atas regulasi tentang cukai.

”Bagian Hukum Setda Kudus sudah memiliki program-program sosialisasi regulasi tentang cukai ke masyarakat. Sebab, Kudus yang dikenal sebagai produsen rokok, tentunya banyak industri-industri kecil yang berkaitan dengan cukai. Ada banyak regulasi yang harus dipahami,” kata Kepala Bagian Humas Setda Kudus Putut Winarno.

Kepala Bagian Hukum Setda Kudus Suhastuti mengatakan, beberapa ketentuan tentang cukai, di antaranya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 200/PMK.04/2008 dengan perubahannya yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.04/2010 tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai Untuk Pengusaha Pabrik dan Importir Hasil Tembakau.

Salah satu poin terpenting adalah tentang syarat pemberian Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC). Untuk memperoleh NPPBKC, pengusaha harus memenuhi sejumlah persyaratan.

Antara lain, syarat bangunan atau tempat usaha untuk pabrik harus memenuhi ketentuan sebagai berikut seperti tidak berhubungan langsung dengan bangunan, halaman atau tempat-tempat lain yang bukan bagian pabrik yang dimintakan ijin, tidak berhubungan langsung dengan rumah tinggal, berbatasan langsung dan dapat dimasuki dari jalan umum, dan memiliki luas bangunan paling sedikit 200 meter persegi.

Selain sosialisasi tentang ketentuan cukai, yang perlu dipahami lebih mendalam adalah tentang pemanfaatan alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT). Dana yang setiap tahunnya digelontorkan pemerintah pusat tersebut, dalam penggunaannya memang sangat dibatasi.
Sesuai Pedoman umum pengelolaan DBHCHT, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Pasal 8 Ayat (1) sosialisasi ketentuan di bidang cukai.

Di samping itu, juga mengacu pada Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus. Lampiran III A.4 Program Sosialisasi Kentuan di Bidang Cukai pada kegiatan b. 3) sosialisasi ketentuan di bidang cukai melalui temu masyarakat.

Pengelolaan DBHCHT meliputi sejumlah hal. Mulai dari pembinaan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan dibidang cukai dan pemberantasan barang kena cukai ilegal. Sedangkan di Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2013, disebutkan DBHCHT dapat dipergunakan untuk penciptaan dan perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat, tenaga kerja, keluarganya di industri hasil tembakau, lingkungan sekitar industri hasil tembakau/daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau melalui bantuan penguatan permodalan dan bantuan sarana dan prasarana. (ADS)