Disbudpar Latih Warga di Desa Wisata Secara Berkesinambungan

kudus-iklan cukai-tyg 13 april 2016-pkl 13.00 wib

Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus.

 

MuriaNewsCom, Kudus – Potensi yang dimiliki Kabupaten Kudus di bidang wisata, memang sudah diakui sejak lama. Inilah yang kemudian terus dikembangkan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kudus, agar semakin bisa menarik minat wisatawan untuk datang.

Didukung adanya anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), Disbudpar Kudus melalukan serangkaian kegiatan, yang tujuannya bagaimana memajukan sebuah wilayah, agar bisa menjadi wilayah yang bisa menjadi tujuan wisata secara berkesinambungan.

Salah satunya dengan memilih desa-desa yang kemudian dijadikan menjadi rintisan Desa Wisata. Selain mengemas lokasi Desa Wisata agar menarik, dinas juga membekali warga dengan berbagai pelatihan, sehingga bisa ikut aktif memajukan desanya.

Ketrampilan yang diberikan kepada masing-masing rintisan Desa Wisata misalnya adalah pelatihan membuat kerajinan, souvenir, sablon kaus, hingga fotografi. Mereka belajar dan berlatih langsung di bawah arahan instruktur yang telah ditunjuk Disbudpar Kudus.

Sehingga, warga yang sudah mendapatkan pelatihan, diharapkan bisa berproduksi sesuai dengan jenis ketrampilan yang diterimanya. Sehingga hasilnya nanti bisa dipromosikan kepada wisatawan yang datang ke lokasi Desa Wisata. Inilah yang kemudian disebut sebagai pelatihan yang berkesinambungan.

Pelatihan keterampilan ini merupakan kegiatan yang dibiayai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Pelaksanaan kegiatan juga mengacu pada dua regulasi yang mengatur tentang penggunaan dana cukai. Yakni, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus.

Data dari Disbudpar Kudus, setidaknya terdapat sebelas desa yang menjadi rintisan wisata. Desa-desa tersebut meliputi Desa Colo dan Kandangmas (Kecamatan Dawe) Rahtawu dan Padurenan (Gebog), Kaliwungu (Kecamatan Kaliwungu), Wonosoco (Kecamatan Undaan), Desa Loram Kulon (Kecamatan Jati), Jepang (Kecamatan Mejobo), Terban (Kecamatan Jekulo), Kaliputu (Kecamatan Kota), dan Desa Kauman (Kecamatan Kota).

Masing-masing desa yang dipilih, dinilai memiliki potensi wisata yang bisa dikembangkan. Misalnya, Desa Rahtawu dan Wonosoco dengan pesona keindahan alamnya, Padurenan dengan sentra industri konveksi pakaian jadi dan bordir, serta Desa Terban yang memiliki wisata Museum Patiayam. Sedangkan di Desa Loram Kulon terdapat tradisi Nganten Mubeng Gapuro dan Ampyang Maulid.

Di Desa Colo, selain terdapat makam Sunan Muria yang selalu ramai dikunjungan peziarah dan wisatawan, juga ada tradisi Parade Sewu Kupat. Sementara untuk Desa Kauman di Kecamatan Kota, merupakan lokasi berdirinya Menara Kudus. (ads)