Dinas Penerima Dana Cukai Diminta Laksanakan Anggaran Sesuai Kewenangan

dana-cukai

Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus

 

MuriaNewsCom, Kudus – Belasan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang menerima Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun 2016 ini, diminta untuk bisa melaksanakan anggaran sesuai kewenangan. Di mana nantinya bermuara pada penguatan atau mendorong naiknya ekonomi warga Kudus.

Aturan mengenai penggunaan dana cukai itu, memang sudah diatur sedemikian rupa, dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus.

”Namun, penggunaan sesuai aturan itu, jangan pula sampai membuat anggaran dana cukai tidak bisa diserap seluruhnya. Kami berharap dinas atau instansi yang menerimnya, bisa menyerap anggaran dengan optimal,” terang Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kudus Eko Djumartono.

Apalagi, menurut Eko, penggunaan dana cukai sendiri saat ini sudah diperlonggar. Sehingga tidak ada alasan bagi dinas yang menerimanya, untuk tidak melaksanakan atau menyerap anggaran dengan semaksimal mungkin.

”Karena tujuan akhirnya adalah bagaimana membuat masyarakat Kudus itu bisa semakin sejahtera. Dengan dukungan dana cukai, maka tujuan itu pastinya bisa diwujudkan. Dengan penyerapan anggaran yang optimal, disertai ketaatan dalam penggunaannya, maka tujuan itu akan tercapai,” terangnya.

Dari data yang ada, ada 13 SKPD penerima dana cukai tahun ini. Yakni Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Loekmono Hadi, Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB), Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans), dan Dinas Perindustrian Koperasi dan UMKM.

Kemudian Kantor Satpol PP, Dinas Pertanian Perikanan dan Kehutanan, Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar, Kantor Lingkungan Hidup, Bagian Humas, Dinas Ciptakarya dan Tata Ruang, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Bagian Hukum, serta Dinas Bina Marga Pengairan dan ESDM.

”Semua SKPD sudah mengetahui mengenai kewenangan serta bidang masing-masing adalah penggunaan dana cukai. Itu yang kemudian harus dilaksanakan dengan maksimal,” jelasnya.

Setiap kegiatan yang dilakukan, harus sesuai dengan dua regulasi yang mengatur tentang penggunaan dana cukai. Yakni, UU Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016 yang mengatur penggunaan dana cukai rokok lima puluh persen penggunaannya untuk spesific grant dan lima puluh persen sisanya berupa block grant dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus. (ads)