BPJS Enggak Dilayani di Klinik Kesehatan Swasta

Bupati Grobogan Sri Sumarni saat menyampaikan sambutannya di salah satu klinik kesehatan. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Bupati Grobogan Sri Sumarni saat menyampaikan sambutannya di salah satu klinik kesehatan. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

 

MuriaNewsCom, Grobogan – Makin banyaknya jumlah klinik kesehatan swasta di Grobogan memang dinilai punya banyak dampak positif. Yakni, akan memudahkan masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan dengan mudah dan cepat. Sebab, selain menangani pengobatan umum, klinik tersebut kebanyakan juga melayani jasa persalinan.

Meski demikian, ada satu hal yang masih jadi kendala sampai saat ini. Yakni, belum tertampungnya pemegang kartu BPJS dalam mendapatkan pelayanan kesehatan di klinik swasta tersebut.

“Ini, masih jadi PR buat kami. Kami berharap bisa memberikan pelayanan kepada semua masyarakat termasuk pemegang BPJS. Namun, sejauh ini, kami belum berhasil menjalin kerjasama dengan pihak BPJS,” ungkap Ketua Asosiasi Klinik Indonesia (Asklin) Grobogan Ahmadun Alfaputra saat menghadiri peresmian Klinik Pratama Rawat Inap dan Bersalin di Jengglong Barat, Purwodadi, Kamis (31/3/2016).

Ahmadun menyatakan, Asklin siap mendukung kebijakan pemerintah yang mengeluarkan aturan tentang keharusan melahirkan di puskesmas atau klinik kesehatan. Sebab, kebijakan itu memiliki tujuan yang positif. Yakni, untuk menekan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) saat menjalani proses persalinan.

“Kebijakan ini sangat sesuai dengan prinsip pertolongan persalinan, yakni ditolong dengan empat tangan. Pertolongan seperti ini hanya ada di pelayanan kesehatan seperti klinik dan puskesmas.,” katanya.

Menurut Ahmadun, saat ini sarana prasarana yang ada di klinik kesehatan dan puskesmas jauh lebih lengkap dan sesuai standar. Selain itu, di tempat pelayanan kesehatan juga punya minimal empat orang bidan serta satu dokter jaga. Hal inilah yang membedakan klinik kesehatan dan puskesmas dengan klinik pengobatan biasa.

Sementara itu, Bupati Grobogan Sri Sumarni menyatakan, belum bisanya pemegang kartu BPJS mendapatkan pelayanan kesehatan gratis di klinik swasta itu terjadi dalam level nasional. Tidak hanya di Kabupaten Grobogan saja.

“Hal ini memang sudah jadi pemikiran. Kami nanti akan koordinasikan dengan pihak terkait dan BPJS soal ini,” katanya.

Editor : Akrom Hazami