Desa Disasar Rokok Ilegal, Satpol PP Kudus Tanggap Bertindak

kudus-iklan cukai tyg 24 maret 2016-pkl 15 00 wib

Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Pasal 9 Ayat (1) Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus

MuriaNewsCom, Kudus – Salah satu tugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kudus adalah melakukan razia peredaran rokok ilegal di wilayah mereka. Terutama yang ada di desa-desa.

Pasalnya, para pelaku peredaran rokok ilegal ini, biasanya memang menyasar masyarakat di pedesaan. Yang dianggap sebagai salah satu lokasi yang cukup jauh dari jangkauan aparat.

Namun, hal itu tidak berlaku bagi aparat Satpol PP Kudus. Pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal ini, juga terus menyasar daerah pedesaan. Sehingga diharapkan tidak ada yang luput dari upaya penertiban atau razia.

Kepala Satpol PP Kudus Abdul Halil mengatakan, pihaknya selalu memerintahkan aparatnya, untuk mengawasi setiap jejak peredaran rokok ilegal di wilayahnya.

”Ini memang sudah menjadi tugas kami. Sehingga sampai di manapun akan kami lakukan razia. Karena distribusi rokok ilegal tersebut sudah menyalahi aturan yang ada,” jelasnya.

Pada kegiatan penertiban rokok ilegal atau yang tidak dilekati pita cukai atau pita cukai palsu, Satpol PP melibatkan sejumlah instansi terkait. Yakni Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Kudus, Kejaksaan Negeri Kudus, dan Polres Kudus.

Kegiatan rokok ilegal tersebut sudah dimulai. Tercatat, Satpol PP Kudus telah melakukan penertiban sebanyak 10 kali di berbagai titik di Kudus. Dalam setahun Satpol PP akan menggalakkan penertiban hingga seratus kali.

”Meskipun itu sampai ke pedesaan, kalau memang ada peredaran rokok ilegal, tetap akan kita tindak. Itu sebabnya, aparat kami juga sampai ke wilayah-wilayah desa dan perbatasan kota. untuk memastikan tidak ada lagi peredaran rokok ilegal,” terangnya.

Kegiatan ini sudah sesuai dengan regulasi yang mengatur penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Yakni, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Pasal 9 Ayat (1) Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus, Lampir an III A.5 Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal pada kegiatan b.1) Pengumpulan informasi hasil peredaran atau tempat penjualan eceran dan pengumpulan informasi rokok tanpa cukai dan kegiatan b.2) Pengumpulan informasi hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai di peredaran atau tempat penjualan eceran.

Abdul Halil mengatakan, saat melakukan penertiban, pihaknya juga memberikan sosialisasi langsung bagi para penjual dan masyarakat tentang rokok ilegal ini. ”Kami juga menyampaikan betapa pentingnya penerimaan cukai bagi negara. Hasil cukai yang diterima dari negara, nantinya juga dikembalikan untuk kesejahteraan rakyat,” katanya.

Pihaknya senantiasa mengajak seluruh warga Kudus untuk ikut memantau dan mengawasi peredaran rokok ilegal disetiap melakukan penertiban. Dan meminta pada masyarakat jika menemukan rokok ilegal yang dijual di warung atau pasar, maka harus segera dilaporkan ke aparat penegak hukum. (ads)