Pemkab Sleman ‘Sekolah’ ke Rembang untuk Belajar Pengarusutamaan Gender

Pemerintah Kabupaten Sleman, Yogyakarta belajar tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) ke Kabupaten Rembang, Rabu (23/3/2016). (MuriaNewsCom/Ahmad Wakid)

Pemerintah Kabupaten Sleman, Yogyakarta belajar tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) ke Kabupaten Rembang, Rabu (23/3/2016). (MuriaNewsCom/Ahmad Wakid)

 

MuriaNewsCom, Rembang – Pemerintah Kabupaten Sleman, Yogyakarta, belajar tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) ke Kabupaten Rembang, Rabu (23/3/2016). Rombongan yang terdiri atas 45 orang itu, ingin mengetahui resep sukses Pemkab Rembang hingga meraih Anugerah Parahita Eka Praya beberapa kali hingga tingkat utama.

Sekretaris Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perlindungan Perempuan (KBPMPP) Sleman Puji Astuti menjelaskan, kedatangannya ke Kota Garam ini merupakan observasi lapangan sebagai tindak lanjut dari whorkshop PUG beberapa hari yang lalu. “Kami ingin Sleman bisa sukses tentang PUG dan meraih penghargaan APE tingkat utama seperti Rembang,” ungkapnya.

Menurutnya, dengan hanya memiliki luas 547 km, namun dihuni lebih dari 1 juta warga dan sebagian besar warga nomaden atau tidak menetap menjadi tantangan tersendiri.“Kepadatan penduduk dan dihuni sebagian besar warga nomaden, menjadi faktor yang membuat kita harus ekstra kerja keras, untuk membuat perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG),” imbuhnya.

Dijelaskan olehnya, Sleman baru memperoleh penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya tingkat madya satu kali. Sebab, sebelumnya tingkat pratama. Tahun ini, pihaknya berharap agar bisa meniru strategi Rembang, khususnya tentang PPRG.

“Temen-temen ini sudah kita bekali dengan ATM, yakni amati, tiru dan modifikasi. Sehingga, apa yang disampaikan saat dialog betul-betul diamati dan ditiru selanjutkan kita modifikasi sehingga pada saatnya nanti kita bisa meraih APE tingkat utama,” terangnya.

Di Rembang, masing-masing SKPD, kata Puji, memiliki perencanaan tentang program PUG, seperti Bappeda punya perencanaan sendiri, Inspektorat punya perencanaan, begitu juga SKPD lainnya. “Di sini kita mencoba melihat lebih dekat dari sisi regulasi, kolaborasi lintas SKPD. Yang mana, di Sleman untuk Inspektorat belum bisa masuk,” pungkasnya.

Editor : Kholistiono