MI TBS Kudus Tetap Gunakan SK Kemenkumham Yayasan untuk Cairkan BOS

MI NU TBS menyerahkan proposal pencaiaran dana pendamping BOS tahun 2016 di Disdikpora. (MuriaNewsCom/ Edy Sutriyono)

MI NU TBS menyerahkan proposal pencaiaran dana pendamping BOS tahun 2016 di Disdikpora. (MuriaNewsCom/ Edy Sutriyono)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Adanya imbauan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora), Kantor Kementerian Agama, dan DPRD Kudus tentang bantuan dana dari Pemda harus disasarkan kepada sekolah yang berbadan hukum. Meski begitu, tak lantas membuat beberapa sekolah swasta di Kudus langsung mendaftarkan sekolahnya ke kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

MI NU TBS Kudus misalnya, sekolah tersebut memilih mencairkan dana pendamping Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ke Disdikpora dengan cara menyertakan SK Kemenkumham dari pihak yayasan yang menaunginya.

Kepala MI TBS Kudus Nur Salim mengatakan, sebelum mengumpulkan proposal pencairan dana pendamping BOS tahun 2016, pihaknya rapat dengan yayasan. ”Pihak yayasan Taswiquth Thullab Salafiyyah tetap menghendaki harus menggunakan SK yayasan,” paparnya.

Dia menilai, keputusan MI TBS Kudus tidak mendaftarkan diri ke Kemenkumham, lantaran disepakati oleh tokoh pengurus yayasan baik itu dari ulama atau kiai. Sehingga sekolah ini tetap mengajukan proposal pencairan dana dengan menyertakan SK Kemenkumham yayasan.

Dari pantauan MuriaNewsCom, proposal tersebut dilampiri dengan surat pernyataan dari yayasan. Sebab MI TBS tersebut berada di bawah naungan yayasan Taswiquth Thullab Salafiyyah Kudus. Sehingga harus mematuhi aturan dari pihak yayasan.

”Dalam proposal ini, kita lampirkan surat pernyataan dari pihak yayasan. yang intinya bersisi, MI TBS Kudus ini dibawah yayasan Taswqiquth Thullab Salafiyyah Kudus dengan ditanda tangani pihak yayasan bermaterai 6.000. Sehingga kita tidak mendaftarkan diri dan melampirkan SK Kemenkum HAM secara mandiri. Namun melampirkan SK Kemenkum HAM yayasan saja,” tegasnya.

Editor : Titis Ayu Winarni