Dilapori Warga Pendosawalan, Anggota Dewan Bilang Janji Akan Tinjau Lapangan

Dilapori Warga Pendosawalan, Anggota Dewan Bilang Janji Akan Tinjau Lapangan

Audiensi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jepara dan warga Desa Pendosawalan, Kecamatan Kalinyamatan, Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz zaman)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jepara mendapatkan laporan melalui audiensi oleh warga Desa Pendosawalan, Kecamatan Kalinyamatan, Jepara. Warga menuntut sejumlah hal berkait keberadaan pabrik garmen PT Kanindo yang berada di desa setempat. Namun, anggota Dewan saat menerima laporan warga hanya berjanji bakal meninjau lokasi yang menjadi permasalahan warga.

Hal itu seperti yang disampaikan oleh salah satu anggota DPRD Jepara, Japar. Menurutnya, pihaknya telah mendengarkan, membaca dan menerima tuntutan warga. Namun, untuk saat ini pihaknya mengakui belum bisa memberikan jawaban yang memuaskan.

”Kami butuh waktu untuk turun ke lapangan, meninjau lokasi yang dipermasalahkan oleh warga, terutama mengenai akses jalan dan saluran irigasi yang diduga rusak dan diakibatkan oleh pabrik itu,” kata Japar, Kamis (17/3/2016).

Menurut dia, jika memang terjadi pelanggaran maka perlu diatasi, baik secara kekeluargaan maupun secara hukum kalau memang dibutuhkan. Meski begitu, pihaknya berharap agar warga tetap menjaga lingkungan yang kondusif, dengan cara tidak melakukan hal-hal yang merusak dan yang tidak diinginkan.

Diberitakan, puluhan warga Desa Pendosawalan, Kecamatan Kalinyamatan, Jepara menggerudug kantor Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Jepara. Mereka melakukan audiensi kepada anggota Dewan berkait keberadaan PT Kanindo, pabrik yang bergerak di bidang garmen yang berada di desa setempat, Kamis (17/3/2016).

Mereka datang ke Taman Sari dengan membawa berkas tuntutan mereka yang akan disampaikan kepada anggota Dewan. Dalam berkas tersebut tercatat enam tuntutan warga. Seperti penolakan penutupan atau pengalihan jalan Ngelo – Cikal yang dilakukan oleh PT Kanindo, menuntut agar PT Kanindo melakukan perbaikan saluran air, dan menuntut PT Kanindo melakukan kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan maupun aturan di tingkat desa.

”Selain itu, kami juga menuntut kepada sejumlah pihak agar melakukan tindakan sebagaimana aturan yang berlaku. Misalnya, Dinas Perizinan meninjau ulang izin pabrik PT Kanindo, kepada DPRD membentuk Pansus untuk masalah ini, dan pihak kepolisian dapat bertindak secara lebih profesional,” ungkap koordinator warga Dukuh Ngelo, Desa Pendosawalan, Rifa’an.

Puluhan rombongan ini juga dijaga ketat oleh aparat kepolisian. Aparat berjaga-jaga di luar ruangan. Sedangkan audiensi digelar di dalam salah satu ruang serbaguna di lantai dua DPRD Jepara.

Editor : Titis Ayu Winarni